PENGANTAR MANAJEMEN PUBLIK OLEH: ARIEF DARYANTO 2006 PROGRAM MANAJEMEN DAN BISNIS INSTITUT PERTANIAN BOGOR 1
APA ITU SEKTOR PUBLIK?
Sektor publik merupakan bagian dari perekonomian nasional yang dikendalikan oleh pemerintah Bagian dari perekonomian: berkaitan dengan pemberian atau penyerahan jasa pemerintah kepada publik K Komposisi i i sektor kt publik: blik keamanan, k polisi, li i militer, jalan umum, transportasi umum, listrik, pendidikan, kesehatan, dll. 2
1
MANAJEMEN
Fungsi Strategi, Fungsi Pengelolaan Komponen I t Internal, l dan d Fungsi F i Pengelolaan P l l Keadaan K d Eksternal Ek t l
Fungsi Strategi
Fungsi Pengelolaan Komponen Internal
Menentukan orientasi dan prioritas organisasi Merumuskan rencana operasional Penyusunan kepegawaian Pengembangan g g sistem kepribadian p pegawai p g Kontrol perilaku
Fungsi Pengelolaan Keadaan Eksternal
Kewenangan bersama Hubungan dengan organisasi independen Hubungan dengan pers dan masyarakat 3
MANAJEMEN
Manajemen berkenaan dengan orang yang bertanggung jawab menjalankan organisasi dan proses menjalankan organisasi itu sendiri untuk mencapai tujuan organisasi Empat klaster kompetensi manajemen
Klaster manajemen tujuan dan aksi (orientasi efisiensi, tindakan proaktif, kepedulian terhadap dampak, dan penggunaan diagnostik terhadap konsep-konsep)
Klaster pengarahan terhadap bawahan (kekuasaan unilateral, pengembangan yang lain dan spontanitasi)
Klaster manajemen j sumberdaya y manusia (penggunaan (p gg oengaruh g dalam melakukan sosialisasi, mengelola kelompok, persepsi positif, obyektifitas persepsi, penilaian diri yang akurat, pengendalian diri, stamina dan mampu menyesuaikan diri)
Klaster kepemimpinan (mengembangkan rasa percaya diri, konseptualisasi, pemikiran yang logis dan penggunaan presentasi lisan)
MANAJEMEN PUBLIK??? 4
2
MANAJEMEN PUBLIK
Bukan analisis kebijakan ataupun administrasi publik baru
Manajemen publik merefleksikan tekanan-tekanan antara orientasi rasional-instrumental pada satu pihak dan orientasi politik kebijakan di pihak lain
Suatu studi interdisiplin dari aspek aspek-aspek aspek umum organisasi dan merupakan gabungan antara fungsifungsi manajemen (Planning, Organizing, Controlling dan SDM, keuangan, fisik, intormasi, politik) 5
MANAJEMEN PUBLIK VS KEBIJAKAN PUBLIK Æ DUA BIDANG ADMINISTRASI PUBLIK YANG TUMPANG TINDIH
Manajemen publik = proses menggerakkan SDM dan SD non manusia sesuai perintah kebijakan publik
Isu-Isu Manajemen Publik:
Privatisasi sebagai alternatif pemerintah dalam melayani publik
Rasionalitas dan akuntabilitas
Perencanaan dan kontrol
Keuangan dan penganggaran
Produktivitas SDM
Hal-hal yang perlu diperhatikan:
Identifikasi peran pelayan publik dalam proses demokratis serta standar etika dan kinerja yang tinggi dari pejabat kunci
Fleksibilitas penataan organisasi
Pengangkatan petinggi kabinet dan pimpinan instansi secara profesional
Investasi pemerintah yang lebih besar di bidang pendidikan dan pelatihan eksekutif dan manajemen 6
3
PENGARUH MANAJEMEN KLASIK
PRINSIP-PRINSIP MANAJEMEN
Pembagian kerja Hak memberikan perintah Aturan yang dipatuhi Kesatuan perintah Kesatuan arah/pimpinan Kepentingan organisasi lebih diutamakan dari kepentingan pribadi Sistem kompensasi yang adil Sistem sentralisasi Garis kewenangan Penempatan pada posisi dan waktu yang tepat Perlakuan yang ramah dan adil terhadap bawahan Kestabilan dari p para staf Bawahan diberi kebebasan berinisiatif Dorongan semangat kerja tim
PLANNING
BUDGETING
ORGANIZING
STAFFING
REPORTING
DIRECTING
COORDINATING 7
PERGESARAN PARADIGMA MANAJEMEN PUBLIK
MANAJEMEN NORMATIF MANAJEMEN DESKRIPTIF MANAJEMEN PUBLIK
8
4
MANAJEMEN NORMATIF (1)
TINJAUAN MANAJEMEN SEBAGAI PROSES PENYELESAIAN TUGAS ATAU PENCAPAIAN TUJUAN Æ efektivitasnya diukur dari apakah kegiatan organisasi direncanakan, diorganisasikan, dikoordinasikan, dan dikontrol secara lebih efisien Æ Bersifat profit oriented atau business oriented
POSDCORB
Planning (pengambilan keputusan tentang tujuan yang harus diraih pada kurun waktu tertentu dan apa yang harus dilakuakn untuk mencapai tujuan tersebut – menghasilkan dan mengintegrasikan tujuan, strategi dan kebijakan)
Organizing (proses pembagian kerja yang disertai dengan pendelegasian wewenang – diperlukan untuk memperbaiki efisiensi kerja dan mutu pekerjaan serta memperbaiki komunikasi)
Staffing g (proses (p memperoleh p tenaga g yang y g tepat p jumlah j dan mutunya y sesuai dengan g kebutuhan pekerjaan dalam organisasi)
Coordinating (proses integrasi kegiatan dan target dari berbagai unit kerja dari organisasi agar mencapai tujuan secara efisien)
Motivating (proses pemberian dorongan pada anggota organisasi untuk bekerja sesuai dengan tujuan organisasi)
Controlling (mencari kecocokan antara kegiatan aktual dengan kegiatan terencana Æ feedback perencanaan di masa yang akan datang 9
MANAJEMEN NORMATIF (2)
TIGA TEORI MANAJEMEN
MODEL TRADISIONAL Pekerjaan diasumsikan tidak menyenangkan bagi manusia, upah lebih penting dari kerja, dan sedikit sekali orang yamg memiliki pengendalian dan pengarahan diri Æ supervisi ketat, prosedur sederhana, instruksi paksaan
HUMAN RELATIONS Bawahan ingin merasa berguna dan penting, individu yang berarti, keinginan lebih penting daripada uang Æ ada upaya menciptakan hubungan baik dan berusaha membuat bawahan merasa penting, mendengarkan semua keluhannya, dan memberi ijin dalam batasan tertentu untuk melakukan kontrol diri dan pengarahan diri
HUMAN RESOURCES Orang mungkin tertarik pada pekerjaan yang menantang, memiliki kreativitras dan inisiatif serta tanggung jawab yang tinggu Æ manfaatkan kemampuan SDM bawahan, memberi dorongan untuk aktif, serta perbaikan efisiensi dan peningkatan kepuasan kerja 10
5
MANAJEMEN DESKRIPTIF
KEGIATAN PERSONAL (dilakukan manajer untuk mengatur waktunya sendiri, atau memuaskan diri dan keluarganya)
KEGIATAN INTERAKTIF (interaksi manajer dengan bawahan, atasan, customer, organisasi lain, dan pemuka masyarakat Æ interpersonal, informational dan decision making)
KEGIATAN ADMINISTRATIF (surat-menyurat, (surat menyurat pengaturan anggaran, monitoring kebijakan dan prosedur, serta penanganan masalah kepegawaian)
KEGIATAN TEKNIS (supervisi terhadap pekerjaan teknis) 11
MANAJEMEN PUBLIK EMPAT PRINSIP DASAR (1)
PEMERINTAH SEBAGAI SETTING UTAMA ORGANISASI Î pengembangan sistem rekrutmen, ujian PNS, klasifikasi jabatan, promosi, disiplin dan pensiun
(2)
FUNGSI EKSEKUTIF SEBAGAI FOKUS UTAMA Î prinsipprinsip POSDCORB
(3)
PENCARIAN PRINSIP-PRINSIP DAN TEKNIK MANAJEMEN YANG LEBIH EFEKTIF Î administrasi publik dan manajemen publik sebagai kegiatan politik, atau bagian dari ilmu politik (fungsi manajemen tidak diajarkan secara normatif)
(4)
METODE PERBANDINGAN SEBAGAI METODE STUDI DAN PENGEMBANGAN BIDANG ADMINISTRASI PUBLIK Î multidisiplin ilmu 12
6
FUNGSI MANAJEMEN PUBLIK (1)
Menciptakan tujuan dan prioritas
(2)
M Menyusun rencana operasional i l
(3)
Melakukan pengorganisasian dan staffing
(4)
Mengarahkan para pegawai dan sistem manajemen kepegawaian
(5)
Mengendalikan kinerja
(6)
Berurusan dengan unit-unit luar
(7)
Berurusan dengan organiasi-organisasi independen
(8)
Berurusan dengan media masa dan publik
13
PEMIKIRAN-PEMIKIRAN MANAJEMEN PUBLIK Model PAHFRIER 1.
POLICY ANALYSIS (pengembangan planning dan reporting)
2.
FINANCIAL MANAGEMENT (pengembangan ( b dari d i budgeting) b d ti )
3.
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT (pengembangan dari staffing, directing dan coordinating)
4.
INFORMATION MANAGEMENT (pengembangan dari reporting, directing, dan coordinating)
5.
EXTERNAL RELATIONS Pendekatan TQM (Total Quality Management) Æ komitmen anggota dan pimpinan organisasi; keterlibatan anggota organisasi, serta pemanfaatan ilmu pengetahuan
14
7
TUGAS MANAJEMEN Tugas perencanaan Menciptakan kebijakan, tujuan dan standar Mengembangkan aturan dan prosedur Mengembangkan rencana M l k k ramalan Melakukan l Menganalisis lingkungan Mengevaluasi efektivitas proses perencanaan Tugas pengorganisasian Membagi tugas pada setiap orang Mencitpakan struktur yang sesuai secara fungsional dan sosial Mendelegasikan otoritas Menciptakan garis otoritas dan komunikasi Koordinasi semua sem a pekerjaan ba bawahan ahan Mengevaluasi efektivitas organisasi
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Tugas staffing Menentukan tipe orang yang harus dipekerjakan Merekrut orang yang berprospek baik Menyeleksi pegawai Melakukan training dan pengembangan staf Melakukan penilaian kinerja Melakukan evaluasi program staffing Leading Mendorong orang melakukan pekerjaan Menjaga atau memelihara semangat kerja Memotivasi staf Menciptakan iklim organisasi yang kondusif Melakukan evaluasi terhadap efektivitas i i pimpinan Controlling Menetapkan standar Menciptakan perubahan dalam mencapai tujuan Mengembangkan struktur dan proses akuntabilitas Mengevaluasi kinerja 15
FUNGSI-FUNGSI MANAJEMEN YANG MENJADI TANGGUNG JAWAB MANAJER PUBLIK
FUNGSI MANAJEMEN KEBIJAKAN manajer secara aktif terlibat dalam penentuan program dan proyek yang diusulkan Æ harus mendorong agar kebijakan yang diusulkan dapat mengakomodasi aspek teknis – politis
FUNGSI MSDM berkaitan dengan jumlah, jenis, mutu, distribusi dan utilisasi SDM dalam organisasi Æ prinsip-prinsip civil service – mengutamakan nilai-nilai representativeness, responsiveness, efisiensi, efektivitas dan ekonomi Æ perlu leadership skills
FUNGSI MANAJEMEN FINANSIAL mencari, merencanakan dan mengalokasikan dana sesuai dengan rencana Æ penekanan harus pada akuntabilitas internal
FUNGSI MANAJEMEN INFORMASI informasi sebagai kekuatan kerjasama dengan pihak-pihak luar Æ tantangan: akuntabilitas pegawai
FUNGSI MANAJEMEN HUBUNGAN LUAR pembentukan jaringan kerja yang sehat untuk memberikan kepuasan secara bersama Æ harus mampu membaca kebutuhan lokal dan mencoba mengolah/mengartikulasikannya 16
8
Manajemen Publik Baru (1)
Model dari suatu perubahan beasr administrasi publik tradisional
Perubahan dari birokrasi klasik ke pembuatan organisasi, personal, pekerjaan and kondisi yang lebih fleksibel
Pengorganisasian berdasarkan aspek-aspek ekonomi, efisiensi dan efektivitas
Staf senior lebih mungkin melakukan tindakan politik kepada pemeritnah daripada bentuk non-partisan atau netral
Fungsi pemerintah adalah lebih ke arah uji pasar
17
Manajemen Publik Baru (2) PEMERINTAH DIAJAK UNTUK (1) Meninggalkan paradigma adminsitrasi tradisional dan menggantikannya dengan perhatian terhadap kinerja (2) Melepaskan diri dari birokrasi klasik dan menciptakan situasi dan kondisi yang lebih fleksibel (3) Menetapkan tujuandan target organisasi dan personal lebih jelas (4) Staf senior lebih berkomitmen secara politis dengan pemerintah secara harian (5) Fungsi pemerintah untuk memperhatikan pasar, kontrak kerja keluar (6) Fungsi pemerintah dikurangi melalui privatisasi 18
9
HUBUNGAN ANTAR DIMENSI ADMINISTRASI PUBLIK
DIMENSI MORAL/ETIKA
DIMENSI LINGKUNGAN
DIMENSI KEBIJAKAN
DIMENSI MANAJEMEN
DIMENSI KINERJA
DIMENSI ORGANISASI
19
MANAJEMEN PUBLIK BARU (NEW PUBLIC MANAGEMENT) (1)
REINVENTING GOVERNMENT (Osborne & Gaebler, 1992; Osborne & Plastrik, 1997) Æ Sifat pemerintahan:
Catalytic Community Owned Competitive Mission Driven Result Oriented Customer Driven Enterprising Anticipatory Decentralized Market Oriented
Paradigma manajemen terdahulu kurang efektif dalam memecahkan masalah dan memberikan pelayan pubilk, termasuk membangun masyarakat. Merupakan pendekatan dalam administrasi publik yang menerapkan pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh dalam dunia manajemen bisnis dan disiplin yang lain untuk memperbaiki efisiensi, efektivitas dan kinerja pelayanan publik pada birokrasi modern 20
10
MANAJEMEN PUBLIK BARU (NEW PUBLIC MANAGEMENT) (2)
Paradigma manajemen terdahulu kurang efektif dalam memecahkan masalah dan memberikan pelayan pubilk, termasuk membangun masyarakat. Merupakan pendekatan dalam administrasi publik yang menerapkan pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh dalam dunia manajemen bisnis dan disiplin yang lain untuk memperbaiki efisiensi, efektivitas dan kinerja pelayanan publik pada birokrasi modern NPM :
Model tingkah laku Pengelolaan manajemen Respon perubahan 21
KOMPONEN-KOMPONEN NEW PUBLIC MANAGEMENT (NPM)
Pemanfaatan manajemen profesional dalam sektor publik
Penggunan indikator kinerja
Penekanan yang lebih besar pada kontrol output
Pergeseran perhatian ke unit-unit yang lebih kecil
Pergeseran ke kompetisi yang lebih tinggi
Penekanan gaya sektor swasta pada praktek manajemen
Penekanan pada disiplin dan penghematan yang lebih tinggi dalam penggunaan sumberdaya
22
11
ORIENTASI NPM EFFICIENCY DRIVE Mengutamakan nilai efisiensi dalam pengukuran kinerja
DOWNSIZING (DECENTRALIZATION) Mengutamakan penyederhanaan struktur, memperkaya fungsi dan mendelegasikan otoritas pada unit-unit yang lebih kecil
SEARCH OF EXCELLENCE Mengutamakan kinerja optimal dengan memanfaatkan iptek
PUBLIC SERVICE ORIENTATION Mengutamakan kualitas, misi dan nilai-nilai yang hendak dicapai organisasi publik, memberikan perhatian yang lebih besar kepada aspirasi, kebutuhan dan partisipasi user dan wamrga masyarakat, memberikan otoritas yang lebih tinggi kepada pejabat yang dipilih masyarakat, menekankan societal learning dalam pelayanan publik, menekankan pada evaluasi kinerja secara berkesinambungan, serta menekankan pada partisipasi masyarakat dan akuntabilitas 23
FOKUS NPM
Organisasi harus memiliki strategi dan obyektivitas Prgram harus ditempatkan untuk menemukan obyektivitas dan strategi yang tepat Susunan organisasi dan pendapatan harus diprogram sejauh mungkin agar berfungsi p dan diarahkan secara bertahap p secara spesifik, Penekanan pada hasil yang maksimal Diperlukan evaluasi pencapaian obyektivitas
24
12
NEW PUBLIC SERVICE PARADIGM
Melayani warga masyarakat bukan pelanggan Mengutamakan kepentingan publik Mebih menghargai warga negara daripada kewirausahaan Berpikir strategis dan bertindak demokratis Menyadari bahwa akuntabilitas bukan sesuatu yang mudah Melayani daripada mengendalikan Menghargai orang, bukannya produktivitas semata
25
ISU-ISU PENTING MANAJEMEN SEKTOR PUBLIK (1)
ISU PELIBATAN SEKTOR SWASTA DAN MASYARAKAT Æ pemerintah disarankan melibatkan sektor swasta dan masyarakat dalam pelayanan publik – perlu profesionalisme pelayanan publik ISU ACCOUNTABLE MANAGEMENT Æ konsep k pembaharuan b h di bidang manajemen publik - manajer dan institusi publik dituntut akuntabel terhadap spesifikasi tugas yang dilakukan, pengukuran kinerja, sistem pengorganisasian dan pengontrolan sumberdaya, sistem monitoring dan evaluasi, serta sangsi dan insentifnya
Kompetensi standar dalam tugas pekerjaan (pemerintah kurang memahami perintah pekerjaan untuk setiap jabatan) Pengukuran kinerja (kesadaran elit politik masih rendah – perlu berorientasi pada output) Pengorganisasian dan pengontrolan sumberdaya (efektivitas rentang kendali SDM rendah, serta sering terjadi penyimpangan dalam sistem pengadaan sarana dan fasilitas) Sistem monitoring dan evaluasi (belum dimanfaatkan untuk meningkatkan profesionalisme) Sistem insentif dan disinsentif 26
13
ISU-ISU PENTING MANAJEMEN SEKTOR PUBLIK (2)
Isu komitmen dan profesionalisme
Manajer
berkomitmen pada bawahan serta para
pengguna layanan publik.
Manajer
melaksanakan pekerjaannya dengan
menggunakan prinsip-prinsip keilmuan dan pengalaman serta etika profesi pengalaman, profesi.
CAPACITY
BUILDING Æ knowledgeable and
skillful manager – perlu restrukturisasi secara obyektif 27
KEPEMIMPINAN DALAM NPM
Teori birokrasi dan teori tentang pemisahan antara politikus dan penyelenggara pemerintah Teori ekonomi dan teori pemerintahan Teori ekonomi Æ asumsi rasionalitas individu dan asumsi perluasan modal menjadi tingkatan abstraksi yang lebih tinggi Æ ekonomi dan manajemen individu menjadi penyokong utama NPM 28
14
KEBIJAKAN
KEBIJAKAN Æ label bagi suatu bidang kegiatan; suatu ekspresi tentang tujuan umum atau kondisi yang diinginkan, keputusan pemerintah, otorisasi formal, outcome, teori/model, pembuatan kebijakan dan implementasi kebijakanÆ bersifat hirarkis
Konsep filosofis Æ serangkaian prinsip/kondisi yang diinginkan
Produk Æ serangkaian kesimpulan atau rekomendasi
Proses Æ suatu cara untuk dapat mengetahui apa yang diharapkan program/ g mekanisme dalam mencapai p produk p dari p
Kerangka kerja Æ proses tawar-menawar dan negosiasi untuk merumuskan isu dan metode impementasinya
KEBIJAKAN PUBLIK Æ pemanfaatan yang strategis terhdap sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah
BENTUK KEBIJAKAN
29
Regulatory
Æ mengatur perilaku orang
Redistributive
Æ mendistribusikan kembali kekayaan yang ada
Distributive
Æ melakukan distribusi/akses y yang g sama terhadap sumberdaya tertentu
Constituent
Æ perlindungan pada negara
Majoritarian
Æ cenderung mendistribusikan biaya dan menerima keuntungan
Entpreneurial
Æ mengkonsentrasikan atau membebani biaya y p pada sekelompok p orang g saja j tetapi manfaatnya dinikmati secara luas
Client
Æ membebani masyarakat luas melalui subsidi kemudian dinikmati segelintir orang
TIPE KEBIJAKAN
30
15
PARADIGMA KEBIJAKAN DI NEGARA-NEGARA BERKEMBANG PARADIGMA
SOCIETY - CENTERED MODELS • Social class analysis kebijakan sebagai perwujudan usaha kelas yang dominan dalam mempertahankan kepentingannya terhadap kaum lemah • Pluralism hasil konflik, tawar-menawar dan pembentukan koalisi antar berbagai kelompok masyarakat • Public choice kelompok masyarakat sangat peduli dengan kepentingannya sehingga mencari akses untuk menggunakan sumberdaya publik
STATE - CENTERED MODELS • Rational actor para aktor berperilaku sebagai pemilih rasional terhadap alternatif kebijakan • Bureaucratic politics struktur negara dipandang sebagai area dimana para elit negara melakukan manuver politik dalam memenangkan kepentingannya • State interest kebijakan sebagai perspektif umum Æ negara memiliki otonomi dalam merumuskan hakekat masalah publik dan mengembangkan solusinya 31
PRINSIP-PRINSIP KEBIJAKAN PUBLIK 1.
Tahap-Tahap Kebijakan • Penetapan agenda kebijakan • Formulasi kebijakan • Adopsi kebijakan • Implementasi kebijakan j • Penilaian kebijakan
2. Analisis Kebijakan a. Identifikasi masalah b. Identifikasi alternatif c. Seleksi alternatif • Menyepakati kriteria alternatif • Technical feasibility (Effectiveness & Adequacy) • Political viability (acceptability, appropriateness, responsiveness, legal, & equity) • Economic and financial possibility (change in net worth, economic efficiency, profitability, & cost effectiveness) • Administrative operability (authority, institutional commitment, capability, economic rationality & organizational support) • Penentuan alternatif terbaik • Pengusulan alternatif terbaik
32
16
3.
Implementasi Kebijakan Hambatan: - Hambatan politik, ekonomi dan lingkungan - Kelemahan institusi - Ketidakmampuan SDM di bidang teknis dan administratif - kekurangan bantuan teknis g y desentralisasi dan p partisipasi p - kurangnya - pengaturan waktu - sistem informasi yang kurang mendukung - perbedaan agenda tujuan antar aktor - dukungan yang berkesinambungan
4.
Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Masalah: - Kelemahan dalam penyusunan indikator keberhasilan - Perbedaan tentang persepsi terhadap tujuan - Subyektivitas evaluasi
33
ISU-ISU PENTING KEBIJAKAN
Isu Etika Kebijakan Isu Paradigmatis
Peranan pemerintah sebagai katalisator penyusunan kebijakan Keterlibatan masyarakat dalam penyusunan kebijakan Dorongan pada proses belajar dan inovasi pada masyarakat Orientasi pasar Penetapan kebijakan-kebijakan preventif
Isu kualitas, Efektivitas dan Kapasitas Kebijakan Isu Kepalsuan Kebijakan
34
17
