MANAJEMEN PENGEMBANGAN KURIKULUM BERBASIS KOMPETENSI MENGACU KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA (KKNI): Mengimplementasikan Perpres No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Wakoord.I Rasionalisasi Kurikulum merupakan elemen pendidikan yang memiliki posisi yang sangat sentral dalam keseluruhan proses pendidikan dan pembelajaran. Kurikulum memiliki dua dimensi pokok, yaitu vision dan structure. Vision dalam kurikulum adalah dugaan manusia yang meletakkan dunia dalam konsep yang nyata. Pengembangan kurikulum akan selalu dikaitkan dengan kondisi riil masyarakat dan atau kebutuhan masyarakat. Sedangkan structure adalah mengorganisir komponen kurikulum ke dalam pengalaman belajar sehingga mudah diimplementasikan. Oleh karena itu posisi kurikulum sangatlah sentral, karena kurikulumlah yang mengarahkan segala aktivitas pendidikan dan pembelajaran kepada tercapainya tujuan dan kompetensi pendidikan yang ditetapkan. Di samping itu, kurikulum juga memberikan jenis, ruang lingkup, dan substansi proses pendidikan dan pembelajaran. Oleh karena itu pengembangan kurikulum secara vision dan structure merupakan keharusan bagi semua lembaga pendidikan (Arief Furchan, 2005: 5). Menyadari hal tersebut, sejak tahun 2004, pemerintah telah menerapkan kurikulum berbasis kompetensi secara serentak di bebarapa perguruan tinggi setelah melalui uji coba sejak tahun 2001 di beberapa perguruan tinggi tertentu. KBK memiliki konsep pendekatan pembelajaran yang berbeda dengan kurikulum 1994, yaitu berbasis kompetensi dimana fokus program perguruan tinggi adalah pada mahasiswa serta apa yang akan dikerjakan oleh mereka dengan memperhatikan kecakapan hidup (life skill) dan pembelajaran kontekstual. Dalam pengembangannya, seluruh elemen perguruan tinggi dan masyarakat perlu terlibat secara langsung, antara lain ketua program studi, dosen, karyawan dan mahasiswa. Sebuah kurikulum tidak hanya sekedar instruksi pembelajaran yang disusun oleh pemerintah untuk diterapkan di perguruan tinggi masing-masing. Sinclair (2003:103), menegaskan bahwa kurikulum yang baik adalah yang memberi Poposal Penelitian Manajemen Pengembangan Kurikulum di PTKIS Kop. Wil. II Jabar-Nanten
1
keleluasaan bagi perguruan tinggi untuk mengakomodasikan kebutuhan-kebutuhan khusus peserta didik sesuai tuntutan lingkungan masyarakatnya. Oleh karena itu, perguruan tinggi memiliki wewenang penuh dalam mengimplementasikan KBK dalam proses belajar mengajar. Salah satu unsur terpenting dalam penerapan KBK sangat tergantung pada pemahaman dosen untuk menerapkan strategi pembelajaran kontekstual di dalam kelas. Akan tetapi, fenomena yang ada menunjukkan sedikitnya pemahaman dosen mengenai strategi ini. Oleh karena itu diperlukan suatu model pengajaran dengan menggunakan pembelajaran kontekstual yang mudah dipahami dan diterapkan di kelas secara sederhana. Dasar Pengembangan Kurikulum KKNI pada PT Kurikulum pendidikan tinggi merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran
untuk mencapai tujuan
Pendidikan Tinggi. (Pasal 35 UU PT No.12 /2012). Dalam upaya melakukan kualifikasi terhadap lulusan perguruan tinggi di Indonesia, pemerintah telah menerbitkan Perpres No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang merupakan acuan dalam penyusunan pencapaian pembelajaran lulusan dari setiap jenjang pendidikan secara nasional. Terbitnya Peraturan Presiden No. 08 Tahun 2012 dan UU PT No.12 Tahun 2012 Pasal 29 ayat (1), (2), dan (3) telah berdampak pada kurikulum dan pengelolaannya di setiap program studi perguruan tinggi. Kurikulum yang pada awalnya men gacu pada pencapaian kompetensi menjadi mengacu pada capaian pembelajaran (learning outcomes). (1) KKNI terdiri atas 9 (sembilan) jenjang kualifikasi, dimulai dari jenjang 1 (satu) sebagai jenjang terendah sampai dengan jenjang 9 (sembilan) sebagai jenjang tertinggi. (2) Jenjang kualifikasi KKNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. jenjang 1 sampai dengan jenjang 3 dikelompokkan dalam jabatan operator; b. jenjang 4 sampai dengan jenjang 6 dikelompokkan dalam jabatan teknisi atau analis; c. jenjang 7 sampai dengan jenjang 9 dikelompokkan dalam jabatan ahli. (3) Setiap jenjang kualifikasi pada KKNI mencakup nilai-nilai sesuai deskripsi umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran Poposal Penelitian Manajemen Pengembangan Kurikulum di PTKIS Kop. Wil. II Jabar-Nanten
2
Peraturan Presiden ini. Secara ringkas KKNI terdiri dari sembilan level kualifikasi akademik SDM Indonesia. Hal itu dijelaskan dalam pasal 2 Peraturan Presiden No. 08 Tahun 2012, yaitu: 1.
lulusan pendidikan dasar setara dengan jenjang 1;
2.
lulusan pendidikan menengah paling rendah setara dengan jenjang 2;
3.
lulusan Diploma 1 paling rendah setara dengan jenjang lulusan Diploma 2 paling rendah setara dengan jenjang
4.
Lulusan Diploma 3 paling rendah setara dengan jenjang 5;
5.
Lulusan Diploma 4 atau Sarjana Terapan dan Sarjana paling rendah setara dengan jenjang 6;
6.
Lulusan Magister Terapan dan Magister paling rendah setara dengan jenjang 8;
7.
Lulusan Doktor Terapan dan Doktor setara dengan jenjang 9;
8.
Lulusan pendidikan profesi setara dengan jenjang 7 atau 8;
9.
Lulusan pendidikan spesialis setara dengan jenjang 8 atau 9. Dengan adanya KKNI ini diharapkan akan mengubah cara melihat
kompetensi seseorang, tidak lagi semata Ijazah, akantetapi dengan melihat kepada kerangka kualifikasi yang disepakati secara nasional sebagai dasar pengakuan terhadap hasil pendidikan seseorang secara luas (formal, non formal, atau informal) yang akuntanbel dan transparan. Pelaksanaan KKNI melalui tujuh tahapan yaitu: 1.
Penetapan Profil Kelulusan,
2.
Merumuskan Learning Outcomes,
3.
Merumuskan Kompetensi Bahan Kajian,
4.
Pemetaan LO Bahan Kajian,
5.
Pengemasan Matakuliah,
6.
Penyusunan Kerangka kurikulum,
7.
Penyusuan Rencana Perkuliahan. (Dikbud, 2013). Penerapan KKNI di PT, bsrdasar pada Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi. Menguatkan untuk menerapkan KKNI bidang pendidikan tinggi, perguruan tinggi mempunyai fungsi dan tugas, ditegaskan dalam (Pasal 10 Ayat 4), yaitu: Poposal Penelitian Manajemen Pengembangan Kurikulum di PTKIS Kop. Wil. II Jabar-Nanten
3
1) Setiap program studi wajib menyusun deskripsi capaian pembelajaran minimal mengacu pada KKNI bidang pendidikan tinggi sesuai dengan jenjang. 2) Setiap program studi wajib menyusun kurikulum, melaksanakan, dan mengevaluasi pelaksanaan kurikulum mengacu pada KKNI bidang pendidikan tinggi sesuai dengan kebijakan, regulasi, dan panduan tentang penyusunan kurikulum program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b. 3) Setiap program studi wajib mengembangkan sistem penjaminan mutu internal untuk memastikan terpenuhinya capaian pembelajaran program studi. Proses Manajemen Pengembangan Kurikulum Tita Lestari (2006; 33), mengemukakan tentang siklus proses manajemen kurikulum yang terdiri dari empat tahap: 1. Perencanaan Kurikulum Perencanaan adalah suatu proses memeprsiapkan serangkaian keputusan untuk mengambil tindakan dimasa yang akan datang yang diarahkan kepada tercapainya tujuan-tujuan dengan sarana yang optimal. Tahap perencanaan; meliputi langkah-langkah sebagai: (a) analisis kebutuhan; (b) merumuskan dan menjawab pertanyaan filosofis; (c) menentukan disain kurikulum; dan (d) membuat rencana induk (master plan): pengembangan, pelaksanaan, dan penilaian. Suharsimi Arikunto, dkk. (2008:
133), menjelaskan bahwa “Pedoman
perencanaan yang merupakan tujuan pendidikan dan sususna bahan pelajaran, pemerintah pusat mengeluarkan pedoman umumyang harus diikuti oleh sekolah untuk menyusun perencanaan yang bersifat operasional disekolah, pedoman tersebut antara lain: (a)
Struktur Program; (b) Penyusunan Kalender Pendidikan; (c)
Pembagian Tugas Guru; (d) Penyusunan Jadwal Pelajaran (e) Pengaturan atau Penempatan Siswa; (f) Penyusunan Rencana Mengajar; (g) Perencanaan kurikulum yang diaksanakan oleh sekolah (perencanaan pembelajaran); dan (h) Pelaksanaan kurikulum merupakan interaksi belajar mengajar. 2. Pengorganisassian Pengembangan Kurikulum Tahap pengembangan; meliputi langkah-langkah: (a) perumusan rasional atau dasar pemikiran; (b) perumusan visi, misi, dan tujuan; (c) penentuan struktur dan isi program; (d) pemilihan dan pengorganisasian materi; (e) pengorganisasian Poposal Penelitian Manajemen Pengembangan Kurikulum di PTKIS Kop. Wil. II Jabar-Nanten
4
kegiatan pembelajaran; (f) pemilihan sumber, alat, dan sarana belajar; dan g) penentuan cara mengukur hasil belajar. 3. Implementasi Pengembangan Kurikulum Tahap implementasi atau pelaksanaan; meliputi langkah-langkah: (1) penyusunan rencana dan program pembelajaran (Silabus, RPP: Rencana Pelaksanaan Pembelajaran); (2) penjabaran materi (kedalaman dan keluasan); (3) penentuan strategi dan metode pembelajaran; (4) penyediaan sumber, alat, dan sarana pembelajaran; (5) penentuan cara dan alat penilaian proses dan hasil belajar; dan (6) setting lingkungan pembelajaran Sedikitnya
terdapat
tujuh
jurus
yang
perlu
diperhatikan
dalam
menyukseskan implementasi Kurikulum 2004. Ketujuh jurus tersebut adalah: (1) mensosialisasikan perubahan kurikulum di sekolah, (2) menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif, (3) mengembangkan fasilitas dan sumber belajar, (4) mendisiplinkan peserta didik, (5) mengembangkan kemandirian kepala sekolah, (6) mengubah paradigma (pola pikir guru), serta (7) memberdayakan tenaga kependidikan di sekolah. 4. Penilaian/Evaluasi Kurikulum Tahap penilaian; terutama dilakukan untuk melihat sejauhmana kekuatan dan kelemahan dari kurikulum yang dikembangkan, baik bentuk penilaian formatif maupun sumatif. Penilailain kurikulum dapat mencakup Konteks, input, proses, produk (CIPP): Penilaian konteks: memfokuskan pada pendekatan sistem dan tujuan, kondisi aktual, masalah-masalah dan peluang. Penilaian Input: memfokuskan pada kemampuan sistem, strategi pencapaian tujuan, implementasi design dan cost benefit dari rancangan. Penilaian proses memiliki fokus yaitu pada penyediaan informasi untuk pembuatan keputusan dalam melaksanakan program. Penilaian product berfokus pada mengukur pencapaian proses dan pada akhir program (identik dengan evaluasi sumatif). Penutup Pengembangan kurikulum memegang peranan yang sangat penting dalam proses pendidikan dan pembelajaran, dengan ditambah kenyataan riil vision masyarakat yang menghadapai pasar global maka structure kurikulum yang tepat Poposal Penelitian Manajemen Pengembangan Kurikulum di PTKIS Kop. Wil. II Jabar-Nanten
5
adalah keharusan. Dalam konteks Kenegaraan itulah disebut kebijakan publik. Manajeman kurikulum adalah sebagai suatu sistem pengelolaan kurikulum yang komperatif, komprehensif, sistemik dan sistematik dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum. Dalam pelaksanaannya, manajemen kurikulum harus di kembangkan sesuai dengan konteks kepentingan kurikulum, khususnya kurikulum PT., oleh karna itu, otonomi yang di berikan pada lembaga pendidika dalam mengelola kurikulum secara mandiri, memproritaskan kebutuhan dan ketercapaian saran dan visi dan misi lembaga pendidikan atau sekolah tidak mengabaikan kebijakan nasional yang telah ditetapkan. Ruang lingkup manajemen kurikulum meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian kegiatan kurikulum. Pada tingkat sekolah kegiatan kurikulum lebih mengutamakan untuk merealisasikan dan merelevansikan antara kurikulum nasional (standar kompetensi/ kompetensi dasar) dengan kebutuhan daerah dan kondidsi sekolah yang bersangkutan, sehingga kurikulum tersebur merupakan kurikulum yang integritas dengan peserta didik maupun dengan lingkungan. Menyikapi hal tersebut, penguatan dan pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi harus didasarkan pada KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia). Pustaka Arief Furchan, Muhaimin dan Agus Maimun, 2005. Pengembangan Kurikulum Berbasis Komepetensi di Perguruan Tinggi Agama Islam. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Arikunto, Suharsimi dan Yuliana, Lia. 2009. Manajemen Pendidika.Yogyakarta: Yogyakarta: Aditya Media Tita Lestari . 2006. Manajemen Kurikulum KTSP. Bandung: UPI Sinclair, Robert L. 2003. Menggagas Kurikulum: Mencari Pijakan. Yogyakarta: UNY. Kemendikbud, 2014. Panduan Penyusunan capaian pembelajaran lulusan program studi. Jakarta: Direktorat pembelajaran dan kemahasiswaan direktorat jenderal pendidikan tinggi UU PT No.12 /2012 Perpres No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
Poposal Penelitian Manajemen Pengembangan Kurikulum di PTKIS Kop. Wil. II Jabar-Nanten
6
