=================================== Pengembangan Skema Sertifikasi Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)

Badan Nasional Sertifikasi Profesi

RANCANGAN 1 PEDOMAN BNSP 219- 2012

===================================

Pengembangan Skema Sertifikasi Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)

Badan Nasional Sertifikasi Profesi

PEDOMAN BNSP 219-2012

DAFTAR ISI

Halaman Pendahuluan

2

1. Tujuan dan ruang lingkup

2

2. Acuan Normatif

2

3. Istilah, Definisi

2

4. Persyaratan umum pengembangan skema sertifikasi KKNI

3

4.1. Persyaratan dasar pengembangan skema sertifikasi KKNI 4.2. Pengorganisasian pengembangan skema sertifikasi KKNI 4.3. Pembentukan Tim Teknis Skema 5. Verifikasi peta kompetensi dan standar kompetensi

5

6. Pemetaan unit-unit kompetensi dalam KKNI

6

7. Struktur Skema Sertifikasi

8

8. Validasi Skema sertifikasi KKNI

10

9. Pemeliharaan Skema sertifikasi KKNI

10

Lampiran:

11

Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia

1


Pendahuluan Kerangka kualifikasi adalah instrumen pengembangan, pengelompokan dan pengakuan keterampilan, pengetahuan dan kompetensi yang tidak terputus pada salah satu jenjang. Ini merupakan sebuah cara untuk menata kondisi kualifikasi saat ini dan selanjutnya yang diperoleh sebagai hasil pembelajaran baik di kelas, ditempat kerja atau lainnya. Kerangka kualifikasi menunjukkan perbandingan perbedaan kualifikasi dan bagaimana seseorang berpindah dari satu jenjang ke jenjang lainnya baik dalam satu kerja maupun lintas sektor industri dan bahkan dari pendidikan kejuruan ke jenjang akademik yang lebih tinggi. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dimaksudkan menjadi kerangka kerja sistem sertifikasi yang mengintegrasikan sertifikasi bidang pendidikan dan pelatihan dalam rangka pemberian pengakuan terhadap kompetensi tenaga kerja. 1. Tujuan dan Ruang Lingkup 1.1. Tujuan 1.1.1.

Pedoman Skema Sertifikasi KKNI ditujukan bagi otoritas kompeten (kementrian atau lembaga) dalam proses pengembangan dan pemeliharaan Skema Sertifikasi KKNI, dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia.

1.1.2.

Memastikan mutu serta pengakuan terhadap kemampuan dan pengalaman seseorang pada tingkat nasional, regional dan internasional.

1.1.3.

Memastikan bahwa kualifikasi yang ditetapkan sudah sesuai dengan kebutuhan sosial dan ekonomi.

1.1.4.

Memperbaiki akses peluang terhadap pendidikan, pelatihan dan jenjang jabatan/karir.

1.1.5.

Memastikan bahwa standar pendidikan dan pelatihan dapat diterapkan dalam dunia kerja.

1.2. Ruang Lingkup 1.2.1.

Pedoman ini merupakan persyaratan untuk otoritas kompeten dalam mengembangan skema sertifikasi KKNI, termasuk pemeliharaan skema sertifikasi KKNI.

1.2.2.

Standar Kompetensi yang digunakan dalam pengembangan skema sertifikasi KKNI adalah SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia)

2. Acuan normatif 2.1.

Undang Undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

2.2.

Undang Undang No 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas

2.3.

Peraturan Pemerintah No 31 tahun 2006 tentang Sistim Pelatihan Kerja Nasional

2.4.

Peraturan Presiden No 8 tahun 2012 tentang KKNI

2.5.

RMCS ILO 2006

2.6.

ISO 17024:2012

3. Isitilah, Definisi 3.1.

Kualifikasi - Peragaan dari atribut personal, pendidikan, pelatihan dan/atau pengalaman kerja Profesi.

3.2.

KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan

2


kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. 3.3.

Sistem kualifikasi adalah serangkaian kegiatan yang menghasilkan pengakuan (recognition) seperti halnya pengembangan kualifikasi, penjaminan mutu, asesmen, proses akreditasi dan sertifikasi yang proses-prosesnya memerlukan hubungan lintas sektor dan kelembagaan.

3.4.

Skema Sertifikasi KKNI adalah persyaratan sertifikasi spesifik yang berkaitan dengan penjenjangan yang ditetapkan dengan menggunakan standar dan aturan khusus yang sama serta prosedur yang sama.

3.5.

Asosiasi Profesi adalah satu atau lebih wadah organisasi dan atau himpunan orang perseorangan yang terampil dan atau ahli atas dasar kesamaan disiplin keilmuan dan atau profesi di bidang tertentu dan atau yang berkaitan.

3.6.

Komite Skema Sertifikasi adalah komite yang terdiri dari para pemangku kepentingan yang bertugas menyiapkan skema sertifikasi KKNI.

3.7.

Tim Teknis adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh Komite Skema, beranggotakan unsur-unsur industri, para pakar yang relevan dengan bidang keahlian atau sektor dan pemangku kepentingan.

3.8.

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia adalah rumusan baku standar kompetensi yang berlaku secara nasional sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku.

3.9.

Pengakuan Kompetensi adalah penghargaan dalam bentuk materiel maupun non materiel yang diberikan kepada seseorang sebagai pengakuan atas kompetensi kerja yang dikuasainya.

3.10.

Pemangku Kepentingan adalah komunitas atau organisasi yang secara permanen menerima dampak dari aktivitas atau kebijakan, dimana mereka berkepentingan terhadap hasil aktivitas atau kebijakan tersebut.

3.11.

Instansi Teknis adalah Departemen, Kantor Menteri Negara atau Lembaga Pemerintah lainnya, yang merupakan pembina teknis sektor yang bersangkutan.

3.12.

Konvensi Skema sertifikasi KKNI adalah forum untuk mencapai konsensus masyarakat sektor profesi tentang rancangan skema sertifikasi KKNI menjadi skema sertifikasi KKNI.

3.13.

Recognition of Current Competency (RCC) adalah pengakuan kompetensi saat ini yang dimiliki oleh seseorang, yang diperloleh melalui pelatihan, pengalaman kerja.

3.14.

Recognition of Prior Learning (RPL) adalah pengakuan pengetahuan dan keterampilan seseorang yang diperoleh melalui pelatihan dan pengalaman kerja sebelumnya yang dapat diakui (kredit) setara dengan sebuah unit kompetensi atau modul.

4. Persyaratan umum pengembangan skema sertifikasi KKNI 4.1.

4.2.

Persyaratan dasar pengembangan skema sertifikasi KKNI: 4.1.1.

Peta kompetensi dan SKKNI harus pengembangan skema sertifikasi KKNI.

telah

tersedia

sebagai

dasar

4.1.2.

Adanya tuntutan para pemangku kepentingan, yang seharusnya mencakupi: asosiasi industri, asosiasi profesi, pendidikan, pelatihan, dan/atau otoritas kompeten sesuai bidangnya.

4.1.3.

Skema sertifikasi KKNI harus dibuat sebagai jawaban atas persyaratan pemerintah yang spesifik (misalnya perlindungan masyarakat) atau kebutuhan pasar (seperti kredibilitas, kepercayaan dan peningkatan profesi/pekerjaan);

Pengorganisasian pengembangan skema sertifikasi KKNI.

3


4.2.1.

Komite Skema Sertifikasi Nasional seharusnya dibentuk pada Kementerian /Lembaga yang melibatkan pemangku kepentingan, dan koordinasikan dengan BNSP. Komite Skema Sertifikasi dibentuk secara Ad Hock berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Otoritas Kompeten terkait.

4.2.2.

4.2.3.

4.2.4.

Tujuan pembentukan Komite Skema adalah sebagai berikut: 4.2.2.1.

Memastikan dukungan dari para pemangku kepentingan serta pihak-pihak lain yang terkait

4.2.2.2.

Memastikan bahwa proses pengembangan Skema dilakukan dengan mengikutsertakan wakil-wakil dari semua para pemangku kepentingan sesuai dengan porsi peranan masing-masing

4.2.2.3.

Memastikan bahwa proses pengembangan skema telah dilakukan sesuai dengan Pedoman BNSP tentang pengembangan skema sertifikasi KKNI, termasuk memastikan ketelusuran dari skema yang dikembangkan.

Organisasi Komite Skema 4.2.3.1.

Anggota Komite Skema terdiri dari wakil–wakil para pemangku kepentingan industri terkait.

4.2.3.2.

Komite Skema terdiri dari seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota dan selebihnya anggota biasa.

Tugas dan tanggung jawab Komite Skema 4.2.4.1.

Komite Skema menyusun kerangka acuan rencana pengembangan berdasarkan analisa kebutuhan mikro, makro, regional dan internasional.

4.2.4.2.

Menetapkan persyaratan dasar sertifikasi sesuai dengan jenjang dalam KKNI

4.2.4.3.

Membentuk Tim Teknis Skema Sertifikasi yang terdiri atas personil dengan kualifikasi pengembang skema, perumus dan/atau verifikator standar, dan terlatih pengembangan skema sertifikasi, dengan tugas: •

Menyusun rancangan skema sertifikasi KKNI

•

Menetapkan deskripsi bidang spesifik, ruang lingkup yang akan dimasukkan kedalam skema.

•

Menetapkan persyaratan kualifikasi dan prosedur evaluasi dan pemeliharaan kualifikasi termasuk surveilan dan sertifikasi ulang.

•

Menetapkan persyaratan kompetensi para asesor dan semua personil yang terkait dalam proses sertifikasi.

•

Memastikan ketelusuran skema sertifikasi KKNI

•

Memastikan dukungan dari pihak-pihak terkait terhadap skema sertifikasi dan bukti keberterimaannya terhadap cakupan skema sertifikasi tersebut

•

Tim teknis bertanggung jawab kepada Komite Skema.

4.2.4.4.

Menetapkan kebijakan harmonisasi RPL dan RCC

4.2.4.5.

Melakukan konsultasi dengan para pemangku kepentingan tentang pengembangan dan penerapan.

4.2.4.6.

Komite Skema bertanggung jawab kepada Otoritas Kompeten terkait.

4


5. Verifikasi peta kompetensi dan standar kompetensi. 5.1. Peta seharusnya merupakan gambaran komprehensif tentang kompetensi dari setiap fungsi dalam suatu lapangan usaha yang akan dipergunakan sebagai acuan dalam menyusun standar kompetensi. Peta kompetensi harus dikembangkan melalui riset analisa fungsi berdasarkan fungsi bisnis/organisasi yang mencakupi fungsi kunci, fungsi utama dan fungsi dasar.

PEMETAAN&KOMPETENSI&

KUK'

FUNGSI' DASAR''

(Basic'func+ons)'

KUK' KUK'

ELEMEN&

KUK' KUK' KUK'

TUJUAN& ORGANISASI/ INDUSTRI/& FUNGSI&BISNIS&

FUNGSI&KUNCI& (Key% Func*ons)%

ELEMEN&

FUNGSI& UTAMA& (Major% func*ons)%

BATASAN&VARIABEL&+&PANDUAN& PENILAIAN&+&KOMPETENSI&KUNCI&

ELEMEN&

Berdasarkan&RMCS&

KUK'

KUK'

FUNGSI' DASAR''

(Basic'func+ons)'

Apa'yang'perlu'dilakukan'dan'bagaimana?'

KUK' KUK'

ELEMEN&

KUK' KUK' KUK'

ELEMEN& KUK'

BATASAN&VARIABEL&+&PANDUAN& PENILAIAN&+&KOMPETENSI&KUNCI&

ELEMEN&

Untuk&apa?&&

1

Interpretasi&PERMENAKERTRANS&8/2012&

5.2. Pada level industri/organisasi, fungsi bisnis diidentifikasi sebagai bisnis utama suatu industri/ usaha/ organisasi atau diidentifikasi dari fungsi sector/ subsector/ bidang. Ketelusuran dan tingkat ekivalensinya seharusnya dengan pemetaan bisnis nasional, seperti BKLUI (Buku Kelompok Lapangan Usaha Indonesia), Nomor HS (Harmonized Standard) dan lain-lain. 5.3. Fungsi kunci (key function) seharusnya merupakan fungsi-fungsi suatu kesisteman dengan disiplin ilmu spesifik yang dihimpun untuk menjadi fungsi bisnis. ketelusuran dan tingkat ekivalensinya seharusnya diidentifikasi dengan sistem/ disiplin dalam standard dan regulasi teknis. 5.4. Fungsi utama (major function) seharusnya merupakan fungsi subsistem atau sub disiplin dari fungsi kunci. 5.5. Fungsi dasar (basic function) seharusnya merupakan fungsi dasar terkcil dalam industri/organisasi untuk menghasilkan produk atau jasa kepada klien external maupun klien unit mandiri internal lainnya. Ketelusuran dan tingkat ekivalensinya seharusnya diidentifikasi dengan fungsi-fungsi dasar dalam standar dan regulasi teknis.

5


PEMETAAN FUNGSI BISNIS ................... KEY)FUNCTIONS)

KEY) FUNCTIONS)

KEY)FUNCTIONS)

KEY)FUNCTIONS)

INDUSTRY)) KEY)PURPOSE)

- Basic function

MAJOR)) FUNCTIONS)

MAJOR)FUNCTIONS) KEY)FUNCTIONS)

- Basic function - Basic function

KEY)FUNCTIONS)

KEY)FUNCTIONS)

KEY)FUNCTIONS)

5.6. Validasi peta kompetensi hasil identifikasi dan/atau riset seharusnya dilakukan melalui konvensi yang merupakan bagian dari pengembangan Standard Kompetensi Nasional, atau dalam konvensi skema sertifikasi KKNI. Hasil pemateaan didokumentasikan seperti table dibawah ini.

Tabel&Peta&Kompetensi&fungsi&bisnis&………………………& FUNGSI'KUNCI' (Key%func*ons)%

FUNGSI'UTAMA' (Key%func*ons)%

FUNGSI'DASAR' (Key%func*ons)%

1.&

1.2.&

1.1.1.& 1.1.2.& 1.1.3.&

1.3&

1.2.1.& 1.2.2.& 1.2.3.&

2&

2.1.&

2.1.1.& 2.1.2.& 2.1.3.&

2.2.&

2.2.1.& 2.2.2.& 2.2.3.&

6. Pemetaan unit-unit kompetensi dalam KKNI. 6.1. Level unit-unit kompetensi dalam KKNI merupakan jenjang kualifikasi kompetensi yang berisi unit-unit kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara kompetensi lulusan dari bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta

6


pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan, Berdasarkan Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012 (terlampir), KKNI terdiri dari 9 (sembilan) jenjang kualifikasi, dimulai dari Kualifikasi 1 sebagai kualifikasi terendah dan Kualifikasi – 9 sebagai kualifikasi tertinggi. 6.2. Jenjang dan Penyetaraan KKNI 6.2.1. KKNI terdiri atas 9 (sembilan) jenjang kualifikasi, dimulai dari jenjang 1 (satu) sebagai jenjang terendah sampai dengan jenjang 9 (sembilan) sebagai jenjang tertinggi. Jenjang kualifikasi KKNI terdiri atas: • jenjang 1 sampai dengan jenjang 3 dikelompokkan dalam jabatan operator; • jenjang 4 sampai dengan jenjang 6 dikelompokkan dalam jabatan teknisi atau analis; • jenjang 7 sampai dengan jenjang 9 dikelompokkan dalam jabatan ahli. • Setiap jenjang kualifikasi pada KKNI mencakup nilai-nilai sesuai deskripsi umum 6.2.2. Setiap jenjang kualifikasi pada KKNI memiliki kesetaraan dengan capaian pembelajaran yang dihasilkan melalui pendidikan, pelatihan kerja atau pengalaman kerja. 6.3. Identifikasi level unit kompetesi dan pemaketan dalam KKNI. 6.3.1. Pemaketan dalam KKNI dalam suatu bidang seharusnya terdiri atas kompetensi umum (common competency), kompetansi inti yang merupakan kompetensi kunci dalam peta kompetensi, dan kompetensi pilihan. 6.3.2. Identifikasi level unit kompetensi seharusnya melalui tahap-tahap berdasarkan: 6.3.2.1.

Kemampuan melakukan/mendemostrasikan fungsi dasar, sesuai diskriptor KKNI.

6.3.2.2.

Pengetahuan yang dibutuhkan sesuai diskriptor KKNI.

6.3.2.3.

Kemampuan pengelolaan sesuai diskriptor KKNI.

6.3.3. Kesimpulan level unit kompetensi berdasarkan analisa tiga parameter dalam diskriptor KKNI, dan didokumentasikan seperti tabel dibawah ini.

Tabel KKNI dalam bidang ....... LEVEL

KOMPETENSI UMUM

KOMPETENSI INTI 1"

2"

KOMPETENSI PILIHAN

3"

9" 8" 7" 6" 5" 4" 3" 2" 1"

7


6.4. Validasi peta KKNI suatu bidang hasil identifikasi dan/atau riset seharusnya dilakukan melalui konvensi skema sertifikasi KKNI.

7. Struktur Skema Sertifikasi. 7.1. Skema sertifikasi harus berisi elemen-elemen lingkup sertifikasi, deskripsi tugas dan fungsi, kompetensi yang dipersyaratkan, kemampuan fisik (bila diperlukan), persyaratan dasar (bila tersedia), dan code of conduct. 7.2. Struktur skema sertifikasi harus mencakupi persyaratan dasar peserta uji kompetensi, permohonan, asesmen (metode), keputusan sertifikasi, program surveilan (metode), kriteria pembekuan dan penarikan, penambahan ruang lingkup atau level sertifikasi, sertifikasi ulang, dan penggunaan sertifikat. 7.3. Struktur skema sertifikasi KKNI harus memuat persyaratan sertifikasi, hak pemohon, serta kewajiban profesi yang disertifikasi termasuk kode etik profesi (term and conditions). 7.4. Paket skema sertifikasi diidentifikasi dari table pemaketen KKNI yang dapat mencakupi Sertifikat I hingga Sertifikat IX. 7.5. Setiap jenjang skema level KKNI berisi unit-unit kompetensi SKKNI selevel yang terdiri atas kompetensi umum, kompetensi inti tertentu, dan plihan (bila tersedia) sesuai levelnya, serta unit-unit persyaratan dasar (dapat berbeda level/ level dibawahnya), seperti ilustrasi dibawah ini.

Skema sertifikasi KKNI 9) 8)

SKKNI 6

7) 6) 5)

SKKNI 6

Ser$ﬁkat)6) SKKNI 6

SKKNI 6

4) 3) 2)

SKKNI 6

+ Prerequisites

1)

7.6. Identifikasi kesetaraan dalam rangka Recognition of Prior Learning & Recogniton of Current Competencies 7.6.1. Setiap jenjang level KKNI harus mampu memberikan pengertian dan pedoman kepada masyarakat yang ingin berpindah dari satu jenjang ke jenjang lainnya secara efektif dan efisien. 7.6.2. Setiap jenjang level KKNI seharusnya mampu menunjukkan keterkaitan dan ketelusuran dengan sistem pendidikan nasional terutama vokasional. 8


7.6.3. Dalam hal ketelusuran formal tidak diperoleh maka pengakuan terhadap pengalaman jenjang kualifikasi tempat kerja, pendidikan non formal, pelatihan kerja seharusnya dapat dilakukan. 7.7. Standar kompetensi dan metode asesmen yang digunakan harus diidentifikasi bagi calon peserta baik yang baru lulus pelatihan maupun profesi yang sudah pengalaman. 7.8. Proses sertifikasi KKNI 7.8.1.Sertifikasi dapat diajukan oleh perseorangan. 7.8.2.Pemohon dapat mengajukan skema sertifikasi untuk sebuah jenjang dalam kualifikasi tertentu. 7.8.3.Pemohon harus memenuhi persyaratan adan aturan yang berlaku. 7.8.4.Sertifikasi dilakukan oleh lembaga yang telah memenuhi persyaratan. 7.8.5.Penerbitan sertifikat dilakukan oleh lembaga penerbit atas nama BNSP. 7.9. Surveilan pemegang sertifikat KKNI. 7.9.1.Surveilan kemampuan terhadap pemegang sertifikat selama masa sertifikat tersebut untuk memastikan bahwa pemegang sertifikat menunjukkan konsistensinya sesuai dengan skema sertifikasi. 7.9.2.Surveilan dilakukan oleh lembaga yang sudah memenuhi persyaratan. 7.9.3.Kegiatan surveilan dilakukan dan tidak tidak terbatas pada: a

Uji Profisiensi

b

Asesmen di tempat kerja;

c

Wawancara terstruktur;

d

Konfirmasi tentang catatan hasil kerja dan pengalaman yang memuaskan;

7.9.4.Lembaga yang memenuhi persyaratan untuk melakukan surveilan harus mempunyai persyaratan tentang prosedur pembatalan sertifikat bila pencabutan dilakukan dalam masa berlakunya sertifikat. 7.9.5.Metode dan tata cara sruveilan ditetapkan oleh Komite Skema dan harus dilakukan untuk tujuan surveilan. 7.10.

Sertifikasi ulang.

7.10.1. Sertifikasi ulang adalah proses memastikan kesesuaian dengan standar yang terkini. Komite Skema harus menetapkan secara rasional berlakunya masa sertifikat. Rasionalisasi dapat dilakukan berdasarkan pada pertimbangan: a

Perkembangan dunia industri dan keterkaitannya dengan skema sertifikasi;

b

Hasil penelitian;

c

Perubahan ilmu pengetahuan;

d

Permintaan pemangku kepentingan;

e

Pendapat ahli;

f

Perubahan kebijakan.

7.10.2. Sehubungan dengan skema sertifikasi, sertifikasi ulang yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang tidak terbatas pada: a

Asesment ditempat kerja

9


b

Pengembangan kemampuan profesi melalui ujian-ujian tertentu;

c

Wawancara terstruktur;

d

Konfirmasi tentang catatan hasil kerja dan pengalaman yang memuaskan;

e

Ujian profisiensi;

f

Pemeriksaan kesehatan.

7.10.3. Metode dan waktu penetapatan sertifikasi ulang ditetapkan oleh Komite Skema dan sesuai dengan seluruh ketentuan yang berlaku dan harus dilakukan hanya dalam rangka sertifikasi ulang saja. Bila diperlukan uji kemampuan maka proses administrasinya harus dilakukan oleh lembaga yang berwenang. 7.11.

Penggunaan Kualifikasi sertifikat KKNI.

7.11.1. Peserta yang berhasil mendapatkan sertifikat kompetensi berhak mempromosikan dirinya sesuai kialifikasi KKNI yang didapat. 7.11.2. Nama Kualifikasi terdiri atas Sertifikat sesuai levelnya (I s/d IX) diikuti sebutan bidang intinya. 7.11.3. Menyatakan bahwa sertifikasinya hanya berlaku untuk ruang lingkup sertifikasi yang diberikan. 7.11.4. Sertifikat tidak dapat dipindah alihkan baik atas nama perorangan maupun lembaga.

8. Validasi Skema sertifikasi KKNI 8.1. Validasi skema sertifikasi KKNI seharusnya dilakukan melalui konvensi skema sertifikasi KKNI, yang merupakan mekanisme validasi skema sertifikasi KKNI yang objektif dan

transparan dalam membuat komitmen dan konsensus secara nasional dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang terkait.

8.2.

Pemangku kepentingan seharusnya mencakupi unsur-unsur asosiasi profesi, industri, lembaga pendidikan dan pelatihan, praktisi, dan pakar/mastering yang relevan dengan bidang keahlian atau sektor, serta unsur pemerintah yakni BNSP, KEMNAKERTRANS, KEMENDIKBUD dan instasi teknis sesuai bidangnya.

8.3. Konvensi harus diselenggarakan oleh Panitia Penyelenggara Konvensi yang dibentuk Instansi Teknis sesuai bidangnya. 8.4. Hasil konvensi skema sertifikasi KKNI disampaikan dan diverifikasi oleh BNSP untuk ditetapkan penerapannya secara nasional. 9. Pemeliharaan Skema sertifikasi KKNI 9.1. Setiap pemangku kepentingan wajib melakukan pemeliharaan skema sertifikasi KKNI. 9.2. Ruang lingkup pemeliharaan tidak terbatas pada evaluasi standar kompetensi, audit mutu institusi pendidikan, kesesuaian penjenjangan dengan situasi terkini dalam konteks nasional, regional dan internasional. 9.3. Usulan perbaikan skema sertifikasi KKNI seharusnya disampaikan kepada BNSP melalui instansi teknis sesuai bidangnya. 9.4. Kegiatan pemeliharaan sebaiknya dilakukan setiap periode tertentu sesuai kesepakatan para pemangku kepentingan.

10


11


LAMPIRAN

12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23

=================================== Pengembangan Skema Sertifikasi Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)

Recommend Documents