MAKALAH PERLINDUNGAN ANAK Makalah ini disusun guna memenuhi tugas kelompok mata kuliah Pendidikan Pancasila Dosen Pengampu : Setiati Widihastuti, M.Hum
Oleh : 1. Abdi Sukma 2. Fauzi Styobudi 3. Ika Maulani Hamah
(13416241029) (13416244013) (13416244019)
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 2014
Bab I Pendahuluan A. Latar Belakang Kementerian Sosial menunjukkan, hingga tahun 2013 lalu, masih ada sekitar 5,1 juta anak terlantar di Indonesia. Itupun baru data resmi versi pemerintah. Dari jumlah tersebut, ada yang terkena kasus narkoba, pelecehan seksual, kemiskinan, drop out, kenakalan remaja dan kasus lainnya. Angka itu cukup membuat miris karena seharusnya pemerintah dapat mensejahterakan warga negaranya, sesuai cita-cita bangsa Indonesia. Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Dalam hal bernegara, anak merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang mempunyai peran strastegis untuk menjamin eksistensi bangsa dan Negara pada masa depan. Untuk itu dalam anaklah kita dapat menggantungkan harapan bangsa ini, apakah bangsa ini akan dibawa ke puncak kejayaan ataukah dijerumuskan kepada lubang kehancuran. Dalam UU No. 23 tahun 2002 Pasal 20 mengatur bahwa Negara, Pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Dari sini jelas terlihat bahwa perlindungan terhadap anak merupakan tanggung jawab semua pihak dan seluruh elemen Negara, tanpa terkecuali. Tapi dalam kenyataanya masih banyak orang tua yang sengaja menelantarkan anaknya ataupun pemerintah yang “buta” akan permasalahan anak.
B. Rumusan Masalah 1. Bagaimana permasalahan anak di tahun 2013 ? 2. Apa sajakah Hak dan Kewajiban anak ? 3. Bagaimana sistem hukum tentang perlindungan anak ? 4. Apa peran pemerintah dalam perlindungan anak ? 5. Bagaimana peran keluarga dalam perlindungan anak ?
C. Tujuan 1. Mengetahui permasalahan yang dihadapi anak 2. Mengetahui hak dan kewajiban anak 3. Hukum yang mengatur perlindungan anak 4. Mendeskripsikan peran dari pemerintah dalam perlindungan anak 5. Mendeskripsikan peran dari keluarga dalam perlindungan anak
Bab II Pembahasan A. Permasalahan pada Anak Permasalahan Anak dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, hal ini juga sejalan dengan pernyataan Sekertaris Jendral Komnas Anak, Sajuri Ridwan yang menyatakan angka pengaduan kasus pelanggaran hak anak
meningkat tajam
dibandingkan tahun 2012. Dan sepanjang tahun 2013 masih didominasi oleh kekerasan terhadap anak. Berdasarkan data dari BPS, jumlah anak terlantar sebanyak 3.488.309, Balita terlantar sebanyak 1.178.824, anak rawan terlantar sebanyak 10.322.627, sementara jumlah anak nakal sebanyak 193.155 anak. Pekerja anak berjumlah 2,3 juta anak. Jumlah ini belum mencakup anak-anak berumur di bawah 10 tahun. Sedangkan anak yang berkonflik dengan hukum setiap tahunnya terdapat lebih dari 4 ribu perkara pelanggaran hukum yang dilakukan anak-anak di bawah usia 16 tahun. Sementara itu dari data Kemenkum dan HAM di tahun 2011 saja sebanyak lebih dari 7 ribu anak berhadapan dengan hukum, dan 6.700 anak diputus bersalah. Lima ribu anak di tahan atau di penjara, dimana sekitar 84 persennya ditempatkan di penjara dewasa. Anak-anak juga rawan akan tindak kekerasan, menurut data kasus dari Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Komnas Anak yang saya kutip dari laman Okezone.com, di tahun 2013 ada 1.620 kasus dengan rincian kekerasan Fisik 490 kasus (30%), Psikis 313 kasus (19%) dan paling banyak kekerasan Seksual 817 kasus (51%). Itu artinya setiap bulannya hampir 70-80 anak menerima kekerasan seksual. Ironisnya, kasus-kasus kekerasan terhadap anak tersebut terjadi di lingkungan terdekat anak yakni rumah tangga, sekolah, lembaga pendidikan, ataupun lingkungan sosial anak. Kekerasan ini juga terjadi karena berbagai faktor, misalnya kenakalan anak, emosi atau dendam, ekonomi, ataupun keluarga. B. Hak dan Kewajiban Anak Perlindungan anak pada prinsipnya adalah penghormatan terhadap hak yang melekat pada anak. Itu sebenarnya sama halnya dengan hak yang melekat pada warga negara lain (orang dewasa). Hanya saja bedanya hak anak lebih membutuhkan
kekhususan, dalam hal ini hak untuk tumbuh dan berkembang, karena anak adalah penerus kelangsungan kehidupan bangsa, sehingga harus diberikan ruang untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan usia dan bakatnya. Dalam UU No. 23 Tahun 2002, Hak dan Kewjiban Anak diatur dalam pasal 4 sampai pasal 19. Jika kita bisa jabarkan, Hak anak dibagi menjadi dua yaitu, Hak Anak dan Hak Dasar Anak. Hak anak itu meliputi: 1. Hak kelangsungan hidup 2. Hak tumbuh dan berkembang 3. Hak mendapat perlindungan 4. Hak berpartisipasi Kemudian untuk Hak dasar anak meliputi: 1. Hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, 2. Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan, 3. Hak untuk beribadah meurut agama, berfikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua, 4. Hak mengetahui orang tuanya, 5. Hak memperoleh pendidikan layak, 6. Hak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi, 7. Hak untuk bergaul, bermain, dan berekreasi dengan teman sebayanya, 8. Hak memperoleh bantuan dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial bagi anak penyandang cacat . Selain mendapat hak, anak juga dibebani dengan kewajiban yang harus dipatuhi. Kewajiban ini meliputi: 1. Menghormati orang tua, wali dan guru 2. Mencintai Keluarga, masyarakat dan teman 3. Mencintai tanah air, bangsa dan negara 4. Menunaikan ibadah sesuai ajaran agamanya 5. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia
C. Hukum yang Mengatur Perlindungan Anak Perlindungan Anak diatur dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Namun, hukum perlindungan anak belum sepenuhnya efektif untuk melindungi anak Indonesia karena masih maraknya kejahatan terhadap anak. Hal ini tidak mengherankan karena orang terdekat yang seharusnya memberikan jaminan perlindungan terhadap anak malah sebaliknya. Adanya kaum inteletual bahkan para oknum penegak hukum yang ikut menjadi pelaku kejahatan terhadap anak menjadi bukti bahwa masih kurangnya pengetahuan masyarakat atas Undang- undang Perlindungan Anak No.23 Tahun 2002. Hal ini terjadi kurangnya sosialisasi UU No. 23 tahun 2002 dari pemerintah. Sebuah produk
hukum jika tidak dibangun sarana dan prasarananya
untuk
menjalankannya, maka semua itu tidak ada artinya. Kami juga mempertanyakan tentang UU No. 23 tahun 2002 ataupun UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang tidak ada pembahasan tentang perlindungan anak dari pornografi. Padahal masalah anak akhir-akhir ini adalah masalah yang dikarenakan pornografi. Melalui internet seperti media sosial, anak-anak mudah mengakses fitur- fitur pornografi di internet. Hal ini sangat berpengaruh besar bagi perkembangan anak maka dari itu perlu adanya revisi UU PA dan menambah pasal dengan pembahasan perlindungan anak dari pornografi. D. Peran Keluarga terhadap Perlindungan Anak Keluarga adalah tempat yang penting dimana anak memperoleh dasar dalam bentuk kemampuannya agar kelak menjadi orang yang berhasil di mata masyarakat. Tapi dalam kenyataannya, banyak terjadi kekerasan pada anak dalam keluarga. Komnas Perlindungan Anak mencatat 61,4% pelaku kekerasan anak adalah orang tuanya sendiri. Bahkan tak jarang orang tua tega melakukan penganiayaan terhadap anaknya yang di luar akal sehat manusia. Anak adalah anugerah. Sementara itu tak dipungkiri dalam membesarkan anak hari demi harinya, orang tua bisa mengalami stress yang luar biasa. Mulai dari suara tangis tengah malam, rewel, merengek, persoalan makan, toilet training, temper tantrum, pekerjaan rumah yang harus dibereskan serta kekacauan rumah yang tak pernah ada habisnya. Belum lagi masalah external, relationship dan tekanan ekonomi, seringkali
membuat hubungan orang tua dan anak berubah menjadi ledakan besar. Kekerasan terhadap anak pun seringkali tak bisa dihindari. Orang tua harus menjadi pelindung bagi anak-anaknya. Oleh karena itu, orang tua harus tahu bagaimana cara mencegah kekerasan pada anak, entah itu dari orang lain ataupun dari diri orang tua itu sendiri. Berikut ini adalah cara mencegah kekerasan pada anak: 1. Evaluasi diri mengenai pandangan kita tentang anak, apakah sudah tepat dan apakah kita sudah memberikan yang terbaik untuk anak kita. 2. Diskusi dan berbagi dengan orang lain untuk mengetahui seberapa baik dan tepat perlakuan dan pandangan kita pada anak. 3. Perbanyak
pengetahuan.
Pengetahuan
yang
tepat
dapat
dilakukan
dan
dipertanggungjawabkan sehingga kita mampu meletakkan pandangan kita mengenai anak secara lebih tepat sehingga kita tidak akan terkungkung oleh panda ngan yang belum tentu benar. 4. Peka terhadap anak. Kepekaan terhadap anak akan membuat kita bersegara melakukan tindakan apabila kita mendapati anak menjadi korban kekerasan baik oleh anggota keluarga sendiri atau orang lain. 5. Hubungi lembaga yang berkompeten. Sekarang banyak lembaga yang bergerak dibidang hukum, perlindungan anak dan aparat pemerintah atau penegak hukum yang bisa membantu menghadapi kekerasan pada anak. E. Peran Pemerintah terhadap Perlindungan Anak Peran pemerintah dalam perlindungan anak dirasa sangat penting karena seorang anak merupakan calon penerus generasi bangsa. Seperti yang dicita-citakan dalam pembukaan uud 1945 yaitu mensejahterakan dan memakmurkan rak yat, mencerdaskan kehidupan bangsa, pertahanan dan keamanan, serta menegakkan keadilan. Mencerdaskan termasuk melindungi hak seorang anak agar mampu berkembang dan mendapatkan hak nya agar nantinya dapat menjadi generasi penerus bangsa yang baik. Banyak ha l yang dilakukan pemerintah untuk tujuan perlindungan anak. Salah satunya adalah membentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Tujuan KPAI adalah untuk menjamin hakhak anak, mewujudkan anak yang handal, berkualitas dan berwawasan menuju
masyarakat yang sejahtera dan mandiri. Untuk mencapai tujuan tersebut KPAI memiliki peran dan fungsi yaitu : 1. Peran a. Melakukan pemantauan dan pengembangan perlindungan anak. b. Melakukan advokasi dan pendampingan pelaksanaan hak-hak anak. c. Menerima pengaduan pelanggaran hak- hak anak. d. Melakukan kajian strategis terhadap berbagai kebijakan yang menyangkut kepentingan terbaik bagi anak e. Melakukan koordinasi antar lembaga, baik tingkat regional, nasional maupun international. f.
Memberikan pelayanan bantuan hukum untuk beracara d i pengadilan mewakili kepentingan anak
g. Menyelenggarakan
pendidikan
dan
pelatihan,
pengenalan
dan
penyebarluasan informasi tentang hak anak. 2. Fungsi a. Melakukan pengumpulan data, informasi dan investigasi terhadap pelanggaran hak anak. b. Melakukan kajian hukum dan kebijakan regional dan nasional yang tidak memihak pada kepentingan terbaik anak. c. Memberikan penilaian dan pendapat kepada pemerintah dalam rangka mengintegrasikan hak-hak anak dalam setiap kebjijakan. d. Memberikan pendapat dan laporan independen tentang hukum dan kebijakan berkaitan dengan anak. e. Menyebasluaskan, publikasi dan sosialisasi tentang hak-hak anak dan situasi anak di Indonesia. f.
Menyampaikan pendapat dan usulan tentang pemantauan pemajuan dan kemajuan, dan perlindungan hak anak kepada parlemen, pemerintah dan lembaga terkait.
g. Mempunyai mandat untuk
membuat
perlindungan anak di tingkat nasional. h. Melakukan perlindungan khusus.
laporan alternatif kemajuan
Selain dengan membentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pemerintah juga membuat undang- undang guna menguatkan tugas untuk perlindungan anak. Seperti dikatakan dalam pasal 28 B ayat 2 yang berbunyi “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Negara memiliki kewajiban untuk menjamin bahwa anakanak Indonesia aman dari tindak kekerasan dan diskriminasi, serta menjamin mereka untuk berkembang (hak untuk mendapatkan pendidikan). Kemudian tentang pelaksanaan perlindungan terhadap anak serta jaminan atas hak-haknya diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dengan hal itu diharapkan perlindungan anak dapat dilaksnakan dengan baik agar semua tujuannya dapat tercapai dan tentunya dengan dukungan oleh berbagai pihak termasuk orang tua karena orang tualah yang paling mengerti dan berkewajiban besar untuk melindungi anaknya.
BAB III PENUTUP Kesimpulan Anak adalah titipan dari Tuhan yang suatu saat akan dikembalikan. Anak bukan hak mutlak milik orang dewasa, apalagi seenaknya memperlakukan anak sebagai barang properti. Sehingga dapat diperlakukan semau- maunya, dieksploitasi, atau sebagai limpahan emosi. Jika ingin memerangi kekerasan pada anak, bukan mengajarkan apa itu kekerasan pada anak tapi orang dewasalah yang harus belajar memperlakukan anak. Anak membutuhkan limpahan kasih sayang, perhatian dan perlindungan yang harus diberikan agar anak tumbuh dalam atmosfer yang penuh dengan cinta kasih dan perdamaian. Di masa depan mereka akan menginternalisasikan nilai-nilai luhur itu dalam kehidupan mereka, dan tentu saja mewariskannya pada generasi berikutnya. Makna anak sebagai investasi moral luhur seperti inilah yang seharusnya kita perjuangkan.
Daftar Pustaka Definisi Keluarga Inti. 2012. Diakses dari www.psychologymania.com. Pada 03 April 2014. Dewi, Serafina Shinta. 2010. “Perlindungan atas Hak Anak dalam Undang Undang No 23 Tahun 2002”. Diunduh dari www.kumham-jogja.info pada 27 Maret 2014. Kusdarini, Eny. 2011. “Perlindungan Anak Sebagai Perwujudan Hak Asasi Manusia dan Generasi Penerus Bangsa”. Diunduh dari www.uny.ac.id. Pada 27 Maret 2014. Parlementaria. 2013. “Perlu Dibangun Sistem Perlindungan Anak yang Terintegrasi, Sistemik dan Kuat”. Edisi 104 TH. XLIII, 2013. Jakarta. Parlementaria.2013. “Kejahatan Anak Status Darurat Nasional”. Edisi 104 TH. XLIII, 2013. Jakarta. Profil Komisi Perlindungan Anak Indonesia. 2005. Diakses dari www.kpai.go.id. Pada 03 April 2014
