MAISONA PEMBANGUNAN PERUMAHAN URBANISASI DAN LANA WINAYANTI SATU TEKNOLOGI UNTUK SEMUA LUKMAN HAKIM: THE NEW URBAN AGENDA TEKNOLOGI RISHA,

02

MAISONA

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

MAISONA

MEDIA INFORMASI & KOMUNIKASI DITJEN PENYEDIAAN PERUMAHAN

THE NEW URBAN AGENDA TEKNOLOGI DITJENPP_PUPR

RISHA,

SATU TEKNOLOGI UNTUK SEMUA

Volume 02 - Tahun I - Desember 2016

Ditjen Penyediaan Perumahan PUPR

@pp_pupr

MEDIA INFORMASI & KOMUNIKASI DITJEN PENYEDIAAN PERUMAHAN

LUKMAN HAKIM:

LANA WINAYANTI

URBANISASI DAN

Volume 02 Tahun I - Desember 2016

PEMBANGUNAN PERUMAHAN 1

FOTO: MAISONA/RISTYAN MEGA PUTRA

2

[ DAPUR REDAKSI ]

MAISONA

MEDIA INFORMASI & KOMUNIKASI DITJEN PENYEDIAAN PERUMAHAN

Pelindung Syarif Burhanuddin Penanggungjawab/ Pemimpin Redaksi Lukman Hakim Penanggungjawab Bidang/ Dewan Redaksi Direktur Perencanaan Penyediaan Perumahan, Direktur Rumah Susun, Direktur Rumah Khusus, Direktur Rumah Swadaya, Direktur Rumah Umum dan Komersial. Redaktur Pelaksana Sumantri (Ketua) Suharlin (Wakil) Editor Ristyan Mega Putra Desain Grafis Melisa Emeraldina Fotografer Ricky Defrimon Administrasi dan Distribusi Zunilam Fifaliyana Srikandi Junaidi Astri Despitasari

Diterbitkan Oleh Ditjen Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Alamat Redaksi Gedung G, Lt.8 Ditjen Penyediaan Perumahan Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 11210 Email: [email protected] www.Perumahan.pu.go.id

PENGGERAK PERKOTAAN

A

lhamdulillah! MAISONA terbitan pertama telah hadir per Ok­ to­­ber 2016. Kami berterima kasih, lantaran sambutan hangat mengalir dari sejumlah pembaca. Tidak kurang dari Menteri Pe­kerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Ha­ di­mul­jono pun, menyambut positif kehadiran MAISONA.

Diantara sambutan yang hangat tersebut, terselip juga pertanyaan; apa itu MAISONA? Bagi kami, itu pertanyaan wajar. Pertanyaan itu kami nilai sebagai apresiasi dan bentuk kepedulian. Karenanya, pada edisi nomor 2 ini kami perlu menjelaskan kembali arti nama MAISONA. Kata MAISONA merupakan adopsi sebuah kata dari bahasa Perancis yang ka­mi padu padankan dengan bahasa Indonesia, yang memiliki arti “rumah yang mempesona”. Di edisi pertama, MAISONA mengambil tema utama “Program Satu Juta Ru­ mah”. Sementara itu, di edisi kedua ini, kami mengulas tema “Perumahan Da­lam Pembangunan Perkotaan Yang Berkelanjutan”. Tema ini kami ang­ kat; mengingat, sejalan dengan urbanisasi, kebutuhan akan rumah layak huni di per­kotaan, makin hari makin bertambah tinggi. Mengutip pandangan Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Ke­men­ te­rian PUPR Syarif Burhanuddin, tingginya tingkat urbanisasi masyarakat ke wilayah perkotaan mendorong adanya peningkatan kebutuhan rumah. Untuk itu, di­perlukan sebuah upaya penyediaan rumah yang layak huni. ’’Dengan demikian, perumahan bisa ikut menggerakkan kota-kota yang ada di Indonesia menjadi kota yang nyaman dan memiliki fungsi berkelanjutan bagi peningkatan kualitas hidup masyarakatnya,’’ kata Syarif pada Ko­nf­e­ ren­si Pers Hari Habitat Dunia Tahun 2016 di Jakarta, beberapa waktu lalu. Patut dicatat, berdasarkan angka Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2010, ang­ ka urbanisasi masyarakat ke wilayah perkotaan mencapai sekitar 49,8 per­­sen. Pada 2015, tingkatannya lebih tinggi yakni sekitar 53,3 persen. Ten­tunya, se­ ma­kin tinggi urbanisasi akan berdampak pada kebutuhan rumah mas­yarakat. Ru­mah sebagai kebutuhan dasar manusia dan pusat kehidupan masyarakat di­ha­rapkan juga mampu menjadi tempat pembinaan keluarga. [M]

MAISONA

Edisi 02 TH I [2016]

1

[ DAFTAR ISI ]

01 DAPUR REDAKSI

PENGGERAK PERKOTAAN

03 SERAMBI

AGENDA QUITO

04 JENDELA

LUKMAN HAKIM:

THE NEW URBAN AGENDA

06 RUANG UTAMA

MENUJU KOTA BERKELANJUTAN 10 OLEH-OLEH DARI QUITO 12 WAWANCARA LANA WINAYANTI INTI AGENDA BARU PERKOTAAN 16 AGAR PERUMAHAN TAK KUMUH

18 OPINI

06

ANTON SIHOMBING:

AGENDA BARU PERKOTAAN 48 RISTYAN MEGA PUTRA, S.SOS, M.SI: MENCARI KARAKTER KOTA YANG HILANG

20 KATA MEREKA

MENGEJAR TARGET RUMAH LAYAK HUNI

22 TEKNOLOGI

RISHA, SATU TEKNOLOGI UNTUK SEMUA

26 BERANDA 34 BIROKRASI

TAMU DIREKTUR RUMAH SWADAYA RADEN JHONY FAJAR SOFYAN SUBRATA

36

MENJADIKAN SDM HANDAL DAN PROFESIONAL

40 KABAR SNVT 46 INTERMEZZO

DEKOR RUANG ALA RAISA 47 SATKER SNVT MALUKU UTARA 47 ANDI F NOYA

BEKERJA DENGAN LENTERA DI HATI

24

BINGKAI FOTO

49 ALBUM 52 TIPS

CARA MUDAH

MILIKI RUMAH SUBSIDI

02

MAISONA

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

MAISONA

MEDIA INFORMASI & KOMUNIKASI DITJEN PENYEDIAAN PERUMAHAN

THE NEW URBAN AGENDA TEKNOLOGI

RISHA, DITJENPP_PUPR

SATU TEKNOLOGI UNTUK SEMUA

Volume 02 - Tahun I - Desember 2016

Ditjen Penyediaan Perumahan PUPR

@pp_pupr

MEDIA INFORMASI & KOMUNIKASI DITJEN PENYEDIAAN PERUMAHAN

2

JELAJAH PULAU KOMODO

LUKMAN HAKIM:

LANA WINAYANTI

URBANISASI DAN

Volume 02 Tahun I - Desember 2016

MAISONA

Edisi 02 TH 1 [2016]

42

PEMBANGUNAN PERUMAHAN 1

[ SERAMBI ]

AGENDA QUITO

T

ren pertumbuhan penduduk di per­­ko­taan dunia, dewasa ini ber­­­lang­­sung sangat cepat. Di In­ do­­ne­sia mi­sal­nya, dari 255 juta po­pu­la­si, 54 persen diantaranya ting­gal di perkotaan. Angka itu diperkirakan naik menjadi 67 persen dari total 305 juta po­ pu­la­si pada tahun 2035. Le­dakan (explosion population) di per­ ko­ta­an, bukan karena fertilitas yang tinggi, me­lain­kan arus urbanisasi yang tidak ter­ben­ dung. Ya, urbanisasi terbukti sebagai ja­wab­ an utama. Apa itu urbanisasi? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), urbanisasi berarti perpindahan pen­ du­duk secara berduyun-duyun dari desa (ko­ ta kecil, daerah) ke kota besar (pusat pe­me­ rin­tah­an). Secara umum ada dua faktor pe­ nye­bab urbanisasi. Yakni, faktor penarik dari ko­ta besar dan faktor pendorong dari desa. Apapun sebabnya, urbanisasi terbukti mem­bawa permasalahan besar dalam tata ke­lo­la perkotaan, baik dari sisi tatanan per­ ko­ta­an dan daya dukung kota. Para migran yang kebanyakan adalah kaum miskin, ti­dak mampu membangun atau membeli pe­ ru­ mah­an yang layak huni. Akibatnya, ba­nyak ruang terbuka milik pemerintah yang be­ra­ lih­fungsi; menjadi lapak pedagang kaki lima (PKL), tempat parkir, dan pemukiman liar. Urbanisasi juga menyebabkan masalah tu­ na­sosial, gelandangan dan lain-lain. Urbanisasi sebagaimana disampaikan Men­­­teri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rak­yat (PUPR) Basuki Hadimuljono, adalah

fenomena dunia. Urbanisasi tidak bisa di­ ce­­gah dan di­tanggulangi selama disparitas pem­­ba­­ngun­­an antar daerah terutama antara ko­­­ta dan desa masih terjadi. Karena itu, selain me­­­la­ku­kan pemerataan pembangunan, saat­ nya pu­la menangani urbanisasi dengan le­bih baik. Ur­banisasi adalah keniscayaan, saat­nya kita me­mak­nai urbanisasi sebagai ke­kuat­an untuk me­la­ku­kan pembangunan kota ber­ kelanjutan. Aksi apa yang harus dilakukan? Kon­ fe­­ren­si Habitat III di Quito, Ekuador, telah me­ la­ hir­ kan Dokumen “the New Urban Agen­da” (NUA). Dokumen Quito itu me­ru­­ pa­kan ke­se­pa­ka­t­an yang berorientasi pa­da aksi, yang me­ne­tap­kan standar global un­ tuk pencapaian pem­ bangunan perkotaan berkelanjutan. Sejalan dengan itu, kata Menteri Basuki, In­­do­nesia perlu melakukan percepatan da­ lam membangun, mengelola, dan hidup di ko­ta melalui kerjasama dengan para mi­tra, pe­­mangku kepentingan terkait, dan ak­torak­tor   perkotaan di berbagai tingkat pe­me­ rin­­­tahan, maupun sektor swasta. “Kini, saatnya kita mempercepat pen­ ca­­­pai­­an standar minimum pelayanan per­ ko­­ta­an, mempromosikan komunitas hi­jau, per­­ko­ta­an yang aman, tangguh, in­klu­sif dan cer­das. Itu semua diharapkan da­pat me­num­ buh­kan inovasi, kreativitas dan produktivitas. Ke­­se­­mua­nya ini memperhitungkan keunikan geo­­gra­fis dan keragaman budaya Indonesia da­lam menjaga lingkungan hidup,” tegas Ba­ su­ki Hadimuljono. [M]

MAISONA

Edisi 02 TH I [2016]

3

[ JENDELA ]

THE NEW URBAN AGENDA Lukman Hakim

Sekretaris Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan

Dengan pe­ren­ca­­­ na­­an yang holistik diharapkan pu­la da­pat meningkatkan kesetaraan gen­­­­der, kesehatan, pendidikan, ke­ta­han­­an pangan dan energi, ke­a­manan, ke­se­jah­te­ra­an serta pe­les­ta­rian ling­kung­an.

4

MAISONA

Edisi 02 TH 1 [2016]

Indonesia menghadapi tantangan berat urbanisasi. Pemerintah dituntut mewujudkan permukiman perkotaan yang inklusif dan berkelanjutan. Butuh sinergi dan kemitraan antar pemangku kepentingan.

U

rbanisasi saat ini me­ nga­lami pe­ningkatan pe­sat di seluruh du­nia. Di Indonesia, me­ngu­ tip sen­sus tahun 2010, jum­­­lah penduduk per­­­­ko­­­ta­­­an men­capai 49,8%. Angkanya di­­­per­­­ki­­ra­­kan meningkat terus, dan d­i­ per­­­ki­­­ra­­­kan mencapai dua pertiga dari p­o­­pu­lasi Indonesia di tahun 2050. Angka urbanisasi yang tinggi ini akan berdampak pada masalah so­sial, bu­daya, ekonomi, penurunan kon­di­si ling­kung­an dan kemiskinan. Khu­sus­nya di negara berkembang, laju ur­ba­ni­sasi yang tidak diimbangi dengan pe­nye­ dia­an perumahan yang memadai, telah me­nim­bulkan dampak meningkatnya pe­ru­mahan dan permukiman kumuh di per­ko­taan. Dampak urbanisasi yang tidak ter­ be­nd ­ ung itu pula yang mendasari Per­­ se­­ri­katan Bangsa-bangsa (PBB) bi­dang permukiman, UN–Habitat, mem­be­ri perhatian khusus. UN-Habitat me­ ne­ tap­­kan tema Housing at The Centre di Ha­­ri Habitat Dunia tahun 2016. Tema ter­­sebut bisa dimaknai sebagai upaya

me­le­tak­kan rumah sebagai poros pem­ ba­­ngunan perkotaan. Dengan ka­ta lain, bahwa inti pembangunan ada­lah untuk kesejahteraan manusia. Se­hing­­ ga rumah sebagai sarana pem­bi­­na­­ an keluarga dan sebagai ba­gi­an dari pem­bangunan perkotaan, da­pat men­ jadi titik awal dan pusat per­tum­buhan kesejahteraan masyarakat yang ber­ kelanjutan. Di Indonesia, selain pertumbuhan pen­­du­duk yang tinggi, masalah ur­ba­ ni­­sa­si diperparah dengan tingginya backlog perumahan. Persoalan makin pe­­lik, lantaran masih rendah pula du­ ku­ngan penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU). Kebijakan ta­ ta ruang wilayah kabupaten/kota, dan pro­­vinsi belum sepenuhnya di­ran­cang untuk mengantisipasi laju per­tam­­ba­ han kebutuhan akan hunian, te­ru­tama ke­butuhan perumahan bagi mas­ya­ra­ kat berpenghasilan rendah (MBR). Tanah di pusat-pusat kegiatan pe­ re­ko­nomian kota menjadi langka dan ma­hal. Sehingga permukiman per­ko­ta­ an hanya didominasi oleh perumahan ke­­las menengah-atas. Sedangkan MBR, ka­­re­na tidak mampu membayar mahal, ha­­rus tersisih ke daerah pinggiran ko­ ta atau tinggal di perumahan liar (per­ mu­­ki­man kumuh) tanpa didukung PSU yang memadai. Ketidak-mampuan MBR untuk men­­ da­­­pat­kan hunian yang layak ber­dam­ pak kuat pada ketidak-setaraan per­ko­ ta­­ an. Lingkungan perkotaan menjadi ti­­dak sehat dan rawan terhadap per­ ma­sa­lah­an sosial. Kota sebagai tempat

MAISONA/ RICKY DEFRIMON

kon­sen­trasi penduduk, sebagai pusat ke­gia­tan ekonomi, sosial, dan interaksi bu­ daya, menyimpan permasalahan yang majemuk di bidang perumahan, in­fra­stru­k­tur, pelayanan dasar, pangan, ener­gi, kesehatan, pendidikan, ke­ama­ n­an, lapangan pekerjaan, sumber da­ya alam, degradasi lingkungan dan ke­ber­ lan­jutan.

Agenda Baru Perkotaan Deklarasi Quito tentang New Urban Agen­da (Agenda Baru Pembangunan Per­­ko­taan) antara lain menyebutkan pen­­tingnya pembangunan perkotaan yang berkelanjutan demi terciptanya per­­mukiman yang layak untuk seluruh la­­ pisan masyarakat. Deklarasi Quito ter­­sebut, merupakan penegasan kem­ ba­li komitmen global tentang pem­ba­ ngu­nan perkotaan terpadu di ting­kat glo­ bal, regional, nasional, dan lo­ kal, guna menciptakan permukiman per­ ko­taan yang layak bagi semua. Dengan suatu penerapan ke­ bi­ ja­­k­an yang tepat, tantangan ur­ba­ni­­­ sa­­ si dapat dijadikan sebagai me­ sin per­tum­buhan ekonomi yang in­klu­sif, gu­na memberantas ke­mis­kin­an dan ke­ senjangan sosial. De­ ngan pe­ ren­ ca­­naan yang holistik di­ha­rap­kan pu­la da­pat meningkatkan ke­se­ta­ra­­an ge­­n­­­ der, kesehatan, pen­di­di­k­an, ke­ta­ha­n­an pangan dan energi, ke­aman­an, ke­se­

jah­teraan serta pe­les­tarian lingkungan. Sehingga ko­ta men­­jadi nyaman untuk se­mua, tang­guh, berdaya-saing tinggi, dan ber­ke­lan­jutan. Dalam Agenda Baru Perkotaan ter­ se­but, permukiman perkotaan antara lain diharapkan dapat memenuhi ke­ bu­ tu­ ha­n sebagai fungsi sosial, yakni pe­­menuhan kebutuhan perumahan yang layak dan didukung dengan ke­ ter­­sedian air minum dan sanitasi se­ ba­­ gai hak dasar rakyat. Kesetaraan gen­­der dan keterbukaan akses pa­da semua ba­rang dan jasa publik, se­per­ti ke­aman­an pangan dan energi, ke­se­ hat­an, pen­di­dikan, infrastruktur, mo­ bi­li­tas dan trans­por­tasi, kualitas ling­ kung­an dan mata pencaharian. Se­lain itu, kota juga diharapkan da­ pat memenuhi tantangan dan peluang da­ ri pertumbuhan ekonomi secara in­ klu­ sif dan berkelanjutan. Sehingga pro­ ses urbanisasi dapat mendorong ter­ja­dinya transformasi struktural per­ ko­taan bagi peningkatan derajat pro­ duk­tivitas kota dan warganya, serta efi­ sien­si dalam pendaya-gunaan sumber da­ya sebagai bagian dari proses per­ wu­judan keberlanjutan.

Kerjasama dan Kemitraan Pemangku Kepentingan Tingkat keberhasilan pelaksanaan Agenda Baru Pembangunan Per­ko­ta­

an ini sangat ditentukan oleh ko­mit­ men se­luruh pemangku ke­pen­ting­an. Me­reka berkewajiban men­cip­ta­kan iklim kondusif bagi ter­wu­jud­nya per­ ko­taan yang inklusif dan ber­ke­lan­ju­­ t­­an. Perwujudan Visi Perkotaan ter­­se­­ but juga sangat tergantung de­ ngan ketersediaan sumber daya dan ke­ siap­an seluruh pemangku ke­pen­ting­ an da­lam mensikapi visi menjadi mi­si, ke­mudian dijabarkan menjadi agen­da program dan rencana aksi yang jelas dan terukur. Untuk itu kebijakan dan ope­ ra­ sio­­­­na­li­sa­si kebijakan kapasitas dan mobi­li­sa­si sumber daya ha­rus dite­ ra­p­­­kan da­lam ke­rang­ka pe­nge­lo­la­an dan pem­bia­ya­an yang terpadu, efi­­sie­n dan efek­tif, transparan dan akun­­­ta­­bel. Salah satunya adalah de­ngan me­la­ku­ kan kerjasama antar pe­me­rin­­tah dan kemitraan dengan ba­dan u­sa­ha dan mas­yarakat yang di­lan­da­si prin­­sipprin­sip kesetaraan, ke­ter­bu­ka­­an, dan go­ tong-royong. Se­ lain itu, yang tak ka­lah pentingnya ada­lah me­ning­kat­ kan kapasitas pe­mang­ku ke­pen­ting­an untuk dapat merumuskan, me­lak­sa­­ na­­­kan, meningkatkan, me­nge­lo­la, me­ man­­tau dan mengevaluasi ke­bi­jak­an pe­­lak­­s­a­na­an agenda pem­ba­ngun­an per­­ko­ta­an guna terwujudnya per­mu­ki­ man perkotaan yang inklusif dan ber­ ke­lan­jutan. [M] MAISONA

Edisi 02 TH I [2016]

5

DOK. AIRYN SAPUTRI HARAHAP DITJEN CIPTA KARYA

[ RUANG UTAMA ]

MENUJU KOTA BERKELANJUTAN Tingginya laju urbanisasi saat ini, menjadi tantangan pembangunan pemukiman di perkotaan. Konferensi UN Habitat III di Quito, Ekuador, menentukan arah kebijakan dan program pembangunan permukiman dan perkotaan. Bagaimana wajah kota di Indonesia 20 tahun ke depan?

J

oan Clos menyambut ha­ ngat Menteri Basuki Ha­di­ muljono. Joan selaku Di­ rektur Eksekutif UN Ha­­bi­ tat yang juga Sekjen Ha­bi­ tat III pun tidak sungkan me­ ngu­ capkan terima kasih atas ke­ hadiran Basuki Hadimuljono

6

MAISONA

Edisi 02 TH 1 [2016]

yang memimpin delegasi Indonesia di pertemuan Habitat III di Quito, Eku­ a­ dor, 17 Oktober 016. “Kami ber­te­ri­ma­kasih atas peran aktif In­ do­nesia dalam proses Habitat III, yang melahirkan New Urban Agen­ da,” kata Joan Clos. Se­bagaimana diketahui, pe­me­

rin­tah Indonesia dibawah koor­di­ nasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), se­ cara aktif mewujudkan Agen­ da Ba­ru Perkotaan. Dari awal, In­do­ ne­sia terlibat aktif sebagai anggota Prep­com3 Regional Asia Pasifik, ne­­go­siasi antar bangsa hingga da­

lam penyelenggaraan Prepcom3 di Surabaya, Juli lalu yang men­cip­ takan basis yang sangat kondusif untuk perjalanan adopsi New Ur­ ban Agenda. Lebih jauh lagi, melalui Menteri Ba­suki, Joan Clos pun meminta du­ kung­an agar Indonesia terlibat da­ lam evaluasi pelaksanaan satu ta­ hun Agenda Baru Perkotaan. Sebab, ke­depan hal itu akan membuka pe­ luang para praktisi dan tenaga ahli In­ do­ nesia untuk mendukung UN Habitat. Sadar akan pentingnya pe­ lak­ sa­ na­ an Agenda Baru Perkotaan, Ba­su­ki pun mengiyakan. Menurut Ba­su­ki, di tengah tingginya laju ur­ ba­­ni­­sasi, masalah pemukiman per­ ko­­ta­an merupakan tantangan berat. Se­­lain peran aktif pemerintah, ke­ ter­libatan banyak pihak juga sangat di­bu­tuhkan. Seab, urbanisasi me­ru­ pa­kan masalah kita bersama. “Saat ini tidak kurang dari 53% pen­duduk Indonesia bermukim di kawasan perkotaan, sedangkan ka­ wa­sa­ n perdesaan terus mengalami per­kembangan dan sebagian telah pu­ la beralih menjadi kota,” kata Men­teri Basuki.

DEKLARASI QUITO Sejalan dengan laju urabanisasi yang tidak terbendung, penting ba­gi Indonesia untuk mendukung Dek­larasi Quito. Yakni, kesepakatan ne­gara-negara dunia untuk me­ma­ n­ faatkan urbanisasi dan per­ tum­ buh­an penduduk sebagai peluang pem­bangunan. “Urbanisasi jangan lagi dipandang sebagai masalah, te­tapi bila ditangani dengan baik, disana ada peluang untuk me­ma­ ju­kan kota dengan lebih baik lagi,” jelas Basuki.

Deklarasi Quito sendiri, de­ mi­ ki­an kata Staf Ahli Bidang Sosial, Bu­da­ya, dan Peran Masyarakat Ke­ men­­ terian PUPR Lana Winayati, me­­ru­­pakan produk Konferensi PBB ke-3 tentang Perumahan dan Pem­ ba­ngun­an Perkotaan Ber­ke­lan­jutan (Habitat III). Konferensi itu sendiri melibatkan 147 negara. Dokumen yang disebut ‘the New Urban Agenda’ atau Agenda Baru Per­kotaan, jelas Lana, merupakan do­­ kumen yang berorientasi pa­ da aksi, yang menetapkan stan­dar

Saatnya kita memikirkan kembali bagaimana cara kita membangun, mengelola, dan hidup di kota melalui kerjasama dengan para mitra, pemangku kepentingan terkait, dan aktoraktor perkotaan di berbagai tingkat pemerintahan, maupun sektor swasta. Lana Winayati Staf Ahli Bidang Sosial Budaya dan Peran Masyarakat, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)

global untuk pencapaian pem­ ba­ ngun­ an perkotaan berkelanjutan. “Saat­nya kita memikirkan kembali ba­gai­mana cara kita membangun, me­nge­lo­la, dan hidup di kota me­ la­lui kerjasama dengan para mitra, pe­mang­ku kepentingan terkait, dan aktor-aktor perkotaan di berbagai ting­kat pemerintahan, maupun sek­ tor swasta,” tuturnya. Agenda Baru Perkotaan terdiri atas 175 paragraf. Agenda baru itu, ter­ bagi dalam dua bagian utama yai­tu Deklarasi untuk Kota dan Per­ mukiman Berkelanjutan dan Ren­ ca­na Implementasi Quito. Seperti diketahui, kota ber­ke­lan­ jutan atau sustained city itu sendiri ada­lah kota yang dirancang dengan mem­pertimbangkan dampak yang ter­ jadi pada lingkungan. Dengan tu­ juan mengurangi input seperti ke­ butuhan energi, makanan dan air. Artinya, kota berkelanjutan ber­ tu­juan membangun kota untuk ma­ sa depan yang sehat. Kota berkelanjutan atau sus­ tai­ned city itu sendiri adalah ko­ta yang dirancang dengan mem­ per­ ti­m­bangkan dampak yang ter­ja­di pada lingkungan. Dengan tu­ juan me­ngurangi input seperti ke­bu­tu­­ h­­an energi, makanan dan air. Ar­­ti­ nya, kota berkelanjutan ber­tu­juan membangun kota untuk masa de­ pan yang sehat.

KOTA LAYAK HUNI Kota berkelanjutan dalam ta­ taran Indonesia, minimalnya adalah ko­ta layak huni. Kementerian PUPR memberikan syarat, untuk men­ja­ di­kan kota nyaman dan layak hu­ni, pemerintah daerah harus mam­­pu membenahi infrastruktur, pe­ mu­ kiman, sanitasi, drainase dan tem­ MAISONA

Edisi 02 TH I [2016]

7

MAISONA/RICKY DEFRIMON

[ RUANG UTAMA ]

Direktur Rumah Swadaya Raden Jhony Fajar Sofyan Subrata saat meninjau rumah yang mendapat BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) di Kota Jambi.

pat pembuangan sampah. Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) In­ donesia, 2014 silam merilis indeks layak huni sejumlah kota be­sar di Indonesia atau Indonesia Most Liveable City Index (MLCI) sa­at Kongres Dunia ke-24 Eastern Re­gional Organization for Planning and Human Settlement (EAROPH) 10-13 Agustus 2014 di Hotel Borobudur Jakarta. IAP melakukan sur­vei kepada warga di 17 kota di Indonesia, mengenai persepsi me­ reka terhadap kenyamanan sebuah kota. Terdapat 30 kriteria yang di­gu­ nakan, untuk mengukur kualitas ke­­nya­manan kota yang secara garis be­­sar meliputi penataan ruang, kon­­ di­si ekonomi, transportasi, ke­­­ber­­­si­ h­­an ling­kungan, fasilitas ke­­se­­hat­an, fa­sil­itas pendidikan, ja­r­ingan la­yan­ an prasarana per­ko­ta­an, keamanan, kehidupan so­sial dan budaya. Hasil survei sa­at itu menunjukkan, bahwa 8

MAISONA

Edisi 02 TH 1 [2016]

Saat ini tidak kurang dari 53% penduduk Indonesia bermukim di kawasan perkotaan, sedangkan kawasan perdesaan terus mengalami perkembangan dan sebagian telah beralih menjadi kota. Menteri Basuki Hadimuljono Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)

Ko­ta Balikpapan dipersepsikan se­­ ba­­gai ko­ta paling layak huni oleh war­­ga­­nya dengan nilai 71,12 di­ma­ na rata-rata nasional sebesar 63,62. Jika disandingkan dengan kotako­ta lain di Indonesia, Balikpapan ter­masuk ke dalam kelompok small middleweights city (kota menengah dengan jumlah penduduk 150.000 – 2 juta jiwa). Kelompok ko­ ta yang lebih besar, mid-sized mid­ dle­weights city (kota menengah dengan jumlah penduduk 2 – 5 juta jiwa) dihuni oleh Kota Surabaya, Bandung, Bekasi dan Medan. Melihat lagi hasil survey MLCI IAP, kota-kota dengan jumlah pen­ duduk besar, Jakarta dan mid-sized middleweights city kecuali Ban­ dung dan Bekasi, memiliki nilai index liveable city di bawah ratara­ta nasional. Kota Jakarta berada pa­da urutan ke 9 dengan nilai 62, 14, Surabaya berada di urutan 10 dengan nilai 61,7, dan Medan be­

DANA STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA 2016 NO

JENIS BANTUAN

BESARAN (Rp. )

1. Peningkatan Kualitas Ringan

7.500.000

2. Peningkatan Kualitas Sedang

10.000.000

3. Peningkatan Kualitas Berat

15.000.000

4. Peningkatan Kualitas Total/Pembangunan baru

30.000.000

ra­da di urutan terakhir (urutan 17) dengan nilai 58,55.

PENGENTASAN KEKUMUHAN

Program pengentasan ke­ ku­ muh­an di lingkungan pemukiman, */Sumber: Keputusan Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan PUPR yang selama ini menjadi salah sa­ tu ciri dari kota tidak layak huni, dilakukan oleh Direktorat Rumah REKAPITULASI SK BSPS TAHUN 2016 Swa­­daya Kementerian PUPR. Pro­ SNV STRATEGIS gram­­nya disebut program bantuan NO PROVINSI JUMLAH UNIT JUMLAH UNIT TOLAK SK TOTALNILAI (RP.) sti­­mu­l­­an perumahan swadaya 1. Aceh 1,963 - 1,963 (BSPS). BSPS merupakan skema 2. Sumatera Utara 2,849 545 3,394 ban­­tuan so­sial, yang diberikan 3. Sumatera Barat 2,120 531 2,651 untuk me­ning­kat­kan kualitas ru­ 4. Riau 1,883 106 1,989 mah tak la­yak huni (RTLH) ataupun 5. Kepulauan Riau 1,740 - 1,740 pem­­bangun­an rumah baru. Be­ 6. Jambi 1,975 297 2,272 sarnya ban­tuan pun beragam, mu­ 7. Sumatera Selatan 2,989 476 3,465 lai dari Rp 7,5 juta, Rp 10 juta, dan 8. Bangka Belitung 1,210 - 1,210 Rp 15 juta dalam bentuk bahan ma­ 9. Bengkulu 2,202 - 2,202 te­rial atau bangunan. 10. Lampung 2,072 287 2,359 Untuk tahun ini, sebanyak 400 11. Banten 1,998 - 1,998 unit rumah di empat desa di Ku­ 12 . Jawa Barat 4,479 4,443 8,922 ning­ an ditargetkan mendapatkan 13. Jawa Tengah 4,328 4,803 9,131 ban­tuan BSPS. Rinciannya, 120 unit 14. D.I.Yogyakarta 2,230 - 2,230 ru­mah di Desa Sindang Jawa, 63 unit 15. Jawa Timur 4,167 2,526 6,693 ru­mah di Desa Sukaharja, 117 unit 16. Bali 1,763 - 1,763 ru­ mah di Desa Cikahuripan, dan 17. NusaTenggara Barat 2,329 351 2,680 100 unit rumah di Desa Padamulya. 18. Nusa Tenggara Timur 2,163 409 2,572 Beberapa kendala yang meng­ 19. Kalimantan Barat 1,963 440 2,403 ham­bat tak hanya di tingkat hu­lu, 20. Kalimantan Tengah 1,999 320 2,319 juga hilir sehingga dalam penya­ 21. Kalimantan Selatan 2,000 218 2,218 lurannya tak berjalan mulus. Di 22. Kalimantan Timur 2,089 120 2,209 ting­kat hulu, kendala yang dialami 23. Kalimantan Utara 2,574 - 2,574 ada­lah dalam hal pengelolaan da­na 24. Sulawesi Utara 1,944 503 2,447 BSPS pada level pusat dan dae­rah. 25. Gorontalo 2,097 203 2,300 “Kendalanya memang penge­lo­laan 26. Sulawesi Tengah 2,112 1,798 3,910 daerah untuk ta­hun ini lebih banyak 27. Sulawesi Barat 2,140 - 2,140 sehingga banyak pula yang baru 28. Sulawesi Selatan 3,000 1,082 4,082 belajar. Di Ke­men­te­rian Keuangan 29. Sulawesi Tenggara 2,510 841 3,351 dan sistem per­ban­kan­nya juga se­ 30. Maluku 2,390 - 2,390 pe­ r­ ti itu,” jelas Direktur Ru­ mah 31. Maluku Utara 2,085 305 2,390 Swa­da­ya Direktorat Jen­de­ral Pe­ 32. Papua Barat 2,000 - 2,000 nye­­dia­­an Perumahan Kementerian 33. Papua 1,538 - 1,538 PUPR Jhony Fajar Sufyan Subrata. TOTAL 76901 20604 97505 1,339,272,713,597 Sumber: Direktorat Rumah Swadaya Ditjen Penyediaan Perumahan

[M] Ristyan Mega Putra

MAISONA

Edisi 02 TH I [2016]

9

[ RUANG UTAMA ]

OLEH-OLEH DARI QUITO Pembangunan perkotaan di Indonesia hingga 2045 berfokus pada Sistem Perkotaan Nasional (SPN). Menteri Basuki Hadimuljono mendorong adanya urbanisasi berkelanjutan. Apa itu?

U

rbanisasi ber­ke­ lan­­ju­t­an. Begitulah yang di­­sam­pai­ kan Men­te­ri PUPR Ba­­su­ki Ha­di­mul­ jo­n­o da­lam Kon­ fe­­­ren­­si UN Ha­bi­tat III. Per­nya­ta­an itu cukup me­na­rik mi­­nat peserta.

“Urbanisasi ber­ke­lan­ju­tan, sebagai kun­ci untuk mencapai ke­­se­­taraan so­ sial, kesejahteraan dan pe­man­fa­at­an potensi masyarakat khu­­sus­nya ge­ne­ rasi muda,” tegas Ba­suki. Urbanisasi berkelanjutan, sangat pen­­ting bagi Indonesia dalam pen­ca­ pa­ian Rencana Pembangunan Jang­­ka Pan­jang Na­sio­nal 2025 untuk me­nga­ ta­si kemiskinan dan mencapai ko­ta be­­bas kumuh. Hal tersebut re­le­van dengan data penduduk In­do­ne­sia yang saat ini mencapai 255 ju­ta pen­ du­duk, dimana dari jumlah tersebut, 54% dari populasi tinggal di daerah per­ kotaan. Angka itu diperkirakan na­ ik menjadi 305 juta pada tahun 2035, di mana sekitar 67% penduduk Pembangunan terus dilakukan, dimana penduduk akan tinggal di daerah perkotaan.

10

MAISONA

Edisi 02 TH 1 [2016]

akan tinggal di daerah perkotaan. Selain itu, dari fakta bahwa In­ do­ne­sia yang memiliki 17.000 pulau yang rawan bencana karena berada di­kawasan yang disebut ‘cincin api’, ma­ka dampak dari perubahan iklim sa­ngat jelas dan menjadi tantangan uta­­ ma untuk mencapai urbanisasi ber­­ke­­lan­­jutan. Frekuensi bencana alam di In­do­nesia, menurut Menteri Ba­su­ki, te­lah meningkat selama ber­ ta­­hun-ta­hun yang mengakibatkan kor­­ban jiwa, hi­lang­nya mata pen­ca­ ha­ri­an, aset, dan infra­struktur. Ka­re­ na­nya membangun ke­tahanan ada­ lah suatu keharusan.    Dalam hal ini Indonesia pu­nya pe­­ gang­­an yang tertuang da­lam Ke­bi­jak­

an dan Strategi Pem­bangunan Per­ko­ ta­an Nasional (KSPPN). Untuk tahun 2045 ber­fokus pada Sistem Perkotaan Na­sio­nal (SPN). SPN tersebut lebih me­ngin­te­gra­si­kan perencanaan dan pe­ ngem­ bangan perkotaan dan wi­ la­­yah, mempromosikan pusat-pusat per­­ tum­ buhan baru di Kawasan Ti­ mur, me­ning­katkan produktivitas la­ han dan ko­nek­ti­vitas laut di kota-kota yang be­ra­­da diluar pulau Jawa dengan fokus khu­sus di kota-kota pesisir.

MAISONA/RICKY DEFRIMON

AGENDA 2030 Proses menuju Habitat III ini, me­­ nu­rut Menteri Basuki, telah mem­be­ ri­kan kesempatan untuk memahami rea­litas dan keragaman urbanisasi di be­rbagai negara, terutama kaitannya dengan Agenda 2030 tentang Pem­ ba­ngun­an Berkelanjutan. “Kita harus me­nyo­ro­ti relevansi dan interkoneksi anta­ra pe­lak­sanaan Agenda Baru Per­ ko­ ta­ an (New Urban Agenda/NUA) de­ngan ko­mit­men internasional ter­­ti­­ ng­­gi dalam Agenda 2030 untuk Pem­­ ba­­ngu­nan Ber­kelanjutan, Addis Aba­ ba Action Agen­da, Kerangka Sendai da­lam Pe­ngu­rangan Risiko Bencana, dan Ke­se­pa­katan Paris,” katanya. Konferensi Habitat III sendiri fokus pa­­ da aksi bagaimana menerapkan NUA dalam jangka panjang dan ba­ gai­­­mana untuk menerjemahkan vi­si ke dalam tindakan. Salah satu to­­­pik dis­ku­si yang hangat adalah ba­­gai­­ ma­na in­di­kator dari NUA ter­hu­­bung dengan in­di­ka­tor sasaran pem­­ba­­ngu­ n­an ber­ke­lan­jutan atau The Sus­tai­na­ ble De­ ve­ lop­ ment Goals (SDG), ter­ masuk SDG 11 mengenai per­ko­ta­an dan pe­mu­kiman. NUA juga berfokus pada mem­ba­ ngun kolaborasi, yang me­mung­­ki­n­­ kan terjalinnya kemitraan di se­­lu­­ruh stakeholder, dan men­cip­ta­kan ruang publik untuk ber­ dia­ log dan mem­ berikan hasil yang baik. “In­do­­ne­sia sen­diri telah men­di­ri­kan Sekretariat Na­sio­nal untuk SDGs. Kami sedang

Urbanisasi berkelanjutan, sebagai kunci untuk mencapai kesetaraan sosial, kesejahteraan dan pemanfaatan potensi masyarakat khususnya generasi muda.

da­lam pro­ses me­ra­ti­fikasi hukum untuk men­du­kung pelaksanaan SDGs di tingkat na­ sio­ nal dan lokal, dan mem­bangun plat­form untuk par­ti­si­ pa­ si pemangku kepentingan. Indo­ ne­­sia percaya keterlibatan multipihak da­­lam pelaksanaan SDGs,” jelasnya Men­­teri Basuki. Menurut Basuki, Indonesia siap me­­­la­k­­sa­nakan NUA, dan menawarkan untuk berbagi praktik terbaik dan pe­ la­­jar­an dalam perumahan dan pem­ ba­­ngun­an infrastruktur. Ko­laborasi selatan-selatan dan ke­ mi­traan internasional penting, seperti yang ditunjukkan melalui kontribusi In­do­nesia di Pusat Kawasan Asia Pa­ sifik (Asia pacific Regional Center) pa­­da isu strategi lintas perbatasam, se­­per­ti pengelolaan air, mengurangi re­­si­­ko bencana, mobilitas perkotaan dan ko­nektivitas, energi dan per­lin­ dungan lingkungan. Indonesia, menurut Menteri Ba­su­ ki, merasa bangga turut berperan aktif da­­lam proses penyusunan dokumen Ha­­bi­tat III melalui penyelenggaraan Pre­­pa­ra­tory Committee Meeting 3 yang di­ se­ lenggarakan di Surabaya dan di­ha­diri oleh 142 negara, sebagai ba­gian dalam proses menuju Habitat III di Quito saat itu. [M] Ristyan Mega Putra MAISONA

Edisi 02 TH I [2016]

11

[ RUANG UTAMA ]

Wawancara

LANA WINAYANTI

Staf Ahli Bidang Sosial Budaya dan Peran Masyarakat, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)

INTI AGENDA BARU PERKOTAAN

K

onsentrasi penduduk di perkotaan dari tahun ke tahun semakin tinggi. Kondisi ini, menjadi tantangan serius dalam kerangka pembangunan berkelanjutan. Tahun 2016 penduduk dunia tinggal di daerah perkotaan 54.5%. Bandingkan tahun 1976 hanya 37.1% penduduk dunia yang tinggal di perkotaan. “Diperkirakan jumlah penduduk dunia yang tinggal di perkotaan

12

MAISONA

Edisi 02 TH 1 [2016]

akan bertambah menjadi dua kali lipat pada tahun 2050,” kata Lana Winayanti, Staf Ahli Bidang Sosial Budaya dan Peran Masyarakat, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Persoalan tingginya laju penduduk di perkotaan, menjadi per­hatian serius dalam konferensi Ha­­bi­tat III yang digelar di Quito, Equa­dor. Hasilnya, negara yang terga­bung dalam UN Habitat, sepakat me­lun­ cur­­kan dokumen yang disebut the

New Urban Agenda atau Agenda Ba­ru Perkotaan. Seperti apa agenda yang menentukan pengelolaan dan pe­na­ ta­an kota-kota dunia yang di­la­be­li berkelanjutan itu? Berikut ini pe­ti­kan percakapan dengan Lana Wi­na­yan­ ti yang dikelola dari beberapa tu­ lisannya, disarikan oleh Tim Maisona.

New Urban Agenda yang disepakati dalam konferensi Habitat III barubaru ini, menyangkut persoalan apa saja?

SRI BAGUS HERU UTOMO/DIREKTORAT BINA KONTRUKSI

New Urban Agenda (NUA) itu, kesepakatannya berorientasi pada aksi, yang menetapkan standar global untuk pencapaian pembangunan perkotaan berkelanjutan. Kemudian, memikirkan kembali bagaimana cara kita membangun, mengelola, dan hidup di kota melalui kerjasama dengan para mitra, pemangku kepentingan terkait, dan aktoraktor  perkotaan di berbagai tingkat pemerintahan, maupun sektor swasta. NUA terdiri atas 175 paragraf, yang terbagi dalam dua bagian utama yaitu Deklarasi untuk Kota dan Permukiman Berkelanjutan dan Rencana Implementasi Quito.

Dalam Rencana Implementasi, disebutkan ada tiga hal, apa saja? Benar ada 3 Rencana Implementasi. Yakni, a) komitmen transformatif untuk Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan, b) Implementasi yang Efektif serta c) Tindak lanjut dan Reviu.

Prinsip pembangunan perumahan tidak dapat dipisahkan dari urbanisasi.

Lana Winayanti “Isu urbanisasi sudah menjadi prioritas dunia, dan pembangunan perumahan merupakan inti dari Agenda Baru Perkotaan.

Bukankah NUA itu dalam prakteknya terkait dengan agendaagenda lainnya? Ya. NUA mendukung Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 dan implementasi Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya Goal 11 Make  cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable dan tujuan2 lain yang terkait pengentasan kemiskinan, kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi. Selain itu NUA

MAISONA

Edisi 02 TH I [2016]

13

DOK. PUSAT LITBANG PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN PUPR

[ RUANG UTAMA ]

juga terkait dengan implementasi dari COP21 tentang Perubahan Iklim, Addis Ababa Action Plan for Financing Sustainable Urban Development dan Sendai Framework for Disaster Risk Reduction. NUA itu sendiri, rangkaian kemunculannya hingga disepakati dalam konferensi di Quito itu seperti apa? Ya, NUA itu lahir dari serangkaian pertemuan yang diselenggarakan Sekretariat Habitat III. Pertemuan-pertemuan itu kemudian menghasilkan kajian dan memberikan masukan dalam rangka penyusunan NUA atau Agenda Baru Perkotaan. Diawali dari laporan nasional dan laporan regional atas capaian Agenda Habitat II. Hasil pertemuan regional dan tematik

14

MAISONA

Edisi 02 TH 1 [2016]

itu, kemudian rekomendasi 10 Unit Kebijakan, dan masukan dialog online di website Habitat III. Setelah itu, muncul Zero Draft New Urban Agenda pada 6 Mei 2016. Itu merupakan draft awal, yang kemudian dibahas secara informal oleh perwakilan pemerintah dan pemangku kepentingan terkait sebelum pertemuan formal Prepcom3 di Surabaya. Ada beberapa versi draft setelah Zero Draft NUA sebelum NUA ditetapkan yaitu Revised Zero Draft tgl 18 Juni, Draft NUA 18 Juli, Surabaya Draft 28 Juli, dan Agreed Draft NUA 10 September 2016. Bagaimana Peran Indonesia? Indonesia cukup aktif terlibat dalam proses penyusunan NUA, mulai dari menghadiri Prepcom1

Lana Winayanti bersama Dirjen Bina Marga Arie Setiadi Moerwanto: Tujuan ke­11 dari Sustainable Develop­ment Goals (SDGs) yaitu ‘Making cities and human settlements safe, inclusive, resilient and sustainable’.­

di New York pada tahun 2014 dan menjadi anggota Biro Prepcom1 yang saat itu diwakili Purnomo Chandra, juga menghadiri Prepcom2 di Nairobi, pertemuan informal di New York. Bahkan, ikut menyelenggarakan pertemuan regional Asia Pasifik di Jakarta pada Oktober 2015 dan Prepcom3 di Surabaya pada Juli 2016 lalu. Bagaimana peran pembangunan perumahan dalam Agenda Baru Perkotaan?

Alasannya apa perumahan jadi inti kesepakan NUA? Masalahnya, perumahan mempunyai banyak persinggungan dengan sektor-sektor lain dalam NUA, seperti hubungan sosial, tata kelola, tata ruang,  pertanahan, pembangunan ekonomi, dan lingkungan hidup. Dalam NUA itu disebutkan ada beberapa prinsip pembangunan perumahan, di antaranya: Pertama, perumahan tidak dapat dipisahkan dari urbanisasi – kebijakan dan strategi pembangunan perumahan harus terintegrasi dengan kebijakan pembangunan perkotaan, dan dikordinasikan dengan kebijakan sosial-budayakan,  ekonomi, dan mobilitas. Kedua, perumahan adalah faktor yang menentukan pembangunan sosial-ekonomi. Perumahan mempunyai peran penting untuk meningkatkan standar kehidupan, kesejahteraan, pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan. Ketiga, diperlukan kebijakan dan program perumahan yang bersifat  kuratif (peningkatan kualitas permukiman kumuh) dan preventif (pembangunan baru) terutama untuk perumahan di lokasi yang rentan bencana, melalui upaya yang partisipatif dan terkoordinasi antara pemerintah (nasional/lokal), lembaga

DOK. LUTHFIA

Menarik disimak, bahwa judul Konferensi Habitat III tidak lagi menggunakan istilah permukiman seperti Konferensi Habitat I dan II yang keduanya disebut sebagai Konferensi PBB untuk Permukiman, melainkan menekankan pada perumahan dan pembangunan berkelanjutan sebagai dua komponen yang setara. Hal ini karena isu urbanisasi sudah menjadi prioritas dunia, dan pembangunan perumahan menjadi inti dari Agenda Baru Perkotaan.

pembiayaan, sektor swasta dan masyarakat. Bagaimana dengan pelaksanaan NUA di Indonesia? Terkait tindak lanjut implementasi NUA di Indonesia, diperlukan suatu Kebijakan Nasional Pembangunan Perkotaan yang menampung amanat New Urban Agenda serta Tujuan ke-11 dari Sustainable Development Goals (SDGs) yaitu ‘Making cities and human settlements safe, inclusive, resilient and sustainable’.  

...isu urbanisasi sudah menjadi prioritas dunia, dan pembangunan perumahan menjadi inti dari Agenda Baru Perkotaan.

Aktifitas Pekerja di Rumah Khusus Tarakan.

Kebijakan ini, selanjutnya akan menjadi acuan kementerian atau lembaga (termasuk pemerintah daerah). Mengingat, kebijakan ini bersifat lintas sektoral,  diharapkan peran Kementerian PPN atau Bappenas sebagai focal point Agenda Baru Perkotaan dapat melakukan koordinasi penyusunan kebijakan pembangunan perkotaan. Selanjutnya, secara teknis, akan didukung oleh Sekretariat Nasional Habitat yang berada di Kementerian PUPR. Di tingkat lokal sudah ada beberapa upaya untuk membahas peran pemangku kepentingan dalam melaksanakan Agenda Baru Perkotaan. Tentunya akan lebih selaras bila sudah ada payung kebijakan nasional, yang diikuti Rencana Aksi Nasional dan Daerah. [M] TIM MAISONA MAISONA

Edisi 02 TH I [2016]

15

MAISONA/RICKY DEFRIMON

[ RUANG UTAMA ]

Direktur Rumah Swadaya Raden Jhony Fajar Sofyan Subrata, menghadiri Acara Gerakan Masyarakat Peduli Sehat di Kota Jambi

AGAR PERUMAHAN TAK KUMUH Kementerian PUPR mendorong tumbuhnya kota berkelanjutan. Lewat skema PSU diharapkan kawasan perumahan kaum urban dan MBR semakin tertata dan tidak kumuh.

“W

alaupun ko­ta itu pro­duk­­ tif, tapi ka­lau ti­dak nya­ man ti­dak a­kan berkelanjutan, terutama pe­la­ya­ n­an air bersih dan sanitasi yang me­

16

MAISONA

Edisi 02 TH 1 [2016]

ru­­pakan keharusan untuk suatu kota yang nyaman dan berkelanjutan,” ka­ ta Menteri Pekerjaan Umum dan Pe­ ru­mahan Rakyat (PUPR) Basuki Ha­di­ mul­jono, beberapa waktu lalu. Berangkat dari sana pula, PUPR ber­be­nah. Program Satu Juta Rumah

ada­­lah langkah awal melakukan pem­­ be­­nahan sistem perumahan, ba­ik di wilayah perkotaan maupun dae­rahdaerah berkembang lainnya. “Ka­ mi be­ kerjasama dengan Ditjen Cip­ ta Kar­ya membenahi kekumuhan ling­ kungan perkotaan,” kata Johny F. S, Direktur Rumah Swadaya Ditjen Pen­ ye­ diaan Perumahan Kementerian PUPR. Program yang dikembangkan Di­ re­ kt­ orat Rumah Swadaya, adalah mem­berikan bantuan kepada para pe­ mi­lik rumah yang rumah atau hu­nian­ nya dianggap tak layak huni. Intinya, de­mi­kian Johny menambahkan, pro­ gram yang adalah membantu bia­ya perbaikan rumah bagi MBR yang ru­

mah­nya tak layak huni. “Tujuannya, ten­tu untuk mendorong lingkungan pe­ru­ma­han menuju kota yang ber­ ke­ lan­ jutan. Karena perbaikan yang di­lakukan harus terkait perbaikan as­ pek lingkungan rumah itu sendiri,” tu­turnya. Sebagai regulator, maupun se­ba­­ gai penyedia rumah atau hunian, Ke­­ men­­terian PUPR tidak alpa men­do­­ rong para pengembang pe­ru­mah­an me­lakukan perbaikan dalam penye­­ di­a­­an prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU). Tidak ketinggalan ada­ lah dalam skema pembiayaan. Dalam hal penyediaan rumah ba­ gi masyarakat berpenghasilan ren­ dah (MBR), Kementerian PUPR ti­dak se­­kedar membangun rumah (ru­mah su­­­ sun, rumah swadaya), tapi juga me­­m­­­­berikan dukungan PSU. Ta­hun 2015, dukungan tersebut mem­be­ri­ kan man­­faat bagi 29.282 unit ru­mah.

“Walaupun kota itu produktif, tapi kalau tidak nyaman, tidak akan berkelanjutan, terutama pelayanan air bersih dan sanitasi yang merupakan keharusan untuk suatu kota yang nyaman dan berkelanjutan.”

BEDAH RUMAH ALA PUPR

J

umhana Budi Raharjo, be rbenah. Kuwu Ke­do­ka­ nagung, In­dra­ma­yu, Jawa Barat ini memilah ber­ kas yang menumpuk. Jumhana mesti te­liti. Satu ke­sa­lahan yang dia buat, akan berakibat Bantuan Sti­ mulan Pe­rumahan Swadaya (BSPS) atau bedah ru­ mah dari Kementerian PUPR akan salah sasaran. Aki­ bat lanjutannya, program Gerakan Masyarakat Hi­dup Se­hat (Germas), di daerahnya bisa jadi tidak berhasil. Beberapa warga Kedokanagung, memang menjadi tar­get untuk mendapat bantuan bedah rumah dari PU­PR. Kegiatan yang menjadi bagian Program BSPS ini diharapkan sebagai stimulus yang bisa mendorong pe­ran aktif masyarakat untuk membangun rumah se­ cara swadaya sehingga mampu mewujudkan rumah se­­hat dan layak huni. Kasubdit Pelaksanaan Bantuan Stimulan Di­rek­ torat Rumah Swa­da­ya Ditjen Penyediaan Perumahan Ke­men­terian PUPR, Bisma Staniarto, me­ne­gaskan pen­ tingnya peran aktif masyarakat. Rumah yang men­dapat ban­tuan bedah rumah tersebut, setidaknya

Se­mentara untuk tahun 2016, dia­lo­ ka­­si­kan untuk 26.313 unit. Selain perbaikan, Direktorat Ru­ mah Swadaya, juga memberikan ban­ tuan pembangunan rumah baru bagi MBR. Dalam tahun 2016, sebanyak 97.505 unit dengan nilai bantuan total sebesar Rp1,3 triliyun. Untuk tahun 2017, dianggarkan Rp 1,9 triliyun, untuk target total pembangunan 110 ri­­bu unit rumah. Dengan bantuan pembangunan dan per­bai­kan rumah dengan ske­ma swa­­­da­ya ini, harapannya da­pat me­­ ngen­­­tas­kan kekumuhan pe­ru­ma­­h­­ an di ber­ba­gai daerah. Pa­ling ti­dak, se­­per­­ti da­ta yang di­lan­sir Di­rek­torat Ru­mah Swadaya, me­li­pu­ti 33 pro­vin­ si. “Ha­rapannya, bi­sa mem­per­baiki ke­­ku­muh­an ka­wa­s­an pe­ru­mah­an, se­ hing­ga dapat men­dorong tum­buhnya ko­ta ber­ke­lan­jutan,” pungkas Johny. [M] Ristyan Mega Putra

ha­rus memenuhi prinsip da­sar rumah sehat yakni atap, lantai dan dindingnya menjadi lebih baik. Be­ sar­­nya bantuan berupa uang stimulan antara Rp10 juta hingga Rp15 juta. Jika atapnya dari daun atau rumbia diganti seng atau genteng, apa­bi­la lantainya masih tanah bisa di plur semen serta dinding dari bilik bam­bu dibangun de­­ngan bata atau batako. “Jadi kami juga berharap Pem­­da dan perusahaan swasta bisa membantu mas­ ya­­ra­­kat yang rumahnya ti­dak layak huni untuk mem­ pe­ro­­leh bantuan sejenis dari Pemda maupun via pro­ gram CSR perusahaan,” tutur Bisma. Menurut Bisama, ada sejumlah kriteria yang di­ te­tap­kan bagi pe­ne­ri­ma BSPS. Di Indramayu sendiri, khu­sus­nya di Kecamatan Ke­do­kan­bun­der, ada 60 ke­ pa­la keluarga (KK) yang menikmati bantuan. Kriteria dan syarat penerima bantuan adalah war­ ga negara In­do­ne­sia yang sudah berkeluarga, me­mi­ li­ki atau menguasai tanah (dikuasai se­cara legal tidak da­lam status sengketa, sesuai tata ruang), be­lum me­ mi­­liki rumah, atau memiliki rumah dan me­nem­pati ru­mah satu-satunya de­ngan kondisi rumah tidak la­ yak huni. [M] Ristyan Mega Putra

MAISONA

Edisi 02 TH I [2016]

17

[ OPINI ]

Agenda Baru Perkotaan Anton Sihombing

Anggota Komisi V DPR

18

MAISONA

Edisi 02 TH 1 [2016]

K

awasan permukiman, se­­­­­ per­­­ti diketahui secara ke­­­­ ilmu­­an, adalah bagian da­­­ri ling­ kungan hidup di luar da­ri kawasan lindung, baik yang berupa ka­was­an perkotaan mau­­­pun pedesaan yang  berfungsi se­­­ba­­gai lingkungan tem­pat tinggal. Se­­­­men­­­tara, tingkat ke­nya­manan per­­­mu­kiman di kota di­ pe­nga­ru­hi oleh ke­­be­ra­daan ruang ter­ bu­ka hi­jau dan ta­ta kelola kota. Pada ta­ta ke­­­­­­­­lo­­­­­­la kota yang tidak baik, yang di­­­­­­tun­­­­­juk­­kan dengan kepadatan ba­ngu­ n­­­an yang tinggi dan kondisi geo­­­­me­tri ba­ngunan yang kurang ba­ik ju­ga dapat mempengaruhi ting­­­kat ke­n­yamanan permukiman di pe­­r­­kotaan. Tahun 2014 lalu, Ikatan Ahli Pe­­­­­ren­­­­­ cana­an (IAP) Indonesia me­ri­­lis indeks la­yak huni sejumlah ko­­­­ta be­­sar di In­do­ ne­sia atau In­do­­­­ne­­­sia Most Liveable City Index (MLCI) sa­at Kongres Dunia ke-24 Eas­­­­tern Re­gio­nal Organization for Pla­­­n­ ning and Human Settlement (EAROPH) 10-13 Agustus 2014 di Ho­­­­tel Borobudur Jakarta. Sur­vei yang dilakukan IAP kali ini, di­la­ku­kan ter­­hadap warga di 17 ko­ ta di Indonesia. Sur­­vei itu, ter­kait per­­ sep­si mereka ter­­hadap ken­ya­­man­an se­buah kota. Ter­­dapat 30 kri­teria yang di­ gunakan untuk me­ ngukur kualitas ke­ nya­ manan ko­ ta, yang secara garis be­sar me­li­pu­ti penataan ruang, kondisi eko­­no­mi, trans­portasi, kebersihan ling­­ kungan, fa­si­­litas ke­se­hat­an, fa­­si­­li­tas pen­­di­­dikan, ja­ringan la­ya­nan pra­­sa­­ra­­na

perkotaan, ke­a­manan, ke­­hi­dup­an sosial dan budaya. Hasil survei menunjukkan bahwa Ko­ta Balikpapan dipersepsikan sebagai kota paling layak huni oleh warganya, dengan nilai 71,12 dimana rata-rata Na­­­sional sebesar 63,62. Kota layak hu­ ni, meng­gambarkan sebuah kota de­ ngan ling­ kungan dan atmosfer yang nya­­­­man untuk ditinggali dan bekerja yang dilihat dari berbagai aspek, baik fi­ sik maupun non fisik. Prinsipnya adalah ke­­­ter­­sediaan kebutuhan dasar, fasilitas pu­ blic, ruang terbuka untuk in­ teraksi so­­sial, keamanan, dukungan fung­si eko­ no­mi sosial, dan sanitasi. Kelompok kota yang lebih besar, mid-sized middleweights city (kota me­ ne­ngah dengan jumlah penduduk 2 – 5 juta jiwa) dihuni oleh Kota Surabaya, Ban­ dung, Bekasi dan Medan. Melihat lagi hasil survey MLCI IAP, kota-kota de­ ngan jumlah penduduk besar, Ja­ kar­­ta dan mid-sized middleweights city ke­­cua­li Bandung dan Bekasi, memiliki ni­­lai index liveable city di bawah ratara­­ta nasional. Kota Jakarta berada pa­da urut­an ke 9 dengan nilai 62, 14, Su­ra­ ba­ya berada di urutan 10 dengan ni­lai 61,7, dan Medan berada di urutan te­ra­ khir (urutan 17) dengan nilai 58,55. Dengan kata lain, hasil survei itu me­­­nun­jukkan kecenderungan yang per­­­lu mendapat perhatian lebih jauh, yak­­­ni semakin besar jumlah penduduk atau semakin berkembang kegiatan

MAISONA/RICKY DEFRIMON

sua­­ tu kota, kenyamanannya semakin ber­­­ku­rang. Hasil ini juga merupakan po­­­tret cepat bagi pemerintah kota, baik ko­ta yang dinobatkan memiliki ting­kat ken­ya­man­an rendah, maupun tingkat ke­nya­manan tinggi. Tentu saja bagi kota dengan ting­­kat kenyamanan rendah, ha­rus be­­ru­­­sa­­ha mem­perbaiki kon­di­si ling­kung­an per­­ko­ ta­annya. Per­bai­kan ter­­se­­but, se­ma­ngat­ nya ha­rus di­mu­lai dari pe­mu­kiman alias pe­­­ru­mah­an yang ditata de­ngan me­nge­­ de­­pan­kan pe­na­taan ling­­kung­an yang se­hat, ber­sih dan war­ga­nya dituntut di­­siplin dan sa­dar akan pen­tingnya ke­ se­hatan dan ke­bersihan ling­kungan. Ten­tu sa­ja, bi­la gerakan yang dimulai da­­ri ling­kung­an itu tidak di­du­kung pe­­ me­­­rin­tah, pemerintah dae­rah, p­e­me­rin­ tah ka­bu­paten atau pe­me­­rin­tah kota, ma­ka ja­ngan ber­ha­rap, pro­gram yang kini me­n­jadi agen­da baru du­nia terkait per­kotaan ter­se­but, akan terwujud.

Semangatnya harus dimulai dari pemukiman alias perumahan yang ditata dengan mengedepankan penataan lingkungan yang sehat, bersih dan warganya dituntut disiplin dan sadar akan pentingnya kesehatan dan kebersihan lingkungan.

Oktober 2016 lalu, pada acara Kon­fe­rensi Habitat III di Quito, Ekua­ dor, sa­lah sa­tu program yang di­usung In­ do­ ne­ sia ada­ lah program 100 - 0 -100; 100 persen ke­tersediaan akses air ber­sih, 0 persen ka­wasan ku­­­muh dan 100 persen ke­ter­sediaan ak­­ses sa­­ni­­ta­si sehat. Dalam hal pe­n­ye­­­dia­an in­fra­struk­tur air mi­num, ber­da­­sar­­kan da­ta Direktorat Jen­deral (Dit­­­­jen) Cip­ ta Kar­ya Ke­men­te­rian PUPR, ca­paian di awal tahun 2016 se­besar 71,05% da­ri target 100% pa­da ta­hun 2019. Bagaimana dengan kawasan ku­­ muh dan ketersediaan akses sa­­ni­­tasi se­hat? Ha­rus diakui, terutama di kotako­ ta besar dengan kecenderungan per­­­tumbuhan ekonomi yang pesat, ka­wa­san kumuh dan akses sanitasi sehat, ma­sih jauh dari ha­rapan ter­pe­­­­ nu­hinya se­­ba­­gai sebagai ko­ta ber­­­­­­ke­ lan­jutan, de­ngan kawasan per­­­­mu­­ki­ man yang me­me­nuhi layak hu­ni. [M] MAISONA

Edisi 02 TH I [2016]

19

[ KATA MEREKA ]

MENGEJAR TARGET RUMAH LAYAK HUNI

U

paya pemerintah menggenjot pembangunan rumah susun sewa (Rusunawa), rumah khusus (Rusus), dan rumah swadaya, mendapat sambutan hangat berbagai kalangan. Keberadaan rumah layak huni tersebut memberikan rasa nyaman bagi mereka yang sejauh ini mendambakan rumah layak huni. Tahun 2017 nanti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), melalui Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan, mentargetkan pembangunan 12.760 unit rumah susun (Rusun) di Indonesia. Rusun tersebut nantinya diperuntukkan

DOK. DIREKTORAT JENDERAL PENYEDIAAN PERUMAHAN

Rumah Khusus Nelayan Desa Sumare Kec. Simboro Kepulauan Kabupaten Mamuju

20

MAISONA

Edisi 02 TH 1 [2016]

untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), pekerja / buruh industri, pegawai negeri sipil (PNS), anggota TNI/ Polri, mahasiswa dan para santri pondok pesantren. Untuk membangun Rusun tersebut, Dirjen Penyediaan Perumahan Syarif Burhanuddin mengatakan, pemerintah menganggarkan dana Rp 4,754 Triliun. Anggaran tersebut sekitar 51,71 persen dari total pagu anggaran Ditjen Penyediaan Perumahan. “Kami harap dengan pembangunan Rusun ini pemerintah bisa menyediakan hunian yang layak bagi masyarakat di seluruh Indonesia,” jelas Syarif. [M] Suharlina dan TIM MAISONA

[ KATA MEREKA ]

KOMANDAN PASPAMPRES BRIGJEN TNI

BAMBANG SUSWANTO

MAISONA/RICKY DEFRIMON

Kami berterima kasih atas bantuan Kementerian PUPR membangun hunian bagi para prajurit Paspampres. Rusun Mako Paspampres ini sudah dilengkapi listrik, air, dan lift untuk menunjang kebutuhan penghuninya.

MICHAEL WATTIMENA Kami (Komisi V DPR RI–red) sangat bangga dan berterima kasih terhadap perhatian pemerintah khususnya Kementerian PUPR yang sangat peduli akan  perkembangan pembangunan perumahan dan infrastruktur di Indonesia timur. Rumah swadaya dan rumah khusus yang dibangun di sini semoga bisa memberikan manfaat bagi masyarakat di Papua Barat .

MAISONA/MELISA EMERALDINA

WAKIL KETUA KOMISI V

C. ROBERT PANUSUNAN MARBUN DIREKTUR RUMAH KHUSUS

MAISONA/RICKY DEFRIMON

Ditjen Penyediaan Perumahan mengalokasikan bantuan rumah khusus di Kabupaten Raja Ampat untuk nelayan dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebanyak 100 unit rumah yang terletak di dua distrik yang berbeda yaitu Teluk Maylibit danPulau Batanta. Lahannya hibah dari kepala kampung.

MAISONA

Edisi 02 TH I [2016]

21

[ TEKNOLOGI ]

RISHA, SATU TEKNOLOGI UNTUK SEMUA

DOK. PUSAT LITBANG PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN PUPR

Puskim PUPR menghasilkan teknologi konstruksi pracetak RISHA. Teknologi tepat guna yang mampu mengatasi berbagai persoalan infrastruktur perumahan dan pemukiman. Mendorong lahirnya teknologi serupa. Asli karya anak bangsa.

Pengencangan baut pada kolom Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA) oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di Jepara.

A

nda punya persoalan de­ngan perumahan dan pe­­­mukiman? Si­ lah­­ kan datang ke Pu­ sat Penelitian dan Pe­ ngem­­bangan Permukiman (Puskim) Ke­­men­terian Pekerjaan Umum dan Pe­­ru­mahan Rakyat (PUPR)! Lem­ba­ ga ini punya solusi tepat. Salah sa­tu andalannya adalah RISHA. Ini­lah tek­

22

MAISONA

Edisi 02 TH 1 [2016]

nologi konstruksi pracetak se­der­hana yang diperuntukan untuk ba­ngun­anbangunan sederhana, se­ per­ ti rumah sederhana sehat (RSH), ba­ ngun­ an po­­li­klinik atau puskesmas, ba­ngun­an pen­­didikan untuk sekolah mau­pun ma­ drasah, bangunan ibadah se­ perti mas­jid, serta bangunan lainnya ter­ma­ suk elemen lanskap sebagai pen­­ du­ kung kawasan.

Teknologi RISHA bukanlah tek­no­ logi baru. Pertama kali diluncurkan di 2004, 12 tahun lalu. Dalam kurun waktu ter­sebut, RISHA telah mendorong ha­ dirnya banyak ide-ide baru yang ino­ vatif di sektor konstruksi rumah pa­ bri­kasi. Baik yang dikembangkan oleh lembaga pendidikan tinggi, indus­ tri se­ perti perusahaan konstruksi mau­ pun masyarakat secara individu. Pada lingkungan internal Pusat Lit­bang Perumahan dan Permukiman mi­sal­nya, RISHA telah mendorong la­ hirnya teknologi serupa seperti RIKA (rumah instan kayu), Brikon (Fa­ bri­ kasi Struktur Konstruksi beton), Rus­ pin (Rumah Sistem Panel Instan), yang kesemuanya berbasis pada sis­ tem pabrikasi yang dapat dibongkar pasang. Teknologi serupa, saat ini sedang diusung dan proses litbangnya ma­sih berlangsung, yaitu teknologi kon­ s­ truksi PTH (Pots Tention House). Kon­ sep dasar teknologi ini adalah kom­bi­ nasi antara sistem pracetak dengan sis­ tem prategang. Teknologi ini memiliki kom­ponen dengan ukuran kecil dalam ben­tuk blok-blok 10 x 20 x 20 cm serta 20 x 20 x 20. Gagasan semua teknologi kon­ struk­si tersebut diarahkan untuk da­pat menyelesaikan berbagai situasi ma­ sa­lah perumahan di Indonesia; baik da­lam penyediaan perumahan formal mau­ pun informal, termasuk dalam hal pe­nanganan kawasan kumuh serta pe­nanganan bencana alam. Sehingga Pus­kim memiliki slogan “Sekali me­ lak­sanakan Litbang Berbagai Masalah Da­pat Diselesaikan”.

Penataan kawasan kumuh Penerapan teknologi untuk pe­na­ nga­nan kawasan kumuh, hadir pada pro­gram Kampung Deret Petogogan, yai­ tu program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kawasan Petogogan ada­ lah kawasan kumuh yang merupakan tempat bermukiman pekerja pada

pro­yek kota baru Kebayoran. Pada awalnya perumahan mereka me­ rupakan sederatan bedeng, yang di­huni turun temurun. Dari waktu ke wak­tu, penghuninya terus meningkat, se­ hingga kawasan tersebut tidak mam­ pu lagi menunjang kehidupan yang sehat. Kondisi kawasan sangat padat dan tidak tertata dengan baik, men­ ja­ di tantangan sendiri. Belum lagi ka­­wa­­­ s­ an yang sering dilanda banjir. Ra­ ­ ta-rata penguasaan lahan oleh se­­tiap penduduk berada di bawah 18 m2, bahkan ada yang hanya 6 m2 saja. Se­ lain itu batasan waktu pem­ba­ngu­nan, ha­rus dilakukan dengan waktu yang pa­ling singkat. Maklum, para peng­ hu­ninya tidak dapat bertahan la­ma di ru­mah kontrakan. Dua konstrain utama “waktu” dan “la­­ han sempit” menjadi tantangan yang bi­la dibangun dengan teknologi kon­­ven­­sional dapat menimbulkan ma­­sa­­lah baru. Sistem pabrikasi, menjadi solusi. Kom­­ponen-komponen bangunan di­ buat di luar site untuk dibawa dan di­install di site. Selain waktu peng­ins­ ta­l­lan lebih cepat, komponen yang da­ tang relatif tidak butuh tempat untuk men­ yimpan logistik. Semua kom­ po­ nen yang datang, langsung diinstall. Berbeda bila pendekatan dengan metoda konvensional. Dimana bahan baku, bahan bangunan yang datang be­rupa pasir, semen, dan tulangan ba­ ja yang butuh proses pengolahan dan tempat. Sementara ruang kerja tidak ter­sedia. Dalam konsep penataan kawasan ku­muh, persoalan utama bukan ha­ nya masalah fisik semata. Persoalan so­sial-budaya dan ekonomi, juga ti­ dak kalah kompleks. Untuk itu mela­ lui pemanfaatan teknologi pracetak ter­sebut, memberi peluang bagi mas­ ya­rakat untuk terlibat langsung dalam pro­ses pembangunan khususnya pada sa­at install komponen-komponen. Keterlibatan masyarakat dapat be­

DOK. PUSAT LITBANG PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN PUPR

[ TEKNOLOGI ]

Membangun rumah dengan teknologi Risha dii Cilacap. desa Klaces.

r­­lan­jut dalam memproduksi kom­po­­ nen-komponen bangunan yang di­­bu­at secara pabrikasi. Karena sifat tek­­no­lo­ gi yang disiapkan adalah tek­no­­lo­g­i te­­pat guna, maka teknologi ter­se­­but da­pat dibuat oleh masyarakat da­­lam ben­­tuk UKM. Selain modal yang di­ per­ lukan tidak besar, yakni se­ ki­ tar Rp. 200 juta untuk investasi pe­ra­la­t­an, bangunan dan modal awal. Mas­ya­ra­ kat dapat memulai produksi kom­po­ nen tersebut seperti halnya industri ba­taco, paving blok, atau yang serupa yang saat ini sudah banyak dilakukan oleh masyarakat.

Penanganan bencana alam Dalam hal penanganan bencana alam, teknologi Puskim, khususnya tek­­ nologi RISHA sudah tidak dapat di­sang­si­kan lagi. Dalam tempo satu ming­gu setelah peluncuran, teknologi ini su­dah menjadi bagian solusi dalam penanganan bencana Tsunami dan gempa bumi di NAD Aceh Darusalam dan Sumatera Utara, pada tahun 2004. Tidak kurang dari 12.000 unit ru­

mah sederhana dibangun bagi korban Tsunami. Juga tidak kurang dari 200 unit sekolah bantuan dari UNICEF di­ bangun. Teknologi RISHA juga hadir untuk mem­ bangun poliklink, perkantoran, meunasah, dan bangunan-bangunan se­de­r­hana lainnya, termasuk in­fra­s­ truk­tur seperti penutup gorong-go­rong, kanstin, bangku taman, menara air, hellipad dan unsur landskap lain­nya. Teknologi yang sama juga di­gu­na­ kan pada penanganan bencana gempa bu­mi di Jogjakarta pada tahun 2006, ben­cana gempa di Padang (2007) dan ben­­cana gempa di Garut (2007). Kelebihan teknologi ini terdapat pa­­da proses membangun yang re­la­tif ce­pat, hampir sama dengan mem­ba­ ngun tenda untuk hunian se­men­ta­­­ra (Huntara). Kelebihan lainnya, mas­­ ­ ya­­rakat mendapatkan hunian se­­men­ tara yang jauh lebih dari stan­dar k­e­ layakan huni sementara, dan me­mi­liki durabilitas yang lebih la­ma. Kelebihan lain; komponen-kom­po­nen­nya dapat di­gunakan kembali untuk membangun hu­nian tetap (Huntap). [M] MAISONA

Edisi 02 TH I [2016]

23

[ BINGKAI FOTO ]

HIDUP RUKUN DI KOMPLEK RUSUN

“T

umben, hari ini tidak seramai biasanya” ujar Yono (30) seorang penghuni di salah satu blok lantai 8 di Rusun Pejompongan. Segelas teh hangat menemani sarapan Yono pagi itu. Di selasar komplek rusun, warung nasi uduk Bu Dayyah menjadi salah satu warung favorit para penghuni di kala pagi. Obrolan-obrolan ringan antar penghuni pun selalu muncul. Dari mulai candaan tak jelas, hingga isu politik yang tak pernah habis untuk diperdebatkan. Jika hari kerja, suasana di rusun terlihat sepi. Banyak yang sudah beraktifitas kekantornya, lagipula anak-anak juga sudah berangkat sekolah. Rusun Pejompongan adalah salah satu rusun di Jakarta yang terbilang cukup

24

MAISONA

Edisi 02 TH 1 [2016]

[ BINGKAI FOTO ]

FOTO-FOTO: ABDUL MALIK MSN.

tua. Didirikan pada tahun 1994 dan di resmikan pada tahun1998. “Dulu bekas hunian warga yang terbakar” kata Naning seorang perangkat Rusun setempat. Rusun ini memiliki lebih dari 300 unit. Tidak semua yang tinggal adalah pemiliknya. Banyak juga yang sewa. Harga sewanya pun bervariasi, tergantung kondisi dan fasilitas yang diberikan oleh si pemilik unit. Rata-rata per bulan 1,5jt hingga 2jt. Rata-rata para penyewa adalah para pegawai kantoran yang butuh akses cepat menuju kantornya yang berada di Jakarta. Rusun Pejompongan memang tidak seluas rusun-rusun lain yang baru dibangun oleh Pemerintah. Lahan parkirnya pun terbatas. Tapi bagaimanapun, sebagian warga merasa nyaman dan betah tinggal disitu. Selain dekat kemanamana, pemandangan kota yang indah bisa di lihat dari berbagai sudut rusun ini. Kehidupan antar warganyapun nampak rukun. “Disini nyaman aman dan damai, bahkan dalam beberapa tahun terakhir, sudah tidak ada lagi warga yang kehilangan motor” tambah Naning meyakinkan.[M] Abdul Malik MSN. MAISONA

Edisi 02 TH I [2016]

25

[ BERANDA ]

AGAR PUBLIK MELEK PERUMAHAN

MAISONA/RISTYAN MEGA PUTRA

Dirjen Syarif Burhanuddin meluncurkan Majalah MAISONA. Menjadi wadah maupun tempat sosialisasi kegiatan, serta rencana program perumahan di Indonesia.

Dirjen Syarief Burhanuddin meluncurkan Majalah MAISONA

M

edia informasi me­ngenai pe­rumahan, memang su­dah ada be­berapa na­ ma yang terbit. Namun, khusus terkait program perumahan yang dikelola pemerintah, baru ada sa­­tu. Apa itu? MAISONA. “MAISONA di­­rancang untuk menjadi wadah mau­ pun tempat sosialisasi pe­ lak­ sanaan ser­ta rencana program pe­ru­mah­an di Indonesia,” ujar Direktur Jen­de­ral Pe­ nye­diaan Perumahan Ke­men­terian Pe­ker­jaan Umum dan Pe­rumahan Rak­yat (PUPR) Syarif Bu­r­hanuddin. Disela-sela kegiatan Peringatan Ha­ ri Kota Dunia yang dilaksanakan di Auditorium Kementerian PUPR,

26

MAISONA

Edisi 02 TH 1 [2016]

Kami harap para mitra kerja maupun masyarakat luas bisa memberi masukan, kritik, guna mendorong kami untuk melaksanakan program penyediaan perumahan yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Ja­­kar­ta, Senin akhir Oktober si­lam, MAISONA edisi pertama, di­ per­ ke­ nal­­ kan ke publik. Peluncuran, ka­ ta Dir­jen Syarif Burhanuddin, se­nga­ja tidak dalam acara khusus dengan se­ re­monial. Namun begitu, ke­ha­dir­an MAISONA dinilai memberi war­na dan menjadi bagian terdepan da­lam pe­ nye­barluasan informasi khu­sus­nya yang terkait program pe­ ru­ mahan di In­do­nesia. Lewat MAISONA, kegiatan so­sia­lisasi pe­nye­diaan perumahan yang di­lak­sa­nakan pemerintah, akan le­­bih meningkat kualitasnya dan men­­ jang­kau khalayak luas. Kedepan, manajemen MAISONA di­­ha­rapkan dapat menggandeng para mi­tra kerja berperan aktif. “Kami ha­ rap para mitra kerja maupun mas­ ya­rakat luas bisa memberi masukan, kri­­ tik, guna mendorong kami untuk me­laksanakan program penyediaan pe­ rumahan yang bermanfaat bagi mas­­yarakat luas,” tandas Syarif. Dalam kesempatan yang sa­ ma, Luk­­man Hakim, Dewan Re­dak­si Ma­ ja­lah MAISONA yang juga menjabat se­­bagai Sekretaris Ditjen Penyediaan Pe­ru­mahan, menuturkan, pemilihan na­ma MAISONA. Pihaknya, me­man­ faat­kan sejumlah media termasuk je­ jaring sosial Whatsapp (WA) untuk me­ nampung berbagai usulan dan ma­sukan serta berdiskusi terkait pe­ mi­ lihan nama majalah yang pas. “Men­ teri Basuki Hadimuljono pun ikut mem­berikan masukan dan usul­ an na­ma. Akhirnya diputuskan na­ma MAISONA yang memiliki arti ru­mah yang mempesona,” jelas Luk­man. Lewat MAISONA, Lukman ber­ ha­­rap akan menambah kreatifitas sum­­ber daya manusia (SDM), bu­kan

MAISONA/RISTYAN MEGA PUTRA

[ BERANDA ]

Sidang mingguan redaksional MAISONA menentukan rubrik Ruang Utama.

saja di Ditjen Penyediaan Pe­ru­mah­ an khususnya, tapi juga Ke­men­terian PUPR pada umumnya. “Lebih khu­sus lagi, lewat MAISONA, seluruh akti­fi­ tas dan kinerja tidak hanya ber­henti di­ tumpukan kertas laporan se­ mata. Na­­mun juga bisa menjadi ba­han ba­ ca­ an yang bermanfaat bagi pu­ blik,” je­­­lasnya. Untuk tahap awal MAISONA di­ ran­­­cang 52 halaman. Tema yang di­­ ang­kat terkait publikasi ke­giat­an pe­ nye­­­diaan perumahan yang te­lah di­ lak­sanakan oleh Dit­jen Pe­­nye­­­dia­an

MAISONA/SBR

Rapat redaksi di manapun jadi, sekadar untuk cek dan ricek mengingatkan satu dengan lainya tentang peliputan dan foto.

Lebih khu­sus lagi, lewat MAISONA, seluruh akti­f itas dan kinerja tidak hanya ber­henti ditumpukan kertas laporan semata. Namun juga bisa menjadi ba­han bacaan yang bermanfaat bagi pu­blik.

Pe­ru­mahan. Ru­bri­ka­­si­­nya disesuaikan dengan tema-te­ma perumahan mu­lai dari Dapur Re­dak­si, Se­rambi, Jen­de­ la, Ruang Utama, Ka­ta Me­reka, Tek­ no­­logi, Beranda, Ta­mu, Kabar SNVT, Intermezzo, Al­bum dan Tips. “Kami juga berharap masukan dan kri­tik dari mitra kerja dan mas­ya­ra­ kat luas guna mendorong kami untuk me­lak­sanakan program pe­nye­dia­an pe­­­­ru­­­mah­­an bagi mas­ya­ra­kat,” harap Luk­­­man. Tentu, agar publik melek pe­ ru­­mah­an versi pe­merintah. [M] Ristyan Mega Putra

MAISONA

Edisi 02 TH I [2016]

27

[ BERANDA ]

PENGUATAN DAN PELAYANAN INFORMASI PERUMAHAN

MAISONA/JUNAIDI

Agar masyarakat mengetahui program infrastruktur dan perumahan rakyat, dibutuhkan publikasi yang akurat dan aktual. Perlu SOP Publikasi serta tim resmi layanan informasi.

Masyarakat semakin mudah mengakses informasi perumahan melalui website perumahan.go.id

P

ublikasi dan layanan in­ for­­masi yang baik ada­lah ke­­nis­cayaan di era ke­ter­ bu­­ka­an saat ini. “Tanpa pu­­ bli­kasi dan layanan in­for­masi yang akurat, aktual dan fak­ tual, mas­ ya­ rakat tak akan pernah ta­hu ada­nya program pembangunan infra­ struk­ tur dan perumahan rakyat, dengan be­nar dan jelas,” tegas Irma Yan­ti, Di­ rek­ tur Rumah Umum dan Ko­ mer­­ sial (RUK) Direktorat jenderal (Dit­ jen) Penyediaan Perumahan, Ke­­­­­men­­­­terian Pekerjaan Umum dan Pe­­­­ru­­­mah­­­an Rakyat (PUPR). Untuk mendorong publikasi ter­

28

MAISONA

Edisi 02 TH 1 [2016]

se­but, Direktorat RUK, mengadakan Bim­bingan Penulisan Data dan In­ for­ masi untuk Website Direktorat RUK. Kegiatan di Ruang Olive Hotel Ve­ran­da, Jakarta, 2 November lalu itu diikuti oleh 25 orang. Mereka adalah

“Masyarakat pun kini dipermudah dengan adanya saluran pengaduan maupun memberikan informasi dari lapangan secara cepat via website.” per­wakilan Sub Direktorat yang ada di unit kerja Direktorat RUK, Ditjen penyediaan Perumahan. Untuk memberikan pelayanan in­­for­­masi yang baik tentang pe­ru­

mah­an, lanjut Irma, diperlukan SOP Pu­blikasi serta tim resmi yang akan mengisi produk layanan informasi ter­sebut. “Isi publikasi menyangkut aca­ra kegiatan Direktorat RUK.Na­ mun harus disaring apakah datanya bo­leh dipublikasikan atau tidak, dan harus dipilah-pilah sesuai dengan program kerjanya sehingga mas­ya­ ra­kat yang mengakses berita men­da­ pat informasi yang jelas,” kata Irma. Salah satu saluran publikasi ada­ lah website. “Via website, masyarakat di­permudah. Selain sebagai sarana menyalurkan informasi secara cepat, ju­­ga men­jadi media masyarakat untuk me­ nyampaikan pengaduan se­­­ca­ra cepat,” jelas Irma. Hal yang sama juga disampaikan oleh Suharlin. Menurutnya, pu­bli­ka­­ si via website harus didukung oleh se­luruh Direktorat yang ada di Dit­ jen Penyediaan Perumahan. Ber­ ­ ba­­­gai program perumahan ser­ta pe­­lak­sanaan kegiatan, me­li­puti ke­ gia­tan-kegiatan yang se­dang terjadi mau­­pun yang akan di­lak­sa­na­kan. Se­bi­sa mungkin berita di­sam­paikan me­la­lui publikasi yang ada di media ce­tak, elektronik mau­pun online. “Kami juga berkoordinasi de­ ngan Biro Komunikasi Publik Ke­me­­ n­­te­rian PUPR. Kami berharap di­rek­­­ to­rat-direktorat yang ada di Dit­jen Pe­nye­diaan Perumahan da­pat me­­­ nyam­paikan informasi dengan ba­ik. Sehingga masyarakat da­pat me­­nge­ ta­hui berbagai program dan ke­­gia­ t­­an-kegiatan di Ditjen Pe­nye­dia­an Perumahan,” terang Suharlin. [M] Ristyan Mega Putra

[ BERANDA ]

RUMAH UNTUK ABDI NEGARA Sudah selayaknya para abdi negara mendapat rumah, sebagai bentuk kesejahteraan yang seharusnya diterima. Per unit dihargai Rp. 60 juta. Bukti dukungan Pemkot Kendari dalam pelaksanaan Progran Satu Juta Rumah.

mah. Selain itu, ketersediaan ru­mah merupakan dambaan bagi se­ ba­ gain besar dari 8.160 orang PNS di ling­ kungan Pemkot Kendari. Adanya pe­ ru­mah­an bagi para abdi negara itu, se­ kaligus dapat meningkatkan ke­se­jah­ teraan dan membantu me­re­ka untuk memiliki rumah yang layak hu­ni. Asrun juga berjanji untuk terus men­­dorong pelaksanaan program pe­­ ru­­mah­­an secara merata untuk mas­ ya­­rakat di Kota Kendari. “Da­ri pen­ da­ta­an yang telah kami lak­sa­na­kan di Kota Kendari kebutuhan ru­mah ba­gi masyarakat kurang mampu men­ ca­ pai 11.000 unit. Ini pekerjaan ru­mah kita bersama dan harus dicari ca­ ra untuk menyediakan rumah bagi mas­ yarakat,” terangnya.

MAISONA/RICKY DEFRIMON

“Karena lahan milik Pemkot Kendari, maka harga jualnya lebih murah, yakni Rp 60 juta per unit, sehingga PNS lebih mudah mengangsur KPR.”

“T

idak semua PNS itu mam­pu membeli dan me­miliki ru­mah yang la­yak,” ujar Wa­li­ko­ ta Ken­ dari As­ run. Karena itu pula, kepada se­ jum­ lah wartawan di selasela Pa­me­r­an Rumah Rakyat 2016 di GOR Pe­ muda Bahteramas, Kendari, 26 Okto­ber lalu, Asrun mengatakan te­ lah menyediakan lahan 800 hektar di

Aktivitas di Rusus Brimob Barelang Batam.

daerah Nanga-nanga, Kendari, Su­la­ we­­si Tenggara. Pembangunan rumah PNS ter­ sebut, lanjut Asrun, merupakan buk­ ti dukungan Pemkot Kendari da­ lam pelaksanaan Program Satu Ju­ ta Ru­

Kepala Dinas PU Provinsi Su­la­we­­ si Tenggara La Ode Muhammad Sai­­ din menambahkan, bahwa la­han yang akan digunakan untuk lo­ ka­ si pe­ ru­ mahan PNS adalah milik Pem­kot Ken­ dari. Adapun luas tanah untuk satu unit rumah PNS tersebut ada­lah seluas 300 meter persegi dengan ukuran 15 x 20 meter. “Kami sudah undang para pe­ ngem­­ bang lokal untuk membangun pe­­­rumahan tersebut. Karena lahan yang digunakan adalah milik Pemkot Ken­­ dari maka harga jual rumahnya nan­­ti bisa lebih murah yakni Rp 60 ju­ ta per unit sehingga para PNS bisa le­ bih mudah mengangsurnya KPR ya,” harapnya. [M] Ristyan Mega Putra MAISONA

Edisi 02 TH I [2016]

29

[ BERANDA ]

INSPIRASI PENATAAN KOTA DARI SEBUAH FOTO

MAISONA/RICKY DEFRIMON

Memperingati Hari Habitat Dunia 2016, Ditjen Penyediaan Perumahan menggelar lomba foto. ‘Jakarta dari Atas’ karya Agus Susanto terpilih sebagai juara satu.

Juara foto Hari Habitat Dunia 2016 berfoto dengan Syarif Burhanuddin, Dirjen Peyediaan Perumahan dan Lukman Hakim Sekretaris Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan.

Juara II Lomba Foto Hari Habitat Dunia 2016 Basura City Susilo Waluyo - Jakarta Selatan

30

MAISONA

Edisi 02 TH 1 [2016]

A

gus Susanto bergegas naik panggung. Nama fotografer muda itu baru saja disebut sebagai juara pertama lomba foto Hari Habitat Dunia 2016 atau Hari Kota Dunia, 31Oktober lalu, yang digelar Direktorat Jenderal (Ditjen) Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Agus berhak menerima piala, piagam dan hadiah uang yang diserahkan langsung Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di Auditorium PUPR, 3 Nopember 2016.

“Kami berharap melalui kegiatan lomba foto ini, bisa menambah motivasi bagi para pecinta fotografi untuk mengabadikan rumah-rumah serta perkembangan kota di Indonesia.” Karya Agus berjudul ‘Jakarta dari Atas’, berhasil menyingkirkan 1.169 karya foto yang ikut dalam lomba yang digelar 3 hingga 16 Oktober 2016 tersebut. “Kami berharap melalui kegiatan lomba foto ini, bisa menambah motivasi bagi para pecinta fotografi untuk mengabadikan rumahrumah serta perkembangan kota di Indonesia,” ujar Syarif Burhanuddin, Dirjen Peyediaan Perumahan yang mendampingi Menteri Basuki Hadimuljono. Menurut Syarif, mengabadikan pe­ rumahan atau perkotaan dalam sa­tu

[ BERANDA ]

Juara I Lomba Foto Hari Habitat Dunia 2016 Jakarta dari Atas Agus Susanto - Jakarta

Juara III Lomba Foto Hari Habitat Dunia 2016 Bermain di ruang publik Rusun Benhil Arie Basuki - Tangerang Selatan.

bingkai foto, bukan saja sekadar se­ba­ gai koleksi atau dokumentasi, tapi ju­ga sebagai inspirasi dalam penataan kota dan perumahan yang layak huni ke­ depannya. Lomba foto yang mengangkat tema utama ‘Perumahan sebagai Poros Penggerak Pembangunan Perkotaan yang berkelanjutan’.

Tercatat 1.170 karya fotografer dari seluruh Indonesia mengirimkan karyanya. Bertindak sebagai dewan juri Sekretaris Ditjen Penyediaan Perumahan Lukman Hakim dan dua pewarta foto Indonesia yakni Septiawan dan Agung Samosir. Penjurian dilakukan pada hari Jum’at

tanggal 21 Oktober 2016, menetapkan Agus Susanto sebagai juara pertama, Suslo Waluyo sebagai juara dua dan juara tiga diraih Arie Basuki. Selain itu juga dipilih lima karya sebagai juara harapan satu hingga lima, berturutturut; Lucky Fransiska, Hendra Setyawan, MA Fajri, Aman Rochman, dan Ahmad Samsudin. [M] Ristyan Mega Putra MAISONA

Edisi 02 TH I [2016]

31

[ BERANDA ]

MURI UNTUK 4.444 JAMBAN

MAISONA/RISTYAN MEGA PUTRA

Pemda Purbalingga meluncurkan program Germas. Ditjen Penyediaan Perumahan PUPR mendorong pemda merevitasi rumah agar layak huni.

L

apangan Monumen Jenderal Su­dirman, Purbalingga, Jawa Tengah, penuh sesak. Ri­bu­ an warga berkumpul di sa­na. Selasa (15/11/2016) itu, mereka an­tu­ si­as menyambut peluncuran Ge­rakan Ma­s­­yarakat Hidup Sehat (Ger­mas). Ke­­gembiaraan warga yang di­pimpin Bu­­ pati Tasdi, kian lengkap Mu­ sium Re­­kor Indonesia (MURI) mem­beri peng­­hargaan atas prestasi Pem­da Pur­ ba­ lingga dalam Pembuatan Jam­ ban Ke­­luar­ga Terbanyak se Indonesia. To­ tal ada 4.444 jamban yang dibuat. Selain Bupati Tasdi, ikut hadir da­ lam kegembiraan itu jajaran pimpinan dae­rah setempat, Kepala Badan POM Penny K Lukito, perwakilan dari Di­r­ jen Penyediaan Perumahan dan Cipta Karya Kementerian PUPR ser­ ta Ke­ menterian Kesehatan. “Kami men­

32

MAISONA

Edisi 02 TH 1 [2016]

Musium Rekor Indonesia memberi penghargaan Pemda Purbalingga atas prestasinya membuat jamban terbanyak se Indonesia berjumlah 4.444 unit.

dukung penuh peluncuran Germas untuk mengatasi beberapa masalah ke­sehatan yang ada seperti perilaku hi­ dup sehat, pelayanan masyarakat serta ke­se­hatan lingkungan,” kata Tasdi. Menurut Tasdi, saat ini terjadi per­­­ ge­­seran penyakit yang dialami mas­­­­ ya­­­ra­kat Purbalingga. Jika dulu ba­­­nyak

”...mengatasi beberapa masalah kesehatan yang ada seperti perilaku hi­dup sehat, pelayanan masyarakat serta kesehatan lingkungan.”

pe­nyakit menular seperi dia­re se­­ka­ rang masyarakat lebih ba­nyak me­­nga­ lami penyakit tidak me­ nu­ lar seperti DB jan­tung, stroke. “Ada­nya Ger­mas di­harapkan dapat me­wu­jud­kan mas­ ya­rakat yang hidup le­bih sehat lagi di ma­sa mendatang,” ujarnya.

Renovasi Rumah Peluncuran Germas di Pur­ba­li­ng­ ga, dia­wali kegiatan sholat subuh ber­ sama. Kegiatan dilanjutkan dengan re­no­vasi rumah tidak layak huni, pem­ be­ rian san­ tunan bagi warga kurang mam­pu ser­ta gerak jalan sehat dan se­ nam ber­sama. Data di Pemda Purbalingga mem­ per­lihatkan banyak warga yang tinggal di rumah tidak layak huni. Dari sekitar 301 ribu KK yang ada, jumlah rumah yang layak huni baru sekitar 241 ribu ru­mah saja. Satu rumah ditempati le­ bih dari satu KK. Ada 11,6 persen ru­ mah, tidak layak huni dan dalam kon­ disi memprihatinkan. “Bayangkan ba­ nyak warga kami yang rumahnya juga jadi satu dengan kandang ternaknya. Bagaimana mereka mau hidup sehat,” jelas Tasdi. Terkait program Germas, Pemda Purbalingga memiliki program re­ vi­ ta­siasai rumah RTLH yang tahun ini di­tar­getkan sebanyak 27 ribu rumah ti­ dak layak huni. Tahun ini, APBD menga­lokasikan dana Rp 21, 5 Milyar untuk 2.150 RTLH. Langkah Pemda Purbalingga disa­ mbut baik Lilik P Hartadi. Untuk men­ dukung Germas, Kepala Sub Di­ rek­ to­rat Perencanaan Teknis dan Stan­ dar­disasi Direktorat Ru­mah Swadaya Di­t­jen Penyediaan Perumahan itu me­ nyatakan akan mengalokasikan Pro­ gram Bantuan Stimulan Rumah Swa­ daya (BSPS) sebanyak 260 unit rumah. “Tahun depan kami akan alokasikan pro­gram BSPS atau bedah rumah di Ka­bupaten Purbalingga sebanyak 260 unit rumah dengan anggaran per unit ru­mah Rp 15 juta,” katanya. [M] Ristyan Mega Putra

[ BERANDA ]

MARI KITORANG TANAM POHON

MAISONA/ZUNILAM FIFALIANA SRIKANDI

Kementerian PUPR dukung Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air (GN-KPA). Selain untuk antisipasi perubahan iklim, penanaman pohon juga untuk keseimbangan hidrologi DAS

“M

ari kitorang tanam po­ hon untuk hi­ dup yang lebih ba­ ik bagi anak cu­­ cu ki­ ta.” Ajakan teramat penting itu di­sampaikan Habel Yaofifi, per­ wa­ kil­ an suku Yahoda, Papua, Rabu (30/12/2016). Selain menanam, Habel me­nambahkan, adalah penting untuk melakukan perawatan agar apa yang telah dilakukan tidak sia-sia. Habel berbicara dalam rangka me­ nyam­ but penanaman pohon ke­ la­ pa yang dilakukan Kementerian Pe­ ker­ jaan Umum dan Perumahan Rak­yat (PUPR). Kegiatan dalam rang­ ka Gerakan Nasional Kemitraan Pen­ ye­la­mat­an Air (GN-KPA) yang secara se­ren­tak dilakukan di 34 provinsi. “Ini

Sekretaris Penyediaan Perumahan menghadiri acara Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air (GNKPA) di Provinsi Papua

ada­lah aksi konkrit dan upaya nyata untuk memulihkan kondisi daerah alir­ an sungai (DAS),” jelas Lukman Ha­kim, Sekretaris Direktorat Jenderal Pen­yediaan Perumahan Kementerian PUPR. Gerakan menanam pohon, de­mi­ kian Lukman Hakim mengingatkan, agar tidak sekedar dinilai sebagai obyek fi­sik semata. Selain meningkatkan in­ fra­struk­tur hijau, penanaman pohon akan meningkatkan luasan dan kua­li­

tas ruang terbuka hijau sebagai fungsi esen­sial ekologis dan ruang kehidupan ki­ta yang lebih berkualitas. Menurut Lukman, lingkungan yang hijau dan tertata dengan baik ju­ ga menjadi tempat wisata dan pengem­ bang­ an sosial ekonomi masyarakat yang ramah lingkungan dan ber­ ke­ lan­ jutan. “Kegiatan penanaman po­ hon juga dapat dijadikan sebagai mo­ men­tum strategis dalam upaya untuk mengan­ tisipasi dampak perubahan iklim global, degradasi dan deforestasi hu­tan dan lahan, serta sebagai bagian da­ ri upaya konservasi sumber daya air,” katanya. GN-KPA sendiri merupakan salah sa­tu program yang dicanangkan Pre­si­ den Republik Indonesia pada tanggal 28 April 2015 lalu. GN-KPA bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan siklus hidrologi pada DAS sehingga keandalan sumber-sumber air baik berkualitas, kuantitas, kontinuitas air­ nya dapat dicapai melalui program pe­ me­ rintah pusat dan pemerintah dae­rah serta peran serta masyarakat. Se­lain itu juga untuk mengembalikan ke­ sei­ mbangan siklus hidrologi pada daerah aliran sungai (DAS), sehingga keandalan sumber-sumber air baik kuantitas maupun kualitasnya dapat memadai. Dalam kegiatan ini setidaknya ada enam elemen dari GN-KPA antara lain penataan ruang, pembangunan fi­sik, pertanahan dan kependudukan,  rehabilitasi hutan dan lahan serta kon­ ser­vasi SDA, pengendalian daya ru­sak air, pengelolaan kualitas air, peng­ hematan penggunaan air dan penge­ lolaan permintaan air, dan pen­ da­ yagunaan SDA secara adil, efisien dan berkelanjutan. Hutan di wilayah Papua, kata Ha­ bel, sudah banyak yang hancur. Ka­re­ na­nya, kegiatan yang dilakukan PUPR sa­ngat dibutuhkan. Harapannya, hu­ tan kembali hijau. “Nantinya anak cu­cu kita bisa menikmati warisan kita ini,” katanya.[M] Nilam dan Ristyan Mega Putra MAISONA

Edisi 02 TH I [2016]

33

[ BIROKRASI ]

MAISONA/RISTYAN MEGA PUTRA

MENJADIKAN SDM HANDAL DAN PROFESIONAL

K

unci pokok manajemen Sum­­ber Daya Manusia (SDM), sebagaimana kon­­­sep Pe­ter F. Drucker, ada­­lah how to find or get the best per­son, and how to maintain it. ba­­gai­ma­na kita mendapatkan orang yang te­­pat untuk pekerjaan yang ter­­se­­ dia da­lam organisasi dan ba­gai­ma­­na me­­­me­­­li­­­ha­­­ra dan mem­per­ta­han­kan­ nya. Tu­g­­as maha penting ini ada di pun­­­­dak ba­­gi­an kepegawaian dan orga­ ni­­­­sa­si ta­ta lak­sa­na yang mengelola SDM. Me­­re­ka ber­tang­gung­jawab mu­­­ lai da­­ri me­rek­rut, mengem­bang­kan, me­nge­­lo­­la, membina ser­ta me­nge­­va­ lua­si ke­se­lu­ruhan sum­ber­da­ya ma­nu­ sia yang diperlukan organisasi dalam pen­capaian tujuannya. Kesuksesan dari manajemen SDM ini sangat memegang peranan kunci. Ma­ka dapat dikatakan sangat vital bagi ter­ wujudnya tujuan organisasi yang pro­­duktif, efektif dan efisien.

34

MAISONA

Edisi 02 TH 1 [2016]

Penandatangan Pakta Integritas oleh para pejabat di lingkungan Ditjen Penyediaan Perumahan.

Mengacu pada hal tersebut di atas, Di­rektorat Jenderal Penyediaan Pe­ru­ mah­an, menerapkan tiga langkah da­ lam menciptakan sumber daya ma­nu­ sia yang handal dan profesional. Tiga lang­­ kah dimaksud adalah: fasilitasi ases­­men, peningkatan kapasitas me­la­ lui pe­la­tih­an, dan pakta integritas.

Fasilitasi Asesmen Assessment merupakan alat untuk me­ ngu­ kur potensi manusia dengan cara mem­prediksi perilakunya di ma­ sa de­pan. Caranya adalah melalui pe­ ng­gu­na­an simulasi perilaku yang me­ ngu­ kur kemampuan assessee da­ lam me­na­nga­ni tanggung jawab yang akan di­be­ri­kan kepadanya. Dasar yang digunakan adalah UU

No­­mor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Dalam pasal 3 ter­ kait Reformasi Birokrasi, didasarkan pa­­da kualifikasi, kompetensi, dan pe­ ni­­lai­an kinerja sesuai kebutuhan Ins­ tan­si Pemerintah. Lalu di pasal 69, di­ ny­atakan bahwapengembangan karier PNS dilakukan berdasarkan 3 aspek; Kua­lifikasi, Kompetensi, Penilaian ki­ nerja. Selanjutnya, guna mewujudkan pro­­­fe­sio­nalisme PNS diperlukan stan­ dar kompetensi jabatan, yang ter­di­ri dari Standar Kompetensi Teknis dan Stan­dar Kompetensi Manajerial. Asesmen juga bertujuan meng­ukur potensi pegawai dalam rangka me­­me­ nu­hi kebutuhan SDM yang di­ingin­kan sesuai kebutuhan Organisasi. Da­lam rangka itu, Direktorat Jen­de­­ral Pen­ye­ diaan Perumahan telah mengi­rimkan pe­ga­wai ke Badan Pe­ngem­bangan Sum­ber Daya Manusia (BPSDM) PUPR selama periode Januari 2016 sampai dengan Nopember 2016 meliputi:

Peningkatan Kapasitas Melalui Pelatihan Pelatihan dan pengembangan (trai­­­ning and development) adalah jan­­­tung dari upaya berkelanjutan un­ tuk me­ning­katkan kompetensi pe­ga­ wai dan ki­nerja organisasi. Pe­la­tih­an mem­­beri para pembelajar pe­ng­e­ta­hu­ an dan keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan mereka saat ini. Dis­isi lain pengembangan melibatkan pem­ be­­la­jaran yang melampaui pekerjaan saat ini dan memiliki fokus lebih jang­ ka panjang. Pengembangan mempersiapkan pa­­­ra pe­­ga­wai untuk tetap sejalan de­ ngan pe­­ru­­bah­an dan pertumbuhan or­­­ga­­­­ni­­sa­si. Aktivitas-aktivitas pe­la­tih­ an dan pe­­ngem­­bangan memiliki po­ ten­­si untuk me­­n­ye­la­ras­kan para pe­ga­ wai dengan strategi-strategi. Be­ berapa manfaat strategis dari pe­ latihan dan pengembangan men­ ca­kup kepuasan pegawai, me­ning­kat­ kan­nya semangat tingkat retensi yang

[ BIROKRASI ]

NO

JENIS ASESMEN

JUMLAH PESERTA

1. Asesmen untuk menjabat kepala Satker /PPK

141 Orang

2. Asesmen untuk mengikuti Diklat Pim III

11 Orang

3. Asesmen untuk mengikuti Diklat Pim IV

9 Orang

4. Asesmen untuk menjabat Eselon III

21 Orang

5. Asesmen untuk menjabat Eselon IV

65 Orang

6. Asesmen pemetaan peserta manajemen talenta

20 Orang

7. Asesmen penilaian kompetensi PNS Angkatan Tahun 2015-2010

10 Orang

8. Asesmen usulan pindah tugas dari Daerah ke Ditjen Penyediaan Perumahan

9 Orang

MAISONA/RICKY DEFRIMON

le­bih tinggi, turnover yang lebih ren­ dah, hasil pekerjaan yang lebih baik, dan kenyataan bahwa para pegawai yang puas akan menghasilkan kerja yang baik. Reformasi terhadap kualitas pegawai (SDM) merupakan bagian da­ ri reformasi pemerintahan dalam rang­ ka mengarah pada pencapaian good govermance. Upaya yang dapat di­la­ku­kan melalui sistem manajemen ki­nerja, tidak hanya pada staf akan te­ ta­pi menyeluruh dari pegawai ja­jaran kepemimpinan sampai dengan pe­ga­ wai pada tingkat operasional. Dalam mewujudkan SDM handal, Di­­ rektorat Jenderal Penyediaan Pe­ ru­­mah­an telah mengirimkan 349 pe­ ga­­wai untuk mengikuti berbagai pen­ di­­di­kan dan pelatihan ke Badan Pe­ ngem­­bangan Sumber Daya Manusia (BPSDM). Sampai akhir November 2016, ada 30 diklat yang diikuti, antara lain Diklat penyelenggaran perumahan di Ja­yapura, Diklat Pemeliharaan dan Pe­ra­watan Rusunawa, dan lain-lain.

Pakta Integritas Tuntutan publik agar kinerja apa­ ra­tur pemerintah makin profesional, men­jadi tantangan tersendiri bagi PNS. Me­reka dituntut untuk meningkatkan kua­litas dan kapasitasnya sebagai ab­ di ne­ga­ra. Menjadi PNS juga di­tun­­tut sa­dar dan peduli terhadap lingkung­an di sekitarnya serta tanggap ter­ha­dap dinamika masyarakat, serta me­num­ buh­kembangkan keterbukaan dan ke­ ju­jur­an. Dalam rangka memperlancar pe­ lak­­­sa­naan tugas yang berkualitas, efek­­tif, efisien dan akuntabel dan ber­ in­te­gritas tinggi, PNS menandatangani do­­ku­men pakta integritas. Yakni, per­ nya­­taan atau janji kepada diri sendiri ten­­tang komitmen melaksanakan se­ luruh tugas, fungsi, tanggung jawab, we­­wenang dan peran sesuai dengan pe­­ra­turan perundang-undangan dan ke­­sang­gupan untuk tidak melakukan ko­rupsi, kolusi, dan nepotisme. Pakta integritas telah ditetapkan

me­­­la­­lui Peraturan Menteri Pen­da­ya­ gu­­­na­an Aparatur Negara dan Re­for­ ma­si No­mor 499 Tahun 2011 tentang Pe­­­do­­man umum Pakta Integritas di Ling­­kungan Kementerian/Lem­ba­ga a­tau Pe­me­rintah Daerah. Tu­ju­an Pak­­ ta In­ te­ gri­ tas adalah untuk mem­per­­ kuat ko­mit­men ber­sama dalam pen­ ce­gah­an dan pem­be­ran­tas­an korupsi. Isi Pakta Integritas; 1. Berjanji untuk berperan aktif dalam pemberantasan dan pencegahan korupsi; 2. Melaksanakan tugas dengan batasan-batasan kewenangannya; 3. Bersikap jujur, transparan dan obyektif; 4. Memberikan contoh yang baik kepada sesama pekerja.

Karyawan Direktorat Jenderal Penyediaan Pe­ru­mahan, di­tun­­tut sa­dar dan peduli terhadap lingkung­an di sekitarnya serta tanggap ter­ha­dap dinamika masyarakat, serta me­num­buh­ kembangkan keterbukaan dan ke­ju­jur­an.

Berdasarkan langkah-langkah ter­ sebut; mulai penjaringan, pemetaan, pengembangan dan pelatihan serta me­ miliki komitmen bersama, maka akan didapatkan sumber daya ma­nu­ sia yang handal dan profesional. [M]

Penulis: Mokh Subkhan, SE, MT Kasubag Pengembangan Pegawai Ditjen Penyediaan Perumahan

MAISONA

Edisi 02 TH I [2016]

35

[ TAMU ]

hony Fajar Sofyan Subrata Direktur Rumah Swadaya

MEMBANTU MASYARAKAT MEMILIKI RUMAH LAYAK HUNI

BEBAN mengurangi atau bahkan menghilangkan sama sekali RTLH, bukan semata-mata target pemerintah yang dalam hal ini menjadi tanggungjawab Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan PUPR, tapi juga amanat Deklarasi Quito. Yakni, deklarasi dari Konferensi Habitat III

36

MAISONA

Edisi 02 TH 1 [2016]

Quito, Ekuador, Oktober 2016 lalu. Peserta konferensi sepakat (termasuk Indonesia), untuk melakukan perbaikan perumahan dari sisi lingkungan, kebersihan, dan sanitasi, serta rumahrumah layak huni, agar kawasan perumahan tersebut bias berkembang menjadi kota berkelanjutan.

Selaku Direktur Rumah Swadaya, Jhoni adalah tokoh yang ada di garda depan. “Tugas kerja kami yaitu memperbaiki rumah sampai membangun rumah baru agar kondisinya layak huni, yang otomatis akan mendorong suatu kota, daerah atau kawasan menjadi tidak kumuh.

MAISONA/RISTYAN MEGA PUTRA

Pekerjaan rumah (PR) itu cukup berat. Yakni, menurunkan 2,51 juta unit menjadi 1,9 juta unit rumah tak layak huni (RTLH). “Ya. Dalam RPJMN 2015-2019, kami harus mengurangi RTLH sebanyak 610 ribu unit hingga 2019 nanti,” kata Jhony Fajar Sofyan Subrata Direktur Rumah Swadaya Direktorat Jenderal (Ditjen) Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)

MAISONA/RISTYAN MEGA PUTRA

Kota berkelanjutan adalah kota yang direncanakan dengan mempertimbangkan dampak lingkungan yang didukung warga kota yang memiliki kepedulian dan tanggung-jawab dalam penghematan sumber daya pangan, air, dan energy.

MAISONA

Edisi 02 TH I [2016]

37

[ TAMU ]

MAISONA/RISTYAN MEGA PUTRA

Kota berkelanjutan adalah kota yang direncanakan dengan mempertimbangkan dampak lingkungan yang didukung warga kota yang memiliki kepedulian dan tanggung-jawab dalam penghematan sumber daya pangan, air, dan energi; mengupayakan pemanfaatan sumber daya alam terbarukan; dan mengurangi pencemaran terhadap lingkungan.

Direktur Rumah Swadaya Raden Jhony Fajar Sofyan Subrata

Sementara prasarana sanitasi dan lainnya dibenahi Kimpraswil,” tutur Jhony. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2015, jumlah rumah tak layak huni (RTLH) adalah sekitar 2,51juta unit dengan rincian 2,18 juta rawan layak huni dan 0,33 juta benarbenar tak layak huni. Nah bagaimana Jhony menjalankan amanah tersebut, berikut penuturannya kepada Tim Redaksi MAISONA; Yang dimaksud kota berkelanjutan itu seperti apa? Keberlanjutan (sustainability), secara umum berarti kemampuan untuk menjaga dan mempertahankan keseimbangan proses atau kondisi suatu sistem, yang terkait dengan sistem hayati dan binaan. Dalam konteks ekologi, keberlanjutan dipahami sebagai kemampuan ekosistem menjaga dan mempertahankan proses, fungsi,

38

MAISONA

Edisi 02 TH 1 [2016]

produktivitas, dan keanekaragaman ekologis pada masa mendatang. Terkait dengan definisi keberlanjutan tersebut, kota berkelanjutan dapat dirumuskan sebagai tempat diwujudkannya saling kebergantungan antara pembangunan ekonomi, pembangunan sosial,

Kekumuhan itu sendiri, adalah ketidaksehatan dari suatu lingkungan pemukiman.

dan pelestarian dan kelestarian lingkungan. Kualitas kehidupan yang baik, keberadaan ruang terbuka hijau, berkurangnya sampah, pencapaian yang mudah, tingkat kejahatan yang rendah, rasa kebersamaan komunitas, kualitas udara dan air yang bersih, dan keberagaman lingkungan, adalah beberapa dari keuntungan yang dapat dipetik.

Terkait perumahannya sendiri? Jelas, kondisi lingkungan di suatu daerah dengan segala fasilitas, sarana dan prasarana diantaranya untuk mendukung pemukiman dari warganya yang butuh sanitasi, udara yang bersih, dan masing-masing rumahnya layak huni. Umumnya rumah-rumah tak layak huni tersebut, mencerminkan suatu keadaan kumuh. Kekumuhan itu sendiri, adalah ketidaksehatan dari suatu lingkungan pemukiman. Nah, tugas kami adalah membantu masyarakat memperbaiki hingga membangun rumah baru bila rumah tak layak huni itu rusak berat. Bantuan yang diberikan seperti apa? Bantuannya, tidak secara langsung. Tapi berupa Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Tujuannya untuk mendorong masyarakat berpartisipasi meningkatkan kualitas rumahnya. Rumah swadaya atau rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat, diakui menjadi solusi penanganan RTLH di wilayah-wilayah Indonesia. Skemanya, dari pemerintah pusat diberikan ke pemerintah kabupaten atau provinsi untuk disalurkan ke masyarakat yang membutuhkan. Yakni, masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Kriterianya seperti apa? BSPS memiliki tiga kriteria bantuan obyek, yakni peningkatan kualitas (PK), pembangunan baru (PB), dan

MAISONA/RICKY DEFRIMON

MAISONA/RISTYAN MEGA PUTRA

pembangunan prasarana dan sarana umum (PSU). Untuk PK, RTLH menjadi sasaran program BSPS dan yang bias mendapatkan bantuan ini adalah RTLH dengan kondisi tak memenuhi persyaratan seperti keselamatan bangunan, kecukupan minimal luas bangunan, dan atau kesehatan penghuni. Setidaknya, ada Sembilan kriteria ketidak layakan sebuah rumah. Adapun kriteria-kriteria tersebut adalah luas lantai per kapitanya kurang dari 7,2 meter persegi, dan jenis atap rumah terbuat dari daun atau lainnya. Kemudian jenis dinding rumah terbuat dari bambu, lantainya tanah, tak memiliki akses ke sanitasi layak, sumber penerangan bukan listrik, dan tak ada akses ke air minum layak. Untuk rumah dikatakan layak huni memenuhi kurang dari tiga kriteria, sedangkan rumah rawan layak huni memenuhi tiga sampai empat kriteria dan rumah yang benar-benar tak layak huni memiliki lima sampai tujuh criteria tersebut.

benar-benar sudah dalam keadaan tak layak huni dengan diikuti kondisinya yang nyaris hancur. Pembangunan rumah baru pun dilakukan di atas kavling tanah matang.

Direktur Rumah Swadaya meninjau lokasi Program BSPS di sela-sela kegiatan Gerakan Masyarakayt Hidup Sehat (Germas) di Jambi beberapa waktu lalu

Apa saja syarat untuk mendapat BSPS dan pelaksanaannya seperti apa? Penerima BSPS harus memenuhi syarat dan ketentuan di antaranya: WNI; Memiliki atau menguasai tanah namun belum memiliki rumah; Memiliki atau menempati rumah satusatunya dengan kondisi tidak layak huni; Belum pernah memperoleh bantuan rumah dari pemerintah; Berpenghasilan sebanyak-banyaknya 30% di atas upah minimum provinsi setempat; Diutamakan yang telah memiliki keswadayaan dan berencana membangun atau meningkatkan kualitas rumahnya; Bersediabertanggungjawabdalam pemanfaatan BSPS; Bersedia membentuk kelompok dan bersedia mengikuti ketentuan BSPS.

suatu tim yang dibentuk dinas kota/kabupaten bersangkutan. Tim itu, termasuk didalamnya tokoh masyarakat. Setelah itu dirembuk, kalau sudah disetujui lalu ditunjuk took bahan bangunan di sekitar lokasi di daerah bersangkutan. Nah, bentuk perbaikan rumahnya seperti apa, itu dikoordinasikan dengan keperluan material pada took bangunan. Kalau sudah setuju, maka dana BSPS itu langsung disalurkan lewat took bahan bangunan tersebut. Itu agar mudah ngontrolnya dan tidak banyak campur tangan terhadap dana tersebut.

Bagaimana jika BSPS itu untuk pembangunan baru (PB)? Untuk PB, dilakukan apabila rumah

Selain itu prosedurnya seperti apa? Syarat-syarat yang diajukan masyarakat itu kemudian diverifikasi

Sepanjang tahun 2016 sudah berapa banyak rumah yang dapat BSPS? Tahun 2016 ini, BSPS tersalur untuk membangun dan memperbaiki rumah 97.505 unit, dengan nilai total Rp 1,3 trilyun. Untuk 2017, kami anggarkan Rp1,9 triliyun, untuk target total pembangunan 110 ribu unit rumah. [M] TIM MAISONA

MAISONA

Edisi 02 TH I [2016]

39

[ KABAR SNVT ]

Dua Tower Korban Banjir Garut

FOTO: BIRO KOMUNIKASI PUBLIK

Presiden Joko Widodo menginstruksikan pembangunan rusun untuk korban banjir. Kementerian PUPR menganggarkan dana Rp 25 miliar/rusun di Garut tahun 2017.

S

uganda (57 tahun) ter­mangu. Mes­ki inggal di tem­pat layak hu­ni, rumah su­sun sewa (ru­ su­­na­­wa) milik Kementerian Pe­­­ker­­­ja­­an Umum dan Perumahan Rak­­­yat (PUPR), warga warga Desa La­­­ pa­ng Pa­ris ini merasa tidak je­nak. Su­ gan­­ da masih memikirkan anak dan iste­rinya yang belum di­te­mu­kan. To­ tal lima orang anggota ke­ luar­ ga­ nya me­ninggal saat bencana banjir he­bat yang melanda Kabupaten Ga­rut akhir Se­p­tember 2016 lalu. Suganda tidak sendiri tinggal di ru­su­na­wa di Kecamatan Ci­la­wu, Ga­ rut itu. Bersamanya 834 ji­ wa, se­ sa­ ma korban bencana. “Se­ suai pe­ rin­ tah Menteri (Basuki Ha­di­mul­jo­no –Red), mereka boleh tinggal sam­ pai waktu tidak terbatas,” kata Pri­yo

40

MAISONA

Edisi 02 TH 1 [2016]

Presiden Joko Widodo didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono meninjau langsung di lokasi banjir Garut.

Susilo. Kepala Satuan Kerja Non Ver­ ti­kal Tertentu Penyediaan Pe­ru­mah­­ an Jabar, ini mendapat mandat untuk membe­ ri­ kan rekomendasi dan izin agar  ru­sun  itu bermanfaat dan me­ nam­pung pengungsi yang ter­dampak ban­jir bandang. Priyo mengatakan, tidak ada batas wak­ tu untuk para pengungsi untuk ting­­gal di  rusun  tersebut. “Mereka di sa­ na sampai me­ reka dapat tempat ber­lin­dung kem­bali. Ya kasihan kalau be­­lum dapat solusi,” kata Priyo.

Relokasi Korban Banjir Rusun sepertinya menjadi an­ da­

lan untuk tempat tinggal bagi warga ra­­ wan bencana. Setelah mendengar lang­sung dari warga dan Pemda se­ tem­­pat, Presiden Joko Widodo pun se­ pakat untuk merelokasi warga kor­ban banjir ke rusun. Karenanya, Pre­si­den menginstruksikan untuk me­la­kukan pembangunan rumah su­sun (rusun) bagi korban bencana di Kabupaten Garut. “Kalau mas­ya­ra­kat setuju maka saya pu­tus­kan dan instruksikan segera di­ba­ngun secepat-cepatnya dua tower dan nantinya untuk ditempati mas­ya­ ra­kat dan begitu pula yang di Su­me­ dang,” katanya. Instruksi Presiden segera di­res­pon Ke­ menterian Pekerjaan Umum dan Pe­ru­mahan Rakyat (PUPR). Men­­teri PUPR Basuki Hadimuljono, se­­ge­­ra me­­lakukan koordinasi de­ngan  pe­me­ rin­­tah daerah, guna me­ne­n­tukan lo­ka­ si pem­bangunan 2 to­wer rusun untuk 168 ke­pala ke­luar­ga. Kementerian PUPR tengah menge­ va­luasi lima daerah alternatif tem­pat pem­bangunan hunian re­lo­kasi korban ben­cana banjir ban­dang. Sebagaimana di­usulkan Pem­da  Garut, lokasi ter­se­ but adalah: 1. lapangan sepakbola di Blok Mar­ga­wati, Kelurahan Mar­ga­ wa­­ti, Ke­ca­matan Garut Kota; 2. bekas gu­­­ dang aspal yang dipakai usaha pem­­­buat­an briket batubara di Blok Ci­­mu­­­rah, Desa Cimurah, Kecamatan Ka­­­rang­­pa­wit­an; 3. Sawah di Blok Ko­ pi Lom­bong, Kelurahan Su­ka­ga­­­lih, Ke­ ca­mat­an Taragong Ki­dul; 4. La­pangan s­e­pak bola dan ta­nah darat di Blok Sa­ yangkaak, Ke­lu­rah­an Su­ka­neg­la, Ke­ca­ mat­an Ga­rut Kota; 5. La­pa­ngan se­pak­ bo­la dan pemakaman di Blok Cileutik, Ke­­lu­rah­an Sukagalih, Ke­ca­matan Ga­ rut Ko­ta. Me­nurut Menteri Basuki, ke­bu­tu­ h­an dana untuk satu Rusun se­be­sar Rp 25 miliar dengan meng­ gu­ na­ kan ang­­­ga­r­an tahun 2017. Pem­bangunan ru­­sun membutuhkan wak­tu 6 bulan. “Ru­­sun tersebut akan di­leng­kapi lis­ trik dan air sebagai fa­si­litas dasar.,” ka­ tanya. [M] Suharlin dan TIM MAISONA

[ KABAR SNVT ]

105 Rumah Khusus di Kendari Agar tak merusak lingkungan pantai, para nelayan di Kendari di relokasi ke rumah khusus yang dibangun Direktorat Jenderal (Ditjen) Penyediaan Perumahan. Semula tinggal di Taman Hutan Rakyat Nipa-nipa.

FOTO: MAISONA/RISTYAN MEGA PUTRA

M

engentaskan ke­ru­sa­­k­an ling­­­­­­­­­­­­­­kung­an tan­pa ma­­­­­­­sa­­­­­­ lah. Be­­gi­­tu­lah yang di­­­­ja­­­­ lan­­­­­kan Pe­­­­­me­­rin­­­­­­­­­tah Ko­­­­­­ta (Pem­­kot) Ken­­da­­ri, Su­la­we­­­­si Te­ng­g­ara, da­lam menghadapi mas­­­­­­yarakat yang ber­tem­pat tinggal di ka­­­­­wa­san Hu­tan Rak­yat Nipa-nipa. Ca­ra­nya? Langkah jitu yang dijalankan Pem­­­­ kot Kendari adalah dengan me­re­­­lo­ka­si warga ke rumah khusus (Ru­sus). Se­ banyak 105 unit rusus yang di­ba­ngun Di­rektorat Jenderal (Ditjen) Pe­nye­­­­dia­ an Perumahan Ke­menterian Pe­­ker­ ja­an Umum dan Pe­rumahan Rak­­­yat (PUPR) di tahun 2016, menjadi tem­­­pat pe­nam­pung­an me­reka. De­ngan tem­ pat ting­gal yang layak dan me­­­ne­tap, war­ga pun eng­gan balik dan me­­­rusak hu­tan.

Se­lain untuk warga eks Taman Hu­­ tan Rakyat Nipa-nipa, rusus ju­ga di­se­ dia­kan untuk nelayan dan mas­yarakat ber­penghasilan rendah (MBR). Rusus ini ada­­lah bagian dari Pro­gram Satu

Dengan tempat tinggal yang layak dan menetap, warga pun enggan balik dan merusak hutan.

Ju­­ta Ru­mah. Rusus itu di­ba­ngun di atas lahan seluas 4,5 hek­tar. Lokasi lahan itu, terletak di Ke­lu­ rah­­­an Purirano Kecamatan Ken­da­ri Ko­­ta Kendari. Adapun spesifikasi lu­as ta­­­nah masing-masing unitnya, ada­­lah ukur­­an 8 x 15 meter dan luas ba­ngun­ an 5,5 x 7,5 meter. “Ka­mi tar­getkan bu­­­lan November 2016 Rusus ini bisa di­­se­­le­­sai­­kan,” jelas Hujarat, Kepala Sa­­­­tuan kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Penyediaan Pe­ru­mah­an Dinas PU Provinsi Sulawesi Tenggara. Anggaran pembangunan Rusus ini se­be­sar Rp 150 juta/unit. Fasilitas yang di­se­diakan pemerintah melalui Ditjen Penyediaan Perumahan itu, sa­ ngat leng­­kap mulai dari prasarana, sa­ra­na dan utilitas seperti jalan, sa­luran lis­ trik, air dan sanitasinya su­dah ada. Ja­ di, masyarakat tinggal ma­suk saja ka­ re­na fasilitasnya sudah leng­kap. Untuk mengelola Rusus ini, SNVT Pe­ny­ ediaan Perumahan Dinas PU Pro­ vinsi Sulawesi Tenggara, be­kerjasama dengan Pemkot Kendari. Me­reka akan me­ netapkan siapa saja masyarakat yang berhak tinggal di Rusus. Mereka yang terpilih, tidak di­­pu­ngut biaya se­­ peser pun jika ingin tinggal di sini. “Ha­ nya saja lis­trik­nya tetap bayar sen­diri. Kecuali mas­yarakat itu sudah mam­pu atau bi­sa memiliki rumah sendiri ma­ ka me­reka dipersilakan pindah,” jelas Hu­jarat. [M] Ristyan Mega Putra

Rusus di Kendari, relokasi penghuni hutan lindung.

MAISONA

Edisi 02 TH I [2016]

41

[ JELAJAH ]

Menjadi Saksi Keajaiban Dunia!

MAISONA/RICKY DEFRIMON

UNESCO menetapkan Komodo sebagai warisan dunia. Di kawasan TNK, Anda tidak hanya menemukan keindahan, tapi juga keunikan dan keajaiban alam.

42

MAISONA

Edisi 02 TH 1 [2016]

A

nda tengah berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT)? Terlebih jika di Flores, sebaiknya Anda menyempatkan diri mampir di satu tempat yang dinamakan Taman Nasional Komodo (TNK). Nah, kalaupun belum di NTT, Anda layak menempatkan wilayah ini di urutan atas sebagai tujuan wisata alam. Kenapa? TNK yang didalamnya ada Pulau Komodo, merupakan tujuan utama sejumlah wisatawan dunia. Khususnya Pulau Komodo, yang dinyatakan oleh UNESCO sebagai “ New Seven Wonders of Nature ”  pada tahun 1986. Berlibur di salah satu destinasi yang disebut sebagai keajaiban dunia ini tentu memberikan sensasi tersendiri. Ya, di TNK, Anda yang senang bertualang di alam, bisa menemukan sensasi akan keunikan dan keajaiban alam. Yang terkenal dan tidak akan bisa ditemukan di tempat lain di dunia, tentu saja binatang komodo. Pulau Komodo yang menempati bagian utama TNK, merupakan habitat asli komodo. Komodo dalam bahasa latin “Varanus komodeonensis” adalah spesies yang langka dan hampir punah. Komodo bisa hidup di padang rumput (savanna), pantai berpasir putih dan hutan hujan. Merupakan hewan reptil yang menyerupai kadal, namun bedanya ukuran yang sangat besar dan bisa mencapai panjang 3 meter dengan berat badan komodo

MAISONA

Edisi 02 TH I [2016]

43

FOTO: DOK. KOMPU PENYEDIAAN PERUMAHAN/DITO FERAKHIM

[ JELAJAH ]

Wisatawan cantik sedang mengamati komodo penghuni Taman Nasional.

67%  dari cakupan Taman Nasional Komodo merupakan wilayah perairan yang eksotis. Disinilah terdapat zona transisi Garis Wallacea.

44

MAISONA

Edisi 02 TH 1 [2016]

dewasa berkisar antara 100 hingga 200 kilogram. Komodo memiliki bentuk tubuh seperti hewan purba, berkuku tajam, bersisik, dan lidah bercabang dan masuk dalam kategori hewan predator. Di Pulau Komodo, hewan komodo hidup dan berkembang biak dengan baik. Di pulau ini terdapat sekitar 1.300 ekor Komodo. Ditambah dengan pulau lain, seperti Pulau Rinca dan dan Gili Motang, jumlah mereka keseluruhan mencapai sekitar 2.500 ekor. Ada pula sekitar 100 ekor komodo di Cagar Alam Wae Wuul di daratan Pulau Flores tapi tidak termasuk wilayah Taman Nasional Komodo. AKSES MUDAH Untuk mencapai Pulau Komodo, meski terbatas, namun terhitung mudah. Titik masuk utama adalah Pelabuhan Komodo. Lokasinya dapat

dicapai lewat penerbangan dari Bandara Ngurah Rai Bali. Sementara ini penerbangan hanya ada sekali dalam sehari (Lion, Sky airline, Merpati). Dari Pelabuhan Komodo, kita menggunakan kapal kayu. Tarif perjalanan bervariasi, tergantung jenis kapalnya (Boat cabin fan, cabin AC dan deck), tentu ukuran menjadi hal yang menentukan pula. Secara administratif, Pulau Komodo termasuk wilayah Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Pulau Komodo merupakan ujung paling barat Provinsi Nusa Tenggara Timur, berbatasan dengan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pulau Komodo berada di tengahtengah antara pulau Sumbawa dan pulau Flores. Tepatnya di sebelah timur pulau Sumbawa. Terpisah oleh Selat Sape. Pulau Komodo merupakan

[ JELAJAH ]

MAISONA/RICKY DEFRIMON

menikmati kekayaan laut Taman Nasional Komodo yang dikenal sebagai surga bawah laut dunia. Dan apabila beruntung anda akan menjumpai spesies ikan hiu, Ikan Pari dan lumba lumba yang akan menemani dengan tingkah yang lucu. Sungguh warisan alam yang tiada duanya. Sekitar 67%  dari cakupan Taman Nasional Komodo merupakan wilayah perairan yang eksotis. Disinilah ter­da­­ pat zona transisi Garis Wallacea. Taman Nasional Komodo merupakan salah satu dari warisan dunia yang terletak di Indonesia baik kekayaan alam, ragam flora, maupun faunanya. [M] Junaidi

Tarian tradisional disajikan menyambut tamu yang berkunjung ke Pulau Komodo.

pulau kecil yang menempati bagian utama Taman Nasional Komodo. Pulau Komodo masuk dalam provinsi Nusa Tenggara Timur ( NTT), kecamatan Komodo, kabupaten Manggarai barat. Pulau ini merupakan batas paling barat dari Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sekaligus berbatasan dengan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Taman Nasional Komodo bukan hanya di pulau Komodo, namun juga mencakup pulau lain seperti Rinca dan Padar. Selain itu juga masih banyak pulau – pulau  kecil lain yang masuk dalam Taman Nasional Komodo dengan luas Taman Nasional Komodo 2.321 km². Bagi wisatawan yang berkunjung ke pulau komodo akan ditemani oleh pawang komodo atau lebih dikenal dengan julukan “Jagawana” yang akan memandu dan memberikan informasi seputar destinasi wisata Pulau Komodo.

Spesies ini adalah hewan purba yang sangat dilindungi mengingat hewan ini merupakan aset penting bagi negara Indonesia, bahkan bagi dunia. ZONA TRANSISI GARIS WALLACEA Selain hamparan pada savanna dengan reptil raksasa komodo, TNK juga memiliki keunikan dan keajaiban lain, yang menjadi jaminan bagi wisatawan untuk berdecak kagum. Wisatawan akan dimanjakan lautan pasir putih yang dihiasi batu karang serta deburan ombak yang menyapu tepian pantai. Air laut nan biru se­makin menambah kemolekan bibir pan­tai yang seolah olah menarik wi­satawan untuk menyatu dengan alam. Tak cukup itu, Taman Nasional Komodo juga terkenal memiliki keindahan bawah laut yang menakjubkan. Wisatawan dapat

TIPS MENGUNJUNGI PULAU KOMODO 1. Wisatawan harus didampingi oleh “Jagawana” atau pawang yang ahli untuk menemani perjalanan anda di Taman Nasional Komodo. Selain aman, Anda juga akan mendapatkan informasi yang lebih jelas. 2. Pakailah sepatu booth . 3. Jangan memberi makanan dan mengusik ketenangan hewan purba komodo. 4. Siapkan tongkat bercabang. 5. Bawalah lotion anti nyamuk. 6. Bagi Wisatawan perempuan yang sedang menstruasi, harus melapor ke “Jagawana” atau pawang, karena penciuman hewan purba komodo sangat tajam terhadap bau darah sehingga keselamatan  anda lebih diperhatikan. 7. Dilarang merokok. 8. Sediakan kebutuhan pribadi dengan lengkap. [M] Junaidi

MAISONA

Edisi 02 TH I [2016]

45

[ INTERMEZZO ]

Dekor Ruang ala unian vertikal belakangan menjadi trend di kalangan professional muda. Mereka memilih tinggal apartemen, karena dekat dengan lokasi beraktivitas. Alasan itu pula yang dikemukakan penyanyi cantik pelantun lagu “Kali Kedua”, Raisa Andriana. Dara kelahiran 6 Juni1990 yang merilis debut single solo “Serba Salah” ini memilih hunian apartemen di Jakarta Selatan. Sejatinya Raisa bisa tinggal nyaman di rumah keluarga di Cinere. Namun, “Saat ini saya ingin rumah yang berlokasi di tengah kota, ” ungkap Raisa Bagi Raisa, antara tinggal di rumah atau apartemen memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Menurutnya, lokasi apartemen yang umumnya berada di tengah kota, enak untuk mobilitas karena dekat kemana-mana. Apartemen Raisa memiliki luas 94m2, terdiri dari satu kamar tidur, satu service area, satu kamar mandi, dan satu ruang utama yang “dibagi” menjadi 3 ruang, yaitu ruang santai, dapur, dan ruang makan. Selain pandai nyanyi, Raisa juga jago mendekor ruang. Agar apartemen terlihat luas, Raisa menyiasatinya dengan memilih furniture minimalis, warna cat yang terang, dan sejumlah pernak-pernik untuk menambah kesan artistik. Warna dinding dan lantai kayu membawa kesan hangat. Selain itu, ruang pun terlihat cantik dengan banyaknya pernak-pernik. Raisa mengakui bahwa dirinya memang hobi membeli pernak-pernik home décor. Namun agar tidak sempit dan sumpek, dara ayu memajangnya secara bergantian. Raisa juga menyukai hunian yang bersih

46

MAISONA

Edisi 02 TH 1 [2016]

dan terorganisir. Maka ia memiliki storagestorageter sendiri untuk menyimpan buku, perhiasan, alat make-up, dan lainnya. Bagi Raisa, yang terpenting adalah rajin membersihkan ruangan, karena ruang yang bersih akan membuat kita memiliki mood yang baik. [M]

SUMBER FOTO: BLOG RAISA

H

Raisa

[ INTERMEZZO ]

Satker SNVT Maluku Utara mendapat penghargaan satker terbaik. Kekompakan tim dijaga lewat komunikasi terus menerus.

“D

alam melaksanakan pekerjaankami selalu berusaha sesuai dengan rencana dan target capaian kinerja yang telah direncanakan, tertib administrasi dan pelaporan dalam menunjang pelaksanaan pelaporan e-monitoring dalam melaksanakan realisasi penyerapan anggaran.” Begitulah resep yang diterapkan Satuan Kerja (Satker) SNVT Penyediaan Perumahan Maluku Utara (Malut) . Hasilnya? Satker SNVT Malut sebagai kepanjangan tangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Malut, menyabet penghargaan sebagai “Satuan Kerja

Andi F Noya

Bekerja Dengan

Lentera di Hati

L

ewat tamu yang dia hadirkan dalam talk show Kick Andy Show di Metro TV, Andy Flores Noya telah menginspirasi banyak orang. Apa rahasianya? Membantu tanpa pamrih dan bekerja dengan lentera hati, tegas Andy. “Mungkin awalnya sulit, tapi hasilnya pasti akan lebih baik,” ujar Andy kepada MAISONA di selasela kegiatan Peresmian Pembukaan Perpustakaan Kementerian PUPR. Andy menuturkan, dirinya berasal dari keluarga broken home dan serba kekurangan. Tapi hal itu bukan

Sahdin Husen: Curhat di hari Jum’at

terbaik dalam penyerapan fisik dan keuangan tertinggi.” Penghargaan diserahkan langsung Direktur Jenderal Direktorat Jenderal

Penyediaan Perumahan (PnP), Syarif Burhanuddin, pada 30 September 2016 lalu. “Ini hasil tim. Tentu kami bersyukur. Reward yang diberikan ini merupakan kebanggaan serta menjadi motivasi atas profesionalisme dalam kinerja ke depan,” tegas Sahdin Husen, ketua Satker SNVT Malut Tahun 2016. Untuk mencapai kinerja terbaik, kata Sahdin Husen, setiap saat tim berupaya bergerak cepat, berintegritas, profesional , dan tidak memihak dalam melaksanakan tugas, serta selalu menjaga kode etik profesi dan standar pelayanan terutama di bidang perumahan. Untuk menjaga kekompakan tim? “Setiap hari Jumat pada minggu berjalan selalu dilakukan evaluasi terhadap kinerja masing-masing unit kerja, dan diselingi dengan penyampaian uneg-uneg (curhat),” kata Sahdin, seraya menyampaikan tekadnya untuk menyabet penghargaan serupa di tahun 2017. [M]

halangan untuk menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. “Jangan pernah lelah untuk bekerja, dan bekerjalah sesuai passion Anda. Jangan pula pikirkan apa kekurangan orang lain, tapi pikirkan apa yang bisa Anda lakukan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik,” kata suami Retno Palupi ini. Untuk menularkan semangatnya, ayah tiga anak yakni Mario, Marco dan Marlo itu, Andy menerbitkan biografi berjudul “Andy Noya Kisah Hidupku”. Melalui buku yang ditulis Robert Adhi KSP tersebut, Andy berbagi kisah hidup sejak masa kecil sampai saat ini. Andy berhaharap, buku tersebut mnginspirasi orang yang ingin bekerja dengan penuh semangat untuk membantu orang lain yang membutuhkan. Andy yang pernah bertugas meliput di lingkungan Kementerian PUPR ini mengaku, tidak pernah memiliki keinginan muluk ataupun mengejar jabatan. [M] Ristyan Mega Putra

MAISONA/RISTYAN MEGA PUTRA

Curhat Berbuah Penghargaan Terbaik

MAISONA

Edisi 02 TH I [2016]

47

[ OPINI ]

Mencari Karakter Kota Yang Hilang * Ristyan Mega Putra,

S.Sos, M.Si

S

ebuah kota tentunya ti­dak di­bangun dalam wak­tu sing­­­­kat. Se­lain itu, pem­­­ba­ ngu­n­­an ko­ta juga me­­­mer­­­ lu­­kan pe­ren­ca­na­­an yang ma­tang. Kota yang ada di Indonesia saat ini, tidak lepas dari jejak sejarah ser­ta tra­­disi dari nenek moyang ma­s­ya­ra­ kat. Hal itulah yang kemudian men­­­ ja­di ciri khas sebuah kota, yang pa­ da gilirannya secara tidak lang­sung me­m­­bentuk karakter sebuah kota. Setiap daerah yang kini menjadi ko­­ta besar di Indonesia, memiliki ke­ kha­s­an yang membedakan antara ko­ta yang satu dengan kota lainnya. Ka­­­rena itu, keterlibatan masyarakat da­­­lam membangun kota, adalah ke­­ nis­­­cayaan. Sebab, merekalah yang akan tinggal dan melakukan ak­ti­vi­ tas se­­­ha­ri-hari di kotanya. Sementara itu, keterlibatan pe­ me­­rin­tah dalam pembangunan ko­­ ta, ada­lah dalam sektor infra­struk­­tur mau­­pun perumahan rak­yat. P­e­me­ rin­­­­­tah men­dorong dan ber­ke­wa­ji­ ban men­­jamin mobilitas mas­ya­ra­ kat da­pat berjalan dengan baik dan me­­­mi­liki tempat tinggal yang layak hu­ni.

48

MAISONA

Edisi 02 TH 1 [2016]

Membangun kota se­ bisa mung­ kin ha­rus diarahkan agar me­mi­li­ki ka­ rak­ter. Sesuaikan dengan bu­­daya dan lingkungan yang su­ dah ada ter­­ lebih dulu di sana. Saat ko­ta di­­ba­ngun dengan biaya yang ma­­hal ten­tunya masyarakat juga ha­ rus diajak ikut bertanggung jawab atas p­e­­­­meliharaan dan menjaga ha­ sil pem­ bangunan tersebut. Jangan sam­­pai mas­­­­yarakat hanya menuntut hak atas fa­­­­si­­­li­tas yang ada di kota na­­ mun ketika ada ke­rusakan atas fa­si­litas yang ada ti­dak ada satu pun mas­­ya­ra­kat yang ikut ber­­tanggung ja­wab. Karakter kota kini hanya kita bi­sa jum­pai di beberapa kota saja. Ba­­­li salah

Saat­nya kita ber­go­tong ro­tong untuk tidak ha­nya mem­ba­ngun kota, tapi bersamasa­­ma ki­ta menjaga karakter kota satunya. Sebagai ko­ta yang bertumpu pada sektor pa­ri­wi­­sa­­ta, Bali berhasil menjaga ka­rak­ter ko­ta­nya dengan sua­ sa­na ser­ta ke­hi­dup­an mas­­yarakat yang me­nun­juk­kan ka­rak­ter Bali secara utuh. Tapi apa­­kah ko­ta-kota lainnya tidak bisa mem­­per­tahankan karakter ko­tanya? Tentunya pemerintah daerah (Pem­­ da) lah yang kini harus mampu me­­­ngu­­ sung karakter kotanya ma­­sing-masing. Ko­ta Padang dengan Ba­gon­­­jong, di Da­­­nau To­ba de­ngan Gor­ga­­nya, Daerah Is­­ti­­me­­wa Yog­yakarta dengan rumah

Jo­g­­­lo­­nya serta kota-ko­­ta lainnya se­­per­­ti di NTB, Papua de­ngan ho­ nai­­nya se­be­nar­nya juga te­­tap bisa di­­per­ta­han­­kan sehingga ka­­rak­ter ko­­­ta­­nya ti­dak hilang seiring dengan per­­kem­­­bang­an kotanya. Be­gitu pu­la de­ngan Ibu­ko­ta Jakarta yang men­ ja­­di tempat tujuan para kau­m urban men­­cari nafkah. Apakah bu­daya be­ ta­­­wi mudah kita lihat dalam kon­teks pem­­bangunan kota saat ini? Era otonomi daerah menjadi mo­ mentum bagi Pemda untuk me­nun­ juk­kan kualitas pem­ba­ngu­nan­nya. Apa­­kah kotanya akan tetap mem­ per­­­ta­han­­kan budaya serta kearifan lo­­­kal atau akan ikut dalam arus per­ kem­­ba­ng­an kota dan hanya bang­ ga dengan infrastruktur yang ada atau me­non­jolkan sentra bisnis ba­ru dengan mengedepankan pem­ ba­ ngu­­­­­nan ruko-ruko atau pusat per­be­ lan­­­jaan baru. Sejarah kota tidak akan hilang ji­ ka ada karakter kota yang masih ter­ ja­ga dengan baik. Jangan salahkan arus urbanisasi masyarakat dan per­­ kem­bangan teknologi dan pem­ba­­ ngu­na­ n infrastruktur jika hal itu da­ pat “meng­gusur” budaya dan kea­ri­ fan lokal ko­ta yang sudah ter­bentuk se­jak lama. Saat­nya kita ber­go­tong ro­tong untuk tidak ha­nya mem­ba­ ngun kota, tapi bersama-sa­­ma ki­ta menjaga karakter kota kita ma­­singmasing. [M] */ Bagian Hukum dan Komunikasi Publik Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

[ ALBUM ]

MENS SANA IN CORPORE SANO Sekjen PUPR Taufik Widjojono, Dirjen Penyediaan Perumahan Syarif Burhanuddin, Dirjen Pembiayaan Perumahan Maurin Sitorus melakukan pemukulan bola pertama pertandingan gate ball dalam rangka Hapernas 2016. [M] Junaidi

Syarif Burhanuddin menyerahkan Tropi Juara 2 kepada Team Gate Ball Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Sulawesi Barat. [M] Junaidi

Tim Penyediaan Perumahan menjadi Juara ke 3 dalam Turnamen Futsal antar Direktorat dilingkungan Kemen PUPR dalam rangka Hari Bakti yang ke 71. [M] Ricky Defrimon

Sesditjen Penyediaan Perumahan menyerahkan trofi pemain terbaik turnamen futsal dalam rangka Hari Bakti KemenPUPR ke 71. [M] Ricky Defrimon

MAISONA

Edisi 02 TH I [2016]

49

[ ALBUM ]

SEMANGAT KEMERDEKAAN DAN SOSIAL Menteri PUPR Basuki Hadimuljono ikut bersila bergabung dengan keluarga besar Kementerian PUPR menyaksikan hiburan, dalam rangka memperingati HUT RI ke 71 di depan Gedung Utama KemenPUPR. [M] Ricky Defrimon

Ibu-ibu Dharma Wanita tidak kalah heboh ikut memeriahkan acara HUT RI ke 71 di halaman depan Kementerian PUPR . [M] Ricky Defrimon

HarBak PUPR ke 71 melaksanakan kegiatan sosial dengan tema “ Ayo....Donor Darah” di lantai dasar Ruang Serba Guna Gedung Kementerian PUPR 23 November silam. [M] Ristyan Mega Putra

50

MAISONA

Edisi 02 TH 1 [2016]

[ ALBUM ]

Tim Ditjen Penyediaan Perumahan meraih juara III Lomba Tenis Meja Hari Bakti PU ke-71. [M] Dok Kementerian PUPR

Dirjen dan Sesditjen Penyediaan Perumahan berfoto setelah menyerahkan medali mendali kepada peserta funbike Bandung - Jakarta dalam rangka Hari Bakti PU ke 71. [M] Suharlin

Ketua DWP UP Ditjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Riana Syarif Burhanuddin (tengah bawah) berfoto bersama para pengurus DWP UP Ditjen Penyediaan Perumahan di Jakarta beberapa waktu lalu. [M] Ristyan Mega Putra

MAISONA

Edisi 02 TH I [2016]

51

[ TIPS ]

3. Hubungi bank-bank penyalur KPR bersubsidi pemerintah. Jika sudah yakin dengan pengembang perumahan bersubsidi yang Anda hubungi cobalah cek ke bank-bank penyalur KPR dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) terkait dengan rekam jejak pengembang bersubsidi tersebut.

MAISONA/RICKY DEFRIMON

4. Gunakan KPR FLPP untuk miliki rumah bersubsidi.

Pegawai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sedang menerangkan kepada konsumen tata cara mendapatkan rumah dalam salah satu acara pameran perumahan.

Cara Mudah Miliki Rumah Subsidi

B

agi Anda yang ingin membeli rumah, tentunya harus berpikir dua kali lipat jika ingin membeli rumah komersial yang harganya terus naik setiap tahun. Belum lagi jika Anda baru memulai karir bekerja dengan gaji yang pas-pasan. Kredit pemilikan rumah (KPR) dengan suku bunga komersial pasti berdampak pada angsuran yang terus meningkat. Untuk mengatasi berbagai perma­ salahan tersebut, kini Kementerian PUPR bekerjasama dengan para pengembang perumahan dan ka­ langan perbankan menawarkan salah satu alternatif pilihan rumah yakni rumah bersubsidi. Ya, rumah bersubsidi pemerintah kini terus

52

MAISONA

Edisi 02 TH 1 [2016]

di dorong pembangunannya agar seluruh masyarakat Indonesia dapat memiliki rumah layak huni dengan harga dan angsuran KPR yang terjangkau. Inilah beberapa tips bagi Anda yang ingin memiliki rumah bersubsidi dari pemerintah:

1. Tentukan dimana lokasi rumah subsidi yang ingin Anda miliki. Lokasi rumah subsidi sebisa mungkin dapat Anda sesuaikan dengan lokasi tempat bekerja. Setidaknya ada jalur transportasi yang memudahkan Anda untuk berpergian menuju dan kembali dari tempat bekerja. 2. Buat jadwal khusus untuk mencari rumah bersubsidi. Anda dapat mencari rumah subsidi pemerintah dengan menentukan waktu khusus di akhir pekan atau saat sedang libur bekerja. Jika Anda tertalu sibuk bekerja sesekali cobalah cari rumah bersubsidi melalui internet. Hubungilah beberapa pengembang rumah bersubsidi untuk melakukan perjanjian untuk survey ke lokasi rumah bersubsidi.

KPR FLPP adalah kredit pembiayaan pe­ milikan rumah kepada masyarakat be­r­ peng­hasilan rendah yang penge­lo­­la­an­ nya dilaksanakan oleh Pusat Pe­nge­lo­laan Dana Pembiayaan Pe­rumahan (PPDPP) Kementerian PUPR be­ker­ja­sama dengan perbankan baik bank nasional maupun Bank Pem­ba­ngunan Daerah (BPD). KPR FLPP ini memiliki suku bunga tetap 5 % ter­masuk asuransi, angsuran tetap dan ter­jangkau serta jangka waktu kredit sampai 20 tahun, Uang Muka Ringan dan Bebas Pajak Pertambahan Nilai (PPN). 5. Jangan malu bertanya tentang rumah bersubsidi. Sebelum Anda membayar uang muka dan menandatangani akad KPR pembelian rumah bersubsidi tanyakan sejelas-jelasnya mengenai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Anda dan pengembang rumah bersubsidi. Jangan sampai setelah akad kredit Anda malah terbebani dengan kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan.

6. Tempatilah rumah subsidi Anda. Rumah bersubsidi bukanlah rumah untuk investasi jangka pendek mau­ pun jangka panjang. Masih banyak orang yang bermimpi untuk memiliki rumah yang layak huni seperti Anda saat ini. Sebisa mungkin tempatilah rumah bersubsidi yang sudah dibeli dengan jerih payah Anda selama ini. Sebab sewaktu-waktu Kementerian PUPR akan melakukan monitoring dan evaluasi ke lokasi rumah bersubsidi, dan jika ditemukan hal-hal yang melanggar aturan bisa saja subsidi rumah Anda akan dicabut. [M] Ristyan Mega Putra