MAISONA Hapernas 2017

[ DAPUR REDAKSI ]

MAISONA

MEDIA INFORMASI & KOMUNIKASI DITJEN PENYEDIAAN PERUMAHAN

Hapernas 2017

Pelindung Syarif Burhanuddin Penanggungjawab/ Pemimpin Redaksi Lukman Hakim Penanggungjawab Bidang/ Dewan Redaksi Direktur Perencanaan Penyediaan Perumahan, Direktur Rumah Susun, Direktur Rumah Khusus, Direktur Rumah Swadaya, Direktur Rumah Umum dan Komersial. Redaktur Pelaksana Sumantri (Ketua) Suharlin (Wakil) Editor Ristyan Mega Putra Astri Depitasari Junaidi Desain Grafis Melisa Emeraldina Rini Nur Aini Fotografer Ricky Defrimon Administrasi dan Distribusi Zunilam Fifaliyana Srikandi

Diterbitkan oleh Ditjen Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Alamat Redaksi Gedung G, Lt.8 Ditjen Penyediaan Perumahan Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 11210

MEMASUKI BULAN AGUSTUS,

kesibukan jajaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), ki an bertambah. Selain menjalankan roda tugas rutin, aktifitas mereka bertambah de ngan agenda tahunan: merayakan Kemerde kaan 17 Agustus 1945. Agenda makin padat, lantaran ada acara spesial yang tidak boleh dilupakan. Yakni, peringatan Hari Perumahan Nasional (Haper nas) yang jatuh pada tanggal 25 Agustus. Menyambut hari istimewa bagi insan perumahan itu, Kementerian PUPR menugaskan Ditjen Penyediaan Perumahan sebagai pelaksana utama kegiat an. Kepanitiaan acara dikomando Dirjen Penyediaan Perumahan Syarif Bur hanuddin. Tahun 2017 ini, rangkaian peringan Hapernas diawali dengan pelaksanaan pameran perumahan pada tanggal 11 Agustus 2017. Pameran bertajuk Indo nesia Property Expo 2017 dibuka Presiden RI, Joko Widodo. Pameran ini bekerja sama dengan Bank BTN dan melibatkan semua unit organisasi di lingkungan Kementerian PUPR. Menyemarakkan Hapernas 2017, MAISONA pun tidak ketinggalan. MAISONA menghadirkan tulisan panjang tentang Hapernas. Selain menge nang Bapak Perumahan Bung Hatta, juga memuat para tokoh yang mewarnai pembangunan perumahan di Indonesia. Yang juga istimewa adalah, liputan khusus terkait Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Penyediaan Pe rumahan dari Aceh hingga Papua. Digagas dan dimotori Pemred MAISONA, Lukman Hakim, ide pener bitan ‘Edisi Khusus Hapernas 2017’ dengan liputan SNVT ternyata men dapat sambutan hangat . Jajaran SNVT di seluruh wilayah Nusantara antusias mengirim laporan dan bahan liputan. Hasilnya? Silahkan Bapak/ibu pembaca nikmati di edisi khusus kali ini! [M]

TIM KOMPU DITJEN PENYEDIAAN PERUMAHAN

Email: [email protected] www.Perumahan.pu.go.id

MAISONA

Edisi 04 TH II [20175

1

HAPERNAS 2017

[ DAFTAR ISI ]

HARI PERUMAHAN NASIONAL 2017

Tiap Tanggal 25 Agustus, Kementerian PUPR merayakan Hari Perumahan Nasional. Berawal dari semangat Bung Hatta membangun rumah rakyat yang layak kemanusiaan. Terjadi peningkatan kepemilikan rumah

06 06 RUANG UTAMA

14 FOKUS RUMAH WILAYAH TIMUR

16 HAPERNAS 2017 MOMENTUM MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA

HAPERNAS

2017: PERWUJUDAN SEMANGAT PEMBANGUNAN RUMAH RAKYAT

19 WWC PROF DR AHMAD SYAFII MAARIF PERGUNAKAN APBN TEPAT SASARAN

11 BUNG HATTA: TONGGAK KEBIJAKAN PERUMAHAN RAKYAT INDONESIA

70 JELAJAH

NAGARI TUO PARIANGAN

56 RUMAH ADAT

RUMAH KERUCUT HONAI

58 BINGKAI FOTO

GREEN OFFICE PUPR

74 INTERMEZZO

AIRIN RACHMI DIANY

73 RIANA DEWI NUGRAHANI

01 DAPUR REDAKSI 03 SERAMBI 04 JENDELA

LUKMAN HAKIM

20 KABAR SNVT 22 D.I. ACEH 23 SUMATERA UTAR 24 RIAU 25 KEPULAUAN RIAU 26 SUMATERA BARAT 27 JAMBI 28 SUMATERA SELATAN 29 LAMPUNG

2

MAISONA

Edisi 05 TH II [2017]

30 BENGKULU 31 KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 32 BANTEN 33 JAWA BARAT 34 JAWA TENGAH 35 D.I. YOGYAKARTA 36 JAWA TIMUR 37 BALI 38 KALIMANTAN UTARA 39 KALIMANTAN BARAT 40 KALIMANTAN TENGAH

41 KALIMANTAN TIMUR 42 KALIMANTAN SELATAN 43 NUSA TENGGARA BARAT 44 NUSA TENGGARA TIMUR 45 GORONTALO 46 SULAWESI UTARA 47 SULAWESI BARAT 48 SULAWESI TENGAH 49 SULAWESI SELATAN

50 SULAWESI TENGGARA 51 MALUKU 52 MALUKU UTARA 53 PAPUA 54 PAPUA BARAT

60 BERANDA 76 ALBUM 78 TIPS

MENATA RUANG DI RUSUN GAYA MINIMALIS

[ SERAMBI ]

Melongok Gairah Perumahan Nusantara RUMAH LAYAK HUNI Menuju Masyarakat Sejahtera. Rangkaian kata penuh makna ini menjadi tema utama Hari Perumahan Nasional (Hapernas ) 2017. Selain membawa harapan, tema yang diusung Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) itu juga mengandung makna bahwa ada pekerjaan rumah (PR) dalam masalah perumahan. Selain masalah backlog, juga masalah klasik yang dialami warga terkait dengan kualitas rumah yang tidak layak huni. Menyadari tantangan itu, sebagaimana disampaikan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Hapernas kali ini diharapkan menjadi momentum bagi seluruh masyarakat untuk menggalang kekuatan di bidang perumahan. Tanpa kerjasama dan dukungan semua pihak, mustahil PR besar (menyediakan rumah layak huni) itu bisa teratasi. “Rumah adalah kebutuhan dasar manusia yang tidak boleh diabaikan begitu saja,” ujar Basuki. Mengatasi backlog, Basuki menjelaskan, Pemerintah telah menyusun Program Satu Juta Rumah. Inilah program prioritas yang menjadi panduan untuk menyediakan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Yang pada intinya adalah juga program untuk mengurangi backlog atau defisit rumah yang hingga 2017 masih diangka 11,4 juta unit. “Kekurangan rumah masih sangat besar. Ini harus dikejar dengan kecepatan pembangunan,” kata Presiden Joko Widodo ( Jokowi) di Pameran Indonesia Properti Expo, Jakarta, Jumat, 11 Agustus 2017. Pemerintah, Jokowi mengklaim, sangat serius dalam upaya menekan backlog. Salah satu caranya adalah dengan

05

05

MAISONA

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

MAISONA

MAISONA


PUNGGUNYA

Lina

Tim Kompu Ditjen Penyedian Perumahan

@perumahan_pupr @perumahan_pupr

Volume 05 - Tahun II - Agustus 2017

Volume 05 - Tahun II - Agustus 2017

perumahan.pu.go.id



PerwujudaN SemaNgaT Pembangunan Rumah Rakyat

mengucurkan subsidi sebesar Rp 74 triliun untuk belanja perumahan selama 2015-2019. Selain itu ada juga Subsidi Selisih Bunga (SSB) sebesar tujuh persen. “Mestinya pergerakan properti akan kencang,” kata Jokowi. Tidak berhenti di subsidi, Pemerintah pusat juga memangkas berbagai aturan yang dianggap mempersulit gerak investor perumahan. Diantaranya dengan mengeluarkan Paket Kebijakan Ekonomi ke-13 yang menderegulasi terhadap aturan di sektor properti. Cukup? Berbagai upaya itu, subsidi dan deregulai aturan, tidak akan cukup manakala tidak mendapat dukungan para pemangku kepentingan. Diutuhkan kerjasama atau gotong royong semua pihak. Salah satu yang utama adalah peran pemerintah daerah (Pemda). Diharapkan Pemda berperan aktif dengan cara memangkas peraturan atau izin yang menyulitkan pengembang properti. “Ini klasik dan sering bikin jengkel pengembang. Ini (Perda menghambat) harus dihilangkan,” tutur Jokowi Hapernas sendiri diperingati setiap tanggal 25 Agustus. Inilah tanggal yang merupakan kesepakatan bersama para pemangku kepentingan yang telah dideklarasikan pada 10 Juli 2008. Ditetapkannya 25 Agustus sebagai Hari Perumahan Nasional didasari pada tanggal pelaksanaan Kongres Perumahan Rakyat di Bandung pada 25-30 Agustus 1950. Hal ini, kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 46/KPTS/M/2008 tentang Hari Perumahan Nasional tanggal 6 Agustus 2008. Dirgahayu RI ke-72!

Bung Hatta

ToNGGAk kEbIJAkAN PERUmAHAN RAkYAT INDoNEsIA Volume 05 Tahun II - Agustus 2017

SNVT

DARI D.I. ACEH HINGGA JAYA PURA

Desain: [email protected] Foto: Heru

MAISONA


3

[ JENDELA ]

HARI PERUMAHAN NASIONAL 2017

Sebuah Peringatan untuk Mewujudkan Kesejahteraan Lukman Hakim Sekretaris Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan

H

ari Perumahan Nasional dida sarkan pada peristiwa Kongres Perumahan Rakyat tanggal 25-30 Agustus ta hun 1950 di Bandung. Kongres dihadiri pe serta dari 63 Kabupaten dan Kotapraja, 4 Provinsi, perwa kilan dari Jawatan Pekerjaan Umum, utusan organisasi dan tokoh-tokoh masyarakat. Pada acara pembukaan Kong res tanggal 25 Agustus 1950, Wakil Presiden Republik Indonesia Pertama, Mohammad Hatta dalam sambutannya menyebutkan bahwa permasalahan perumahan meru pakan permasalahan Nasional yang dipan dang sangat kompleks, dengan kebutuhan pe ru mahan rakyat yang besar, mus tahil dapat dipenuhi. Namun dengan penuh ke percayaan Bapak Wakil Presiden menyam paikan, bahwa: “…tjita-tjita oen toek ter selenggaranja keboetoehan peroemahan rakjat boekan moestahil apabila kita soeng goeh-soenggoeh maoe dengan penoeh ke pertjajaan, semoea pasti bisa.” Acara Pembukaan Kongres tersebut merupakan momen yang sangat strate gis, se bagai tonggak pelaksanaan ama

4

MAISONA


nat pem bangunan perumahan bagi se luruh rakyat Indonesia. Pada tanggal 10 Juli 2008 di Jakarta, para pemangku kepen tingan di bidang perumahan bersepakat melakukan deklarasi untuk mengusulkan kepada Pemerintah agar menetapkan Ha ri Perumahan. Deklarasi para pemangku kepentingan tersebut kemudian ditindak lanjuti dengan Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 46 / KPTS / M / 2008 tanggal 6 Agustus 2008 yang menyata kan bahwa tanggal 25 Agustus sebagai Hari Perumahan Nasional.

Tantangan Pembangunan Perumahan

Hingga saat ini, perumahan telah men jadi salah satu sektor penting dalam pereko nomian nasional. Terkait dengan multiplier effect yang dapat ditimbulkannya, bukan hanya terhadap penciptaan lapangan kerja semata namun juga bisa berdampak posi tif terhadap pertumbuhan ekonomi secara nasional karena mampu bertindak sebagai enabler ter jadinya kegiatan ekonomi pro duktif di sektor-sektor yang lain. Namun dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penye

lenggaraan pembangunan perumahan, masih terdapat beberapa tantangan. Ama nat Undang-undang Da sar 1945 Pa sal 28 H masih terkendala per ma salahan klasik penyelenggaraan pem bangunan perumahan, terutama ba gi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Penyelenggaraan perumahan erat kaitannya dengan dinamika dan ke majemukan perubahan lingkungan eko nomi, sosial, dan budaya masyarakat. Data tahun 2014 menunjukkan bah wa backlog kepenghunian masih ber kisar 7,6 juta dan rumah tidak layak huni sebanyak 3,4 juta. Kedua indikator tersebut dipengaruhi oleh berbagai fak tor. Antara lain permasalahan keter sediaan dan administrasi pertanahan, pendanaan dan pembiayaan perumah an, pe ri jinan, kelembagaan, dan du kungan infrastruktur. Permasalahan ter sebut semakin tajam, manakala ditam bah dengan kondisi lingkungan kawasan permukiman perkotaan saat ini. Seba gian besar kawasan permukiman di ko ta-kota besar di Indonesia telah melebihi daya tam pung dan di beberapa kota terjadi pe nu runan daya dukung ling kungan. Keadaan ini mengakibatkan pe ningkatan jumlah dan luasan perumah an ku muh dan permukiman kumuh, yang dapat berdampak buruk pada ter jadinya kesenjangan dan kerawanan sosial. Diperkirakan isu dan tantangan per ma sa lahan tersebut masih akan tetap berlanjut dalam skala tertentu, sejalan dengan pertumbuhan penduduk, serta dinamika kondisi sosial-ekonomi mas yarakat yang terus berkembang. Untuk menjawab isu dan tantangan permasa lahan pembangunan perumahan ter se but diperlukan sinergitas kerja ber sama para pemangku kepentingan da lam penyelenggaraan pembangunan perumahan di semua tingkatan, baik di kawasan perkotaan maupun ka wa san perdesaan. Karena pada saat ini, permasalahan perumahan tidak hanya ter jadi di perkotaan saja, seperti per masalahan backlog dan perumahan ku muh, tapi sudah merasuk di kawasan pedesaan, khususnya rumah tidak layak huni yang masih sangat tinggi di kawas an perdesaan, termasuk pada daerah ter

pencil, pulau-pulau terluar dan daerah perbatasan Negara.

Rumah Sebagai Sarana Kesejahteraan Undang-undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Per mukiman menyebutkan bahwa rumah sebagai tempat tinggal, merupakan ke butuhan dasar manusia, mempunyai peran yang sangat strategis dalam pem bentukan watak dan kepribadian bang sa, serta sarana pembinaan bagi kesejah teraan keluarga. Kesejahteraan tersebut, atau dapat pula dipadankan dengan kata kemakmuran (Prospority) merupakan suatu keadaan yang diliputi rasa aman, tenteram, serta terpenuhinya kebutuhan

ma sih didominasi oleh pembangunan perumahan yang dibangun secara man diri oleh masyarakat. Hanya sekitar 20% yang dibangun oleh badan usaha atau lembaga formal yang bergerak di bidang perumahan, seperti Perumnas, badan usaha swasta dan koperasi. Sedangkan lebih dari 80% pembangunan perumah an dilaksanakan secara swadaya oleh masyarakat, yakni pembangunan atau perbaikan rumah yang dilakukan atas prakarsa dan daya kemampuan masya rakat sendiri. Sebagai program yang berbasis pada kemandirian dan kemampuan masya rakat, pembangunan perumahan swa daya menitik-beratkan pada pening katan kapasitas masyarakat, melalui program pemberdayaan masyarakat. Melalui program pemberdayaan ini, masyarakat menjadi subjek utama da lam proses pembangunan. Karena pada dasarnya untuk mewujudkan kesejah teraan keluarga tidak hanya dapat di lakukan dengan hanya menyediakan rumah layak huni saja, tapi juga upa ya peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan ekonomi keluarga. Agar keluarga mempunyai kemampuan untuk membangun, memperbaiki atau meningkatkan kualitas huniannya.

Kerja Bersama Mewujudkan Kesejahteraan

lahir, batin, dan sosial. Sehingga upaya membangun rumah layak huni dalam lingkungan yang sehat berarti pula seba gai membangun kesejahteraan keluarga. Dalam proses pelaksanaan pem bangunannya, sektor perumahan ber pe nga ruh penting bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, antara lain terjadinya peningkatan konsumsi, akses la pangan kerja, serta berkembangnya pasar kredit perumahan. Terhadap ha sil pelaksanaan pembangunannya, di harapkan dapat meningkatkan kualitas hidup penghuninya, yang pada akhirnya berdampak pula pada peningkatan pro duktivitas dan daya saing masyarakat. Pembangunan perumahan saat ini

Belajar dari penyelenggaraan pem bangunan perumahan swadaya, sebagai bagian dari program pengentasan kemis kinan, bahwa untuk mewujudkan rumah sebagai sarana pembinaan menuju ke luarga sejahtera maka permasalahan pe rumahan tidak dapat diselesaikan hanya dengan pendekatan pembangunan fisik semata, tapi lebih dari itu adalah pem bangunan manusia seutuhnya, ber jati diri, mandiri, dan produktif, sebagaimana diamanatkan dalam undang -undang No. 1 Tahun 2017 tentang Perumahan dan Ka wasan Permukiman. Dirgahayu Hari Perumahan Nasio nal. Melalui momentum peringatan Ha ri Perumahan Nasional 2017, marilah kita menyatukan langkah dan kerja ber sama dalam upaya meningkatkan pem bangunan rumah layak huni bagi tercip tanya masyarakat yang sejahtera. [M]

MAISONA


5

HAPERNAS 2017

PERWUJUDAN SEMANGAT PEMBANGUNAN RUMAH RAKYAT

MAISONA/RICKY DEFRIMON

Tiap Tanggal 25 Agustus, Kementerian PUPR merayakan Hari Perumahan Nasional. Berawal dari semangat Bung Hatta membangun rumah rakyat yang layak kemanusiaan. Terjadi peningkatan kepemilikan rumah

66

MAISONA


JIKA pendekar Wiro Sableng pu nya angka keramat “212”, maka Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mempunyai angka bertuah “828”. Itulah angka Rp 8,28 trilyun, da na APBN yang disediakan negara untuk membangun rumah rakyat pada 2017. Hal itu sekaligus membuktikan komitmen pe

merintah dalam bidang pembangunan rumah rakyat. Di hadapan anggota DPR RI di Jakarta, Di rektur Jenderal Penyediaan Perumahan Kemen terian PUPR, Syarif Burhanuddin menyatakan, pemerintah akan tetap fokus untuk menyediakan rumah yang layak huni bagi masyarakat. “Dana APBN yang tersedia untuk program peru mahan yang dilaksanakan oleh Ditjen Penyediaan Perumahan sebesar Rp 8,28 Triliun,”ujar Syarif

MAISONA MAISONA

Edisi Edisi05 05TH THIIII[2017] [2017]

7

[ RUANG UTAMA ]

Pembukaan Pameran Property Expo 2017 oleh Presiden Joko Widodo didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Rini Soemarno dan Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat FOTO: RICKY DEFRIMON

Bupati Kabupaten Malang DR.H. Rendra Kresna (tengah) mengunjungi Stand Kemen PUPR dalam acara Property Expo 2017 setelah menerima penghargaan Kabupaten terbaik dalam memberikan kemudahan perizinan pembangunan bagi masyarakt berpenghasilan rendah. FOTO: RICKY DEFRIMON

8

MAISONA


saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi V DPR RI di Senayan, Jakarta, pada pertengahan Juli (12/7/2017). Dengan dukungan dana ter se butlah, PUPR berupaya mewujudkan Program Satu Juta Rumah. Dalam ke rangka itu pula, dalam memperingati Hari Perumahan Nasional (Hapernas) 2017, PUPR mengusung tajuk “Rumah Layak Huni Menuju Masyarakat Se jahtera”. Pa ra pemangku kepentingan pe rumahan telah sepakat untuk mem peringati Hapernas yang jatuh setiap tanggal 25 Agustus. Kesepakatan ini telah dideklarasikan sejak 10 Juli 2008.

Ketetapan Hapernas te lah di tuang kan dalam Keputusan Men te ri Ne ga ra Perumahan Rakyat No mor 46/ KPTS/M/2008 tentang Hari Perumah an Nasional tanggal 6 Agustus 2008. Tentu saja, ada sejumlah pertim bang an yang mendasari kebijakan ini. Penetapan itu berdasarkan pelak sanaan Kongres Perumahan Rakyat di Bandung pada 25-30 Agustus 1950. Sebelumnya, pada pra kemerdekaan, kebijakan Perumahan Nasional lebih banyak ditandatangani secara lembaga adat. Itu pun terbatas hanya untuk ka langan Pegawai Negeri, rumah sewa dan per baikan lingkungan dalam rangka kesehatan. Saat itu, pelaksanaan kebijakan perumahan dilaksanakan melalui Burgerlijke Woningsregeling (1934) de ngan menggunakan perangkat peraturan Algemene Voorwaarden voor de uitvoering bij aanneming van Openbare Werken in indie 1941 serta Indische Comptabiliteits Wet. Pelak sanaan ketentuan tersebut dilakukan oleh Departement Van Verkeer en Waterstaat yang menangani pe ru mahan rakyat (Volkshuisvesting) dan bangunan gedung/rumah Negara/ Pe merintah (Landsgebouwen) serta Pest Bestrijding untuk menangani wabah penyakit perkotaan. Berlanjut pada masa penjajahan Je pang, perumahan ditangani oleh lembaga Doboku yang ditunjuk meng gantikan Departement Van Verkeer en

HAPERNAS 2017 HARI PERUMAHAN NASIONAL 2017

Waterstaat buatan Belanda. Memasuki masa awal Ke mer de kaan, pemerintah telah membentuk ja watan Pekerjaan Umum dan Per hubungan yang disebut sebagai Balai Perumahan, 1947. Pada saat itu se bagian penanganan tugas dan fungsi kementerian ada pada tingkat Jawat an, Balai dan Bagian. Sedangkan ke lembagaan di daerah mengikuti struk tur pada penjajahan Jepang yang seba gian besar mengikuti organisasi jaman colonial Belanda dengan membentuk dinas-dinas dan jawatan-jawatan. Balai Perumahan ini antara lain membawahi Centrale Stiching Wede ropbouw untuk mengawasi penangan an pembangunan perkotaan dengan cabang-cabangnya dalam bentuk Re gionale Opbouw Bureau yang mem bangun --ketika itu-- kota satelit Ke bayoran. Selanjutnya terjadi perkembangan penting dalam kebijakan perumahan

nasional. Pada 25 – 30 Agustus 1950 diselenggarakan Konggres Peroemah an Rakjat Sehat di Bandung. Saat itu, per temuan itu dihadiri perwakilan dari 63 kabupaten dan Kotapradja, 4 Propinsi, wakil dari Djawatan Peker jaan Oemoem, Oetoesan Organisasi Pe moeda, Barisan Tani, Pengoeroes Parindra, dan sejumlah tokoh masya rakat lainnya. Nah, saat kongres itulah, Wakil Presiden RI Drs. Mohammad Hatta menyampaikan sambutannya yang terkait dengan masalah perumahan rakyat (lihat box). Salah satunya ber bunyi: “…tjita-tjita oentoek terselengga ranja keboetoehan peroemahan rakjat boekan moestahil apabila kita soeng goeh-soenggoeh maoe dengan pe noeh kepertjajaan, semoea pasti bisa …”; Dampaknya, hingga kini, se ma ngat kongres tersebut menjadi anda lan Ke men terian PUPR untuk men ja lan kan misinya. Pada masa pem

Sekjen dan para Pejabat di Kemen PUPR saat menghadiri pembukaan Property Expo 2017 di JCC FOTO: RICKY DEFRIMON

…tjita-tjita oentoek terselenggaranja keboetoehan peroemahan rakjat boekan moestahil apabila kita soenggoehsoenggoeh maoe dengan penoeh kepertjajaan, semoea pasti bisa … Mohammad Hatta MAISONA


9

[ RUANG UTAMA ]

Sebelum melakukan ziarah Kementerian PUPR yang dipimpin Basuki Hadimuljono melakukan Upacara Penghormatan di Halaman Makam Bung Hatta FOTO: RICKY DEFRIMON

10

MAISONA


bangunan saat ini, tang gal 18 Agustus 2000, masalah perumahan kembali dipertegas dalam Amandemen ke-2 UUD 1945. Pasal 28 ayat (1) huruf H berbunyi: “Setiap orang berhak hi dup sejahtera lahir ba tin, bertempat ting gal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Amanah itulah yang kemudian be ru saha diwujudkan Kementerian PUPR. Kini dari total jatah dana APBN sebesar Rp 8,28 trilyun tadi, menuurt Syarif, sebesar 95% atau Rp 7,86 Triliun dialokasikan untuk pembangunan fisik seperti ru mah susun, rumah khusus, ru mah swa da ya dan bantuan prasarana, sarana dan utilitas untuk rumah bersubsidi. Se dang kan sisanya untuk non fisik. “Sebaran pembangunan fisik program pembangunan rumah untuk 2017 se besar 53,98% difokuskan di Indonesia bagian timur dan sisanya 46,02% di wilayah barat,” ka tanya kepada wartawan. Berdasarkan laporan progres pendataan Program Satu Juta Rumah 2017 dari Direkto rat Jenderal Penyediaan Perumahan, realisasi

pembangunan rumah dengan target kelompok sa saran masyarakat ber penghasilan rendah (MBR) telah mencapai angka 87.465 unit, Pemda 6.930 unit, Asosiasi Pengem bang 40.848 unit, LSM/ CSR 118 unit, Mas yarakat 18.461 unit. Sedangkan kelompok sasaran rumah untuk Non MBR yang dibangun oleh pengembang se banyak 7.075 dan masyarakat 18.275 unit. “Dari angka tersebut tentunya masih ada juga hasil pembangunan yang laporannya belum masuk ke kami. Tapi kami yakin capaiannya bisa lebih ba ik dari tahun – tahun sebelumnya,” tutur Syarif. Badan Pusat Statistik (BPS) memang per nah menyampaikan data, pada 2015 silam ter dapat 82,8% masyarakat Indonesia yang sudah memiliki rumah atau meningkat dari 72% saat 2010. Syarif sendiri menyatakan hal itu belum menjadi indikator membaiknya realisasi peme nuhan rumah bagi rakyat. “Tetapi tetap itu ha nya menjadi data dan kami beranggapan masih banyak masyarakat yang belum memiliki rumah sehingga ini yang harus difokuskan,” kata Syarif lagi. [M] Junaidi, Melisa Emeraldina, Zunilam Fifaliyana Srikandi, Astri Depitasari


BUNG HATTA: TONGGAK KEBIJAKAN PERUMAHAN RAKYAT INDONESIA Bapak Perumahan Indonesia, Bung Hatta telah mencanangkan kebijakan utama perumahan rakyat. Kementerian PUPR mengemban amanat untuk mewujudkannya.

SETELAH merayakan Hari Kemerdekaan 17 Agustus, ada acara rutin yang hampir tiap tahun digelar Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Yakni prosesi acara tabur bunga di makam almarhum Dr H Mohammad Hatta. Mohammad Hatta atau Bung Hatta adalah “Bapak Perumahan Indonesia”.

ta t a H Bung

Wajar karenanya, para penerusnya, yakni mereka yang bergerak di bidang perumahan, senantiasa mengenangnya. Tidak terkecuali, Menteri Basuki Hadimuljono yang saat ini dipercaya sebagai Menteri PUPR yang salah satu tugasnya mewujudkan ketersediaan papan/perumahan bagi masyarakat Indonesia.

Menteri Basuki Ha dimuljono pun dijadwal kan berziarah ke Makam Bung Hatta di Tanah Kusir sebagai rangkaian dari ke giatan peringatan Hari Pe rumahan Nasional (Haper nas) yang jatuh pada tang gal 25 Agustus. “Ini men jadi momen untuk meng ingat kembali tantangan pembangunan perumahan nasional yang pertama kali dicanangkan pada 1950 silam oleh Wakil Presiden RI pertama Mohammad Hatta,” kata Menteri Basuki kepada wartawan. Sejak awal, sebagai pejuang rakyat sejati, yang ada dalam pikiran Bung Hatta hanyalah bagaimana mensejahterakan rakyatnya secara sosial dan berkeadilan. Selain pangan, masalah papan adalah tonggak kesejahteraan yang telah dipikirkan Bung Hatta. Pada Konferensi Ekonomi yang diadakan di Yogyakarta pada 3 Februari 1946, Bung Hatta yang berpidato sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia mengungkapkan pemikirannya yang bertajuk “Ekonomi Indonesia di Masa Datang”. Dalam pidatonya tersebut ia menyatakan tempat kediaman (perumahan) sebagai bagian usaha perbaikan kesehatan rakyat. Tidak hanya sebagai tempat tinggal namun juga hak hidup secara layak dan terbebas dari segala ancaman penyakit. Untuk itulah perumahan rakyat Indonesia menjadi salah satu program pemerintah

untuk meringankan beban masyarak agar dapat memiliki tempat tinggal yang layak dan nyaman. Selain itu, Bung Hatta menekankan betapa pentingnya rumah bagi perkembangan kualitas jati diri manusia. Tinggal di dalam gubuk yang kumuh itu, menurutnya, identik dengan sikap pasrah dan menerima kenyataan. Oleh sebab itu untuk membebaskan jiwa rakyat dari sikap pasrah maka “gubuk-gubuk derita” harus digantikan dengan rumah yang bermartabat dan didalamnya harus tertanam dasar untuk menghargai kebudayaan. Bung Hatta juga mengungkapkan bahwa usaha perbaikan perumahan yang layak bagi seluruh rakyat adalah usaha berat yang memakan biaya besar dan waktu yang cukup lama. Usaha ini tidak bisa diserahkan oleh pihak swasta yang berpedoman atas keuntungan, tetapi juga harus melibatkan negara. Oleh sebab itu diperlukannya kerjasama antara pihak negara dan juga pihak swasta. Bahkan Bung Hatta juga berbicara soal urusan prekreditan bagi rakyat kecil. Ia mengusulkan pembangunan Bank Industri Rumah pada tiaptiap kabupaten yang terkait. Bank tersebutlah yang memberikan kredit lunak kepada rakyat tetapi dalam proses pembangunannya dilakukan secara gotong royong. [M] Melisa Emeraldina,

MAISONA


11

[ RUANG UTAMA ]

MEREKA, PARA PENERUS CITA-CITA BUNG HATTA

ra

COSMAS BATUBARA

DARI AKTIVIS ANGKATAN 66 HINGGA MENTERI

“Saudara Cosmas sudah mengikuti keputusan MPR?” “Sudah, Pak.” “Setelah masalah pangan ditangani Kabinet Pembangunan I, sandang ditangani Kabinet Pembangunan II, maka sekarang Kabinet Pembangunan III kita mau menangani masalah perumahan.” “Tapi, Pak, saya ini kan besar di Golkar dan di DPR. Saya juga dari jurusan FISIP UI. Kenapa saya yang dipilih?” “Saudara saya tunjuk bukan menukangi rumah tapi mengkoordinasikan lembaga-lembaga yang menangani perumahan.” Begitulah, kenangan Cosmas Batubara saat Presiden Soeharto me minta dirinya membantu pemerintah sebagai Menteri

12

MAISONA


Perumahan Rakyat pertama pada 1978-1988. Sejak awal, pria kelahi ran Purbasaribu, Simalun gun, Sumatera Utara, 19 September 1938 telah berkecimpung dalam poli tik pembangunan. Ketika mahasiswa Cosmas pernah menjabat sebagai Ketua Umum PMKRI dan Ketua Presidium KAMI Pusat. Dia adalah Pelopor Gerakan Mahasiswa Angkatan 66 yang disegani. Selama masa pemer intahan Presiden Soeharto, Cosmas masih dipercaya menangani masalah peru mahan nasional, sebagai Menteri Muda Urusan Perumahan Rakyat serta Menteri Negara Perumahan Rakyat dan Menteri Tenaga Kerja. Cosmas menikah Ia menikah dengan R.A. Cypriana Hadiwijono dan dikaruniai 2 putra dan 2 putri. [M]

SISWONO YUDO HUSODO

PERUMAHAN RAKYAT LEBIH UTAMA

SAAT Presiden Soeharto memilih Siswono Yudo Husodo menjadi Menteri Negara Perumahan Rakyat (21 Maret 1988 – 17 Maret 1993), banyak orang kaget. Siswono harus melepas semua kendali kerajaan bisnisnya yang ketika itu sedang berada di puncak. Mulai dari jabatan Direktur Utama di PT Bangun Tjipta serta jabatan Komisaris Utama di 9 perusahaan. Selain itu, hanya Siswono yang memiliki latar bela kang pengusaha di era orde baru. Saat itu umumnya para menteri berasal dari kalangan birokrat dan poli tikus Golkar. Keputusan Pak Harto, belakangan mendapatkan respon positif dari banyak kalangan, dan terutama pengusaha properti. Mak lum saja, untuk urusan yang satu ini, Siswono memang bukan orang asing. Selain memiliki core bussness di bidang konstruksi, Siswono juga menjadi Ketua Umum Real Estate Indonesia (1983-1986). Jati diri Siswono berasal dari seorang petani. Pria kelahiran Long Iram, Kutai Barat, Kalimantan Timur, 4 Juli 1943 ini juga pernah menjadi Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) (1999 2005). Maka tak heran jika kebijakan perumahan yang dilansirnya dekat dengan rakyat kecil. “Kami mengeluarkan kebijakan rumah sangat sederhana, karena rakyat tidak mampu memiliki, lalu kredit pemi likan rumah dengan bunga yang murah, membangun Tabungan Perumahan Pegawai (Taperum) dan berbagai kebijakan terma

suk peremajaan pemuki man nelayan, peremajaan pedesaan tertinggal dan sebagainya,” katanya ke pada wartawan. Siswono menikah de ngan Ratih Gondokusumo yang berprofesi notaris. Pasangan ini dikaruniai 5 anak. [M]

AKBAR TANJUNG

SANG MAESTRO DI PERUMAHAN RAKYAT

AKBAR Tanjung atau biasa dipanggil Bang Ak bar, merupakan Menteri Perumahan terakhir di era pemerintahan Presiden Soeharto. Dalam berba gai telaah tentang politik Indonesia Akbar dikenal sebagai politikus tulen dengan kemampuan lobi yang mumpuni. Bahkan sejumlah pihak menju lukinya sebagai maestro tatkala membawa Golkar menjadi pemenang Pemilu di era reformasi tahun 2004. Akbar meraih kemenangan dengan pengorbanan dan dengan modal kepiawaian nya berpolitik. Akbar Tanjung lahir di Sorkam, Sibolga, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, pada 14 Agustus 1945. Alumni Universitas Indo nesia ini berandil besar atas berdirinya Komite Nasional


Pemuda Indonesia (KNPI) pada 1973. Dan pada 19781981 Akbar menjadi ketua umum DPP KNPI. Sejak awal, kemampuan politik Akbar sudah terlihat ketika ia bergabung dengan berbagai lembaga ormas dan gerakan perjuangan. Karir politiknya mulai me nanjak saat beliau berga bung dengan Partai Golkar sehingga terpilih menjadi Ketua DPR-RI periode 19992004. Perjalanan karir ini ke mudian membuat Presiden Soeharto menunjuknya sebagai Menteri Negara Perumahan Rakyat ke-3, pada Kabinet Pembangu nan VI, (17 Maret 1993 – 21 Mei 1998). Akbar memiliki seorang istri bernama Krisnina Maharani. Pasangan ini di anugerahi empat orang anak, semuanya perem puan.[M]

YUSUF ASYARI

TERUS MEMBENAHI PERUMAHAN RAKYAT

“TENTU akan ber benah. Saya akan pelajari program sejuta rumah jika memungkinkan.” Begitu lah jawaban Muhammad Yusuf Asy’ari saat ditanya wartawan ketika di tunjuk Presiden Susilo Bambang

Yudhoyono menjadi Men teri Perumahan Rakyat (21 Oktober 2004 – 22 Oktober 2009). Salah satu tantangan terbesar saat itu adalah minimnya dana peruma han. Sebab itu, Yusuf kemu dian menerbitkan insentif berupa pengurangan PPN dalam pembangunan rumah susun hak milik (rusunami) di wilayah perkotaan. “Pengurangan PPN ini pada akhirnya akan dinikmati oleh konsumen akhir,” kata Yusuf. Pria kelahiran Mage lang, Jawa Tengah, 21 Okto ber 1945 ini adalah lulusan S1 Akuntansi Universitas Gadjah Mada (UGM) dan S2 Ilmu Komunikasi di Uni versitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ). Sebelumnya ia pernah menjabat sebagai Direktur Keuangan RCTI dan anggota dari Partai Keadilan Sejahtera. Yusuf menikahi Siti Zainab dan dikaruniai em pat anak.[M]

SUHARSO MONOARFA

SUMBANGSIH TERHADAP UU RUMAH SUSUN

“PERTAMA, saudara Suharso telah melakukan perubahan terhadap sistem subsidi KPR, utamanya bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang ternyata mem bawa efisiensi tinggi. APBN yang efisien dan optimal adalah salah satu tujuan dan sasaran kita,” ujar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kepada wartawan. Presiden menyebut upaya Suharso yang telah berhasil membangun ru mah susun bagi 15.000 kepala keluarga dari jaja

ran TNI dan Polri. Selain itu, Suharso juga dinilai berkontribusi pada Un dang-Undang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta RUU Rumah Susun. Setidaknya begitulah “warisan” Suharso Mono arfa sebagai Menteri Peru mahan Rakyat periode 22 Oktober 2009 – 19 Oktober 2011 dalam Kabinet Indo nesia Bersatu II. Suharso lahir di Mataram, Nusa Tenggara Barat, 31 Oktober 1954 adalah juga seorang pengusaha. Dunia poli tik banyak dirambahnya setelah bergabung sebagai anggota Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Kini Suharso menjabat sebagai anggota Dewan Pertim bangan Presiden sejak 19 Januari 2015. Suharso menikah dengan Carolina Kaluku, namun pada 12 September 2011, bercerai. Tak lama kemudian ia menikah lagi dengan Nurhayati Effendi dan memiliki dua orang anak.[M]

DJAN FARIDZ

DARI TUKANG LAS MENUJU ISTANA H. DJAN Faridz meru pakan Menteri Perumahan Rakyat Kabinet Indonesia

Bersatu II masa Presiden Susilo Bambang Yudho yono sebelum digantikan Menteri yang saat ini men jabat, Basuki Hadimuljono. Pria kelahiran 5 Agustus 1950 itu adalah seorang politikus dan pengusaha yang gigih. Faridz dilahir kan di Jakarta dari pasangan Mohammad Djan dan Aisha Djan. Ia mengaku menga wali kehidupan mandirinya dengan membuka bengkel las. Lama-kelamaan bis nisnyaber kembang hingga ia mulai menjual barang untuk bangunan. Pada 1996 Faridz mendirikan PT Di zamatra Powerindo, sebuah kontraktor swasta yang per nah digunakan Pertamina. Kemudian, Faridz be ranjak menjadi politikus dengan menjadi sebagai Pada tahun 2004 Faridz menjadi anggota Nahdlatul Ulama pada 2004. Pada 2009, Faridz terpilih sebagai wakil Jakarta di Dewan Per wakilan Daerah. Tak berapa

lama pada 17 Oktober 2011 dia terpilih sebagai Menteri Perumahan Rakyat. Faridz menikah dengan Nini Widjaja dan tinggal bersama di daerah Men teng. Pasangan ini dikaru niai tujuh orang anak.[M] Tim Kompu

MAISONA


13

[ RUANG UTAMA ]

Fokus Rumah Wilayah Timur Ditjen Penyediaan Perumahan mendorong Pemda memberi kemudahan pengembang untuk membantu mengejar target Program Satu Juta Rumah. Masyarakat MBR mendapat porsi besar untuk memiliki Rusun

M

engejar ketertingga lan pembangunan perumahan. Begitu lah gawe besar yang menjadi prioritas Pe merintah di bidang perumahan sepanjang 2015-2019. Untuk menggapai itu, pemerintah mencanang kan Program Satu Juta rumah. Inilah program yang digadang-gadang mampu mengurangi backlog dari 7,6 Juta unit ta hun 2015 menjadi 5,4 juta unit pada ta hun 2019 atau ditargetkan berkurang 2,2 juta unit rumah. Untuk mewujudkan target besar itu,

14

MAISONA


pemerintah menugaskan Direktorat Jen deral Penyediaan Perumahan Kementeri an Pekerjaan Umum dan Perumahan Ru mah (PUPR). Untuk itu, di Tahun 2017 ini, PUPR mendapat pagu anggaran Rp 8,28 Triliun. Besaran angka itu, kata Direktur Jen de ral Penyediaan Perumahan Ke men te rian PUPR Syarif Burhanuddin, tentu ti dak cukup untuk memenuhi seluruh ke butuhan perumahan rakyat Indone sia. Itu sebabnya, melalui Program Satu Juta Rumah, PUPR menggandeng peran aktif Pem da, pengembang perumahan, perbankan serta masyarakat untuk seca

ra bersama-sama mendorong pembangunan perumahan di seluruh wilayah Indonesia. Syarif menegaskan, pi hak nya akan tetap fokus untuk me nyediakan rumah layak huni ba gi masyarakat. Adanya Program Satu Juta Rumah merupakan salah satu wujud nyata perha tian pemerintah dalam sektor perumahan. Dari total dana APBN yang tersedia, kata Syarif, sebesar 95 persen atau Rp 7,86 Tri li un dialokasikan untuk pemba ngunan fisik seperti rumah su sun, rumah khusus, rumah swa daya dan bantuan prasarana, sarana dan utilitas untuk rumah bersubsidi. Sedangkan sisanya untuk non fisik. “Sebaran pembangunan pe rumahan, untuk tahun 2017 ini, sebesar 53,98 persen difokuskan di Indonesia bagian timur dan sisanya 46,02 persen di wilayah barat,” tandas Syarief.

PARA PENERIMA MANFAAT Berdasarkan data yang ada, tar get pembangunan tahun 2017 sebanyak 142.336 unit. Rin ciannya antara lain untuk Ru sun (13.253 unit), Rumah Khu sus (5.083 unit), rumah swadaya (110.000 unit) dan bantuan PSU rumah bersubsidi (14.000 unit). Adapun penerima manfaat Ru sun sebagian besar adalah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebanyak 10.769 unit, pekerja industri 377 unit, PNS 522 unit, mahasiswa 885 unit, santri 570 unit dan TNI/ Pol ri 130 unit. Sedangkan pe nerima manfaat rumah khusus paling besar adalah nelayan 2.731 unit, masyarakat yang tinggal di daerah tertinggal/ter pencil 1.410 unit, masyarakat


Menteri PUPR bersama Dirjen langsung terjun kelapangan memastikan seberapa jauh pencapaian pembangunan. FOTO: JUNAIDI

terdampak pembangunan 547 unit dan mas yarakat di daerah perbatasan 395 unit. Untuk penerima manfaat rumah swa daya paling besar adalah masyarakat yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. Yakni 106.757 unit. Sementara untuk pe nannganan rumah kumuh 1.116 unit, dan pengembangan kawasan pariwisata 2.127 unit.

MOMENTUM HAPERNAS Hingga Juli 2017, Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR men catat, pembangunan rumah untuk masyarakat telah mencapai 499.702 unit. Capaian tersebut, hara Syarif, dapat men jadi momentum untuk mengingat kan akan pentingnya program peruma han. Apalagi menjelang peringatan Hari Perumahan Nasional (Hapernas) yang

akan ja tuh pada 25 Agustus, ternyata masih banyak masyarakat Indonesia yang masih mem butuhkan bantuan peru mahan dari pemerintah dan pemangku kepentingan bidang perumahan lainnya. “Peringatan Hapernas pada 25 Agus tus, sangat penting sebagai momentum untuk mengingatkann bahwa kita masih me miliki pekerjaan rumah yang cukup besar di sektor perumahan,” ujar Syarif seraya mengharap seluruh pihak yang ter kait bidang perumahan untuk tetap fokus mengejar target Program Satu Juta Rumah. Pemerintah mentargetkan pada akhir tahun 2017 pembangunan Satu Juta Ru mah dapat terpenuhi dan dapat dirasakan manfaatnya langsung oleh MBR yang tinggal di wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Pemerintah dan stake holder pun terus berupaya untuk men

capai target Program Satu Juta Rumah meskipun terkendala berbagai masalah diantaranya lahan yang minim, harga tanah yang tinggi, kewenangan daer ah terbatas, belum terwujudnya hunian yang berimbang, lokasi yang terpencil, askes yang be lum memadai dan kemampuan SDM rendah. Syarif menambahkan, pe merintah pun terus mendorong terwujudnya kemudahan bagi MBR untuk memiliki rumah murah yang dibangun oleh para pengembang. Bentuk bantuan pemerintah untuk pengem bang yang membangun rumah murah khususnya rumah ber subsidi akan dibantu dari sisi prasarana, sarana, dan utilitas (PSU). Pada tahun ini sejumlah ko ta yang berada di Pulau Jawa menjadi kota yang paling tinggi membangun rumah murah karena lahan yang cukup, da ya beli masyarakat yang tinggi. Selain itu dukungan kemudah an regulasi oleh pemerintah daerah juga memudahkan pe ngembang untuk membangun rumah murah. Meski demikian, Ke men te rian PUPR pun terus men dorong terwujudnya hunian vertikal seperti rumah susun baik sewa maupun milik untuk mengantisipasi mahalnya har ga tanah yang semakin mahal. Se dang kan harga rumah mu rah bersubsidi sudah di ten tukan oleh pemerintah. “Upaya Pemerintah untuk memperce pat Program Satu Juta Rumah dengan meningkatkan so sia lisasi ke daerah sehingga peme rintah daerah dapat memberi kan pelayanan perizinan yang mudah, murah dan cepat “ te gas Syarif. [M] Junaidi

MAISONA


15

[ RUANG UTAMA ]

Hapernas 2017

Momentum Menuju Masyarakat Sejahtera Kementerian PUPR optimis Program Satu Juta Rumah bakal mengurangi backlog perumahan. Hapernas 2017 dijadikan momentum untuk mengejar target dan peduli rumah layak huni.

M

enyambut Hari Perumahan Nasional 2017 (Hapernas), tanggal 25 Agustus, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tampil suka cita. Maklum, sejumlah indikator bidang perumahan, menunjukkan arah positif. “Hingga Juli 2017, Program Satu Juta Rumah, telah mencapai angka 499.702 unit rumah,” papar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. “Saya optimismenya, hingga akhir tahun, capaiannya dapat lebih tinggi dari tahun 2015 (699.770 unit) dan tahun 2016 (805.169 unit).” Optimisme Menteri Basuki, diikuti stake holder perumahan. Gairah itu

16

MAISONA


tergambar nyata dari Pameran Indonesia Properti Expo (IPEX), di Jakarta Convention Center (JCC) Jakarta, 11-20 Agustus 2017. Antusiasme menyeruak dari hajatan yang menjadi bagian penting Hapernas 2017 ini. Sebanyak 200 pengembang memamerkan dan menawarkan produk dengan harga Rp 100 – 200 jutaan. Kegiatan pameran perumahan, hanya satu dari banyak kegiatan menyambut Hapernas yang oleh Menteri Basuki diharapkan sebagai momentum jajaran perumahan untuk mewujudkan Program Satu Juta Rumah. Lebih jauh bicara target, berikut percakapan MAISONA dengan Menteri Basuki dalam berbagai kesempatan. Petikannya:


Menteri PUPR Basuki Hadimuljono FOTO: RICKY DEFRIMON

Anda begitu optimis bahwa target Program Satu Juta Rumah tercapai? Ya. Dengan melibatkan semua pemangku kepentingan seperti pemerintah daerah, asosiasi pengembang perumahan, dan bank-bank penyalur Kredit Pemilikan Rumah (KPR), asosiasi pengembang perumahan seperti REI, Apersi, dan yang lain, saya optimis capaian Program Satu Juta Rumah dapat memenuhi target dan meningkat terus setiap tahunnya. Dari data yang ada, hingga saat ini angka backlog masih cukup tinggi? Program Suta Rumah yang dicanangkan Presiden Joko Widodo pada pada tanggal 29 April 2015 lalu di Ungaran, Semarang, Jawa Tengah, merupakan bagian dari Nawa Cita. Program ini, sebagai upaya mengurangi angka kekurangan kebutuhan rumah (backlog) perumahan melalui target penambahan satu juta unit rumah setiap tahunnya. Targetnya, berdasarkan konsep penghunian pada

tahun 2015 adalah sebanyak 7,6 juta unit pada 2015 dan menjadi 5,4 juta unit pada 2019. Di samping itu, jumlah rumah tidak layak huni sebanyak 3,4 juta unit yang tercatat di tahun 2014, bisa dikurangi bertahap menjadi 1,9 juta unit pada tahun 2019. Apa langkah konkrit Kementerian PUPR agar program tersebut tercapai? Kementerian PUPR menyadari, untuk mengurangi backlog, tidak bisa sendirian. Kami mengajak semua stake holder peduli dan bekerjasama mewujudkannya. Seperti saat ini, dalam rangka peringatan Hari Perumahan Nasional (Hapernas) yang diperingati setiap tahun pada tanggal 25 Agustus, menjadi momentum untuk terus mendorong kemudahan dan keterjangkauan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk memiliki rumah dan meningkatkan kontrol kualitas pembangunan rumah bersubsidi bagi MBR. 25 Agustus, diperingati sebagai Hari Perumahan Nasional. Bagaimana PUPR menyambut Hapernas tahun 2017 ini? Untuk tahun 2017 ini, kami mengusung tema Rumah Layak Huni Menuju Masyarakat Sejahtera. Tema ini selalu berubah setiap tahun. Tema ini mengingatkan kita semua akan permasalahan perumahan yang masih terus diupayakan untuk diselesaikan. MAISONA


17

[ RUANG UTAMA ]

Pembukaan Indonesia Properti Expo 2017 dengan tema “ Rumah Layak Huni Menuju Masyarakat Sejahtera” FOTO: RICKY DEFRIMON

Nah, terkait kualitas itu pula, benarkah Kementerian PUPR menyusun rating kualitas rumah? Benar. Saat ini, Kementerian PUPR bersama bank-bank penyalur subsidi, pengembang, dan stakeholder lainnya tengah membahas penyusunan rating kualitas perumahan dan menjadikan salah satu perumahan MBR sebagai acuan (benchmark) dalam pembangunan perumahan MBR. Selain itu, kualitas lingkungan perumahan juga mendapatkan perhatian, seperti jalan lingkungan, drainase, penerangan jalan umum, jaringan pipa air minum, dan pengelolaan sampah 3R agar masyarakat memiliki rumah yang layak huni. Konkritnya apa yang dilakukan Kementerian PUPR untuk peningkatan kualitas permukiman? Kementerian PUPR memberikan subsidi pembiayaan Prasarana dan Sarana Umum (PSU) kepada pihak pengembang, sehingga biaya-biaya tersebut tidak dibebankan kepada konsumen MBR.

18

MAISONA


Dari segi regulasi, pemerintah juga telah mengeluarkan Paket Kebijakan Ekonomi XIII tentang Perumahan untuk MBR dan diikuti terbitnya PP No.64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang mendorong kemudahan dan kecepatan perizinan pembangunan perumahan serta dukungan untuk meningkatkan daya beli MBR akan rumah. Kemudahan perizinan yang terus didorong terkait perumahan di antaranya mengenai Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Layak Fungsi (SLF) agar kualitas bangunan dan lingkungan perumahan sejahtera tetap terjaga. Dan yang juga penting adalah meningkatkan pengawasan agar program yang sudah ditetapkan tidak menyimpang. Dalam hal pemberian pemberian subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) misalnya, perlu dilakukan pengawasan dari semua sisi. Tidak hanya dari sisi proses jual beli antara konsumen dan pengembang, tapi juga sisi mekanisme pemangunan rumah, mulai dari konstruksi, informasi tanah dan seluruh surat menyurat terkait hal itu. [M] Junaidi, Melisa Emeraldina, Ristyan Mega Putra


WWC PROF DR AHMAD SYAFII MAARIF

Pergunakan APBN Tepat Sasaran Buya Syafii Maarif memuji langkah Kementerian PUPR dalam membangun bidang perumahan, khususnya rusun santri dan mahasiswa. Berharap terus berjaya mensejahterakan rakyat.

R

umah susun (rusun) sewa santri, selain rusun pekerja/masyarakat berpenghasilan rendah dan mahasiswa, mendapat perhatian khusus Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Tahun 2017 ini, dialokasikan pembangunan 22 rusun santri ponpes yang tersebar di 22 lokasi. Satu diantaranya adalah rusun santri Pondok Pesantren (Ponpes) modern terpadu Prof. DR Hamka, Padang – Sumatera Barat. Prof.DR. H. Ahmad Syafii Maarif (Ketua PP Muhamaddiyah 1998-2005) yang ikut meletakkan batu pertama (27/3/2017) dan secara intens mengikuti perkembangan rusun santri Ponpes Prof Hamka, menyambut baik pembangunan rusun santri. Menurutnya, ini merupakan bentuk perhatian dan keseriusan pemerintah dalam penyediaan rumah dan penataan kawasan lingkungan pendidikan. Buya Syafii Maarif juga memberikan apresiasi kinerja PUPR di bidang perumahan. “Saya ucapkan selamat Hari Perumahan Nasional! Berjayalah PUPR dalam membantu mensejahterakan masyarakat untuk kepentingan bangsa dan negara dalam waktu yang akan datang,” ujar

Buya kepada awak redaksi MAISONA, Lisa Sasmita dan Astri Depitasari. Berikut petikan percakapan MAISONA dengan Buya yang ditemui di Hotel Mulia, Jakarta, beberapa waktu lalu itu: Bagaimana pandangan Buya Syafii Maarif, terkait dengan pembangunan perumahan sampai sejauh? Saya rasa sudah banyak sekali pembangunan yang dilakukan dalam kurun tiga tahun terakhir ini.

Kita berharap untuk diteruskan. Terlebih untuk asrama (mahasiswa) dan (rusun) pesantren, dan yang lain. Ini akan sangat menolong rakyat Indonesia yang sebagian besar beragama Islam. Juga mungkin sekaligus akan mengurangi keresahan sosial atau ketimpangan sosial yang bisa menimbulkan macam macam akibat buruk. Dalam kerangka Hapernas 25 Agustus, apakah ada efek dari Program Satu Juta Rumah? Oh ya. Saya ingin mengucapkan selamat dalam rangka Hari Perumahan Nasional. Saya melihat dan merasakan, bahwa Kementerian PUPR telah berbuat yang sangat penting bagi kepentingan bangsa dan negara. Pembangunan perumahan adalah untuk masa depan dan sekaligus juga membantu rakyat-rakyat miskin. PUPR telah membangun seperti sekolah, pendidikan, pondok pesantren yang perlu di bantu, maka dari itu apa yang dilakukan oleh PUPR ini patut di apresiasi oleh kita semua. Efek apa yang Buya rasakan? Pemerintah yang diwakili oleh PUPR telah melakukan pekerjaan penting yang sekian belas atau sekian puluh tahun yang kurang terkerjakan dan kurang perhatian. Sekarang sudah bagus sekali. Masyarakat juga harus memberikan dukungan apa yang telah dilakukan oleh Kementerian PUPR ini sangat penting untuk Indonesia ke depan. Diantara kebutuhan dasar (pangan, pakaian dan papan) kenapa papan masih tertinggal? Pemerintah ini kan baru dua tahun lebih sedikit. Saya rasa belum maksimal, tetapi kan sudah ada usa ha. Oleh sebab itu, menurut saya, disamping meneruskan program yang sudah sangat sangat bagus ini, pemerintah juga harus ada evaluasi. Saya harap APBN yang dipakai betulbetul tepat sasaran dan langsung dira sakan oleh masyarakat indonesia. [M] MAISONA


19

KABAR SNVT

MENGEJAR TARGET 3OOO RILIS Kompu Penyediaan Perumahan PUPR target SNVT membuat publikasi. Memenuhi UU KIP

“ORANG boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah.”Pramodya Ananta Toer, penulis Suka atau tidak suka, saat ini kita ada dalam “Era Teknologi Informasi”. Inilah masa, dimana informasi dan komunikasi memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam pembangunan bangsa. Pada masa, di mana dunia serasa tanpa sekat ini, peran komunikasi dan informasi menjadi penting dan strategis. Informasi dan komunikasi berperan penting dalam mendukung kehidupan masyarakat yang demokratis, transparan dan akuntabilitas khususnya dalam era reformasi telah mengubah pengalaman bangsa dan Negara. Kemerdekaan menyatakan pendapat, menyampaikan dan memperoleh informasi dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat dijamin oleh Undang-undang. Ke bebasan berkomunikasi dan memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan ciri penting suatu Negara yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Dalam kerangka pikir seperti itulah, Direktortal Jenderal Penyediaan Perumah an, mengambil inisiatif untuk berperan aktif untuk mewujudkan UU Kebebasan Informasi Publik (KIP) yang secara jelas mengatur; kewajiban badan atau pejabat publik untuk memberikan akses informasi yang terbuka kepada masyarakat. Ke wajiban untuk memberikan informasi, dokumen dan data diintegrasikan sebagai bagian dari fungsi birokrasi pemerintahan, diperkuat dengan sanksi-sanksi yang

20

MAISONA


tegas untuk pelanggarannya. UU KIP juga mengatur kla sifikasi informasi sedemikian rupa sebagai upaya untuk memberikan kepastian hukum tentang informasi-informa si yang wajib dibuka kepada publik, dan yang bisa dikecua likan dengan alasan tertentu. Sebagai implementasi UU KIP, Menteri PUPR pun memberikan arahan yang cukup jelas, yakni: l Tahun 2017 target pemberitaan Ditjen Penyediaan Perumahan adalah 3000 berita l Semua kegiatan yang bersumber dari APBN harus diketahui publik l Meningkatkan media liputan dilingkungan Ditjen penyediaan perumahan l Pelibatan media/wartawan dalam kunjungan Dirjen kelapangan l Pemerataan issu penyediaan perumahan baik Rumah Susun, Rumah Khusus, Swadaya dan Bantuan Stimulan PSU l Membuat Creative Communiti Terkait hal tersebut Subbag Komunikasi Publik (Kompu) Ditjen Penyediaan Perumahan, mengajak peran serta se mua pihak di lingkungan Ditjen Penyediaan Perumahan untuk ikut terlibat memberikan informasi kepada publik. Kompu, mendorong pelibatan Satker Pusat maupun SNVT untuk dapat berpartisipasi melakukan peliputan kegiatan hasil pembangunan sangat diharapkan agar masyarakat mengetahui Program Satu Juta Rumah. Kontribusi nyata dari masing-masing unit kerja dan SNVT, dapat dilakukan dalam berbagai media. Baik melalui media sosial maupun melalui pembuatan press release, ber gantung dengan kualitas dan kuantitas materi yang dapat disajikan. Sebagai sarana diseminasi, Kompu Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan telah menyiapkan sejumlah media, antara lain : l Web pu.go.id l Web sejutarumah.id l Web perumahan.pu.go.id l Press release l Twitter @perumahan_PUPR l Instagram @perumahan_PUPR l Youtube Komunikasi Publik Ditjen Penyediaan Perumahan l Majalah MAISONA

Selanjutnya, Kasubbag Komunikasi Publik Lina Sas mito, menyusun jaringan komunitas publikasi dengan semua pihak yang terlibat dalam kegiatan Ditjen Penye diaan Perumahan. Kompu berharap, semua kegiatan baik di Satker Pusat maupun SNVT, terpanggil untuk mendokumentasikan dan seterusnya mempublikasinya sebagai bentuk tanggungjawab ke publik. Sebagai langkah awal jaringan komunikasi itu, Sub bag Kompu Ditjen Penyediaan perumahan mengadakan Bimbingan Teknis Jurnalis, Fotografi dan Videografi ke pada duta-duta publikasi pusat maupun daerah. Hara pannya, para duta komunikasi itu mampu dan mahir dalam membuat berita rillis dan video-video pendek gu na menunjang pemberitaan di Ditjen Penyediaan Peru mahan dengan target 3000 berita pada tahun 2017. Berita untuk media sosial maupun press release da pat dikirimkan melalui email, ke alamat kompu.pp@ gmail.com dengan disertai foto dan keterangan foto. Untuk mempercepat dan mempermudah proses pe ngiriman, berita juga dapat disampaikan melalui what sapp Ibu Lina 085280061151 dan Melisa 087839134139. [M]

Lina Sasmito Kasubag Kompu Ditjen Penyediaan Perumahan

MAISONA


21

KABAR SNVT ACEH

MENILIK PERUMAHAN SWADAYA DI ACEH “Pembangunan Rumah Swadaya di Aceh tiap tahun semakin meningkat, hal ini bisa mendorong keswadayaan masyarakat Aceh di bidang perumahan disamping juga bisa mengurangi backlog perumahan di Aceh” jelas Kepala SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Aceh Lilik Lastantyo. A, ST. MT.

SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Aceh Lilik Lastantyo meninjau langsung pemanfaatan BSPS serta memberi arahan di salah satu lokasi penerima bantuan kegiatan. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan me laksanakan kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swa daya (BSPS). Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swa daya (BSPS) dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pi hak mulai dari masyarakat, pemerintahan di tingkat desa/ ke lu rahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan pusat. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) ada lah bantuan Pemerintah berupa stimulan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk meningkatkan keswadaya an dalam pembangunan/peningkatan kualitas rumah be

22

MAISONA


KEPALA SNVT PP ACEH LILIK LASTANTYO. A, ST. MT. FOTO: MIRZA

PROFIL SNVT PENYEDIAAN PERUMAHAN PROVINSI ACEH KASATKER : LILIK LASTANTYO A, ST, MT PPK RUSUN/RUSUS : RAJA IDIN, ST PPK SWADAYA : FRANDIAN PERDANA, ST, MT PPSPM : NURLAILA, SH BENDAHARA : ZAINUDDIN JUMLAH STAF : 51 ORANG

serta prasarana,sarana dan utilitas umum. Di Provinsi Aceh,Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) telah dilak sanakan sejak 2012 hingga tahun 2016 dengan jumlah bantuan sebanyak ±18.310 unit rumah. Dari tahun ke tahun jumlah Ban tuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Provinsi Aceh selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 ada 1.963 unit rumah yang mendapat BSPS dan tersebar di 6 (enam) kabupaten /kota, 9 (Sembilan) kecamatan serta 37 (tiga puluh tujuh) desa/kelurahan. Pada tahun ini Kementerian Pekerja an Umum dan Perumahan Rakyat meng a lokasikan sebanyak 2.500 unit ru mah yang akan mendapatkan Bantuan Sti mulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan tersebar di 9 (Sembilan) kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Besaran nilai bantuan untuk peningkatan kualitas rumah tidak layak huni antara 7,5 juta sampai dengan 15 juta rupiah, 7,5 juta untuk rusak ringan, 10 juta rusak sedang dan 15 juta untuk ru sak berat. “Mengingat masih banyaknya masya rakat yang tinggal di rumah yang tidak la yak huni dan membutuhkan rumah layak hu ni maka proses soisalisasi program Ban tuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) mesti dilakukan lebih intensif lagi agar tujuan utama dari program Bantu an Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tersebut dapat terealisasikan secara mak simal”. jelas Kepala SNVT, Lilik Lastantyo. Dengan demikian, tujuan program BSPS untuk meningkatkan keswadayaan mas yarakat dalam pembangunan/pe ning katan kualitas rumah beserta prasarana, sarana dan utilitas umum dapat terwujud di Aceh. [M] IIn Karnita SNVT ACEH

KABAR SNVT SUMATERA UTARA

TANTANGAN PENYEDIAAN PERUMAHAN

PROFIL SNVT PENYEDIAAN PERUMAHAN PROVINSI SUMATERA UTARA KEPALA : SAIFUL ZUHRI, ST PEJABAT INTI SATUAN KERJA : PPK PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN : SAIFUL ZUHRI, ST PPK RUMAH SUSUN DAN RUMAH KHUSUS : JAHORAS VICTOR NAIBAHO, ST PPK RUMAH SWADAYA : YUSUF MUSKIONO, ST PEJABAT PENGUJI SPM : SARIANA, SE. BENDAHARA PENGELUARAN : FATMI ZAINAH JUMLAH STAFF : 34 ORANG

SNVT Sumut membangun basis data sebagai bagian mengatasi backlog perumahan. Data tidak hanya di kota besar, tapi juga dari pedesaan.

DATA PROYEK TAHUN 2017: PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN RUMAH SUSUN DAN RUMAH KHUSUS RUMAH SUSUN : PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN PONDOK PESANTREN MUSTHAFAWIYAH PURBABARU DI KAB. MANDAILING NATAL PENGADAAN MEUBELAIR RUMAH SUSUN REVITALISASIDI 9 LOKASI TESEBAR DI SUMATERA UTARA, YAITU : PEMELIHARAAN RUMAH SUSUN KODAM I GAPERTA KOTA MEDAN PEMELIHARAAN RUMAH SUSUN KODAM I SUNGGAL KOTA MEDAN PEMELIHARAAN RUMAH SUSUN LANTAMAL I BELAWAN KOMP. TNI-AL BARACUDA MEDAN PEMELIHARAAN RUMAH SUSUN YAYASAN PONDOK PESANTREN KHAIRUL IMAN KOTA MEDAN PEMELIHARAAN RUMAH SUSUN UNIVERSITAS SIMALUNGUN PEMATANG SIANTAR PEMELIHARAAN RUMAH SUSUN FKIP UNIVERSITAS HKBP NOMENSEN PEMATANG SIANTAR

PEMERINTAH Provinsi Sumatera Utara (Sumut) me negaskan kepeduliannya terhadap perumahan bagi Masya rakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Terbukti sejak 2013, Sumut melakokasikan dana APBD untuk program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Hasilnya? Sedikitnya 7.000 unit dari 192.000 unit RTLH, sesuai data TNP2K, tertangani. Program itu selaras dengan langkah Kementerian PUPR. Melalui SNVT Penyediaan Perumahan, PUPR menggelar program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Se jak 2016, telah menggulirkan bantuan untuk 5.500 unit. “Tahun 2017 ini, kami mentarget 2.500 unit di 10 Ka bupaten/kota, di 28 kecamatan, 68 desa,” kata Kepala SNVT Sumut Saiful Zuhri. Selain BSPS, SNVT Sumut juga membangun rumah su sun dan rumah khusus. Untuk Rusun, saat ini dalam tahap pelaksanaan. Lokasinya di Pondok Pesantren (Ponpes) Mus thafawiyah, Kabupaten Mandailing Natal. “Meski, Ponpes bukan merupakan kebutuhan perumahan tetapi memiliki fungsi mendukung pendidikan, kata Saiful. Sementara untuk Rusus, saat ini tengah dibangun 100 unit yang tersebar beberapa kabupaten. Antara lain di Kabu paten Tapanuli Tengah dan Kabupaten Nias Utara. “Rusus

PEMELIHARAAN RUMAH SUSUN SMK NEGERI I SITINJO SIDIKALANG KASATKER SNVT SUMATERA UTARA SAIFUL ZUHRI MENJELASKAN PROYEK PEMBANGUNAN PONPES MUSTHAFAWIYAH PURBABARU KEPADA PRESIDEN JOKO WIDODO DAN MENTERI PUPR, BASUKI HADIMULJONO

PEMELIHARAAN RUMAH SUSUN PONDOK PESANTREN AR-RAUDHATUL HASANAH KOTA MEDAN PEMELIHARAAN RUMAH SUSUN UNIVERSITAS METHODIST INDONESIA KOTA MEDAN RUMAH KHUSUS PEMBANGUNAN 52 UNIT RUMAH KHUSUS NELAYAN DI KAB. TAPANULI TENGAH PEMBANGUNAN 50 UNIT RUMAH KHUSUS NELAYAN DI NIAS BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA SEBANYAK 2.838 UNIT RUMAH, PENERIMA BANTUAN YANG TERSEBAR PADA 10 KABUPATEN DI 22 KECAMATAN, 68 DESA DAN KELURAHAN.

dan Rusun direncanakan telah dihuni di bulan Oktober atau selambat-lambatnya bulan Desember,” tegas Saiful. Memperkuat Program Satu Juta Rumah, masih ka ta Saiful, pihaknya mengusulkan pentingnya basis data. Untuk mendukung itu, SNVT Sumut pun bergerak mem bangun data perumahan di Sumut. “Bukan hanya kota – kota besar, tetapi seluruh kabupaten/kota di Sumut. ” jelas Saiful. [M] Zharafn Rashif Nst & Tri Ayu Andani MAISONA


23

KABAR SNVT RIAU

KEJAR TARGET RUSUS PERTAMA DI PERBATASAN

PROFIL SNVT PENYEDIAAN PERUMAHAN PROVINSI RIAU KASATKER : IR. RIDARMAN PPK : RUSUN & RUSUS : DODY SUPRIADI INDRA, ST RUMAHSWADAYA : EDISON KS. ST, M.SI PPSPM : WAN SYARIFAH BENDAHARA : YUSLAINI, SE JUMLAHSTAF : 31 ORANG

Backlog rumah di Provinsi Riau mencapai 225.535 unit. SNVT Riau kejar target rumah khusus Riau I di perbatasan senilai Rp : Rp. 16, 34 miliar

ALAMAT : JL. SM. AMIN NO. 92 PANAM, PEKANBARU PROV. RIAU. DATA PROYEK: RUMAH SUSUN MAHASISWA UIN SUSQA RIAU (TA . 2016) RUMAH SWADAYA (TA. 2016)

TERLETAK

di sebelah barat gu gusan pulau-pulau Indonesia, tepat nya di Pulau Sumatera, Provinsi Riau menjadi salah satu provinsi yang men jadi target untuk perwujudan Program Satu Juta Rumah. Total backlog pe rumahan di wilayah ini sebesar 225.535 unit. “Kita akan berusaha se mam pu mungkin agar calon penerima bantuan baik BSPS ataupun rumah khusus serta rumah susun yang tersebar di daerahdaerah kabupaten, bahkan di sudutsudut desa dapat merasakan semarak Program Sejuta Rumah,” ujar Kasatker SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Riau Ir. Ridarman. Masyarakat menyambut baik de ng an adanya program ini. Lantaran sa ngat membantu masyarakat me menuhi kebutuhanakan rumah layak huni. Tahun 2017 ini, Riau mendapat kucuran dana program BSPS atau be dah rumah untuk 2.500 penerima yang tersebar 12 Kabupaten/Kota. Peningkatan kualitas rumah dibagi da lam tiga kategori; ringan, sedang, dan berat. “Memang ada beberapa kendala yang mungkin akan dihadapi da lam menyalurkan bantuan seperti BSPS ini. Tetapi dengan niat yang baik ser ta tulus, untuk mensejahterakan mas yarakat banyak, kita akan beru saha sebisa dan sekuat mungkin agar BSPS dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran,” sambung Edison KS.

24

MAISONA


ST., M.Si. Banyak hal positif yang dapat dirasakan oleh masyarakat de ngan adanya program ini, yaitu me ningkatnya kualitas rumah men jadi lebih sehat bersih dan nya man sehingga kegiatan dari masyarakat pun dapat berjalan lancer dan roda perekonomian juga bergerak sehingga lambat laun dapat mensejahterakan mas yarakat dari tingkat desa, kelura han, kecamatan, kabupaten, ko

KEPALA SNVT PP RIAU IR. RIDARMAN.

RUMAH KHUSUS NELAYAN DESA MENGKIRAU KAB. KEPULAUAN MERANTI (TA. 2017) RUMAH SWADAYA (TA. 2017)

tahingga akhirnya keseluruhan provinsi. Selain bantuan bedah rumah, yang istimewa untuk SNVT PnP Provinsi Riau tahun 2017 ini adalah Program Pemban gunan Rumah Khusus Riau I. Inilah rusus pertama di Riau dengan jumlah 100 unit rumah tipe 36 ini. Rusus di Desa Meng kirau, Kabupaten Kepulauan Meranti, ini dijadwalkan selesai September 2017. “Rumah Khusus ini diharapkan dapat dipergunakan dengan tepat dan sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat desa setempat dan juga semoga kedepannya bantuan berupa rumah khusus ini dapat bertambah mengingat beragam jenis pro fesi masyarakat di provinsi Riau ini mulai dari nelayan, petani, peternak, guru dan lain lain, sehingga dengan adanya pe nam bahan bantuan rumah khusus pe me ra taan bantuan dapat terlaksana ke seluruh pelosok,” terang PPK Rusun dan Rusus Dody Supriadi Indra, ST. SNVT Riau berharap, ke depan akan ada rusus serupa di perbatasan yang diperuntukan bagi PNS, guru, polisi dan lain-lain. “Semoga segera bisa diman faatkan, berguna bagi masyarakat, serta membantu masyarakat dalam pemenu han kebutuhan akan tempat tinggal yang layak,” harap Dody. [M] Ari Syahputra Ladisura, SE & Rio Desriwaldi

KABAR SNVT KEPULAUAN RIAU

MENATA KAWASAN PERMUKIMAN KEPRI

PROFIL SNVT PENYEDIAAN PERUMAHAN PROVINSI KEPPRI KEPALA SATKER : DRS. TATANG SUPIATNA, MT BENDAHARA : SHAULA NOVA, A.MD PPK: RAJA AFRI KURNIAWAN, ST (RUMAH SUSUN DAN RUMAH KHUSUS), SUWINDAR AGUNG, SE (RUMAH SWADAYA) PPSPM : NURZULEICHA, S.SOS

SNVT Kepri membangun 95 unit Rusus Nelayan. Program BSPS terkendala topografi.

JUMLAH STAF : 26 ORANG ALAMAT : JALAN HANDJOYO PUTRO KM.8 NO 7A-8A KOTA TANJUNGPINANG PROVINSI KEPULAUAN RIAU DATA PROYEK 2017

RUMAH Khusus Nelayan menjadi program penting SNVT Provinsi Kepulauan Riau di Tahun 2017 ini. Di Kecamatan Seri Koala Lobam Desa Busung Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau. Pembangunan Rumah Khusus (Rusus) ini dimaksudkan agar nelayan-nelayan yang ada di sekitar pesisir pantai untuk di pindahkan ke Rumah Khusus yang sementara dibangun. Kepala SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Kepulauan Riau Ditjen Penyediaan Perumahan Kemen terian PUPR Tatang Supiatna, pihaknya membangun 95 unit tipe rumah tunggal di Desa Busung Kab. Bintan Provinsi Kepri. “Targetnya Desember 2017 selesai, ” kata Raja Afri Kurniawan, PPK Rusun dan Rumah Khusus. Rumah khusus ini dilengkapi fasilitas jalan beton kelas mutu K250, listrik dan air, jadi masyarakat yang tinggal di pe sisir pantai khususnya nelayan dapat merasakan hunian yang nyaman aman, sehat dan layak huni. Pembangunan Rumah Khusus ini menjadi salah satu Program Satu Juta Rumah yang dicanangkan Pemerintah Republik Indonesia dalam mengatasi kekurangan jumlah (backlog) perumahan dan Rumah Tidak Layak Huni. Program lain adalah Revitalisasi Rumah Susun TNI

PEMBANGUNAN RUMAH KHUSUS NELAYAN KABUPATEN BINTAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU JUMLAH : 95 UNIT REVITALISASI RUMAH SUSUN TNI AL TANJUNGPINANG KOTA TANJUNGPINANG REVITALISASI RUMAH SUSUN TNI AL TANJUNG UBAN KABUPATEN BINTAN

KEPALA SNVT PP KEPRI DRS. TATANG SUPIATNA, MT.

PEMBANGUNAN RUMAH KHUSUS BINTAN

AL Tanjungpinang dan Rusun TNI AL Tanjung Uban. Revitalisasi ini guna me menuhi kebutuhan perumahan hunian yang nyaman aman, sehat dan layak huni bagi masyarakat khususnya TNI AL di Provinsi Kepualauan Riau. Tidak ketinggalan pula kegiatan pe nuyaluran Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kualitas rumah tidak layak huni (RTLH). Bantuan diberikan berupa bahan bangunan yang disesuaikan den gan kebutuhan. Tahun 2017 ini, Kepulauan Riau men dapatkan bantuan 1.500 unit rumah yang tersebar di Kota Batam (549 unit) Kabu paten Lingga (391 unit) dan Kabupaten Karimun (560 unit), dengan nilai bantuan Rp 15 Juta. PPK Rumah Swadaya Suwindar Agung mengatakan, proses penyaluran BSPS di Kepri terkendala oleh topografi dan lokasi daerah yang terpencil dan ter luar. Contohnya adalah daerah Senayang di Kabupaten Lingga, dimana untuk men capai lokasi tersebut butuh waktu 3 jam. Namun begitu, jajaran tim SNVT Kepri tidak padam, mereka bersemangat demi mewujudkan rumah layak huni, aman dan sehat untuk masyarakat Kepualauan Riau. [M] Tri Wahyuddin MAISONA


25

KABAR SNVT SUMATERA BARAT

MEMBANGUN DI PULAU TERLUAR NKRI

PROFIL SNVT PENYEDIAAN PERUMAHAN PROVINSI SUMBAR KEPALA : ERWANTONI, S.ST PPK : NANDAKA EKACARANA, ST (RUMAH SUSUN DAN RUMAH KHUSUS) LILI DARMI, ST (RUMAH SWADAYA) PPSPM : RATNA RAHMA DEWI, S.KOM BENDAHARA : IRDA, A.MD DATA PROYEK TAHUN 2017

Optimisme melingkupi pimpinan dan staf SNVT Sumatera Barat (Sumbar). Tim yang dipimpin Erwantoni, ini menyatakan siap mengemban amanah dalam mendukung dan mensukseskan Program Satu Juta rumah ini. “Tahun 2016 lalu, kita sukses membangun ribuan unit rumah. In syaa Allah tahun 2017 ini pembangunan rumah susun, rumah khusus dan program BSPS berjalan lancar dan selesai tepat waktu,” ungkap Erwantoni, alumni Jurusan Perencanaan Kota Universitas Diponegoro ini.

KEPALA SNVT PP PROVINSI RIAU ERWANTONI, S.ST

MENGAWAL pekerjaan besar bi dang perumahan di Sumbar, Erwan toni mengajak seluruh staf dan stake holder bekerja dengan ikhlas dan su ngguh-sungguh. ”Sebagai abdi negara di bidang infrastruktur khususnya perumahan, kita harus bekerja secara pro fe sio nal dan do the best untuk NKRI.” imbuhnya. Selain tugas rutin menyediakan pe ru mahan layak huni, Tahun 2017 ini, SNVT Sumbar juga punya tugas khu sus. Yakni, membangun ru mah

26

MAISONA


khusus dan rumah swadaya di pu lau terluar Indonesia. Persisnya, di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Dari kota Padang, Mentawai berjarak 158 km. Wilayah ini ha nya bisa diakses dengan kapal laut dan pesawat terbang dari Pa dang. ”Akses jalan menuju loka si rumah khusus yang cukup sulit adalah bukan alasan untuk bekerja setengah hati. Seluruh staf bersa ma PPK (Pejabat Pembuat Komit men) telah bekerja dengan to ta

PEMBANGUNAN RUMAH KHUSUS SEBANYAK 195 UNIT PEMBANGUNAN DUA BUAH RUMAH SUSUN: RUMAH SUSUN UNTUK PNS DI KOTA PADANG PANJANG RUMAH SUSUN UNTUK PNS DI KAB. DHARMASRAYA RUMAH SWADAYA/BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS) SEBANYAK 3500 UNIT

litas tanpa batas,” ujar Erwantoni. Pembangunan rumah khusus di Men tawai berjumlah 75 unit. Rusus ini di peruntukkan bagi nelayan dan kor ban bencana tsunami Mentawai tahun 2010. “Pemerintah ingin mem bangun In do nesia dari depan, dari pinggiran dan dari perbatasan. Nelayan di pulau terluar di Mentawai adalah prioritasnya. Disamping itu, korban tsunami Mentawai tahun 2010 yang belum memilik rumah juga harus di bantu.” kata Erwantoni. Untuk program BSPS, Erwantoni dan jajarannya membantu 387 unit rumah. Alokasi dana BSPS ini terbagi tiga kategori. “Rumah yang dikategorikan rusak berat mendapat alokasi dana sebesar Rp 15 juta, rusak sedang sebesar Rp 10 juta dan rusak ringan sebesar Rp 7,5juta.” tambahnya. Bagi Erwantoni yang telah meniti karir 31 tahun di lingkungan PUPR, memimpin SNVT merupakan amanah. “Kepercayaan ini adalah bentuk pengabdian kami untuk rakyat Indonesia khususnya masyarakat Sumatera Barat. Insyaallah kami bersama SNVT Penyediaan Perumahan pro vinsi lain yang berada di lingkungan Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan da pat mewujudkan Program Satu Juta rumah,” tutup Erwantoni. [M] Fahmi Ridho Ilahi SNVT Sumbar

KABAR SNVT JAMBI

TANTANGAN KHUSUS DARI SUKU ANAK DALAM

PROFIL SNVT PENYEDIAAN PERUMAHAN PROVINSI JAMBI KEPALA : IR. TAMBAT YULIS PPK : SYARTIKA DEWI SYAM, S.T., M.M. (RUMAH SUSUN DAN RUMAH KHUSUS), ANGGA SUKMANA, S.T., M.M. (RUMAH SWADAYA) PEJABAT PENGUJI & PENANDATANGANAN DAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PPSPM) : RIAN WIDIANTARA, S.E. BENDAHARA: WIDYA SETIAWATI

“Alhamdulillah, setelah melakukan pendekatan yang cukup panjang akhirnya pembangunan rumah khusus untuk suku anak dalam (SAD) di bangun di provinsi Jambi,” kata Ir. Tambat Yulis, Kepala Satuan Kerja SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Jambi.

STAF : 31 ORANG DATA PROYEK TAHUN 2017 RUMAH SUSUN SEWA PEKERJA KOTA JAMBI RUMAH SUSUN SEWA PEKERJA KAB. MERANGIN RUMAH KHUSUS SUKU ANAK DALAM KAB. MERANGIN RUMAH KHUSUS SUKU ANAK DALAM KAB. SAROLANGUN RUMAH KHUSUS NELAYAN KAB. TANJUNG JABUNG TIMUR RUMAH KHUSUS NELAYAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

MENURUT Tambat Yulis. sepanjang 2017 ini, SNVT Jam bi telah membangun rumah khusus untuk suku anak dalam di lokasi Kab. Merangin di Desa Sialang dan di Kab. Sarolangun di Desa Sikamis. Pembangunan be rada di lahan pemerintah daerah 25 unit tipe 36 di Kab. Sa ro langun dengan anggaran Rp. 108.000.346,00 per unit rumah khusus dan 25 unit tipe 36 di Kab. Merangin dengan anggaran Rp. 106.891.327,00 per unit rumah khu sus. Dengan nama kegiatan rumah khusus wilayah 3. Mengajak masyarakat suku anak dalam untuk tinggal menetap, jelas Tambat Yulis, tidaklah mudah. Mereka memiliki tradisi nomaden (berpindah-pindah) atau me langun alias meninggalkan tempat tinggal nya ketika ada sanak saudara mendapat musibah (meninggal dunia). Hidup suku Anak Dalam sepenuhnya mengandalkan alam sekitar untuk menunjang kelangsungan hidup dan kebutuhan sehari-hari. “Butuh ketelatenan dan kesaba ran saat melakukan pendekatan untuk mengajak mere ka hidup normal seperti masyarakat biasa,” ucapnya. Langkah membangun rumah khusus bagi Suku Anak Dalam, merupakan upaya mewujudkan kehidupan yang mandiri. Baik dari aspek kehidupan maupun penghi dupan, sehingga mampu menghadapi perubahan so sial yang terjadi. “Tidak cuma soal permukiman, Su ku Anak Dalam juga memerlukan dukungan layanan admi nistrasi kependudukan, kesehatan, pendidikan, dan kehidupan beragama. Kemudian penyediaan akses kesempatan ker ja, ketahanan pangan, akses lahan, advokasi sosial, lingkungan hidup, dan pelayanan social. Semoga pemberian rumah khusus ini dapat mem berikan kehidupan yang layak untuk Suku Anak Dalam!

BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS) SEBANYAK 2.500 UNIT RUMAH PENERIMA BANTUAN YANG TERSEBAR DI 10 KAB/KOTA PROVINSI JAMBI REVITALISASI RUSUNAWA UNIVERSITAS JAMBI REVITALISASI RUSUNAWA YAYASAN SERENTAK BAK REGAM BATANGHARI REVITALISASI RUSUNAWA PONDOK PESANTREN BABUSSALAM AL-ISLAM TEBO REVITALISASI RUSUNAWA POLRI, POLDA JAMBI KABUPATEN MERANGIN KEPALA SNVT PP PROVINSI JAMBIIR. TAMBAT YULIS

REVITALISASI RUSUNAWA PONDOK PESANTREN ISTIQOMAH TANJUNG JABUNG BARAT REVITALISASI RUSUNAWA PONDOK PESANTREN NURUL IMAM MUARO JAMBI REVITALISASI RUSUNAWA POLDA JAMBI, PERUMAHAN SAT BRIMOB POLDA JAMBI SEI. BERTAM MUARO JAMBI

“BUTUH KETELATENAN DAN KESABARAN SAAT MELAKUKAN PENDEKATAN UNTUK MENGAJAK MEREKA HIDUP NORMAL SEPERTI MASYARAKAT BIASA,”

REVITALISASI RUSUNAWA POLRI, POLDA JAMBI, MAKOSAT BRIMOB REVITALISASI RUSUNAWA TNI, MABER TNI AD, KODAM II SRIWIJAYA KOREM 042/GAPU REVITALISASI RUSUNAWA PONDOK PESANTREN AS-AD JAMBI

[M] Mega Kusuma Dewi Syam Sen dan Lisa Rahma Wati Dewi Syam, S.H., M.H.

MAISONA


27

KABAR SNVT SUMATERA SELATAN

AGAR MENJADI CONTOH YANG LAIN PUPR apresiasi sikap Pemkot yang responsif dalam bantuan bedah rumah. Tahun 2017, Sumsel dapat anggaran Rp 45 miliar.

PROFIL SNVT PENYEDIAAN PERUMAHAN PROVINSI SUMSEL KASATKER : K.M. AMINUDDIN,ST.,MT PPK : RUMAH SWADAYA : TAZRIL RUSDY ,ST, RUMAH KHUSUS : IR.HASAN BASRI,MT, RUMAH SWADAYA : IR.HASAN BASRI,MT PPSPM : AHMAD TEDDY PERMANA BENDAHARA : HERYANTO JUMLAH STAF : 30 ORANG ALAMAT : JALAN ADE IRMA NASUTION N 10 PALEMBANG DATA PROYEK 2017

BALAI Kota Pagaralam, Sumatera Selatan, mendapat kunjungan ratusan warga, Kamis (3/8/2017). Mereka adalah para penerima stimulan Program Bantuan Stimu lan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah. Di balai kota, 344 warga dengan rumah tidak layak huni, menerima buku tabungan BSPS yang diserahkan secara simbolis Walikota Pagaralam Dr. Ida Fitriati Bas juni, M. Kes. Ke-344 warga itu adalah bagian dari pemilik 3.000 unit rumah di Sumatera Selatan penerima BSPS. Dalam waktu hampir bersamaan 367 warga Kota Prabumulih juga menerima bantuan serupa. Tahun 2017 ini, kata Direktur Rumah Swadaya Ditjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Johny Sof yan Fajar Subrata, pihaknya menganggarkan Rp 45 Mil iar SPS untuk wilayah Sumatera Selatan. Bantuan terse bar untuk warga di 9 kabupaten/kota. Yakni Pagaralam, Prabumulih, Pali, Musi Rawas, OKU Timur, OKU Selatan, Empat Lawang, Muara Enim, dan Banyuasin. Terkait pelaksanaan BSPS di Prabumulih, Johny mengatakan, pihaknya mengapresiasi langkah yang di ambil Pemkot yang responsif. Selain ikut turun ke lapan gan membantu masyarakat yang rumahnya di nilai tidak layak huni, juga aktif menggandeng perusahaan BUMN dan swasta serta pegawai dan masyarakat melalui pro gram infaq Baznas untuk membantu merenovasi rumah tidak layak huni yang ada di daerah tersebut. “Kami juga sudah mendengar informasi dan melihat langsung bahwa Pemkot Prabumulih tidak hanya me ngandalkan dana bantuan APBN dari pemerintah pusat dalam program bedah rumah ini. Bentuk dukungannya dengan mengalokasikan dana APBD, CSR perusahaan dan infaq pegawai melalui Baznas untuk membantu pro gram bedah rumah. Ini perlu di contoh oleh daerah lain di Indonesia,” terang Johny. Program BSPS di Sumatera Selatan, bekerja sama dengan PT Bank Tabungan Negara (BTN) Persero Ca bang yang dipercaya untuk menyalurkan dana program 28

MAISONA


PEMBANGUNAN SATU TOWER RUMAH SUSUN/ PP.THORIQOH BAHRUL MUSYAHADAH,DESA KARANG MELATI, KEC. SEMENDAWAI , OGAN KOMERING ULU TIMUR SUMSEL. PEMBANGUNAN SATU TOWER RUMAH SUSUN/DAN PONPES.YPI. AL-ISLAH , TULUNG SELAPAN TIMUR, KEC. TULUNG SELAPAN, OGAN KOMERING ILIR SUMSEL. PEMBANGUNAN RUMAH KHUSUS SEBANYAK 50 UNIT , DIKELURAHAN SETERIO, KECAMATAN BANYUASIN III, KABUPATEN BANYUASIN. PEMBANGUNAN RUMAH KHUSUS SEBANYAK 50 UNIT,DIKECAMATAN TALANG UBI, KABUPATEN PAL BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS) PROVINSI SUMATERA SELATAN

WALIKOTA PAGARALAM DR. IDA FITRIATI BASJUNI, M. KES MEMEBERIKAN BUKU TABUNGAN KEPADA WARGA

BSPS. Perbankan ini berperan sebagai penyalur dana. Semua alokasi dana di kucurkan langsung dari pemerintah yang dikhususkan bagi masyarakat penerima BSPS melalui rekening penerima BSPS pada Bank BTN. ’’Penerima program ini tidak dipungut biaya apapun kecuali han ya membeli materai,” tegas Tasril Rusdi, Kepala SNVT Sumsel. [M] SNVT Sumsel

KABAR SNVT LAMPUNG

MEMBERI MANFAAT PARA SANTRI

PROFIL SNVT PENYEDIAAN PERUMAHAN PROVINSI LAMPUNG KEPALA : ZUBAIDI, S.T,.M.T. PPK: RANDAL : ZUBAIDI, S.T., M.T. RUMAH SUSUNDAN RUMAH KHUSUS : HEBY RAKASIWI,S.T. RUMAH SWADAYA : HERIYANTO, S.T. PPSPM : MONALISA, S.AP. BENDAHARA : RINI ANDARNINGSIH, S.SOS.

SNVT Lampung menempatkan pembangunan tiga Rusun Ponpes di tahun 2016 sebagai program unggulan.

JUMLAH STAF : 31 ORANG ALAMAT : JL. KEMUNING I NO. 34.A PAHOMAN BANDAR LAMPUNG TELP. (0721) 5602359 DATA PROYEK : BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS) TA 2017 SEBANYAK 3.000 UNIT RUMAH, TERSEBAR DI 8 KABUPATEN YAITU KABUPATEN LAMPUNG UTARA, LAMPUNG SELATAN, MESUJI, TULANG BAWANG BARAT, WAY KANAN, PESISIR BARAT, PRINGSEWU DAN PESAWARAN RUMAH KHUSUS NELAYAN DI KABUPATEN PESISIR BARAT SEBANYAK 50 UNIT RUMAH SUSUN DI DI 3 KABUPATEN: UNTUK MAHASISWA DI ITERA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN, UNTUK SANTRI DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR, DAN RUSUN PNS DI KABUPATEN MESUJI.

PROVINSI Lampung telah membangun Rumah Susun, Rumah Khusus dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadya (BSPS). Rumah Su sun terdapat di tiga lokasi: Lampung Tengah Ponpes Yayasan Pendidikan Islam AL-Hikamus Salafiyah di Desa Muji Rahayu, serta Lampung Timur yaitu Ponpes Madinah di Kecamatan Labuhan Maringgai dan di Ko ta Metro yaitu Ponpes Ma’hadaliy di Kelu rahan Mulyosari. Ketiga ponpes diagun PT. Wahyu Adi Guna – PT Tryputra Morinda In donesia. Sedangkan rumah khusus nelayan di bangun di dua lokasi: Kabupaten Pesisir Ba rat dan Kabupaten Mesuji. Rusus tipe 36, di laksanakan PT. Andika Parsaktian Abadi. Sementara program Bantuan Stimulan

RUSUN MADINAH DI KECAMATAN LABUHAN MARINGGAI

KEPALA SNVT PP LAMPUNG ZUBAIDI, S.T,.M.T.

Pe rumahan Swadya (BSPS) mencakup 2000 unit rumah, tersebar di 5 Kabupaten dan 1 kota. Program bedah rumah di Lam pung di tahun 2017 meningkat menjadi 3.000 unit. Ketiga program tersebut, telah di lak sanakan dengan baik dan tepat sa sar an. Salah satunya, pembangunan Rusun Ponpes, bahkan menjadi proyek ung gulan Provinsi Lampung di tahun 2016. ”Bukan berarti pragram yang lain tidak berhasil, hanya saja Rusun Ponpes dengan kapasitas masing-masing 300 santri, memiliki arti penting di Lampung, sehingga menjadi program unggulan,” je las Zubaidi, Kasatker SNVT Provinsi Lam pung. Ketua Yayasan Ponpes Madinah, Mu ha mad karibun mengatakan sangat ber terima kasih atas bantuan yang diberikan. “Saya berharap agar bantuan ini dapat bermanfaat bagi para santri yang me nimba ilmu di pondok pesantren ini,” ka ta Muhammad. [M] Yudiow & Priskamel

MAISONA


29

KABAR SNVT BENGKULU

TELADAN NYONYA KH AHMAD DAHLAN

PROFIL SNVT PENYEDIAAN PERUMAHAN PROVINSI BENGKULU KEPALA SNVT IR. DANIEL KUDDI SANGLE RUMAH SWADAYA KAB. BENGKULU SELATAN (149 UNIT) KAB. BENGKULU TENGAH (301 UNIT) KAB. BENGKULU UTARA (291 UNIT) KAB. KEPAHIANG (202 UNIT) KAB. KAUR (169 UNIT) KAB. LEBONG (240 UNIT)

Kementerian PUPR membangun Asrama Putri Siti Walidah senilai Rp. 19,3 miliar. Dilengkapi fasilitas bagi difabel.

ASRAMA Putri Siti Walidah I. Be gitulah sebutan tower empat lantai yang berdiri megah di sam ping Kampus IV Universitas Mu ha mmadiyah Bengkulu (UMB), Jl H. Adam Malik, Sido Mulyo. “Siti Walidah itu nama istri KH Ahmad Dahlan,” Rektor UMB, Ahmad Da san. Rektor berharap, pengoperasian asrama yang menjadi program kerja SNVT Bengkulu itu memberi man faat bagi penghuninya. Bukan seke dar tempat tinggal, tapi juga sebagai 30

MAISONA


KESIBUKAN PARA MAHASISWI DI ASRAMA PUTRI SITI WALIDAH I BENGKULU

KEPALA SNVT PP BENGKULU IR. DANIEL KUDDI SANGLE

KAB. MUKOMUKO (204 UNIT) KAB. REJANG LEBONG (220 UNIT) KAB. SELUMA (224 UNIT)

sarana pembinaan. “Diharapkan dapat meningkatkan 3 hal dasar pembinaan yaitu skill ibadah yang baik, akidah serta bahasa yang baik,” katanya. Diresmikan bersamaan dengan pe ringatan Hari Pendidikan Nasional (Har diknas), 2 Mei 2917, asrama khusus untuk mahasiswi itu dibangun Kementerian Pe kerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Pe nye diaan Perumahan. “Rusun ini ter diri dari 90 unit. 2 unit di lantai dasar kami siapkan untuk para difabel” pung kas Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan, Syarif Burhanuddin. Rusun dengan total luas bangunan 1243.2 m2 tersebut terdiri dari 90 unit dengan luas masing-masing 6mx4m. Mampu me nampung 180 mahasiswi, bangunan se nilai Rp 17,9 miliar ini dilengkapi sarana air bersih listrik serta prasarana, sarana dan utilitas pendukung berupa jalan lingkungan dan jalur untuk difabel, dan mushola. Juga meubelair berupa ranjang, meja, kursi dan lemari pakaian, total se nilai Rp. 1,4 miliar. Mitha Kurnia, salah penghuni asra ma, menyatakan senang tinggal di sana. Selain fasilitas lengkap dan mewah, bia ya sewanya juga murah. “Sebelumnya kami membayar kos sekitar Rp.300 ribu. Di sini hanya sekitar Rp. 180 ribu saja,” kata Mitha, mahasiswi Jurusan Ilmu Pen didikan Agama Islam itu. [M] Melisa Emeraldina

KABAR SNVT KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

MENDORONG PARTISIPASI

MASYARAKAT BABEL Tahun 2017 SNVT Kepulauan Bangka Belitung mendapat kucuran dana Rp 35,06 miliar. Selain untuk Program BSPS, alokasi dana untuk revitalisasi rusun dan rusus.”

PROGRAM Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) menjadi kegiatan utama SNVT Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel). Ta hun 2017 ini, ada 2.000 unit rumah yang mendapat bantuan. Mereka tersebar di enam kabupaten. Kurniawan, Kepala SNVT Penyediaan Peru mah an Babel, mengatakan pihaknya tahun ini mendapat alokasi dana APBN dengan total Rp 35,06 Milyar. “Sebagian besar dialokasikan untuk BSPS,” jelas Kurniawan. Program BSPS, masih kata Kurniawan. meru pakan program nawacita Presiden Joko Widodo dalam mewujudkan Satu Juta R umah bagi seluruh rakyat Indonesia termaksud Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Rumah swadaya sendiri, merupakan pemba ngunan rumah yang melibatkan partisipasi mas yarakat. Dalam penerapannya, rumah swadaya dibagi menjadi peningkatan kualitas rumah tidak layak huni dan pembangunan rumah baru. Penerima bantuan adalah masyarakat yang rumahnya tidak layak huni dilihat dari kualitas atap, lantai dan dinding dalam memenuhi kriteria keselamatan bangunan, pemenuhan luas ruang dan kesehatan bagi penghuni. Salah satu syarat penerima bantuan adalah masyarakat berpenghasilan rendah yang mengua sai tanah yang di atasnya akan dibangun rumah. Nilai bantuan tergantung dari tingkat keru sakan rumah yang akan diperbaiki. Untuk ke rusakan ringan, bantuannya sebesar Rp 7,5 juta per unit, kerusakan sedang Rp 10 juta per unit, sementara untuk kerusakan berat Rp 15 juta per unit. Dana tersebut akan disalurkan dalam ben

PROFIL SNVT PENYEDIAAN PERUMAHAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG PPK RANDAL : KURNIAWAN, ST.,MT PPK RUMAH SWADAYA : HEPRY, ST PPK RUSUS & RUSUN : IRAWAN DWI YULIANTORO, ST.,MT PEJABAT (PPSPM) : SUTINAH PEJABAT BENDAHARA SAFRIANYSAH STAF SNVT BABEL: TERDIRI DARI 24 STAF ( 13 PNS, 11 NON PNS) DI LINGKUNGAN SNVT PENYEDIAAN PERUMAHAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG. ALAMAT : JL. JENDERAL SUDIRMAN NO. 20 RT.01 RW.01, KEL. GABEK 2, KEC. GABEK, KOTA PANGKALPINANG

KURNIAWAN, ST.,MT TEMPAT/TANGGAL LAHIR : BANGKA, 6 OKTOBER 1973 PENDIDIKAN : S-1 TEKNIK SIPIL UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, (1992) S-2 TEKNIK SIPIL, INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG, (2004)

tuk bahan bangunan sehingga mendorong mas yarakat untuk memiliki keswadayaan da lam membangun rumah se-cara berkelompok “Program BSPS diawali dengan mem berikan pemahaman kepada masyarakat calon penerima BSPS, dan memberikan pemahaman pentingnya partisipasi swa daya masyarakat penerima BSPS, untuk lebih meningkatkan hasil pembangunan rumah mereka”, ungkap Kurniawan. “Tidak hanya program BSPS saja yang kami terima dari Kementerian PUPR, ada juga program melalui kegiatan rumah susun dan rumah khusus, dengan total serapan alokasi dana Rp. 5,06 miliar,” katanya. Bentuk dari kegiatan rumah susun dan rumah khusus tersebut antara lain pemeliharaan rumah susun di tiga lokasi (Komp. SatBrimob, Komp. Perumahan Pol da Babel, dan Asrama Mahasiswa STAIN), serta revitalisasi pembangunan rumah khusus Polri dan rumah khusus nelayan Desa Baru. Kurniawan berharap bantuan ini da pat terus berlangsung untuk program satu juta rumah. Dalam mengatasi per masalan penyediaan perumahan khusus nya di provinsi kepulauan Bangka Beli tung. [M] Randy Subekti SNVT BABEL

MAISONA


31

KABAR SNVT BANTEN

JALAN MENDONGKRAK

SEMANGAT GOTONG ROYONG

PROFIL SNVT PENYEDIAAN PERUMAHAN PROVINSI BANTEN PROFIL SNVT NAMA KASATKER : RAHMAT HIDAYAT, ST,. MT PPK : BAGUS HADIYANTO, ST (PPK RUMAH SUSUN DAN KHUSUS) SAUT HAMONANGAN SILITONGA (PPK RUMAH SWADAYA) PPSPM : IKA MUSTIKA DEWI, ST

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Banten salurkan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang merupakan bantuan perbaikan bagi rumah tidak layak huni sejumlah 2500 unit di Banten.

BENDAHARA : MARLY SUBHIYAT, SI,. MSI JUMLAH STAF : 16 STAF PENUNJANG, 4 PRAMUBAKTI,PENGEMUDI, DAN PENGAMANAN ALAMAT : JI. SYECH NAWAWI AL-BANTANI KP3B SERANG-BANTEN DATA PROYEK RUMAH SUSUN PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN MBR LOKASI: KEL.SERUA, KEC.CIPUTAT, KOTA TANGERANG SELATAN JUMLAH UNIT: 1TB/TIPE 36/5 LANTAI PEMELIHARAAN RUMAH SUSUN 1 LOKASI: DESA SINDANGHAYU KEC.SAKETI KAB.PANDEGLANG PEMELIHARAAN RUMAH SUSUN 2 LOKASI: DESA TANJUNG JAYA KEC. PANIMBANG KAB.PANDEGLANG PEMELIHARAAN RUMAH SUSUN 3 LOKASI: DESA JANAKA KEC.JIPUT KAB. PANDEGLANG PEMELIHARAAN RUMAH SUSUN 4

BANTUAN BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH

LOKASI: DESA MENES KEC.MENES KAB. PANDEGLANG PEMELIHARAAN RUMAH SUSUN 5 LOKASI: DESA SELAPAJANG KEC.CISOKA KAB.TANGERANG PEMELIHARAAN RUMAH SUSUN 6

BANTUAN

tersebut tersebar di beberapa wilayah, yaitu Kabupaten Pandeglang 950 Unit, Kabupaten Serang 750 Unit, Kabupaten Lebak 313 Unit, Kabupaten Tangerang 120 Unit, Kota Serang 367 Unit. Kepala SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Banten, Rahmat Hidayat menjelaskan bahwa program BSPS merupakan bantuan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang memiliki rumah tidak layak huni, untuk dapat meningkatkan kualitas rumahnya. Rahmat juga mengungkapkan bahwa dalam pembangunan rumah tidak layak huni ini masyarakat penerima bantuan akan dibentuk kelompok untuk dapat melakukan pembangunan secara bergotong royong dan bergantian. “BSPS merupakan program yang manfaatnya terasa bagi Penerima Bantuan dan BSPS menghidupkan gotong royong di masyarakat. Selain itu BSPS mempunyai mekanisme yang aman, karena dalam BSPS masyarakat tidak menerima uang tunai tetapi masyarakat hanya memesan dan langsung menerima bahan material.” Sementara itu, Saut Hamongan Silitonga, PPK Rumah Swadaya SNVT Provinsi Banten menjelaskan bahwa jumlah bantuan bagi setiap rumah nilainya beragam, disesuaikan dengan tingkat kerusakan dan kebutuhan masing-masing rumah ketika survey. “Nilai maksimal yang dapat diterima adalah Rp 30 juta” tambahnya. [M] SNVT Banten

32

MAISONA


LOKASI: KEL.KALODRAN KEC.WALANTAKA KOTA SERANG PEMELIHARAAN RUMAH SUSUN 7 LOKASI: JL.KH KILIN PAP II, KEL.BATU JAYA, KEC.BATU CEPER, KOTA TANGERANG PEMELIHARAAN RUMAH SUSUN 8 LOKASI: KOMP. PERM.MAPOLRES SERANG, JL.ACHMAD YANI KEL.CIPARE KEC.SERANG KOTA SERANG PEMELIHARAAN RUMAH SUSUN 9 LOKASI: DESA TANARA KEC.TANARA, KAB. SERANG PEMELIHARAAN RUMAH SUSUN 10 LOKASI: KOMP. PERUMAN.SATBRIMOBDA POLDA BANTEN, JL.KH.AMIN JASUTA KOTA SERANG PEMELIHARAAN RUMAH SUSUN 11 LOKASI: KOMP. PERM.KODIKLAT MABES TNI SERPONG, KOTA TANGERANG SELATAN RUMAH SWADAYA KABUPATEN PANDEGLANG 950 UNIT KABUPATEN SERANG 750 UNI KABUPATEN LEBAK 313 UNIT KABUPATEN TANGERANG 120 UNIT KOTA SERANG 367 UNIT

KABAR SNVT JAWA BARAT

MENINGKATKAN MUTU RUMAH DI JAWA BARAT

PROFIL SNVT PENYEDIAAN PERUMAHAN PROVINSI JAWA BARAT STRUKTUR ORGANISASI KASATKER : IR. PRIYO SUSILO, MT PPK : SARDJU BINDARUM, SST (RUMAH SWADAYA), ARDHIAN BINA PUTRA, ST (RUMAH SUSUN & RUMAH KHUSUS), PP SPM : YAYAN RUSTIANA, S.SOS BENDAHARA : ENDANG SRI WIDIASTUTI, SE STAFF : 21 ORANG PROGRAM KERJA 2017

Mutu bagi Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Penyediaan Perumahan Provinsi Jawa Barat, adalah mantra utama mereka. “Mutu menjadi hal utama dalam pembangunan perumahan di Jawa Barat” ungkap Priyo Susilo, yang merupakan lulusan S2 Studi Pembangunan, Institut Teknologi Bandung. Beliau mendapat amanah selaku Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Provinsi Jawa Barat sejak tahun 2016 dan membawahi sebanyak 33 staf (11 PNS dan 21 Non PNS).

RUMAH SWADAYA (PENINGKATAN KUALITAS) 6000 UNIT DI 20 KABUPATEN/ KOTA RUMAH KHUSUS: 50 UNIT RUMAH KHUSUS NELAYAN DI KABUPATEN PANGANDARAN RUMAH SUSUN: RUMAH SUSUN MAHASISWA ITB JATINANGOR, KABUPATEN SUMEDANG RUMAH SUSUN MAHASISWA IPB DARMAGA BOGOR RUMAH SUSUN MAHASISWA SEKOLAH TINGGI PENYULUHAN PERTANIAN (STPP) KOTA BOGOR RUMAH SUSUN PONDOK PESANTREN MIFTAHUL KHOER, MANONJAYA, TASIKMALAYA RUMAH SUSUN PONDOK PESANTREN CINTAWANA, SINGAPARNA, TASIKMALAYA

TAHUN

ini, Jawa Barat mengemban tugas membangun 6 tower rumah susun; 2 tower rumah susun mahasiswa IPB Bogor dan STPP Bogor, 1 tower rumah susun di ITB Jati nangor bagi dosen muda ITB, dan 3 tower rumah susun ba gi santri Pondok Pesantren Miftahul Khoer, Cipasung, dan Cintawana di Kabupaten Tasikmalaya. Pembangunan seluruh rumah susun ini dilaksanakan se bagai upaya untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan baik bagi mahasiswa dan para santri, serta me ningkatkan kinerja dosen muda di Provinsi Jawa Barat. Pembangunan rusun hanyalah satu dari beberapa ke giatan lain yang ditangani SNVT Jawa Barat. Kewajiban lain adalah membangun 50 unit rumah khusus nelayan di Kabupaten Pangandaran. Selanjutnya melakukan kegiatan bedah rumah melalui program Bantuan Stimulan Perumahan

RUMAH SUSUN PONDOK PESANTREN CIPASUNG, SINGAPARNA, TASIKMALAYA

PENJELASAN PERCEPATAN TEKNOLOGI PEMABNGUNAN RUSUN DARI BALITBANG KEMENTERIAN PUPR. DOK. SNVT JABAR

Swadaya (BSPS) sebanyak 6000 unit pada 20 kabupaten/kota. Jumlah BSPS di Jabar tahun 2017 ini meningkat dari tahun sebelumnya, yai tu sebanyak 4.443 unit RTLH. Me la lui kegiatan ini, setiap rumah akan dialoka sikan dana sebesar Rp7,5-15 juta, tergan tung pada tingkat kerusakan rumah. Tahun 2016, SNVT Jawa Barat telah melaksanakan kegiatan pembangunan 4 tower rumah susun (2 tower rumah su sun mahasiswa di Cimahi dan Ciamis serta 2 tower rumah susun pondok pesan tren di Tasikmalaya dan Ciamis), pem bangunan 50 unit rumah khusus nelayan di Kabupaten Pangandaran dan Pening katan kualitas 4.443 unit RTLH melalui program BSPS. Dalam melaksanakan kegiatannya SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi jawa barat selalu berusaha untuk “Bekerja keras, Bergerak cepat dan Bertindak te pat”. [M] SIqbal SNVT Jabar MAISONA


33

KABAR SNVT JAWA TENGAH

RTLH & BACKLOG DI JAWA TENGAH CUKUP BESAR Berbicara mengenai Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan backlog, Jawa Tengah merupakan salah satu yang cukup besar. Untuk jumlah RTLH tahun 2015 di Jawa Tengah mencapaian 1.6 Juta unit. (source: Data PBDT 2015) Sedangkan pada tahun 2016 jumlah backlog kepemilikan mencapai 861.738 rumah tangga dan jumlah backlog penghunian 618.930 rumah tangga. (source: Susenas 2016). “Melihat dari jumlah backlog, Jawa Tengah masih sangat membutuhkan Bantuan Perumahan”, tegas Kepala SNVT Provinsi Jawa Tengah.

SNVT

Penyediaan Perumahan Provinsi Jawa Tengah memiliki andil besar untuk menangani masalah RTLH dan backlog tersebut. Kepala SNVT Provinsi Jawa Te ngah, Ir. Andi Mappalalogau Tantu, M.Si., mengatakan bahwa, “Berkaca dari Tahun Anggaran 2016, pada tahun 2017 tar get Pembangunan Bantuan Perumahan lebih banyak dari tahun lalu”. Tahun Anggaran 2016 pembangunan Rusun berjumlah 128 unit dan strategis mencapai 1.110 unit, pembangunan Rusus 40 unit (20 Kopel), dan Bantuan Stimulan Perumahan Swa

34

MAISONA


DIREKTUR RUMAH KHUSUS BERSAMA KASATKER DAN PPK RUSUS SNVT JATENG KE LOKASI PEMBANGUNAN DI DESA KEDUNG MALANG KEC KEDUNG KAB JEPARA. KASATKER : IR. ANDI MAPPALALOGAU TANTU, M.SI (BAWAH)

PROFIL SNVT PENYEDIAAN PERUMAHAN PROVINSI JAWA TENGAH STRUKTUR ORGANISASI KASATKER : IR. ANDI MAPPALALOGAU TANTU, M.SI TTL : SENGKANG, 23 MEI 1962 PENDIDIKAN : S-1 UNIVERSITAS HASANUDIN, JURUSAN TEKNIK SIPIL S-2 UNIVERSITAS HASANUDIN, JURUSAN MANAJEMEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN PPK RUSUN/RUSUS : ADHI PRAMUDHITO, ST PPK RUSWA : DYAH ANGGRAENI, ST BENDAHARA : RINA SUSI INDRAWATI, SE PPSPM : DIAN VITTA AGUSTINA, ST. MT. JUMLAH STAF : 39 ORANG PROGRESS PROYEK 2017 (AGUSTUS) RUSUN : 51,3% (3 LOKASI) RUSUS : 65,1% (1 LOKASI) RUSWA : 67,97% (17 KAB/KOTA)

daya mencapai 5.727 unit dengan ang garan 60 Miliyar Rupiah. Kondisi tengah kota yang semankin padat, membuat Jawa Tengah mem bu tuhkan bantuan pembangunan pe rumahan terutama di daerah pesisir pan tai. Pembangunan Rumah Khusus tahun ini yang terletak di Kabupaten Jepara berjumlah 50 unit (25 Kopel) yang diperuntukan untuk nelayan. Selain itu dibagun pula Rumah Susun bagi MBR, Pondok Pesantren dan Universitas. Sam pai saat ini pembangunan Rusun di Jawa Tengah sudah hampir terpenuhi, te tapi kondisi bangunan banyak yang membutuhkan pemeliharaan. Maka pa da tahun ini alokasi dana untuk peme liharaan Rusun mencapai 18 Miliyar Ru piah, dan untuk pembangunan Rusun mencapai 42 Miliyar Rupiah dengan jum lah 161 unit. Sedangkan untuk program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun ini sebanyak 5.000 unit yang tersebar di 17 Kabupaten/Kota dengan anggaran 75 Miliyar. “Dari semua bantuan yang dilakukan tersebut, harapan kita dari SNVT ingin menyelaraskan visi dan misi Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan sebagai bagian dari Nawa Cita Presiden RI, Satu Juta Rumah untuk Rakyat! ” tutup Pak Mappa. [M] Aditya Putra Pradinawan, SST dan Lutya Hesni Hermawati, S.Ars

KABAR SNVT D.I. YOGYAKARTA

BERDAYA DI TANAH ISTIMEWA Tahun 2017 BSPS untuk DIY sebanyak 1.552 unit. SNVT Yogyakarta menekankan pentingnya warga memperkuat struktur bangunan rumah

PROFIL SNVT PENYEDIAAN PERUMAHAN PROVINSI D.I. YOGYAKARTA PROFIL SATKER KEPALA : RIDWAN DIBYA SUDARTHA, SE STRUKTUR ORGANISASI PPK : FX. JOKO ARI CAHYONO, ST (RUMAH SUSUN & RUMAH KHUSUS), IGN. SUDARNO, ST, MT (RUMAH SWADAYA) PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN: RIDWAN DIBYA SUDARTHA, SE PEJABAT PPSPM : NOVIA UTAMI DEWI, SE BENDAHARA : ANDITIYO ISDIYANTO JUMLAH STAFF : 29 ORANG ALAMAT KANTOR: JALAN BUMIJO NO. 5, YOGYAKARTA DATA PROYEK TAHUN 2017 BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA SEBANYAK 1.552 UNIT RUMAH PENERIMA BANTUAN. PEMBANGUNAN 1 UNIT RUMAH SUSUN: DI KABUPATEN KULON PROGO, UNTUK PEKERJA. PEMELIHARAAN 2 UNIT RUMAH SUSUN: RUMDISSUN TNI AU BLOK U KABUPATEN BANTUL, UNTUK PRAJURIT TNI AU; RUSUN PONPES BIDAYATUSSALIKHIN, KABUPATEN GUNUNGKIDUL, UNTUK PONDOK PESANTREN (ASRAMA SANTRI).

PAPARAN KASATKER SNVT DIY PADA RAPAT PELAKSANAAN BANTUAN DENGAN TIM KOORDINASI DAN TIM TEKNIS PROVINSI

LIMA Tahun silam, persisnya tahun 2012, menjadi tonggak sejarah baru bagi Yogyakarta. Pengesahan Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, berimbas pada pesatnya pertumbuhan sektor pariwisata, ekonomi dan sek tor komersial lainnya. Mengimbangi pertumbuhan pesat, populasi bangunan komersil pun bertambah, sementara kepadatan penduduk meningkat. Tercatat di tahun 2015 penduduk DIY mencapai ang ka 1.155 jiwa/km2. Di lain pihak, persentase Rumah Tangga Milik sebesar 76,99% lebih rendah dari persentase nasional di angka 82,63%. Pada sisi lain, kebutuhan rumah layak huni di DIY ber tambah. Mendukung pertumbuhan yang pesar itu, Kementerian PUPR pun hadir. Melalui SNVT Penyediaan Perumahan DIY, tahun 2017 mengadakan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebanyak 1.552 unit. Bersama dengan skema lain berupa pengadaan 1 unit Rumah Susun di Kabupaten Kulon Progo dikhususkan untuk pekerja. Hal ini diharapkan dapat membantu menekan angka backlog perumahan di DIY. Sebelum dan selama program berlangsung, pihak SNVT terus memberikan sosialisasi pada masyarakat terkait BSPS. Rapat koordinasi digelar. Forum Sinkronisasi Pendataa Pe

rumahan Provinsi DIY juga diadakan pada tanggal 17 April hingga 18 April 2017 di Hotel Grand Tjokro Yogyakarta. Tujuannya untuk mendapatkan data dasar perumahan. “Ini penting sebagai input perencanaan dan penyusunan strategi pengembangan PKP di masa yang akan datang,” kata Rino Sinurat, ST., M.Si selaku perwakilan Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan. Salah satu poin yang menjadi kepedulian SNVT DIY terkait struktur dan kelengkapan bangunan. Selain atap, lantai dan dinding (aladin), warga diharapkan memper hatikan unsur kolom, pondasi dan rangka atap. “Sebelum lebaran diusahakans selesai rumahnya. Biar kalau anak atau saudaranya mudik rumahnya sudah ba gus, bias ditempati,” terang Ridwan Dibya Sudharta, SE, Kepala Satuan Kerja SNVT Penyediaan Perumahan DIY, bulan April 2017 lalu. Karena itu, tidak sedikit penerima bantuan di 4 kabupaten yang sudah mencapai progress 100 persen pada akhir Juni 2017. Per tanggal 9 Agustus 2017, progress fisik keseluruhan di lapangan sudah mencapai 99%. Ini mencakup Kabupa ten Bantul, Kulon Progo, Sleman dan Gunung Kidul. [M] SNVT DI. YOGYAKARTA

MAISONA


35

KABAR SNVT JAWA TIMUR

KOMITMEN MEMBANGUN DAN MENJAGA ASET NEGARA

PROFIL SNVT PENYEDIAAN PERUMAHAN PROVINSI JAWATIMUR KEPALA SATKER : IR. SUPRATMAN, MT PPK : 1. RUMAH SUSUN DAN RUMAH KHUSUS DIAH KUSUMANINGRUM, ST.,MT RUMAH SWADAYA SHINTA DEWI ASTARI, ST., MT PPSPM : HART ARSY NESIAESTETIKA, ST BENDAHARA : AGUS SETYANI PARAGAWATI

Selain membangun rumah baru, SNVT Jawa Timur hadir di tengah masyarakat lewat revitalisasi rusun lama. Tahun 2017 ada 42 twin blok rusun yang direvitalisasi yang tersebar di 40 lokasi.

JUMLAH STAF : 31 ORANG (TERDIRI DARI PNS PUSAT 3 ORG, PNS DAERAH 10 ORG, NON PNS 16 ORG, SOPIR DAN PRAMUBAKTI 2 ORG) ALAMAT KANTOR : JL. GAYUNG KEBONSARI NO. 50 SURABAYA DATA PROYEK : RUSUN 2017 RUMAH SUSUN MBR TYPE 36 KABUPATEN TULUNGAGUNG, 1 TOWER 70 UNIT RUMAH SUSUN MBR TYPE 36 KOTA MADIUN, 70 UNIT RUMAH SUSUN MBR TYPE 36 KOTA PASURUAN, 70 UNIT RUMAH SUSUN PONDOK PESANTREN KABUPATEN PASURUAN : 1 TOWER (3 LANTAI) DENGAN 12 BANGSAL RUMAH SUSUN PONDOK PESANTREN YPI AL HIKAM, KABUPATEN MADIUN: 1 TOWER (3 LANTAI) DENGAN 12 BANGSAL.

RUMAH KHUSUS 2017 KEPALA SNVT JATIM, SUPRATMAN MELAKUKAN MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN MBR DI KOTA PASURUAN

RUMAH KHUSUS NELAYAN TYPE 36 KABUPATEN LAMONGAN, 50 UNIT RUMAH KHUSUS EKS-TRANSMIGRAN KABUPATEN NGANJUK, 100 UNIT TYPE 36 REVITALISASI RUMAH SUSUN 42 TWIN BLOK DI 40 LOKASI DI JAWA TIMUR RUMAH SWADAYA : 6.500 UNIT DI 19 KABUPATEN

TERBATASNYA lahan di perkotaan akibat perkem bangan jumlah penduduk menjadi “PR” tersendiri bagi Ke menterian PUPR tak terkecuali di Jawa Timur. Dalam hal penyediaan rumah yang layak, Rumah Susun (rusun) men jadi salah satu prioritas pendukung Program Satu Juta Ru mah, sebagai bukti keseriusan pemerintah dalam penataan kebutuhan akan hunian. ‘’Tugas pembangunan beserta revitalisasi rusun melalui SNVT Jatim tahun ini lebih banyak dibanding tahun 2016 kemarin,”ujar Kepala SNVT Jatim Supratman. Tahun 2016 SNVT Jatim membangun 3 rusun dengan 2 tipe barak untuk Pondok Pesantren dan 1 tipe 24 untuk universitas. Sedangkan di tahun 2017 ini dibangun rusun dengan type 36 untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) serta 2 rusun tipe barak untuk pondok pesantren 36

MAISONA


dengan total nilai kontrak sebesar Rp. 69.425.280.000. “Selain pembangunan baru, kita juga merevitalisasi rusun-rusun yang telah dibangun di tahun sebelumnya supaya dapat segera dihuni sebagai bentuk optimalisasi serah terima aset. Tahun ini ada 42 twin blok rusun yang akan kita revitalisasi yang tersebar di 40 lokasi,” terang Supratman. Rumah susun merupakan aset negara yang berasal dari APBN. SNVT Jatim pun fokus melaksanakan ko mitmen Kementerian PUPR, yakni melakukan pengem bangan dan memperluas jangkauan agar masyarakat da pat memiliki hunian layak. Selain itu juga berperan mela kukan pemeliharaan aset negara. [M] Octaria Andanasari NVT JATIM

KABAR SNVT BALI

GOTONG ROYONG RUMAH DESA BELIMBING

PROFIL SNVT PENYEDIAAN PERUMAHAN PROVINSI BALI PROFILSATKER : KEPALA : I WAYAN SUARDANA, ST,MT. PPK. RANDAL : I WAYAN SUARDANA, ST,MT. PPK. RUMAH SWADAYA : I GUSTI AGUNG AYU WAHYUNI, ST PPSPM : I MADE SURATA BENDAHARA : A.A. RASMIATI, SE

SNVT Bali melakukan sosialisasi bedah rumah ke warga. Menekankan gotong royong warga dalam menyediakan rumah layak huni.

DINAS Pekerjaan Umum ( PU ) Tabanan menyelenggarakan sosialisasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya ( BSPS ) tahun 2017, di Wantilan Desa Belimbing, Kecamatan Pupuan. Hadir dalam kesempatan itu, Ketua Tim Kabid Perumahan I Gusti Ngurah Widiantara, dan anggota DPRD Tabanan I Gusti Nyoman Omar dani. Ikut pula hadir Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) beserta warga calon penerima, Perbekel Desa Belimbing, para kelian banjar dinas seDesa Belimbing, para penerima BSPS 87 KK, dan Konsultan BSPS I Made Arta Kepala SNVT Provinsi Bali, I Wayan Suardana, menyampaikan program bantuan stimulan ditu jukan untuk rumah tangga miskin. Bantuan pe merintah ini dimaksudkan menjadikan rumah yang layak huni.

STAF : 31 ORANG PROGRAM KERJA 2017 BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA 2000 UNIT

KEPALA SATKER PROVINSI BALI I WAYAN SUARDANA, ST,MT.

SERAH TERIMA BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA DI KABUPATEN TABANAN.

Sistem ini dikatakan sangat erat de ngan prinsip gotong-royong. Warga yang mendapatkan bantuan akan ada pen dampingan dari fasilitator. Bila ada ham batan, akan dilayani tim baik dari admi nistrasi maupun yang lain. “Jika warga yang dapat bantuan menginginkan per baikan melebihi bantuan yang di te ri ma, dibolehkan, dengan membuat surat pernyataan kesanggupan untuk swa da ya,” katanya Dalam bantuan BSPS tersebut, terdiri atas tiga kriteria. Antara lain rusak ringan mendapat bantuan Rp. 7,5 juta, rusak sedang Rp. 10 Juta, dan rusak berat Rp. 15 Juta. Semua bantuan tersebut berupa material.[M] Christian Geanta Mantiri , ST. dan Kadek Fajar Arcana

MAISONA


37

KABAR SNVT KALIMANTAN UTARA

BEDAH RUMAH HINGGA PERBATASAN Lewat Program Bedah Rumah, warga perbatasan di Kalimantan Utara dapat merasakan dampak pembangunan. Keterbatasan daya beli dapat teratasi.

PROFIL SNVT PENYEDIAAN PERUMAHAN PROVINSI KALTARA PROFIL SAKTKER KEPALA : IR. MUHAMMAD ARIFIN, MM., MH STRUKTUR ORGANISASI PPK RUSUS & RUSUN : ZULFAHMI, ST PPK RUMAH SWADAYA : DR. RAHMAD WAHYULLAH, ST., MT PPSPM : KUNCORO, SE BENDAHARA : ACHMAD NURUL ISLAM S.AP JUMLAHSTAF : 14 ORANG ALAMAT : JALAN DR. SOETOMO NO.18B, KEL. KARANG BALIK, KOTA TARAKAN DATA PROYEK : PEMBANGUNAN RUMAH KHUSUS DI KALIMANTAN UTARA (KOTA TARAKAN) REVITALISASI RUMAH KHUSUS (KAB. NUNUKAN KECAMATAN SEBATIK BARAT) RUMAH SWADAYA: 1.500 UNIT

PULAU

Sebatik adalah sebuah pulau kecil se belahTimur Laut Kalimantan yang merupakan ba gian dari Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara juga sebagai pulau terluar dan terdepan di In donesia. Pulau Sebatik terdiri dari 5 kecamatan, yaitu Kecamatan Sebatik, Kecamatan Sebatik Barat, Ke camatan Sebatik Utara, Kecamatan Sebatik Timur dan Kecamatan Sebatik Tengah yang meliputi 19 desa. Pulau Sebatik terbagi mejadi dua wilayah Ne gara dimana di bagian utara merupakan wilaya Negara bagian Sabah, Malaysia sedangkan bagian sebelah selatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Desa bukit harapan dan desa sungai limau ada lah sebagian desa yang dapat merasakan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS),

KEPALA SATKER PROVINSI KALTARA IR. MUHAMMAD ARIFIN, MM., MH

RUMAH BANTUAN STIMULAN STIMULAN BANTUAN SWADAYA BERSAMA PPK SWADAYA

dimana salah satu program dari Direk torat Jendral Penyediaan Perumahan Ke menterian PUPR ini sangat membantu mas yarakat yang ada di daerah per ba tasan yang mata pecaharian utama dalah sebagian besar nelayan dengan keterba tasan daya beli hunian, BSPS sendiri merupakan fasilitas pe me rintah berupa bantuan social ke pa da Masyarakat Berpenghasilan Ren dah (MBR). Untuk peningkatan kua li tas dengan ada nya program BSPS di Kabupaten Nunukan khususnya di Keca matan Sebatik Tenggah, bantuan stimulan diberikan un tuk dua desa sebayak 135 unit. Desa tersebut baru merasakan dam pak dari program bantuan berupa per baik an ru mah swadaya dalam katagori rumah tidak layak huni (RTLH) dengan bantuan sebesar Rp. 15 juta per unit. Muhammad Arifin, selaku Kepala Sa tuan Kerja SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Kalimanta Utara, meng harap adanya Bantuan BSPS dapat me ning katkan hunian bagi Masyarakat Berpeng hasilan Rendah (MBR). Realisasi program bedah rumah ini, diharapkan memberi manfaat bagi masyarakat di perbatasan. “Warga perbatasan dapat menikmati pembangunan. Ini juga perwujudan Pro gram Nawa Cita,” katanya.[M] Randy Khummar Mucitra

38

MAISONA


KABAR SNVT KALIMANTAN BARAT

PENDAMPINGAN TIM BEDAH 4OOO RUMAH Program bedah rumah di Kalbar untuk tahun anggaran 2017 sebanyak 4.000 unit. Jumlah itu terbagi untuk 14 Kabupaten/ Kota. 126 unit di Kota Singkawang, 280 Unit di Kota Pontianak, 300 unit di Kab. Sintang, 241 Unit di Kab. Sekadau, 285 Unit di Kab. Sanggau,345 di Kab. Sambas, 272 unit di Kab. Melawi, 385 unit di Kab. Landak, 285 unit di Kab. Kubu Raya, 250 unit di kab. Ketapang, 311 unit di Kab. Kapuas Hulu, 270 unit di kab. Bengkayang dan terbanyak di Kab. Mempawah yaitu 389 Unit.

PROFIL SNVT PENYEDIAAN PERUMAHAN PROVINSI KALBAR ORGANISASI : KEPALA SNVT : MARTINUS TANDI RANTE, ST, SE, M.SI PPK : (RUMAH SWADAYA) RAHMAT, ST, MM (RUMAH SUSUN DAN RUMAH KHUSUS) MEGA CANDRA, ST, MT PPSPM : SUPARYONO, S.SOS BENDAHARA : HADRIANI, SE JUMLAH STAF : 9 ORANG, PNS : 18 ORANG DATA PROYEK 2017 RUMAH SWADAYA : KEGIATAN BSPS 14 KABUPATEN/ KOTA 4000 UNIT PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN PONPES NURUL MA’ARIF KAB. SINTANG REVITALISASI RUSUN RINDAM XII TANJUNGPURA, KOTA SINGKAWANG REVITALISASI RUSUN KODAM XII TANJUNGPURA, PONTIANAK REVITALISASI RUSUN KOREM 121 ABW (1), KAB. SINTANG REVITALISASI RUSUN KOREM 121 ABW (2) KAB. SINTANG REVITALISASI RUSUN TAHAP II : REVITALISASI UNIV. TANJUNGPURA PONTIANAK, KOTA PONTIANAK

KIRI KE KANAN, BAMBANG RESTI IRAWAN S.SOS DAN MARTINUS TANDI RANTE, ST, SE, M.SI FOTO BERSAMA DALAM KEGIATAN PENDAMPINGAN PELAKSANAAN KEGIATAN BSPS PROV. KALBAR 1-2 AGUSTUS 2017 DI HOTEL GRAND MAHKOTA .

PELAKSANAAN

Program Be dah Rumah atau Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dila kukan oleh SNVT dengan dibantu Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL), serta Koordinator Fasilitator (Korfas) yang paham terhadap teknis dan pe laksanaan bedah rumah ala SNVT. Selain itu juga mendapat dukungan dari Tim Teknis dari Dinas Bappeda, Dinas perumahan dan Dinas Sosial. BSPS disalurkan kepada masyarakat berpenghasilan rendah dengan kate gori rumah tidak layak huni. Mengawal kegiatan BSPS di Kal bar, Direktorat Rumah Swadaya PUPR menyelenggarakan kegiatan

pendampingan, pada tang gal 1-2 Agustus 2017. Kepala Seksi Pelak sanaan Wilayah 2, Bambang Resti Irawan S.Sos, MUM, memaparkan bahwa BSPS ini harus tepat sasaran, tepat guna, dan tepat waktu. “Target untuk BSPS di Kalbar sampai Sep tember Oktober harus terealisasi” ujar Bambang. Sementara itu, Martinus Tan di Rante, ST, SE, M.Si selaku Ke pala SNVT Penyediaan Perumah an Kalbar, selaku tuan rumah menyambut baik ke giatan pen dampingan. Kegiatan tersebut juga menjadi sarana konsultasi dan forum diskusi TFL, Korfas dan Tim

REVITALISASI PONPES DARUL ULUM, KAB. KUBU RAYA REVITALISASI PONPES ANTA AL-ALMIN, KAB. KUBU RAYA REVITALISASI PONPES NURUL IKHSAN, KOTA PONTIANAK REVITALISASI POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK, KOTA PONTIANAK

teknis kabupaten/kota dengan pihak Direktorat Rumah Swadaya. Pen dam pingan ini melibatkan Konsultan In di vi dual (KI), guna memberikan arahan dan melakukan evaluasi capaian kinerja pelaksanaan BSPS yang sebelumnya di presentasikan oleh setiap tim BSPS kabu paten/kota. Dalam evaluasi kinerja tersebut, per masalahan dan kendala yang ditemukan mu lai dari persiapan, penyaluran da na BSPS, distribusi bahan material dan pelaksanaan pembangunan dila pangan menjadi bahan diskusi bersa ma.“Koordinasi setiap pelaksana BSPS ha rus ditingkatkan” tandas Martin. [M] Yulius Toguh SNVT KALBAR

MAISONA


39

KABAR SNVT KALIMANTAN TENGAH

MENINGKATKAN KUALITAS 2.000 UNIT RUMAH

PROFIL SNVT PENYEDIAAN PERUMAHAN PROVINSI KALTENG ORGANISASI : KEPALA : KAMININ, ST., MT. PPK : RUMAH SUSUN DAN RUMAH KHUSUS : DODI KURNIADI, ST. RUMAH SWADAYA : MICHAEL ROBERT, ST. PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN : KAMININ, ST., MT. PPSPM : DICCE ASIHAY

SNVT Kalteng bertekad memberi dampak positif program perumahan nasional. Selain bedah rumah 2.000 unit, juga membangun rusun pekerja

BENDAHARA : SUMIATI JUMLAH STAF : 32 ORANG ALAMAT KANTOR : JL. PATIMURA NO.19 KOTA PALANGKA RAYA, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH. DATA PROYEK TAHUN 2017 RUMAH SUSUN 1. PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN SEWA PEKERJA LOKASI : JL. SUMATRA GG. VI, KEL. SEL HILIR, KEC. SELAT KUALA KAPUAS. KAB. KAPUAS, PROV. KALIMANTAN TENGAH JUMLAH UNIT : 1 TB / TIPE 36 / 4 LANTAI PERUNTUKAN : PEKERJA

SNVT

Penyediaan Perumahan Pro vinsi Kalimantan Tengah dibentuk ber dasarkan keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 640/KPTS/M/2015 tanggal 29 Desember 2015. Kala itu, posisinya berada di ba wah Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah. Pimpinan SNVTnya adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum sebagai pembantu atasan lang sung kuasa pengguna anggaran/barang. Posisi pimpinan ditempati Kaminin, ST., MT, selaku kuasa pengguna ang garan/ barang. Pada tahun 2016 SNVT Penye diaan Perumahan Provinsi Ka limantan Tengah melaksanakan ban tuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) dengan kategori peningkatan kualitas rumah swadaya sebanyak 2000 unit. Lokasinya tersebar di 5 kabupaten yai tuKabupaten Kapuas, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Katingan, Kabupaten Kotawaringin Barat dan Ko tawaringin Timur. Pada tahun 2017, kegiatan BSPS kembali dijalankan. Kali ini sebanyak 2.000 unit yang tersebar di 8 Ka bu pa ten/Kota yaitu, Kabupaten Pu lang Pisau (230 Unit),Kabupaten Kotawa ringin Barat (385 Unit), Katingan (315 Unit), Kabupaten Barito selatan (277 Unit), Kabupaten Seruyan (130 Unit), Kabupaten Kapuas (175 Unit), Ka bu paten Kotawaringin Timur (212 Unit),

40

MAISONA


2. PEMELIHARAAN RUMAH SUSUN LOKASI : RUSUNAWA PP ABNAUD MIFTAHUL ULUM, 1TB / 2 LANTAI LOKASI : RUSUNAWA PP BABUSSALAM KAPUAS, 1TB / 3 LANTAI 3. MEUBELAIR LOKAS : RUMAH SUSUN SEWA PEKERJA, JL. SUMATRA GG. VI, KEL. SEL HILIR, KEC. SELAT KUALA KAPUAS. KAB. KAPUAS, PROV. KALIMANTAN TENGAH

KEPALA SATKER PROVINSI KALTENG KAMININ, ST., MT.

Kota Palangka Raya (276 Unit). Program lain adalah pem bangunan Rumah Susun untuk pekerja (54 unit) berlokasi di Jl Sumatra Gg. VI Kelurahan Sel Hilir, Kecamatan Selat Kua la, kabupaten Kapuas, Kalteng. Selain itu juga kegiatan peme liharaan rumah susun un tuk

rusunawa PP Abnaud Miftahul Ulum dan rusunawa PP Babussalam Kapuas. Menurut Kaminin, program BSPS di wilayahnya selesai Oktober 2017. Se mentara untuk program kegiatan Rumah Susun di Kabupaten Kapuas, selesai No vember 2017. Dengan terlaksananya program BSPS atau bedah rumah, diharapkan da pat mem bantu masyarakat miskin / MBR untuk membangun maupun me re ha bilitasi tempat tinggal mereka sehingga le bih layak huni. Sementara program pembangunan rumah susun, diharapkan sebagai suatu cara untuk memecahkan ma sa lah kebutuhan dari permukiman untuk pekerja (nelayan, TNI/Plori, PNS, mahasiswa, dan pesantren) dan masyara kat daerah rawan bencana. [M] SNVT KALTENG

KABAR SNVT KALIMANTAN TIMUR

GERAK CEPAT MENJELANG 2019 RP3KP Kalimantan Timur diarahkan mendukung Program Satu Juta Rumah. Pemprov dan Pemda/Kota se-Kaltim bertekad membangun rumah layak huni berkesinambungan.

GAIRAH

membangun rumah la yak huni, menghampiri Provinsi Kalimantan Timur. Hal itu ditandai dengan kesepakatan antara Peme rintah provinsi (Pemprov) dengan 10 Pemerintah Daerah/Kota untuk Rencana Pembangunan dan Pe ngembangan Perumahan dan Ka wasan Permukiman (RP3KP) Kali mantan Timur, di Samarinda, Senin (24/7/2017). “Program pembangun an rumah layak huni, bu kan saja kewajiban pusat atau Pemerintah Provinsi saja, namun juga Kabupa ten/Kota,” jelas Asisten Perekono mian dan Admimnistrasi Pem ba ngunan H Ikhwansyah. Inisitaif Pemerintah daerah Kal tim itu pun mendapat apresiasi dari Direktur Perencanaan Penyedian Perumahan, Ditjen Penyediaan Pe rumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Hardi Simamora. Menu

rutnya, hal itu sejalan dengan Un dang – Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Ka wasan Pemukiman, dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pe me rin tahan Daerah. “Kami sangat ber harap para walikota dan bu pa ti bisa menyusun RP3KP dan melak sanakan sebagaimana yang kita se pakati,”katanya. Saat ini, kata Hardi Simamora, ada 3,4 juta RLH yang harus disele saikan. Namun tercatat 7,6 juta ke luarga Indonesia masih belum miliki rumah atau yang disebut backlock. Sejatinya jumlah tersebut harus tu run menjadi 5,4 juta lewat Program Satu Juta Rumah. “Presiden RI Joko Widodo intinya meminta perizinan di sederhanakan. Dari 700 hari pe me ro se san menjadi 44 hari untuk kepengurusan backlock,” tegasnya. Untuk itu, Hardi meminta pe ran serta Satuan Kerja Non Vertkal

(SVNT) dengan da na alokasi khusus. APBD desa juga dapat membantu pro gram 1 desa 5 rumah untuk dapat diper baiki dengan dukungan peraturan men teri terkait. “Semoga ini menjadi contoh yang baik bagi provinsi lain nya”, tutur Hardi. Bupati Kutai Timur H. Ismunandar ke pada awak media, memastikan pihaknya siap dan selalu mendukung program pe rumahan. “Saya selaku Bupati Kutai Ti mur siap menggalakan perumahan untuk di wilayah perkotaan dan saat ini sudah ada beberapa pengembang yang siap untuk bekerjasama, khususnya untuk pe rumahan Korpri terlebih dahulu kita be sok akan adakan persentasi. Antusiasme juga ditunjukkan Pemkab Kutai Kartanegara (Kukar) yang diwakili Sekretaris Daerah, H Marli. “Pemerintah Ku kar akan segera menindaklanjutinya dengan mengadakan pertemuan dengan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) ter kait dan pihak konsultan untuk membica rakan RP3KP,”ujarnya. Marli berharap pihak OPD yang meng ikuti rakor bisa mengadopsinya dengan baik dan membawanya ke Kukar untuk diaplikasikan. “Kita harus bergerak cepat untuk melaksanakan program RP3KP ini sebelum tahun 2019,” pungkasnya. Keberadaan RP3KP, merupakan ke rangka dasar dan menjadi acuan bagi Pe rangkat Daerah yang baru terbentuk. Ta hap pertama yang dilakukan adalah pen dataan, kemudian analisa, dan rencana detil terkait kapan waktu penyelesaian. “Apakah, 10 tahun atau 20 tahun?” jelas Ikhwansyah. Terkait hal itu, Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Pro vin si Kaltim La Usman, menyatakan penyusu nan RP3KP merupakan awal komitmen dalam membangun perumahan yang ber kesinambungan di Kaltim. Pemerintah daerah (Pemda) perlu melakukan grand design (rancangan besar) pemukiman. Menurutnya pembagunan perumahan harus sejalan dengan sektor lain. Supaya terjadi sinkroniasi dan harmonisasi dalam visi misi tujuan pembangunan khususnya RP3KP. [M] SNVT KALTIM MAISONA


41

KABAR SNVT KALIMANTAN SELATAN

MENGEJAR TARGET 2.500 UNIT RUMAH ALADIN Tahun 2017, SNVT Kalsel memedah 2.500 unit rumah yang tak layak huni di 8 Kabupaten.

PROFIL SNVT PENYEDIAAN PERUMAHAN PROVINSI KALSEL ORGANISASI : KEPALA : M. NOOR EFRANI, SST.,M.AP PPK RUMAH SUSUN DAN RUMAH KHUSU : RIEZA PERDANA, ST PPK RUMAH SWADAYA: H. KHALID RIJALUDDIN, ST.,MT PPK PERENCANAAN & PENGENDALIAN : M. NOOR EFRANI, SST.,M.AP PEJABAT PENGUJI & PENANDATANGANAN DAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR : DRA. MARLINA SAUDAH BENDAHARA: JAMILAH RAHMAN JUMLAH STAF : 19 ORANG DATA PROYEK TAHUN 2017 BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA SEBANYAK 2.500 UNIT RUMAH PENERIMA BANTUAN YANG TERSEBAR DI 8 KABUPATEN, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.

ALADIN alias atap, lantai dan dinding. Tiga komponen rumah inilah yang menjadi dasar sebuah hunian mendapatkan bantuan stimulan atau disebut Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau tidak. “Rumah dengan kriteria itulah yang layak mendapat bantuan,” kata M.Noor Efrani SST.,MAP, Kepala Satuan Kerja SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Kalimantan Selatan. Bantuan yang dimaksud Efrani adalah bagian dari Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR. Besarannya Rp 15 juta per unit untuk perbaikan rumah tidak layak huni, menjadi rumah layak huni. BSPS sendiri merupakan fasilitas pemerintah berupa bantuan sosial ke pada Masyarakat Berpenghasilan Ren dah (MBR). Tujuannya adalah untuk men dorong masyarakat membangun sendiri rumah yang layak huni.

42

MAISONA


PEMBANGUNAN 2 UNIT RUMAH SUSUN: DI KABUPATEN TANAH BUMBU, UNTUK MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH (MBR) GOLONGAN II PNS; DAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN, UNTUK PONDOK PESANTREN (ASRAMA SANTRI).

KEPALA SATKER PROVINSI KALSEL M. NOOR EFRANI, SST.,M.AP

Untuk ban tuan yang diberikan, tidak uang tunai, tapi berupa bahan bangunan yang disesuaikan dengan kebutuhan. Untuk wilayah Kalsel, jumlah rumah dengan kriteria ‘aladin’ jumlahnya ri buan. Namun BSPS untuk tahun 2017 ini, hanya mendapat alokasi untuk 2.500 unit. Data ini merupakan hasil pendataan yang dilakukan di tahun 2013. . Karena keterbatasan anggaran lah, kata Efrani, sehingga pihaknya bersama pemerintah daerah mesti ekstra selektif memilih rumah yang layak dapat stimulan. Dari 2.500 unit yang sudah dipilih, ter sebar di delapan kabupaten. Yakni Kabu paten Balangan, Kabupaten Barito Kuala, Ka bu paten Banjar, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Tapin. Menurut Efrani semua usulan ban tu an perbaikan rumah swadaya sudah masuk dalam kategori rumah tidak layak huni (RTLH) dan layak dibantu “semoga ban tuan ini dapat meringankan biaya perbaikan rumah,” harapnya. [M] SNVT KALSEL

KABAR SNVT NUSA TENGGARA BARAT

MENGEJAR PROGRES BEDAH RUMAH

PROFIL SNVT PENYEDIAAN PERUMAHAN PROVINSI NTB ORGANISASI : KEPALA : IR. WAHYU KUSNO ALI SWADONO, MT ORGANISASI : PPK PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN DAN KHUSUS : H. BULERA, ST.MT

SNVT NTB mendapat alokasi anggaran bedah rumah 3.527 unit. Butuh dukungan Pemda mempercepat penyelesaian program kerja.

RUMAH SWADAYA : IR. M. AGUS SYUKRAPATI E, MT PPSPM : NI NYM. DWI KARYATI, S.SOS BENDAHARA : BAIQ NURSIANTY, SE JUMLAH STAF : 32 ORANG ALAMAT KANTOR : JALAN MAJAPAHIT NO. 16 MATARAM – NTB DATA PROYEK TAHUN 2017 BSPS SEBANYAK 3527 UNIT YANG TERSEBAR DI 10 KABUPATEN/KOTA , PROVINSI NTB RUMAH SUSUN SEBANYAK 2 TWIN BLOCK, TERDIRI DARI PEMB. RUMAH SUSUN NTB I DI LOMBOK TENGAH UNTUK MBR DAN PEMB. RUMAH SUSUN NTB II DI SUMBAWA UNTUK ASRAMA MAHASISWA UNIVERSITAS SUMBAWA RUMAH KHUSUS SEBANYAK 3 LOKASI, RUSUS NTB I DI LABUAN JAMBU SUMBAWA, RUSUS NTB II DI DOMPU HU’U, DAN RUSUS NTB III DI TANJUNG LUAR KERUAK LOMBOK TIMUR YANG KESEMUANYA DIPERUNTUKKAN BAGI MBR KHUSUS NELAYAN

MEMILIKI rumah layak huni, merupakan dambaan semua warga Negara Indonesia. Terlebih bagi, kmereka yang tergolong masyarakat kurang mampu dan miskin. Caranya? Jalan keluarnya ada di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Melalui Direktorat Rumah Swadaya Ditjen Penyediaan Perumahan PUPR, pemerintah menggelontorkan bantuan peningkatan rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni. Program itu disebut Bantu an Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau dikenal juga sebagai program bedah rumah. Program bedah rumah itulah yang digenjot SNVT Pro vinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) di tahun 2017. Alokasi anggaran yang didapat mencakup 3.527 unit rumah yang tersebar di 10 Kabupaten/Kota terdiri dari: Kota Mataram (295 unit), Lombok Barat (394 unit), Lombok Tengah (316 unit), Lombok Timur (498 unit), KLU (401 unit), Kabupaten Sumbawa sebanyak 454 unit, Kabupaten Sumbawa Barat

KASATKER SNVT PENYEDIAAN PERUMAHAN PROVINSI NTB IR. WAHYU KUSNO ALI SWADONO, MT

(111 unit), Kabupaten Dompu (353 unit), Kabupaten Bima (341 unit), dan Kota Bi ma (364 unit). Program bedah rumah di Kabupaten Bima, ditandai dengan penyerahan buku tabungan secara simbolis, di bulan Juli 2017. Di Pendopo Kabupaten, Bupati Bi ma Hj. Indah Damayanti Putri yang di dampingi Kepala SNVT Ir. Wahyu Kusno Ali Swadono, MT, menyerahkan bantuan untuk 341 unit rumah. Per Agustus 2017, program bedah ru mah di NTB, telah mencapai 75% dari se lu ruh Kabupaten/Kota. Wahyu optimis menyatakan seluruh pembangunan akan se lesai pada akhir September, sejalan dengan droping barang tahap kedua yang sudah selesai dilaksanakan. “Kami berha rap Pemda bisa memberikan dukungan pen uh pada program BSPS ini agar dapat selesai sesuai target,” ujar Wahyu. [M] Tiara dan Andi, SNVT NTB

MAISONA


43

KABAR SNVT NUSA TENGGARA TIMUR

YANG MEMBERI HARAPAN HIDUP

PROFIL SNVT PENYEDIAAN PERUMAHAN PROVINSI NTT KASATKER : SUHARTINI A. WELLO, M.SI PPK : RUMAH SUSUN : YOPI ALBERT R. SIAUBELAN, ST RUMAH SWADAYA : BLASIUS SUN, SST

Program pemerintah yang pro rakyat, tentu menggembirakan. Ibarat mimpi, masyarakat kurang mampu, akhirnya bisa punya rumah. Lewat program BSPS yang dikelola SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi NTT, sejumlah warga di NTT bisa memperbaiki rumah hingga tahap layah huni.

PPSPM : WEMPY LAY, SST BENDAHARA : SRIYANTI RITA DAKAWENI S.AB JUMLAH STAF : 21 (13 HONORER DAN 8 PNS TERMASUK KASATKER, PPK, BENDAHARA, PPSPM) ALAMAT : JLN. W. J. LALAMENTIK NO.20, LT.3, NTT DATA PROYEK TAHUN 2017 RUSUN : PEMBANGUNAN BARU : UNIT ASRAMA MAHASISWI UNIVERSITAS WIDYA MANDIRA DI KOTA KUPANG UNIT ASRAMA SISWA SEMINARI ST. YOHANES PAULUS VII DI KAB.MANGGARAI BARAT UNIT ASRAMA SISWA PONDOK PESANTREN WALISANGA DI KAB.ENDE REVITALISASI : UNIT ASRAMA POLISI DI MAPOLDA PROV. NTT UNIT ASRAMA TNI DI LANTAMAL

BESAR bantuan sejatinya tidak be sar, maksimal Rp. 15.000.000,- Untuk wilayah NTT dengan kondisi to po grafi kepulauan dan berbukit-bukit (bahkan masih ada daerah tertentu yang masih sangat sulit dijangkau se kalipun dengan kendaraan), angka bantuan terbilang masih sangat mi nim. Namun banyak warga masyara kat yang berterima kasih atas perhati an dan kebijakan pemerintah. Satker Penyediaan Perumahan Provinsi NTT, pada Tahun 2016 telah menangani peningkatan kualitas pe ru mahan sebanyak 2.151 unit yang tersebar di 5 kabupaten di Provinsi 44

MAISONA


DIRJEN KEMENTERIAN PUPR SYARIF BURHANUDDIN MENINJAU KE WILAYAH NTT FOTO: ZUNILAM FIFALIYANA SRIKANDI

KEPALA SATKER PROVINSI NTT SUHARTINI A. WELLO, M.SI

NTT dan di Tahun Anggaran 2017 ini vo lumenya bertambah menjadi 4.000 unit serta ters ebar di 15 Kabupaten di Provinsi NTT. Tahun 2017, alokasi program BSPS sebanyak 4.000 unit. Meningkatnya BSPS NTT ini, diharapkan akan berbanding lu rus dengan menurunnya angka kemiskin an yang ada di daerah. Kedepan dengan adanya Orga ni sasi Perangkat Daerah/OPD Dinas Peruma h an Rakyat dan Kawasan Per mukiman baik ditingkat Provinsi maupun di ting kat Kabupaten/Kota, ma ka diharapkan kecepatan penanganan RTLH maupun penurunan Angka Backlog Perumahan (melalui terbangunnya Baik Rumah Khu sus maupun Rumah Susun) akan mening katkan kesejahteraan masyarakat yang dapat dibaca melalui adanya penurtunan angka kemiskinan. Semoga.[M] Rambu Kapita/ Maurits Simorangkir, SNVT NTT

KABAR SNVT GORONTALO

MENGHITUNG HARI REVITALISASI TAHAP 2

PROFIL SNVT PENYEDIAAN PERUMAHAN PROVINSI GORONTALO KEPALA : NASUTION MAHANGGI, ST ORGANISASI : PPK : RUMAH SUSUN DAN RUMAH KHUSUS : ALWI MAHDALI, ST, MT RUMAH SWADAYA : HIFNY TEGELA, SE.,MM PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN : NASUTION MAHANGGI, ST PPSPM : ANGGA MOKODONGAN, SE

SNVT Gorontalo melelang 3 paket revitalisasi rusunawa. Prajurit Polri penghuni rusun pun antusias menyambut.

BENDAHARA : SRI NURLINA OLII, SE JUMLAH STAF : 15 ORANG ALAMAT KANTOR : JL. TINALOGA DESA TOTO UTARA, KEC. TILONGKABILA, KAB, BONE BOLANGO DATA PROYEK TAHUN 2017 RUMAH SUSUN : 1 UNIT RUMAH SUSUN SEWA PEKERJA, PELABUHAN ANGGREK DESA ILANGATA KECAMATAN ANGGREK KABUPATEN GORONTALO UTARA, 1 TB / TIPE 36 / 5 LANTAI PEMELIHARAAN RUMAH SUSUN POLRES BONE BOLANGO, KABUPATEN BONE BOLANGO PEMELIHARAAN RUMAH SUSUN UNIVERSITA GORONTALO, KABUPATEN GORONTALO PEMELIHARAAN RUMAH SUSUN POLRES POHUWATO, KABUPATEN POHUWATO PEMELIHARAAN RUMAH SUSUN POLRES BOALEMO, KABUPATEN BOALEMO PEMELIHARAAN RUMAH SUSUN BRIMOB POLDA GORONTALO, KABUPATEN GORONTALO RUMAH KHUSUS:

TINGGAL menghitung hari. Rencana revitalisasi rusunawa tahap 2 yang ditunggu banyak pihak di Provinsi Gorontalo akan segera lelang. Sebelumnya pada tahap pertama yaitu di rusunawa Polres Bone Bolango, kini pada tahap kedua ini terdapat 3 paket sekaligus yang bertempat di 3 kabupaten. Yakni Polda Brimob (Kabupaten Gorontalo), Polres Po huwato (Kabupaten Pohuwato), dan Polres Boale mo (Kabupaten Boalemo). Direncanakan 3 paket ini akan dimulai pada bu lan Agustus ini terhitung 90 hari kalender dengan target selesai Desember 2017. “Pemeliharaan ini di maksudkan untuk memberikan kenyamanan bagi para penghuni rusunawa, dan saya cukup senang karena terwujudnya revit rusun tahap kedua ini,” jelas Alwi Mahdali ST.MT, PPK Rumah Susun SNVT Provinsi Gorontalo, di kantor SNVT Penyediaan Pe rumahan Provinsi Gorontalo, Rabu (9/8/2017). Mendengar kabar ini pa ra penghuni rusun

PEMBANGUNAN RUMAH KHUSUS NELAYAN DESA DUMOLODO KECAMATAN GENTUMA KABUPATEN GORONTALO UTARA, 40 UNIT / TIPE 36 PEMBANGUNAN RUMAH KHUSUS DESA LANGGE KECAMATAN ANGGREK KABUPATEN GORONTALO UTARA, 40 UNIT / TIPE 26 RUMAH SWADAYA: KABUPATEN BONE BOLANGO (350 UNIT) KABUPATEN BOALEMO (381 UNIT) KABUPATEN POHUWATO (385 UNIT) KABUPATEN GORONTALO UTARA (222 UNIT) KABUPATEN GORONTALO (529 UNIT) KOTA GORONTALO (133 UNIT)

KEPALA SATKER PROVINSI GORONTALO NASUTION MAHANGGI, ST

RUSUN BOALEMO YANG AKAN DIREVITALISASI UNTUK MENAMBAH KENYAMANAN PARA PENGHUNI (ATAS)

yang merupakan prajurit Polri pun turut antusias, “Dengan adanya pemeliharaan rusunawa ini diharapkan mampu men jawab keluhan kami seperti masalah air bersih/sanitasi,” kata salah satu penghuni rusun.[M] Reza Luneto, SNVT PP Gorontalo MAISONA


45

KABAR SNVT SULAWESI UTARA

PINJAM PAKAI RUMAH KHUSUS

PROFIL SNVT PENYEDIAAN PERUMAHAN PROVINSI SULUT PROFIL SATKER STRUKTUR ORGANISASI KEPALA SNVT : IR. ADRIAN SEMBOR, M.ARS PPK :

Pembangunan Rumah Khusus di Prov. Sulawesi Utara telah diterapkan sejak Tahun Anggaran 2016.

PERENCANAAN & PENGENDALIAN : IR. ADRIAN SEMBOR, M.ARS RUMAH SUSUN & RUMAH KHUSUS : RECKY W. LAHOPE, ST., MT RUMAH SWADAYA : STENLY TANGKERE, ST PEJABAT SPM : DETJE POLLA, SE BENDAHARA : LADY A. B. C. RURU, S. SOS

“PROSES Pinjam Pakai Rumah Khusus Petugas Per batasan Tipe 45 Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) Tahun Anggaran 2016 sejumlah 32 unit dilakukan sebagai salah satu syarat dalam penyerahan asset dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah,” ujar Kepala SNVT Sulut Ir. Adrian Sembor, M.Ars. Penandatangan serah terima dilakukan di Kantor Di nas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Kepl. Sitaro, Kamis 13 Juli 2017. Penandatanganan dilakukan Adrian bertindak sebagai Pihak Pertama atas na ma SNVT Sulut dan CH. Bob Wuaten, ST bertindak sebagai Pihak Kedua atas nama Bupati. Hadir sebagai sak si MarlanTeneh, ST (unsur SKPD) dan Hendra Tumi lantouw, SH (unsur SNVT). “Kegiatan ini dilakukan sambil menunggu proses status hibah kepemilikan asset kekayaan

DATA PROYEK PEMBANGUNAN: RUMAH KHUSUS SULUT I RUMAH KHUSUS SULUT II RUMAH KHUSUS SULUT III PEMELIHARAAN DAN REHABILITASI RUSUN PEKERJA BOLAANG MONGONDOW I RUSUN PEKERJA BOLAANG MONGONDOW II KEPALA SATKER PROVINSI SULAWESI UTARA IR. ADRIAN SEMBOR, M.ARS

RUSUN PEKERJA KOTAMOBAGU RUSUN SATBRIMOB POLDASULUT RUSUN STIKES MUHAMMADIYAH MANADO RUSUN UNIVERSITAS NEGERI MANADO RUSUS KEC. TABUKAN UTARA DANKEC. TAMAKO (KAB. KEPL. SANGIHE)

Milik Negara dari Ke menterian PUPR kepada Pemerintah Kab. Kepl. Sitaro,” ka ta Adrian. Sementara untuk penyaluran pro gram BSPS atau bedah rumah di Sulut, be kerjasama dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Total ada 3.600 penerima bantuan di seluruh kota dan kabupaten di Sulawesi Utara. “Tahap pertama kami akan cairkan setengahnya. Sesuai petunjuk, kalau ter nyata cukup, tahap kedua tidak kami cair kan,” jelas Adrian sebagaimana dikutip Bisnis.com, Senin (20/2/2017). Penyaluran BSPS di Sulut diharapkan mengurangi defisit hunian atau Backlog. Adrian menyebut, jumlah Backlog di pro vinsi gerbang Utara Indonesia itu men capai 33.000 unit. [M] Rivo Mumek, Pamela Rompas

46

MAISONA


KABAR SNVT SULAWESI BARAT

GELIAT FISIK 2000 UNIT BEDAH RUMAH

PROFIL SNVT PENYEDIAAN PERUMAHAN PROVINSI SULAWESI BARARAT PROFIL KEPALA SATKER : MUHAMMAD YASTRIB TASIM, S.T, M.SP PPK : RUSUN DAN RUSUS : KHAIRIL AMBAR, S.T, MSI RUMAH SWADAYA : MUHAMMAD SYAHRIR,S.T

Tahun 2017, Sulawesi Barat mendapat bantuan BSPS 2000 unit. Menjadi pendorong Swadaya masyarakat sangat dibutuhkan untuk menjadi

SNVT

Penyediaan Perumahan Sulawesi Barat (Sul bar) fokuskan diri mengejar progres Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang jumlahnya mencapai 2000 unit yang tersebar di enam kabupaten. Selain BSPS, SNVT Sulbar juga melakukan revitalisasi rumah susun dan rumah swadaya. Untuk rumah swadaya, sebagaimana ketentuan yang ada, besaran bantuan untuk peningkatan kuali tas antara Rp. 7,5 juta dan Rp 15 juta. Sementara pem bangunan baru sebesar Rp 30 juta per unit. Nilai bantuan tersebut tentu belum mencukupi, na mun cukup be rar ti untuk peningkatan kualitas khusus nya atap, lantai dan dinding. Ba gai ma na pun BSPS adalah bantuan swadaya. Sehingga da lam pelaksanaannya di butuhkan swadaya dari mas ya rakat sendiri. Sehingga tidak heran jika da lam pelaksanaannya ada yang melebihi angka ban

RAPAT KOORDINASI POKJA PKP PROVINSI SULAWESI BARAT KEPALA SATKER PROVINSI SULAWESI BARAT MUHAMMAD YASTRIB TASIM, S.T, M.SP FOTO-FOTO: RANDAL

BENDAHARA : TITIK RANTELINO, S.E,M.SC STAF : 13 ORANG (PNS), 16 ORANG (NON PNS) ALAMAT : JL. SOEKARNO HATTA NO 27, MAMUJU, SULAWESI BARAT.

tuan. Kerjasama dan gotong royong warga sangat diharapkan. Untuk wilayah Mamuju Program BSPS sebanyak 320 unit. Di sini, SNVT Sulbar bekerjasama dengan BRI Cabang Mamuju setempat. Tahun 2017 ini, Ka bupaten Mamuju mendapat alokasi bantuan unit rumah. Saat ini, kata Kepala Satker SNVT Sulbar Muhammad Ystrib Tasim, pro gres semua pekerjaan 80%. Bahkan untuk rumah swasembada, sebagian su dah mencapai 100%. Selanjutnya, SNVT Sulbar fokus pa da pekerjaan susulan TA 2017 yaitu re vitalisasi PSU Rusus di DesaTumbu Kab. Mamuju Tengah. [M] SNVT SULBAR MAISONA


47

KABAR SNVT SULAWESI TENGAH

KUALITAS RUSUS MONTOP

PROFIL SNVT PENYEDIAAN PERUMAHAN PROVINSI SULTENG PROFIL KEPALA : ZULFARINII, ST PPK : RUMAH SUSUN DAN RUMAH KHUSUS : SYAHRUL, ST, M.SI

Rusus Nelayan Desa Montop menelan anggaran Rp 7,5 miliar. Pemkab Banggai Kepulauan menyediakan lahan dan sarana listrik serta air bersih.

RUMAH SWADAYA ; RAHMAT, ST PPSPM : PARHAN BENDAHARA : AMNIATI, SE STAF : 32 ORANG ALAMAT : JL. PROF. DR. MOH. YAMIN NO.40, PALU, SULAWESI TENGAHEMAIL : [email protected] PROGRAM KERJA 2017

PROGRAM pembangunan rumah khusus Sulteng I, menjadi perhatian Pe jabat Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah. Untuk itu mereka merasa perlu melakukan peninjauan secara langsung ke Desa Montop, Kec. Bulagi Utara, Kabupaten Banggai Ke pulauan. Menurut PPK Rumah Susun dan Rumah Khusus SNVT Penyediaan Pe rumahan Provinsi Sulawesi Tengah Syahrul, ST.M.Si, pembangunan Ru sus nelayan Desa Montop, dimulai

KEPALA SATKER PROVINSI SULAWESI TENGAH ZULFARINII, ST

48

MAISONA


bu lan Januari hingga Juli 2017. Saat ini proyek tersebut telah se penuhnya rampung. Dengan anggaran Rp. 7,5 mi liar, terbangun 50 unit rumah ta pak tipe 36 yang diperuntukan untuk masyarakat nelayan ber penghasilan rendah (MBR). Tuju an dibangunnya Rumah Khusus di daerah ini adalah membantu masyarakat nelayan sekitar untuk mendapatkan rumah yang layak huni ser ta mengurangi angka Backlog di kawasan tersebut Dalam peninjauan pemba ngu nan ini, PPK Rumah Susun dan Rumah Khusus Syahrul, ST. M.Si menerangkan bahwa de ngan terbangunnya Rumah Khu sus Nelayan di Desa Montop. Di ha rapkan dapat dimanfaatkan dengan segera dilakukan penghu nian. “Tentu ini tidak lepas dari pe ra nan Pemda setempat dalam menyiapkan sarana air bersih dan penyambungan listrik ke rumahrumah,” katanya. Menurut Syahrul, Pemkab Banggai sejauh ini cukup respon sif. Kebutuhan listrik rusus sudah dianggarkan. Demikian hlanya dengan sara na dan prasarana air bersih. “Semoga dengan program Ru mah Khusus tersebut dapat me ning katkan taraf kehidupan ne layan yang berada di Desa Montop.

RUSUN PEMELIHARAAN PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN SULTENG I LOKASI : IAIN KOTA PALU PEMELIHARAAN PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN SULTENG II LOKASI : RUMAH SAKIT ANUTAPURA KOTA PALU PEMELIHARAAN PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN SULTENG III LOKASI : DDI LONJA KAB. SIGI RUMAH KHUSUS: PEMBANGUNAN RUMAH KHUSUS SULTENG I LOKASI : KAB. BANGGAI KEPULAUAN PEMBANGUNAN RUMAH KHUSUS SULTENG II LOKASI : KAB. MOROWALI PEMBANGUNAN RUMAH KHUSUS SULTENG III LOKASI : KAB. POSO REVITALISASI RUMAH KHUSUS SULTENG I LOKASI : KAB. DONGGALA REVITALISASI RUMAH KHUSUS SULTENG II LOKASI : KAB. PARIGI MOUTONG REVITALISASI RUMAH KHUSUS SULTENG III LOKASI : KAB. BUOL RUMAH SWADAYA KOTA PALU (149 UNIT) KAB. SIGI (389 UNIT) KAB. DONGGALA (505 UNIT) KAB. PARIGI MOUTONG (438 UNIT) KAB. POSO (342 UNIT) KAB. MOROWALI (335 UNIT) KAB. MOROWALI UTARA (172 UNIT) KAB. BANGGAI (330 UNIT) KAB. BANGGAI KEPULAUAN (292 UNIT) KAB. BANGGAI LAUT (93 UNIT) KAB. TOLI-TOLI (150 UNIT) KAB. BUOL (334 UNIT)

Mas yarakat nelayan dapat merasakan manfaat kegiatan pembangunan Rumah Khu sus,” tambah Syahrul. [M] Muhammad Rinaldi, SH dan Afandy

KABAR SNVT SULAWESI SELATAN

MENDUKUNG PAREPARE KOTA PENDIDIKAN SNVT Sulsel aktif membangun rusun untuk mahasiswa dan santri. Tahun 2017 menyalurkan bantuan bedah rumah 4.591 unit di 20 kabupaten.

PROFIL SNVT PENYEDIAAN PERUMAHAN PROVINSI SULAWESI SELATAN PROFIL : KEPALA : ZAINAL MADDATUANG., ST.,MT PPK : RUMAH SUSUN DAN RUMAH KHUSUS : BAKHTIAR, ST.,SST.,MSP RUMAH SWADAYA : ISKANDAR ISMAIL.,SE.,ST.,MM.,MSP PEJABAT PENGUJI, PENANDATANGANAN DAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR : HJ. MURNIATI MURTALA.,SE BENDAHARA : HJ. JUNIARTI SOS JUMLAHSTAF : 40 ORANG ALAMAT KANTOR :JL. ABDULLAH DG. SIRUA. KOMP. PAM NO.7 MAKASSAR DATA PROYEKTAHUN 2017 RUMAH SUSUN RUSUN PONDOK PESANTREN DI KABUPATEN BONE

MENGAWALI

tahun 2017, SNVT Sulawesi Selatan langsung menggeliat. Tonggak itu ditancapkan lewat dua rumah susun (rusun) yang diperuntukkan bagi mahasiswa dan santri di Kota Parepare dan Kabupa ten Enrekang, Sulawesi Selatan. Adalah Direktur Jenderal Pe nyediaan Perumahan Kementerian Pe ker jaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Syarif Burhanuddin, mewakili Menteri PUPR, hadir da lam peresmian yang dipusatkan di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Amsir dan Rusun Ponpes Rahmatul Asri Enrekang di Parepare, Sulsel, Rabu (11/1/2017). Kota Parepare telah dica nang kan sebagai salah satu alternatif kota pendidikan di Sulsel. Saat ini, banyak lembaga pendidikan di Kota Parepa re dengan jumlah mahasiswanya di perkirakan lebih dari 16 ribu orang. “Kami sangat mendukung Kota Parepare sebagai kota alternatif pen didikan di provinsi Sulsel. Salah satu bentuk dukungannya adalah dengan membangun rusunawa [ru mah susun sederhana sewa] bagi maha siswa dan santri,” ujar Syarif Bur hanuddin. Dua rusun tersebut dibangun oleh Satuan Kerja Non Vertikal Ter tentu (SNVT) Penyediaan Perumah

RUSUN PNS DI KABUPATEN TORAJA UTARA RUSUN MAHASISWA DI KABUPATEN GOWA RUMAH KHUSUS RUSUS NELAYAN DI KABUPATEN SELAYAR, 108 UNIT RUSUS NELAYAN DI KABUPATEN LUWU TIMUR, 56 UNIT RUSUS NELAYAN DI KABUPATEN LUWU UTARA, 53 UNIT REVITALISASI RUMAH KHUSUS NELAYAN DI KAB/ KOTA SULAWESI SELATAN, 210 UNIT BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS) 4.591 UNIT RUMAH DI 20 KABUPATEN

KEPALA SATKER PROVINSI SULAWESI SELATAN ZAINAL MADDATUANG., ST.,MT

an Provinsi Sulawesi Selatan. Total anggaran untuk pembangunan Ru sunawa Mahasiswa STIH Amsir ini mencapai Rp14 miliar, sementara Rusun Ponpes Rahmatul Asri Enre kang sekitar Rp 8 miliar. Rusunawa 1 twin blok itu terdiri atas 56 unit kamar tipe 24 meter persegi dan dapat menampung 112 mahasiswa. Untuk pengelolaan, diserahkan ke kampus. Adanya rusunawa bagi ma ha siswa ini diharapkan selain mem berikan dampak positif untuk per kembangan pendidikan juga dapat

membantu mereka yang berasal dari luar kota. Sebab kebanyakan dari mereka saat ini tinggal di kos-kosan sekitar kampus dan harga sewanya relatif mahal. Aktivitas membangun rusun untuk kalangan santri dan mahasiswa dilanjutkan SNVT Sulsel di sepanjang 2017 ini. Yakni; Rusun Pondok Pesantren di Ka bu pa ten Bone dan Rusun Mahasiswa di Kabupaten Gowa. Selain itu juga membangun Rusun PNS di Kabupaten Toraja Utara. Selain membangun rusun, SNVT Sul sel juga melaksanakan program BSPS un tuk 4.591 unit rumah di 20 Kabupaten. [M] SNVT SULSEL

MAISONA


49

KABAR SNVT SULAWESI TENGGARA

MOTIVASI MEMAJUKAN PERUMAHAN DI SULTRA

PROFIL SNVT PENYEDIAAN PERUMAHAN PROVINSI SULTRA KASATKER : H. HUJURAT, ST.,MT PPK: 1.RUMAH SUSUN & KHUSUS : MUSNIAR M. SILONDAE, ST.,M.SI, 2.RUMAH SWADAYA : BASO AMRIN NATSIR, ST 3.PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN : H. HUJURAT, ST.,MT PEJABAT PENGUJI DAN PENANDATANGANAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR: TINA RATNANINGSIH, SE BENDAHARA: ROBI PATIUNG, A.MD JUMLAH STAF : 28 ORANG

SNVT Sultra mendorong pemkab/kota mendorong perkembangan perumahan. Tahun 2017 membangun rusus masyarakat terdampak relokasi Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai.

HADIRNYA SNVT Penyediaan Pe rumahan Prov. Sulawesi Tenggara, se jak tahun 2016 menjadi salah satu indi kator peningkatan perumahan yang ada di provinsi Sulawesi Tenggara. Hal ini juga sangat berpengaruh men dorong pemerintah provinsi, kabupaten dan kota untuk mengalokasikan anggaran daerah di bidang perumahan. SNVT penyediaan Pe ru mah an juga sebagai motivasi bagi daerah untuk meningkatkan kua litas rumah demi mengurangi jumlah RTLH di masing-masing dae rah dan juga menguragi jumlah back log (kebutuhan rumah) sebanyak 129.901 di Sultra. Menurut H. Hujurat, ST, MT, Ka Satker SNVT Penyediaan Pe rumahan Sultra, Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota harus selalu bersinergi dalam meningkatkan program pem bangunan perumahan untuk mengurangi jumlah RTLH dan backlog. Selain itu juga memudahkan proses pembangunan pe rumahan bagi pengem bang - pengem bang swasta agar bersama-sama mema jukan perumahan khususnya di Prov. Sulawesi Tenggara. Sejalan dengan itu, SNVT sangat berperan menstimulan pe merintah provinsi dan kabupaten/Kota untuk mengalokasikan anggaran daerah 50

MAISONA


ALAMAT: JALAN MARTANDU (RUKO PANJANG), NO. 9, KEL. KAMBU, KOTA KENDARI 93117 DATA PROYEK TAHUN 2017 PEMBANGUNAN RUMAH KHUSUS NELAYAN SEBANYAK 51 UNIT, TIPE 36 DI DESA PITULUA, KEC. LASUUA, KAB. KOLAKA UTARA PEMBANGUNAN RUMAH KHUSUS RELOKASI MASYARAKAT TAMAN NASIONAL RAWA AOPA WATUMOHAI 51 UNIT, TIPE 36 DI DESA WATU-WATU KEC. LANTARI JAYA KAB. BOMBANA BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA SEBANYAK 3.013 PK UNIT RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH) PENERIMA BANTUAN YANG TERSEBAR DI 11 KABUPATEN DAN 2 KOTA

KEPALA SATKER PROVINSI SULAWESI TENGGARA H. HUJURAT, ST.,MT

untuk perumahan. Tahun 2017 ini, SNVT Sultra mendapat tugas membangun rumah khu sus bagi masyarakat yang terkena dampak relokasi Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai di Desa Watu-Watu, Kec. Lantari Jaya kab. Bombana. Proyek dengan anggaran Rp. 7.715.252.000,-. di mulai 31 januari 2017 dan selesai pada tanggal 29 Juli 2017. “Rusus ini sangat diharapkan bagi masyarakat Desa Watu-Watu yang terke na dampak relokasi Taman Nasional Ra wa Aopa”, Tutur Musakkir, Kepala Desa Watu-Watu. Untuk rumah swadaya, SNVT men yalurkan dana peningkatan kualitas ru mah sebanyak 3.013 unit yang tersebar di 11 kabupaten dan 2 kota di sulsel. Pe lak sanaan kegiatan program BSPS ma sih tahap proses pelaksanaan dan akan berakhir pada tahun 2017 bernilai Rp.45.000.000.000,-. [M] Ahmad Mappesammeng nasir , SNVT SULTRA

KABAR SNVT MALUKU

TANTANGAN BEDAH RUMAH 3.000 UNIT Maluku mendapat bantuan bedah rumah untuk 3.000 unit. Program bantuan lain digenjot untuk mengurangi backlog yang cukup besar

RUMAH tidak layak huni, seperti yang dialami di daerah lain, juga men jadi problem besar Provinsi Maluku. Hasil survei Sosial Ekonomi Nasio nal (SUSENAS) tahun 2015 yang dilakukan BPS, menunjukkan keadaan pe rumahan di Maluku yang beratap seng sebanyak 82,50%, rumah berdinding tembok sebanyak 74,56%, berlantai semen 47,92%. Sedangkan sumber penerangan PLN sebanyak 81,41% dan rumah tangga yang menggunakan bahan bakar minyak tanah untuk penerangan sebanyak 51,62%. Kondisi ini jelas memprihatinkan. Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pun menaruh peduli be sar. Lewat SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Maluku, sejumlah pro gram dijalankan untuk meningkatkan rumah tidak layak huni menjadi layak huni diajukan Tahun 2017, Kepala SNVT Maluku, Jacobus L. Patty, mendapatkan alo kasi dana untuk sejumlah kegiatan. Di bidang rumah susun (rusun), ke giatan revitalisasi rusun di Desa Skip (Amon) dan revitalisasi 1 TB Desa Suli, Kanupaten Malteng. Sedangkan untuk rumah khusus sebanyak 200 unit. Tersebar di Desa Bomaki, Kab. MTB (50 unit), Desa Lat Dalam, Kab. MTB (50 unit). (50 unit), Desa Eti, Kab. MTB (50 unit). Tidak ketinggalan REVUT Rumah Khusus 50 Unit di Desa Bomaki, Kab. MTB. Pada dasarnya semuan tentu berkeinginan memiliki rumah yang meme nuhi syarat-syarat kelayakan. Namun, kenyataan masih banyak yang belum layak huni karena keterbatasan penghasilan keluarga. Di sinilah pemerintah sepenuhnya hadir di masyarakat. Melalui SNVT yang tidak lain adalah ke panjangan tangan Ditjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, Pe merintah memberi bantuan swadaya. Untuk Provinsi Maluku, tahun 2017 ini bantuan bedah rumah atau BSPS mencakup 3.000 unit . Mereka mendapat bantuan untuk meningkatkan kua litas rumah dari tidak layak huni menjadi rumah layak huni. Lokasi program BSPS tersebar di 11 kabupaten/kota se-Maluku. Antara lain di Kota Ambon dan Kota Tual, Kabupaten Maluku Tengah, Seram Bagian Barat (SBB), Se ram Bagian Timur (SBT), Maluku Tenggara, Maluku Tenggara Barat (MTB), Pulau Buru dan Buru Selatan.[M] SNVT MALUKU

PROFIL SNVT PENYEDIAAN PERUMAHAN PROVINSI MALUKU SATKER KEPALA : JACOBUS L. PATTY, ST STRUKTUR ORGANISASI : PPK PEMBERDAYAAN PERUMAHAN SWADAYA : NURUL HIDAYATI SOPALAUW,ST.M.SI PPK PERENCANAAN PENGENDALIAN : JACOBUS L. PATTY, ST PPK RUMAH KHUSUS & RUMAH SUSUN : ARTHUR PARERA, ST.MT PPSPM : FJR. LEIWAKABESSY, SE.M.SI BENDAHARA PENGELUARAN : INDRAWATY MADURA STAFF : 40 ORANG DATA PROYEK TAHUN 2017 RUMAH KHUSUS : PEMBANGUNAN RUMAH KHUSUS 50 UNIT DI DESA BOMAKI, KAB. MTB – MALUKU PEMBANGUNAN RUMAH KHUSUS 50 UNIT DI DESA LAT DALAM, KAB. MTB – MALUKU PEMBANGUNAN RUMAH KHUSUS 50 UNIT DI DESA ETI, KAB. MTB – MALUKU REVUT RUMAH KHUSUS 50 UNIT DI DESA BOMAKI, KAB. MTB – MALUKU RUMAH SUSUN : REVIT 1 TB RUSUN DI DESA SKIP – KOTA AMBON REVIT 1 TB RUSUN DI DESA SULI – KAB. MALTENG RUMAH SWADAYA : PEMBANGUNAN RUMAH SWADAYA 3000 UNIT TERSEBAR DI KABUPATEN/KOTA DI MALUKU

MAISONA


51

KABAR SNVT MALUKU UTARA

OPTIMALISASI PENGELOLAAN KEUANGAN SNVT Malut menggelar rapat konsinyasi internal BMN. Ke depan, laporan keuangan SNVT sesuai dengan standar akuntasi.

PROFIL SNVT PENYEDIAAN PERUMAHAN PROVINSI MALUKU UTARA KEPALA: SAHDIN HI. HUSEN, ST. MT STRUKTUR ORGANISASI PPK : RUMAH SUSUN DAN KHUSUS :NURYADIN, ST

DALAM rangka optimalisasi pengelolaan Keuangan Negara dan kebijakan Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan RI nomor : 181/PMK.06/2016. Seba gaimana diamanatkan dalam UU nomor : 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri atau Pemimpin Lembaga sebagai Pengguna Anggaran atau Barang mempunyai tugas antara lain men yususun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara atau Lembaga yang dipimpinnya. Rapat Konsinyasi Internal Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN), dilaksanakan pada 10 - 11 (Kamis dan Jumat) Agustus 2017 di Hotel Grand Daffam Ternate Maluku Utara. Hadir sebagai nara sumber dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Penyediaan Perumahan Mujiyono, SE, M.Si. Kasubag Verifikasi danPelaporan, Tatang Haris, SAP. Kasubag Penata usahaan Barang Milik Negara (BMN) dan Maulana Ibrahim, Staf Subag Verifikasi dan Pelaporan. Materi yang disajikan adalah “Penyusunan LK Semester I Tahun 2017 dan Kebijakan Penatausahaan Barang Milik Negara”. Sedangkan nara sumber pada hari kedua adalah Sumadiyono, SE, M.Si. yang menyajikan materi “Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pe laksaaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara”. Dalam sambutan pembukaan, KaSatker SNVT PnP Maluku Utara Sahdin Hi. Husen, ST. MT. menyampaikan, bahwa SNVT Penyediaan Perumahan adalah satu Entitas akuntansi di bawah badan akuntansi dan pelaporan keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). “Dengan di laksanakannya kegiatan ini diharapkan kepada petugas dan staf yang telah ditugaskan menjalankan tanggung jawab terutama keuangan dan BMN, dapat menyusun laporan-laporan sesuai standar akuntasi pemerintah dankaidah-kaidah penglolaan keuangan. ” kata Sahdin. Kegiatan Rapat Konsinyasi Internal ini di biayai oleh Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran SNVT Penyediaan Perumahan Maluku Utara tahun 2017. [M] Ibnu dan Adhi, SNVT Maluku Utara

52

MAISONA


RUMAH SWADAYA :ABDUL MUIN, ST PP-SPM : RASMALA HI. MALIK, SE BENDAHARA :MAYA YAPARDI, SH. MH STAF :40 ORANG ALAMAT :JL. SALIM FABANYO, TERNATE SELATAN, KOTA TERNATE, MALUKU UTARA DATA PROYEK TAHUN 2017 PEMBANGUNAN, RUMAH SUSUN SEWA PEKERJA, KEC. TERNATE TENGAH. JUMLAH UNIT 1 TB / TIPE 36 / 3 LANTAI PEMELIHARAAN RUMAH SUSUN 1 DI KOTA TERNATE, MALUKU UTARA. JUMLAH UNITT 4 TB / TIPE 36 PEMELIHARAAN RUMAH SUSUN 2 DI SOFIFI, KOTA TIDORE KEPULAUAN, MALUKU UTARA. JUMLAH UNIT : 3 TB / TIPE 36 PEMELIHARAAN RUMAH SUSUN 3 DI KABUPATEN HALMAHERA UTARA, MALUKU UTARA. JUMLAH UNIT : 1 TB / TIPE 36 RUMAH KHUSUS MALUKU UTARA I - KAB. PULAUMOROTAI (50 UNIT) MALUKU UTARA II - KAB. HALMAHERA UTARA (50 UNIT) MALUKU UTARA III - KAB. HALMAHERA TIMUR (50 UNIT) MALUKU UTARA IV - KAB. HALMAHERA TENGAH (50 UNIT) MALUKU UTARA V - KOTA TIDOREKEPULAUAN (50 UNIT)

RUMAH SWADAYA KABUPATEN PULAU MOROTAI (300 UNIT) KOTA TIDORE KEPULAUAN (321 UNIT) KAB. HALMAHHERA SELATAN (430 UNIT) KAB. HALMAHERA TENGAH (424 UNIT) KAB. HALMAHERA UTARA (328 UNIT) KAB. HALMAHERA BARAT (320 UNIT) KAB. HALMAHERA TIMUR (370 UNIT) KEPULAUAN SULA (407 UNIT)

KABAR SNVT PAPUA

MARI KITORANG PERBAIKI KITONG PU RUMAH!

PROFIL SNVT PENYEDIAAN PERUMAHAN PROVINSI PAPUA KEPALA SATKER : MALIKIDIN SOLTIEF, S.T., S.E., MM. PPK: RUMAH KHUSUS DAN KHUSUS : MICKHAEL NICOLAS DEMENA, S.T. RUMAH SWADAYA : ERPIKA ANSELA SURIRA, S.T. PPSPM : HENDRIKUS WAYOI, S.E. BENDAHARA : MARIA TODING

SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Papua, mengusung semboyan Tuntas Desa, Tuntas Kecamatan, Tuntas Kabupaten, dan Tuntas Provinsi. KaSatker Malikidin Soltief, ajak semua masyarakat Papua bersinergi.

JUMLAH STAF : 27 ALAMAT KANTOR : JLN. ABE PANTAI NO. 26 ABEPURA, KODE POS 99351 NO. TELEPON (0967) 5185893. PROGRAM KERJA 2017 RUMAH KHUSUS (RUSUS) PAPUA I – KP. WARESI DISTRIK SUPIORI TIMUR (19 UNIT) PAPUA II – KP. MAWESDAY DISTRIK BONGGO (10 UNIT)

MENGAWAL program kerja 2017, Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Penyediaan Perumahan Pro vinsi Papua, mengadakan rapat koor dinasi bersama SKPD bidang pe ru mahan di Tanah Papua. Kegiatan di gelar bulan Mei dan Juli 2017. Tujuan ra kor adalah untuk konsultasi dan sinkronisasi, guna memperjelas tujuan dan arah pembangunan perumahan di Papua KaSatker, Malikidin menjelaskan, Pro vinsi Papua mendapat alokasi bantuan rumah khusus 232 unit yang ditargetkan selesai pada bulan Okto ber 2017. Sementara untuk rusun, di fokuskan pada perbaikan yang sifat nya fungsional dan memberikan ken ya manan bagi penghuni rusun itu sendiri. Antara lain perbaikan plafon yang sudah pecah, perbaikan jaring an pipa yang bocor, perbaikan lantai yang retak, perbaikan kamar man di yang sudah tidak layak dan per baikan-perbaikan lainnya yang perlu diperhatikan. Untuk Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), dialo ka si kan 3.500 unit yang tersebar di 13 kabupaten. “Dari tahun ke tahun da ta rumah yang tidak layak hu ni tidak berkurang, namun justru ber tambah. Untuk itu diperlukan suatu

PAPUA III – KP. BAAD DISTRIK ANIMHA (25 UNIT) PAPUA IV – KP. KARADIRI DISTRIK WANGGAR (28 UNIT) PAPUA V – KP. ARIEPI DISTRIK KOSIWO (25 UNIT) PAPUA VI – DISTRIK PELEBAGA KAB. JAYAWIJAYA (23 UNIT) PAPUA VII – KP. SAMBOWUFAR DISTRIK SAMOFA (25 UNIT) PAPUA VIII – KP. UGIYA DISTRIK TIGI KAB. DEIYAI (27 UNIT) PAPUA IX – KP. ASEI KECIL DISTRIK SENTANI (25 UNIT) PAPUA X – KP. DABRA DISTRIK MAMBERAMO HULU (25 UNIT) *KP : KAMPUNG LOKASI RUMAH KHUSUS KAMPUNG AMANAMKAI, DISTRIK ACIT, KABUPATEN ASMAT. FOTO : IRFAN TAUFIK

gerakan yang sinergi dan terpa du sehingga secara bertahap bisa menyelesaikan persoalan ru mah yang tidak layak huni di seluruh Provinsi Papua dengan ha ra p an bisa terlaksana Tuntas Desa, Tuntas Kecamatan, Tuntas Kabu paten, dan Tuntas Provinsi”, tang kasnya. Dalam semangat pembangun an di Papua, letak geografis dan medan menjadi tantangan tersen diri. “Harapan kami adalah me nyediakan perumahaan yang me rata di semua kota dan kabupaten

RUMAH SUSUN (RUSUN) PEMELIHARAAN PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN I & II – DISTRIK SENTANI KAB. JAYAPURA SUPERVISI PEMELIHARAAN RUMAH SUSUN – DISTRIK SENTANI KAB. JAYAPURA RUMAH SWADAYA (RUSWA) 2017 BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA KAB. BIAK NUMFOR (320 UNIT), KAB. JAYAWIJAYA (150 UNIT), KAB. JAYAPURA (150 UNIT), KAB. NABIRE (540 UNIT), KAB. SUPIORI (550 UNIT), KAB. MERAUKE (190 UNIT), KAB. DEIYAI (300 UNIT), KAB. TOLIKARA (198 UNIT), KAB. YAHUKIMO (242 UNIT), KAB. WAROPEN (190 UNIT), KAB. SARMI (200 UNIT), KAB. MAMBERAMO TENGAH (200 UNIT), KAB. MAMBERAMO RAYA (270 UNIT)

di Tanah Papua khususnya Masyarakat Asli Papua yang berpenghasilan rendah”, kata Malikidin dengan optimis. [M] Muhaimin A. R. S. SNVT PnP Provinsi Papua.

MAISONA


53

KABAR SNVT PAPUA BARAT

MARATON SOSIALISASI BEDAH RUMAH

PROFIL SNVT PENYEDIAAN PERUMAHAN PROVINSI PAPUA BARAT NAMA KASATKER : P.M. DESYARMEDA KILLIAN, S.T., M.SI PPK : RANDAL : P.M. DESYARMEDA KILLIAN, S.T., M.SI RUSUN DAN RUSUS : YEHEZKIEL INDOU, S.T RUMAH SWADAYA : AMUS YANTO IJIE, S.T. PPSPM : ENGGELINA SNANFI, S.T.

SNVT Papua Barat gencar sosialisasi bedah rumah. Buku Tabungan BSPS secara simbolik di serahkan ke pimpinan Pemda Manokwari, Sorong, Sorong Selatan dan Fakfak.

BENDAHARA : TRIFOSA MARPAUNG, S.T. STAFF : 23 ORANG ALAMAT : JL. KRI FRANS KAISEPO BLOK H NO. 20 BUMI MARINA ASRI MANOKWARI – PAPUA BARAT. DATA PROYEK RUMAH KHUSUS RUSUS DI PAPUA BARAT I (50 UNIT) KAB. RAJA AMPAT

54

SNVT Penyediaan Papua Barat, seca

RUSUS DI PAPUA BARAT II (1 UNIT TEMPAT PENITIPAN ANAK) KAB. RAJA AMPAT

ra maraton menggelar sosialisasi pro gram bedah rumah atau BSPS. Safari di gelar dari bulan Juli dan Agustus 2017. Di awali di Sorong Selatan (12/7/2017), Manokwari (14/7/2017), kota Sorong (24/7/2017) dan Fakfak (8/8/2017). Sosialisasi pertama dilakukan pa da 12 Juli 2017. Kegiatan di Aula Kla sis Kabupaten Sorong Selatan, diser tai penyerahan buku tabungan BSPS secara simbolik untuk 350 Unit ma sing-masing Rp 30.000.000,Penyerahan secara simbolis dila ku kan Wakil Gubernur Papua Barat Moh. Lakotani beserta pejabat terkait dan PPK Swadaya Provinsi Papua Ba rat Amus Yanto Ijie, S.T. Dua hari kemudian, 14 Juli 2017, so sia lisasi digelar di Gedung Mul ti media Lt. 3 . Kantor Gubernur Papua Ba rat. Hadir dalam kesempatan itu, Gubernur Papua Barat, Wakil Bupati Manokwari, Kepala Dinas Perumahan Rakyat & Kawasan Pemukiman, Tim Teknis BSPS Kabupaten Manokwari, SKPD Terkait, Bank Papua dan Mas yarakat. Gubernur Provinsi Papua Barat Drs. Dominggus Mandacan, M.M, di dampingi Kepala SNVT Papua Barat P.M. Desyarmeda Killian, S.T, M.Si, menyerahkan buku tabungan kepada Ke pa la Dinas Perumahan Rakyat &

RUSUS DI PAPUA BARAT III (50 UNIT) KAB. TELUK WONDAMA

MAISONA


RUSUS DI PAPUA BARAT IV(50 UNIT) KAB. MAYBRAT RUSUS DI PAPA BARAT V(50 UNIT) KAB. PEGUNUNGAN ARFAK RUSUS DI PAPUA BARAT VI(50 UNIT) KAB. SORONG SELATAN REVITALISASI RUSUS DI PAPUA BARAT (KAB. TAMBRAUW DAN KAB. TELUK BINTUNI) RUMAH SUSUN RUSUN DI PAPUA BARAT I (RUSUN MAHASISWA STKIP MUHAMMADIYAH SORONG)

Kawasan Pemukiman Hendry W. Kolondam, S.H., mewakili 600 war ga Manokwari yang masing-masing Rp 15.000.000,Sementara di Sorong, 24 Ju li 2017, acara digelar di Aula Samo siret Kota Sorong. Penerima seba n yak 400 Unit masing-masing Rp 15.000.000,- Acara dihadiri plt. Wali Kota Sorong, Anggota DPRD Kota Sorong, Bank Papua, SKPD Terkait, Tim Tekis BSPS dan Masyarakat. Selanjutnya, sosialisasi di Ka bupaten Fak Fak, 8 Agustus 2017, diadakan di Gedung Winder Tuare Kabupten Fak Fak. Penerima ban tuan sebanyak 200 Unit masing-ma sing Rp 15.000.000,Hadir dalam acara ini, Wakil Bupati Kabupten Fak Fak, Kapolres, Pimpinan Bank Papua, Tim Teknis BSPS, dan warga penerima bantuan. [M] SNVT PAPUA BARAT

RUSUN DI PAPUA BARAT II (RUSUN PNS TAMBRAUW) RUSUN DI PAPUA BARAT I (RUSUN TNI KODIM MANOKWARI) RUSUN DI PAPUA BARAT II (RUSUN MBR MANSINAM MANOKWARI) PAPUA BARAT III (RUSUN TNI LANTAMAL SORONG) PEMELIHARAAN RUSUN DI PAPUA BARAT IV (RUSUN PONPES NURUL YAQIN SORONG) PEMELIHARAAN RUSUN DI PAPUA BARAT V (RUSUN MAHASISWA UKIP SORONG) PENGADAAN MEUBEL AIR RUMAH SUSUN DI PAPUA BARAT I(RUSUN MAHASISWA STKIP MUHAMMADIYAH SORONG) PENGADAAN MEUBEL AIR RUMAH SUSUN DI PAPUA BARAT II(RUSUN PNS TAMBRAUW) PEMELIHARAAN RUSUN DI PAPUA BARAT VI (RUSUN TNI KODAM PAPUA BARAT) PEMELIHARAAN RUSUN DI PAPUA BARAT VII (RUSUN MAHASISWA STKIP MUHAMMADIYAH SORONG) RUMAH SWADAYA DI KAB. FAK-FAK (200 UNIT), KAB. KAIMANA (350 UNIT), KAB. MANOKWARI (600 UNIT), KAB. MAYBRAT (400 UNIT), KOTA SORONG. SORONG (400 UNIT), KAB. SORONG SELATAN (350 UNIT), KAB. TELUK BINTUNI (200 UNIT), KAB. SORONG (400 UNIT), KAB. RAJA 4 (200 UNIT), KAB. MANOKWARI SELATAN (300 UNIT), KAB. PEGUNUNGAN ARFAK (100 UNIT).

[ KATA MEREKA ]

BERBAGI RUANG BERSAMA PANGAN KARYA: PRAMARTA BAHARI PESERTA LOMBA FOTO DALAM RANGKA HARI HABITAT DUNIA 2016

MAISONA


55

[ RUMAH ADAT ]

K

Rumah erucut

Honai

SUMBER: RUMAHADAT.COM

Berbentuk bulat atau melingkar dengan pintu kecil, beratap jerami, untuk menahan hawa dingin. Warga tinggal dalam satu honai maka kita sehati, sepikir dan satu tujuan

56 56

MAISONA


BENTUKNYA bundar, atapnya jerami, dan pintunya mungil sekali. Sepintas terlihat seperti jamur. Apakah itu? Ini bukan teka-teki. Tapi itulah Honai, rumah adat suku Dani yang tinggal di Lembah Baliem, Kabupaten Jayawijaya, Papua. Rumah Honai terbagi dalam tiga tipe, yaitu untuk kaum laki-laki (disebut Honai), wanita (disebut Ebe’ai), dan kandang babi (disebut Wamai). Berbeda dengan Honai, Ebe’ai berbentuk persegi panjang. Di Papua, komplek Honai tersebar hampir di seluruh pelosok Lembah Baliem. Baik itu dekat jalan besar (dan satusatunya yang membelah lembah itu), hingga di puncak-puncak bukit, di kedalaman lembah, juga di bawah naungan tebing raksasa. STRUKTUR BANGUNAN Rumah Honai memiliki bentuk atap bulat kerucut terbuat dari jerami atau ilalang, bentuk atap ini berfungsi untuk melindungi seluruh permukaan dinding agar tidak terkena air hujan dan dapat meredam hawa dingin untuk tidak masuk kedalam rumah. Dinding rumah adat papua tersebut terbuat dari kayu dengan satu pintu pendek tanpa jendela. Begitu mungil rumah Honai, tergambar dari jarak dari permukaan rumah sampai langit-langit yang hanya sekitar 1 meter. Honai sengaja dibangun ruang sempit atau ruangan kecil dan jendela untuk menahan pegunungan dingin Papua. Di dalam bangunan, persis di tengah-tengah ada galian yang digunakan sebagai tungku/perapian. Fungsinya untuk menyalakan api untuk menghangatkan mereka.Tak ada perabotan seperti kasur, lemari, apalagi cermin untuk memastikan penampilan sudah oke!

Atap jerami atau ilalang dan dinding kayu berfungsi membawa hawa sejuk ke dalam Honai. Kalau udara dirasa terlalu dingin, seisi rumah siap diramaikan oleh tarian api dari tungku perapian. Bagi mereka, asap dari kayu sudah tak aneh lagi dihisap dalam waktu lama. Selama pintu masih terbuka (dan memang tak ada tutupnya), oksigen masih mengalir kencang. Mereka pun meringkuk dalam kehangatan. Selain jadi tempat tinggal, Honai juga multifungsi. Ada Honai khusus untuk menyimpan umbi-umbian dan hasil ladang, ada pula yang khusus untuk pengasapan mumi. Fungsi yang disebut terakhir itu bisa ditemukan di Desa Kerulu dan Desa Aikima, tempat 2 mumi paling terkenal di Lembah Baliem. FUNGSI RUMAH HONAI Rumah adat Honai memiliki beberapa fungsi seperti: 1. Tempat penyimpanan alat-alat perang dan berburu 2. Tempat mengembleng anak lelaki agar bisa menjadi orang yang kuat waktu dewasanya nanti dan berguna bagi sukunya. 3. Tempat untuk menyusun strategi perang, jika terjadi peperangan. 4. Tempat menyimpan alat-alat atau simbol dari adat suku yang sudah ditekuni sejak dulu. FILOSOFI Filosofi bangunan Honai, rumah adat papua yang berbentuk melingkar atau bulat mempunyai artian : 1. Menjaga kesatuan dan persatuan yang paling tinggi sesama suku serta mempertahankan budaya yang telah diwariskan oleh para leluhur untuk selamanya. 2. Dengan tinggal dalam satu honai maka kita sehati, sepikir dan satu tujuan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan 3. Honai merupakan symbol dari kepribadian dan merupakan martabat dan harga diri dari orang suku yang harus dijaga oleh keturunan atau anak cucu mereka di kemudian hari. [M] Junaidi

MEMBENAHI ATAP RUMAH HONAI DENGAN ALANG-ALANG. RUANG DALAM RUMAH HONAI KERANGKA ATAP DARI KAYU YANG DIRANGKAI DENGAN IJUK FOTO: PAPUA.GO.ID

KELOMPOK SUKU ASLI DI PAPUA Di Papua, terdapat 255 suku asli, dengan bahasa yang masing-masing berbeda. Suku-suku tersebut antara lain : Ansus

l

Amungme

l

Asmat Ayamaru, mendiami daerah Sorong l Bauzi l Biak l Dani l Empur, mendiami daerah Kebar dan Amberbaken l Hatam, mendiami daerah Ransiki dan Oransbari l Iha l Komoro l Mee, mendiami daerah pegunungan Paniai l Meyakh, mendiami Kota Manokwari l l

Moskona, mendiami daerah Merdei l Nafri l Sentani, mendiami sekitar danau Sentani l Souk, mendiami daerah Anggi dan Manyambouw l Waropen l Wamesa mendiami daerah sebelah selatan Teluk Wondawa l Muyu l Tobati l Enggros l Korowai l Fuyu l

sumber: www.papua.go.id

MAISONA


57

[ BINGKAI FOTO ]

Halaman di depan Kementerian PUPR hijau dan asri, terdapat pula kursi-kursi taman.

TAMAN HIJAU GEDUNG PUPR FOTO & TEKS: RISTYAN MEGA PUTRA

H Memotong rumput salah satu jadwal rutin perawatan yang dilakukan pak Nur.

58

MAISONA


ijau dan rindang. Begitulah kesan pertama manakala kita memasuki kantor Kementerian PUPR di Jalan Pattimura No. 20 Kebayoran, Baru, Jakarta Selatan. Tidak saja rumput dan bunga yang tertata rapi, serta pohon-pohon subur nan asri, saat melongok ke dinding gedung tinggi itu, juga terdapat tanaman hijau. Elok saat dipandang.

[ BINGKAI FOTO ]

Taman dinding tampak modern nan indah permainan space nirmana.

Untuk mewujudkan pemandangan elok , bukanlah pekerjaan singkat. Butuh ketelatenan dan kerja kerja para petugas di lapangan. Mereka setiap saat mesti menata dan memelihara tanaman yang ada. Semua itu demi terwujudnya Gedung Hijau PUPR yang asri dan nyaman. Nur Rahyan, salah seorang petugas taman yang sejak dua tahun lalu bekerja di Kementerian PUPR bertutur, butuh kepedulian dan disiplin tinggi untuk membuat tanaman tumbuh dengan baik dan asri. Tiap hari, dirinya dari pukul 8 pagi sampai jam 11 siang, bersama sejumlah petugas taman lainnya, Nur sudah terjun di lapangan. Memungut sampah daun, membersihkan semaksemak, dan menyiram tanaman. Tidak lupa memotong rumput dalam jadwal tertentu.

“Kuncinya adalah air untuk menyiram tanaman tercukupi. Jangan terlalu sedikit dan jangan terlalu banyak. Tapi kalau malam harinya hujan ya tidak perlu di siram,” kata Nur.

Melintasi taman asri dan rapi, yang menghubungkan dari gedung ke gedung di kementrian PUPR.

Ya. Itulah sebagian kecil dari petugas taman yang bertugas dengan bekerja keras di lapangan. Hasilnya ya. Green Office Kementerian PUPR seperti yang kita nikmati saat ini. Terimakasih ya pak. [M] MAISONA


59

[ BERANDA ]

PROSES PEMBANGUNAN RUSUN ATLET KEMAYORAN BLOK D BEBERAPA WAKTU LALU

Foto: Maisona/Ricky Defrimon

60

MAISONA


Rusun Kelas

Hotel

Bintang Tiga

Menempati area seluas 10 hektar, Wisma Atlet Kemayoran mencakup 7.426 unit dengan total nilai kontrak pembangunan Rp 3,4 triliun. Usai Asian Games, dimanfaatkan untuk masyarakat MBR.

M

au merasakan rumah susun (rusun), tapi serasa hotel? Kunjungilah rusun Kemayoran atau dikenal juga sebagai Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat. Tidak seperti rusun lain pada umumnya, rusun Kemayoran dirancang untuk memenuhi standar sebagai athlete village yang dapat memberikan kenyamanan saat penghuninya beristirahat. Bangunan berkelas itu direpresentasikan oleh tampilan fisik struktur yang kokoh, pekerjaan detail presisi, hingga sentuhan akhir yang membedakan antara rusun biasa, dan wisma atlet. Karena itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla tidak sungkan mengklaim Wisma Atlet Kemayoran lebih baik dibandingkan dengan Olympic Village Barra da Tijuca, Ria de Janeiro, Brasil. Klaim Wapres tidak berlebihan, MAISONA turut menjadi saksi

saat mengikuti kunjungan kerja Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Syarif Burhanuddin ke lokasi pembangunan Rusun Atlet di Kemayoran, Jakarta, Rabu (19/7/2017). Koridor wisma yang memisahkan antar-unit, dan blok yang dibuat lebih lebar, dan bersih dengan dominasi warna putih pada dinding, dan krem pada lantai. Demikian halnya pada main foyer, terlihat lapang dengan tampilan tak kalah clean. Pilar-pilar bangunan didesain berjajar, dengan interval beraturan, tak membuatnya menjadi penghalang bagi penghuni rusun untuk beraktivitas. Fasilitas lain yang membuat hunian ini berkelas adalah lantai yang dilapisi keramik berdimensi 60 x 60 cm. “Tentu saja, material keramik ini tidak akan kita dapati di hunian vertikal kelas rusun biasa,” kata Direktur Rusun Ditjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, Kuswardono, kepada MAISONA. Dengan fasilitas yang lain daripada yang lain itu, tidak berlebihan, bila Wisma Atlet Kemayoran, disebut sebagai “bukan rusun biasa”. Terlebih bila menengok interior setiap unitnya.

MAISONA


61

[ BERANDA ]

Rusun Wisma Atlet Kemayoran Blok C 2 proses finising. Foto: Maisona/Ricky Defrimon

Direktur Jenderal (Dirjen) Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Syarif Burhanuddin menjelaskan, setiap unit Wisma Atlet Kemayoran didesain seluas 36 meter persegi. Di dalamnya dilengkapi dua kamar tidur, ruang tamu, kamar mandi, dapur, dan ruang cuci. Dengan ukuran seperti itu, unit-unit Wisma Atlet Kemayoran ini cocok buat keluarga dengan satu atau dua anak. Yakni, mereka yang tergolong dalam kategori berpenghasilan rendah (MBR) dengan batas maksimal Rp 7 juta. MOMENTUM ASIAN GAMES 2018 Pembangunan Rusun Kemayoran dan juga Rusun Jakabaring di Palembaang – Sumatera Selatan, sejatinya adalah guna mendukung perhelatan Asian Games 2018. Rusun Kemayoran yang saat ini disebut Wisma Atlet Kemayoran, pembangunannya dimulai 17 Maret 2016 lalu dengan kontraktor pelaksana KSO PT Brantas

62

MAISONA


Abipraya (persero)-Indulexco, PT Waskita Karya (persero) Tbk, PT Adhi Karya (persero) Tbk-PT Jaya Konstruksi Tbk-Penta, dan PT Wijaya Karya (persero) Tbk-Cakra. Menempati area seluas 10 hektar, Wisma Atlet Kemayoran ini mencakup 7.426 unit dengan total nilai kontrak pembangunan Rp 3,4 triliun. Keseluruhan unit tersebut diperkirakan dapat menampung hingga 22 ribu orang. Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Syarif Burhanuddin menyatakan, hingga bulan Juli 2017 progres pembangunan Rusun di Kompleks Kemayoran Jakarta telah mencapai 95,67 persen. “Sesuai kontrak, pembangunan rusun akan selesai pada bulan Agustus 2017, namun karena ada penambahan landscape penataan kawasan, pekerjaan diproyeksikan akan tuntas seluruhnya pada akhir Oktober 2017,” ujar Syarif di lokasi pembangunan Rusun Atlet di Kemayoran, Jakarta, Rabu (19/7/2017).

Menurut Syarif, secara keseluruhan 10 tower Rusun Atlet ini, bakal rampung di akhir 2017 ini. Untuk memastikan hal itu, didampingi Kepala Satker Pengembangan Kawasan Erizal, Syarif turun ke lapangan dan melihat kesiapan unit-unit yang ada. Berdasarkan informasi yang ada setiap Rusun ini nantinya akan memiliki berbagai fasilitas pendukung seperti tempat ibadah, ruang terbuka dan jogging track untuk mendukung pelaksanaan Asian Games yang akan dilaksanakan pada bulan Agustus 2018 mendatang. “Pembangunan Rusun Atlet Asian Games di Kemayoran di bangun di dua lokasi yakni di Blok C - 2(berdekatan dengan pintu tol Ancol) dan Blok D - 10 yang berada persis di belakang RS Mitra Kemayoran,” terangnya. Kementerian PUPR nantinya akan melengkapi bangunan tersebut dengan berbagai fasilitas pendukung seperti meubelair tempat tidur, meja dan kursi serta pendingin udara serta pemanas air agar para atlet bisa tinggal dengan nyaman selama ajang Asian Games 2018 berlangsung. Semuanya fasilitas pendukung tersebut bertaraf internasional dan sesuai standar wisma atlet yang ditetapkan. “Kami rasa bangunan Rusun ini bertaraf seperti hotel bintang tiga dan semuanya sesuai standar atlet di level internasional.,” tandasnya. Syarif Burhanuddin menjelaskan setelah ajang olah raga tersebut selesai Rusun ini akan dimanfaatkan untuk tempat tinggal masyarakat yang memang benar-benar membutuhkan di wilayah perkotaan. Hal itu merupakan amanat Presiden Joko Widodo, saat rapat terbatas Asian Games 2018, di Istana, April 2017: “Saya ingin agar momentum Asian Games 2018 ini memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kepentingan bangsa.” [M] Tim Kompu Ditjen Penyediaan Perumahan

Berharap Jadi Percontohan Bedah Rumah Dalam kurun 4 tahun Kemnterian PUPR membedah 1.707 Rumah di Prabumulih. Infaq dari 5.000 pegawai melalui Baznas dinilai sangat membantu.

W

alikota Prabumulih H Ridho Yahya sumringah. Ditangannya, tergenggam buku tabungan Program BSPS yang diserahkan Direktur Rumah Swadaya Ditjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Johny Sofyan Fajar Subrata. Buku tersebut adalah simbolik program bedah rumah yang digarap PUPR selama 2014-2017 sebanyak 1.707 unit rumah warga yang tidak layak huni. Di Pendopo Rumah Dinas Walikota Prabumulih, Kota Prabumulih, Senin (10/7/2017), Johny memberikan apre siasi langkah Pemkot Prabumulih untuk mendorong program yang akrab dikenal masyarakat sebagai program bedah rumah itu. Pemkot Prabumulih pun di anggap sangat responsif dan ikut turun langsung ke lapangan guna membantu masyarakat yang rumahnya di nilai tidak layak huni. “Kami mendengar informasi dan

Direktur Rumah Swadaya Ditjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Raden Johny Sofyan Fajar Subrata (kiri) memberikan buku tabungan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Prabumulih Foto: Maisona/Ristyan Mega Putra

melihat langsung bahwa Pemkot Prabumulih tidak hanya mengan dalkan dana bantuan APBN dari pemerintah pusat dalam program bedah rumah ini. Bentuk dukungannya dengan mengalokasikan dana APBD, CSR perusahaan dan infaq pegawai melalui Baznas untuk membantu program be dah rumah. Ini perlu di contoh oleh daerah lain

di Indonesia,” terang Johny. Mengutip data Susenas Badan Pusat Statistik tahun 2015, Johny menyebut ada sekitar 11.4 juta rumah tangga di Indonesia yang belum memiliki rumah. Selain itu ada 3.4 juta rumah tidak layak huni yang memerlukan bantuan agar menjadi lebih layak huni. “Kalau kita hanya mengandalkan dana APBN tentu sangat terbatas tentu targetnya tidak akan tercapai. Oleh karena itu kami sangat mendorong agar setiap Pemda mulai dari ting kat kabupaten/ kota untuk mereplikasi program bedah rumah ini,” tandasnya. Pola “keroyokan” dalam menangani rumah tidak layak huni seperti program BSPS men dorong gotong royong antar warga. Pada ujun gnya nanti diharapkan dapat membantu lebih banyak masyarakat kurang mampu. Adanya integrasi program antar kementerian di tingkat pusat, Pemda dan perusahaan serta masyarakat sekitar tentunya akan menjangkau lebih banyak rumah tidak layak huni. “Program BSPS ini hanyalah stimulan pemerintah kepada masyarakat untuk menin gkatkan kualitas rumahnya. Pemda, perusa haan dan masyarakat sekitar juga harus aktif membantu warga yang di rasa rumahnya tidak layak huni. Sebab melalui pola gotong royong masyarakat akan menerima manfaat dari pro gram ini,” katanya. Gayung pun bersambut. Walikota Ridho Yahya mengakui program BSPS telah memban tu Pemkot Prabumulih mewujudkan bantuan bagi warga. Ridho pun mengungkapkan impian nya, agar seluruh rumah di Kota Prabumulih bisa segera bebas dari rumah tidak layak huni. “Saya ingin agar Kota Prabumulih bisa menjadi percontohan bagi daerah lain dalam pelaksan aan program bedah rumah ini,” ungkap Ridho. Untuk mewujudkan impian itu, Pemkot Prabu mulih tidak segan melakukan pendampingan serta memberikan bantuan langsung. Jika pemerintah pusat memberikan bantuan senilai Rp 15 juta maka dana APBD untuk pendampin gan program serupa dianggarkan dua kali lipat yakni Rp 30 juta. Infaq dari 5.000 pegawai mela lui Baznas juga disalurkan untuk program ini. “Kami juga memberikan bantuan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat mulai dari bantuan untuk berdagang, usaha las, becak motor hingga gerobak sampah. Kami ingin selain rumahnya baik mereka juga memi liki usaha. Badan pertanahan juga memberikan bantuan sertifikat rumah bagi yang mendapat kan bantuan ini,” katanya. [M] Tim Kompu MAISONA


63

[ BERANDA ]

Agar Aturan PPJB Up to Date Menggandeng notaris dan pengembang, Direktorat RUK membahas aturan PPJB. Wujud nyata negara hadir di sektor perumahan.

Direktur Rumah Umum dan Komersial Ditjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Dadang Rukmana saat membuka kegiatan Rapat Pembahasan Penyusunan Rapermen PUPR tentang pedoman PPJB rumah tapak dan Rusun di Tangerang. Foto: Maisona/Ristyan Mega Putra

64

MAISONA


S

eiring dengan pembangunan perumahan yang kian pesat, aduan masyarakat tentang perumahan ternyata juga melejit. Kenapa? Pangkal “keributan” masyarakat dan pengembang, rupanya pada aturan Pedoman Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang sudah kuno alias tidak sesuai jaman, karena itu perlu disusun ulang. Maka, di Tangerang, Banten, Jumat (16/6/2017), Direktorat Rumah Umum dan Komersial (RUK) Ditjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, mengadakan pertemuan untuk mendapat masukan. Sejumlah kalangan, antara lain Ikatan Notaris indonesia dan para pengembang, diajak berembuk untuk menyusun PPJB baru. “Kami perlu menjaring masukan dari berbagai pihak agar aturan ini lebih up to

date dan lebih mudah dipahami masyarakat dan stakeholder perumahan lainnya,” jelas Direktur Rumah Umum dan Komersial Ditjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Dadang Rukmana. Selain itu, pihak PUPR juga merancang uji publik sehingga masyarakat bisa lebih memahami isi dari aturan PPJB ini. Untuk tahap awal, uji coba akan dilakukan di wilayah Jabodetabek, wilayah yang memiliki masalah perumahan cukup banyak. Dalam kata pembukaan, Direktur Dadang menyatakan aturan Kepmenpera Nomor 11/KPTS/1994 dan Nomor 09/ KPTS/M/1995 tentang PPJB sudah tidak sesuai jaman. Aturan itu sudah tidak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan UU Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rusun. Kepada tim penyusun Rapermen PUPR tentang pedoman PPJB rumah tapak dan

“Adanya acuan PPJB ini merupakan wujud nyata bahwa negara hadir dalam sektor perumahan bagi masyarakat. Jangan sampai aturan yang ada malah menguntungkan sejumlah pihak,” Dadang Rukmana Direktur Rumah Umum dan Komersial Ditjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR

Rusun, Dadang meminta mereka kerja cepat. Beleid baru itu ditargetkan terbit tahun 2017 ini, diharapkan membantu menangani masalah perumahan di Indonesia. “Adanya acuan PPJB ini merupakan wujud nyata bahwa negara hadir dalam sektor perumahan bagi masyarakat. Jangan sampai aturan yang ada malah menguntungkan sejumlah pihak,” katanya. [M] Ristyan MP

Lampung Utara Berbenah Bedah Rumah Atasi kemiskinan, Lampung Utara ajukan 17 ribu unit rumah bantuan BSPS. Butuh kesungguhan pemda untuk mensukseskan program perumahan.

K

emiskinan masih jadi momok bagi Kabupaten Lampung Utara. Inilah daerah dengan angka kemiskinan tertinggi di Indonesia. Bappeda setempat mencatat, angka kemiskinan di daerah tersebut mencapai 23,20 persen atau sekitar 140.000 orang. Dengan fakta seperti itu, Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangku Negara pun harus putar otak guna meningkatkan taraf hidup warganya. Salah satu harapannya adalah langkah bedah rumah melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) diharapkan mampu membantu masyarakat untuk memiliki rumah yang layak huni. “Kami sangat berharap Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan bisa merealisasikan program BSPS atau bedah rumah di Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung,” ujar Bupati Lampung Utara saat melakukan audiensi dengan Direktur Rumah Swadaya Ditjen Penyediaan Perumahan Johny FS Subrata di Kementerian PUPR, Rabu (14/6/2017).

Direktur Rumah Swadaya R.Johny Fajar Sofyan Subrata bersalaman dengan Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Foto: Maisona/Ristyan Mega Putra

“Adanya bantuan bedah rumah masyarakat miskin diharapkan dapat menekan angka kemiskinan di daerah ini. Adanya papan yang baik tentu akan membuat masyarakat jadi lebih sejahtera,” harap Bupati Agung. Untuk mendukung program BSPS tersebut, Pemkab Lampung Utara mengirimkan proposal permohonan Program BSPS. “Kami mengusulkan sekitar 17.000 rumah warga lengkap dengan nama dan alamatnya (by

“Kami sangat berharap Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan bisa merealisasikan program BSPS atau bedah rumah di Kabupaten Lampung Utara.” Agung Ilmu Mangku Negara Bupati Lampung Utara

name by address) untuk program BSPS ini,” terang Agung. Sementara menunggu bantuan pemerintah pusat, Pemkab Lampung Utara pun berinisiatif melakukan bedah rumah sendiri. Hanya saja, kemampuan keuangan daerah tersebut hanya bisa membedah rumah untuk sekitar 200 unit rumah dengan nilai bantuan Rp 15 juta per unit rumah. Inisiatif Pemda Lampung Utara mendapat apresiasi Direktur Rumah Swadaya Johny FS Subrata. Tahun 2017 ini, pihaknya mengalokasikan bantuan Program BSPS untuk 513 unit rumah di Lampung Utara. Bantuan tersebut tersebar di lima kecamatan yakni Kecamatan Abung Selatan, Kota Bumi Selatan, Abung Surakarta, Sungkai Tengah dan Kota Bumi. “Kami berupaya agar setiap pemerintah daerah mberhak mendapatkan bantuan BSPS ini. Yang penting ada kesungguhan dari setiap Kepala Daerah untuk mensukseskan program perumahan di daerahnya masing-masing,” tandas Johny. [M] Ristyan MP

MAISONA


65

[ BERANDA ]

Sentuhan Langsung Pemerintah Pusat Pemkot Makassar mendapat bantuan stimulan 207 unit rumah. Pemerintah berharap adanya swadaya masyarakat.

Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan memberikan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang berupa buku tabungan kepada masyarakat Makassar Foto: Maisona/Junaidi

66

MAISONA


“K

ami mengucapkan terimakasih kepada Bapak Presiden melalui Kementerian PUPR, karena ini merupakan sentuhan langsung dari Pemerintah Pusat dan dari Pemerintah Provinsi tentunya,” ungkapan Walikota Mohammad Ramdhan Pomanto usai menerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), di Makassar, Sulawesi selatan (11/6/2017).

Acara penyerahan BSPS itu sendiri diawali Gerakan Shalat Subuh Berjamaah di Anjungan Pantai Losari. Hadir pula dalam kesempatan itu, Kepala Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Makassar, Fathur Rahim. Walikota Makassar itu mewakili 207 warga, menerima buku tabungan BSPS yang diserahkan Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Syarif Burhanuddin. Buku tersebut merupakan simbol adanya kepedulian pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat ( PUPR) dalam upaya membangun rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah ( MBR) di Makassar. Menurut Syarif, bantuan stimulan tidak hanya untuk warga Makassar, tapi juga warga di seluruh Indonesia mendapat kesempatan yang sama. Setidaknya, saat ini pemerintah telah mendata sedikitnya ada 2,51 juta rumah yang perlu ditingkatkan dari rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni. Khusus di Makassar, bantuan diberikan untuk 207 unit Rumah Tidak Layak Huni ( RTLH), sementara untuk seluruh wilayah Sulawesi Selatan ada 4.500 unit. Pemerintah, masih kata Syarif, sangat peduli dalam pembangunan rumah layak huni. Sebab, rumah adalah bagian penting dalam upaya pembinaan keluarga. “Kalau rumah kita bagus, pembinaan keluarga akan lebih baik,” katanya. Untuk mencapai tujuan itu, tidak hanya pemerintah, peran masyarakat juga sangat diperlukan. . “Diharapkan masyarakat bersama sama untuk membangun rumah bukan hanya bantuan dari pemerintah saja tetapi juga bantuan secara swadaya” kata Syarif, seraya mengingatkan bahwa bantuan stimulus yang diberikan tidak langsung berupa rupiah, tapi berbentuk bahan bangunan. Besaran bantuan yang diberikan; Rp 15 juta untuk peningkatan kualitas rumah dan Rp. 30 juta rupiah untuk pembangunan rumah baru. Untuk wilayah Makassar, bantuan disebar di enam kelurahan. Yakni, Kelurahan Mangasa 30 PB, Barana 31 PB, Borong 40 PB, Pannambungan 46 PB, Tamalanrea 30 PB, dan Kelurahan Bunga Eja Beru 30 PB.[M] Astri Depitasari & Junaidi

Sokongan Apernas untuk Rumah Sederhana Dukung Program Satu Juta Rumah, hingga Juli 2017, Apernas bangun 3.000 unit rumah subsidi untuk MBR.

G

airah membangun rumah layak huni menyentuh Asosiasi Pengembang Rumah Sederhana Sehat Nasional (Apernas). “Pokoknya kami dukung penuh Program Satu Juta Rumah pemerintah,” tegas Ketua Umum DPP Apernas Aris Suwirya. Bentuk dukungan itu diwujudkan lewat pembangunan 3.000 unit rumah bersubsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di semester I 2017. Lokasinya tersebar di Sulawesi, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Samarinda dan Nunukan. Khusus di daerah Nunukan, pengembang Apernas membangun sebanyak 1.000 unit rumah untuk masyarakat di daerah perbatasan. Bagi Apernsas, pembangunan rumah bersubsidi membuka peluang memiliki rumah layak huni. Apernas pun ikut mendorong masyarakat memanfaatkan KPR bersubsidi dari pemerintah dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayan Perumahan (FLPP) yang suku bunganya tetap dan angsuran yang ringan selama masa tenor kredit. “Apernas juga terus berkoordinasi dengan pemerintah khususnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam proses pembangunan. Selain aktif

Ketua Umum DPP Apernas H.M Aris Suwirya, SE Foto: Maisona/Ristyan Mega Putra

“Apernas juga terus berkoordinasi dengan pemerintah khususnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam proses pembangunan.” Aris Suwirya. Ketua Umum DPP Apernas

mengikuti berbagai kegiatan sosialisasi kebijakan terkait bidang perumahan, pihaknya juga tetap melaporkan data hasil pembangunan untuk mem - back up data laporan capaian Program Satu Juta Rumah pemerintah,” katanya. Apernas memasang target membangun 10 ribu unit rumah per tahun yang tersear di seluruh nusantara. Untuk itu Aris mengharap dukungan dari bank penyalur KPR FLPP di daerahdaerah yang terkesan kurang aktif, khususnya di daerah0daerah. “Kami juga berharap bank penyalur KPR FLPP juga bisa pro aktif untuk menginformasikan rumah-rumah bersubsidi yang dibangun pengembang di daerah. Jangan sampai ada anggapan pasokan rumah bersubsidi tidak ada. Kami upayakan pasokannya tetap ada bagi masayarakat berpenghasilan rendah,” tandasnya. Selain bank yang kurang aktif, Apernas menilai waktu pencairan kredit konstruksi dan KPR bagi rumah bersubsidi oleh perbankan di daerah, terlalu lama. Padahal pengembang telah memasukan data-data lengkap konsumen yang ingin membeli rumah bersubsidi. “Kami juga minta perbankan untuk mengutamakan kredit kontruksi untuk pengembang rumah bersubsidi. KPRnya juga kalau bisa dipercepat. Ini kadangkadang rumah sudah jadi seratus, data konsumen juga sudah masuk seratus. Sedangkan pencairan kreditnya waktunya lama, sebulan kadang hanya dua. Ini kan jadi membuat pengembang sulit di lapangan,” katanya. Meski mengalami beberapa hambatan, Aris optimis pasukan unit rumah untuk mewujudkan Program Satu juta akan terus jalan. “Di lapangan, kami terus bergerak. Pembangunan tetap jalan,” katanya. [M] Ristyan MP

MAISONA


67

[ BERANDA ]

Satu Pintu Mengejar Capaian Satu Juta Rumah Sejumlah daerah telah menerapkan perijinan secara online dan satu pintu. Kementerian PUPR dorong 516 kabupaten/kota kerjasama membangun rumah layak huni.

Sistem online dan sistem pelayanan terpadu satu pintu di sektor perumahan, kata Syarif, akan mengurangi tindakan– tindakan yang tidak wajar seperti pungutan liar dalam pengurusan perijinan perumahan. Masyarakat dan pengembang tinggal mengakses informasi mengenai persayaratan apa saja yang dibutuhkan dalam pengurusan dan memasukkan datadata yang diperlukan. Kementerian PUPR, sangat mendukung dan mendorong daerah-daerah lainnya untuk menerapkan sistem serupa sehingga mempermudah proses perijinannya. “Pemerintah daerah sudah berupaya memberikan kemudahan perijinan. Kami harap masyarakat dan pengembang pun bisa ikut mendukung tercapainya program satu juta rumah di Indonesia,” tandasnya. Lebih lanjut, Syarif menambahkan, saat ini Pemda pun juga telah banyak yang membentuk dinas yang khusus menangani masalah perumahan di daerah.

Dirjen Penyediaan Perumahan Syarif Burhanuddin di salah satu acara stasiun televisi menjelaskan tentang pencapaian Satu Juta Rumah yang sudah dijalankan Kementrian PUPR beberapa waktu lalu. Foto: Maisona/Ristyan Mega Putra

T

eknologi informasi, kian tidak terbendung. Di dunia perumahan, pengembang kini dimudahkan dengan adanya perijinan secara online. Itu yang terjadi di beberapa wilayah, seperti DKI Jakarta, Surabaya, Pontianak dan Makassar. “Kami sangat mendukung pelaksanaan perijinan perumahan dengan sistem online yang telah diterap kan di beberapa kota besar di Indonesia. Hal itu tentunya akan ikut mendorong capaian Program Satu Juta Rumah di Indonesia,” ujar Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Syarif Burhanuddin di Jakarta beberapa waktu lalu.

68

MAISONA


Hal itu tentunya akan sangat membantu Kementerian PUPR untuk melakukan koordinasi dengan Pemda terkait masalah pembangunan perumahan yang tersebar di 516 kabupaten/ kota. “Kami juga berharap kepada Pemda untuk memberikan data pembangunan rumah baik dibangun secara formal oleh pengembang perumahan maupun swadaya masyarakat. Kerjasama antara Pemda dan pengembang perumahan yang tergabung dalam asosiasi pengembang juga perlu ditingkatkan agar benar-benar terdata berapa unit rumah yang dibangun, dibangun mulai tahun berapa dan peruntukkannya untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) atau untuk non MBR,” katanya. [M] Ristyan MP

Menteri Basuki Hadimuljono

Tokoh Pendobrak Infrastruktur Perumahan Nasional Konsisten menggencarkan pembangunan infrastruktur dan perumahan. Menteri Basuki dinilai berjasa menggerakkan Kota Baru Publik Maja, Banten. Terima kasih atas dukungan REI

K

onsistensi sikap dan gagasan membangun infrastruktur dan perumahan, menjadikan Basuki Hadimuljono mendapat penghargaan Initial Figure of Housing Infrastructure in Indonesia. Anugerah itu disematkan dalam acara Realestate Creative Award (RCA) 2017 yang digagas oleh DPD REI DKI Jakarta dan Majalah Indonesia Housing & iKreatif di Hotel JS Luwansa, Jumat (11/8/2017). Penghargaan diberikan karena Menteri Basuki berhasil menggagas dan menggerakkan

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menerima penghargaan Initial Figure of Housing Infrastructure in Indonesia didampingi Irjen Kementerian PUPR Rildo Ananda Anwar, Dirjen Pembiayaan Perumahan Lana Winayanti dan Dirjen Penyediaan Perumahan Syarif Burhanuddin. Foto: Maisona/Lina

kembali pengembangan Kota Baru Publik Maja di perbatasan Provinsi Banten dan Jawa Barat. Bersama berbagai pihak, Kementerian PUPR mempelopori penyediaan akses jalan sepanjang 37 km dan air baku. Menteri Basuki juga dinilai konsisten menggencarkan pembangunan infrastruktur dan perumahan di berbagai daerah yang selama ini kurang diperhatikan. “Ini mengejutkan,” kata Menteri Basuki. Dirinya, mengaku hadir di acara itu semata-mata sebagai undangan untuk memberi sambutan pembukaan. “Saya tidak menyangka karena Panitia tidak memberitahu saya akan mendapat penghargaan,” ujarnya. Meskipun demikian, Basuki mengucap terima kasih atas. “Saya bekerja bukan untuk mengejar penghargaan. Ada atau tanpa penghargaan, saya tetap menggenjot pembangunan infrastruktur dan perumahan di daerah-daerah,” tegas Basuki. Menteri Basuki menyatakan apresiasi kepada semua pihak yang telah membantu mewujudkan pembangunan infrastruktur. Khusus di bidang perumahan, dukungan REI dinilai sangat besar dalam menyukseskan Program Satu Juta Rumah terutama rumah bagi MBR. Dukungan REI sangat siginifikan yakni ditargetkan tahun 2017 sebesar 450 ribu rumah dengan komposisi 250 ribu untuk non-subsidi dan sisanya 200.000 merupakan rumah berubsidi. “Dalam mencapai target tersebut dibutuhkan kreativitas karena tanpa itu kita akan “mati”. Salah satunya melalui aplikasi sistem moduler untuk pembangunan perumahan yang menghasilkan produk lebih berkualitas, cepat dan murah” katanya. Usai mendapat penghargaan tersebut, Menteri Basuki didaulat berduet dengan penyanyi era 90an Ikang Fauzi untuk memperlihatkan aksinya bermain drum. Menteri Basuki bersama Ikang Fauzi sendiri membawakan 3 lagu, yakni lagu Bento milik Iwan Fals, Rumah Kita milik God Bless hingga lagu band kawakan Queen. Menurutnya, bermain drum merupakan bentuk olahraga. “Olahraga saya ya hanya ini main drum sama jalan,” tukas Menteri Basuki. [M] Tim Kompu MAISONA


69

[ JELAJAH ]

70

MAISONA


Nagari

TP uo

ariangan

Ranah Minang tidak hanya dikenal karena kulinernya yang khas dan enak. Negeri elok ini juga punya desa tua yang mendapat gelar desa terindah di dunia.

Asap Bromo membumbung tinggi saat bergejolak beberapa waktu silam, bersanding dengan Gunung Batok.

MAISONA


71

[ JELAJAH ]

D Nagari

ariangan P T

uo

72

MAISONA


DESA terindah di dunia. Gelar itu disematkan Travel Budget, media dari Amerika Serikat tahun 2012 untuk lima desa di dunia. Satu diantaranya adalah desa di Sumatera Barat. Nama desa itu persisnya adalah Pariangan atau Nagari Pariangan, desa tertua di Ranah Minang, yang terletak di Tanah Datar. Desa Pariangan disejajarkan dengan empat desa lain, yaitu Desa Wengen di Swiss, Eze di Prancis, Niagara on the Lake di Kanada, dan Cesky Krumlov di Ceko. Dengan gelar desa terindah, Nagari Pariangan layak menjadi

tujuan wisata. Berkat gelar itu pula nagari tuo itu makin populer, bukan saja bagi wisatawan lokal, tapi juga wisman yang menyukai wisata alam. Itu pula sebabnya, penulis sarankan untuk Anda yang tengah merencanakan perjalanan ke Sumatera Barat, tidak mencatat Nagari Pariangan sebagai salah satu tujuan. Mengunjungi wilayah nan elok ini, dijamin Anda tidak akan merasa kecewa. Selain menikmati alam nan indah, bertemua dengan warga yang ramah, Anda juga bisa menikmati secangkir KOPI DAUN KAWA. Asli

Desa Pariangan disejajarkan dengan empat desa lain, yaitu Desa Wengen di Swiss, Eze di Prancis, Niagara on the Lake di Kanada, dan Cesky Krumlov di Ceko

[ JELAJAH ]

Nagari

TuoP ariangan

Berfoto di atas perahu sampan di pantai Liang, salahsatu pantai terindah di Ambon

minuman orang minang yang berupa rebusan daun Kawa atau kopi yang kemudian disajikan dengan gelas yang terbuat dari tempurung kelapa. Desa Pariangan, oleh masyarakat setempat, disebut dengan nama Nagari Tuo yang artinya Desa Tua. Desa ini berada di antara kota Batusangkar dan Padang Panjang. Berdasarkan geografisnya, desa ini terletak di lereng Gunung Merapi yang merupakan gunung berapi aktif. Dengan lokasi di sekitar 500 hingga 700 mdpl, membuat desa ini terasa sejuk. Selain lingkungan yang asri dengan pemandangan indah khas pegunungan, desa ini juga memiliki

rumah adat atau sering disebut rumah gadang yang elok dan berdiri kokoh. Uniknya, rumah gadang di sini, tidak menggunakan paku. Di Pariangan juga tidak ada rumah yang terbuat dari batu bata dan semen. Semua rumah dibuat dari kayu atau bambu dengan aksesoris ala Minang yang khas. Desa Pariangan juga memiliki Masjid Ishlah yang merupakan masjid tertua di ranah Minang. Keberadaan masjid beserta aktivitasnya, meneguhkan budaya Minang yang islami. Untuk mencapai Pariangan, pengunjung dapat menempuh perjalanan darat dari Kota Padang

menuju Kota Batusangkar. Perjalanan dengan kendaraan umum atau sewa butuh waktu sekitar 2 jam. Selanjutnya dari Batusangkar ke Pariangan, kurang lebih 13 kilometer. Sepanjang perjalanan, mata akan dimanjakan dengan pemandangan yang indah. Sesaat hendak masuk desa, wisatawan disuguhi pemandangan perkebunan jagung dan beberapa tanaman lain, sebelum akhirnya masuk di wilayah pemukiman. Melengkapi perjalanan di ranah Minang, jangan lewatkan kuliner yang kaya rasa; rendang, balado, es tebak, dan banyak lagi. Selamat berlibur! [M] Foto & Naskah Ricky Defrimon

MAISONA


73

I [ INTERMEZZO ]

AIRIN RACHMI DIANY

mpikan PNS Punya

Rusun Sendiri

Sosok Airin Rachmi Diany, dikenal sebagian besar masyarakat sebagai kepala daerah yang smart dan berwibawa. Memiliki paras menawan, wanita berhijab tersebut mengemban tugas sebagai Walikota Tangerang Selatan (Tangsel) sejak 20 April 2011 lalu.

“Mereka tidak harus pusing memikirkan tempat tinggal keluarga. Jadi mereka pasti lebih giat bekerja, mengabdi pada masyarakat,”

AIRIN RACHMI DIANY SAAT DI KEMENETRIAN PUPR Foto: Maisona/ Ristiyan Mega Putra

SEBAGAI walikota, wanita kelahiran Banjar 28 Agustus 1976 ini, menyatakan tekadnya untuk bekerja keras mewujudkan kese jahteraan warganya. Selain itu, Airin juga tidak ingin melupakan para pegawai negeri sipil (PNS) di Tangsel. “Saya punya impian kalau para pegawai Pemkot Tangsel, khususnya mereka yang belum memiliki rumah ke depan bisa tinggal atau memiliki Rusun sendiri,” ujar Airin kepada Maisona saat dirinya berkunjung ke Kementerian PUPR, Jakarta beberapa waktu lalu. Menurut alumni Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Ban dung itu, saat ini di Tangsel terdapat 3.000 orang PNS. Diantara me reka, selain masih belum berkecukupan, juga belum memiliki rumah. Karena itu, Airin pun mendatangi Dirjen Penyediaan Perumahan PUPR, Syarif Burhanuddin. Selain untuk menyatakan dukungan Program Satu Juta Rumah, Airin memohon Kementerian PUPR membangunkan Rusunawa untuk PNS Pemkot Tangerang. ”Untuk itu kami telah menyediakan lahan khusus untuk lokasi pembangunan hunian vertikal tersebut,” jelas Airin yang pernah menjadi pemenang Mojang Parahyangan Bandung dan Mojang Provinsi Jawa Barat di tahun 1995. Dengan memiliki rumah, Airin berkeyakinan, PNS di ling kungan Pemkot Tangsel akan bekerja lebih bersemangat. “Mereka tidak harus pusing memikirkan tempat tinggal keluarga. Jadi mereka pasti lebih giat bekerja, mengabdi pada masyarakat,” jelas Airin yang juga pemegang gelar Puteri Indonesia Favorit serta Puteri Indonesia Pariwisata itu. [M] Ristyan Mega Putra

74 74

MAISONA


RIANA DEWI NUGRAHANI

Tenggang Rasa di Rumah Susun Bagi Riana Dewi Nugrahani, rumah merupakan aspek kehidupan yang paling esensial. Semua awalnya dari rumah. Baik itu dalam bentuk fisik maupun non fisik. Tidak sekedar membangun, tapi juga memanusiakan penghuni. Jadilah istilah rumah layak huni.

FOTO: MAISONA/JUNAIDI

PENDIDIKAN karakter dalam keluarga, masih kata Riana, awalnya dari rumah. “Waktu saya meneliti masalah buruh pabrik, sebagai bahan tesis S3 di Monash University, Australia, salah satu isu yang mempengaruhi kesehatan dan kondisi sosial mereka karena tempat tinggal yang tidak layak huni. Mereka tinggal di rumah kos,” jelas Riana, ibunda Anugrah dan Savira, ini. Kepedulian Riana akan rumah dengan segala aspeknya, belakangan semakin bertambah. Terlebih, saat ini dimana Chali, panggilan akrab Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Syarif Burhanuddin, sang suami mengemban tugas penting. Yakni, mewujudkan “Program Satu Juta Rumah“ yang menjadi program prioritas pemerintah. “Tentu, saya sebisa mungkin membantu, sesuai kapasitas sebagai istri dan teman diskusi. Kak Chali menjadi tempat saya bertanya. Meski, kadang saya ngeyel kalo bertanya,” kata wanita keturunan Jawa-Bugis, kelahiran Wonosobo, 2 Januari 1969 ini. Terkait dengan program pembangunan rumah vertikal atau rumah susun yang menjadi tugas sang suami, alumnus Universitas Hasanuddin, Makassar ini menyatakan hal positif. Selain yang utama untuk mengurangi backlog perumahan, juga sebagai solusi keterbatasan lahan di perkotaan. Selanjutnya, kepada mereka yang tinggal di rusun, Riana yang aktif sebagai Ketua Bidang Ekonomi Dharma Wanita PUPR ini berpesan, agar mempelajari protokol yang ada. Baik itu masalah keamanan, kesehatan dan kebersihan. Juga etika. “Bagaimanapun, kita tinggal dengan orang lain di satu gedung yang digunakan secara bersama, ya mesti tenggang rasa,” jelas Riana seraya mengungkap pengalaman tinggal di apartemen tatkala kuliah S2 dan S3 di Australia tahun 2010 dan saat awal pindah di Jakarta. [M] Junaidi MAISONA MAISONA

Edisi Edisi 05 04 TH TH IIII [2017] [20175

75

[ ALBUM ]

AKU ANAK INDONESIA

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono disela-sela kerja lapangan menyempatkan berinteraksi dengan anak-anak terutama dalam hal pendidikan. Aset Negara Indonesia nanti ditangan mereka sebagai generasi penerus kita untuk menerima tongkat istafet. (FOTO: JUNAIDI)

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono bersama anak-anak Papua, Satu Nusa Satu Bangsa Bangsa Indonesia. (FOTO: JUNAIDI)

Sentuhan kasih sayang Ibu Menteri PUPR Kartika Nurani takkan lepas untuk anak Indonesia. (FOTO: JUNAIDI)

Pak Menteri mengendong anak Papua didampingi istri, dan terlihat Dirjen Penyediaan Perumahan Syarif Burhanuddin bersama istri dibelakangnya. (FOTO: JUNAIDI)

76

MAISONA


Senyum ceria Dirjen Penyediaan Perumahan Syarif Burhanuddin dan istri (Riana Dewi Nugrahani) bersama anak-anak. (FOTO: JUNAIDI)

KERJA KERJA KERJA UNTUK INDONESIA Dirjen Kementerian PUPR Syarif Burhanuddin meninjau langsung proyek-proyek pembangunan perumahan. (FOTO: JUNAIDI)

Diskusi hangat Syarif Burhanuddin dengan Buya Maarif (duduk), Rildo Ananda Anwar dan Lukman Hakim. (FOTO: ASTRI DEPITASI)

Wujud syukur seorang ibu penerima Bantuan Buku Tabungan BSPS Kota Makassar (FOTO: JUNAIDI)

Penyerahan Buku Tabungan BSPS kota Makassar oleh Dirjen Penyediaan Perumahan Syarif Burhanuddin (FOTO: JUNAIDI)

MAISONA


77

PILIHLAH UKURAN JENDELA YANG LEBAR

FOTO: WWW.DENAHRUMAHMINIMALIS.ID

Pemilihan Jendela yang lebar dapat menambah pencahayaan yang masuk sehingga dapat menerangi ruangan rumah tanpa disadari dengan pemilihan jendela yang luas dapat menghemat penggunaan listrik.

MENATA RUANG DI RUSUN PENULIS: JUNAIDI

TINGGAL di ruang terbatas, seperti di rumah susun misalnya, butuh perhatian khusus. Dalam hal penataan ruang, perlu memperhatikan beberapa hal agar ruangan tetep nyaman dan terkesan luas. Salah memilih furnitur, perkakas ruang hingga pemilihan cat, akan membawa efek ruang terlihat sempit, sesak dan terkesan acak acakan. Berikut adalah beberapa tips yang layak dicoba agar ruang terasa nyaman:

GAYA MINIMALIS HINDARI WARNA GELAP Penggunaan cat gelap tidak disarankan karena dapat menimbilkan kesan gelap dan menjadikan ruangan serasa semakin efek sempit, gelap, dan pengap.

LETAKKAN PERABOTAN DALAM LEMARI Letakan atau masukan perabotan yang tidak diperlukan di dalam lemari, jangan meletakan perabotan di ruangan tamu karena banyaknya jumlah perabotan di rumah akan mengakibatkan ruang tamu menjadi lebih berantakan dan sempit.

PASANG CERMIN PADA RUANG TAMU Hal ini biasa dilakukan untuk dekorasi ruangan berukuran kecil dengan meletakkan cermin agar memiliki efek visual lebih besar dari ukuran aslinya.

GUNAKAN CAT BERWARNA PUTIH ATAU CAT WARNA TERANG. Pada ruang tamu yang sempit gunakan cat dengan warna terang seperti putih atau krem. Dengan menggunakan cat seperti putih atau krem dapat menghindarkan kesan sempit hal ini dikarenakan warna ruangan lebih cerah dan terang sehingga hasilnya ruang tamu yang sempit akan terkesan luas.

78

MAISONA


PEMANFAATAN SUDUT RUANGAN SECARA MAKSIMAL Pemanfaatan sudut ruangan dapat dilakukan dengan membeli atau memesan desai furnitur sesuai sudut ruangan sehingga luas dapat dimanfaatkan secara maksimal.

PEMILIHAN KURSI ATAU SOFA MINIMALIS Sofa atau kursi yang kita gunakan dalam ruang tamu ini sangat berpengaruh pada kenyamanan ruang tamu, jika kita tepat dan benar dalam memilih furniture ruang tamu maka ruang tamu akan terlihat modern, nyaman dan tentu saja terlihat bagus.

MAISONA Hapernas 2017

Recommend Documents