Sekretariat Panitia Harpernas: Kantor Kementerian Perumahan Rakyat Lt.3 Wing 3, Jl. R. Patah I No. 1 Kebayoran Baru – Jakarta Selatan (12110) Telp/ Fax. 021-7264786
Nomor
: 05/Panhapernas/VIII/2010
Lampiran
: 1 (satu) berkas
Jakarta, 16 Agustus 2010
Kepada Yth : Gubernur, Bupati/ Walikota di Seluruh Indonesia Perihal
: Bulan Bakti Hari Perumahan Nasional - HAPERNAS 2010
Untuk melihat sejauh mana kita telah mendorong pencapaian kebutuhan rumah sejahtera bagi masyarakat khususnya masyarakat menengah bawah, perlu ada suatu refleksi. Momentum HAPERNAS 2010 kita gunakan untuk merefleksikan kepedulian semua stakeholder perumahan dan permukiman penyediaan rumah untuk memenuhi hak konstitusi rakyat Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pemerintah melalui Kementerian Perumahan Rakyat menyelenggarakan bulan bakti HAPERNAS tahun 2010. Kegiatan pokok adalah memberi penghargaan terhadap stakeholder perumahan di tingkat pusat dan daerah dalam bentuk penghargaan “Adiupaya Puritama” dan Upacara Peringatan HAPERNAS 2010. Selain itu, kegiatan bakti sosial, olah raga dan penulisan karya ilmiah atau artikel serta advertorial di media masa. Untuk pemerintah daerah, dimohon kepada Gubernur dan Bupati/Walikota kiranya dapat melaksanakan Bulan Bakti HAPERNAS 2010 di daerahnya masingmasing sesuai dengan kondisi dan kemampuan daerah serta melibatkan semua stakeholder perumahan dan permukiman yang ada di daerah. Adapun masa Bulan Bakti HAPERNAS tahun 2010 dimulai bulan Agustus dan berakhir tangggal 25 September 2010. Setidaknya kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut : I. Kegiatan Pokok : Upacara HAPERNAS tanggal 25 Agustus 2010 dengan peserta upacara semua stakeholder perumahan dan permukiman yang ada di daerah, Pimpinan upacara Gubernur,
Bupati/Walikota dengan membaca sambutan Menteri Negara
Perumahan Rakyat (naskah sambutan Menteri akan dikirim kemudian).
Sekretariat Panitia Harpernas: Kantor Kementerian Perumahan Rakyat Lt.3 Wing 3, Jl. R. Patah I No. 1 Kebayoran Baru – Jakarta Selatan (12110) Telp/ Fax. 021-7264786
II. Kegiatan Tambahan : - Bakti Sosial; - Penulisan karya ilmiah atau artikel serta advertorial di media masa setempat; - Penyaluran bantuan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah/atau miskin dalam masa Bulan Bakti HAPERNAS 2010; serta - Olah raga dan lain-lain yang mungkin dapat dilaksanakan di daerah. Adapun tema HAPERNAS 2010 adalah: “Wujudkan Rumah Sejahtera Melalui Sinergitas Pusat-Daerah” Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya di ucapkan terima kasih.
a.n Menteri Negara Perumahan Rakyat Staf Ahli Menteri Negara Perumahan Rakyat Selaku Ketua Pelaksana HAPERNAS Tahun 2010, Ttd Jamil Ansari Pembina Utama (IV/e)
Tembusan : 1. 2. 3. 4.
Menteri Negara Perumahan Rakyat; Sekretaris Kementerian Perumahan Rakyat; Para Deputi di lingkungan Kementerian Perumahan Rakyat; Seluruh Stakeholder Perumahan dan Permukiman Pusat di Jakarta.
Sekretariat Panitia Harpernas: Kantor Kementerian Perumahan Rakyat Lt.3 Wing 3, Jl. R. Patah I No. 1 Kebayoran Baru – Jakarta Selatan (12110) Telp/ Fax. 021-7264786
SUSUNAN ACARA UPACARA PERINGATAN HARI PERUMAHAN NASIONAL TAHUN 2010 25 AGUSTUS 2010 Acara pokok peringatan Hari Perumahan Nasional Tahun 2010 dilaksanakan dalam bentuk Upacara dengan ketentuan sebagai berikut: 1. 2. 3. 4.
Sifat Upacara Hari/tanggal Pukul Susunan Acara
: : : :
Khidmat dan Sederhana Rabu, 25 Agustus 2010 07.30 waktu setempat
a. Persiapan Barisan; b. Pembina Upacara memasuki lapangan upacara didampingi oleh Kepala Perangkat Daerah yang Membidangi Perumahan; c. Laporan Pemimpin Upacara kepada Pembina Upacara bahwa upacara dimulai; d. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya oleh seluruh peserta upacara; e. Pembacaan Teks Pancasila diikuti peserta upacara; f. Pembacaan Teks Pembukaan UUD 1945; g. Pembacaan Kilas Balik Perumahan; h. Pembacaan Sambutan Menteri Negara Perumahan Rakyat; i. Pembacaan Pemenang Lomba (jika ada); j. Pembacaan Do’a; k. Pembina Upacara meninggalkan lapangan upacara; l. Pembubaran peserta upacara oleh pemimpin upacara; 5. Petugas Upacara Pembina Upacara Cadangan Pemimpin Upacara Pembaca Pancasila Pembaca UUD 1945 Pembaca Lintasan Sejarah Perumahan Pembaca Do’a Pembawa Acara Dirijen Pembaca Pemenang Lomba
: : : : : : : : : :
Gubernur/ Bupati/ Walikota ............................................. ............................................. ............................................. ............................................. ............................................. ............................................. ............................................. ............................................. .............................................
Ketua Pelaksana Hari Perumahan Nasional Tahun 2010
Ttd Ir. Jamil Ansari, SH. MM.
Sekretariat Panitia Harpernas: Kantor Kementerian Perumahan Rakyat Lt.3 Wing 3, Jl. R. Patah I No. 1 Kebayoran Baru – Jakarta Selatan (12110) Telp/ Fax. 021-7264786
LINTASAN SEJARAH PERKEMBANGAN PERUMAHAN NASIONAL 1.
Perkembangan Kebijakan Perumahan Nasional yang sebelumnya ditangani secara lembaga adat, dimulai sejak Pra Kemerdekaan sampai dengan sekarang telah ditangani melalui kelembagaan formal. Kebijakan Perumahan Nasional sejak Pra Kemerdekaan masih terbatas, hanya untuk Pegawai Negeri, rumah sewa, dan perbaikan lingkungan dalam rangka kesehatan.
2.
Pelaksanaan Kebijakan pada waktu Pra Kemerdekaan dijalankan melalui:
a.
Burgerlijke
Woningsregeling 1934 yang pelaksanaannya Voorwaarden voor de uitvoering bij aanneming van Openbare Werken in Indie 1941 serta Indische Comptabiliteits Wet. Pelaksanaan ketentuan tersebut dilakukan oleh Departement Van Verkeer en Waterstaat yang menangani
menggunakan Algemene
perumahan rakyat (Volkshuisvesting) dan bangunan gedung/ rumah negara/ Pemerintah (Landsgebouwen) serta Pest Bestrijding untuk menangani wabah penyakit perkotaan. b.
Pada masa Jepang masalah perumahan ditangani oleh “Doboku” yang merupakan lembaga pengganti Departement Van Verkeer en
Waterstaat. 3.
Pada tahun 1947 kebijakan yang dijalankan pada awal kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 telah terjadi perkembangan dengan dibentuknya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perhubungan, yang antara lain menangani perumahan pada tingkat “Balai Perumahan”. Pada saat itu sebagian penanganan tugas dan fungsi Kementerian ada pada tingkat Jawatan, Balai, dan Bagian. Sedangkan kelembagaan di daerah mengikuti struktur pada jaman penjajahan Jepang yang sebagian besar mengikuti organisasi jaman kolonial Belanda dengan membentuk dinas-dinas dan jawatan-jawatan. Balai Perumahan antara lain membawahi Centrale Stichting Wederopbouw, diantaranya di Jakarta untuk penanganan pembangunan perkotaan dengan cabang-cabangnya dalam bentuk Regionale Opbouw Bureau yang membangun kota satelit Kebayoran.
4.
Pada tanggal 25 – 30 Agustus 1950 telah diselenggarakan Konggres Peroemahan Rakjat Sehat di Bandoeng. Konggres tersebut dihadiri oleh peserta dari 63 Kaboepaten dan Kotapradja, 4 Propinsi, wakil dari Djawatan Pekerjaan Oemoem, oetoesan Organisasi Pemoeda, Barisan Tani, Pengoeroes Parindra, dan tokoh-tokoh perseorangan yang memaparkan masalah: Pembangunan Cepat; Bahan Untuk Pembangunan Rumah-rumah Rakyat; Bentuk Perumahan Rakyat; Kepentingan Kesehatan dalam Membangun Rumah Rakjat; Pembiayaan Perumahan; Serta Peninjauan Peraturanperaturan Mendirikan Rumah Dinas di Kotapradja dan Kabupaten dan Soal Persediaan Tanah Perumahan.
Sekretariat Panitia Harpernas: Kantor Kementerian Perumahan Rakyat Lt.3 Wing 3, Jl. R. Patah I No. 1 Kebayoran Baru – Jakarta Selatan (12110) Telp/ Fax. 021-7264786
5.
6.
Konggres tersebut telah menghasilkan pokok-pokok keputusan sebagai berikut: a.
mengoesoelkan didirikannja peroesahaan pembangoenan peroemahan di daerah-daerah;
b.
mengoesoelkan penetapan sjarat-sjarat minimal bagi pembangoenan peroemahan rakjat;
c.
mengoesoelkan peroemahan.
pembentukan
badan/lembaga
jang
menangani
Pada Konggres tanggal 25 Agustus 1950 terebut, Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia (Bapak Drs. Mohammad Hatta) menyampaikan sambutannya yang terkait dengan masalah perumahan rakyat yang kutipannya antara lain:
“… tjita-tjita oentoek terselenggaranja keboetoehan peroemahan rakjat boekan moestahil apabila kita soenggoeh-soenggoeh maoe dengan penoeh kepertjajaan, semoea pasti bisa…”; 7.
Pelaksanaan Kebijakan perumahan dan permukiman setelah awal kemerdekaan hingga masa sekarang seperti diwariskan oleh para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah untuk meneruskan pembangunan perumahan secara konstitusional seperti diamanatkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang bertujuan untuk mensejahterakan rakyat melalui penyediaan sandang, pangan dan papan;
8.
Dalam perjalanan waktu selanjutnya pada tanggal 18 Agustus tahun 2000 masalah papan telah dipertegas kembali dalam Amandemen Ke-dua UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28 ayat (1) huruf H yang berbunyi: ”Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.
9.
Amanah tersebut diharapkan dapat diteruskan secara berkelanjutan oleh generasi saat ini maupun generasi yang akan datang, melalui suatu kelembagaan bidang perumahan yang mapan dan berkelanjutan.
10. Pada tanggal 10 Juli 2008 di Jakarta berdasarkan lintasan sejarah tersebut para stakeholder bidang perumahan telah mendeklarasikan Penetapan Hari Perumahan Nasional, yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Negara Perumahan Nasional Nomor: 46/KPTS/M/2008 tentang Hari Perumahan Nasional, tanggal 6 Agustus 2008, yang menyatakan tanggal 25 Agustus sebagai Hari Perumahan Nasional.
