BUKU PANDUAN PELAKSANAAN HARI PERUMAHAN NASIONAL
HARI PERUMAHAN NASIONAL (HARPERNAS) TANGGAL 25 AGUSTUS (SK Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 46/KPTS/M/2008)
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI................................................................................................................................. 2 KATA PENGANTAR .............................................................................................................. 3 I. LATAR BELAKANG .......................................................................................................... 5 II. MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN........................................................................... 7 III. THEMA PERINGATAN HARI PERUMAHAN NASIONAL ................................... 8 IV. RANGKAIAN KEGIATAN HARI PERUMAHAN NASIONAL.............................. 8 1.
Aksi Sosial (Donor Darah)........................................................................................ 8
2.
Presentasi ..................................................................................................................... 9
3.
Workshop .................................................................................................................... 9
4.
Pameran ........................................................................................................................ 9
5.
Ground Breaking ........................................................................................................ 9
6.
Ziarah ke Pemakaman Bung Hatta ........................................................................ 9
7.
Musik Pengantar dan Pagelaran Wayang Kulit..................................................... 9
8.
Radio Talkshow .......................................................................................................... 10
9.
Tasyakuran ................................................................................................................... 10
10. Upacara Bendera ........................................................................................................ 10 11. Peringatan Puncak Hari Perumahan Nasional...................................................... 10 12. Sambutan/ Pidato Menteri Negara Perumahan Rakyat ............................... .... 10 V. SEKRETARIAT PANITIA HARI PERUMAHAN NASIONAL .................................. 11 VI. JADWAL ACARA HAPRI PERUMAHAN NASIONAL ........................................... 11 LAMPIRAN : 1. Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 46/KPTS/M/2008 Tentang Hari Perumahan Nasional II. Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 41/KPTS/M/2008 Tentang Susunan Anggota Panitia Peringatan Hari Perumahan Nasional
2
KATA PENGANTAR Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita semua dapat mencanangkan Hari Perumahan Nasional pada tanggal 25 Agustus 2008 ini. Peringatan Hari Perumahan Nasional ini direncanakan akan kita peringati setiap tahunnya pada tanggal 25 Agustus. Seperti diamanatkan dalam konstitusi bahwa setiap orang berhak untuk bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik. Oleh sebab itu, pemenuhan hak dasar rakyat terhadap pemenuhan tempat tinggal tersebut adalah fokus utama dalam era Pemerintahan sekarang ini. Bangsa Indonesia akan mempunyai pondasi yang kokoh dengan terpenuhi kebutuhan dasar bagi kehidupan yang manusiawi. Rumah merupakan pusat pendidikan keluarga, persemaian budaya, penyiapan generasi muda, serta menjadi roda penggerak pembangunan ekonomi nasional. Oleh karenanya, kualitas bangsa Indonesia di masa depan akan sangat dipengaruhi oleh kondisi dan kualitas perumahan. Dengan perumahan yang layak, negara akan dapat meningkatkan harkat, martabat, mutu kehidupan dan penghidupan, serta sebagai pencerminan diri pribadi dalam upaya peningkatan taraf hidup, kepribadian dan peradaban bangsa. Sejarah menunjukkan bahwa, pembangunan perumahan harus diupayakan dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Hal tersebut telah tersirat dalam pidato Bung Hatta pada Konggres Perumahan Rakyat tanggal 25 – 30 Agustus 1950, yang menggarisbawahi bahwa permasalahan perumahan merupakan permasalahan nasional yang dipandang sangat kompleks dan terus menerus harus diusahakan. Oleh sebab itu, pemecahan masalah dan kendala perumahan yang ada sekarang ini tentunya tidak dapat dilakukan hanya secara partial dan sektoral melalui kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak berkelanjutan dan pembangunannya tersebar-sebar. Namun harus dilakukan melalui kemitraan semua pihak yang terkait baik pemerintah, dunia usaha, badan hukum maupun masyarakat sehingga akan tercapai keterpaduan kegiatan. Untuk itu satu kelembagaan bidang perumahan dan permukiman yang utuh menyangkut fungsi dan peran serta tanggung jawab untuk penyediaan rumah rakyat baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah sudah sepantasnya didudukkan dalam satu wadah. 3
Akhirnya, dengan peringatan Hari Perumahan Nasional ini, semoga Tuhan Yang Maha Esa akan senantiasa melindungi kita semua, dan dalam waktu kedepan kita dapat membangun ke arah tatanan yang lebih baik dalam rangka mewujudkan perumahan yang lebih baik untuk mewujudkan indonesia yang damai dan sejahtera. Jakarta,
Agustus 2008
Kementerian Negara Perumahan Rakyat Sekretaris t.t.d. Iskandar Saleh
4
PERINGATAN HARI PERUMAHAN NASIONAL
I.
LATAR BELAKANG
Salah satu hak dasar yang diamanatkan dalam konstitusi adalah bahwa ”Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Rumah merupakan kebutuhan dasar (basic needs) bagi setiap manusia dalam meningkatkan harkat, martabat, mutu kehidupan dan penghidupan, serta sebagai pencerminan diri pribadi dalam upaya peningkatan taraf hidup, kepribadian dan peradaban bangsa. Rumah merupakan pusat pendidikan keluarga, persemaian budaya, penyiapan generasi muda, serta menjadi roda penggerak pembangunan ekonomi nasional. Kebijakan perumahan nasional telah dilakukan di Indonesia sejak pra kemerdekaan. Setelah Kemerdekaan pada tahun 1947 dibentuk Kementerian Pekerjaan Umum yang antara lain menangani perumahan rakyat pada tingkat “Balai Perumahan” karena pada saat itu sebagian unsur Kementerian penanganannya pada tingkat Balai dan Jawatan. Kemudian pada tanggal 25 – 30 Agustus 1950 diselenggarakanlah Konggres Perumahan Rakyat, dengan menghasilkan pokok-pokok keputusan, yaitu: 1) mengusulkan didirikannya perusahaan pembangunan perumahan di daerah-daerah; 2) mengusulkan penetapan syarat-syarat minimal bagi pembangunan perumahan rakyat; dan 3) mengusulkan pembentukan badan/lembaga yang menangani perumahan. Beberapa tahun kemudian dibentuklah Djawatan Perumahan Rakyat yang bertugas membangun perumahan dengan harga di bawah harga pasaran, khususnya untuk golongan menengah kebawah. Dalam pidatonya pada konggres tersebut, Wakil Presiden RI pertama Moh. Hatta menggarisbawahi bahwa permasalahan perumahan merupakan permasalahan nasional yang dipandang sangat kompleks dan terus menerus harus diusahakan, yang berisikan sebagai berikut:
” ... tjita-tjita oentoek terselenggaranja keboetoehan peroemahan rakjat boekan moestahil apabila kita soenggoeh-soenggoeh maoe dengan penoeh kepertjajaan, semoea pasti bisa ...”. 5
Saat ini telah diwariskan oleh Para Pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk meneruskan pembangunan perumahan yang berdasarkan Konstitusi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yag bertujuan untuk mensejahterakan rakyat melalui penyediaan sandang, pangan dan papan. Lokakarya Nasional tahun 1972 menghasilkan rekomendasi untuk: 1) membentuk Badan Perumus Kebijakan Perumahan; 2) membentuk Badan Usaha Pembebasan Tanah; dan membentuk Badan Pembiayaan Perumahan. Lokakarya tahun 1992 mengamanatkan hal-hal sebagai berikut: 1) pelaksanaan pembangunan perumahan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dengan UU nomor 4 tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman; 2) pembangunan yang berkelanjutan bertumpu pada kemampuan dan kemandirian masyarakat; 3) pembangunan berdasarkan atas kemitraan dengan swasta dan masyarakat; dan 4) penyediaan pembiayaan perumahan yang dilakukan melalui pendekatan keterjangkauan, asas kebersamaan, dan gotong royong serta sistem pembiayaan. Lokakarya tahun 2002 dihasilkan kebijakan nasional pembangunan perumahan dan permukiman (KSNPP) yang antara lain meliputi: 1) di bidang pertanahan terkait dengan tata ruang; 2) sistem dan mekanisme pembiayaan perumahan dan permukiman; dan 3) aspek kelembagaan dan sistem penyelenggaraannya serta aspek-aspek penunjang lainnya, seperti teknologis, potensi, budaya lokal. Dalam rangka melaksanakan berbagai kebijakan tersebut di atas, telah dibentuk dan diubah lembaga yang menangani perumahan yakni: 1. Orde Baru tahun 1978–1984 Menteri Muda Urusan Perumahan Rakyat, Tahun 1984–1998 Menteri Negara Perumahan Rakyat, Tahun 1998–1999 Menteri Negara Perumahan dan Permukiman; 2. Orde Reformasi Tahun 2000- 2004, Ditjen Perumahan Dan Permukiman, bagian dari Depertemen Permukiman dan Prasarana Wilayah; dan 3. Sejak Tahun 2004, Menteri Negara Perumahan Rakyat. Dari rangkaian pelaksanaan tugas bidang perumahan hingga saat ini terkait bidang ceremonial yang berdampak positif bagi Pemerintah, stakeholder dan masyarakat, adalah melalui beberapa peristiwa kegiatan yakni: 1. Pidato Bung Hatta pada Kongres Perumahan Sehat di Bandung tanggal 25 Agustus 1950; 6
2. Deklarasi Gerakan Nasional Pembangunan Sejuta Rumah oleh Presiden RI Megawati Soekarnoputri pada tanggal 9 Oktober 2003; dan 3. Pemancangan pertama pembangunan rumah susun sederhana di Bantar Gebang oleh Presiden RI Soesilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 5 April 2007. Dalam perjalanan waktu selanjutnya, masalah papan telah dipertegas dalam Amandemen Ke-dua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada tanggal 18 Agustus 2000, pada Pasal 28 ayat (1) huruh H yang berbunyi: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Amanah tersebut diharapkan dapat diteruskan secara berkelanjutan oleh generasi saat ini maupun generasi yang akan datang. Berdasarkan hal tersebut di atas, para stakeholder bidang perumahan telah melakukan deklarasi pada tanggal 10 Juli 2008 di Jakarta, mengusulkan kepada Pemerintah untuk menetapkan Hari Perumahan Nasional, yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 46/KPTS/M/2008 tanggal 6 Agustus 2008 yang menyatakan bahwa tanggal 25 Agustus sebagai Hari Perumahan Nasional.
II.
MAKSUD, TUJUAN, SASARAN 1.
Maksud : Meningkatkan efektifitas dan keberlajutan kelembagaan perumahan dan permukiman di pusat, provinsi, kabupaten dan kota.
2.
Tujuan : a. Meningkatkan peran dan potensi para pelaku pembangunan perumahan dan permukiman, melalui strategi kemitraan dan pemberdayaan masyarakat yang sinergis, untuk mempercepat upaya pemenuhan kebutuhan perumahan dan permukiman yang layak huni. b. Meningkatkan aksebilitas masyarakat terhadap sumber daya pembangunan dan permukiman seperti: tanah, pembiayaan perumahan, kelembagaan, prasarana dan sarana dasar lingkungan. 7
c. Meningkatkan upaya koordinasi dan sinkronisasi, berbagai kebijakan sektoral, koordinasi fasilitas pengembangan termasuk pelayanan informasi, penelitian layanan konsultasi teknis dan penyelesaian berbagai permasalahan fasilitas pengawasan dan pengendalian terhadap peran masyarakat, mobilasi dan pemanfaatan pembiayaan, pengembangan pembangunan kasiba lisiba dalam pembangunan perumahan dan permukiman. d. Mendorong upaya sebagaimana dimaksud butir a sampai dengan c melalui penetapan hari Perumahan Nasional 3.
Sasaran : a. Terwujudnya koordinasi kebijakan dan strategi program pembangunan perumahan dan permukiman ditingkat pusat, provinsi, kabupaten dan kota. b. Terwujudnya peran kelembagaan masyarakat peduli perumahan dan permukiman dalam menampung dan mewujudkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan perumahan dan permukiman yang layak huni. c. Terwujudnya penetapan hari Perumahan Nasional.
III. THEMA PERINGATAN HARI PERUMAHAN NASIONAL Tema
: “Dengan Semangat Hari Perumahan Nasional Kita Sukseskan Pembangunan Perumahan Rakyat Yang Layak dan Terjangkau”
Sub Tema
: “Pemenuhan Kebutuhan Perumahan Dengan Menggunakan Sumber Daya Yang Berkelanjutan Menuju Masyarakat Yang Lebih Sejahtera”
IV. RANGKAIAN KEGIATAN DAN JADWAL KEGIATAN PERINGATAN HARI PERUMAHAN NASIONAL TAHUN 2008 1. Aksi Sosial Donor Darah Aksi sosial donor darah dilakukan pada tanggal 4 Agustus 2008, sebagai sarana untuk meningkatkan kepedulian terhadap penderitaan sesama. Donor darah ini dilakukan oleh Kemenpera bekerjasama dengan Palang Merah Indonesia. 8
2. Presentasi Terkait dengan Perumahan Dalam rangka mendukung program perumahan, dilakukan beberapa presentasi yaitu: 1). Presentasi Green Building (Auto Desk Indonesia) dan 2). Presentasi Slum Upgrading Fascilities (SUF) Indonesia (UN Habitat) pada tanggal 12 Agustus 2008. 3. Workshop Workshop diadakan pada tanggal 20 s.d. 21 Agustus 2008 bertempat di Ruang Rapat Prambanan, Kementerian Negara Perumahan Rakyat dengan mengambil Tema: “Implementasi Kebijakan dalam Pembangunan Rumah Susun Sederhana di Kawasan Perkotaan” 4. Pameran a. Pameran 1 tentang MENPERA EXPO akan diselenggarakan pada tanggal 20 s.d. 26 Agustus 2008 di Gedung SPC, Jalan Gatot Subroto, Jakarta b. Pameran 2 tentang PERKEMBANGAN PERUMAHAN NASIONAL akan dilaksanakan pada tanggal 22 s.d. 28 Agustus 2008 bertempat di Loby Kementerian Negara Perumahan Rakyat. Pameran ini menampilkan hal-hal yang terkait dengan visi, misi bidang perumahan, sampai dengan karya nyata yang telah dihasilkan sekarang. 5. Ground Breaking Ground Breaking pembangunan Rumah Susun Sederhana Milik akan dilakukan pada beberapa lokasi, yaitu di Kalibata – Jakarta, pada tanggal 23 Agustus 2008 6. Ziarah ke Pemakaman Bung Hatta Ziarah akan dilaksanakan ke Makam Bung Hatta, Tanah Kusir Jakarta pada tanggal 22 Agustus 2008. Pemikiran Bung Hatta melalui kutipan pidato yang disampaikan Wakil Presiden RI pertama Moh. Hatta dalam Konggres Perumahan Rakyat 25-30 Agustus 1950 adalah cikal bakal penanganan perumahan oleh Pemerintah. 7. Musik Pengantar dan Pagelaran Wayang Kulit Pagelaran wayang kulit akan dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 2008, bertempat di lapangan parkir Kemenpera dengan dalang Ki Manteb Sudarsono dengan Lakon “Jumenengan Prabu 9
Darmo Kusumo”. Sebelum pentas wayang kulit akan diadakan Musik Pengantar dengan menyajikan lagu-lagu country dan perjuangan.
8. Radio Talkshow Radio Talkshow akan dilaksanakan di Radio RRI Pro2 FM pada tanggal 24 Agustus 2008 pukul 16.00 – 17.00 dengan tema “Makna Hari Perumahan Nasional untuk Mendorong Pembangunan Perumahan di Masa Mendatang” 9. Tasyakuran Tasyakuran guna menarik hikmah dari pengalaman para pelaku kunci yang telah berkiprah di bidang perumahan dan permukiman. Dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus 2008 sekaligus sebagai ungkapan terimakasih kepada Tuhan Y.M.E atas terselenggaranya Peringatan Hari Perumahan Nasional. 10. Upacara Bendera Upacara Bendera dilaksanakan di halaman Kemenpera pada tanggal 25 Agustus 2008 pukul 07.30 WIB dengan peserta semua stakeholder perumahan. 11. Peringatan Puncak Hari Perumahan Kementerian Negara Perumahan Rakyat
Nasional
di
Acara berlangsung pada tanggal 25 Agustus 2008 setelah selesai Upacara Bendera. Adapun rincian acaranya adalah sebagai berikut: 1. Penandatanganan MoU, 2. Penyerahan Penghargaan, 3. Konferensi Pers, dan 4. Resepsi dengan hiburan berupa Orkes Musik Keroncong Tetap Sehat dengan penyanyi utama Sundari Soekotjo. 12. Sambutan/Pidato Menteri Negara Perumahan Rakyat dan Film Dokumenter Pidato Menteri Negara Perumahan Rakyat akan disiarkan di Televisi Republik Indonesia pada tanggal 25 Agustus 2008 jam 19.30 WIB. Mengiringi pidato tersebut akan ditayangkan film dokumenter tentang Sejarah Perumahan di Indonesia.
10
V. SEKRETARIAT PANITIA HARI PERUMAHAN NASIONAL Sekretariat Panitia Hari Perumahan Nasional bertempat di Biro Hukum, Kepegawaian dan Humas, Gedung Kemenpera Lt. 2. a.n. Widi/ Tomi telp: 021-2800045,email:
[email protected] atau
[email protected].
VI. ACARA RANGKAIAN KEGIATAN PERINGATAN HARI PERUMAHAN NASIONAL TAHUN 2008 No
Kegiatan
1.
Aksi Sosial (Donor Darah)
2.
Presentasi Green Building (Auto Desk Indonesia) Presentasi SUF Indonesia (UNHabitat)
Agustus 2008
Lokasi
4 12 20 21 22 23 24 25 26 27 28
10.00 - 13.00
Kemenpera
10.00 s/d selesai
Gd. SPC Gatot Subroto
10.00 s/d selesai
Gd. SPC Gatot Subroto
09.00 s/d selesai
TP Tanah Kusir
14.00 - 15.05
Loby Kemenpera
10.00 s/d selesai 19.00 s/d selesai
Workshop “Implementasi Kebijakan dlm Pemb. Rusuna di Kaw. Perkotaan
4.
Pameran Perumahan “Menpera EXPO”
5.
Ziarah ke Makam Bung Hatta
6.
Pameran Perkembangan Perumahan Nasional
7.
Musik Pengantar
Lobby Kemenpera
Pagelaran Wayang Kulit dengan Lakon: “Jumenengan Prabu Darmo Kusumo” oleh Ki Manteb Sudarsono
Halaman Kemenpera
Ground Breaking Rusunami
9.
Radio Talkshow
10.
Tasyakuran
11.
Upacara Bendera
12.
Acara puncak Hapernas
Sambutan Menegpera & Film Dokumenter
21.00 s/d selesai
Kalibata Jak-Sel
15.00 s/d selesai
RRI. Pro2 FM
16.00 – 17.00
Kemenpera
19.00 s/d selesai
Halaman Kemenpera
Kemenpera
10.00 s/d selesai
TVRI
19.30 - 20.00
Sambutan-sambutan Penandatanganan MoU Penyerahan dan Peluncuran Logo Harpernas & Penghargaan Konferensi Pers (Press Release) Hiburan Musik Keroncong Tetap Sehat dengan penyanyi utama Sundari Soekotjo 13.
Jam
Kemenpera
3.
8.
Waktu
07.30 - 08.30
11
12
MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT NOMOR : 46/KPTS/M/2008 TENTANG HARI PERUMAHAN NASIONAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT,
Menimbang
: a. bahwa setiap warga negara mempunyai hak untuk menempati dan/atau menikmati dan/atau memiliki rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi dan teratur; b. bahwa berdasarkan pidato Wakil Presiden Republik Indonesia Pertama Mohammad Hatta pada Kongres Perumahan Rakyat Sehat di Bandung pada tanggal 25 Agustus 1950 yang menyatakan bahwa “… tjitatjita oentoek terselenggaranja keboetoehan peroemahan rakjat boekan moestahil apabila kita soenggoeh-soenggoeh maoe dengan penoeh kepertjajaan, semoea pasti bisa…”; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat tentang Hari Perumahan Nasional;
Mengingat
: 1.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3318);
2.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992, Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
3.
Undang Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4.
Memperhatikan
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M tahun 2004 tentang Susunan Kabinet Indonesia Bersatu;
: Pernyataan Deklarasi Hari Perumahan Nasional pada tanggal 10 Juli 2008 di Jakarta; MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT TENTANG HARI PERUMAHAN NASIONAL
KESATU
:
Menyatakan tanggal Perumahan Nasional.
KEDUA
:
Hari Perumahan Nasional sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan hari untuk meningkatkan kesadaran nasional bahwa perumahan adalah kebutuhan dasar manusia yang menjadi tanggung jawab bersama.
KETIGA
:
Hari Perumahan Nasional sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA diperingati untuk mendorong pencapaian pemenuhan kebutuhan perumahan dan permukiman.
KEEMPAT
:
Agar Hari Perumahan Nasional sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diperingati oleh seluruh pemangku kepentingan bidang perumahan dan permukiman.
KELIMA
:
Hari Perumahan Nasional sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bukan merupakan hari libur.
KEENAM
:
Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat ini berlaku pada tanggal ditetapkan.
25
Agustus
sebagai
Hari
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal, 6 Agustus 2008 Menteri Negara Perumahan Rakyat t.t.d. Mohammad Yusuf Asy’ari Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Biro Hukum, Kepegawaian dan Humas Sekretariat Kementerian Negara Perumahan Rakyat Agus Sumargiarto
MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT NOMOR : 41 /KPTS/M/2008 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PERINGATAN HARI PERUMAHAN NASIONAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT, Menimbang
: a. bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan bathin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik, sehat, serta berhak untuk menempati, menikmati dan/atau memiliki rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi dan teratur; b. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan rumah sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan dengan kesungguhan dan kepercayaan yang kuat dari seluruh masyarakat Indonesia, dan pada tanggal 25 Agustus 2008 telah ditetapkan sebagai Hari Perumahan Nasional; c. bahwa dalam rangka penyelenggaraan peringatan Hari Perumahan Nasional perlu membentuk Panitia Peringatan Hari Perumahan Nasional; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat;
Mengingat
: 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3318); 2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469); 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Nagara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4662); 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2005; 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005; 9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu; 10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 4/M Tahun 2008 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Eselon 1 dilingkungan Kementerian Negara Perumahan Rakyat; 11. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2006 tentang Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Rumah Susun di Kawasan Perkotaan; 12. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 01/PERMEN/M/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perumahan Rakyat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 02/PERMEN/M/2008; MEMUTUSKAN : Menetapkan
: KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PERINGATAN HARI PERUMAHAN NASIONAL.
KESATU
: Membentuk Penitia Peringatan Hari Perumahan Nasional, yang terdiri dari Tim Pengarah, Tim Pelaksana, dan Tim Sekretariat, serta Narasumber yang susunan keanggotaannya tercantum
dalam Lampiran Keputusan Menteri ini. KEDUA
: Tugas dan tanggung jawab Panitia Peringatan Hari Perumahan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu sebagai berikut: 1. Tim Pengarah mempunyai tugas dan tanggung jawab : a. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan seluruh kegiatan penyelenggaraan peringatan Hari Perumahan Nasional kepada Tim Pelaksana; b. melaporkan seluruh kegiatan penyelenggaraan peringatan Hari Perumahan Nasional kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat. 2. Tim Pelaksana mempunyai tugas dan tanggung jawab: a. melakukan koordinasi dan melaksanakan tugas baik pada unit internal maupun eksternal sesuai arahan dari Tim Pengarah; b. melakukan pembagian tugas dan menentukan penanggung jawab rangkaian kegiatan peringatan Hari Perumahan Nasional; c. melaporkan dan mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan penyelenggaran peringatan Hari Perumahan Nasional kepada Tim Pengarah; d. mengelaborasi/menjabarkan rencana rangkaian kegiatan penyelenggaraan Hari Perumahan Nasional sesuai tugas masing-masing. 3. Tim Sekretariat mempunyai tugas dan tanggung jawab: a. membantu Tim Pelaksana dan Tim Pengarah dalam rangka peringatan Hari Perumahan Nasional; b. mendokumentasikan seluruh rangkaian kegiatan peringatan Hari Perumahan Nasional; c. memfasilitasi persiapan dan pelaksanaan peringatan Hari Perumahan Nasional; d. mengelaborasi/menjabarkan rencana rangkaian kegiatan penyelenggaraan Hari Perumahan Nasional sesuai tugas masing-masing. 4. Narasumber mempunyai tugas : memberikan pandangan dan pendapat yang berkaitan dengan sejarah dan pengembangan kelembagaan perumahan dan permukiman.
KETIGA
: Panitia Peringatan Hari Perumahan Nasional sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berakhir dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya setelah melaporkan pelaksanaan rangkaian kegiatan peringatan Hari Perumahan Nasional kepada Tim Pengarah.
KEEMPAT
: Segala biaya yang timbul akibat dari ditetapkannya Keputusan
Menteri ini dibebankan kepada anggaran Kementerian Negara Perumahan Rakyat. KELIMA
: Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal : 23 Juli 2008 A.n. Menteri Negara Perumahan Rakyat Sekretaris t.t.d. Dr. Ir. Iskandar Saleh, MCP., MA
Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Biro Hukum, Kepegawaian dan Humas Sekretariat Kementerian Negara Perumahan Rakyat Agus Sumargiarto
LAMPIRAN : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT NOMOR : 41/KPTS/M/2008 TANGGAL : 23 Juli 2008 SUSUNAN ANGGOTA PANITIA PERINGATAN HARI PERUMAHAN NASIONAL NO
NAMA
3
KEDUDUKAN DALAM TIM 4
Pemerhati Pemerhati Pemerhati Pemerhati Pemerhati
Narasumber Narasumber Narasumber Narasumber Narasumber
Sekretaris Kementerian Negara Perumahan Rakyat
Ketua merangkap anggota
Ir. Zulfi Syarif Koto, M.Si
Deputi Menpera Bidang Perumahan Formal
3. 4.
Ir. Tito Murbaintoro, MM Drs. Junus Sulchan, M.Si
5. 6.
Ir. Kriya Arsjah, Dipl. SE. M. Eng Ir. Sri Hartoyo, Dipl. SE, ME
7.
Ir. Jamil Ansari, SH, MM
8.
Ir. Aim Abdurachim Idris, M.Sc Ir. Amien Roychanie
Deputi Menpera Bidang Pembiayaan Deputi Menpera Bidang Pengembangan Kawasan Deputi Menpera Bidang Perumahan Swadaya Staf Ahli Menpera Bidang Ekonomi dan keuangan Staf Ahli Menpera Bidang Hukum dan Pertanahan Staf Ahli Menpera Bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Industri Staf Ahli Menpera Bidang Sosial dan Peran Serta Masyarakat Staf Ahli Menpera Bidang Otonomi Daerah Kepala Bagian Kepegawaian, Ortala, Biro Hukum, Kepegawaian dan Humas
Wakil Ketua merangkap anggota Anggota Anggota
1 I. 1. 2. 3. 4. 5.
2 NARASUMBER Ir. Suyono, MSc Muhyanto, SH Ir. Djuanda Djoekardi Ir. Soeroto Martomidjojo Ir. Salmon Kodhijat
II. 1.
TIM PENGARAH Dr. Ir. Iskandar Saleh MCP, MA
2.
9. 10.
Dr. Ir. Yusuf Yuniarto, MA
11.
Drs. Agus Suharto, M.Si
III. 1.
TIM PELAKSANA Agus Sumargiarto, SH.
2.
Ir. Pangihutan Marpaung
JABATAN
Kepala Biro Hukum, Kepegawaian dan Humas, Sekretariat Kementerian Negara Perumahan Rakyat Asdep Urusan Pengembangan
Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Sekretaris
Ketua merangkap anggota Wakil Ketua
3.
Ir. Kuswardono, MCP
4.
Ir. Iwan Nurwanto, M.Soc.Sc
5.
Ir. Hazadin Tende Sitepu, MM
6.
Ir. Widianto Adiputro, Dipl. SE
7.
Dr.Ir. Andi Zainal A. Dulung, MCM.M.Sc
8.
Dra. Wardiatie, MM
9.
Agus Mulyanto, SH, MM
10.
Abdul Hamid, SE, M.Si
11.
Dr. Ir. Lana Winayanti, MCP
12.
Ir. Kaeruddin M.Eng
13.
Ir. Siti Budhihartati, MT
14.
Drs. Tri Sunaryatno, MM
15.
Ir. Poltak Sibuea, M.Sc
16.
Vikari Soelandjari, SH, M.Si
17.
Haryo Bekti. M, ST. M.Sc
18.
Ir. Tri Wahyusidi
19.
Ir. Rochdianto, Dipl. Soc.Sc
Thabrani,
Sistem Perumahan, Kedeputian Bidang Perumahan Formal Plt. Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran, Sekretariat Kementerian Negara Perumahan Rakyat Plt. Asdep Pengembangan Sistem Pembiayaan, Kedeputian Bidang Pembiayaan Asdep Sistem Pengembangan Kawasan, Kedeputian Bidang Pengembangan Kawasan Asdep Pengembangan Sistem Perumahan Swadaya, Kedeputian Bidang Perumahan Swadaya Kepala Pusat Pengembangan Perumahan, Sekretariat Kementerian Negara Perumahan Rakyat Kepala Pusat Pembiayaan Perumahan, Sekretariat Kementerian Negara Perumahan Rakyat Kabag. Bantuan Hukum dan Perjanjian, Biro Hukum, Kepegawaian dan Humas Kabag. Keuangan, Biro Umum
Kabid. Pengaturan Pelaksanaan Kebijakan Perumahan Swadaya, Kedeputian Bidang Perumahan Swadaya Kabid. Sarana lingkungan dan Utilitas Umum, Kedeputian Bidang Perumahan Swadaya Kabid. Perencanaan Kawasan, Kedeputian Bidang Pengembangan Kawasan Kabid. Kawasan Skala Besar, Kedeputian Bidang Pengembangan Kawasan Kabid. Keterpaduan Prasarana Antar Kawasan, Kedeputian Bidang Pengembangan Kawasan Kabag. Perat. Per-UU-an, Biro Hukum, Kepegawaian dan Humas Kabid. Kebijakan dan Starategi Sistem Pembiayaan, Kedeputian Bidang Pembiayaan Kabid. Pengembangan Sistem Rumah Susun, Kedeputian Bidang Perumahan Formal Kabid. Kebijakan Strategi
merangkap anggota anggota
anggota
anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Sekretaris merangkap anggota Bendahara merangkap anggota anggota
anggota
anggota
anggota
anggota
anggota anggota
anggota
anggota
20.
Reni Ahiantini, ST. MSc
21.
Drs. Totok Kunto Prabowo, MSc
22.
Eko Suhendratmo, S.Si, MA.
23. 24.
Ir. Lenny Marliani Hidayat, CES Endang Sumarmi, SH, M.Si
25.
Tomi Ferdiansah,SH
26. 27.
Ir. Azwar Muhtazar, Dipl.SE Anggoro Widyastika, SH
28.
Hendro S Pamungkas, SE
III. 1.
TIM SEKRETARIAT Rhenaldy, SE, MBA
2.
Dra. Sri Emmy Amulati, M.Si
3. 4.
Dra. Reni Sudjati Drs. Suparno, M.Si
5.
Jaeilani, S.Sos
6.
Ir. Sutarno, MT
7.
Drs. Hadi Moelyono
8.
Wara Novela, SH
9.
Dra. Saptarini, M.Si
10.
Abidin, SIP
11.
Andri Yusandra, ST.Mum
Perumahan Swadaya, Kedeputian Bidang Perumahan Swadaya Kabid. Pola Bantuan Pembiayaan Perumahan Swadaya Peningkatan Kualitas, Kedeputian Bidang Perumahan Swadaya Kabid Pengemb Sist Rmh tidak Susun & Rmh Khusus, Asdep Pengembangan Sistem Perumahan Kabag. Humas dan Protokol, Biro Hukum, Kepegawaian dan Humas Kabag. TU Pusat Pengembangan Perumahan Kasubag. Penyiapan Per-UU-an II, Bagian Per-UU-an, Biro Hukum, Kepegawaian dan Humas Staf. Bagian Perat. Per-UU-an, Biro Hukum, Kepegawaian dan Humas Staf Pusat Pembiayaan Perumahan Staf. Bagian Perat. Per-UU-an, Biro Hukum, Kepegawaian dan Humas Staf. Bagian Perat. Per-UU-an, Biro Hukum, Kepegawaian dan Humas Plt. Kepala Biro Umum, Sekretariat Kementerian Negara Perumahan Rakyat Kabid.Transmigrasi dan Rumah Daerah Tertinggal, Kedeputian Bidang Perumahan Formal Kabag Administrasi, Biro Umum, Kabid. Keserasian dan Hunian Berimbang, Kedeputian Bidang Pengembangan Kawasan Kasubag BMN, Biro Umum, Sekretariat Kementerian Negara Perumahan Rakyat Kasubag. KLN, Biro Perencanaan dan Anggaran Kasubag. Renmum, Biro Perencanaan dan Anggaran Kasubag Persuratan Kearsipan, Biro Umum, Kasubag. Kas dan Perbendaharaan, Biro Umum Kasubag Kepeg Organisasi & tata laksana, Bagian Kepegawaian, Biro Hukum, Kepegawaian dan Humas Kasubid. Perum. Pekerja Kota Besar, Sedang, dan Kecil, Kedeputian
anggota
anggota
anggota anggota anggota
anggota anggota anggota anggota
Koordinator merangkap anggota anggota
anggota anggota
anggota
anggota anggota anggota anggota anggota
anggota
Bidang Pembiayaan 12.
Bent Brando, SH
13.
Ade Suryadi, SE
14.
Sugih Ilman. B. Com
15.
Lydia Arliny, S.Sos
16.
Akbar Pandu, S.Sos
Staf Asdep Pengembangan Sistem Perumahan, Kedeputian Bidang Perumahan Formal Staf Biro Umum, Sekretariat Kementerian Negara Perumahan Rakyat Staf Biro Perencanaan dan Anggaran, Sekretariat Kementerian Negara Perumahan Rakyat Staf Bagian Humas dan Protokol, Biro Hukum, Kepegawaian dan Humas Staf Bagian Humas dan Protokol, Biro Hukum, Kepegawaian dan Humas
anggota
anggota
anggota
anggota
anggota
A.n. Menteri Negara Perumahan Rakyat Sekretaris t.t.d. Dr. Ir. Iskandar Saleh, MCP., MA Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Biro Hukum, Kepegawaian dan Humas Sekretariat Kementerian Negara Perumahan Rakyat Agus Sumargiarto
