2010 PERIHAL

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA ---------------------

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK SIDANG INDONESIA RISALAH --------------------PERKARA NOMOR 156/PHPU.D-VIII/2010 PERKARA NOMOR 157/PHPU.D-VIII/2010 RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 158/PHPU.D-VIII/2010 PERKARA NOMOR 98/PHPU.D-VIII/2010 PERKARA NOMOR 99/PHPU.D-VIII/2010 PERIHAL

PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PERIHAL PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM KEPALA WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN ASMAT, DAERAH KABUPATEN DAN DAN WAKILMERAUKE KEPALA DAERAH KABUPATEN KABUPATEN SUMBAWA MUKOMUKO

ACARA PENGUCAPAN PUTUSAN ACARA PEMERIKSAAN PERKARA (I)

JAKARTA SENIN, 19 JULI 2010

JAKARTA SENIN, 20 SEPTEMBER 2010 0

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 156/PHPU.D-VIII/2010 PERKARA NOMOR 157/PHPU.D-VIII/2010 PERKARA NOMOR 158/PHPU.D-VIII/2010 PERIHAL Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat, Kabupaten Merauke dan Kabupaten Sumbawa PEMOHON -

Thomas Eppe Safanto dan Sefnath Meokbun (Perkara 156/PHPU.D-VIII/2010) Frederikus Gebze dan Waryoto (Perkara 157/PHPU.D-VIII/2010) Laurensius Gebze dan H. Acnan Rosyadi (Perkara 157/PHPU.D-VIII/2010) Daniel Walinaulik dan Omah Laduani Ladamay (Perkara 157/PHPU.D-VIII/2010) Muh. Amin dan Nurdin Ranggabarani (Perkara 158/PHPU.D-VIII/2010)

TERMOHON KPU Kabupaten Asmat, KPU Kabupaten Merauke dan KPU Kabupaten Sumbawa ACARA Pengucapan Putusan Senin, 20 September 2010 Pukul 14.19-17.50 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9)

Moh. Mahfud MD Achmad Sodiki M. Arsyad Sanusi Maria Farida Indrati M. Akil Mochtar Hamdan Zoelva Muhammad Alim Ahmad Fadlil Sumadi Harjono

Pan M. Faiz Hani Adhani Sunardi

(Ketua) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti Panitera Pengganti Panitera Pengganti

1

Pihak yang Hadir: Kuasa Hukum Pemohon Perkara (156/PHPU.D-VIII/2010) -

M. Guntur Oboiwutun

Kuasa Hukum Pemohon Perkara (157/PHPU.D-VIII/2010) -

Taufik Basari Bambang Widjojanto

Kuasa Hukum Pemohon Perkara (158/PHPU.D-VIII/2010) -

Chairil Syah Zein Smith Nurdin Ranggabarani

Termohon Perkara (156/PHPU.D-VIII/2010) -

Davi Waasmat

Kuasa Hukum Termohon Perkara (156/PHPU.D-VIII/2010) -

Petrus Ohoitimur Efrem Fanghoy David S. Maturbongs


Tim Termohon (Perkara 157/PHPU.D-VIII/2010)


Paskalis Letsoin Leonard Gus Kuntoro


Tim Termohon (Perkara 158/PHPU.D-VIII/2010)


Mahsan

2

Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara (157/PHPU.D-VIII/2010) -

Maheswara Priambodo Refli Harun

Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara (158/PHPU.D-VIII/2010) -

Misbahudin Gasma

3

SIDANG DIBUKA PUKUL 14:19 WIB 1.

KETUA : MOH. MAHFUD MD Sidang Mahkamah Konstitusi untuk Pengucapan Putusan perkara Pemilukada Nomor 156, 157 dan 158 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Silakan nomor 156.

2.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 156/PHPU.D-VIII/2010: M. GUNTUR OBOIWUTUN Terima kasih, Yang Mulia. Kami Kuasa Hukum dari Pemohon Guntur Oboiwutun. Terima kasih, Yang Mulia.

3.

KETUA : MOH. MAHFUD MD 157.

4.

KUASA HUKUM TAUFIK BASARI

PEMOHON

PERKARA

157/PHPU.D-VIII/2010:

Kami Kuasa dari Pemohon 157 hadir saya Taufik Basari, sebelah kanan saya Pak Bambang Widjojanto dan kawan-kawan yang lain di belakang. 5.


6.

KUASA HUKUM CHAIRIL SYAH

PEMOHON

PERKARA

158/PHPU.D-VIII/2010:

Kami yang hadir Kuasa Hukum. Saya Chairil Syah lalu rekan saya Zein Smith dan Prinsipal Bapak Nurdin Ranggabarani. Terima kasih. 7.

KETUA : MOH. MAHFUD MD Termohon 156.

4

8.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA 156/PHPU.D-VIII/2010: PETRUS SAITI MUROSA Terima kasih, Yang Mulia. Dari kami Kuasa Hukum dari Termohon Petrus Ohoitimur dan di samping kiri saya Efrem Fanghoy dan David Materbois bersama Prinsipal Davi Waasmat.

9.


10.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA 157/PHPU.D-VIII/2010: PASKALIS LETSOIN Terima kasih, Yang Mulia. Kami adalah Kuasa Hukum Termohon yang hadir adalah satu Paskalis Letsoin, kedua Leonard Gus Kuntoro dan Prinsipal dari KPU.

11.


12.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA 158/PHPU.D-VIII/2010: MAHSAN Terima kasih Majelis. Kami dari Kuasa Hukum KPU Sumbawa Kabupaten Sumbawa Mahsan yang hadir juga ketua KPU Sumbawa bersama anggota 4 orang. Terima kasih Mejelis.

13.

KETUA : MOH. MAHFUD MD Pihak Terkait 156. Tidak datang. 157?

14.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA 157/PHPU.D-VIII/2010: MAHESWARA PRIAMBODO Terima kasih, Yang Mulia. Kami mewakili Pihak Terkait 157 Kuasa Hukum kami hadir 2 orang saya sendiri Maheswara Priambodo dan rekan saya Refli Harun. Terima kasih.

15.


5

16.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA 158/PHPU.D-VIII/2010: MISBAHUDIN Terima kasih, Yang Mulia. Saya Misbahudin Gasma Kuasa Pihak Terkait 158.

17.

KETUA : MOH. MAHFUD MD Baik, dibaca urut saja nomor 156. PUTUSAN Nomor 156/PHPU.D-VIII/2010 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010, yang diajukan oleh: [1.2] 1. Nama : Thomas Eppe Safanpo, S.T; TTL : Agats, 3 Mei 1977; Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Asmat; Alamat : Perumahan Pemda Asmat, RT 002, Kampung Bis Agats, Distrik Agats, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua; 2. Nama : Drs. Sefnath Meokbun; TTL : Biak, 7 September 1949; Pekerjaan : Pensiunan PNS; Alamat : Jalan Postel, Kampung Bis Agats, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua; Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 dengan Nomor Urut 1; Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------- Pemohon; Dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Guntur Ohoiwutun, S.H. dan John Richard, S.H.; para Advokat yang berdomisili di Jalan Missi Nomor 10, Kelurahan Mandala, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 Agustus 2010, bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------ Pemohon; Terhadap: [1.3] Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asmat, berkedudukan di Jalan Pemda, Distrik Agats, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 26 Agustus 2010 memberi kuasa kepada Petrus Ohoitimur, S.H., Efrem Fanghoy, S.H., Nathalia Rumyan, S.H., dan Dafid S. Maturbongs, S.H.; para Advokat dan 6

Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Tugu I Nomor 11 APO Bengkel Jayapura, Telepon (0967) 532690, bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------- Termohon; [1.4] 1. Nama : Yuvensius Alfonsius Biakai, B.A., S.H.; TTL : Yamas, 9 November 1956; Pekerjaan : Bupati Kabupaten Asmat; Alamat : Jalan Dendew Nomor 01 RT 02, Kampung Bis Agats, Distrik Agats, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua; 2. Nama : Ir. Motong Saridjan; TTL : Merauke, 15 Juni 1949; Pekerjaan : Pensiunan PNS; Alamat : Jalan Dolog Kampung Bis Agats, Distrik Agats, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua; Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 dengan Nomor Urut 2; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 27 Agustus 2010 memberi kuasa kepada Juhari, S.H. selaku Advokat dan Konsultan Hukum pada “Juhari, S.H. dan Rekan” yang beralamat di Rumah Murah Blok K Nomor 04, Kompleks BTN Skyline Muria Kotaraja Dalam, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------ Pihak Terkait; [1.5] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis Termohon; Mendengar keterangan tertulis Pihak Terkait; Mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait; Membaca kesimpulan tertulis Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait. 18.

HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Pendapat Mahkamah [3.18] Menimbang bahwa setelah mencermati secara mendalam esensi pokok permohonan terhadap pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada di Kabupaten Asmat sebagaimana termuat di dalam posita dan petitum Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, dan keterangan saksi-saksi baik dari pihak Pemohon maupun Termohon, serta bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak, Mahkamah memberikan penilaian secara runut di bawah ini;

7

[3.19] Menimbang bahwa dari fakta hukum, baik dalil Pemohon, jawaban Termohon, dan keterangan Pihak Terkait, Mahkamah menemukan fakta hukum baik yang diakui maupun yang menjadi perselisihan hukum para pihak, sebagai berikut; [3.19.1] Bahwa di persidangan terdapat fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon ataupun Pihak Terkait, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi para pihak sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu: 1. Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asmat Tahun 20102015 telah dilaksanakan pada hari Senin, 9 Agustus 2010 dengan diikuti oleh 3 (tiga) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asmat; 2. Keabsahan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon dalam perkara a quo, karena memang benar bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilukada Kabupaten Asmat Tahun 2010 dengan Nomor Urut 1; 3. Hasil perolehan suara Pemilukada Kabupaten Asmat Tahun 2010 didasarkan pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Asmat Nomor 033/Kpts/KPU-Kab.031.434260/2010 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara dan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010, bertanggal 21 Agustus 2010; [3.19.2] Bahwa di samping fakta hukum atau hal-hal yang diakui para pihak, dalam persidangan juga terdapat fakta hukum atau hal-hal yang menjadi pokok perselisihan hukum para pihak, yaitu mengenai: 1. Adanya perbedaan penggunaan surat suara tambahan sejumlah 2%; 2. Tidak diberikannya Berita Acara oleh KPPS kepada para saksi Pemohon; 3. Adanya praktik politik uang dan intimidasi dalam proses penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Asmat; 4. Adanya keberpihakan Pemerintah Daerah kepada salah satu Pasangan Calon; 5. Adanya keterlibatan beberapa anak sebagai pemilih; 6. Permasalahan di dalam pengisian formulir dan penandatanganan Berita Acara di tingkat TPS dan PPD; 7. Pelaksanaan penghitungan ulang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 8. Terdapat TPS yang melakukan rekapitulasi penghitungan suara sebelum Pukul 13.00 waktu setempat; 9. Tidak adanya pengucapan sumpah atau janji bagi Petugas KPPS sebelum pemungutan suara dilakukan; 10. Adanya pembukaan kotak suara sebelum hari pemungutan suara; 11. Adanya petugas KPPS yang buta huruf; 12. Adanya intervensi dari pihak Kepolisian; 13. Terjadi kesalahan dan ketidaktepatan dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara; dan 14. Dugaan pelanggaran lainnya; 8

[3.20] Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang menjadi perselisihan hukum di atas, Mahkamah akan memberikan pertimbangan dan penilaian hukum sebagai berikut: [3.20.1] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya perbedaan penggunaan surat suara dan jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT di seluruh distrik se-Kabupaten Asmat. Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf c Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 seharusnya jumlah surat suara dihitung dari jumlah pemilih yang tercantum dalam DPT ditambah 2,5%, akan tetapi ternyata penambahannya hanya sebanyak 2%. Ketentuan tersebut selengkapnya berbunyi, “Surat Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

sebanyak jumlah pemilih yang tercantum dalam daftar pemilih tetap untuk TPS, dan ditambah 2,5% (dua setengah persen)“. Untuk mendukung

dalilnya tersebut, Pemohon mengajukan Bukti P-189, Bukti P198 dan Bukti P-199 berupa rekapitulasi data pemilih per-TPS untuk Pemilukada Kabupaten Asmat Tahun 2010 dan Keputusan KPU mengenai penetapan DPS dan DPT; Bahwa sebaliknya Termohon membantah dalil Pemohon yang menyatakan tidak terpenuhinya penambahan surat suara 2,5% di setiap TPS se-Kabupaten Asmat. Menurut Termohon, penggunaan angka 2% untuk tambahan surat suara di TPS sebagaimana didalilkan oleh Pemohon adalah tidak berdasar karena pembagian jumlah surat suara di setiap TPS pada Panitia Pemilihan Distrik (PPD) di Kabupaten Asmat telah menggunakan angka 2,5% untuk surat suara tambahan. Untuk mendukung bantahannya tersebut, Termohon mengajukan Bukti T-111 berupa data pendistribusian seluruh logistik Pemilukada Kabupaten Asmat Tahun 2010 di 7 (tujuh) distrik dan seorang saksi bernama Bernadus Mekan; Bahwa terhadap permasalahan hukum di atas, Mahkamah menilai bahwa dalil-dalil yang dikemukan oleh Pemohon tidak didukung dengan bukti-bukti yang kuat. Bukti P-189 yang diajukan oleh Pemohon tidak menguraikan secara rinci jumlah perbedaan atau kekurangan jumlah surat suara di 172 TPS se-Kabupaten Asmat, termasuk bagaimana proses dan cara penghitungannya satu persatu sehingga Pemohon sampai pada kesimpulan bahwa jumlah surat suara dalam Pemilukada hanya sebesar 51.628. Lagipula, bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon bukanlah rekapitulasi surat suara yang resmi dikeluarkan oleh instansi atau pejabat yang berwenang karena tidak terdapat tanda tangan dan cap basah atau yang telah dinyatakan sah untuk itu. Sementara itu, Bukti P-198 dan Bukti P-199 berupa Keputusan KPU mengenai jumlah DPT dan DPS telah disetujui oleh seluruh Pasangan Calon selaku peserta Pemilukada Kabupaten Asmat yang terlihat dengan adanya tanda tangan dari seluruh Tim Sukses Pasangan Calon pada tanggal 7 Juli 2010. Seandainya pun benar terdapat kekurangan jumlah penambahan surat suara sebesar 2,5%, namun selama proses pembuktian di persidangan Pemohon tidak dapat membuktikan secara signifikan adanya para calon pemilih yang tidak dapat memberikan hak pilihnya karena kurangnya surat suara di masing-masing TPS. Artinya, Pemohon tidak dapat menguraikan jumlah secara pasti atau setidak9

tidaknya jumlah yang terukur yang dapat memengaruhi perolehan suara Pemohon akibat tidak terpenuhinya jumlah minimal surat suara tambahan di tiap-tiap TPS. Lebih dari itu, apabila terdapat kekurangan jumlah surat suara tambahan di tiap-tiap TPS maka hal demikian tentu tidak dapat disimpulkan telah membawa dampak merugikan ataupun dampak menguntungkan yang pasti bagi salah satu Pasangan Calon karena sifatnya yang tidak menentu; Bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum di atas, Mahkamah menilai dalil Pemohon mengenai jumlah surat suara pemilih DPT dengan penambahannya yang hanya sebesar 2% adalah tidak terbukti sehingga harus dikesampingkan; [3.20.2] Bahwa Pemohon mendalilkan di banyak TPS di beberapa distrik Kabupaten Asmat, para saksi Pemohon tidak diberikan Berita Acara oleh KPPS. Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara tersebut diperoleh Pemohon setelah meminta kepada PPD. Untuk mendukung dalilnya tersebut, Pemohon mengajukan beberapa saksi, di antaranya Januarius Siloeboen, Lasarus Yahu, dan Roberthus Sakimin. Bahwa sebaliknya Termohon membantah dalil Pemohon dengan menyatakan bahwa Pemohon telah menerima hasil penghitungan suara pada tingkatan KPPS dan PPS serta penghitungan suara oleh PPD. Apa yang didalilkan oleh Pemohon tidak beralasan karena sebagian besar formulir yang menjadi hak para saksi dari Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah telah diberikan setelah selesai pelaksanaan rekapitulasi di tingkat PPD. Sementara di beberapa distrik, seperti Distrik Fayit dan Suator, menurut Termohon justru Tim Sukses Pemohon yang melakukan intimidasi dan mengambil secara paksa formulir-formulir serta menciptakan keadaan tidak nyaman untuk menyerahkan Berita Acara baik pada tingkatan KPPS maupun PPD. Untuk mendukung bantahannya tersebut, Termohon mengajukan Bukti T-5 dan Bukti T-110 berupa Surat Pengantar perihal penyampaian Berita Acara Penghitungan Suara di PPD Distrik Agats tertanggal 13 Agustus 2010 dan Surat dari PPD Distrik Suator bertanggal 13 Agustus 2010 tentang Kronologis Kejadian Kasus Pengambilan Formulir di PPD Distrik Suator, serta para saksi, di antaranya yaitu Bernadus Mekan dan Muhammad Mustarim; Bahwa terhadap permasalahan hukum di atas, berdasarkan keterangan yang disampaikan para saksi dan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, Mahkamah berpendapat saksi Pemohon di beberapa TPS tidak memperoleh secara langsung Berita Acara rekapitulasi penghitungan suara di tingkat TPS atau sesaat setelah rekapitulasi penghitungan suara di tingkat TPS selesai dilakukan. Akan tetapi, saksi-saksi Pemohon kemudian akhirnya mendapatkan Berita Acara tersebut di tingkat PPD. Pokok permasalahan yang selanjutnya harus dibuktikan dalam permasalahan hukum ini yaitu apakah saksi-saksi mandat dari Pemohon yang hadir pada saat penghitungan rekapitulasi suara di tingkat TPS menemukan adanya perbedaan penghitungan perolehan suara berdasarkan formulir resmi yang 10

dikeluarkan oleh KPPS ataupun catatannya sendiri dengan hasil rekapitulasi perolehan suara di tingkat PPD hingga Kabupaten. Dalam hal ini Pemohon tidak menguraikan secara rinci akibat yang terjadi dari tidak diperolehnya Berita Acara tersebut pada perubahan perolehan suara bagi Pemohon, namun hanya mendalilkan telah membawa dampak besar terhadap keseluruhan perolehan suara bagi Pemohon. Padahal dari ratusan TPS yang terdapat di seluruh Kabupaten Asmat, untuk permasalahan hukum ini Pemohon hanya menunjuk TPS-TPS di beberapa distrik tertentu, namun secara umum digambarkan seakan-akan tidak diserahkannya Berita Acara tersebut telah terjadi secara masif. Terlebih lagi, seandainya pun benar bahwa Berita Acara a quo tidak diserahkan kepada Pemohon, hal demikian tidak menunjukkan adanya pelanggaran yang sifatnya sistematis dan terencana dari para petugas KPPS; Bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum di atas, Mahkamah menilai dalil Pemohon mengenai tidak diberikannya Berita Acara di tingkat TPS adalah tidak beralasan hukum sehingga harus dikesampingkan; [3.20.3] Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi praktik politik uang dan intimidasi dalam proses penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Asmat, khususnya di Distrik Agats, Distrik Atsy, dan Distrik Pantai Kasuari berupa pembayaran hak ulayat, pemberian uang dan barang, serta jaring. Untuk mendukung dalilnya tersebut, Pemohon mengajukan Bukti P-188, Bukti P-195, dan Bukti P-206 berupa gambar masyarakat yang mendapatkan barang di Kampung Damen dan rekaman video berisi pernyataan beberapa warga, serta empat orang saksi, yaitu Tarsisius Sarkol, Ellyeser Sarauw, Yoel Manggaprou, dan Yosep Rahail; Bahwa sebaliknya Termohon membantah dalil Pemohon dengan menyatakan bahwa sampai dengan batas waktu yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, tidak ada laporan yang masuk di Panwaslu Distrik ataupun Panwaslu Kabupaten. Intimidasi yang didalilkan oleh Pemohon karena menghalangi hak masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya, menurut Termohon adalah tidak benar. Justru Tim Sukses Pemohon yang melakukan intimidasi terhadap KPPS, PPS, dan PPD di semua distrik pada Kabupaten Asmat. Sementara itu, Pihak Terkait juga membantah dengan tegas dalil Pemohon. Menurut Pihak Terkait, apa yang dilakukan oleh dirinya adalah sebagai Kepala Daerah dan bukan sebagai peserta Pemiliukada sebagaimana dibuktikan dengan Radiogram Nomor T.237/2515/SET dari Pemerintah Provinsi Papua yang ditandatangani atas nama Gubernur Provinsi Papua tentang izin cuti. Menurut Pihak Terkait, terhadap pembayaran hak ulayat juga sudah masuk dalam program Pemerintah Kabupaten Asmat dan telah dialokasikan dalam APBD Kabupaten Asmat Tahun 2010 dan Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 3 Tahun 2009 serta Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2009. Selanjutnya, pembayaran tanah untuk kampung Yomoth Distrik Agats merupakan tanah yang menjadi sumber air bersih untuk melayani masyarakat di Kabupaten Asmat dan pembayaran yang dilakukan pada tanggal 7 Agustus 2010 yang 11

dipermasalahkan oleh Pemohon sebenarnya merupakan pembayaran tahap ketiga dari pembayaran sebelumnya pada tanggal 2 Juni 2009 dan tanggal 8 Desember 2009. Pihak Terkait juga membantah adanya pembagian jaring atas motif politik, karena pembagian jaring oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan program Pemerintah Daerah Kabupaten Asmat sebagaimana disampaikan dalam keterangannya secara tertulis. Pihak Terkait juga membantah keterangan saksi Pemohon mengenai nama saksi Pihak Terkait di Kampung Warkai seharusnya bernama Arwa Buton, dan bukan bernama Ansar. Untuk mendukung bantahannya tersebut, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan Bukti T-109, Bukti PT-1 s.d. Bukti PT-4 dan Bukti PT-8 serta Bukti PT-9 berupa Surat dari Panwaslukada Kabupaten Asmat tentang Penanganan Kasus Pemilukada Tahun 2010 bertanggal 14 Agustus 2010, Radiogram dari Gubernur Provinsi Papua perihal Izin Cuti, Lembaran APBD Kabupaten Asmat Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Bupati Asmat Nomor 16 Tahun 2009, Surat Keterangan dari Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Asmat bertanggal 3 September 2010, dan Surat Mandat Saksi Nomor 023/TPK/VII/2010, serta beberapa saksi, di antaranya, Eligius Worenda dan Alex Gura; Bahwa terhadap permasalahan hukum di atas, Mahkamah menilai Pemohon tidak cukup bukti untuk meyakinkan Mahkamah bahwa telah terjadi pelanggaran-pelanggaran pidana Pemilu berupa money politics dan intimidasi yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif selama pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Asmat Tahun 2010. Seandainya pun benar terdapat tindak pidana selama berlangsungnya Pemilukada di Kabupaten Asmat, Pemohon tidak mampu menguraikan secara rinci dan riil dampak terhadap perolehan suara. Oleh karena itu, pelanggaran pidana yang sifatnya parsial seperti ini umumnya tidak membawa akibat yang sangat signifikan terhadap posisi keterpilihan para Pasangan Calon selaku peserta Pemilukada Kabupaten Asmat. Namun demikian, apabila terdapat tindak pidana Pemilukada yang bersifat parsial tersebut, namun belum tertangani secara optimal maka terhadap pelanggaran demikian tetap dapat ditindaklanjuti oleh pihak Kepolisian untuk diperiksa dan diambil langkah hukum sesuai dengan peraturan perundangan-undangan dan KUHP. Terhadap pelanggaran pidana tersebut, secara khusus Mahkamah sudah menandatangani Nota Kesepahaman dengan Kepolisian Negara Nomor 016/PK/SET.MK/2010 dan Nomor B/18/VIII/2010, bertanggal 10 Agustus 2010 yang pada pokoknya berisi dorongan agar temuan-temuan pidana dari persidangan-persidangan Pemilukada yang disidangkan di Mahkamah dapat terus ditindaklanjuti; Bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum di atas, Mahkamah menilai dalil Pemohon mengenai tindak pidana Pemilukada adalah tidak berdasar dan tidak beralasan hukum sehingga harus dikesampingkan; [3.20.4] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya keberpihakan Pemerintah Daerah kepada salah satu Pasangan Calon. Menurut Pemohon, adanya kebijakan Pemerintah Daerah melalui Sekretaris Daerah dengan 12

membuat perjalanan dinas ke distrik-distrik atau kampung bagi para Pegawai Negeri Sipil merupakan indikasi adanya keberpihakan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2. Untuk mendukung dalilnya tersebut, Pemohon mengajukan Bukti P-202 dan Bukti P-203 berupa Surat Perintah Tugas Nomor 800/440/SPT/VIII/2010, tanggal 6 Agustus 2010 dan Surat Perintah Tugas Nomor 800/439/SPT/VIII/2010, tanggal 6 Agustus 2010 serta para saksi, di antaranya, Tarsisius Sarkol, Agustinus Irianto Kadang, dan Yoel Manggaprou; Bahwa sebaliknya Termohon dan Pihak Terkait sama-sama membantah kebenaran dari dalil Pemohon. Menurut Pihak Terkait, tidak benar apabila pejabat Sekretaris Daerah membeda-bedakan PNS yang akan melakukan perjalanan dinas. Lagipula, menurut Undang-Undang Kepegawaian, PNS dilarang terlibat dalam kegiatan politik praktis sebagaimana nama-nama yang ditugaskan melakukan perjalanan dinas tersebut. Selanjutnya, perjalanan dinas yang dilakukan Kepala SKPD dan PNS di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Asmat merupakan kegiatan rutin pada setiap Pemilu, yaitu Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Pemilu Majelis Rakyat Papua. Hal ini merupakan kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Asmat, KPU Kabupaten Asmat, dan para Tim Sukses yang bertujuan untuk melihat kesiapan aparatur Pemerintah dari tingkat kampung sampai tingkat kabupaten sekaligus mendukung pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Asmat Tahun 2010. Kegiatan Pemerintah Daerah yang dilakukan tersebut didasari oleh Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 270/4626/SJ bertanggal, 21 Desember 2009 perihal personel PPK dan PPS dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 270/218/SJ bertanggal 25 Januari 2010 perihal Dukungan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah Tahun 2010. Untuk mendukung bantahannya tersebut, Pihak Terkait mengajukan Bukti PT-5 s.d Bukti PT-7 berupa Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 270/218/SJ dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 270/4626/SJ, serta Surat Perintah Tugas dan seorang saksi bernama Bernadus Mekan; Bahwa terhadap permasalahan hukum di atas, Mahkamah menilai Pemohon tidak memiliki bukti yang cukup untuk meyakinkan di hadapan persidangan atas terjadinya keberpihakan Pemerintah Daerah kepada salah satu Pasangan Calon. Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pihak Terkait, Pemerintah Daerah memiliki dasar yuridis yang cukup kuat untuk melakukan kegiatan pemerintahannya. Seandainya dalam pelaksanaan kegiatan tersebut terdapat pihak-pihak yang kemudian memanfaatkan kesempatan untuk menghimbau masyarakat guna mendukung salah satu Pasangan Calon maka hal tersebut tidak dapat dikatakan bersifat terstruktur dan sistematis. Sementara itu, bagi Pegawai Negeri Sipil yang terlibat dalam pelanggaran tersebut dapat dijatuhkan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang secara tegas melarang setiap PNS untuk memberikan dukungan kepada salah satu 13

Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum di atas, Mahkamah menilai dalil Pemohon mengenai adanya keberpihakan Pemerintah Daerah terhadap salah satu Pasangan Calon adalah tidak terbukti dan tidak beralasan hukum sehingga harus dikesampingkan; [3.20.5] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya keterlibatan anak-anak sebagai pemilih di TPS Beco, Distrik Akat. Anak-anak tersebut ikut memilih karena terdaftar di dalam DPT, sedangkan anak-anak tersebut belum memenuhi syarat sebagai pemilih. Untuk mendukung dalilnya tersebut, Pemohon mengajukan Bukti P-186 berupa gambar pencoblosan yang dilakukan oleh anak-anak di Kampung Beco; 19.

HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM Bahwa sebaliknya Termohon membantah dalil Pemohon di atas sebab untuk mencegah adanya pemilih yang masih anak-anak maka telah dibuatkan Berita Acara Nomor 031/BA/VIII/2010 tentang Penggunaan Hak Pilih bagi Pemilih yang Tidak Terdaftar dalam DPT, Pemilih di Bawah Umur, dan Pemilih yang Namanya Tercatat 2 (dua) Kali dalam DPT untuk Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010, bertanggal 8 Agustus 2010. Berita Acara ini telah disepakati dan ditandatangani oleh semua Anggota KPU Kabupaten Asmat, Panwaslu Kabupaten Asmat, dan Tim Sukses dari ketiga Pasangan Calon yang terdaftar sebagai Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat; Bahwa terhadap permasalahan hukum di atas, Mahkamah berpendapat Pemohon tidak menguraikan dan memperkuat dalilnya di hadapan persidangan mengenai adanya anak-anak sebagai pemilih dalam Pemilukada Kabupaten Asmat. Terhadap dalil ini Pemohon hanya mendasarkan pada bukti surat yang diajukan yaitu berupa foto yang menggambarkan adanya beberapa anak sedang memasukkan kertas suara ke dalam kotak suara. Baik Pemohon maupun Termohon sama-sama tidak menerangkan, walaupun secara fisik pemilih di dalam foto tersebut nampak seperti anak-anak, apakah para pemilih tersebut memiliki kemungkinan usia di atas 17 (tujuh belas) tahun atau sudah pernah menikah, sehingga memiliki hak untuk memberikan suaranya. Seandainya pun para pemilih yang tergambar di dalam foto tersebut terbukti benar tidak memiliki hak pilih yang sah, namun Mahkamah menilai baik secara kualitas maupun kuantitas hal demikian tidak memiliki pengaruh yang signifikan bagi keterpilihan para Pasangan Calon. Terlebih lagi, tidak ada pihak yang dapat memastikan kepada siapa suara dari para pemilih anak tersebut diberikan; Bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum di atas, Mahkamah menilai dalil Pemohon mengenai keterlibatan anak-anak sebagai pemilih adalah tidak berdasar dan tidak beralasan hukum sehingga harus dikesampingkan; 14

[3.20.6] Bahwa Pemohon mendalilkan terjadi permasalahan di dalam pengisian formulir dan penandatanganan Berita Acara di tingkat TPS dan PPD. Permasalahan tersebut berupa adanya pembubuhan tipp-ex, perbedaan tanda tangan, tidak adanya tanda tangan dari KPPS, dan/atau tanda tangan hanya dilakukan oleh satu orang KPPS yang tersebar di berbagai TPS se-Kabupaten Asmat. Untuk mendukung dalilnya tersebut, Pemohon mengajukan berbagai alat bukti tertulis berupa Formulir Model C1-KWK beserta Lampirannya serta beberapa orang saksi, di antaranya, Samuel Zeth Korwa dan Liberatus Nekatukdoan; Bahwa sebaliknya Termohon membantah dalil Pemohon di atas, dan untuk beberapa bagian mengakui memang terdapat kesalahan administrasi, namun terhadap kesalahan tersebut telah dilakukan perbaikan. Menurut Termohon, adanya kesalahan pengisian formulir dan penandatanganan Berita Acara disebabkan terutama dari tidak meratanya kemampuan sumber daya manusia yang ditugaskan selaku petugas di tingkat TPS, sehingga bagi mereka cukup sulit untuk memahami prosedur teknis pengisian formulir. Termohon pernah mengusulkan agar ditugaskan orang-orang kecamatan yang memiliki kemampuan baik, namun dikarenakan juga kurangnya SDM di tingkat kecamatan maka usulan tersebut ditolak. Selain itu, pada hari pelaksanaan Pemilukada tanggal 9 Agustus 2010 di seluruh distrik pada Kabupaten Asmat sedang dalam cuaca yang tidak baik, sehingga pelaksanaan penghitungan dan pengisian formulir-formulir tidak dapat dilaksanakan dengan baik pula. Untuk mendukung bantahannya tersebut, Termohon mengajukan berbagai alat bukti tertulis berupa Formulir Model C1-KWK beserta Lampirannya dari seluruh distrik se-Kabupaten Asmat serta beberapa orang saksi, di antaranya, Septinus Nuboba dan Muhamad A. Mustarim; Bahwa terhadap permasalahan hukum di atas, setelah memeriksa dan menyandingkan secara saksama bukti-bukti surat yang diajukan baik oleh Pemohon maupun Termohon, Mahkamah menemukan terdapat beberapa Formulir dan Berita Acara yang memang tidak terisi dan/atau tidak ditandatangani oleh petugas KPPS dengan lengkap. Mahkamah menilai berbagai kesalahan penulisan dan penandatanganan sebagaimana didalilkan oleh Pemohon disebabkan karena sumber daya manusia yang ditugaskan di tingkat TPS dan KPPS tidak cukup memahami bagaimana cara pengisian Formulir dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara. Hal ini terbukti dari kesalahan-kesalahan yang ditemukan berada di TPS secara acak dan tanpa pola yang jelas (random). Kesalahan-kesalahan tersebut juga tidak terjadi secara sistematis ataupun terencana. Apabila terdapat kesalahan pengisian formulir, petugas penyelenggara Pemilu di tingkat PPD telah berupaya untuk memperbaikinya sedapat mungkin sesuai dengan hasil yang diperoleh di masing-masing TPS. Lebih dari itu, sepanjang permasalahan tersebut terletak pada penandatanganan dan tidak menyentuh substansi perolehan suara, maka Mahkamah menilai kesalahan tersebut masih dalam batas yang dapat ditolerir (tolerable) karena memang kondisi sumber daya manusia dan faktor lingkungannya tidak 15

memungkinkan untuk dapat menyelesaikan tugasnya secara sempurna. Namun demikian, hal seperti ini tentu tidak dapat terus menerus dijadikan alasan pembenar oleh Komisi Pemilihan Umum, khususnya KPU Kabupaten Asmat, melainkan harus menjadi bahan evaluasi yang utama agar kesalahan-kesalahan penulisan dan penandatanganan yang demikian di kemudian hari tidak terjadi kembali atau setidak-tidaknya dapat diminimalkan; Bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum di atas, Mahkamah menilai dalil Pemohon mengenai permasalahan di dalam formulir dan penandatanganan Berita Acara di tingkat TPS dan PPD adalah tidak beralasan hukum sehingga harus dikesampingkan; [3.20.7] Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi pelaksanaan penghitungan ulang di sebagian TPS di Distrik Atsy dan di seluruh TPS Distrik Pantai Kasuari, serta Distrik Sawa Erma, yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yaitu Pasal 47 dan Pasal 49 Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 juncto Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2010. Selain dilakukan secara tertutup, penghitungan suara ulang ini juga tanpa persetujuan ataupun keberatan dari saksi Pasangan Calon Kepala Daerah. Untuk mendukung dalilnya tersebut, Pemohon mengajukan Bukti P-59 berupa Berita Acara Penghitungan Ulang di TPS Comoro 1, Youw dan Waganu, serta beberapa orang saksi, di antaranya, Yoel Manggaprou, Samuel Zeth Korwa, Lasarus Yahui, Agustinus Irianto Kadang, Yosep Rahail, Marsia Kawok, dan Roberthus Sakimin; Bahwa sebaliknya Termohon membantah dalil Pemohon di atas dengan memberikan alasan. Pertama, telah terjadi kesalahpahaman tentang hasil coblos tembus di mana ada saksi Pasangan Calon yang menerima dan juga ada yang menolak sebagai suara sah. Kedua, berdasarkan Pasal 39 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2010 ditentukan, “Ketua KPPS dalam

meneliti dan menentukan sah dan tidak sah hasil pencoblosan pada surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila menemukan surat suara yang hasil pencoblosannya tembus secara garis lurus (simetris) sehingga mengakibatkan surat suara terdapat 2 (dua) hasil pencoblosan, suara pada surat suara dianggap sah sepanjang tidak mengenai kolom pasangan calon lainnya”, maka KPPS bersama dengan PPD, Panwas Distrik,

semua saksi dari Pasangan Calon membuat kesepakatan bersama untuk menghitung ulang surat suara. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani secara bersama-sama, sehingga penghitungan ulang yang dilakukan tidak melanggar Pasal 47 Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2010. Untuk mendukung bantahannya tersebut, Termohon mengajukan beberapa saksi, di antaranya, Agus Sugiono dan Paulus Guruntop; Bahwa terhadap permasalahan hukum di atas, Mahkamah menilai dalil permohonan Pemohon tidak berdasar. Termohon mampu membuktikan bahwa penghitungan ulang yang dilakukan adalah untuk melindungi surat 16

suara sah yang dianggap tidak sah pada saat penghitungan rekapitulasi di tingkat TPS akibat ketidaksamaan persepsi mengenai surat suara coblos tembus. Dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon telah melanggar Pasal 47 Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 yang telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2010 justru telah terbantahkan dengan sendirinya. Pasal 47 huruf e Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 menyebutkan, ”Penghitungan ulang surat suara di TPS

dilakukan apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan terbukti terdapat satu atau lebih penyimpangan: ... e. terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara tidak sah”. Mahkamah

menilai bahwa tindakan untuk melakukan penghitungan ulang merupakan jalan terbaik untuk melindungi banyaknya suara rakyat yang seharusnya sah namun dianggap tidak sah. Dengan adanya penghitungan ulang seperti ini juga dapat menciptakan kepastian perolehan suara serta mencegah meluasnya ketidakpuasan para Pasangan Calon terhadap permasalahan penghitungan suara sebagaimana banyak terjadi di beberapa wilayah yang telah melaksanakan Pemilukada. Lagipula, adanya penghitungan ulang ini akan sama-sama mengubah suara yang dianggap tidak sah menjadi sah bagi masing-masing Pasangan Calon tanpa terkecuali, sehingga prinsip keadilan dalam proses penghitungan suara dapat tercapai. Selanjutnya, berdasarkan Bukti P-59 yang diajukan oleh Pemohon, Mahkamah menemukan bahwa Tim Sukses Pemohon justru terbukti telah menandatangani persetujuan untuk dilakukan penghitungan ulang perolehan suara yang disaksikan oleh Anggota Kepolisian Sektor Atsy, Pos Ramil Atsy, dan Kepala Distrik Atsy. Sebaliknya, Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa penghitungan ulang tersebut telah mengubah hasil perolehan suara secara manipulatif bagi masing-masing Pasangan Calon peserta Pemilukada Kabupaten Asmat; Bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum di atas, Mahkamah menilai dalil Pemohon mengenai pelaksanaan penghitungan ulang yang melanggar Peraturan KPU adalah tidak terbukti dan tidak beralasan hukum sehingga harus dikesampingkan; [3.20.8] Bahwa Pemohon mendalilkan terdapat TPS di Distrik Fayit yang melakukan rekapitulasi penghitungan suara sebelum pukul 13.00 waktu setempat. Padahal berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan, pelaksanaan pemungutan suara dimulai pukul 07.00 dan berakhir pukul 13.00 waktu setempat; Bahwa terhadap permasalahan hukum di atas, walaupun Termohon tidak memberikan jawaban atau bantahannya secara tegas, namun pihak Pemohon masih dibebankan untuk membuktikan dalilnya tersebut di hadapan Mahkamah, termasuk dampak yang terjadi terhadap perolehan suara ataupun keterpilihan Pasangan Calon. Selama proses persidangan ataupun berdasarkan bukti tulisan yang diajukan, tidak terdapat alat bukti yang mendukung dalil Pemohon tersebut. Pemohon juga tidak mampu menyebutkan di TPS mana saja penghitungan suara dilakukan sebelum pukul 13.00. Lebih substantif lagi, Pemohon juga tidak menguraikan apakah 17

terdapat para calon pemilih yang tidak dapat menggunakan hak suaranya karena adanya penghitungan surat suara yang lebih cepat dari jadwal yang telah ditentukan. Seandainya pun ada, maka pertanyaan selanjutnya yang harus dijawab yaitu berapa banyak atau seberapa besar dampak terhalangnya hak untuk memilih (right to vote) masyarakat di Distrik Fayit dalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Asmat Tahun 2010 terhadap perolehan suara atau keterpilihan Pasangan Calon. Oleh karena pertanyaanpertanyaan hukum tersebut tidak terjawab diuraikan secara tuntas oleh Pemohon, termasuk tanpa adanya alat bukti yang mendukungnya, maka Mahkamah menilai dalil Pemohon tidak terbukti dengan sendirinya; Bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum di atas, Mahkamah menilai dalil Pemohon mengenai adanya TPS di Distrik Fayit yang melakukan rekapitulasi penghitungan suara sebelum pukul 13.00 waktu setempat adalah tidak terbukti dan tidak beralasan hukum sehingga harus dikesampingkan; [3.20.9] Bahwa Pemohon mendalilkan tidak dilakukannya pengucapan sumpah atau janji bagi Petugas KPPS di Distrik Fayit dan Distrik Pantai Kasuari sebelum dilakukan pemungutan suara. Padahal berdasarkan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2010, dinyatakan, “(1) Sebelum melaksanakan tugasnya, PPS memandu

pengucapan sumpah/janji Ketua KPPS di seluruh wilayah kerja PPS, dan dilanjutkan dengan sosialisasi mengenai tugas dan kewenangan KPPS serta bimbingan teknis mengenai tata cara pemungutan dan penghitungan suara di TPS; (2) Ketua KPPS memandu pengucapan sumpah/janji anggota KPPS lainnya pada hari dan tanggal pemungutan suara di TPS sebelum pelaksanaan pemungutan suara”. Untuk mendukung dalilnya tersebut,

Pemohon mengajukan seorang saksi bernama Lasarus Yahui; Bahwa sebaliknya Termohon membantah dalil Pemohon di atas dengan memberikan alasan bahwa walaupun tidak dilakukan pengambilan sumpah oleh PPS atau Ketua KPPS, namun dalam masyarakat hukum adat khususnya di Kabupaten Asmat yang nilai-nilai adatnya dianggap lebih tinggi dari pada hukum nasional sehingga terjadi proses pengambilan sumpah atau janji di Rumah Adat atau Rumah Bujang atau dalam masyarakat hukum adat Asmat dikenal sebagai Jeuw. Pengambilan sumpah yang demikian memiliki makna nilai religio-magis yang jauh lebih sakral, sempurna, dan tidak ada rekayasa. Hal ini terjadi di beberapa TPS guna memperhatikan kearifan lokal masyarakat hukum adat di Kabupaten Asmat; Bahwa terhadap permasalahan hukum di atas, tanpa bermaksud untuk mengecilkan makna pengambilan sumpah atau janji yang telah diatur di dalam Peraturan KPU, Mahkamah tidak menemukan korelasi langsung antara dalil Pemohon terhadap tidak disumpahnya Ketua dan para Anggota KPPS dengan adanya perubahan perolehan suara atau keterpilihan Pasangan Calon yang mengikuti Pemilukada Kabupaten Asmat Tahun 2010. Lagipula, seandainya benar telah dilakukan pengambilan sumpah atau janji terhadap Ketua dan Anggota PPS di Rumah Adat atau Rumah Bujang yang 18

dikenal dengan istilah Jeuw, maka menurut Mahkamah hal tersebut dapat menggantikan kewajiban yang harus dilakukan menurut Peraturan KPU mengenai pengambilan sumpah atau janji. Hal demikian didasarkan pada pertimbangan bahwa Mahkamah dapat memahami, menghormati, dan menghargai nilai budaya yang hidup di kalangan masyarakat hukum adat Asmat yang khas dalam pengambilan sumpah atau janji. Mahkamah menerima cara pengambilan sumpah atau janji yang demikian sebagaimana juga Mahkamah pernah menerima cara pemilihan kolektif berdasarkan sistem aklamasi atau sistem noken dalam pelaksanaan pemilihan umum di Kabupaten Yahukimo (vide Putusan Mahkamah Nomor 47-81/PHPU.AVII/2009 bertanggal 9 Juni 2009); Bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum di atas serta dengan berpegang teguh pada paradigma keadilan substantif yang juga menghormati budaya dan kearifan lokal masyarakat hukum adat maka Mahkamah menilai dalil Pemohon mengenai tidak diambilnya sumpah atau janji terhadap Ketua dan Anggota KPPS menurut Peraturan KPU adalah tidak beralasan dan tidak berdasar hukum, sehingga harus dikesampingkan; [3.20.10] Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi pembukaan kotak suara sebelum hari pemungutan suara di Distrik Fayit yang distribusinya tidak berjalan dengan baik di Distrik Suator. Padahal, berdasarkan Pasal 79 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 dan Perubahan Ketiga Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008, dinyatakan, “Sebelum

melaksanakan pemungutan suara, KPPS melakukan: a. pembukaan kotak suara; b. pengeluaran seluruh isi kotak suara; c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan”. Untuk mendukung dalilnya tersebut, Pemohon mengajukan Bukti P-190 s.d. Bukti P-192, dan Bukti P-206 berupa gambar dan video penghitungan kembali kertas suara dari kotak suara yang telah dibuka, serta beberapa orang saksi, di antaranya, Samuel Zeth Korwa, Arie Suprapto, Tarsisius Sarkol, Agustinus Irianto Kadang, Roberthus Sakimin, dan Brent Jensenem; Bahwa sebaliknya Termohon membantah dalil Pemohon di atas dengan menyatakan pembukaan kotak suara sebelum waktunya telah dipertimbangkan secara matang. Termohon juga menyatakan bahwa logistik Pemilukada yang didistribusi sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, pembukaan kotak suara sebelum waktunya oleh PPD sudah berdasarkan kesepakatan Tripika dan PPD dengan pertimbangan bahwa sumber daya KPPS tidak sama dengan daerah lain sehingga untuk memperlancar pelaksanaan Pemilukada pada tanggal 9 Agustus 2010 dilakukan penandatanganan Surat Suara oleh KPPS terlebih dahulu semata-mata guna memperlancar proses pelaksanaan Pemilukada. Untuk mendukung bantahannya tersebut, Termohon mengajukan Bukti T112 berupa foto-foto Pengiriman Logistik di 7 (tujuh) Distrik Kabupaten Asmat dan beberapa saksi, di antaranya, Mursalim, Vincent K. Wandikbo, dan Septinus Nuboba; 19

20.

HAKIM ANGGOTA: M. ARSAYAD SANUSI Bahwa terhadap permasalahan hukum di atas, setelah memeriksa secara cermat dan saksama bukti-bukti yang diajukan oleh para Pihak, Mahkamah meyakini bahwa memang terdapat pembukaan kotak suara di Distrik Fayit dan Distrik Suator. Pembukaan kotak suara tersebut dilakukan karena sudah tidak tersegel lagi, sehingga menimbulkan kecurigaan bagi para pihak. Oleh karena itu, untuk menghilangkan kecurigaan semua pihak maka PPD mengundang Panwas, Tim Sukses dari ketiga Pasangan Calon, dan Tripika untuk menyaksikan pengecekan ulang kertas suara agar tidak terdapat surat suara yang tidak sah atau surat suara yang telah tercoblos. Pembukaan kotak suara ini juga diawali dengan kesepakatan bersama antara PPD, Panwas, dan para saksi Pasangan Calon dengan ditandatangani oleh Ketua Panwas di hadapan para saksi. Apabila tidak terdapat kesepakatan maka kotak suara tidak akan dibuka. Setelah dilakukan penghitungan dan penyortiran surat suara, ternyata surat suara masih utuh dan tidak mengalami kerusakan yang berarti. Hasil penyortiran ulang yang tidak memiliki permasalahan berarti juga telah diakui oleh Pemohon di dalam persidangan. Selanjutnya, kotak suara yang telah diisi kembali kemudian disegel dan didistribusikan kepada PPD di masing-masing Distrik. Dengan demikian, Mahkamah menilai bahwa memang benar dan terbukti telah terjadi pembukaan kotak suara di Distrik Fayit dan Distrik Suator. Namun demikian, pembukaan kotak suara tersebut tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku karena tujuannya adalah untuk melakukan pemeriksaan dan penghitungan ulang yang didasarkan atas kesepakatan bersama guna mencegah terdapatnya kertas suara yang tidak sah atau telah tercoblos, sebab kotak suara yang diterima hanya terkunci namun tanpa segel yang sah; Bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum di atas, Mahkamah menilai dalil Pemohon mengenai pembukaan kotak suara adalah tidak beralasan dan tidak berdasar hukum, sehingga harus dikesampingkan; [3.20.11] Bahwa Pemohon mendalilkan terdapat petugas KPPS yang buta huruf. Hal ini dibuktikan dalam Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS ternyata penandatanganan petugas KPPS dilakukan dengan cara membubuhkan cap jari sehingga penghitungan suara yang dilakukan oleh para petugas KPPS tersebut diragukan kebenarannya. Termohon yang menghadirkan penyelenggara Pemilukada di Distrik Sawa Erma yang terdiri dari Ketua dan Anggota KPPS yang tidak dapat menulis tentunya menurunkan kualitas demokrasi. Dengan kualitas penyelenggara Pemilukada yang demikian tentunya surat suara juga tidak sah karena tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS dalam keadaan buta huruf. Hal ini jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) huruf a Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2010 yang menyatakan, “Ketua KPPS

dalam memberikan penjelasan kepada pemilih sebagaimana dimaksud 20

dalam Pasal 26 ayat (3) huruf f, mengenai surat suara yang dinyatakan sah ditentukan sebagai berikut: surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS”.

Untuk mendukung dalilnya tersebut, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis berupa Berita Acara di TPS pada Distrik Sawa Erma dan Distrik Suator serta keterangan seorang saksi bernama Liberatus Nekatukdoan; Bahwa sebaliknya Termohon membantah dalil Pemohon dengan menyatakan Anggota KPPS yang buta huruf dengan merujuk pada penggunaan cap jari untuk mengganti tanda tangan adalah asumsi belaka. Argumentasi mengenai adanya petugas KPPS yang buta huruf sangat dipolitisasi karena tidak mungkin menilai seseorang adalah buta huruf hanya dengan mendalilkan adanya cap jari yang menggantikan tanda tangan; Bahwa terhadap permasalahan hukum di atas, setelah memeriksa dan menyandingkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, Mahkamah memang menemukan adanya tanda cap jari basah di beberapa formulir di tingkat TPS. Namun demikian, sebagaimana telah diuraikan dalam paragraf [3.20.6], hal demikian disebabkan karena tidak meratanya dan adanya keterbatasan sumber daya manusia untuk ditempatkan sebagai petugas KPPS di tiap-tiap TPS. Demokrasi yang terarah memang memerlukan orang-orang yang cakap di dalam proses penyelenggaraan Pemilu. Akan tetapi, dengan segala keterbatasan yang ada, semangat demokrasi tentu tidak dapat dipaksakan untuk memenuhi harapan individu masing-masing. Dalam konteks ini, Termohon juga telah berupaya untuk mempersiapkan perangkat penyelenggara Pemilukada yang terbaik sebagaimana pernah diusulkan untuk menempatkan orang-orang kecamatan untuk menjadi petugas KPPS. Namun demikian, keterbatasan dari sisi kuantitas juga tidak banyak membantu proses pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Asmat. Dengan demikian, sepanjang hasil rekapitulasi perolehan suara memiliki ruang supervisi ataupun verifikasi di tingkat PPD, Mahkamah menilai bahwa seandainya pun benar terdapat Ketua atau Anggota KPPS dalam Pemilukada di Kabupaten Asmat yang buta huruf yang oleh Pemohon diukur melalui ketiadaan tanda tangan yang digantikan dengan cap jari dalam Formulir dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara maka hal tersebut masih dapat ditolerir dan secara relatif tidak sampai merusak sendi-sendi pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber dan Jurdil); Bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum di atas, Mahkamah menilai dalil Pemohon mengenai terdapat petugas KPPS yang buta huruf adalah tidak beralasan dan tidak berdasar hukum, sehingga harus dikesampingkan; [3.20.12] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya intervensi dari pihak Kepolisian dalam pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Asmat Tahun 2010. Intervensi Kepolisian Sektor Fayit terhadap KPPS dirasakan sangat besar bahkan penghitungan suara ulang dilakukan di kantor Kepolisian Sektor Fayit untuk TPS Waras yang sebelumnya telah dilakukan penghitungan suara. Kotak suara yang dibuka di Distrik Fayit juga dibantu oleh Kepolisian 21

Sektor Fayit dengan alasan agar pada saat pelaksanaan pemungutan suara dapat dilaksanakan dengan cepat. Untuk mendukung dalilnya tersebut, Pemohon mengajukan Bukti P-190 s.d. Bukti P-192 berupa gambar dan video penghitungan kembali surat suara dari kotak suara yang telah dibuka, serta beberapa orang saksi, di antaranya, Lasarus Yahui, Samuel Zeth Korwa, Marsia Kawok, Roberthus Sakimin, dan Brent Jensenem; Bahwa sebaliknya Termohon membantah dalil Pemohon dengan menyatakan pembukaan kotak suara selain dihadiri oleh Pihak Kepolisian juga dihadiri oleh pihak lainnya dengan persetujuan para saksi Pasangan Calon. Kehadiran Kepolisian tersebut apabila dicermati dan ditelaah secara baik memiliki pelbagai konsekuensi logis untuk mengambil langkah pengamanan setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat. Untuk mendukung bantahannya tersebut, Termohon mengajukan para saksi, di antaranya para Kapolsek di Kabupaten Asmat, Eligius Worenda, Alex Gura, Sam R. Mamisala, Septinus Nuboba, dan Mursalim; Bahwa terhadap permasalahan hukum di atas dan dengan mengaitkan pada permasalahan hukum pada paragraf [3.20.6], paragraf [3.20.7], dan paragraf [3.20.10], Mahkamah menilai bahwa Pemohon tidak cukup bukti untuk meyakinkan Majelis bahwa telah terjadi intervensi secara terstruktur dari pihak Kepolisian yang berdampak negatif bagi pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Asmat. Pemohon juga tidak dapat menjelaskan dengan pasti bentuk-bentuk intervensi yang dilakukan oleh pihak Kepolisian yang secara nyata-nyata membawa pengaruh besar terhadap terjadinya penyimpangan prinsip-prinsip dalam penyelenggaran Pemilukada Kabupaten Asmat yang jujur dan adil. Justru sebaliknya untuk beberapa hal, keterlibatan pihak Kepolisian cukup membantu para petugas KPPS yang kurang memahami teknis pelaksanaan dan penghitungan rekapitulasi perolehan suara Pemilukada di Kabupaten Asmat Tahun 2010. Keterlibatan Kepolisian Sektor Fayit dalam pembukaan kotak suara dan penghitungan ulang surat suara juga dilakukan sebagai antisipasi terhadap keterbatasan sumber daya manusia dan waktu yang tersisa dalam upaya mempersiapkan penyelenggaraan pemungutan suara Pemilukada di Distrik Fayit. Lagipula, setelah dilakukannya pembukaan kotak suara dan penghitungan ulang surat suara, justru dapat menghilangkan kecurigaan dari seluruh pihak terhadap keberadaan surat suara yang cacat atau telah tercoblos, mengingat kotak suara yang dibuka sudah tidak tersegel dengan baik; Bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum di atas, Mahkamah menilai dalil Pemohon mengenai intervensi pihak Kepolisian yang berdampak negatif terhadap pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Asmat adalah tidak terbukti dan tidak beralasan hukum, sehingga harus dikesampingkan; [3.20.13] Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi kesalahan dan ketidaktepatan dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara. Terjadinya perbedaan rekapitulasi tersebut, misalnya terjadi dalam Model C-1 KWK TPS Ayam dan TPS Sesakam dengan Model DA-A KWK di Distrik Akat, serta 22

terjadi perubahan dalam Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di berbagai TPS di Distrik Pantai Kasuari. Pemohon juga kesulitan melakukan penghitungan yang benar disebabkan karena berbagai perubahan yang telah dilakukan oleh Termohon dan jajarannya, yaitu PPD, PPS dan KPPS. Menurut Pemohon hanya 4 (empat) distrik yang mempunyai suara yang sah, yaitu Distrik Agats, Distrik Akat, Distrik Atsy, dan Distrik Suator yang masing-masing terdapat di sebagian TPS-nya, sedangkan di Distrik Fayit, Distrik Pantai Kasuari, dan Distrik Sawa Erma proses rekapitulasinya tidak sah karena bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga perolehan suaranya harus dihitung 0 (nol) untuk seluruh Pasangan Calon. Untuk mendukung dalilnya tersebut, Pemohon mengajukan bukti surat dan tulisan berupa Formulir Model C1-KWK beserta Lampirannya yang tersebar di Kabupaten Asmat; Bahwa sebaliknya Termohon membantah dalil Pemohon secara keseluruhan dan hanya mengakui beberapa bagian yang benar-benar terdapat kesalahan administrasi, namun hal itupun telah dilakukan perbaikan. Untuk mendukung bantahannya tersebut, Termohon mengajukan berbagai alat bukti tertulis berupa Formulir Model C1-KWK beserta Lampirannya dari seluruh Distrik se-Kabupaten Asmat serta beberapa orang saksi, di antaranya, Septinus Nuboba dan Muhamad A. Mustarim; Bahwa terhadap permasalahan hukum di atas dan dengan mengaitkan pada permasalahan hukum pada paragraf [3.20.1], paragraf [3.20.6], paragraf [3.20.7], khususnya terkait dengan penghitungan ulang akibat ketidaksamaan persepsi dalam menentukan suara sah dan tidak sah akibat coblos tembus, maka Mahkamah berpendapat memang benar terdapat perbedaan perolehan suara dari tingkat TPS dan PPD. Namun demikian, setelah memeriksa secara saksama bukti-bukti tertulis Pemohon dengan menyandingkan kepada bukti-bukti tertulis Termohon, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa tidak seluruh dalil Pemohon benar-benar terdapat kesalahan dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara, seperti misalnya dengan mendasarkan persandingan Bukti P-24 dan Bukti P-25 dengan Bukti P-23. Adanya kesalahan penulisan juga disebabkan kekurangtahuan petugas KPPS untuk mengisi Formulir dan Berita Acara dengan baik dan benar. Terhadap adanya perbedaan suara sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, Mahkamah menilai perbedaan suara tersebut tidak cukup signifikan untuk memengaruhi peringkat perolehan suara para Pasangan Calon, di mana jumlah perolehan suara Pasangan Calon Terpilih in casu Pihak Terkait yaitu sejumlah 23.719 suara (58%), sementara jumlah perolehan suara Pemohon adalah 15.901 suara (39%). Dengan demikian selisih perolehan suara antara Pasangan Calon Terpilih dengan Pemohon adalah sebanyak 7.818 (tujuh ribu delapan ratus delapan belas) suara. Sementara itu, penghitungan perolehan suara versi Pemohon yang menyimpulkan bahwa seharusnya perolehan suara di 3 (tiga) distrik, yaitu Distrik Sawa Erma, Distrik Pantai Kasuari, dan Distrik Fayit dinyatakan 0 (nol) bagi masing-masing Pasangan Calon, menurut Mahkamah adalah tidak 23

beralasan hukum. Apalagi, Pemohon mendalilkan cukup menjumlahkan 4 (empat) distrik saja untuk menentukan hasil penghitungan suara yang benar. Menurut Mahkamah, menghilangkan secara serta-merta hasil perolehan suara para pemilih di 3 (tiga) distrik dalam Pemilukada Kabupaten Asmat justru dapat menimbulkan terjadinya pelanggaran konstitusi (constitutional violation) yang serius; Bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum di atas, Mahkamah menilai dalil Pemohon mengenai terjadi kesalahan dan ketidaktepatan dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara adalah tidak beralasan dan tidak berdasar hukum, sehingga harus dikesampingkan; [3.21] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas dan dalam kaitannya satu dengan yang lain serta dengan mengenyampingkan dugaan pelanggaran yang tidak diuraikan secara jelas dalam dalil permohonan Pemohon dengan atau tanpa disertai alat bukti pendukung yang cukup, Mahkamah menilai bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan hukum sehingga demi hukum Keputusan Termohon yang dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asmat Nomor 033/Kpts/KPU-Kab.031.434260/2010 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara dan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010, bertanggal 21 Agustus 2010, harus dinyatakan sah menurut hukum. Sejalan dengan itu, Mahkamah tidak menemukan bukti hukum yang meyakinkan mengenai pelanggaran-pelanggaran dalam Pemilukada di Kabupaten Asmat Tahun 2010 yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang dapat memengaruhi perolehan suara secara signifikan bagi masing-masing Pasangan Calon ataupun memengaruhi keterpilihan Pasangan Calon. 21.

KETUA: MOH. MAHFUD MD

4. KONKLUSI Berdasarkan seluruh penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan sebagai berikut: [4.1] Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan a quo; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak selaku Pemohon dalam perkara a quo; [4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan; [4.4] Permohonan Pemohon tidak terbukti menurut hukum. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

24

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili,

Menyatakan: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya; KETUK PALU 1X Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Senin tanggal dua puluh September tahun dua ribu sepuluh oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, M. Arsyad Sanusi, Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, Harjono, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan didampingi oleh Pan Mohamad Faiz sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya. PUTUSAN Nomor 157/PHPU.D-VIII/2010 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Merauke Tahun 2010, yang diajukan oleh: [1.2] 1. Nama : Frederikus Gebze, SE. Alamat : Jalan Marind Rt 015 Rw 04 Desa Maro, Merauke; 2. Nama : Drs. Waryoto, M.Si.; Alamat : Jalan Mayor Memet, Kabupaten Merauke; Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Merauke Tahun 2010, Nomor Urut 1; [1.3] 1. Nama : Laurensius Gebze, S.Sos.; Alamat : Komplek Pertanian, Merauke; 2. Nama : Drs. H. Achnan Rosyadi; Alamat : Jalan TMP Polder, Kabupaten Merauke; Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Merauke Tahun 2010, Nomor Urut 2; [1.4] 1. Nama : Daniel Walinaulik, S.Sos.; 25

Alamat

:

Jalan Mandala Bampel Rt002 Rw01 Desa Bambu Pemali, Merauke; 2. Nama : Ir. Omah Laduani Ladamay, M.Si.; Alamat : Jalan Mandala Bampel Rt003 Rw01, Desa Mandala, Kabupaten Merauke; Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Merauke Tahun 2010, Nomor Urut 3; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2010 memberikan kuasa kepada DR. Bambang Widjojanto, SH., MH., Iskandar Sonhadji, SH., dan Diana Fauziah, SH., para Advokat pada Widjojanto Sonhaji & Associates Law Office, beralamat kantor di Gedung Citylofts lantai 21 Ruang 2108, Jalan KH Mas Mansyur Nomor 121, Jakarta Pusat, dan berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 20 Agustus 2010, memberikan kuasa kepada Taufik Basari, SH., S.Hum., LLM., Virza Roy Hizzal, SH., MH., Yuliana Dewi, SH., Nur Annisa Rizki, SH., Fajri Partama, SH., para Advokat pada Taufik Basari & Associates Law Office, beralamat di Gedung Griya d’Ros lantai 2, Jalan KH Abdullah Syafii Nomor 1, Lapangan Ros, Casablanca, Tebet, Jakarta Selatan, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------- Pemohon; Terhadap [1.3] Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke, berkedudukan di Jalan Achmad Yani, Kabupaten Merauke; Berdasarkan Surat Kuasa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke tanggal 30 Agustus 2010, memberikan kuasa kepada Paskalis Letsoin, SH., Efrem Fangohoy, SH., Leonardus Kuntoro, SH., M. Guntur Ohoiwutun, SH., dan John Richard, SH., para Advokat yang beralamat di Jalan Warang V Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------- Termohon; [1.4] 1. Nama : Drs. Romanus Mbaraka, MT. Alamat : Jalan Brawijaya Rt008 Rw 2, Mandala, Merauke; 2. Nama : Sunarjo, S.Sos.; Alamat : Jalan Natuna Rt 5, Rw 2, Karang Indah, Merauke; Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Merauke Tahun 2010; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Agustus 2010 memberikan kuasa kepada Refly Harun, SH., MH., LL.M., dan RM Maheswara Prabandono, SH., selaku Advokat/Penasehat Hukum pada kantor Harpa Law Firm, beralamat di Wisma Kodel Lantai 6 Jalan HR Rasuna Said Kav. B4, Jakarta, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------ Pihak Terkait; [1.5] Membaca permohonan dari Pemohon; Mendengar keterangan dari Pemohon; 26

Mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis dari Termohon; Mendengar keterangan dan membaca keterangan tertulis dari Pihak Terkait; Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait; Mendengar keterangan saksi-saksi dari Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait; Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait; 22.

HAKIM ANGGOTA: HAMDAN ZOELVA PENDAPAT MAHKAMAH Dalam Eksepsi [3.20] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi dengan alasan yang pada pokoknya bahwa permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur; [3.21] Menimbang bahwa terhadap dalil eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah berpendapat eksepsi Termohon sangat berkait erat dengan pokok permohonan sehingga akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan; Dalam Pokok Permohonan [3.22] Menimbang bahwa Mahkamah sebagaimana telah diuraikan dalam paragraf [3.3] sampai dengan [3.13] menyatakan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing), dan permohonan diajukan dalam tenggat waktu yang ditentukan. Oleh karena itu selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan; [3.23] Menimbang bahwa dari fakta hukum, baik dalil Pemohon, jawaban Termohon, jawaban Pihak Terkait, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait, serta kesimpulan Pemohon, kesimpulan Termohon, dan kesimpulan Pihak Terkait, Mahkamah menemukan fakta hukum yang menjadi perselisihan hukum para pihak, sebagai berikut: 1. Adanya tindakan Termohon yang tidak melakukan pemutakhiran data DPT, tidak pernah melakukan Rapat Pleno Penetapan DPT, tidak pernah menyerahkan DPT kepada Para Pemohon dan pemasangan DPT oleh Termohon di banyak TPS yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Adanya tindakan Termohon yang secara sengaja tidak menyampaikan undangan untuk memilih kepada para Pemilih dan tidak secara benar mensosialisasikan bahwa para pemilih dapat memilih dengan menunjukkan KTP. 3. Termohon menunda pelaksanaan Pemilukada di dua distrik yaitu Distrik Waan dan Distrik Tabonji tanpa alasan dan prosedur yang jelas; 4. Telah terjadi pengarahan yang dilakukan oleh anggota PPS di dalam TPS kepada pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4 ketika 27

mencoblos di bilik suara di Distrik Merauke, Distrik Kimaam, dan Distrik Waan dan adanya pemilih di bawah umur di banyak TPS; 5. Adanya praktik politik uang (money politic) dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan intimidasi yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 4 di Distrik Merauke, Distrik Sota, Distrik Muting, Distrik Semangga, Distrik Tanah Miring, Distrik Kimam, Distrik Tabonji dan Distrik Ilwayab 6. Adanya Kotak suara yang dikirimkan dari Pulau Kimaam ke Merauke ternyata kosong, tidak ada surat suaranya. Akibatnya, seluruh suara Distrik Kimaam bermasalah. Adanya upaya penghilangan hak pilih pemilih di beberapa TPS di beberapa wilayah distrik dengan cara menempatkan pemilih tersebut untuk memilih di tempat yang jauh dari domisilinya, sehingga pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya dikarenakan harus melakukan perjalanan yang cukup jauh dari tempat tinggalnya. 7. Adanya kesalahan-kesalahan dan ketidaksesuaian angka pada saat proses rekapitulasi di KPU Kabupaten Merauke khususnya di Distrik Merauke; 8. Adanya upaya penghalangan penggunaan hak pilih oleh Termohon secara sistematis, terstruktur, dan masif mengakibatkan banyak pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya. 9. Adanya pelanggaran secara sistematis, terstruktur dan masif baik yang dilakukan oleh Termohon maupun yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4; [3.24] Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang menjadi perselisihan hukum di atas, Mahkamah akan memberikan pertimbangan dan penilaian hukum sebagai berikut: [3.24.1] Bahwa Pemohon mendalikan adanya tindakan Termohon yang tidak melakukan pemutakhiran data DPT, tidak pernah melakukan Rapat Pleno Penetapan DPT, tidak pernah menyerahkan DPT kepada para Pemohon dan pemasangan DPT oleh Termohon di banyak TPS yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk mendukung dalilnya, Pemohon mengajukan bukti tertulis yaitu Bukti P-3, Bukti P-4, Bukti P-6, Bukti P-7, Bukti P-8, Bukti P-22 dan saksi masingmasing bernama Franky Mahullete, Johannes Gluba Gebze, Cosmas Yeem, Policarpus Leha, Yosephina Suri Fitowin, Romanus Gebze, Daniel Gebze, Muslimin (keterangan para saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan bahwa DPT tidak sesuai dengan DP-4 dan DPS; Data DPT yang digunakan banyak kekurangan karena adanya pemilih di bawah umur, orang meninggal yang masih terdaftar, tempat dan tanggal lahir pemilih yang salah, sehingga banyak pemilih yang tidak ada dalam DPT; Termohon tidak melakukan Rapat Pleno penetapan DPT; Ada keterlambatan pengiriman DPT yang menyebabkan pemilih tidak dapat memilih; di beberapa TPS banyak pemilih yang tidak ada dalam DPT, tetapi akhirnya didaftar kembali dan diperbolehkan memilih sampai tiga kali pendaftaran. 28

Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada tanggal 8 April 2010, Termohon mengundang PPS dan PPD untuk menyampaikan mekanisme pemutakhiran data pemilih dan dalam melaksanakan pemutahiran data pemilih, KPU Kabupaten Merauke membentuk Kelompok Kerja Pemutakhiran Data Pemilih dengan melibatkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke. Bahwa Termohon telah menetapkan rekapitulasi jumlah DPT dalam rapat pleno KPU Kabupaten Merauke pada tanggal 23 Juni 2010 yang juga dihadiri Ketua Panwaslu Kabupaten Merauke. Perlu diketahui juga bahwa pada waktu dilakukan pleno tersebut, oleh KPU Kabupaten Merauke belum menetapkan pasangan calon sebagai peserta Pemilukada. Bahwa segala bentuk keberatan atas DPT yang telah ditetapkan tersebut, sampai dengan hari Pencoblosan tanggal 9 Agustus 2010 tidak ada, namun keberatan ini baru muncul atau diajukan oleh tiga Pasangan Calon masing-masing Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 setelah hari pencoblosan, itupun setelah hasil perolehan suara diketahui. Untuk mendukung dalil bantahanya, Termohon mengajukan bukti tertulis yaitu Bukti T-256 sampai dengan Bukti T-261, Bukti T-263, Bukti T-273, Bukti T-279, Bukti T-280 dan saksi Alfons Meterai dan Raden Nono Syarifudin yang pada pokoknya menerangkan bahwa ada keributan di TPS 1 Kelurahan Karang Indah, Distrik Merauke, tentang pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT; Ada surat undangan yang tidak dibagikan karena pemilih sudah meninggal dan alamat yang tidak jelas; Pada tanggal 3 April 2010 data dari KPUD yang ditetapkan menjadi DPT; Bahwa tentang dalil Pemohon a quo, Pihak Terkait memberikan bantahan bahwa Termohon tidak pernah melakukan rapat pleno penetapan daftar pemilih tetap (DPT) dengan para Pemohon sebagai peserta Pemilukada. Kalaupun dalil itu dianggap benar dan Termohon dianggap melakukan pelanggaran, tidak serta merta tindakan tersebut merugikan para Pemohon pada satu sisi dan menguntungkan Pihak Terkait di sisi lain karena faktanya Pihak Terkait juga mendapatkan perlakuan yang sama; Bahwa Termohon tidak pernah memberikan DPT kepada para Pemohon. Perlu dicatat, tindakan tersebut berlaku pula pada Pihak Terkait sehingga tindakan KPU tidak bisa dipandang memenangkan salah satu pasangan calon seandainya hal tersebut dianggap benar dan merupakan sebagai sebuah pelanggaran. Bahwa terkait dalil Termohon yang dengan sengaja tidak memasang DPT di banyak TPS, lagi-lagi dalil seperti ini bersifat spekulatif yang tidak mampu menjelaskan pada sisi mana Pihak Terkait diuntungkan dan pada sisi mana pula para Pemohon dirugikan. Mengenai dalil a quo, Pihak Terkait tidak mengajukan bukti tertulis dan tidak pula mengajukan saksi; Bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama keterangan Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, bukti-bukti tertulis Pemohon, Termohon, serta keterangan saksi Pemohon dan Termohon sebagaimana

29

diuraikan di atas, menurut Mahkamah berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah menemukan fakta hukum sebagai berikut: Termohon tidak melakukan Rapat Pleno penyusunan dan penetapan rekapitulasi jumlah pemilih yang seharusnya dihadiri oleh PPK, Panwaslu Kabupaten dan Tim Kampanye Pasangan Calon; Ada pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPT tidak ditempel di beberapa TPS di distrik-distrik yaitu Distrik Sota, Distrik Merauke, Distrik Naunkenjerai dan Distrik Waan; Menurut Mahkamah, dengan merujuk Pasal 65 UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah juncto Pasal 10 ayat (3) UU 22/2007 tentang Penyelenggara Pemilu bahwa salah satu tugas dan kewenangan KPU Kabupaten dalam penyelenggaraan Pemilukada adalah memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkan data pemilih sebagai daftar pemilih. Selain itu, dengan merujuk Pasal 26 Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah juncto Surat Edaran KPU Nomor 350/KPU/VI/2010 perihal Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Pemilukada, KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilukada berkewajiban untuk melaksanakan rapat pleno penyusunan dan penetapan rekapitulasi jumlah pemilih yang dihadiri oleh PPK, Panwaslu Kabupaten/Kota dan Tim Kampanye Pasangan Calon. Bahwa selain itu, dengan merujuk Pasal 33 Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, untuk keperluan pemungutan suara dan penghitungan suara, salinan Daftar Pemilih Tetap harus disampaikan kepada KPPS, saksi pasangan calon dan PPL serta di tempel di TPS paling lambat 5 (lima) hari sebelum pemungutan suara. Dengan demikian menurut Mahkamah, berdasarkan alasan hukum tersebut, dalil Pemohon terbukti menurut hukum; [3.24.2] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya tindakan Termohon yang secara sengaja tidak menyampaikan undangan untuk memilih pada para pemilih, dan dengan sengaja tidak secara benar mensosialisasikan pemilih dapat memilih dengan menunjukkan KTP. Untuk mendukung dalilnya, Pemohon mengajukan bukti tertulis yaitu Bukti P-5, Bukti P-6, Bukti P-19 dan saksi masing-masing bernama Adolf Mbanggu, Stefanus Samsakay, Marthen Ndiken, Franky Mahullete, Johannes Gluba Gebze, Ursula Margareta Yadohamang, Harriston, Yosephina Suri Fitowin, Petrus Machika Awi, Yunius Sidulu, Romanus Gebze, Daniel Gebze, Muslimin, Syamsuddin Badma, Subandriono, Yohan Mahuze (keterangan para saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan bahwa Termohon melarang pemilih yang menggunakan KTP untuk mencoblos walaupun terdaftar dalam DPT; Bahwa Formulir C6 banyak yang tidak dibagikan kepada para pemilih di setiap TPS di distrik-distrik di Kabupaten Merauke; Bahwa banyak Pemilih yang mendapatkan formulir C6 pada tanggal 9

30

Agustus 2010 dan diberikan di TPS; Bahwa Termohon tidak maksimal dalam membagikan undangan kepada setiap pemilih. Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak benar Termohon melakukan tindakan-tindakan untuk menghalangi banyak pemilik suara mengikuti pemilihan. Bahwa Termohon telah mendistribusikan semua undangan lewat PPS dan kemudian dilanjutkan ke Ketua KPPS masing-masing TPS di semua distrik termasuk Distrik Merauke. Bahwa tidak ada upaya dari Termohon untuk menghalang-halangi masyarakat dalam mengikuti Pemilukada. Bahwa benar pada tanggal 8 Agustus 2010 Termohon mengeluarkan Surat Edaran dan itu bukan karena desakan para Pemohon, Namun sebagai langkah antisipasi jika ada pemilih yang namanya tercantum dalam DPT/DPS, tetapi belum mendapatkan undangan, maka Pemilih yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya dengan cukup menunjukkan KTP, yang tentunya akan dicocokkan dengan nama yang tercantum dalam DPT/DPS oleh KPPS. Untuk mendukung dalil bantahannya, Termohon mengajukan bukti tertulis yaitu Bukti T-264, Bukti T-265, dan saksi masing-masing bernama Suhartadi, Alfons Meterai, Raden Nono Syarifudin (keterangan para saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 7 Agustus 2010, saksi didatangi oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan menanyakan tentang surat undangan; di TPS 26 ada C6 sebanyak 93 yang diambil oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3; ada surat undangan yang tidak dibagikan karena pemilih sudah meninggal, alamat yang tidak jelas dan pindah; surat undangan telah didistribusikan kepada Ketua KPPS; Surat undangan disampaikan kepada para pemilih pada tanggal 6 Agustus 2010; Bahwa tentang dalil Pemohon a quo, Pihak Terkait memberikan bantahan bahwa terlepas dari jawaban KPU Merauke terhadap dalil para Pemohon tersebut, sekali lagi, tindakan ini, kalaupun dianggap benar adanya dan merupakan sebuah pelanggaran, tidak serta merta memberikan keuntungan kepada Pihak Terkait dan merugikan para Pemohon. Mereka yang tidak dapat memilih karena tidak mendapatkan undangan tersebut bisa jadi sebagian juga merupakan pendukung atau pemilih potensial Pihak Terkait; Bahwa terkait dalil Pemohon yang menyatakan Termohon sengaja tidak secara benar mensosialisasikan pemilih dapat memilih dengan menunjukkan kartu tanda penduduk (KTP), menurut Pihak Terkait dalil a quo tidak dapat dikaitkan dengan kemungkinan Pihak Terkait diuntungkan dan para Pemohon dirugikan bila hal tersebut dianggap benar adanya dan merupakan sebuah pelanggaran; Mengenai dalil a quo, Pihak Terkait tidak mengajukan bukti tertulis dan tidak pula mengajukan saksi; Bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama keterangan Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, bukti-bukti tertulis Pemohon, Termohon, serta keterangan saksi Pemohon dan Termohon, sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, memang benar ada pemilih yang tidak mendapatkan 31

undangan di beberapa TPS di Distrik Merauke, Distrik Sota, Distrik Waan, Distrik Ilwayab dan Distrik Kimaam, meskipun hal tersebut dibantah oleh Termohon dan Pihak Terkait. Menurut Mahkamah, dengan merujuk Pasal 15 Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, bahwa Ketua KPPS berkewajiban untuk menyampaikan surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS (Model C6 KWK) kepada pemilih selambatlambatnya tiga hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara dan apabila pemilih tidak berada di alamatnya, Ketua KPPS dapat menyampaikan surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS kepada kepala keluarga atau anggota keluarga lainnya, serta menandatangani tanda terima. Bahwa terkait dengan penggunaan KTP, Mahkamah merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 tanggal 6 Juli 2009 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, yang dalam amarnya menyatakan bahwa bagi selain warga negara Indonesia yang terdaftar dalam DPT, dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang harus dilengkapi dengan Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku dan hanya dapat digunakan di TPS yang berada di RT/RW sesuai dengan alamat yang tertera di dalam KTP-nya dengan terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat. Tindakan Termohon yang tidak membagikan formulir C6 dan yang menolak penggunaan KTP sebagai pengganti formulir C6 yang tidak ada adalah tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku; Dengan demikian, berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut, menurut Mahkamah dalil permohonan Pemohon beralasan hukum; 23.

HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM [3.24.3] Bahwa Pemohon mendalilkan Termohon menunda pelaksanaan Pemilukada di dua distrik yaitu Distrik Waan dan Distrik Tabonji tanpa alasan dan prosedur yang jelas. Untuk mendukung dalilnya Pemohon mengajukan Bukti P-16 dan saksi Johannes Gluba Gebze dan Soter Kami Awi (keterangan para saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan bahwa ada dua distrik yaitu Distrik Waan dan Distrik Tabonji yang melakukan pemungutan suara (pencoblosan) pada tanggal 10 Agustus 2010; Bahwa penundaan tersebut dilakukan karena adanya keterlambatan logistik; Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak benar ada penundaan hari pencoblosan dan bukan di dua distrik yang seperti para Pemohon katakan. Yang benar adalah pemungutan suara (pencoblosan) susulan bukan menunda dan hanya untuk satu Distrik yaitu Distrik Waan. Hal ini disebabkan karena distribusi logistik belum sampai ke tempat pemilihan. Hal ini bisa terjadi 32

karena situasi cuaca yang tidak menentu dan membahayakan bagi pelayaran sehingga pihak yang berwenang tidak memberikan ijin berlayar bagi kapal yang mengangkut logistik. Untuk mendukung dalil bantahannya, Termohon mengajukan bukti tertulis yaitu Bukti T-3 dan saksi masing-masing bernama Robertus Y. Naar, Cosmas Dewi (keterangan para saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 10 Agustus 2010 dilakukan pemungutan suara (pencoblosan) karena logistik terlambat datang; Penundaan tersebut dilakukan atas dasar kesepakatan dari para saksi Pasangan Calon; Proses rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 2010 dan tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon; semua saksi pasangan calon hadir dan menandatangani rekapitulasi; hasil rekapitulasi telah diberikan kepada saksi Pasangan Calon. Bahwa tentang dalil Pemohon a quo, Pihak Terkait tidak memberikan bantahan, tidak mengajukan bukti tertulis dan tidak pula mengajukan saksi; Bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama keterangan Pemohon, Termohon, bukti-bukti tertulis Pemohon, Termohon, serta keterangan saksi Pemohon, Termohon, sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, memang benar telah terjadi penundaan pelaksanaan Pemilukada di dua distrik yaitu Distrik Waan dan Distrik Tabonji, meskipun hal tersebut dibantah oleh Termohon bahwa penundaan tersebut karena distribusi logistik belum sampai ke tempat pemilihan, menurut Mahkamah, dengan mendasarkan pada Pasal 229 ayat (1) UU 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, yang menyatakan “Dalam hal di

suatu daerah pemilihan terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam atau gangguan lainnya yang mengakibatkan seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu tidak dapat dilaksanakan, dilakukan Pemilu susulan”, maka Pemilu susulan yang dilakukan oleh Termohon tidak

termasuk dalam kategori Pemilu susulan, karena Pemilukada susulan tersebut dilakukan akibat penyampaian logistik yang tidak tepat waktu. Setelah Mahkamah meneliti peraturan perundang-undangan tidak satupun terdapat aturan yang mengatur mengenai penundaan pemungutan dan penghitungan suara sebagai akibat terlambatnya pendistribusian logistik. Oleh karena itu, tindakan Termohon yang menunda pemungutan dan penghitungan suara akibat terlambatnya pendistribusian logistik adalah merupakan kelalaian dari Termohon yang tidak dapat dibenarkan secara hukum; [3.24.4] Bahwa Pemohon mendalikan telah terjadi pengarahan yang dilakukan oleh anggota PPS di dalam TPS kepada pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4 ketika mencoblos di bilik suara di Distrik Merauke, Distrik Kimaam, dan Distrik Waan dan adanya pemilih di bawah umur di banyak TPS. Untuk mendukung dalilnya Pemohon mengajukan bukti P-9 dan saksi Johannes Gluba Gebze, Sefnat Mahuze, Petrus Machika Awi, Alexander Ndiken, Joseph Maturbongs, Bonefasius 33

Hermanus Y Naar, Albertus Omereau, Modestus Samkakay, Kristianus Samkakay, Yohanis Paliama, (keterangan para saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan bahwa ada banyak laporan tentang adanya warga yang diintimidasi oleh KPPS dan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor 4; Ada Surat edaran melalui pengurus partai yang meminta agar semua warga di kampung memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4; Ada anggota KPPS yang berada di bilik suara yang memaksa pemilih untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4; KPPS di beberapa TPS telah mengarahkan pemilih pemula untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4; Di Kampong Kawe, Distrik Waan, warga sepakat untuk melarang calon lain masuk selain Pasangan Calon Nomor Urut 4; Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa intervensi telah dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor 3, yaitu atas nama calon DANIEL WALINAULIK, S.Sos dan Ir. OMAH LADUANI LADAMAY, M.Si. Intervensi tersebut dilakukan oleh orang yang bernama JOHANES GLUBA GEBZE yang adalah Bupati Kabupaten Merauke dan juga adalah Ketua DPD Partai GOLKAR Kabupaten Merauke selaku Partai Pengusung Pasangan Calon Nomor Urut 3, yaitu atas nama calon DANIEL WALINAULIK, S.Sos dan Ir. OMAH LADUANI LADAMAY, M.Si. Intervensi yang dimaksud adalah berupa penerbitan Surat Keputusan secara tiba-tiba untuk memberhentikan (mencopot) Sekretaris KPU Kabupaten Merauke atas nama Romanus SUJATMIKO, S. Sos., dengan Surat Keputusan Bupati Nomor 821.2/24/Mrk/VI/2010, dan beberapa staf KPU Kabupaten Merauke. Bahwa pencopotan Sekretaris KPU Kabupaten Merauke disebabkan karena Sekretaris KPU Kabupaten Merauke tidak memenuhi perintah Sdr. Drs. Johanes Gluba Gebze (Bupati Merauke) yang memerintahkan untuk tidak meloloskan calon Kepala Daerah atas nama Drs. Romanus Mbaraka, MT dan Calon Kepala Daerah atas nama Sdr. Frederikus Gebze, SE yang kini juga tampil sebagai Pemohon. Untuk mendukung dalil bantahannya, Termohon mengajukan bukti tertulis yaitu Bukti T-266 sampai dengan T-269 dan saksi masingmasing bernama Raden Nono Syarifudin dan Supriyadi (keterangan para saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan bahwa adanya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 menggunakan atribut kampanye pada saat pencoblosan; Ada interupsi dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 agar pleno dibatalkan karena belum memenuhi syarat, sedangkan saksi Pasangan Calon Nomor 4 meminta agar pleno dilanjutkan; Ada intervensi dari Bupati Merauke pada saat rapat pleno rekapitulasi PPD di Distrik Merauke yang datang dan membubarkan rapat pleno; Bahwa tentang dalil Pemohon a quo, Pihak Terkait memberikan bantahan bahwa tuduhan tersebut adalah keji dan tidak berdasar, selain itu terkait dalil para Pemohon yang menyatakan adanya pemilih di bawah umur, andaipun dalil tersebut dianggap benar dan merupakan sebuah pelanggaran yang dilakukan Termohon, hal tersebut tidak lantas 34

menguntungkan Pihak Terkait dan merugikan para Pemohon, kecuali dapat dibuktikan bahwa semua pemilih di bawah umur tersebut, seandainya memang benar adanya, telah memilih Pihak Terkait. Dalam permohonannya, para Pemohon sama sekali tidak dapat membuktikan hal tersebut, melainkan hanya berspekulasi; Terkait dalil a quo, Pihak Terkait tidak mengajukan bukti tertulis dan tidak pula mengajukan saksi; Bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama keterangan Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, bukti-bukti tertulis Pemohon, Termohon, serta keterangan saksi Pemohon, Termohon, sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, memang benar telah terjadi pengarahan yang dilakukan oleh anggota PPS di dalam TPS kepada pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4 ketika mencoblos di bilik suara di beberapa TPS di Distrik Merauke, Distrik Kimaam, dan Distrik Waan, dan ada Pemilih di bawah umur yang diperbolehkan mencoblos di beberapa TPS di Distrik Ilwayab dan Distrik Kimaam, meskipun hal tersebut dibantah oleh Termohon dan Pihak Terkait, menurut Mahkamah proses pengarahan pemilih yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu jelas-jelas telah melanggar asas-asas penyelenggaraan Pemilu yaitu mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas. Selain itu, proses pengarahan tersebut telah jelas-jelas melanggar salah satu prinsip dasar kode etik penyelenggara Pemilu yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu yaitu bertindak non partisan dan imparsial. Selain itu, terkait diperbolehkannya pemilih di bawah umur untuk mengikuti Pemilukada, Mahkamah merujuk Pasal 3 Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, bahwa warga negara Republik Indonesia yang pada hari dan tanggal pemungutan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih dan/atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih. Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil permohonan Pemohon a quo beralasan hukum; [3.24.5] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya praktik politik uang (money politics) dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan intimidasi yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 4 di Distrik Merauke, Distrik Sota, Distrik Muting, Distrik Semangga, Distrik Tanah Miring, Distrik Kimam, Distrik Tabonji dan Distrik Ilwayab. Untuk mendukung dalilnya Pemohon mengajukan bukti tertulis P-21 dan saksi masing-masing bernama Sefnat Mahuze, Pius Ndiken, Salim Latarissa, Fransisko G. Y. Laiyanan, Lusiana Homeme, Yunius Sidulu, Ikin Sodikin, Siors Gabujay, Marthen Sahetapy, Ayub Belmojay, Soneran, Taroni, Tito (keterangan para saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah terjadi serangan fajar 35

(membagikan uang kepada para Pemilih) yang dilakukan oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4; Ada pembagian uang kepada para Pemilih, tokoh masyarakat, gereja, mesjid dan santunan bagi orang yang meninggal dunia yang dilakukan oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan permintaan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4; Ada pembagian beras dan BBM yang dilakukan oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 kepada para Pemilih dan permintaan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4. Bahwa terkait dalil a quo, Termohon tidak memberikan bantahan dan tidak mengajukan bukti tertulis dan tidak mengajukan saksi; Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan praktik politik uang yang dituduhkan kepada Pihak Terkait adalah sangat keji dan tidak beralasan, justru para Pemohonlah yang melakukan praktik politik uang tersebut; Untuk mendukung dalil bantahannya, Pihak Terkait tidak mengajukan bukti tertulis tetapi mengajukan saksi masing-masing bernama Frans Jonias Djumiat, Burhanudin Zein, SH., Yakobus Tunay, S.STP., Fransiskus Acanema, Willem Samkakai (keterangan para saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan bahwa Bupati Merauke telah membagi-bagikan uang kepada masyarakat dan para ketua adat; Ada pembagian sepeda dan pupuk bersubsidi yang dilakukan oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3; Bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama keterangan Pemohon, Pihak Terkait, bukti tertulis Pemohon, serta keterangan saksi Pemohon, dan Pihak Terkait, sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, memang benar telah terjadi pembagian uang, sembako dan BBM yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 di Distrik Muting, Distrik Merauke, Distrik Kimaam, Distrik Sota, Distrik Semangga, Distrik Kurik, maka telah cukup bagi Mahkamah untuk menilai bahwa telah terjadi praktik politik uang (money politic) yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4, sehingga menurut Mahkamah dalil permohonan a quo beralasan hukum; [3.24.6] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya Kotak suara yang dikirimkan dari Pulau Kimaam ke Merauke ternyata kosong, tidak ada surat suaranya. Akibatnya, seluruh suara Distrik Kimaam bermasalah. Adanya upaya penghilangan hak pilih pemilih di beberapa TPS di wilayah beberapa kecamatan dengan cara menempatkan pemilih tersebut untuk memilih di tempat yang jauh dari domisilinya, sehingga Pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya dikarenakan harus melakukan perjalanan yang cukup jauh dari tempat tinggalnya. Untuk mendukung dalilnya, Pemohon mengajukan bukti tertulis P-12 dan saksi bernama Fidelis Cin Yolmen (keterangan para saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan bahwa kartu suara di dalam kotak telah dibuka dan Ketua KPPS menandatangani satu-persatu surat suara serta ada 11 kotak kosong di Distrik Kimaam;

36

Terkait dalil a quo, Termohon tidak memberikan bantahan, tidak mengajukan bukti tertulis dan tidak pula mengajukan saksi; Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa kasus penempatan pemilih untuk memilih di tempat yang cukup jauh dari tempat tinggalnya sangat menciderai akal sehat. Dengan melihat suatu kejadian dengan mudahnya Para Pemohon berkesimpulan telah terjadi pelanggaran yang sistematis, terstruktur, dan masif. Logika melompat ini tentu sulit diterima dengan nalar sehat; Untuk mendukung bantahannya, Pihak Terkait tidak mengajukan bukti tertulis dan tidak pula mengajukan saksi. Bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama keterangan Pemohon, Pihak Terkait, bukti-bukti tertulis Pemohon, serta keterangan saksi Pemohon, sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, memang benar ada Kotak suara yang dikirimkan dari Pulau Kimaam ke Merauke ternyata kosong, tidak ada surat suaranya, tetapi menurut Mahkamah tidak dapat dipastikan berapa jumlah kotak suara yang terbuka dan tidak tersegel dan apakah telah terjadi perubahan angka-angka hasil perolehan suara sehingga merugikan Pemohon. Selain itu, terkait dengan adanya penghilangan hak pilih pemilih di beberapa TPS di wilayah beberapa kecamatan dengan cara menempatkan pemilih tersebut untuk memilih di tempat yang jauh dari domisilinya, menurut Mahkamah tidak dapat dipastikan berapa jumlah pemilih yang ditempatkan jauh dari tempat domisilinya. Walapun demikian menurut Mahkamah, pembukaan kotak suara tanpa disaksikan oleh para saksi dan adanya kotak suara yang terbuka dan tidak tersegel adalah tindakan yang melanggar hukum, paling tidak tindakan penyelenggara yang tidak hati-hati yang menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat kepada penyelenggara Pemilukada Kabupaten Merauke. Dengan demikian menurut Mahkamah, dalil a quo terbukti menurut hukum; [3.24.7] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya kesalahan-kesalahan dan ketidaksesuaian angka pada saat proses rekapitulasi di KPU Kabupaten Merauke khususnya di Distrik Merauke. Untuk mendukung dalilnya, Pemohon mengajukan bukti P-1, Bukti P-2, Bukti P-11, Bukti P-23 dan saksi masing-masing bernama Timotius Noach Gedy , Jaya Hermanto Situmorang, Charles Nussy, Bernada Samderubun Yolmen (keterangan para saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan ada perubahan rekapitulasi (C1-KWK) yang dilakukan oleh Ketua KPPS di Maro, Distrk Merauke, sehingga hasil C1KWK ada dua versi; Ada perbedaan angka dalam catatan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilukada di Tingkat Kabupaten (Model DB1-KWK.KPU) khususnya untuk Distrik Merauke; Keberatan saksi terkait perbedaan angka tersebut tidak ditanggapi oleh Termohon; Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa benar pada saat melakukan rapat pleno KPUD Kabupaten Merauke, khusus untuk PPD Merauke ada kekeliruan, tetapi itu 37

hanya dalam menghitung jumlah suara sah dan suara tidak sah yg tidak sesuai dengan jumlah surat suara yang digunakan, namun itu sudah diperbaiki dalam rapat tersebut dan jumlah surat suara sudah sesuai. Bahwa Ketua KPU Merauke, menyatakan jika ada keberatan silakan disampaikan dalam formulir yang sudah disiapkan, namun saksi-saksi dari pasangan calon para Pemohon tidak mau menyampaikan masalah keberatan. Justru muncul tindakan pemaksaan dari saksi-saksi pasangan calon para Pemohon, tidak menyampaikan materi-materi yang terjadi saat pelaksanaan rapat pleno KPU Kabupaten Merauke, melainkan memaksa Ketua KPU Kabupaten Merauke untuk menandatangani lembaran keberatan yang sudah ditulis oeh saksi-saksi pasangan lebih dahulu dengan materi di luar proses pelaksanaan rapat pleno KPU Kabupaten Merauke. Untuk mendukung dalil bantahannya, Termohon mengajukan bukti T-4 dan saksi Supriyadi (keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan bahwa proses rekapitulasi pleno pada tanggal 11 Agustus 2010 tidak dilaksanakan karena ada saksi yang tidak hadir; Saksi Pasangan Calon yang hadir hanya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Nomor Urut 4 serta Panwas; Ada interupsi dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 agar pleno dibatalkan karena belum memenuhi syarat sedangkan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 meminta agar pleno dilanjutkan; Bupati Merauke datang dan membubarkan rapat pleno rekapitulasi; Saksi yang menandatangani hanya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4, sedangkan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 mengisi formulir keberatan; Tentang dalil a quo, Pihak Terkait tidak memberikan bantahan dan tidak mengajukan bukti tertulis serta saksi; 24.

HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama keterangan Pemohon, Termohon, bukti-bukti tertulis Pemohon, Termohon, serta keterangan saksi Pemohon, Termohon, sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, memang benar ada kesalahan dan ketidaksesuaian angka pada saat proses rekapitulasi di KPU Kabupaten Merauke khususnya di Distrik Merauke antara Model DB1 KWK.KPU dan lampiran Model DB1-KWK-KPU. Menurut Mahkamah meskipun selisih suara yang dipersilihkan tidak terlalu signifikan mengubah hasil perolehan suara, namun tindakan penyelenggara yang tidak hati-hati tersebut dapat menimbulkan ketidakpercayaan kepada penyelenggara Pemilukada Kabupaten Merauke. Selain itu, dalam halaman kedua lampiran Model DB1-KWK-KPU, Mahkamah menemukan fakta bahwa Termohon telah salah menuliskan dalam kotak kolom tanda tangan saksi pasangan calon yang seharusnya Saksi Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tetapi tertulis Saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, menurut Mahkamah tindakan tersebut menunjukan bahwa Termohon tidak hati-hati 38

dalam menyusun Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Merauke. Dengan demikian dalil a quo beralasan hukum. [3.25] Menimbang bahwa dalam persidangan terungkap fakta, Panwaslu Kabupaten Merauke beserta jajarannya tidak berperan aktif untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Merauke, Mahkamah menilai bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum juncto Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah telah menentukan tugas dan wewenang Panitia Pengawas Pemilihan Umum, antara lain, adalah: a. mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilihan; b. menerima laporan pelanggaran peraturan perundang-undangan; c. menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan; d. meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada instansi yang berwenang; e. mengatur hubungan koordinasi antar pengawas pada semua tingkatan. Bahwa mengenai pengawasan atas semua tahapan pemilihan, misalnya adanya warga masyarakat yang mempunyai hak pilih tetapi tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) maupun Daftar Pemilih Tetap (DPT); tidak mendapat undangan untuk memilih pada hari pemilihan walaupun sudah terdaftar sebagai pemilih dalam daftar pemilih tetap; adanya orang yang memilih dua kali; adanya orang yang belum cukup umur dan belum menikah tetapi ikut memilih; adanya pemberian barang atau uang kepada pemilih dengan perjanjian harus memilih Pasangan Calon tertentu; adanya intimidasi supaya memilih Pasangan Calon tertentu; adanya ketidakcocokan antara jumlah surat suara secara keseluruhan dan jumlah surat suara yang sah, yang rusak atau batal, dan yang tersisa; adanya orang yang tidak terdaftar sebagai pemilih tetap sehingga tidak mendapat undangan namun memilih dengan menggunakan nama undangan pemilih lain, kesemuanya itu adalah merupakan tahapan Pemilu yang menjadi kewenangan pengawasan Panwaslu; Bahwa pada semua tingkatan, yaitu tingkat kabupaten/kota, dan kecamatan/distrik, Panwaslu mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilihan. Hal ini ditegaskan lagi dalam Pasal 76 ayat (1), Pasal 78 ayat (1), dan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, bahwa dalam hal laporan yang diterima atau temuan Panwaslu mengandung unsur tindak pidana, maka prosesnya dilakukan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan apabila kemudian dilanjutkan ke tingkat pemeriksaan di pengadilan, hal itu menjadi wewenang pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, sesuai ketentuan Pasal 113 dan Pasal 114 PP 6/2005; Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 104 UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU 12/2008 39

tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan. Pemungutan suara ulang di TPS juga dapat diulang apabila dari hasil penelitian Panwaslu Kecamatan terbukti terdapat satu atau lebih dari keadaan berikut: a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; b. petugas KPPS meminta pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang digunakan; c. lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; d. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau e. lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapat kesempatan memberikan suara di TPS; Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti bahwa Panwaslu Kabupaten Merauke beserta jajarannya tidak berperan aktif dan menjalankan tugasnya secara efektif yaitu dalam pengawasan peyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Merauke sehingga terjadi pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan-kecurangan yang signifikan terjadi pada tahapan penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Merauke. Ketidakefektifan Panwaslu Kabupaten Merauke ini mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap kebenaran tahapan Pemilukada dan terhadap kepastian hasil Pemilukada Kabupaten Merauke. Mahkamah berpendapat demi kepastian dan keabsahan jumlah perolehan suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Merauke, maka perlu dilakukan pemungutan suara ulang. [3.26] Menimbang bahwa meskipun Pemohon dalam dalil-dalilnya tidak mempersoalkan hasil penghitungan suara dan justru mempersoalkan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sebelum pelaksanaan pemungutan suara, Mahkamah berpendapat, pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus dinilai untuk menegakkan keadilan. Pandangan Mahkamah ini didasari oleh ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka

untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”, dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Bahwa landasan konstitusional tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang menyatakan, “Mahkamah

Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan 40

hakim.”

Sampai saat ini Mahkamah tetap berpandangan bahwa kewenangan Mahkamah untuk menangani perselisihan hasil Pemilu adalah termasuk memeriksa dan mengadili pelanggaran dan tindak pidana dalam Pemilukada yang dipastikan mempengaruhi komposisi perolehan suara hasil Pemilukada. Memang benar bahwa Mahkamah tidak boleh melakukan fungsi peradilan pidana atau peradilan administrasi, namun tetap dapat memeriksa dan mengadili setiap pelanggaran yang berakibat mempengaruhi hasil perolehan suara. Oleh sebab itu, terlepas dari Putusan Mahkamah ini, maka terhadap peradilan pidana dan peradilan administrasi tetap dapat memeriksa dan mengadili dalam fungsi dan wewenangnya masing-masing yang terkait dengan perkara a quo; [3.27] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada paragraf [3.24] sampai dengan [3.25] di atas, Mahkamah selaku pengawal konstitusi dan pengawal tegaknya demokrasi dan hukum berfungsi untuk mengawal agar penyelenggaraan negara dilaksanakan sesuai dengan norma-norma konstitusi dan prinsip-prinsip demokrasi dan hukum. Prinsip-prinsip demokrasi dan hukum menempati posisi penting dalam UUD 1945 sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa, “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”, dan, “Negara Indonesia adalah negara hukum”; [3.28] Menimbang bahwa dalam rangka menjaga tegaknya demokrasi dan hukum, Mahkamah harus menilai dan memberikan keadilan bagi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan demokrasi, termasuk penyelenggaraan Pemilukada. Pandangan Mahkamah tersebut, didasarkan atas pemahaman bahwa demokrasi tidak saja dilakukan berdasarkan atas pergulatan kekuatan politik semata, namun lebih jauh dari itu harus dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum. Oleh karena itu, setiap keputusan yang diperoleh karena suara terbanyak dapat dibatalkan oleh pengadilan jika terbukti menurut hukum dan keyakinan hakim terdapat pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum yang dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan di hadapan pengadilan. Dengan demikian, menurut Mahkamah kewenangan Mahkamah untuk memutuskan dan mengadili hasil Pemilu tidak saja terbatas pada penghitungan suara yang dipersengketakan tetapi juga termasuk memutus dan mengadili pelanggaran yang terjadi yang dapat mempengaruhi perolehan suara dalam Pemilu; [3.29] Menimbang bahwa dari rangkaian fakta hukum yang telah dipertimbangkan di atas, menurut Mahkamah terdapat fakta hukum dan peristiwa yang saling terkait antara satu dengan yang lainnya yang meyakinkan Mahkamah bahwa terdapat pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif dalam penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Merauke khususnya di Distrik Sota, Distrik Merauke, Distrik Naunkenjerai, Distrik Waan, Distrik Ilwayab, Distrik Kimaam, Distrik Tabonji, Distrik Muting, Distrik Semangga dan Distrik Kurik. Menurut Mahkamah, untuk memberikan kepercayaan masyarakat dan legitimasi dalam penyelenggaraan Pemilukada di 41

Kabupaten Merauke, perlu dilakukan pemungutan suara ulang pada beberapa distrik dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Merauke. Pelaksanaan putusan ini harus dengan pengawasan yang ketat oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, Bawaslu dan Panwaslu Kabupaten Merauke. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, Bawaslu dan Panwaslu Kabupaten Merauke harus membuat laporan tentang temuan yang disampaikan kepada Mahkamah bersama laporan pelaksanaannya oleh Pihak Termohon. Selain itu penentuan jadwal pelaksanaan pemungutan suara ulang harus dimusyawarahkan oleh pihak-pihak yang terkait, sehingga tidak dapat ditetapkan secara sepihak oleh Termohon; 25.

KETUA: MOH. MAHFUD MD Mana naskah tadi, Pak. Ini ada tambahan sebelum konklusi ya. kalimatnya begini nanti akan disebutkan di masukan di sini sesudah kata tersebut sebelum konklusi ini begini. “Pelaksanaan putusan ini harus dengan pengawasan yang ketat oleh Bawaslu Sekeu Panwas dan Bawaslu Sekue Panwas tersebut harus membuat laporan tentang temuan yang disampaikan kepada Mahkamah bersama laporan pelaksanaannya pihak Termohon, selain itu penentuan pelaksanaan pemungutan suara ulang harus di musyawarahkan oleh Pihak-Pihak yang Terkait sehingga tidak dapat ditetapkan secara sepihak oleh Termohon.” Ini berdasarkan pengalaman kadangkala dianggap setiap ulangan itu pasti hasilnya benar. Pasti di sahkan oleh mahkamah, maka sekarang Panwas harus bekerja dan Panwas akan memperhatikan nanti dalam laporan. Yang kedua dalam pengalaman juga ada yang ditetapkan diberi waktu 60 hari untuk ditetapkan, tiba-tiba secara sepihak 3 hari sudah diumumkan mau pemungutan suara tanpa mengajak berembuk dan bersiap-siap dengan Pihak lain. Nah, ini sekarang menjadi bagian dari perintah Mahkamah sehingga laporannya dalam 60 hari itu harus dengan pengawas yang ketat dan tidak boleh ditentukan sepihak tanpa bermusyawarah kapan dalam tenggang waktu 60 hari pemungutan suara ini di lakukan. Maka sekarang Amar putusannya begini. Nanti ditambahkan ya? yang kalimat tadi. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan; [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan; [4.4] Eksepsi Termohon tidak tepat dan tidak beralasan hukum; [4.5] Pokok permohonan beralasan hukum;

42

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili Menyatakan, Dalam Eksepsi: Menolak Eksepsi Termohon; Dalam Pokok Permohonan: Sebelum menjatuhkan putusan akhir, Membatalkan berlakunya Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Merauke, tanggal 19 Agustus 2010; Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke untuk melakukan pemungutan suara ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Merauke Tahun 2010 di Distrik Sota, Distrik Merauke, Distrik Naunkenjerai, Distrik Waan, Distrik Ilwayab, Distrik Kimaam, Distrik Tabonji, Distrik Muting, Distrik Semangga dan Distrik Kurik; Memerintahkan KPU Provinsi Papua, Panwaslu Provinsi Papua dan Panwaslu Kabupaten Merauke, untuk mengawasi pemungutan suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya; Melaporkan kepada Mahkamah hasil pemungutan suara ulang dan penghitungan surat suara ulang tersebut selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini dibacakan; KETUK PALU 1X Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, M. Arsyad Sanusi, Muhammad Alim, Harjono, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin tanggal dua puluh bulan September tahun dua ribu sepuluh dan diucapkan dalam Sidang Pleno Terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal dua puluh bulan September tahun dua ribu sepuluh, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, M. Arsyad Sanusi, Muhammad Alim, Harjono, dan Ahmad Fadlil Sumadi masing-masing

43

sebagai Anggota, didampingi oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya. Sidang diskors sampai jam 16.45 untuk memberi kesempatan solat ashar bagi yang beragama islam. Sidang diskors. KETUK PALU 3X SIDANG DI SKORS PUKUL 16.17 WIB Sidang untuk pengucapan putusan perkara Nomor 158/PHPU.DVIII/2010 dibuka kembali. KETUK PALU 3X PUTUSAN Nomor 158/PHPU.D-VIII/2010 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2010, yang diajukan oleh: [1.2] 1. Nama : Muh. Amin, S.H., M.Si. Pekerjaan : Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat; Tempat Tinggal : Jalan Garuda Nomor 146 RT.01 RW.02 Kelurahan Lempeh, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa; 2. Nama : Nurdin Ranggabarani, S.H., M.H. Pekerjaan : Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat; Tempat Tinggal : Jalan Idola Raya Blok L Nomor 2 Perumahan Griya Idola, Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa; Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2010 dengan Nomor Urut 1; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 Agustus 2010 memberi kuasa kepada Chairil Syah, S.H., Zen Smith, S.H., Kutut Luyung Pambudi, S.H., Umaiyah, S.H., M.H., Ahmadul Kusasi, S.H., kesemuanya adalah Advokat pada Law Officer Syah & Parners yang berkedudukan di Jalan Jatipadang Raya Nomor 5 Pasar Minggu, Jakarta Selatan, yang bertindak

44

baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut --------------------------------------------------- Pemohon; Terhadap: [1.3] Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa, berkedudukan di Jalan Garuda Nomor 109, Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat; Berdasarkan Surat Kuasa Ketua Komisi Pemilihan Umum bertanggal 30 Agustus 2010, memberi kuasa kepada H. Mahsan, S.H., M. Hum, Akmaludin, S.H., MH, Helmi Hidayat, S.H., kesemuanya adalah Advokat yang beralamat di Jalan Panca Usaha Nomor 22 C Cakranegara, Kelurahan Cakranegara Barat, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut ---------------------------------------------------- Termohon; [1.4] 1. Nama : Drs. H. Jamaluddin Malik; Tempat, Tanggal Lahir : Empang Sumbawa, 10 Oktober 1955; Alamat : Jalan Urip Sumohardjo Nomor 28 Sumbawa Besar; 2. Nama : Drs. H. Arasy Muhkan Tempat, Tanggal Lahir : Alas, 30 Juli 1957; Alamat : Gang Karya III RT. 003 RW.004 Lempeh, Sumbawa; Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2010 dengan Nomor Urut 3; Berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 27 Agustus 2010 memberi kuasa kepada Rudy Alfonso, S.H., Samsul Huda, S.H., Misbahuddin Gasma, S.H., Dorek Almir, S.H., M.Kn., John Fresley Hutahaean, S.H., LLM., dan Mona Bidayati, S.H., kesemuanya adalah Advokad dan Konsultan Hukum pada Alfonso & Partners Law Offoce yang beralamat dan berkantor di Gedung Palma One 5th, Suite 509 Jalan HR. Rasuna Said Kav X-2 Nomor 4 Jakarta 12950, yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut --------------------------------------------- Pihak Terkait; [1.5] Membaca permohonan dari Pemohon; Mendengar keterangan dari Pemohon; Mendengar dan membaca jawaban tertulis dari Termohon; Mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Pihak Terkait; Membaca dan mendengar keterangan tertulis Panwaslu Kabupaten Sumbawa; Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait; Mendengar keterangan saksi-saksi dari Pemohon, saksi-saksi dari Termohon, saksi-saksi dan ahli dari Pihak Terkait; Membaca kesimpulan dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

45

26.

HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Pendapat Mahkamah Dalam Eksepsi [3.18] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai mengenai kewenangan Mahkamah dan permohonan Pemohon kabur telah dipertimbangkan dalam paragraf [3.5.1] sampai dengan paragraf [3.5.2], sehingga mutadis mutandis dianggap telah dipertimbangkan dalam pendapat Mahkamah ini; Dalam Pokok Permohonan [3.19] Menimbang bahwa setelah mencermati permohonan a quo, maka pada pokoknya Pemohon mempersoalkan mengenai lima pelanggaran yang bersifat massif, sistematis, dan terstruktur yang dilakukan oleh Pihak Terkait sebagaimana telah diuraikan dalam paragraf [3.5.13] pada Pokok Permohonan; [3.20] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pihak Terkait telah melakukan praktik politik uang, yaitu: a. Pada tanggal 16 Agustus 2010, bertempat di komplek pemukiman BTN Olat Rarang, Kampung Rinjani, Desa Labuhan, Kecamatan Labuhan Badas, Mustamin Tim Sukses Pihak Terkait memberikan baju koko kepada Miase sebanyak satu lembar dan M.Tayeb sebanyak dua lembar; b. Pada tanggal 16 Agustus 2010, bertempat di komplek pemukiman BTN Olat Rarang, Kampung Rinjani, Desa Labuhan, Kecamatan Labuhan Badas, Ir. Iskandar Kabid di Bappeda Sumbawa memberikan baju koko dan topi kepada Salim sebanyak satu lembar supaya memilih Pihak Terkait; c. Pada tanggal 17 Agustus 2010, bertempat di RT.01 RW.05 Desa Karang Dima, Kecamatan Labuhan Badas, Su memberikan paket sembako kepada Hafsah dan Sainun; d. Pada tanggal 18 Agustus 2010, bertempat di RT. 01 RW. 01, Dusun Telaga Ungkak, Desa Labangka I, Kecamatan Labangka, Marga Tim Sukses Pihak Terkait memberikan gula sebanyak ½ kg kepada Umar Sidik; e. Pada tanggal 18 Agustus 2010, bertempat di RT. 04 RW. 01 Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Edi (PNS) Tim Sukses Pihak Terkait membagikan beras sebanyak 3 kg per orang dan topi yang bertuliskan JM-Arasy - Muhkan kepada warga salah satunya adalah Agus Rahmad (Mustaram); f. Pada tanggal 18 Agustus 2010, warga RT. 02, RW. 07, Dusun Sangkrang, Desa Mapin Kebak, Kecamatan Alas Barat telah menangkap H. Junaidi, S.Pt (Kepala UPT Peternakan Kecamatan Alas/PNS lingkup Dinas Peternakan, Kabupaten Sumbawa) dan Agusman (Kepala 46

SMPNegeri Alas Barat) yang membawa mie instan dan rokok dalam kendaraan pick-up warna hitam dengan nomor polisi B 9335 UP berstiker JM-H.An untuk dibagikan kepada warga supaya memilih Pihak Terkait. Sebelum mie instan dan rokok tersebut dibagikan kepada warga yang bersangkutan ditangkap warga dan oleh petugas kepolisian diserahkan ke Panwascam Kecamatan Alas Barat, namun barang bukti tersebut dihilangkan oleh Panwascam; g. Pada tanggal 18 Agustus 2010, bertempat di Dusun Olat Rawa B, Desa OLat Rawa, Kecamatan Moyo Hilir, Zainuddin (Perok) Tim Sukses Pihak Terkait memberikan satu lembar kaos yang bergambar Pihak Terkat kepada Sahema; h. Pada tanggal 17 Agustus 2010, bertempat di Dusun Olat Rawa A, Desa OLat Rawa, Kecamatan Moyo Hilir, Muis Tim Sukses Pihak Terkait memberikan baju koko dan kerudung sebanyak satu lembar kepada Masrang; i. Pada tanggal 18 Agustus 2010, bertempat di lokasi PT. Maya, Dusun Setoe Berang, Desa Luar, Kecamatan Alas, Abdul Haris, S.H. (Kepala Desa Luar, Kecamatan Alas) dan Lalu Arti Tim Sukses Pihak Terkait membagikan satu kotak indomie berisi 40 bungkus kepada masyarakat; j. Pada tanggal 13 Agustus 2010, Hj. Rahmah (istri Jamaluddin Malik) bertempat halaman rumah Ahmad M. Ali Ketua RT.03 Dusun Selang Baru, Desa Kerekeh Kecamatan Unter Iwes memberikan uang sebanyak Rp. 1.000.000,- kepada Imam Masjid Dusun Selang Baru bernama M. Nur Acin untuk dibagi-bagikan kepada masyarakat supaya memilih Pihak Terkait; k. Pada tanggal 18 Agustus 2010, bertempat di RT.01, RW.01, Dusun Perung, Desa Lunyuk, Kecamatan Lunyuk, Sanapiah Onte Tim Sukses Pihak Terkait memberikan baju koko dan jilbab kepada Saruji; l. Pada tanggal 17 Agustus 2010, M.Saad (anggota DPRD Kabupaten Sumbawa) dan Nazamuddin (Pengawas TK/SD, Kecamatan Alas) memberikan mesin Genzet 1200 watt warna merah kepada masyarakat Dusun Matemega, Desa Marente, Kecamatan Alas dan menjanjikan perbaikan jalan Dusun Matemega; m. Pada tanggal 18 Agustus 2010, Sabang Tim Sukses Pihak Terkait membagikan uang sebanyak Rp. 20.000,- per orang di rumahnya di RT. 01, RW.01, Dusun Bajo Desa Labuhan Bajo, Kecamatan Utan; n. Pada tanggal 19 Agustus 2010, bertempat di Desa Maronge, Kecamatan Maronge, Mustaram Ketua Tim Sukses Pihak Terkait membagikan baju koko kepada warga masyarakat; Perbuatan money politic tersebut dilakukan oleh Pihak Terkait dengan maksud supaya pemilih mecoblos Pihak Terkait dalam Pemilukada Kabupaten Sumbawa tanggal 19 Agustus 2010. Untuk mendukung dalilnya tersebut, Pemohon mengajukan Bukti P-6 sampai dengan Bukti P-16, Bukti P-35, Bukti P-38, serta menghadirkan saksi bernama Herman, Miase, M. Toyeb, Salim, Muhammad, Hafsah, Samiun, Lahmudin, Sainun, Agus Salim, Saruji, Masrang, Dedi Muksini, Abus Rahim, A. Yani, Suratman, Muhammad 47

Saleh, Indir H. Hasan, Jono Takdir, Kuwait, Hamidah, Ir. Pardusung, dan Taufiqurrahman, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut: • Saksi Herman menerangkan bahwa telah menangkap M. Toyeb dan Miase yang menerima baju koko dari Mustamin; • Saksi M. Tayeb dan Miase menerangkan pada tanggal 16 Agustus 2010, saksi diberi baju koko dari Mustamin dengan pesan untuk tusuk Nomor 3 (Pihak Terkait). Selanjutnya saksi ditangkap oleh Herman dan diserahkan kepada Panwas; • Saksi Salim menerangkan bahwa pada tanggal 16 Agustus 2010, saksi diberi baju koko dan topi oleh Bapak Iskandar dirumahnya dengan pesan untuk memilih Pihak Terkait; • Saksi Saruji menerangkan bahwa pada tanggal tanggal 17 Agustus 2010, saksi dipanggil oleh Bapak Abu Bakar untuk membagi baju koko dan pada waktu saksi berada di rumah Bapak Abu Bakar melihat sekitar 20 orang telah menerima pembagian baju koko. Saksi menyerahkan baju koko tersebut kepada Bapak Samsul Hidayat untuk dilaporkan kepada Panwas; • Saksi Masrang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Agustus 2010, saksi didatangi oleh Bapak Muis dan diberikan baju koko dengan Merk JM dan kerudung (jilbab); • Saksi Muhammad menerangkan bahwa pada peringatan Maulid Nabi di Masjid Nurul Iman dihadiri oleh Bapak Wakil incumbent dan menjanjikan uang kepada masjid dan pengurusnya supaya mengajak seluruh warga masyarakat untuk memilih Pihak Terkait pada putaran pertama bulan Juni 2010; • Saksi Hafsah, saksi Samiun dan Saksi Sainun menerangkan bahwa pada tanggal 18 Agustus 2010, saksi diberi sembako oleh ibu SU berupa gula 1 kg, sabun 1 kg, dan minyak goreng 1 botol dengan pesan supaya memilih Pihak Terkait; • Saksi Lahmudin menerangkan bahwa pada tanggal 18 Agustus 2010, saksi menangkap Ibu SU, Hafsah dan Samiun dan menyerahkannya kepada Panwas Kecamatan; • Saksi Agus Salim menerangkan bahwa pada tanggal 18 Agustus 2010, saksi menerima laporan bahwa Tim JM membagikan beras sebanyak 3 kg dan topi bertuliskan JM Arasy Mukhan kepada Agus Rahmat dengan pesan memilih Pihak Terkait. Pada tanggal 17 Agustus 2010, setelah sholat tarawih Kepala Dinas Kelauatan dan Perikanan Kabupaten Kota Sumbawa (Ir. Junaidi) berkunjung ke mushola di Dusun Barudi Desa Baru Kecamatan Gayo Utara dan menyerahkan sumbangan untuk Mushola yang diterima oleh Samsuddin sebanyak Rp. 500.000,- dengan pesan untuk memilih Pihak Terkait; • Saksi Dedi Muksini, Abus Rahim, A. Yani, dan Suratman menerangkan bahwa Pada tanggal 18 Agustus 2010 sore hari lebih kurang setengah jam menjelang buka puasa di Dusun Sangkrang, Desa Mapin Kebak, Kecamatan Alas Barat di depan rumah Bapak Haji Kari melihat mobil pick up merek Hilux dengan nomor polisi B-9335 berstiker 48

•

•

•

•

•

•

JM membawa sembako rata bak mobil yang berisi mie instan 25 dos dan rokok. Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Panwa Desa dan barang dimaksud di inventarisasi oleh Panwa Desa untuk dijadikan barang bukti. Selanjutnya barang bukti berupa mie instan dan rokok tersebut diserahkan ke kantor polisi Alas Barat yang diterima oleh Bapak Bambang untuk diserahkan kepada Panwascam, namun barang bukti tersebut oleh Bapak Muchlis Panwascam dibagikan kepada masyarakat yang berada di sekitar kantor polisi; Saksi Muhammad Saleh menerangkan bahwa saksi melihat ibu Hj. Rahmah (istri Jamaluddin Malik) menyerahkan uang di rumah RT sebanyak Rp. 1.000.000,- kepada M. Nur Acin Imam mesjid Dusun Selang Baru Desa Kerekeh, Kecamatan Unter Iwes untuk dibagikan kepada pemuda; Saksi Indir H. Hasan menerangkan bahwa pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2010, pukul 23.30 WITA, saksi menangkap Bapak Kepala Desa Luwar, Kecamatan Alas yang membawa Honda plat merah Nomor Polisi KA 3774 AA membagi sembako berupa 1 dos mie instan kepada warga yang tingal di sekitar PT. Maya Desa Luwar RT. 03 RW. O6. Kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Bapak Joni; Saksi Joni Takdir, saksi Kuwait menerangkan bahwa saksi melaporkan kepada Panwaslu terkait laporan Bapak Indir H. Hasan mengenai Kepala Desa Luar bernama Bapak Abdul Haris, S.H., yang membagikan indime kepada warga. Laporan saksi tersebut telah dibuat Berita Acara Pemeriksaan oleh Panwaslu tetapi tidak ada tindaklanjuti mengenai kasus tersebut; Saksi Hamidah menerangkan bahwa pada tanggal 18 Agustus 2010, saudara Sabang Tim sukses JM mendatangni rumah Sabilang dan memberikan uang sebanyak Rp. 20.000,-. Setelah itu, saudara Sabang memanggil saksi dan memberikan uang sebanyak Rp. 20.000,00, tetapi saksi menolaknya; Saksi Ir. Pardusung menerangkan bahwa saksi adalah staf ahli Bupati di Bidang ekonomi. Saksi sering sekali diberi tugas untuk mewakili Bapak Bupati dalam berbagai acara, termasuk menyampaikan sumbangan kepada masjid-masjid pada saat menjelang Pemilukada yang dananya bersumber dari APBD. Pernah suatu ketika, saksi bersama Bapak Masrad dan Masyri (Ketua dan Sekretaris TIM Sukses JM) untuk menyampaikan bantuan kepada salah satu masjid di Kecamatan Rhee; Saksi Taufiqurahman menerangkan bahwa pada tanggal 3 Juni 2010, menjelang pemilihan putaran pertama, bertempat di ruang Kepala Sekolah STM 1 Labuhan, Ibu Hj. Farida, S.Pd membagikan kalender dan gantungan kunci berlogo JM - Arasy Muhkan kepada saksi dan temanteman Guru Tidak Tetap (GTT) dengan pengarahan supaya mencoblos nomor 3 pada Pemilukada putaran pertama tanggal 7 Juni 2010. Pada tanggal 18 Agustus 2010, satu hari sebelum Pemilukada putaran kedua, saksi dan teman-teman GTT, diarahkan kembali oleh Ibu Farida, S.Pd

49

dan H. Safrudin, S.Pd untuk mencoblos nomor 3 dengan dijanjikan akan diberi uang insentif dan uang profesi akan segera dicairkan; Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak terkait mengajukan bantahan yang menyatakan sebagai berikut: o Pelaku money politic sebagaimana yang disebutkan oleh Pemohon adalah bukan merupakan Tim Sukses Pihak Terkait. Pihak Terkait sama sekali tidak pernah memerintahkan baik lisan maupun tertulis kepada jajaran Tim Pemenangan Pihak Terkait untuk melakukan praktek kotor sebagaimana tuduhan Pemohon; o Mustamin mendapatkan baju koko tersebut dari deklarasi bersama Partai Koalisi Pendukung pada tanggal 9 Agustus 2010, sehingga baju koko tersebut bukan berasal dari Pihak terkait. Kasus laporan Annur terkait mengenai pemberian baju koko oleh Mustamin tersebut telah diproses oleh Panwaslukada Kabupaten Sumbawa; o Ir. Iskandar memberikan baju koko dan topi pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2010 jam 00.00 WITA di Kampung Rinjani tidak di Komplek BTN Olat Rarang. Kejadian tersebut telah dilaporan kepada Panwaslu pada tanggal 18 Agustus 2010 dan Panwaslu menyatakan pelanggaran dimaksud tidak memenuhi unsur Pidana Pemilukada; o SU (nama panggilan), Marga, Zainuddin (Perok), Sena, Sanapiah, adalah bukan merupakan Tim Sukses Pihak Terkait dan kasus ibu SU tersebut sudah ditangani oleh Panwaslukada; o H. Junaidi S.Pt. membawa mie instan dan rokok serta Kades membawa mie untuk Tim Suksesnya yang ada di Desa Mapin Kebak Kecamatan Alas Barat dan untuk petugas keamanan yang melakukan ronda pada malam pencoblosan; o Pemberian bantuan kepada Imam mesjid Dusun Selang dimaksudkan untuk keperluan dan kebutuhan mesjid, misalnya untuk membayar rekening listrik dan takmir mesjid; o Mustaram tidak pernah membagikan baju koko kepada warga untuk mencoblos Pihak Terkait; Untuk mendukung dalil bantahannya tersebut, Pihak Terkait mengajukan Bukti PT-4, serta menghadirkan saksi bernama Mustamim, Ir. Iskandar, Edi, Junaidi, Abdul Haris, Drs. H. Rasyidi, Ir. Junaidi, Andi Rusni, SU, Nako, Marga, Agus Rahmad, Muis, Safi’i BS, Syafaruddin, Sanapiah Onte, M. Saat, Nazamuddin, Mustaram, Sabang, dan Hikmawan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut: • Saksi Mustamim menerangkan bahwa pada tanggal 16 Agustus 2010, saksi memberikan baju koko kepada Miase alias Ahmad Samin dan Muhammad Tayib. Saksi memperoleh baju tersebut pada waktu deklarasi JM di Keratu; • Saksi Ir. Iskandar menerangkan bahwa benar saksi memberikan baju koko yang bertuliskan “S & I By JM” kepada Bapak Salim, tetapi saksi tidak pernah menyuruh Bapak Salim untuk memilih pasangan nomor 1 ataupun pasangan nomor 3. Saksi memperoleh baju tersebut pada waktu deklarasi JM di tanjakan menuju Keratu menjelang bulan puasa; 50

•

•

•

•

•

•

• •

• • •

Saksi Muis menerangkan bahwa tidak benar saksi telah membagikan baju bergambar JM, tetapi saksi hanya memberikan baju koko dengan merk JM kepada Bapak Masrang, Bapak Usman Sidin, Bapak Sahidola dan HM. Nasir Ali masing-masing satu lembar; Saksi Sanapiah Onte menerangkan bahwa benar saksi memberikan baju koko kepada ipar saksi bernama Saruji dan pemberian baju koko tersebut tidak ada kaitan dengan Pemilukada karena baju koko dimaksud saksi beli dari uang pribadi; Saksi Mustaram menerangkan bahwa tidak benar saksi membagikan baju koko kepada masyarakat, tetapi yang benar adalah saksi memberikan baju koko tersebut kepada Permadi yang tinggal di belakang rumah saksi. Saksi memberikan baju koko tersebut karena kecil. Saksi memperoleh baju koko tersebut pada waktu deklarasi Jaya Marasit; Saksi Andi Rusni menerangkan bahwa Zainudin bukan merupakan Tim sukses JM. Benar Zainuddin memberikan baju (kaos) kepada Sahema, namun pemberian tersebut dititipkan kepada anak Sahema yang kebetulan bermain di halaman rumah Zainuddin dan tidak ada ucapan untuk menusuk nomor 3; Saksi SU menerangkan bahwa saksi membantah telah membagikan sembako kepada masyarakat dengan pesan untuk memilih calon nomor urut 3. Sembako tersebut merupakan sedekah dari Bapak Nur Ali untuk dirinya; Saksi M. Nur Ali menerangkan bahwa benar memberi beras kepada Noko, tetapi beras tersebut dibagikan untuk sedekah. Agenda sedekah tersebut merupakan kegiatan rutin setiap tahun yang dilakukan oleh saksi saat menjelang bulan ramadhan. Pemberian beras kepada Nako tidak ada kaitannya dengan Pemilukada Kabupaten Sumbawa; Saksi Noko menerangkan bahwa benar saksi mengambil sembako dari Bapak Nur Ali, tetapi sembako itu yang saksi bagikan kepada Ibu SU tersebut merupakan sedekah dari Bapak Nur Ali; Saksi Marga menerangkan bahwa benar saksi memberikan gula pasir sebanyak ½ kg kepada saudara Umar Sidik, tetapi pemberian gula tersebut untuk menepati nazar (janji) karena telah memperoleh emas. Tidak benar saksi menyuruh saudara Umar Sidik untuk memilih calon nomor urut 3; Saksi Agus Rahmat menerangkan bahwa benar saksi menerima beras sebanyak 3 kg dari Edi, tetapi beras tersebut oleh Edi diberikan kepada saksi sebagai sedekah; Saksi Edi menerangkan bahwa benar saksi memberi beras sebanyak 2 kg dan topi kepada Agus Rahmat, tetapi beras tersebut milik saksi sendiri yang diberikan kepada Agus Rahmat untuk sedekah; Saksi Junaidi menerangkan bahwa benar kendaraan kendaraan pic up tersebut membawa mie instan dan rokok milik Tim Relawan JM, tetapi barang-barang tersebut belum sempat dibagikan kepada Tim relawan JM karena sudah ditangkap oleh warga; 51

•

Saksi Abdul Haris menerangkan bahwa benar saksi memberikan satu dos mie yang berisi 40 bungkus, tetapi mie tersebut atas permintaan warga yang sedang melakukan ronda di Kampung PT. Maya Dusun Satoe Berang; • Saksi Safi’i Bs dan Saksi Syafaruddin menerangkan bahwa benar pada pada tanggal 13 Agustus 2010, istri calon bupati Jamaludin Malik menyerahkan uang sebanyak Rp. 1.000.000,- kepada M. Nur Acin Imam Masjid Nurul Iman Dusun Selang Baru Desa Kerekeh (Kecamatan Unter Iwes) untuk digunakan membangun plafon mesjid; • Saksi Drs. H. Rasyidi menerangkan bahwa tidak benar Pihak Terkait memberikan bantuan dengan menggunakan dana APBD. Pemberian bantuan di Kecamatan Alas Barat sebanyak Rp. 57.500.000,dipergunakan untuk sarana ibadah dan TPQ, diberikan oleh Bapak Bupati Sumabawa dan bukan diberikan oleh Jamaluddin Malik sebagai Calon Bupati Kabupaten Sumbawa Tahun 2010; • Saksi Ir. Junaidi menerangkan bahwa saksi memberikan sumbangan kepada mushola sebanyak Rp. 500.000,- merupakan sumbangan pribadi yang tidak ada kaitannya dengan Pemilukada; • Saksi Sabang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Agustus 2010, saksi memberikan uang sebanyak Rp. 20.000,- kepada sepupu saksi bernama Sabilang yang meminta kepada saksi dan pemberian uang tersebut tidak ada kaitannya dengan Pemilukada Kabuoaten Sumbawa. Tidak benar saksi menyuruh Sabilang untuk memilih JM; • Saksi M. Saad menerangkan bahwa saksi memberikan genset kepada warga di Dusun Matemega, Desa Marente, Kecamatan Alas, tetapi itu merupakan dana pribadi milik saksi. Saksi berada di dusun tersebut dalam rangka menyerap dan mengakomodir aspirasi masyarakat; • Nazamuddin menerangkan bahwa pada tanggal 17 Agustus 2010, saksi melihat Bapak M. Saad menyerahkan genset kepada warga Dusun Matemega, Desa Marente Kecamatan Alas; • Saksi Hikmawan, SH., menerangkan bahwa adalah saksi adalah Tim Relawan Annur dari PNS yang mempunyai tugas mensosialisasikan tentang kemenangan Anur dikalangan PNS. Saksi diberi uang oleh Annur sebanyak Rp. 1.000.000,00 untuk membagikan selebaran kepada masyarakat yang berisi fitnah kepada Bupati Jamaludin Malik. Selebaran tersebut terkait mengenai tuduhan Drs. Jamaludin Malik, Bupati Sumbawa telah menerima uang dari PT. Antam sebanyak Rp. 650.000.000,00; Apabila keterangan saksi Pemohon dan Pihak Terkait sebagaimana diuraikan di atas dicermati, maka telah terjadi empat macam politik uang, yaitu (i) pembagian baju koko, (ii) pembagian sembako, (iii) pembagian uang, (iv) dan pembagian genzet;

52

27.

HAKIM ANGGOTA: HAMDAN ZOELVA Setelah mencermati keterangan saksi Pihak Terkait (Mustamim, Ir. Iskandar, Muis, Sanapiah Onte, Mustaram, dan Andi Rusni) dihubungkan dengan Bukti P-41 berupa satu buah topi warna hitam bertuliskan JM – Arasy Mukhan dan Bukti P-42 berupa dua lembar baju koko, tiga lembar jilbab warna merah, coklat, hijau tua dan keterangan saksi Pemohon (Herman, Tayeb dan Miase, Salim, Saruji, Masrang) ditemukan adanya keterkaitan dan keterangan saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut, Mahkamah meyakini bahwa telah terjadi pembagian baju koko, (baju muslim) dan topi oleh Pihak Terkait baik kepada Miase, M. Tayeb, Salim, Masrang, Sanapiah Onte, dan warga Desa Maronge, Kecamatan Maronge baik yang dilakukan baik menjelang atau pada saat Pemilukada Kabupaten Sumbawa pada Putaran kedua. Keterangan Pihak Terkait merupakan kesaksian yang tidak terbantahkan mengenai adanya pemberian baju koko oleh Pihak Terkait. Sekalipun saksi Sanapiah Onte membantah bahwa baju koko tersebut dibeli dari uang pribadi, namun berdasarkan rangkaian peristiwa hukum yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya serta peristiwa hukum tersebut mempunyai motif yang sama, maka Mahkamah mempunyai keyakinan bahwa benar dalil Pemohon mengenai adanya money politic berupa pembagian baju koko oleh Terkait. Mahkamah perlu mempertegas mengenai bantahan Pihak Terkait mengenai orang-orang yang tersangkut dalam money politic tersebut bukan merupakan Tim Sukses Pihak Terkait, karena tidak terdaftar dalam Tim Sukses Pihak Terkait (vide Bukti PT-4). Mahkamah berpendapat bahwa perbuatan money politic tidak semata-mata hanya dinilai apakah pelaku money politic tersebut terdaftar dalam Tim Sukses Pihak Terkait atau tidak. Orang lain yang tidak terdaftar dalam daftar Tim Sukses Pihak Terkait dapat dikaitkan pelanggarannya kepada Pihak Terkait apabila barang yang digunakan untuk melakukan money politic berasal dari Pihak Terkait. Berdasarkan fakta dan penilaian hukum tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa dalil Pemohon sepanjang mengenai politilk uang berupa pembagian baju koko dan jilbab oleh Pihak Terkait adalah terbukti dan beralasan menurut hukum; Terhadap dalil mengenai pembagian baju kaos sebanyak satu lembar kepada Sahema oleh Zainuddin (Perok) bertempat di Dusun Olat Rawa B, Desa Olat Rawa, Kecamatan Moyo Hilir, Zainuddin (Perok), menurut Mahkamah, berdasarkan Bukti P-42 barupa satu lembar kaus warna putih bergambar JM – Arasy Muhkan Nomor 3 dan keterangan saksi Pihak Terkait (Andi Rusni) bahwa kaos tersebut merupakan atribut kampanye, sehingga wajar jika Sahema sebagai pendukung Pihak Terkait menerima kaus dimaksud. Berdasarkan penilaian dan fakta hukum tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa sepanjang pembagian itu berupa atribut kampanye dan tidak dilakukan dengan cara memaksa dan mengintimidasi, maka hal demikian bukan suatu pelanggaran; 53

Terhadap dalil Pemohon mengenai money politic mengenai pembagian sembako (beras, gula pasir, indomie, sabun, dan minyak), menurut Mahkamah bahwa tidak ada kesesuaian mengenai rangkaian peristiwa dan tidak ada kesamaan mengenai motif perbuatan yang dilakukan oleh SU, Nako, M. Nur Ali, Marga, Agus Rahmad, Edi, Junaidi, dan Abdul Haris. Berdasarkan kesaksian Abdul Haris dan Edi, Mahkamah meyakini bahwa Abdul Haris memberikan sembako kepada Nako dan memberikan kepada Ibu SU serta Edi memberikan beras kepada Agus Rahmad merupakan sedekah yang dilakukan menjelang bulan ramadhan sehingga tidak ada kaitannya dengan Pemilukada Kabupaten Sumbawa; Terhadap dalil Pemohon mengenai pemberian sembako berupa gula pasir sebanyak ½ kg oleh Marga kepada Umar Sidik dan Kepala Desa Luwar Kecamatan Alas membagikan indomie, menurut Mahkamah kesaksian Abdul Haris dan Marta. Abdul Haris menerangkan bahwa memberikan gula pasir sebanyak ½ kg kepada Umar Sidik (keluarganya) untuk menepati nazar (janji) karena telah memperoleh emas. Demikian pula Marta menerangkan benar memberikan indomie, tetapi indomie untuk pemuda yang melakukan ronda. Mencermati kesaksian Abdul Haris dan Marta, maka sangat tidak logis jika pemberian gula dan indomei sebanyak satu dos yang berisi 40 bungkus dinilai dikaitkan dengan money politic, karena tidak ditemukan adanya rangkaian peristiwa hukum, sehingga kejadian tersebut merupakan hal yang berdiri sendiri dan tidak saling berkaitan satu dengan yang lainnya; Terhadap dalil Pemohon mobil bak terbuka (pick up) membawa indomie dan rokok yang akan dibagikan kepada warga, menurut Mahkamah, bahwa seandainyapun benar dalil Pemohon tersebut, maka unsur delik pelanggaran Pemilukada sebagaimana yang didalilkan Pemohon belumlah selesai, karena indomie dan rokok tersebut belum sempat dibagikan kepada masyarakat, hal mana telah pula diakui oleh Pemohon sebagaimana dalilnya tersebut di atas., meskipun pelanggaran demikian tidak dapat dinilai sebagai suatu pelanggaran telah terjadi namun dapat dinilai ada kaitan untuk melakukan kecurangan ; Terhadap dalil Pemohon mengenai istri calon bupati Jamaludin Malik memberikan uang sebanyak Rp. 1.000.000,- kepada M. Nur Acin Imam Masjid Nurul Iman Dusun Selang Baru Desa Kerekeh, Kecamatan Unter Iwes, menurut Mahkamah, dalil Pemohon demikian telah dibenarkan oleh saksi Pihak Terkait (Safi’i Bs dan Syafaruddin), namun uang dimaksud bukan untuk dibagikan kepada pemuda masjid melainkan untuk pembangunan masjid (pembuatan flapon). Seandainyapun benar uang tersebut diberikan oleh istri Jamaluddin Malik untuk mesjid, namun waktunya adalah tidak tepat karena menjelang Pemilukada Putaran Kedua, sehingga jelas tindakan demikian dapat mempengaruhi hak pilih jamaah masjid pada khususnya dan masyarakat dalam pemberian suaranya. Berdasarkan fakta dan penilaian hukum tersebut, menurut Mahkamah, dalil Pemohon sepanjang mengenai pemberian uang dari Jamaluddin Malik

54

(Pihak Terkait) kepada M. Nur Acin yang terbukti dan beralasan menurut hukum mempunyai tujuan untuk mempengaruhi pemilih; Terhadap dalil Pemohon mengenai Sabang membagikan uang sebanyak Rp. 20.000,- kepada Sabilang dengan pesan agar memilih Pihak Terkait, menurut Mahkamah, saksi Pihak Terkait (Sabang) membenarkan bahwa telah memberikan uang sebanyak Rp. 20.000,- kepada Sabilang yang merupakan sepupunya, pemberian uang tersebut tidak ada kaitannya dengan Pemilukada Kabupaten Sumbawa dan tidak benar saksi menyuruh Sabilang untuk memilih JM. Apabila dicermati dalil Pemohon tersebut, maka peristiwa hukum tersebut merupakan hal yang berdiri sendiri dan tidak berkaitan dengan periswa hukum. Dengan demikian, menurut Mahkamah, kesaksian Pihak Terkait bahwa pemberian uang tersebut tidak ada kaitannya dengan Pihak terkait ataupun Pemilukada Kabupaten Sumbawa pada Putaran Kedua; Terhadap dalil Pemohon mengenai M. Saat Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa memberikan genset kepada warga masyarakat di Dusun Matemega, Desa Marente, Kecamatan Alas, Mahkamah meyakini kebenaran kesaksian Pihak Terkait (M. Saad) saksi berada di Dusun Matemega, Desa Marente, Kecamatan Alas adalah dalam rangka untuk menyerap aspirasi masyarakat. Saksi memberikan genzet kepada warga dusun tersebut dananya berasal dari uang pribadi saksi dan tidak ada kaitannya dengan Pihak Terkait; (vide Bukti PT-27); [3.21] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan, Pihak Terkait telah melibatkan, Camat, PNS serta Kepala Desa/Lurah, dan melakukan intimidasi kepada PNS dan aparat pemerintahan, yaitu: A. Pelibatan Camat, PNS dan Kepala Desa/Lurah: • Camat Lape (Ir. Arman Jaya), Kepala SDN 4 Lape (Mustakim S, S.Pd), Kepala UPT Pengairan Lape (Abdullah) dan staf Kantor Camat Lape (M. Zain Habi) sering melakukan pertemuan dengan warga masyarakat supaya memilih Pihak Terkait; • Camat Lenangguar, Kabupaten Sumbawa (Ir.Irawan) mengajak kepada seluruh jamaah Jumat untuk memilih Pihak Terkait; • Camat Lunyuk (Anshori Rahman) dan stafnya (Murzal) menjanjikan kepada warga masyarakat Desa Sampar Bontong. Kecamatan Lunyuk akan memberikan angkutan truk murah rute Lunyuk-Bontong apabila Pihak Terkait menjadi Bupati Sumbawa periode 2010 -2015; • Staf ahli Bupati Sumbawa (Salaruddin, S.Sos), dan Kepala Bagian Aset Pemkab Sumbawa (Wirawan, S.Si, Msi) menyerahkan uang di rumah Ketua Patriot (Banyamin) sebanyak Rp.125.000.000.- kepada Ketua DPC Partai Patriot (Muhammad Irfan) agar mendukung pencalonan Pihak Terkait; • Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa dalam rapat koordinasi yang bertempat di Aula Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa tanggal 4 Agustus 2010 mengarahkan kepada seluruh jajaran Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa untuk mendukung dan memenangkan Pihak Terkait; 55

•

Kepala Badan Kesbang Pol Linmas (Drs. Arief, M.Si) dalam acara arisan Rukun Keluarga Bima Dompu (RKBD) tanggal 8 Agustus 2010, bertempat di rumah A. Majid, S.Sos, Kelurahan Brang Biji Kecamatan Sumbawa, mempengaruhi Khairuddin, S.Sos supaya RKBD memenangkan Pihak Terkait; • Kabag Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa (Sadaruddin, S.Sos) memerintahkan Staf Bagian Umum (Muhammad Sagenta,S.H.) untuk menyiapkan kas kecil dalam rangka persiapan pencalonan Pihak Terkait; • KUPT Pengairan Lape Lopok Kecamatan Lape Lopok Kabupaten Sumbawa (Abdullah) dalam pertemuan pada bulan Juli 2010 dengan petani setempat mengatakan apabila tidak memilih Pihak Terkait maka petani tersebut tidak diberikan air untuk pengairan sawahnya; • Pihak Terkait sejak deklarasi pencalonan sampai dengan hari pencoblosan telah melibatkan istrinya yang berstatus sebagai PNS dan Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sumbawa untuk mencari dukungan pencalonan suaminya; • Tim Pemenangan Pihak Terkait di Kecamatan Utan dalam acara Silaturrahim tanggal 7 Agustus 2010 bertempat di depan Mesjid Desa Pukat, Kecamatan Utan telah melibatkan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Guru sebagai pihak yang turut mengundang dalam acara dimaksud; B. Mutasi, intimidasi, dan pemecatan kepada PNS dan aparat pemerintahan • Melakukan mutasi Camat Lenangguar (Drs. Adam Muhammad) ke Sekretariat DPRD Kabupaten Sumbawa, melakukan mutasi Lurah (Nasrullah, SH) ke Badan Kesbang Pol Linmas, melakukan mutasi pengawas TK/SD (ISHAK, SPd) ke Kesbanglinmas, melakukan mutasi pegawai dinas Disnakertrans (Sukentya, S.Sos) ke Kesbang Pol Linmas, melakukan mutasi UPT Keluarga Berencana Kecamatan Lenangguar (Zainuddin, S.H) dan melakukan mutasi Kepala PDAM Utan (Tajuddin) menjadi Kasi Produksi PDAM Sumbawa; • Melakukan intimidasi kepada Kepala Puskesmas Lunyuk (Agus Supeno MPH) oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa, melakukan intimidasi kepada Syaifuddin HMS oleh Kabid PMPTK (Shahril, S.Pd., M.Pd) dan Kepala Diknas Kabupaten Sumbawa, dan melakukan intimidasi kepada Guru SD Samapuin Kecamatan Sumbawa (Jumaiyah) oleh kepala sekolahnya; • Melakukan pemecatan Kepala Dusun Banda, Desa Banda, Kecamatan Tarano (Hasanuddin Husain) oleh Kepala Desa Banda bernama Syamsuddin Kari, pemecatan Kepala Dusun Gelampar (Safaruddin) dan Kepala Dusun Tamsi (Hasan Basri) oleh Kepala Desa Usar Mapin, Kecamatan Alas Barat (Ismanto), pemecatan Kepala Dusun Karang Anyar (Muhksin) oleh Kepala Desa Pukat, Kecamatan Utan (Abdul Karim), pemecatan kepada Kepala Dusun Bajo (Kamarong) dan Ketua RT 02 RW 01 Dusun Bajo (Kaharuddin) oleh Kepala Desa Bajo, Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa (Hanan), dan pemecatan Ketua 56

Rt.03, Rw.01, Desa Empang, Kecamatan Empang (Syaharuddin AH) oleh Kepala Desa Empang (Andi Azis, S.H); Bahwa tindakan intimidasi, mutasi dan pemecatan kepada Camat, PNS dan aparat pemerintahan tersebut karena yang bersangkutan tidak mendukung Pihak Terkait; Untuk mendukung dalilnya tersebut, Pemohon mengajukan Bukti P-18, Bukti P-20 sampai dengan Bukti P-23, serta menghadirkan saksi bernama Ishak, S.Pd, Syaifuddin, Hasanuddin, Adam Muhammad, Muhammad Sagenta, M. Jayalana Maola, M. Naim, S.Sos, Sigit, M. Amin, TG, Edi Sofyan, Burhanuddin AR Salengka, S.Sos, Arif Hidayat, dan Samsul Hidayat, Sukentiya, Lalu Zainuddin, Tajuddin, Syahruddin AH, Hasanuddin Huseian, Mukhsin, Kamarung yang menerangkan sebagai berikut: • Saksi Ishak, S.Pd menerangkan bahwa saksi adalah PNS pada Diknas Kabupaten Sumbawa dalam bidang pengawasan. Pihak Terkait memanfaatkan kepala dinas, kepala bidang, KUPT, kepala sekolah untuk memberikan dukungan dalam pemenangan dalam Pemilukada. Pertemuan-pertemuan dengan kepala dinas tersebut sudah dimulai Pemilukada putaran pertama sampai dengan Pemilukada putaran kedua. Pada bulan Juli 2010, Kepala Bidang PMPTK (Bapak Syahril) menyampaikan pidato yang menyatakan “Kita mendukung pemerintahan

JM, kita harus mensukseskan dan memenangkan JM dalam Pemilukada putaran kedua 2010”. Selain itu, saksi juga pernah mengikuti rapat

•

•

•

•

dengan KUPT di Kecamatan Sumbawa antara pengawas kepala sekolah dengan guru yang dihadiri sekitar 20 kepala sekolah untuk memberikan pengarahan kepada sekolah untuk supaya diteruskan kepada semua guru agar mendukung calon nomor; Saksi Syaifuddin menerangkan bahwa adalah penilik sekolah pada sekolah luar biasa. Saksi berkeberatan terhadap pemanggilan saksi oleh Kepala Dinas, karena pemenggilan tersebut sangat berdampak kepada semua guru di Empang; Saksi Hasanuddin menerangkan saksi adalah Kepala Puskemas Kerato. Pada tanggal 4 Agustus 2010, pukul 9.00 WITA, saksi dan seluruh Kepala Dinas se-Kabupaten Sumbawa menghadiri undangan rapat koordinasi bertempat di Aula Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa. Kepala Dinas dalam pertemuan tersebut menyampaikan pesan kepada seluruh Kepala Puskesmas untuk memberikan dukungan kepada pasangan calon Jamaludin Malik; Saksi Adam Muhammad menerangkan bahwa saksi adalah Camat Lenangguar Kabupaten Sumbawa yang dimutasi ke Sekretraiat DPRD Kabupaten Sumbawa karena menolak mendukung Pihak Terkait. Mutasi saksi tersebut dibicarakan di JM Center. Camat pengganti saksi bernama Bapak Ir. Irawan pada waktu selesai sholat jumat meminta kepada jamaah untuk mendukung Pihak Terkait; Saksi Muhammad Sagenta menerangkan bahwa saksi adalah staf pada Dinas Perhubungan dan Informatika Kabupaten Sumbawa. Pada pertengahan tahun 2007, saksi dipanggil Kabag Umum Sekda 57

•

•

•

•

•

•

Kabupaten Sumbawa (Bapak Sadaruddin, S.Sos) untuk membuat kas kecil dalam rangka pencalonan kedua kalinya Drs. Jamaluddin Malik. Saksi menjalankan perintah tersebut dan pada akhir tahun 2007, saksi memberikan uang pribadai sekitar Rp. 850.000,00 ; Saksi M. Jayalana Maola menerangkan bahwa saksi adalah Kasi Pemerintahan Desa Persiapan Pemantu, Kecamatan Bang, Kabupaten Sumbawa. Saksi mempermasalahkan mengenai warga saksi bernama Saryo yang tidak mendapatkan surat undangan memilih pada Pemilukada Putaran Kedua; Saksi M. Naim, S.Sos menerangkan bahwa saksi mantan PNS yang dipecat. Kepala Sekolah Pulau Medang (Bapak Nasir) telah membentuk Tim 11 guna memenangkan Pihak Terkait. Saksi mengetahui pembentukan Tim 11 tersebut dari keluarga saksi yang tinggal di Pulau Medang dan Labuan Aji Pulomoyo dan pada tanggal 12 Agustus 2010, saksi melihat ada pertemuan Tim 11 di Kecamatan Labuan Badas yang dihadiri oleh Wes (PNS), Cubin, Abe Jae, M. Daud yang kesemuanya adalah TIM JM. Pertemuan yang sama juga terjadi di Dusun Balangkua Arung Santek yang dilakukan M. Nasir, Kepala SD Desa Balangkua yang dihadiri oleh sekitar 20 masyarakat yang dalam pidatonya mengatakan “Tim sukses ini sudah terbentuk, tujuannya adalah bagaimana

memaksimalkan untuk memenangkan pasangan nomor 3 Jamaluddin Malik dan Arasy Mukhan”;

Saksi Sigit menerangkan bahwa pada tanggal 7 Agustus 2010, saksi melihat pertemuan Tim Sukses Jamaluddin Malik di Desa Teratih Kecamatan Unter Iwes yang dihadiri oleh istri Jamaluddin Malik, Samsul Fikri (pimpinan partai Demokrat pendukung pasangan Jamaluddin Malik), Azis Muhdar (pengurus partai Golkar). Istri Jamaludin Malik dalam pertemuan tersebut meminta kepada seluruh masyarakat Desa tersebut untuk mendukung Jamaludin Malik sebagai Bupati periode 2010 – 2015. Kemudian memberikan 2 lembar karpet sajadah ukuran 5 meter, satu unit bola kaki, satu unit bola voli, dan satu lusin kostum baju sepak bola; Saksi M. Amin TG menerangkan bahwa pada tanggal 4 Agustus 2010, pukul 03.00 – 06.00 WITA, istri Jamaludin Malik (Hj. Rahmah) dan Azis Mochdar datang ke Desa Marente Kecamatan Alas menemui masyarakat berjumlah sekitar 50 orang yang berkumpul di lapangan badminton menyampaikan sosialisasi untuk mendukung calon nomor 3. Setelah itu, Hj. Rohmah memberikan satu bola voli, satu bola sepak kaki dan 10 sak semen; Saksi Edi Sofyan menerangkan bahwa saksi adalah PNS yang menjabat sebagai sebagai pengendali dampak lingkungan. Saksi pernah disuruh keluar dalam rapat oleh Kepala Kepala Dinas Badan Penanaman Modal dan Lingkungan Hidup (BPMLH) Kabupaten Sumbawa, padahal saksi diminta beliau untuk mendampinginya; Saksi Burhanuddin Ar Salengka, S.Sos menerangkan bahwa para Kepala Dinas Kabupaten Sumbawa (Kepala Bapeda, Asisten II, dan 58

•

•

•

•

•

•

sekda) tidak netral dalam Pemilukada sering ke JM Center yang beralamat di Kampung Seketeng Jalan Urip Sumaharjo untuk merumuskan dan memenangkan JM; Saksi Arief Hidayat menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 8 Maret 2010, pukul 13.00 WIT, saksi melihat banyak PNS mengantar Tim JM Jamaludin Malik dan Arasy Mukhan untuk melakukan pendaftaram di Kantor KPU; Saksi Andi Sabara menerangkan bahwa saksi adalah anggota pemadam kebekaran Kabupaten Sumbawa. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Sumbawa (Bapak Mustari Dahlan) setiap apel pagi selalu memberikan pengarahan kepada saksi dan anggota pemadam yang lain untuj untuk memilih nomor urut 3; Saksi Supiyanto dan A. Kadir Tayeb menerangkan bahwa Bapak Moyo Hulu (Bapak Mulyadi, S.Sos) dalam pertemuan selalu memberikan arahan kepada peserta rapat untuk memilih paket nomor 3 yang mengatakan, “Supaya pembangunan di Sumbawa ini bisa berlanjut mari kita lanjutkan pembangunan ini dengan memilih paket nomor 3”. Pada pertengahan bulan Juli 2010, Sarif, S. Sos, Plt. Kabag Umum Kantor Bupati Sumbawa mulai sejak Pemilukada putaran pertama dan putaran kedua selalu mengumpulkan warga dan mengundang incumben dengan istrinya untuk diarahkan memilih nomor 3; Saksi Samsun Asir menerangkan bahwa Pihak Terkait mengeluarkan Surat Edaran bahwa semua PNS harus netral dalam Pemilukada Kabupaten Sumbawa, namun kenyataannya Pihak Terkait dalam baliho berfoto dengan istrinya (PNS); Saksi Hasbullah menerangkan bahwa saksi adalah PNS yang diajak bergabung dengan H. Abil untuk menjadi Tim Sukses JM di Kabupaten. Saksi ditawari jabatan dimana yang saksi senang dengan syarat bersedia mendukung JM. Bapak H. Saksi pernah diajak oleh Bapak H. Kamarudin dan H. Habil ke rumah Kepala Bidang Mutasi (Bapak Drs. H. Santoso) dan diberitahukan bahwa SK saksi sudah jadi tinggal dinaikkan ke Bapak Bupati dengan syarat harus mensukeskan kemenangan Drs. H. Jamaludin Malik. Saksi bersama dengan 4 orang lainnya diajak dikskusi mengenai kekuatan kemenangan JM. Bapak Budi mengatakan bahwa “Kekuatan JM sekarang sangat kuat, bisa jadi satu putaran. Karena

sekarang incumbent didukung oleh kepala dinas, oleh guru, oleh kepala sekolah”.

Saksi Baijuri Bulkiyah menerangkan bahwa pada tanggal 5 Agustus 2009, pukul 20.00 WITA, saksi hadir dalam rapat pertemuan di pendopo bupati. Rapat tersebut dihadiri oleh sepuluh kepala dinas antara lain Bapak Drs. Jamaludin Malik, Bapak H. Mahmud Abdullah, Bapak Sahril, S.Pd., M.Pd, dan Bapak Yahya Adam. Inti pokok yang dibicarakan dalam rapat tersebut adalah mencari orang yang bisa melobi partai untuk pencalonan Pihak Terkait. Rapat memutuskan dan menunjuk saksi untuk melobi partai-partai. Sebagian besar yang datang di JM Center adalah kepala dinas. Pada tanggal 17 Desember PNS dari kalangan guru 59

•

• •

• •

•

mengadakan deklarasi JM di Kecamatan Alas;.Pada tanggal 5 Agustus Tahun 2009 pukul 20.00, saksi hadir pada pada rapat pertemuan di pendopo bupati. Rapat tersebut dihadiri oleh sepuluh kepala dinas antara lain Bapak Drs. Jamaludin Malik, Bapak H. Mahmud Abdullah, Bapak Sahril, S.Pd., M.Pd, dan Bapak Yahya Adam. Kesimpulan pada rapat itu adalah mencari orang diantara saksi yang akan melobi partai, pada akhirnya jatuhlah pilihan dan rapat memutuskan kepercayaan itu diberikan kepada saksi guna melobi partai-partai. Saksi Saksi bersamasama dengan Bapak Sahril, M.Pd, Bapak Sudirman Malik, Bapak Dahlan Yasin melobi partai yang akan digunakan oleh Bapak Drs. Jamaluddin Malik untuk mendukung pencalonannya sebagai Bupati Sumbawa. Pada tanggal 8 Agustus 2010 6 partai (Partai Kedaulatan, Partai PDK, PBB, Patriot, PBR dan Gerindra) mengadakan pertemuan di kebun milik Bapak Drs. H. Jamaluddin Malik. Agenda pertemuan tetrsebut adalah untuk membangun kesepakatan kompensansi biaya per kursinya Rp. 100.000.000,00. Plus biaya operasional partai Rp. 50.000.000,00. Satu hanya ada satu partai bersedia bergabung karena kompensasi biaya yang diusulkan terlalu tinggi; Saksi Dorojatun menerangkan bahwa pada bulan Juli 2010 bertempat di Dusun Penang Kecamatan Alas, Tim Sukes Pihak Terkait mengadakan sosialisasi yang dihadiri oleh Calon Wakil Bupati (Arasy Mukhan) dan pejabat teras Kabupaten Sumbawa, antara lain, Kepala Bapeda Kabupaten Sumbawa (Bapak Muhammading), Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Sumbawa (Bapak Ir. Mukmin), Kepala Diknas Kabupaten Sumbawa (Bapak Umar Idris), Kasat Pol PP Kabupaten Sumbawa (Bapak Mas’ud), Kabag pemerintahan Kabupaten Sumbawa (Bapak Yahya Adam); Saksi Sukentiya menerangkan bahwa pada tanggal 31 Maret 2010 saksi dimutasi dan digantikan oleh Yusuf; Saksi Lalu Zainuddin menerangkan bahwa saksi adalah PNS yang pada bulan Mei didatangi oleh salah Ust. Bakrie Tim sukses JM untuk menawari jabatan kepada saksi dengan syarat mendukung calon nomor urut tiga. Saksi diberi uang sebanyak Rp 10.000.000,00 oleh JM untuk biaya rapat koordinasi. Ustd. Bakrie dalam rapat tersebut mengintimidasi semua pegawai yang tidak mendukung JM, akan dikeluarkan dari tempat mereka bekerja; Saksi Tajuddin menerangkan bahwa saksi dimutasi tanggal 26 Juli 2010 karena tidak melakukan sosialisasi dan tidak menghadiri undangan Haji An (Asary Mukhan); Saksi Hasanuddin Huseian bahwa saksi adalah hansip di TPS 1 Dusun Lunyuk Rea, Kecamatan Lunyuk. Pada hari Pencobolosan saksi dipermalukan kepada masyarakat yaitu ditelanjangi oleh Kepala Desa Banda (Samsuddin Kari) karena menolak untuk tusuk nomor 3; Saksi Syafaruddin (Kepala Dusun Kelampar Desa Usar Mapin, Kecamatan Alas Barat), Saksi Mukhsin (Kepala Dusun Karang Anyar Desa Pukat, Kecamatan Utan), Saksi Kamarung (Kepala Dusun Paju, 60

Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa), dan Syaharudin AH (Ketua RT.03 RW.01 Desa Empang, Kecamatan Empang) telah diperintahkan oleh Kepala Desa masing-masing untuk memenangkan JM. Saksi melaksanakan perintah tersebut, namun karena tidak berhasil memenangkan nomor 3 (JM), saksi dipecat; 28.

HAKIM ANGGOTA: HARJONO Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait menyampaikan bantahan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: • Pihak Terkait sama sekali tidak pernah memerintahkan baik lisan maupun tulisan kepada jajaran PNS, Camat dan Kepala Desa untuk melakukan upaya-upaya demi kemenangan Pihak Terkait. Pihak Terkait (incumbent) dan Sekda Kabupaten Sumbawa telah mengeluarkan surat edaran kepada seluruh jajaran PNS di Kabupaten Sumbawa untuk bersikap netral dalam Pemilukada Sumbawa Tahun 2010; • Nama-nama yang dituduhkan Pemohon adalah di luar pengetahuan Pihak Terkait dan murni sikap dan tindakan yang terpisah dan terputus sama sekali dengan Pihak Terkait. Setelah Pihak Terkait mengajukan klarifikasi kepada orang-orang yang disebutkan Pemohon tersebut, ternyata yang bersangkutan membantah dan tidak melakukan hal-hak sebagaimana yang dituduhkan oleh Pemohon; • Kehadiran istri Bupati dan Wakil Bupati dalam kegiatan Pemilukada adalah sebagai “Istri” Pasangan Calon Nomor 3 dan bukan sebagai PNS yang mengikuti kegiatan Pasangan Calon Nomor 3; • Pemecatan terhadap para kepala dusun dan ketua RT di luar pengetahuan dari Pihak Terkait dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan Pihak Terkait. Tidak ada korelasi antara pemecatan staf dengan perolehan suara pihak Terkait; Untuk mendukung dalil bantahannya tersebut, Pihak Terkait mengajukan Bukti PT-5 sampai dengan PT-7, serta menghadirkan saksi bernama Drs. Didi Darsani, Apt, Saksi Zulkarnaen, Mustakim, S.Pd, Mustari Dahlan, Drs. Arif, M.Si, H. Mahmud Abdullah, Budi Santoso, S. Sos, Talifuddin, M.Si, Drs. Baharuddin, Ir. Abdul Murad, Abdul Muis, Ir. Sigit Wratsongko, R. Ismoyo, Sumarsono, Drs. Masarang Syam, Dahlia Nawawi, M. Yamin, M. HUSNI, S.ST, Drs. Umar Idris, Drs. Ahmad Muhammad, dan Dahlia Nawawi yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut: • Saksi Drs. Didi Darsani, Apt, Saksi Zulkarnaen menerangkan bahwa benar bahwa pada tanggal 4 Agustus 2010, saksi melakukan rapat koordinasi, tetapi tidak benar apabila rapat tersebut untuk memberikan arahan untuk mencoblos JM. Agenda rapat tersebut adalah berkaitan mengenai disiplin pegawai negeri sipil, strategi-strategi dalam pencapaian program, memberikan pengarahan kepada semua Kepala Puskesmas untuk menjaga netralitas PNS. Tidak benar saksi datang ke JM Center; 61

• • •

•

•

•

•

•

•

Saksi Mustakim, S.PD menerangkan bahwa tidak benar saksi mengumpulkan masyarakat dan mengarahkannya untuk memilih JM; Saksi Mustari Dahlan menerangkan bahwa tidak benar saksi mengumpulkan anggota pemadam kebakaran dan mengarahkan untuk memilih salah satu kandidat; Saksi Drs. Arif, M.Si menerangkan bahwa tidak benar bahwa pada tanggal 8 Agustus 2010, saksi mengadakan pertemuan dengan A. Majid, S.Sos, dan Dr. Arifin, M.Si, karena pada tanggal tersebut saksi melakukan arisan dan pengajian rutin Keluarga Bima Dompu. Pertemuan tersebut sama sekali tidak membicarakan mengenai Pemilukada; Saksi Drs. H. Mahmud Abdullah dan Saksi Budi Santoso, S. Sos., menerangkan bahwa sebelum pelaksanaan Pemilukada putaran pertama dan putaran kedua, saksi mengeluarkan surat himbauan kepada seluruh PNS untuk netral dalam Pemilukada. Mutasi Camat Lenanggguar (Adam Muhammad) karena yang bersangkutan tersangkut kasus illegal logging dan mutasi kepegawaiannya terjadi pada bulan Maret 2010. Mutasimutasi tersebut dilakukan pada dasarnya untuk mengisi kekosongan jabatan; Saksi Talifuddin, M.Si, Saksi Drs. Baharuddin, Saksi Ir. Abdul Murad, Saksi Abdul Muis, Ir. Sigit Wratsongko, Saksi R. Ismoyo, Saksi Sumarsono, Saksi Drs. Masarang Syam, Saksi Dahlia Nawawi menerangkan bahwa tidak benar mengkoordinir pejabat struktural atau pejabat lainnya untuk mendukung Pihak Terkait. Bahkan Dinas Kehutanan dan Perkebunan meniadakan rapat rutin bulanan selama Pemilukada; Saksi M. Yamin, Saksi M. Husni, S.ST menerangkan bahwa Tim JM – Arasy Mukhan tidak pernah mengkoodinir PNS untuk mendukungnya, justru keterlibatan PNS tersebut terjadi pada Pasangan Calon Annur. Hj. Rahma dan Masdalifah adalah istri Pihak Terkait, sehingga wajar apabila mereka berdua berfoto untuk mendampinginya; Saksi Drs. Umar Idris menerangkan bahwa tidak benar saksi melakukan pengarahan, dan intimidasi Kepala Sekolah, KUPT, Pengawas untuk mencoblos Jamaluddin Malik. Jikapun ada pertemuan dengan para pejabat struktural, Kepala KUPT, para Kepala Sekolah, dan koordinator pengawas, itu membicarakan mengenai program, evaluasi program; Saksi Drs. Ahmad Muhammad dan Elvi Wahyuni menerangkan bahwa tidak benar saksi mengkoordinir melakukan intimidasi kepada pejabat struktural baik di Kabupaten maupun Kecamatan serta kaderkader binaan Badan Keluarga Berencana yang berada di desa untuk memilih salah satu pasangan calon; Saksi Gusti Darwis menerangkan bahwa pada tanggal 7 Agustus 2010, saksi telah membuat undangan dengan mencantumkan nama kepala desa sebagai turut mengundang tanpa pemberitahuan lebih dahulu.Saksi mengumpulkan kepala desa dalam rangka untuk silahturahim; 62

•

Saksi A. Havid, Martadinata menerangkan bahwa saksi keberatan terhadap undangan relawan yang telah mencantumkan nama saksi dalam turut mengundang. Tim relawan tersebut tidak pernah berkoordinasi untuk mencantumkan nama saksi sebagai turut mengundang dalam surat undangan dimaksud; • Saksi Rachmad Ansori, M.Si menerangkan bahwa tidak benar saksi mengumpulkan dan menganjurkan kepada masyarakat untuk memilih Pihak Terkait, serta tidak pernah menjajikan kepada masyarakat transpormasi murah Lunyuk – Bontong Rp. 15.000,- apabila incumbent menang; • Saksi Rahmawati, S.Pd. menerangkan tidak benar saksi melakukan intimidasi kepada Ibu Jumaiyah untuk mendukung dan memenangkan JM - Arasy Muhkan; • Saksi Andi Azis menerangkan melakukan pemecatan kepada Ketua RT karena prestasi kerjanya tidak baik; • Saksi Ismanto menerangkan bahwa pemecatan Kepala Dusun karena yang bersangkutan tidak menjalankan tugasnya dengan baik dalam pembagian beras raskin; Setelah Mahkamah mencermati bukti surat/tulisan dan keterangan saksi Pemohon dan Pihak Terkait sebagaimana tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa sekalipun Pihak Terkait membantah dalil Pemohon, namun dalil bantahan dan alat bukti Pihak Terkait sangat tidak relevan dan tidak dapat memberikan keyakinan kepada Mahkamah untuk membenarkan dalil bantahannya dimaksud. Keterangan saksi Pemohon (Ishak, Spd, Hasanuddin, Muhammad Sagenta, Hasbullah, Baijuri Bulkiyah, Lalu Zainuddin) merupakan saksi fakta yang tidak terbantahkan mengenai kebenaran keterangannya. Pihak Terkait telah secara cermat dan matang merencanakan penggalangan ataupun dukungan dari pejabat, PNS dan aparat pemerintahan baik di tingkat desa, dusun dan RT dalam rangka untuk kemenangannya. Saksi-saksi Pemohon (Ishak, Spd, Hasanuddin, Muhammad Sagenta, Hasbullah, Baijuri Bulkiyah, Lalu Zainuddin) merupakan salah satu bukti pelibatan Pihak Terkait terhadap PNS. Saksisaksi Pemohon tersebut merupakan PNS yang dilibatkan dan/atau mengetahui secara langsung rencana-rencana yang telah dilakukan oleh Pihak Terkait dalam melakukan penggalangan baik berupa penggalangan untuk mencari dana, melobi partai untuk mendukungnya, sehingga usahausaha pemenangan Pihak Terkait yang melibatkan organisasi birokrasi pemerintahan sudah dimulai sejak pencalonan hingga Pemilukada Putaran Kedua. Pemecatan terhadap Kepala Dusun dan Ketua RT yang dilakukan setelah Pemilukada Putaran Pertama/Kedua dan/atau menjelang Pemilukada Putaran pertama/kedua (vide Bukti P-23, Bukti P-36). Berdasarkan fakta dan penilaian hukum tersebut Mahkamah berpendapat bahwa sepanjang dalil Pemohon mengenai pemecatan Kepala Dusun Banda, Desa Banda, Kecamatan Tarano (Hasanuddin Husain), pemecatan Kepala Dusun Gelampar (Safaruddin) dan Kepala Dusun Tamsi (Hasan Basri), pemecatan Kepala Dusun Karang Anyar, Desa Pukat, Kecamatan 63

Utan, pemecatan Kepala Dusun dan Ketua RT Ketua RT 02 RW 01 Dusun Bajo (Kamarong dan Kaharuddin), serta pemecatan Ketua Rt.03, RW.01, Desa Empang, Kecamatan Empang (Syaharuddin AH) terbukti adanya hubungan antara pemecatan tersebut dengan Pemilukada; [3.22] Terhadap dalil Pemohon mengenai penggunaan fasilitas negara oleh PNS untuk mendukung salah satu pasangan calon yaitu berupa: (i) mengusir Edi Sofyan dalam ruangan rapat atas perintah assisten II Setda Sumbawa dan Kepala Dinas Pertambangan Kabupaten Sumbawa, (ii) Kepala Dinas Kesehatan meminta kepada seluruh jajaran Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa untuk mendukung dan memenangkan Pihak Terkait, dan (iii) Kepala UPT Satuan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sumbawa bernama Mustari Dahlan menginstruksikan seluruh anggota dan seluruh staff administrasi UPT Satuan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sumbawa agar mendukung Pihak Terkait, menurut Mahkamah, bahwa dalil Pemohon tersebut di atas sama sekali tidak menggambarkan adanya penggunaan fasilitas negara oleh PNS, tetapi dalil Pemohon tersebut terkait erat dengan intimidasi dan keterlibatan kepala dinas dalam Pemilukada Sambawa. Terhadap dalil Pemohon demikian telah dipertimbangkan dalam paragraf [3.21], sehingga mutatis mutandis telah turut dipertimbangkan; [3.23] Terhadap dalil Pemohon mengenai Pemakaian Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa untuk mendukung salah satu pasangan calon yang dilakukan Pihak Terkait berupa penyaluran bantuan Rp. 57,5 juta untuk sarana ibadah dan TPQ di Kecamatan Alas Barat, Mahkamah berpendapat bahwa Bukti P-17 berupa kliping koran Gaung Harian NTB bertanggal 14 Agustus 2010 dengan Judul ”JM Salurkan Bantuan RP. 57,5 Juta untuk Sarana Ibadah dan TPQ di Alas Barat” tidak cukup kuat untuk dapat mendukung dalil Pemohon. Untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan APBD dalam Pemilukada harus dibuktikan dalam peradilan pidana. Mahkamah tidak berwenang untuk menilai mengenai dalil Pemohon tersebut. Oleh karena itu dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum; 29.

HAKIM ANGGOTA: ACHMAD SODIKI [3.24] Terhadap dalil Pemohon mengenai: (i) Panwascam Alas Barat telah menghilangkan barang bukti mengenai temuan praktik politik uang, (ii) Anggota Panwascam Moyo Hulu bernama Alamsyah melakukan kampanye kepada warga guna untuk memenangkan Pihak Terkait, menurut Mahkamah, bahwa dalil Pemohon murni merupakan tindak pidana yang tidak terkait dengan objek sengketa Pemilukada di Mahkamah. Bukti P-24 berupa Tanda Bukti Laporan Polisi Nomor TBL/51/VII/2010/NTB/Res SBW/Sek.Alas Barat, bertanggal 19 Agustus 2010 adalah merupakan fakta hukum yang menunjukkan pelanggaran dimaksud merupakan pelanggaran pidana murni yang menjadi ranah kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan negeri untuk menyelesaikannya. Berdasarkan fakta dan penilaian hukum

64

tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum; [3.25] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan: (i) Ketua KPPS TPS 2 Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa (Drs. H. Kamaruddin) menempatkan orang yang namanya tidak tercantum didalam Surat Keputusan; (ii) Termohon telah menempatkan TPS 1 dalam ruang tertutup yang berada di ruang kelas SDN Lamenta, Kecamatan Empang; (iii) KPPS TPS 2, TPS 3 dan TPS 6 Desa Gapit, TPS 2 Desa Ongko dan TPS 6 Desa Jotang Kecamatan Empang melarang pemantau Independen untuk menggunakan hak pilihnya di TPS dimaksud; (iv) Ketua KPPS TPS 2, Desa Persiapan Pamanto, Kecamatan Empang menolak memberikan undangan kepada Saryao dan Fuad serta istri untuk menggunakan hak pilihnya di TPS tersebut; (v) Ditemukannya bantal alas tusuk di TPS 1 Desa Lunyuk Rea, Kecamatan Lunyuk yang bertuliskan ajakan untuk mencoblos nomor 3; dan (vi) Ditemukan kartu panggilan (Model C6-KWK) sebanyak 10 lembar sudah terpotong dan 5 lembar yang belum terpotong dirumah Anggota KPPS (Mastar) yang beralamat di RT.01 RW.09 Dusun Taruna, Desa Baru, Kecamatan Alas, dapat dipertimbangkan sebagai berikut: [3.25.1] Terhadap dalil Pemohon mengenai Ketua KPPS TPS 2 Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa (Drs. H. Kamaruddin) menempatkan orang yang namanya tidak tercantum didalam Surat Keputusan, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon sama tidak menyebutkan dengan nama-nama KPPS fiktif dimaksud, Pemohon hanya mengajukan Bukti P-26 berupa Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Seketeng Kecamatan Sumbawa Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Atas Nama Ketua KPU Kabupaten Sumbawa Pada Masing-Masing TPS di Wilayah Kelurahan Seketeng Kecamatan Sumbawa Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2010, masingmasing bertanggal 1 Mei 2010 dan 4 Agustus 2010. Bukti P-26 tersebut tidak dapat dipakai untuk menilai ada atau tidaknya KPPS fiktif sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Sekalipun Pemohon dalam dalilnya a quo menghadirkan saksi bernama Yudha Anggara, namun keterangan saksi Pemohon tersebut tidak dapat meyakinkan Mahkamah mengenai kebenaran dalilnya dimaksud. Berdasarkan fakta dan penilaian hukum tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum; [3.25.2] Terhadap dalil Pemohon mengenai Termohon telah menempatkan TPS 1 dalam ruangan tertutup yang berada di ruang kelas SDN Lamanta, Kecamatan Empang, Mahkamah berpendapat bahwa Bukti P29 berupa foto TPS 1 SDN Lamenta, Kecamatan Empang tidak dapat digunakan untuk menilai kebenaran dalil Pemohon, demikian pula keterangan saksi Pemohon (Jayadi) sama sekali tidak memberikan kesaksian mengenai TPS 1 di SDN Lamanta, Kecamatan Empang. Oleh karena itu menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum; 65

[3.25.3] Terhadap dalil Pemohon mengenai KPPS TPS 2, TPS 3 dan TPS 6 Desa Gapit, TPS 2 Desa Ongko dan TPS 6 Desa Jotang Kecamatan Empang melarang pemantau Independen untuk menggunakan hak pilihnya di TPS a quo, Mahkamah berpendapat bahwa dalil Pemohon tersebut telah dibantah oleh Termohon yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak dapat menunjukan Kartu pemilih atau undangan memilih (Model C 6 KWK) atau Keterangan pindah memilih dari TPS asal sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara. Berdasarkan fakta dan penilaian hukum tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum; [3.25.4] Terhadap dalil Pemohon mengenai Ketua KPPS TPS 2, Desa Persiapan Pamanto, Kecamatan Empang menolak memberikan undangan kepada Saryao dan Fuad serta istri untuk menggunakan hak pilihnya di TPS, Mahkamah berpendapat bahwa dalil Pemohon tersebut tidak didukung oleh alat bukti yang kuat, sehingga dalil Pemohon demikian harus dikesampingkan; [3.25.5] Terhadap dalil Pemohon mengenai ditemukannya bantal alas tusuk di TPS 1 Desa Lunyuk Rea, Kecamatan Lunyuk yang bertuliskan ajakan untuk mencoblos Pasangan Nomor Urut 3. Untuk mendukung dalilnya tersebut Pemohon mengajukan Bukti P-28, berupa bantal alas tusuk kartu pemilih warna putih yang telah dirusak (sobek) bertuliskan “No: 2 TRUK” serta menghadirkan saksi bernama Agus Suharli dan Aan Satria Dinata. Kesaksian Agus Suharli tidak dapat mendukung dalil Pemohon a quo karena saksi dimaksud sama sekali tidak memberikan keterangan mengenai dalil Pemohon tersebut, sedangkan saksi Aan Satria Dinata memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan, “Saksi

melihat bantal (alas tusuk) di TPS 1 Desa Lunyuk Rea, Kecamatan Lunyuk ada tulisan tusuk nomor 3. KPPS tidak dapat menjelaskan mengapa hal tersebut terjadi. Kejadian tersebut disaksikan oleh PPK (Bapak Nurdin, S.Ag) yang memberikan penjelasan bahwa pemungutan suara tidak dapat diulang karena tidak ada di dalam peraturan”. Termohon menyampaikan

keterangan yang pada pokoknya mengakui bahwa benar alas pencoblos di TPS 1 Desa Lunyuk Rea, Kecamatan Lunyuk ada tulisan spidol “teruk nomor 3” [sic!], padahal sebelum pemungutan suara telah dilakukan pengecekan dan tidak ditemukan adanya tulisan dimaksud, namun setelah pemungutan suara berjalan sekitar 300 pemilih ditemukan adanya tulisan dimaksud. Kejadian tersebut diketahui oleh Panwas dan berkesimpulan bahwa pemungutan suara tetap dilanjutkan karena bukan pelanggaran, tetapi temuan saja. Jawaban Termohon tersebut telah dikuatkan oleh saksi Termohon (Zaidun) yang menerangkan bahwa di TPS 1 Desa Lunyuk Rea Kecamatan Lunyuk bantal alas untuk menusuk kartu pemilih ada tulisan “truk nomor 3”; Berdasarkan fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah, bahwa pelanggaran dimaksud telah ditindaklanjuti 66

oleh Panwas yang telah melakukan kajian bahwa kasus tersebut bukan merupakan pelanggaran melainkan temuan. Penyelenggara pemilu (KPPS) telah berusaha secara maksimal melakukan pengecekan pada TPS yang bersangkutan dan tidak ditemukan adanya tulisan dimaksud. Berdasarkan penilaian dan fakta hukum tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum; [3.25.6] Terhadap dalil Pemohon mengenai ditemukan kartu panggilan (Model C6-KWK) sebanyak 10 lembar sudah terpotong dan 5 lembar yang belum terpotong dirumah Anggota KPPS (Mastar) yang beralamat di RT.01 RW.09 Dusun Taruna, Desa Baru, Kecamatan Alas. Untuk mendukung dalilnya tersebut, Pemohon mengajukan Bukti P-25, serta menghadirkan saksi bernama Ridho Husein dan H. Adam yang menerangkan pada pokoknya menyatakan bahwa “Pada waktu di rumah Bapak Mastar

(Anggota KPPS TPS 5 Desa Baru, Kecamatan Alas melihat 15 kartu panggilan yang 10 diantaranya sudah terpotong pada bagian bawahnya. Tidak benar saksi merampas kartu panggilan tersebut dari Bapak Mastar, tetapi justru Bapak Mastar sendirilah yang menyerahkan kartu panggilan tersebut kepada saksi”. Bukti P-25 adalah berupa Laporan

Pelanggaran/Sengketa Pemilu/tanpa nomor/ PanwasluKada/Kab.Sbw/tanpa nomor/ 2010, bertanggal 25 Agustus 2008 oleh Ridho Husein mengenai penemuan 10 kartu panggilan yang sudah terpotong dan 5 kartu panggilan lainnya belum terpotong. Dalam Bukti P-25 tersebut telah pula dilampirkan kartu panggilan dan Surat Pernyataan atas nama Syafaruddin (Ketua PPS Desa Baru) dan Surat Pernyataan atas nama Mastar (Anggota TPS V Desa Baru Kecamatan Alas). Terhadap dalil Pemohon tersebut, Temohon mengajukan bantahan yang menyatakan Ridha Husain telah merampas kartu panggilan dari Mastar (anggota KPPS) dan tindakan tersebut telah dilaporkan kepada Panwaslu Kecamatan Alas dengan tuduhan perampasan dokumen Pemilu, namun peristiwa itu telah diselesaikan secara musyawarah dan dibuatkan berita acara di Aula Kantor Desa yang difasilitasi oleh aparat desa, PPS dan PPK serta Panwas Kecamatan Alas. Semua pemilih yang terdaftar dalam DPT TPS dibuatkan kartu panggilan (Model C-6 KWK) dan anggota KPPS membagikan kartu panggilan tersebut kepada Pemilih yang berhak. Pemilih yang tidak berada di alamatnya karena keluar daerah atau pindah alamat, maka kartu panggilannya ditahan agar tidak dimanfaatkan oleh orang lain. Untuk mendukung dalil bantahannya tersebut, Termohon menghadirkan saksi bernama Mastar (Anggota KPPS TPS 5 Desa Baru Kecamatan Alas) yang menerangkan pada pokoknya menyatakan, “Tidak benar saksi memberikan

kartu undangan kepada Ridho Husen, tetapi Ridho Husein merampas kartu undangan dimaksud. Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Panwascam dan sudah didamaikan oleh KPPS”. Setelah meneliti dan

mencermati Bukti P-25 dan keterangan saksi Pemohon Ridho Husein dan H. Adam dikaitkan dengan jawaban Termohon, ditemukan fakta hukum bahwa terdapat ketidaksamaan keterangan saksi Termohon (Mastar) dalam persidangan dengan Surat Pernyataan yang telah dibuat (Vide Lampiran 67

Bukti P-25) yang menyatakan telah menyerahkan 10 lembar Model C 6-KWK dalam keadaan terpotong dan 5 lembar Model C6 KWK lainnya belum terpotong. Berdasarkan fakta hukum tersebut, Mahkamah berkeyakinan bahwa telah terjadi penyalahgunaan kartu panggilan untuk digunakan oleh orang yang tidak berhak. Seandainyapun benar nama orang yang tercantum dalam surat panggilan tersebut tidak ada di tempat, maka sebagaimana jawaban Termohon seharusnya kartu panggilan tersebut disimpan dan tidak dipotong. Pemotongan pada kartu panggilan merupakan bukti bahwa kartu panggilan tersebut telah digunakan oleh orang lain. Berdasarkan fakta dan penilaian hukum tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa dalil Pemohon terbukti dan beralasan menurut hukum; [3.26] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan: (i) Datiyah mencoblos di TPS 2, Dusun Selante, Desa Selante, Kecamatan Plampang, padahal yang bersangkutan tidak terdaftar dalam DPT di TPS tersebut; (ii) Asyari yang bertempat tinggal di RT.03 RW.02 Dusun Griya Idola Desa Labuhan Badas Kecamatan Labuhan Badas telah mencoblos di TPS 7 dengan menggunakan surat undangan Riza Rukmana yang terdaftar di DPT TPS 7, dapat dipertimbangkan sebagai berikut: [3.26.1] Terhadap dalil Pemohon mengenai Datiyah mencoblos di TPS 2, Dusun Selante, Desa Selante, Kecamatan Plampang, padahal yang bersangkutan tidak terdaftar dalam DPT di TPS tersebut. Untuk mendukung dalilnya tersebut, Pemohon mengajukan bukti P-27 berupa Surat Pernyataan atas nama Datiyah. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan mengakui bahwa Datiyah terdaftar dalam DPT TPS 4 Desa Selante Kecamatan Plampang, tetapi yang bersangkutan hanya memilih sekali di TPS 2 Desa Selante Kacamatan Plampang. Kekeliruan tersebut dikarenakan yang bersangkutan telah berusia lanjut. Untuk mendukung keterangannya tersebut, Termohon menghadirkan saksi bernama Mustamar yang pada pokoknya menerangkan bahwa Datiyah hanya memilih sekali di TPS 2 Dusun Selante, Desa Selante, Kecamatan Plampang. Berdasarkan fakta hukum tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa dalil Pemohon tidak perlu dibuktikan lebih lanjut karena telah diakui oleh Termohon dan saksi Termohon, sehingga dalil Pemohon tersebut adalah beralasan menurut hukum. Sekalipun Pemohon dapat membuktikan dalilnya, namun karena yang bersangkutan hanya memilih satu kali di TPS 2, maka Pemohon tidak dirugikan oleh pemilih yang menggunakan hak pilihnya di TPS lain tersebut. Berdasarkan fakta dan penilaian hukum tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum; [3.26.2] Terkait dalil Pemohon mengenai Asyari yang bertempat tinggal di RT.03 RW.02 Dusun Griya Idola Desa Labuhan Badas Kecamatan Labuhan Badas telah mencoblos di TPS 7 dengan menggunakan surat undangan milik Riza Rukmana. Untuk mendukung dalilnya tersebut, Pemohon menghadirkan saksi bernama Muhammad H. Yusuf yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdapat seseorang yang memilih di TPS 7, Kelurahan Lempeh Kecamatan Sumbawa dengan menggunakan kartu 68

panggilan atas nama Riza Rukmana. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya menerangkan bahwa mengakui bahwa Asyari memberikan hak suaranya di TPS 7 dengan menggunakan kartu panggilan C6 KWK atas nama Reza Rukmana. Asyari tidak terdaftar dalam DPT TPS 7 maupun TPS lain, namun yang bersangkutan sudah berhak memilih yang dibuktikan dengan KTP. Berdasarkan fakta hukum tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP atau paspor [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 bertanggal 6 Juli 2009]; [3.27] Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Pemohon (Baijuri Bulkiyah) sebagaimana telah diuraikan dalam paragraf [3.21] yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi lain yang berkaitan dengan keterlibatan PNS, Mahkamah berpendapat bahwa Pihak Terkait melakukan suatu perencanaan yang matang untuk melibatkan PNS dalam usaha memenangkan Pemilukada sebagai suatu pelanggaran yang sistematis dengan melibatkan struktur birokrasi namun demikian Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa pelanggaran tersebut dilakukan di seluruh daerah dan hanya dapat membuktikan pada daerah tertentu saja. Dengan demikian pemungutan suara ulang harus dilakukan di TPS dimana terbuktinya adanya pelanggaran dimaksud. Pelaksanaan putusan ini harus dengan pengawasan yang ketat oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bawaslu dan Panwaslu Kabupaten Sumbawa. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bawaslu dan Panwaslu Kabupaten Sumbawa harus membuat laporan tentang temuan yang disampaikan kepada Mahkamah bersama laporan pelaksanaannya oleh Pihak Termohon. Selain itu penentuan jadwal pelaksanaan pemungutan suara ulang harus dimusyawarahkan oleh pihak-pihak yang terkait, sehingga tidak dapat ditetapkan secara sepihak oleh Termohon; 30.

KETUA: MOH. MAHFUD MD 4. KONKLUSI Berdasarkan atas penilaian fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan bahwa: [4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan; [4.3] Permohonan diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan; [4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak tepat dan tidak beralasan hukum; [4.5] Pokok Permohonan Pemohon beralasan hukum untuk sebagian; Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) 69

dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).

5. AMAR PUTUSAN Mengadili,

Menyatakan, Dalam Eksepsi: Menolak Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait; Dalam Pokok Permohonan: Sebelum menjatuhkan putusan akhir, • Membatalkan berlakunya Keputusan Termohon Nomor 47 Tahun 2010 tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2010 Putaran Kedua, bertanggal 23 Agustus 2010; • Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa untuk melakukan pemungutan suara ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumbawa, yaitu di TPSTPS: - Kampung Rinjani, Desa Labuhan, Kecamatan Labuhan Badas; - Dusun Olat Rawa A, Desa Olat Rawa, Kecamatan Moyo Hilir; - Dusun Perung, Desa Lunyuk, Kecamatan Lunyuk; - Desa Maronge, Kecamatan Maronge; - Dusun Selang Baru, Desa Karekeh, Kecamatan Unter Iwis; - TPS 5 Desa Baru Kecamatan Alas; - Desa Empang, Kecamatan Empang; - Dusun Banda, Desa Banda, Kecamatan Tarano; - Dusun Gelampar, Desa Usar Mapin, Kecamatan Alas Barat; - Dusun Karang Anyar, Desa Pukat, Kecamatan Utan; - Dusun Bajo, Desa Bajo, Kecamatan Utan. • Memerintahkan KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat, Panwaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Panwaslu Kabupaten Sumbawa, untuk mengawasi pemungutan suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya; •

Melaporkan kepada Mahkamah hasil pemungutan suara ulang tersebut selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini dibacakan; KETUK PALU 1X

70

Dengan catatan pelaksanaannya dengan Panwas dan dengan jadwal yang di musyawarahkan. Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Senin tanggal dua puluh bulan September tahun dua ribu sepuluh dan diucapkan dalam Sidang Pleno Terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, M. Arsyad Sanusi, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, dan Hamdan Zoelva masing-masing sebagai Anggota, dibantu oleh Sunardi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya. Sidang dinyatakan selesai dan ditutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 17.50 WIB

Jakarta, 20 September 2010 Kepala Biro Administrasi Perkara dan Persidangan,

Kasianur Sidauruk NIP. 19570122 198303 1 001

71

2010 PERIHAL

Recommend Documents