C KONSEP PENGURUSUTAMAAN/
MAINSTREAMING GENDER
1. Tentang Lahirnya PUG Pengarusutamaan Gender PUG secara formal diadopsi dalam Beijing Flatform For Action BPFA tahun yang menyatakan bahwa pemerintah dan pihak pihak lain harus mempromosikan kebijakan gender mainstreaming secara aktif dan nyata dan tertuang dalam semua kebijakan program sehingga sebelum keputusan yang diambil analisis tentang dampak kebijakan terhadap perempuan dan laki laki telah dilakukan Dewi dalam A A I N Marhaeni Penandatanganan Millenium Development Goals MDGs pada tahun yang diikuti oleh negara di dunia termasuk indonesia Rumusan ini merupakan komitmen internasional terhadap peningkatan kualitas hidup penduduk harkat dan martabat manusia dalam kehidupan keluarga masyarakat bangsa dan negara Menyadari pentingnya penegakan kedilan dalam perbaikan kualitas hidup penduduk terutama perempuan maka pemerintah indonesia pada tahun mengeluarkan inpres nomor tentang Pengarusutamaan Gender PUG disegala bidang disertai pedoman pelaksanaannya
34
2. Pengertian dan Tujuan PUG Pengarusutamaan Gender PUG merupakan strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan penyusunan pelaksanaan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional INPRES RI NO tahun Tujuan Pengarusutamaan Gender adalah: Membentuk
mekanisme
untuk
formulasi
kebijakan dan program yang responsif gender; Memberikan
perhatian
kelompok kelompok
khusus
yang
kepada
mengalami
marginalisasi sebagai akibat dari bias gender; Meningkatkan
semua pihak
pemahaman dan kesadaran baik pemerintah maupun non
pemerintah untuk melakukan tindakan yang
35
3. Kelompok Sasaran PUG Pemerintah Baik pemerintah Pusat maupun Pemerintah Kabupaten
Daerah
Provinsi
Non Pemerintah
dan
Swasta
organisasi profesi organisasi keagamaan Kelompok Masyarakat lainnya termasuk
4 .Prasyarat PUG dan Indikator Analisis Gender Pengarusutamaan Gender PUG bukan sekedar menambah
komponen perempuan k egiatan
T etapi
pengetahuan
kedalam kebijakan program dan m emperhitungkan
kebutuhan
dan
p engalaman
perhatian
terhadap
perempuan dan laki laki kedalam agenda pembangunan dengan tujuan terpenuhinya Kesetaraan dan Keadilan G e n d e r
K K G
Sejalan dengan hal tersebut
dibutuhkan beberapa
prasyarat dan indikator analisis dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender
36
Adapun Prasyarat untuk menerapkan PUG sesuai Inpres nomor
tahun
Komitmen,
sebagai berikut
bahwa
setiap
pimpinan
instansi/
lembaga/SKPD Provinsi/Kabupaten mempunyai komitmen
penuh
untuk
melaksankan
Pengarusutamaan Gender, Kebijakan,
Dukungan
pimpinan
instansi/
lembaga/SKPD dalam bentuk peraturan seperti Keputusan Presiden, Keputusan Gubernur atau Surat Edaran Kelembagaan,
dalam
rangka
memperkuat
dan
mengembangkan jejaring PUG, disetiap kelembagaan Pengarusutamaan Provinsi/Kabupaten
Gender
instansi/lembaga/SKPD
dibentuk
Focal
Point
atau
Kelompok kerja PUG Sumber Daya ( Tenaga ahli termasuk perencana) Sistem Data dan Informasi (data terpilah) Ketersediaan Alat Analisis (GAP, Harvard, Moser)
37
Empat
komponen indikator
penting
didalam
analisis gender yakni Akses Partispasi Kontrol dan Manfaat Telah dijelaskan sebelumnya bahwa Keempat indikator tersebut merupakan aspek penting dalam pemenuhan hak dan kewajiban baik laki laki
maupun
perempuan
untuk
mencapai
kesetaraan dan keadilan gender nilai indikator sama kuatnya dan saling berkaitan namun tidak bersifat hirarkhis
38
Payung Hukum PUG
1.
Pasal Ayat dan UUD UU No tahun tentang Ratifikasi CEDAW UU No tentang PJPN; PP No tahun tentang Pembagian Urusan Pemerintahan PP No tahun tentang Organisasi Perangkat Daerah PP No tahun tentang Tahapan Tatacara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Peraturan Presiden No Tahun tentang RPJMN; Inpres No ttg Inpres; Permendagri No tahun tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di Daerah Permendagri No tahun tentang Perubahan Atas Permendagri No tahun
39
Alur Fikir Pengarusutamaan Gender PUG
40
Perencanaan Dan Penganggaran Responsif Gender PPRG Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender merupakan instrument untuk mengatasi adanya kesenjangan tersebut diatas
PPRG bukanlah
perencanaan dan penyusunan anggaran untuk perempuan dan bukan pula perencanaan yang terpisah dari sistem yang sudah ada TETAPI PPRG merupakan suatu proses dan terintegrasi dengan sistem yang sebelumnya dan merupakan sebuah kerangka
kerja
atau
alat
analisis
untuk
mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam penerimaan manfaat pembangunan
41
Beberapa konsep yang perlu difahami tentang perencanaan dan penganggaran yang responsif gender yakni Perencanaan
responsif
gender
merupakan
suatu proses pengambilan keputusan untuk menyusun program ataupun kegiatan yang akan dilaksanakan
dimasa
mendatang
untuk
menjawab isu isu atau permasalahan gender di masing masing sektor dan sub sektor Perencanaan
responsif
perencanaan
yang
memasukkan pengalaman
gender
dilakukan
adalah dengan
perbedaan perbedaan aspirasi
kebutuhan
dan
permasalahan perempuan dan laki laki dalam proses penyusunannya
42
Penganggaran responsif gender dalam proses perencanaan yang responsif gender pada setiap lingkup pemerintah bahwa seluruh komponen yang mendukung proses perencanaan dibutuh akses
yang
partisipasi
akurat
serta
keterlibatan
perempuan dan laki laki secara
aktif dan bersama sama menetapkan prioritas program dan kegiatan pembangunan Anggaran yang responsif gender penggunaanya diarahkan membiayai
program kegiatan
pembangunan
yang dapat memberikan
secara adil bagi
perempuan
dalam
dan
bidang sektor Penganggaran dialokasikan kebutuhan
laki laki yang
untuk praktis
berbagai
responsif
membiayai gender
dan
gender
kebutuhan kebutuhan
strategis gender yang diakses oleh perempuan dan laki laki
43
Anggaran yang responsif gender bertujuan melahirkan kebijakan anggaran yang lebih berpihak kepada masyarakat yang lemah mendapat
terutama
terpinggirkan serta tidak perhatian
yang
kemudian
memberikan solusi bagaimana anggaran bisa
dinikmati
oleh
masyarakat secara adil
44
semua
lapisan
Ada kategori tentang Anggaran Responsif Gender ARG yaitu Anggaran khusus target gender adalah alokasi angaran yang diperuntukkan guna memenuhi kebutuhan dasar khusus perempuan dan atau kebutuhan dasar khusus laki laki berdasarkan hasil analisis gender; Anggaran kesetaraan gender adalah alokasi anggaran untuk mengatasi masalah kesenjangan gender Berdasarkan analisis gender dapat diketahui adanya kesenjangan dalam relasi antara laki laki dan perempuan dalam akses pertispiasi kontrol dan manfaat terhadap sumberdaya Anggaran kelembagaan kesetaraan gender adalah alokasi anggaran untuk penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender baik dalam hal pendataan maupun 45
7.
Bagaimana menyusun anggaran responsif gender? Dalam menyusun anggaranyang responsif gender hal pokok yang harus diketahui yaitu
Pemilihan Kebijakan Program Program yang dipilih dari dokumen perencanaan untuk
disusun
ARGnya
adalah
kebijakan program yang strategis dan memiliki dimensi luas dan daya ungkit tinggi baik dalam hal dampak dan pelibatan masyarakat serta mendukung
pencapaian
MDG's.
Program
tersebut bukanlah program yang baru, akan tetapi program yang sudah tercantum dalam RPJM/D, Renstra, Renja atau RKA yang sudah ada
pagu
anggaranya
Menteri Keuangan nomor
46
(sesuai
Peraturan dan nomor
Analisis Gender Didalam
menyusun
perencanaan
dan
penganggaran yang responsif gender yang perlu juga dilakukan adalah menganalisis seluruh
permasalahan
atau
kesenjangan
kesenjangan yang berasal dari
Kebijakan
program dilakukan adalah menganalisis seluruh permasalahan atau kesenjangan serta dan kebijakan Menganilisis seluruh permasalahan dengan menggunakan beberapa metode yakni melalui metode analisis GAP Gender Analisys Pathway Harvard Moser dan Proba
47
Gender Budget Statemen GBS
GBS
adalah
dokumen
memperlihatkan keluaran
suatu
yang output
kegiatan yang telah
resfonsif gender tehadap isu gender yang ada dan atau suatu biaya telah dialokasikan untuk menangani permasalahan gender Untuk itu
hasil analisis yang
dilakukan
pada
kemudian
langkah
dituangkan
dalam
Gender Budget Steatmen GBS atau pernyataan anggaran gender
48
Term Of Reference TOR KAK TOR merupakan gambaran relevansi dari masing masing komponen input masukan
sebagai
pencapaian
tahap
dalam
output
dan
kontribusinya dalam mencapaian hasil atau dampak TOR
juga
tentang
merupakan
latar
kegiatan
yang
penjelasan
belakang
suatu
diusulkan
dan
didalamnya telah tercantum sasaran penerima manfaat penetapan waktu serta strategi pencapaian output TOR yang disusun harus konsisten dengan GBS
dengan adanya TOR
dapat dijadikan dasar pelaksanaan kegiatan dan sekaligus sebagai alat 49
8. Hal penting lainnya yang perlu diperhatikan dalam mendukung berhasilnya pelaksaanaan PUG. Partisipasi masyarakat merupakan salah satu prasyarat pelaksanaan pengarusutamaan gender untuk mendorong hal tersebut maka yang perlu diperhatikan dalam lingkungan domestik adalah sebagai berikut
Laki laki dan perempuan saling mendukung dalam
penyelesaian tugas domestik
tugas
tugas kerumah tanggaan bukan
hanya
tanggung
jawab
perempuan
melainkan seluruh anggota keluarga Mengelola bersama pendapatan keluarga Berpartisipasi bersama dalam peran sosial di masyarakat Bersama sama
berdialog
dalam
pengambilan keputusan Mempunyai akses yang sama dan perempuan
50
Laki laki
dalam mendapatkan
sedangkan dieksternal domestik diwujudkannya pada lingkungan kerja dimana laki laki dan perempuan mempunyai peran fungsi serta tanggung jawab yang sama dalam bekerja dan bermasyarakat Melakukan sosialisasi di dalam keluarga yang seimbang diarahkan untuk tetap mandiri sebagai manusia Melakukan dekonstruksi bias gender di bidang pendidikan dalam buku teks dan persamaan kesempatan pendidikan tanpa memandang stereotipe Melakukan dekonstruksi pada patriarkhi dalam konteks negara
nilai nilai
Melakukan reinterpretasi terhadap kitab suci Mendukung visi Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan “yaitu terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender”
51
Mendukung misi Kantor Menteri Pemberdayaan Perempuan yaitu
Negara
Peningkatan kualitas hidup perempuan Penggalakan sosialisasi kesetaraan gender Penghapusan segala bentuk tindak kekerasan
terhadap perempuan Penegakan hak asasi manusia
HAM
bagi
perempuan Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan
anak; serta kemampuan
dan peningkatan kemandirian lembaga dan organisasi perempuan dan peduli anak
52
Pada prinsipnya konsep gender memfokuskan perbedaan peran
fungsi dan tanggung jawab
antara laki laki dan perempuan yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan norma sosial dan nilai sosial budaya masyarakat yang bersangkutan Peran gender adalah peran sosial yang tidak ditentukan oleh perbedaan kelamin seperti halnya peran kodrati Oleh karena itu pembagian peranan antara pria dengan wanita dapat berbeda di antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lainnya sesuai dengan lingkungan Sementara itu peran gender terbagi kedalam tiga kelompok
yaitu
peran
domestik
peran produktif
peran sosial
53
reproduktif
peran
peran publik
dan
Peran gender juga dapat berubah dari masa ke masa karena pengaruh kemajuan
pendidikan teknologi
ekonomi dan lain lain Hal itu berarti peran gender dapat ditukarkan antara pria dengan wanita Dengan memahami peran laki laki dan perempuan baik dilingkungan
keluarga
domestik
maupun
diluar
keluarga publik berimplikasi kepada kesetaraan dan keadilan KKG
sebab mindset patriarkhi berangsur
sirnah siapa mengerjakan apa telah berjalan dengan baik
54
Kesetaraan dan Keadilan Gender merupakan tujuan akhir dari pengarusutamaan gender dimana PUG itu sendiri
merupakan
menghilangkan menyebabkan
sebuah
upaya
hambatan hambatan
tidak
tercapainya
KKG
untuk yang yaitu
marginalisasi subordinasi stereotype kekerasan dalam rumah tangga dan beban ganda Inpres Nomor
tahun
Sesuai
PUG diartikan sebagai
suatu strategi pembangunan yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral mulai dari perencanaan pelaksanaan
pemantauan
dan
evaluasi
kebijakan dan program pembangunan
55
penyusunan atas
Sasaran dari PUG adalah
Lembaga pemerintah
non pemerintah seluruh stakeholder lainnya dan merupakan keharusan untuk melaksanakannya Melalui
pelaksanaan
PUG
diharapkan
seluruh
komponen masyarakat laki laki dan perempuan mendapatkan
manfaat
yang
sama
dari
pembangunan memperoleh akses partisipasi dan kontrol yang setara antara laki laki dan perempuan serta
kelompok kelompok
yang
termarginalisasi dalam pembangunan
56
rentan
D ISTILAH DALAM GENDER
Istilah dalam Gender Buta Gender gender blind Kondisi Keadaan seseorang yang belum atau tidak memahami tentang pengertian Konsep Gender dan Permasalahan Gender Netral Gender Kebijakan Program Kegiatan yang memihak pada salah satu jenis kelamin
tidak
Persfektif gender mawas gender Kemampuan seseorang memandang keadaan berdasarkan wawasan gender
suatu
Analisis Peran Gender ; pengkajian sistematik tentang PERAN RELASI Sosbud dan PORSESNYA yang berfokus pada Ketidak SETARAAN dalam kekuasaan Jabatan Tugas dan Tanggung Jawab 5.
Gender Diffirence yaitu himpunan perbedaan dari atribut atribut sosial karekateristik perilaku penampilan cara berpakaian harapan peranan dll yg dirumuskan untuk perseorangan
58
6.
Gender Gap menunjukkan adanya perbedaan dalam pendidikan ekonomi kesehatan dan hak berpolitik memberi suara dan bersikap antara Laki laki dan Perempuan
7.
Peka sensitif gender sensitive Gender yaitu kemampuan seseorang dalam melihat dan menilai hasil pembangunan dan aspek kehidupan lainnya berdasarkan perspektif gender disesuaikan dengan kepentingan yang berbeda antara laki laki dan perempuan
8.
Responsif Gender Seluruh kebijakan program kegiatan pembangunan telah memperhitungkan memformulasikan mengimplemetasikan dan mengembangkan kepentingan laki laki dan perempuan yang potensial
59
kesetaraan dan keadilan gender merupakan tujuan akhir dari pengarusutamaan gender (PUG) dimana PUG merupakan sebuah upaya untuk menghilangkan hambatan-hambatan yang menyebabkan tidak tercapainya KKG, yaitu marginalisasi, subordinasi, stereotype, kekerasan dalam rumah tangga dan beban ganda
60
