Lutfal Mustaqim, R. Hanung Satrio Pitono, Rahardyan Wisnu Aji. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

TINJAUAN YURIDIS METERIIL ARGUMENTASI HUKUM MEMORI BANDING PENUNTUT UMUM DALAM UPAYA HUKUM BANDING TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TIPIKOR (STUDI PUTUSAN PENGADILAN TINGGI BANTEN NOMOR: 1/PID.SUS/2011/PT.BTN) Lutfal Mustaqim, R. Hanung Satrio Pitono, Rahardyan Wisnu Aji Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Email: [email protected] ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk meninjau aspek materiil argumentasi hukum memori banding jaksa penutut umum dalam mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan pengadilan tipikor pada pengadilan negeri Rangkasbitung. Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal yang bersifat preskriptif. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dipakai dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (library research). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yaitu Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta bahan hukum sekunder. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan, yakni argumentasi hukum memori banding jaksa penuntut umum pada pokoknya menyangkut dua hal yaitu mengenai pidana penjara dan denda yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tipikor Rangkasbitung dan menyangkut pidana tambahan pembayaran uang pengganti yang tidak dimasukkan dalam amar putusan pengadilan tipikor Rangkasbitung kepada Terdakwa

Kata Kunci: Argumentasi Hukum, Memori Banding, Penuntut Umum

PENDAHULUAN Proses dan mekanisme penyelesaian perkara pidana menurut KUHAP meliputi 3 (tiga) tahapan, Tahap pemeriksaan di tingkat penyidikan, Tahap penuntutan, dan Tahap pemeriksaan di sidang pengadilan.Salah satu tahap penting pada proses dan mekanisme penyelesaian perkara pidana adalah tahap pemeriksaan di sidang pengadilan. Tahap ini bertujuan untuk melakukan pemeriksaan dan membuat serta menemukan putusan yang menjadi tugas hakim di pengadilan. Pengaturan secara yuridis formil tentang putusan berkorelasi dengan upaya hukumnya. Upaya hukum menurut KUHAP adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa 1394

perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur menurut undang-undang. KUHAP membedakan upaya hukum menjadi 2 (dua) macam upaya hukum yaitu: upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa, Upaya hukum biasa diantaranya banding dan kasasi yang terdapat dalam Bab XVII bahwa pada azasnya upaya hukum biasa menangguhkan eksekusi ,sedangkan upaya hukum luar biasa yaitu peninjauan kembali yang terdapat dalam Bab XVIII tidak menangguhkan eksekusi. KUHAP mengatakan Banding merupakan salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua GEMA, Th. XXVI/48/Februari 2014 - Juli 2014

TINJAUAN YURIDIS METERIIL ARGUMENTASI HUKUM MEMORI BANDING PENUNTUT UMUM DALAM UPAYA HUKUM BANDING TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TIPIKOR (STUDI PUTUSAN PENGADILAN TINGGI BANTEN NOMOR: 1/PID. SUS/2011/PT.BTN)

belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan Pengadilan Negeri. Rumusan pasal 67 KUHAP menyatakan: “Terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama.” Pasal 67 dengan tegas menyebut permintaan banding adalah “hak“ yang diberikan undangundang kepada terdakwa dan penuntut umum, dengan demikian KUHAP tegas memberikan hak kepada penuntut umum untuk meminta banding pada pengadilan tingkat kedua atau pengadilan tinggi. Salah satu kasus yang dimintakan banding oleh penuntut umum terhadap putusan pengadilan tingkat pertama diantaranya kasus Yosep Kurniawan bin Ujang Suherman. Dalam perkara Yosep Kurniawan bin Ujang Suherman adalah Staf Komputer Bagian Rekening PDAM Kabupaten Lebak yang didakwa melakukan korupsi dan kemudian oleh pengadilan negeri Rangkasbitung divonis dengan pidana penjara selama 1 (satu ) tahun dan 6(enam) bulan denda sebesar Rp. 50.000.000 ,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, namun jaksa penuntut umum kemudian melakukan banding dan permohonan banding tersebut diregister oleh Pengadilan Tinggi Banten dalam putusan banding No.1/Pid. Sus/2011/PT.BTN dan terdakwa divonis oleh Pengadilan Tinggi Banten dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp. 50.000.000, 00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Selain itu Yosep Kurniawan bin Ujang Suherman juga diwajibkan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila uang pengganti GEMA, Th. XXVI/48/Februari 2014 - Juli 2014

tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan. Dengan demikian menjadi menarik bagi penulis untuk menelaah bagaimanakah argumentasi hukum memori banding jaksa penuntut umum dalam upaya hukum banding terhadap putusan pengadilan tipikor Rangkasbitung ditinjau secara materiil. TINJAUAN PUSTAKA Istilah argumentasi dalam kamus besar bahasa Indonesia edisi kedua, diartikan sebagai pemberian alasan untuk memperkuat atau menolak suatu pendapat pendirian atau gagasan. Berargumentasi berarti memberikan alasan untuk memperkuat atau menolak suatu pendapat, pendirian atau gagasan. Dalam Kamus Hukum menurut Sudarsono, sebagaimana dikutip oleh Kusnu Goesnadhie dalam istilah argumen diberikan arti sebagai alasan yang dapat diapaki untuk memperkuat atau menolak suatu pendapat, pendirian, atau gagasan. Berargumen, berarti berdebat dengan saling mempertahankan atau menolak alasan masing-masing. Argumentasi hukum dalam system hukum Common Law (Anglo Saxon) dikenal sebagai Legal Opinion, dalam sistem hukum Civil Law (Europe Continental) dikenal sebagai Legal Critic. Dalam bahasa latin disebut sebagai Ius Opinio, artinya: Ius = Hukum, Opinio = pandangan atau pendapat. Jadi yang dimaksud dengan Legal Opinion adalah pandangan atau pendapat hukum yang dikaji secara parsial, imparsial, gradual, maupun krusial, khusus menyangkut ketumpangtindihan pelaksanaan peraturan hukum. (Amos, 2004: 4). Menurut Henry Compbell Black, Legal Opinion diartikan sebagai: “Sekumpulan dokumen tertulis yang dijadikan pandangan aplikasi bagi para pengacara atau pengertian pendapat hukum yang berkaitan dengan berbagai masalah 1395


hukum dari para pihak terkait sesuai dengan fakta- faktanya”. (Black, 1999: 1120). Teori argumentasi hukum mengkaji bagaimana menganalisis, merumuskan suatu argumentasi hukum secara cepat. Teori argumentasi hukum mengembangkan kriteria yang dijadikan dasar untuk suatu argumentasi yang jelas dan rasional. Isu utama adalah kriteria universal dan kriteria yuridis yang spesiik yang menjadikan dasar rasionalitas argumentasi hukum. Argumentasi hukum merupakan satu model argumentasi khusus. Terdapat dua hal yang menjadi dasar kekhususan argumentasi hukum: a. Tidak ada Hakim ataupun Pengacara yang mulai berargumentasi dari suatu keadaan hampa. Argumentasi hukum selalu di mulai dari hukum positif. Hukum positif bukan merupakan suatu keadaan yang tertutup ataupun statis, akan tetapi merupakan satu perkembangan yang berlanjut. Dari suatu ketentuan hukum positif, yurisprudensi akan menentukan norma – norma baru. Orang dapat bernalar dari ketentuan hukum positif dari asas yang terdapat dalam hukum positif untuk mengambil keputusan-keputusan baru. b. Kekhususan yang kedua dalam argumentasi hukum atau penalaran hukum, berkaitan dengan kerangka prosedural, yang di dalamnya berlangsung argumentasi rasional dan diskusi rasional. “Argumentasi hukum dalam suatu pokok perkara berupa pidana, perdata, atau administrasi negara,yang diakibatkan kesalahterapan hukum oleh poliisi, jaksa, hakim, maupun kebijakn publik; dapat dijadikan dalil- dalil untuk menangkis suatu tuduhan atau sanksi di pengadilan”. (M. Darin Arif Mualiin, 2012: 77) Undang-Undang menyediakan upaya hukum bagi terdakwa maupun penuntut umum, yaitu apabila pihak-pihak tersebut 1396

merasa tidak puas terhadap kualitas putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan atau putusan tersebut dirasakan tidak mencerminkan nilainilai keadilan. Upaya hukum, secara yuridis normatif diatur dalam Bab I Pasal 1 Angka 12 KUHAP, yang berbunyi “Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undangundang ini”. Upaya Hukum Banding adalah hak terdakwa atau pununtut umum untuk “menolak putusan” pengadilan dengan tujuan untuk meminta pemeriksaan ulang oleh pengadilan yang lebih tinggi, serta untuk menguji ketetapan penerapan hukum dari putusan pengadilan tingkat pertama. Memori banding bukan merupakan kewajiban/keharusan bagi pemohon banding untuk membuatnya, karena hanya berupa hak semata, jika tidak disertakan dalam permohonan tidak akan berakibat ditolaknya permohonan banding. Permohonan banding diajukan dalam waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan, atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir dalam pengucapan putusan. Permohonan banding yang diajukan melampaui tenggang waktu tersebut harus ditolak dengan membuat surat keterangan. Permohonan banding yang telah memenuhi prosedur dan waktu yang ditetapkan, harus dibuatkan akta pernyataan banding yang ditandatangani oleh panitera dan pemohon banding, serta tembusannya diberikan kepada pemohon banding. Dalam hal pemohon tidak dapat menghadap, hal ini harus dicatat oleh panitera dengan disertai alasannya dan catatan tersebut harus dilampirkan dalam berkas perkara serta juga ditulis dalam daftar perkara pidana. Permohonan banding yang GEMA, Th. XXVI/48/Februari 2014 - Juli 2014


diajukan harus dicatat dalam buku register insuk perkara pidana dan register banding. Panitera wajib memberitahukan permohonan banding dari pihak yang satu kepada pihak yang lain.tanggal penerimaan memori dan kontra memori banding, harus dicatat dan salinannya disampaikan kepada pihak yang lain, dengan membuat relaas pemberitahuan/ penyerahannya.

mempelajari berkas pidana. Dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak permohonan banding diajukan, berkas perkara banding berupa berkas A dan B harus sudah dikirim ke Pengadilan Tinggi. Selama perkara banding belum diputus oleh Pengadilan Tinggi, permohonan banding dapat dicabut sewaktuwaktu, dan dalam hal sudah dicabut tidak boleh diajukan permohonan banding lagi.

Sebelum berkas pidana dikirim ke Pengadilan Tinggi, selama 7 hari pemohon banding wajib diberi kesempatan untuk

Gambaran mengenai kerangka pemikiran dapat dilihat pada konsep sebagai berikut:

Penjelasan:

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhkan pidana oleh Pengadilan Tipikor. KUHAP memberi hak kepada Jaksa Penuntut Umum dan atau Terdakwa untuk mengajukan banding atas putusan pengadilan negeri. Dalam mengajukan banding tersebut, jaksa penuntut umum membuat memori banding, kemudian penulis meneliti dan membahas argumentasi hukum dalam memori banding tersebut baik secara materiil.

Sebuah perkara korupsi di PDAM Cabang Rangkasbitung Kabupaten Lebak dilakukan oleh terdakwa Yosep Kurniawan bin Ujang Suherman dengan melakukan penyimpangan atau korupsi uang setoran pembayaran air konsumen. Terdakwa diadili, diperikasa, dan diputus oleh Pengadilan Tipikor Rangkasbitung dengan pasal 3 jo. 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undng Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. GEMA, Th. XXVI/48/Februari 2014 - Juli 2014

1397


METODE PENELITIAN Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah penelitian doktrinal. Metode penelitian doktrinal adalah penelitian berdasarkan bahan-bahan hukum (library based) yang fokusnya pada membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Penelitian hukum doktrinal merupakan suatu penelitian hukum yang bersifat preskriptif bukan deskriptif sebagai ilmu sosial dan ilmu alam (Peter Mahmud Marzuki, 2006:22). Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji serta mempelajari bahanbahan hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, artikelartikel yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji. Ditinjau dari sifatnya, penelitian yang penulis laksanakan ini bersifat preskriptif, Ilmu hukum memiliki karakteristik sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan (Peter Mahmud Marzuki, 2006 : 22), maka dari itu dalam penelitian hukum ini penulis menggunakan karakteristik ilmu hukum yang bersifat preskriptif dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilainilai, keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuanketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah sumber bahan sekunder. Sumber bahan hukum sekunder berupa dokumen-dokumen resmi, arsip-arsip, laporan, perundangundangan atau bahkan beberapa literatur lainnya dan juga dari situs internet yang mendukung penelitian ini. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Undang1398

Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Bahan Hukum Sekunder yang digunakan penulis diantaranya jurnal hukum, buku-buku yang ditulis para ahli hukum, artikel atau tulisan dari internet, dan sumber lain yang memiliki keterkaitan dengan masalahan yang diteliti. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Terdakwa Yosep Kurniawan bin Ujang Suherman merupakan Staf Komputer Bagian Rekening Perusahaan Daerah Air Minum (selanjutnya disingkat PDAM) Kabupaten Lebak yang terjerat kasus korupsi uang setoran pembayaran air di PDAM cabang Rangkasbitung Kabupaten Lebak, pada sekitar bulan Januari 2008 sampai dengan bulan Agustus 2008 bertempat di PDAM Cabang Rangkasbitung Kabupaten Lebak. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disingkat Tipikor) pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa dengan penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Atas putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tipikor Rangkasbitung tersebut, jaksa penuntut umum mengajukan banding kepada Pengadilan Tinggi Banten. Dalam mengajukan banding atas putusan tersebut jaksa penuntut umum didalam Memori Bandingnya mengemukakan argumentasi hukum yang pada pokoknya sebagai berikut: a. Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim GEMA, Th. XXVI/48/Februari 2014 - Juli 2014


Pengadilan Negeri Rangkasbitung kepada Terdakwa YOSEP KURNIAWAN BIN UJANG SUHERMAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dimana Jaksa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa YOSEP KURNIAWAN BIN UJANG SUHERMAN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 8 (delapan) bulan. b. Bahwa Jaksa Penuntut Umum pun tidak sependapat dengan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung menyangkut uang pengganti yang sesuai amar Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung dimaksud dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dimana Jaksa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa YOSEP KURNIAWAN BIN UJANG SUHERMAN untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 120.000.000,(seratus dua puluh juta rupiah) dan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Dari hasil penelitian, diperoleh pada pokoknya ada dua argumentasi hukum yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum didalam memori banding. Penulis membahas satu-persatu mengenai argumentasi hukum didalam memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut. Pertama, mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri kepada Terdakwa Yosep GEMA, Th. XXVI/48/Februari 2014 - Juli 2014

Kurniawan bin Ujang Suherman, dimana Pengadilan Negeri memvonis Terdakwa dengan pidana penjara selama satu tahun dan enam bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Penulis berpendapat, berangkat dari pemahaman bahwa mengenai putusan apa yang akan dijatuhkan pengadilan, tergantung daripada hasil mufakat musyawarah hakim berdasar penilaian yang diperoleh dari surat dakwaan dihubungkan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemerikasaan di persidangan. Surat dakwaan yang dibuat Jaksa penuntut umum berbentuk Alternatif dimana pada dakwaan pertama atau kesatu dibuat secara subsidair yang terdiri dari dua dakwaan yang disusun dan dijejerkan secara berurutan, mulai dari dakwaan tindak pidana yang lebih berat dan dilanjutkan dengan dakwaan atas tindak pidana yang lebih ringan, dimana rumusan dakwaan pidana yang terberat berada pada urutan pertama sebagai dakwaan kesatu primair, disusul kemudian dengan dakwaan yang lebih ringan dalam rumusan dakwaan kesatu subsidair, maka hakim mendapatkan pilihan untuk menentukan dakwaan mana yang tepat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa sehubungan dengan tindak pidananya. Di persidangan terungkap bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan kesatu primair, dimana Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo. 18 Undang-undang No.31 tahun 1999 jo. Undang-undang No. 20 tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, dimana dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 disebutkan ancaman pidana penjara paling singkat 4 (empat) 1399


tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Oleh karena dakwaan kesatu primair tidak dapat dibuktikan di persidangan, maka pemeriksaan sidang pengadilan dilanjutkan pada dakwaan kesatu subsidair. Selanjutnya sebagaimana fakta-fakta di persidangan, terbukti bahwa Terdakwa adalah Staf Komputer Bagian Rekening PDAM Kabupaten Lebak bersama-sama dengan Hanurani bin Ucu Samsu , Wiwin Herwina binti M. Slamet, dan Siti Nuripah binti Uton Muchtar masing-masing sebagai Koordinator Kasir Kas PDAM, dan sebagai Kasir Billing System Online (BSO) kantor PDAM pada Bank Jabar Kabupaten Lebak telah melakukan perbuatan menghilangkan / menghapuskan data konsumen yang telah melakukan pembayaran , dan sesuai dengan Billing System Online datanya kembali tercantum dalam Daftar Rekening Ditagih (DRT) konsumen yang belum melakukan pembayaran, dan perbuatan Terdakwa bersama dengan ketiga orang temannya tersebut dilakukan berulangulang dari sekitar bulan Januari 2008 sampai bulan Agustus 2008. Perbuatan Terdakwa dan ketiga orang temannya tersebut juga bertentangan dengan Perda Kabupaten Lebak Nomor 33 Tahun 2001 tantang Pembentukan dan Kepengurusan PDAM Kabupaten Lebak jo. Surat Keputusan Direksi PDAM Nomor: 690/PKP-PDAM/001/2007 tentang Peraturan Pegawai PDAM Kabupaten Lebak, serta perbuatan Terdakwa dan ketiga orang temannya tersebut telah merugikan keuangan negara dalam hal ini PDAM kabupaten Lebak. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan 1400

dalam dakwaaan kesatu subsidair yang mana terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo. 18 Undang-undang No.31 tahun 1999 jo. Undang-undang No. 20 tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Dengan demikian, apabila dakwaan kesatu subsidair telah terbukti, maka pemeriksaan dapat dinyatakan ditutup serta hukuman dijatuhkan yaitu berdasar ancaman yang dirumuskan dalam dakwaan subsidair. Bertitik tolak dari alasan tersebut, penulis berpendapat bahwa lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa Yosep Kurniawan bin Ujang Suherman sudah relevan sesuai ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 3 jo. 18 Undang-undang No.31 tahun 1999 jo. Undang-undang No. 20 tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang mana ancaman pidana yang disebutkan dalam ketentuan pasal 3 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-Undang No.20 tahun 2001 adalah pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliyar rupiah). Hal tersebut berarti, setelah hakim memeriksa dan menilai perkara sesuai dengan apa yang diyakininya terbukti di persidangan maka hakim bebas menentukan secara adil dan bijaksana menjatuhkan pidana dalam rentang ancaman yang disebutkan dalam pasal yang terbukti bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana. Berikutnya yang kedua, mengenai amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri menyangkut uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa. Penulis berpendapat, ketentuan mengenai pembayaran uang pengganti tidak dikenal dalam ketentuan GEMA, Th. XXVI/48/Februari 2014 - Juli 2014


mengenai pidana tambahan dalam KUHP. Umumnya pidana yang dijatuhkan oleh hakim kepada pelaku yang melakukan tindak pidana di bidang harta benda adalah pidana penjara atau pidana denda. Pidana denda ini dianggap sebagai “pidana pengganti” atas kerugian harta benda korban yang disebabkan oleh tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Dalam Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi selain dapat dijatuhi pidana penjara dan atau pidana denda, terdakwa juga dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyakbanyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. “Dalam tindak pidana korupsi dikenal adanya pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undangundang No. 31 tahun 1999 menyebutkan bahwa “selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam KUHP, sebagai pidana tambahan adalah pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi”(Mahrus Ali, 2013: 66). Dalam perkara Terdakwa Yosep Kurniawan bin Ujang Suherman, terbukti bahwa Terdakwa merugikan keuangan negara sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Majelis hakim pengadilan negeri berpendapat hal tersebut tidak menjadikan Terdakwa menjadi kaya raya karena selain jumlahnya kecil juga uang tersebut tidak diperoleh secara sekaligus, melainkan secara bertahap sejak sekitar bulan Januari 2008 sampai bulan Agustus 2008 sehingga uang tersebut habis dipergunakan untuk keperluan sehari-hari terdakwa. Penulis berpendapat amar putusan mengenai pidana tambahan pembayaran uang pengganti sebesar Rp. GEMA, Th. XXVI/48/Februari 2014 - Juli 2014

25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah tepat dan sesuai dengan peraturan perundangundangan yakni Undang-undang No. 31 tahun 1999 jo.Undang-Undang No. 20 tahun 2001 pasal 18 ayat (1) huruf b dan d, pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyakbanyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bilamana terpidana tidak mempunyai harta benda yang menculukp untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang No.31 tahun 1999 dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan. SIMPULAN Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulan sebagai berikut: 1. Argumentasi hukum memori banding Jaksa Penuntut Umum memuat dua hal pokok yaitu mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Yosep Kurniawan bin Ujang Suherman dan menyangkut pidana tambahan pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa oleh Pengadilan Negeri Rangkasbitung. Terdakwa dihukum dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan kesatu subsidair yaitu dalam pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang No.31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP. Pengadilan Negeri menjatuhkan pidana sesuai dengan ancaman pidana dalam 1401


rumusan pasal tersebut. 2. Menyangkut pidana tambahan pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) oleh karena fakta yang terungkap di persidangan terdakwa terbukti menikmati uang negara sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), maka uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa tersebut sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

dapat membuktikan argumentasinya di persidangan serta tidak ada lagi Putusan Hakim yang jauh lebih ringan daripada tuntutan jaksa penuntut umum. 2. Dalam membuat argumentasi dakwaan dalam perkara tindak pidana korupsi, khususnya dalam menyusun argumentasi pidana penjara sebagai pengganti (subsidair) pembayaran uang pengganti, Penuntut Umum dapat membuat sejelas mungkin sepanjang tidak melanggar KUHAP dan ketentuan internal di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

SARAN 1. Agar Penuntut Umum dalam merumuskan bentuk surat dakwaan dan menguraikan argumentasi hukum dakwaannya lebih jelas dan cermat sehingga Penuntut Umum

DAFTAR PUSTAKA M. Darin Arif Mualliin. 2012. “Memorandum Hukum, Pendapat Hukum, dan Uji Kepatuhan Hukum dari Segi Hukum”. AHKAM. Vol.14, No.1. Andi Hamzah. 2001. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Graika. _______. 1984. Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya. Jakarta : PT. Gramedia. Mahrus Ali. 2013. Asas, Teori dan Praktek Hukum Pidana Korupsi. Yogyakarta: UII Press. _______. 2011. Hukum Pidana Korupsi di Indonesia. Yogyakarta: UII Press M. Yahya Harahap. 2010. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan. Jakarta: Sinar Graika. _______. 2010. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali. Jakarta: Sinar Graika. Peter Mahmud Marzuki. 2006. Penelitian Hukum. Cetakan Pertama. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Redaksi Bhafana Publishing. 2013. KUHP KUHAP. Jakarta: Bhafana Publishing.

1402

GEMA, Th. XXVI/48/Februari 2014 - Juli 2014

Lutfal Mustaqim, R. Hanung Satrio Pitono, Rahardyan Wisnu Aji. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Recommend Documents