LUH PUTU SWANDEWI ANTARI

TESIS

BATAS PENGATURAN PERUSAHAAN DAERAH (STUDI TERHADAP PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM PADA KABUPATEN BADUNG, KOTA DENPASAR, DAN KABUPATEN BULELENG)

LUH PUTU SWANDEWI ANTARI

PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2012

TESIS

BATAS PENGATURAN PERUSAHAAN DAERAH (STUDI TERHADAP PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM PADA KABUPATEN BADUNG, KOTA DENPASAR, DAN KABUPATEN BULELENG)

LUH PUTU SWANDEWI ANTARI NIM : 0990561035

PROGRAM MAGISTER PROGRAM STUDI ILMU HUKUM PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2012

BATAS PENGATURAN PERUSAHAAN DAERAH (STUDI TERHADAP PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM PADA KABUPATEN BADUNG, KOTA DENPASAR, DAN KABUPATEN BULELENG)

Tesis untuk Memperoleh Gelar Magister pada Program Magister, Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Udayana

LUH PUTU SWANDEWI ANTARI NIM : 0990561035

PROGRAM MAGISTER PROGRAM STUDI ILMU HUKUM PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2012

LEMBAR PENGESAHAN

TESIS INI TELAH DISETUJUI PADA TANGGAL 19 APRIL 2012

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. I Wayan Parsa, SH.,M.H. SH.,M.H. NIP. 195912311986021007

Gede Marhaendra Wija Atmaja, NIP. 1958111511986021001 Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Udayana

Prof. Dr. Putu Sudarma Sumadi, SH.,S.U Sp.S(K) NIP. 195604191983031003

Direktur Program Pascasarjana Universitas Udayana

Prof. Dr. dr. A.A. Raka Sudewi, NIP. 195902151985102001

TESIS INI TELAH DIUJI PADA TANGGAL 19 APRIL 2012

Panitia Penguji Tesis Berdasarkan SK Rektor Universitas Udayana, No. 0630/UN.14.4/HK/2012 Tanggal 5 April 2012

Ketua

: Prof. Dr. I Wayan Parsa, SH., MH.

Anggota

:

1. Dr. Gede Marhaendra Wija Atmaja, SH.,MH. 2. Prof. Dr. I Gusti Ngurah Wairocana, SH., MH. 3. Prof. Dr. I Made Arya Utama, SH., MHum. 4. Dr. I Nyoman Suyatna, SH., MH.

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT Yang bertanda tangan di bawah ini, Nama

: Luh Putu Swandewi Antari

Program Studi

: Ilmu Hukum

Judul Tesis

: Batas Pengaturan Perusahaan Daerah (Studi Terhadap Peraturan Daerah Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Pada Kabupaten Badung, Kota Denpasar, dan Kabupaten Buleleng)

Dengan ini menyatakan bahwa karya ilmiah Tesis ini bebas plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti plagiat dalam karya ilmiah ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan mendiknas RI No. 17 Tahun 2010 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Denpasar, 25 April 2010

Luh Putu Swandewi Antari

UCAPAN TERIMA KASIH Puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa karena berkat-Nyalah penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Batas Pengaturan Perusahaan Daerah (Studi Terhadap Peraturan Daerah Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Pada Kabupaten Badung, Kota Denpasar, dan Kabupaten Buleleng)”. Melalui kesempatan ini, izinkanlah penulis untuk menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada: 1. Prof. Dr. dr I Made Bakta, Sp.PD (KHOM) Rektor Universitas Udayana. 2. Prof. Dr. dr. A.A. Raka Sudewi, Sp S(K), Direktur Program Pascasarjana Universitas Udayana. 3. Prof. Dr. Putu Sudarma Sumadi, S.H., S.U., Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Udayana. 4. Putu Arya Sumertha Yasa, S.H., M.H, Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum Program PascasarjanaUniversitas Udayana. 5. Prof. Dr. I Wayan Parsa, SH.,M.H. selaku pembimbing I yang selalu memberikan bimbingan dan motivasi dalam penyelesaian tesis ini. 6. Dr.Gede Marhaendra Wija Atmaja, SH.,M.H. selaku pembimbing II yang dengan sabar mengarahkan penulisan tesis ini. 7. Dosen S2 ilmu hukum, terutamanya dosen konsentrasi Hukum Pemerintahan. 8. Tata Usaha Program Pascasarjana S2 Ilmu Hukum Universitas Udayana.

9. Ibu, Bapak, adik beni, mbk gek dan gede yang senantiasa membantu penyelesaian penelitian ini baik secara moril maupun finansial. 10. Octa, emmy, lis, diah, prama, hendri, nova dan seluruh sahabat-sahabat angkatan 2009 Pascasarjana S2 Ilmu Hukum Universitas Udayana terutama rekan-rekan konsentrasi Hukum Pemerintahan yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu, serta sahabat-sahabat diluar Program Pascasarjana, terimakasih atas dukungan serta motivasi yang sudah diberikan selama masa perkuliahan serta penyusunan tesis ini. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa apa yang dipaparkan dalam tesis ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari isi permasalahan, analisis, penyusunan maupun teknik penulisan. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki, untuk itu penulis memohon kritik dan saran dari para pembaca guna mewujudkan karya tulis yang lebih baik di kemudian hari. Denpasar, April 2012

Penulis

ABSTRAK BATAS PENGATURAN PERUSAHAAN DAERAH (STUDI TERHADAP PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM PADA KABUPATEN BADUNG, KOTA DENPASAR DAN KABUPATEN BULELENG) Perusahaan daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah, pengaturan perusahaan daerah diatur secara khusus pada Undang-undang No. 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, undang-undang daerah ini masih berlaku sampai saat ini, padahal dari sudut materi Undang-undang No. 5 Tahun 1962 memiliki semangat berbeda dengan semangat otonomi daerah saat ini. Undangundang No. 5 Tahun 1962 tidak sesuai dan kurang mampu mengakomodasikan penyelenggaraan perusahaan daerah sebagai kontributor pendapatan asli daerah, sehingga menimbulkan konflik norma antara Undang-undang No. 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah dengan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan hal tersebut maka masalah yang diperoleh adalah mengenai dasar hukum pengaturan perusahaan daerah dan mengenai pengaturan Perusahaan Daerah Air Minum di daerah. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan dari Perusahaan Daerah dan mengenai pengaturan Perusahaan Daerah Air Minum di daerah. Studi ini menunjukkan bahwa pengaturan perusahaan daerah berdasarkan pada Peraturan Daerah, dimana materi muatan dalam peraturan daerah lebih banyak berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri dibandingkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, karena materi pada Peraturan Menteri Dalam Negeri lebih sesuai untuk diterapkan pada perusahaan daerah di masa otonomi daerah.

Kata kunci: batas pengaturan, perusahaan daerah, peraturan daerah.

ABSTRACT A BOUNDARY JURIDICAL ANALYSIS OF REGIONAL COMPANIES REGULATIONS (A STUDY OF THE REGULATIONS OF THE REGIONAL OF REGIONAL WATER COMPANIES IN THE CITY OF BADUNG, DENPASAR AND BULELENG) Regional companies are among the sources of local revenues and the regional companies regulations are specifically legalized in the Law number 5 of the year 1962 on regional companies. The law that regulates regional companies is still in effect up to these days, but in terms of material, the Law number 5 of the year 1962 has a different spirit from the current state of regional autonomy. The Law number 5 of the year 1962 is not suitable and it lacks the capability of accommodating the operation of regional companies as the contributors to local revenues. Thus, it causes conflict of norms between the Law number 5 of the year 1962 on regional companies and the Law number 32 of the year 2004 on local governments. As such the problem is obtained is regarding the regional companies regulations and regarding the regulations of regional water companies. The research method used in is juridical normative. The research was aimed at knowing the regulations of regional companies and the regulations of regional water companies. The study showed that the regulations of regional companies tended to be based on regulatory areas, namely through regional regulations, areas where the material charge in regulatory areas more based on the regulations of the minister of the country in comparison of the Law number 5 of the year 1962 about the regional companies, because the material on the regulation of minister of the country is more appropriate to apply to the regional companies in a future autonomous region.

Keywords : boundary juridical, juridical analysis, regional companies.

RINGKASAN Bab I sebagai pendahuluan menguraikan latar belakang masalah yang bermula dari Undang-undang No. 5 Tahun 1962 yang masih berlaku pada masa otonomi daerah dan belum juga ada penggantinya, padahal dari segi materi yang dimuat sudah sangat berbeda dengan situasi dan kondisi otonomi daerah saat ini. Undang-undang ini tidak sesuai dan kurang mampu mengakomodasikan penyelenggaraan perusahaan daerah serta tidak dapat menjawab dinamika manajemen perusahaan yang menyangkut berbagai aspek antara lain personil kelembagaan, tata kerja yang tidak dapat mengemban fungsi dan perannya dalam mendukung fungsi perusahaan sebagai kontributor pendapatan asli daerah, sehingga hal ini menimbulkan konflik norma antara Undang-undang No. 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah dengan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dari hal tersebut dapar dirumuskan masalah terkait dasar hukum pengaturan perusahaan daerah dan pengaturan perusahaan daerah air minum di daerah. Dalam

Bab

II

menguraikan

tentang

Tinjauan

Umum

mengenai

penyelenggaraan pemerintahan daerah dan eksistensi perusahaan daerah air minum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perusahaan daerah yang didirikan oleh pemerintah daerah merupakan salah satu cara untuk memenuhi pendapatan asli daerah, pendirian ini merupakan upaya pemerintah daerah untuk menambah sumber pendapatan daerah dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Bab III membahas mengenai dasar hukum pengaturan perusahaan daerah, pengaturan perusahaan daerah berdasarkan pada Undang-undang No. 5 Tahun 1962 dan Undang-undang No. 32 Tahun 2004. Undang-undang No. 5 Tahun 1962 secara formal belum pernah diperbaharui sampai saat ini, padahal undang-undang yang mengatur pemerintahan daerah sudah mengalami perubahan pada masa orde baru maupun di era reformasi.

Bab IV membahas mengenai perusahaan daerah air minum, pada peraturan daerah air minum di Kabupaten Badung, Kotamadya Denpasar dan Kabupaten Buleleng, dasar hukum pengaturannya adalah Undang-undang No 5 Tahun 1962 dan Undang-undang No. 32 Tahun 2004. Namun dalam pelaksanaannya perusahaan daerah air minum lebih terkait pada Undang-undang No. 32 Tahun 2004, melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri sehingga pengaturan perusahaan daerah air minum banyak diatur melalui peraturan daerah yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah. Bab V terdapat kesimpulan dan saran atas permasalahan diatas, Undangundang No. 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah yang lebih khusus membahas mengenai perusahaan daerah hingga masa otonomi daerah belum juga ada penggantinya, mengingat lamanya terbit undang-undang ini maka substansi hukumnya sudah kadaluwarsa, akibatnya menimbulkan konflik antara Undnagundang No. 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah dengan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Menjawab permasalahan tersebut maka asas preferensi yang digunakan adalah asas Lex Posteriori Derogate Legi Priori, dimana peraturan yang baru menyisihkan peraturan yang lama. Perusahaan daerah air minum dalam menjalankan usahanya lebih banyak diatur melalui peraturan daerah yang sesuai dengan otonomi daerah kebutuhan masing-masing daerah. Perusahaan daerah air minum di daerah dalam menjalankan usahanya lebih banyak diatur melalui peraturan daerah, dan materi muatan yang terdapat pada peraturan daerah tersebut lebih banyak berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri daripada Undang-Undang No. 5 Tahun 1962 karena Peraturan Menteri Dalam Negeri lebih sesuai dengan otonomi daerah.

DAFTAR ISI

Sampul Depan ………………………………………………………………

i

Prasyarat Gelar Magister …………………………………………………..

ii

Pengesahan Pembimbing Tesis …………………………………………….

iii

Penetapan Panitia Penguji Tesis ……………………………………………

iv

Surat Pernyataan Bebas Plagiat ....................................................................

v

Ucapan Terima Kasih ………………………………………………………

vi

Abstrak ……………………………………………………………………..

viii

Abstract …………………………………………………………………….

ix

Ringkasan ……………………………………………………….................

x

Daftar Isi ………………………………………………………………......

xii

Daftar Tabel ……………………………………………………….............

xv

BAB I PENDAHULUAN …………………………………………………

1

1.1. Latar Belakang ………………………………………………………...

1

1.2. Rumusan Masalah ……………………………………………….........

16

1.3. Ruang Lingkup Masalah ….…………………………………………..

16

1.4. Tujuan Penelitian ……………………………………………………...

16

1.4.1. Tujuan Umum …………………………………………….........

17

1.4.2. Tujuan Khusus …………………………………………………

17

1.5. Orisinalitas Penelitian …………………………………………………

17

1.6. Manfaat Penelitian ……………………………………………….........

21

1.7. Landasan Teori …………………………...……………………………

22

1.7.1. Teori Negara Hukum ………………………………………........

23

1.7.2. Teori Perundang-undangan ………………………………….......

25

1.7.3. Konsep Otonomi Daerah ………………………………………...

28

1.7.4. Konsep Batas Pengaturan …………………………………….....

32

1.7.5. Teori Kewenangan ……………………………………………....

33

1.7.6. Asas Preferensi …………………………………………………..

35

1.8. Metode Penelitian ……………………………………………………..

36

1.8.1. Jenis Penelitian ………………………………………………….

37

1.8.2. Jenis Pendekatan …………………………………………...........

38

1.8.3. Sumber Bahan Hukum …………………………………………..

39

1.8.4. Teknik Pengumpulan Sumber Bahan Hukum ……………...........

39

1.8.5. Teknik Analisis Bahan Hukum ………………………………....

40

BAB II TINJAUAN UMUM PERUSAHAAN DAERAH………………...

42

2.1. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ……………………………….

42

2.2. Eksistensi Perusahaan Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ………………………………………………………………..

58

BAB III DASAR HUKUM PENGATURAN PERUSAHAAN DAERAH..

73

3.1. Pengaturan Perusahaan Daerah di Indonesia …...…………………….

73

3.2. Eksistensi Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah …………………………………………................................ BAB IV PENGATURAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM …...

97 103

4.1. Kewenangan Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum………………………………………………………………... 4.2.

Pengaturan Perusahaan Daerah

Air

Minum

Dalam

103

Peraturan

Daerah………………………………………………………………...

137

BAB V PENUTUP …………………………………………………….......

153

5.1. Kesimpulan ……………………………………………………………

153

5.2. Saran …………………………………………………………………..

154

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL Tabel 01. Pengaturan Perusahaan Daerah Air Minum ……………………

149