R
-&
'-
:€
ssFs .s
4qh
!
\Lki* {-4)/-/
POs INDOHE5IA
PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA BADAN METEOROTOGI KI.IMATOLOGI DAN GEOFISIKA
DAN PT POS TNDONESTA (PERSERO)
TENTANG PENGIRIMAN SAMPEL KUALITAS UDARA NOMOR : PPK.01/POS/PIKU/D2-2012 OMOR : PKS.94/KADTVRE-|V/310412
N
Pada hari ini Senin, tanggal Dua, bulan April, tahun Dua ribu dua belas, bertempat di Jakarta, masing-masing yang bertanda tangan di bawah ini :
l.
BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA {BMKG}, suatu }nstansi Pemerintah berkedudukan di Jalan Angkasa 1 No 2 Kemayoran Jakarta 7A72O, dalam perbuatan hukum ini diwakili oleh Budi Setiawan, S.T., dalam jabatan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat Utama, dan oleh karenanya sah benindak untuk dan atas nama Badan Meteorologi Klfmatologi dan Geofisika, selanjutnya disebut sebagai "PIHAK KESATU"; PT POS INDONESIA TPERSERO), berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan Banda Nomqr 30
Bandung 4011.5, suatu perseroan terbatas yang didir:ikan dengan Akta Notaris Sutjipto, S.H. Nomor 117 tanggal 20 Juli 1995 yang telah telah dilakukan perubahan seluruh Anggaran Dasarnya sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, termuat dalam akta tanggal 15 Agustus 2008 No. 164 dibuat dihadapan Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta, atas Anggaran Dasar tersebut telah dilakukan perbahab terakhir dengan Akta Notaris No. 18 tanggal 12 September 2011yang dibuat dan disampaikan oleh Aulia Taufani, S.H., sebagai Pengganti dari Notaris Sutjipto, 5.H., dalam hal ini diwakili oleh Junaidi, selaku Kepala Divisi Regional lV Jakarta, yang dalam jabatannya berwenang mewakili Direksi dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Direksi PT Pos lndonesia {Persero), selanjutnya disebut sebagai .,PIHAK
KEDUA".
PIHAK KESATU dan PTHAK KEDUA (untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut "PARA, PTHAK', dan secara sendiri-sendiri disebut "PIHAK"), terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut ;
a.
bahwa PIHAK KESATU adalah lnstansi Pemerintah, memerlukan penyedia jasa pengirirnan barang;
b.
bahwa PIHAK KEDUA adalah Badan Usaha Milik Negara yang bertujuan untuk turut serta melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, dan pada khususnya di bidang pelayanan jasa pos dan giro bagi masyarakat baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas;
$
c.
bahwa pIHAK KESATU bermaksud untuk menggunakan jasa [ar7anan PIHAK KEDUA untuk pengirirnan sarnpel kualitas udara dan PIHAK KEDUA dengan ini menyetujui untuk metakukan pengiriman sarnpel kualitas udara.
dan Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk membuat menandatangani perjanjian Kerja Sarna tentang Pengiriman sampel Kualitas Udara {selanjutnya disebut "Perjanjian"), dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut: Pasal 1 DEFINISI DAN PENGERTIAN UMUM
Dalam Perjanjian ini, istilah kata-kata di bawah ini mempunyaiartisebagai berikut
a-
:
Kiriman adalah bahan penelitian kualitas udara berupa sampel debu, sampel air hujan dan sampel udara yang dikirim menggunakan jasa PIHAK KEDUA'
b.
Sampel debu adatah kiriman berupa debu yang melekat pada kertas tertentu kemudian
c.
Sampel
d. e.
f. g.
dimasukan kedatam amplop ukuran A4 dengan berat maksimal 5 gram.
air huJan adalah kiriman berupa botot plastik berisi
air- hujan yang sudah dikemas
dengan aman. Sampel udara kiriman berupa udara yang dimasukan dalam tabung dan telah di-packing dalam box berukuran 60cm x 40 cm x 40 cm. pengeposan adalah penyerahan Kiriman dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA urrtuk .
diserahkan kepada Penerima sesuai dengan alamat yang dituju' penerima adalah PIHAK yang namanya tercanturn dalam alamat pengiriman yang dituju sebagai PIHAK yang berhak menerima Kiriman dimaksud. petugas penerima adalah orang yang karena tugas dan wewenangnya berhak atau berwenang
untuk dan atas nama Penerima menerima penyerahan Kiriman yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA.
h.
tsuktiSerah Kiriman adalah formulir penyerahan Kiriman oleh PIHAK KEDUA kepada Penerima.
Pasal 2 RUANG LINGKUP PERJANJIAN
ptHAK KESATU dengan
ini
memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA untuk melakukan
Jasa
pengiriman sampel kuatita udara dari/dan ke BMKG di Jakarta untuk diserahkan kepada dari/dan ke stasiun BMKG di seluruh lndonesia, dan PIHAK KEDUA dengan ini menerima dengan baik dan setuju serta bersedia dan sanggup melaksanakan pekerjaan tersebut dalam jangka waktu pengiriman Serta sesuai dengan persyaratan lainnya yang telah ditetapkan PARA PIHAK untuk kepentingan PIHAK KESATU (selanjutnya disebut "Pekerjaan").
Pasal 3 TARIF PEKERJMN DAN BIAYA,
(1) Biaya pekerjaan sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 2 Perjanjian ini dibebankan kepada APBN ZOIZ dan sesuai satuan volume Pekerjaan yang di dalamnya telah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (ppN) 1% (satu persen), tetapi belum termasuk Harga Tanggungan Nilai Barang (HTNB) dan biaya repacking sesuai standar PIHAK KEDUA. (2) Tarif yang dikenakan untuk Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini adalah tarif yang berlaku pada PIHAK KEDUA sebagaimana terlam pir.
$
Pasal 4 SYARAT-SYARAT PENGIRI MAN
(1) Stasiun BMKG wajib menyiapkan kiriman yang akan dikirim'
(2) Kiriman yang berbentuk cair diberi tanda khusus dan keterangan
"BAHAN CAlR"i
antara lain: tulisan "Mudah (3) Untuk kiriman yang mudah pecah (fragile) diberi tanda khusus maksimum penumpukan' Pecah", petunjuk posisi "Atas'Bawah" Kiriman, dan batas
lengkap Penerima' {4) Stasiun BMKG wajib menuliskan nama dan alamat apabila diperlukan akan
(5) Untuk keamanan proses pengiriman bahan sampel yang akan dikirim, ditanggtrng oleh dilakukan repocking oleh PIHAK KEDUA dengan biaya sepenuhnya
PIHAK
KESATU.
wajib melakukan (6) Petugas PIHAK KEDUA bersama-sama dengan Petugas PIHAK KESATU sama Pada tanda terima harus pemeriksaan ulang atas jenis dan jumlah masing-masing Kirirnan' serah terima' dengan fisik yang diterima oleh PIHAK KEDUA pada saat
Pasal 5
PENYEMHAN KIRIMAN
jam kerja' (1) penyerahan Kiriman kepada Penerima dilakukan pada setiap hari dan Penerima yang tercantum (2) PIHAK KEDUA menyerahkan kiriman sesuai dengan nama dan alamat dalam Kiriman.
Pasal 6 TATACARA PEMBAYARAN
setiap 1 tsatu) bulan yang (1) PIHAK KEDUA mengirimkan surat tagihan (invoice) biaya pengiriman berikutnya kepada PIHAK KESATU' telah berjalan selambat-lambatnya tanggal 5 (lima) bulan
(2)
(1) Pasal ini difampiri dengan Surat tagihan yang dimaksud dalam ayat Kuitansi asli bermeterai cukuP;
:
a. b. Rekapitulasi Daftar/Bukti Pengiriman atau resi' (3)
setambatpIHAK KESATU melakukan pembayaran setelah menerima tagihan dari PIHAK KEDUA' (tujuh) hari kerja setelah diterimanya invoice dari PIHAK KESATU' lambatnya 7
kiriman PIHAK KESATU (4) Pembayaran atas biaya pengiriman dan biaya lainnya terkait dengan ke rekening bank PIHAK KEDUA kepada PIHAK KEDUA dilakukan dengan cara transfer sebagaimana tersebut di bawah ini
:
NamaBank:BankMandirieksBDNCabangGedunglndosat Nomor Rekening :103 009 5256L16 Atas
Nama
: PT Pos lndonesia cq' KKP Jakarta Pusat
$
(5) Segala biaya yang timbul atas transfer bank untuk pembayaran Eiaya Pengiriman ini menjadi
'
tanggung jawab PIHAK PERTAMA"
(6) Biaya pengiriman atas pelaksanaan Pekerjaan berdasarkan invoice PIHAK KEDUA dinyatakan telah dibayar oleh pIHAK PERTAMA apabila telah terbukukan
/ efektif
pada rekening bank PIHAK
KEDUA.
(7) Hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan lainnya selain PPh yang timbul dari perpajakan yang berlaku' Perjanjian ini menjadi kewajiban PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan
Pasal 7 HAK DAN KEWAJIBAN
ini, PARA PIHAK mempunyaihak Selain hak dan kewajiban yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama dan kewajiban sebagai berikut :
.J..
HAK PIHAK KESATU
a. b.
:
Memperoleh layanan jasa sesuai dengan service level agreement
(Sl-A) yang
disepakati;
Mengajukan keluhan;
c.Melakukanmonitoringdanevaluasipeker]aanP|HAKKEDuA.
2.
Kewajiban PIHAK KESATU
a. b.
3.
:
baik dan lengkap Menyerahkan seluruh kfriman kepada PIHAK KEOUA dalam keadaan disertai dengan daftar kiriman' Melunasi tagihan sesuai yang tercantum dalam Pasal 6 Perjanjian ini.
HAK PIHAK
KEDUA:
a. Menolak pengiriman barang-barang yang tidak sesuai dengan Perjanjian ini' b. Menerima p"irn.r"n tagihan dari pIHAK KESATU sesuai yang tercantum dalam Pasal * 6 Perjanjian ini.
4.
Kewajian PIHAK KEDUA
a.MemberitahukankepadaPl}lAKKESATUapabi}aterjadipermasalahandalamproses
b. c.
PenYerahan Kiriman'
datam keadaan baik dan Menerima dan menandatangani seluruh kiriman dari Stasiun BMKG (DO)' lengkap disertai dengan daftar kfriman Membuat tagihan biaya pengiriman kepada PIHAK KESATU'
Pasal 8 TANGGUNG JAWAB ATAS KERUGIAN
dari pelaksanaan Perjanjian ini akan Kerugian yang timbul karena salah penafsiran rnaupun akibat dasar pertanggungiawaban sebagai berikut: diselesaikan secara musyawarah dengan menetapkan
a.KerugianyangtimbulsebagaiakibatkesalahanPIHAKKE5ATUmenjaditanggungjawabPlHAK KESATU.
b.
PIHAK KEDUA menjadi tanggung jawab PIHAK Kerugian yang timbul sebagai akibat kesalahan KEDUA
c.
PARA PIHAK menjadi tanggung jawab masingKerugian yang timbul sebagai akibat kelafaian masing pihak sesuai dengan bobot kesalahannya'
6., w
Pasal 9 PEMANTAUAN DAN EVALUASI
pernantauan dan eva{uasi pelaksanaan Perjanjian ini baik PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan
sesuai dengan kebutuhan atas secara bersama-sama maupun oleh masing-masing PIHAK kesepakatan bersama. Pasal 10
JANGKAWAKTU KERJA SAMA 2012 dan akan berakhir pada tangga[ 3L Perjanjian ini berlaku terhitung mutai tanggal 01 Januari Desember 2012.
Pasal 11 HUBUNGAN DI ANTARA PARA PIHAK
ini adalah semata-mata di antara PARA PIHAK yang timbul berdasarkan Perjanjian jasa dan salah satu PIHAK tidak berhak mengambil hubungan antara pengguna dan penyedia
(1) Hubungan
lainnya dalam keadaan apapun' keputusan atas nama PIHAK lainnya atau mewakili
KEDUA dilarang untuk menggunakan nama (2) selama dan setelah pelaksanaan Pekerjaan, PIHAK dan demikian sebaliknya PIHAK merek dagang yang dipergunakan oleh PTHAK KESATU
dan/atau
KESATU dilarang PIHAK KEDUA.
yang dipergunakan oleh untui menggunakan nama dan/atau merek dagang
Pasal 13 PERNYATAAN DAN JAMINAN PARA PIHAK
(1)
akan melaksanakan isi Perjanjian inidengan PARA PIHAK dengan ini menyatakan dan menjamin itikad baik dan penuh tanggung jawab'
Republik lndonesia' yang (2) PARA PIHAK adalah entitas hukum berdasarkan hukum Negara penuh untuk untuk melakukan kegiatan dan mempunyai hak memiliki segala iiin yang diperlukan
menandatangani dan melaksanakan Perjanjian ini'
Pasal 14 KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE} (1) PARA PIHAK dibebaskan
dari kewajiban untuk melakukan isi Perjanjian ini, baik sebagian
dalam melaksanakan Perjanjian ini maupun keseluruhan, apabila kegagalan atau keterlambatan disebabkan karena adanya force majeure'
(2) Yang dimaksud force majeure pada ayat (1) Pasal
ini adalah suatu keadaan yang terjadi karena
yang mengalami force majeure peristiwa atau sebab yang Ueiaaa di luar kemampuan PIHAK sebagai bencana alam' huru yaitu bencana alam, Uanjir, badai, yang dinyatakan oleh Pemerintah
terhadap hara, kebakaran, sabotase, peperangan, epidemi, dan kepatuhan
pelaksanaan
yang diakibatkan oleh kelalaian, perundang.undangan. Tidak termasuk force majeure, hal.hal perundang-undangan pelaksanaan terhadap kealpaan, kecerobohan dan/atau ketidakpatuhan
oleh masing-masing PIHAK'
1)
yang mengalami force rnajeure wajib r:nemberitahukan secara lisan segera setelah kepada PIHAK mengalami force majeure dengan kewajiban memberitahukan secara tertulis
(3) PIHAK
14 (empat belas] hari lainnya mengenaiterjadinya peristiwa force majeure selambat-larnbatnya perkiraan dimulainya dan penjelasan memberikan kalender sejak force majeure terjadi dengan
kembali pelaksanaan ketentuan Perjanjian. Keterlambatan atau kelalaian
untuk
diakuirrya peristiwa memberitahukan terjadinya sebab force majeure, mengakibatkan tidak tersebut sebagai for:ce maieure oleh PIHAK lainnya'
majeure akan diselesaikan (4) Segala dan setiap permasalahan Yang timbul akibat terjadinya force oleh PARA PIHAK secara musyawarah. Pasal 15 KORESPONDENSI
yang harus dlkirim oleh salah satu PIHAK kepada {1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan dengart Perjanjian Kerja PIHAK lain dalam Perjanjian Kerja Sama ini mengenai atau sehubungan Sama ini ditujukan ke alamat tersebut di bawah ini : PIHAK KESATU BADAN METEOROI-OGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA (BMKG) Jalan Angkasa L No.2 Kemayoran, Jakarta 10720 (02!I 42463ZL ext 1812 Telepon Faksimlli Email
Attn.
(021) 6s866236 sheila.dewi@ bmkg. go.id Pejabat Pembuat Komitmen Cq Budi Setiawan,
PIHAK KEDUA
Kantor Pos Jakarta Pusat 10000 Jalan Laoangan Banteng Utara No. L Jakarta Pusat 10710 Telepon Faksimili
e-mail
Attn.
02L-3513725 ext.6129 021-3s18650 1O0as2 @posindonesia.co.id Manajer Pemasaran Cq. Asman Pemasaran.
(2) Surat menyurat dan pemberitahuan-pemberitahuan dan/atau komunikasi ke alamat tersebut dianggap telah diterima dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut
a.
b. c(3)
:
pada hari kerja yang sama, apabila diserahkan langsung yang dibuktikan dengan tanda yang tangan penerima pada buku pengantar surat (ekspedisi) atau tanda terima lain diterbitkan oleh Pengirim;
pada hari kerja ketiga seiak tanggal penerimaan sesuai resi penerimaan apabila pos pemberitahuan tersebut dikirimkan per pos yang dibuktikan dengan resi pengiriman
tercatat; pada hari yang sama, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan melalui faksimili dengan hasil baik, setelah ada konfirmasi pengiriman lengkap'
(1) Pasal inl atau alamat Dalam hat terjadi perubahan alamat sebagaimana tersebut dalam ayat secara tertulis diberitahukan terakhir rnasing-masing PIHAK, maka perubahan tersebut harus (lima) sebelum kerja hari kepada PARA pIHAK dalam perjanjian ini sqlambat-lambatnya 5
perubahan alamat dimaksud berlaku efektif. Jika perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat-menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan berdasarkan perjanjian ini dianggap telah diberikan semestinya jika dikirimkan ke alamat-alamat sebagaimana tertulis dalam Pasal ini.
Pasal 16 PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN DOMISIU HUKUM
(1) Segala perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul di antara PARA PIHAK di dalam melaksanakan Perjanjian ini akan diselesaikart secara musyawarah untuk mencapai mufakat. (2) Apabila dalam waktu 14 [empat belas) hari kerja setelah dimu'lainya musyawarah PARA PIHAK tidak mencapai mufakat, maka PARA PIHAK akan menyelesaikan perselisihan tersebut melalui
pengadilan.
{3)
PARA PTHAK sepakat memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap dan semestinya di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Pasal 17 PENGAIIHAN HAK DAN KEWAJIBAN
Perjanjian ini bertaku dan mengikat terhadap PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA maupun para penerima dan penerus hak dan kewajiban dalam Perjanjian ini dengan ketentuan bahwa PIHAK KESATU dan PTHAK KEDUA tidak dapat mengalihkan atau melepaskan hak dan/atau kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.
Pasal 18 KETENTUAN tAIN-LAIN
{1) Nama dan judul dalam Perjanjian ini adalah semata-mata untuk memudahkan PARA PIHAK dalam membacanya dan tidak bertujuan untuk mendefinisikan, menggambarkan, mengubah, atau membatasi hak dan/atau kewajiban masing-masing PIHAK maupun menyebabkan
interpretasi lain dari Perianiian ini. (2) Segala perubahan dan segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur lebih
lanjut dalam perjanjian perubahan {amandemen} atau perjaniian tambahan {addendum} yang ditanda-tangani oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang mengikat dan tidak terpisahkan dari Perjanjian ini. (3) Surat-surat, dokumen-dokumen yang menjadi lampiran Perjanjian ini merupakan satu kesatuan
dengan Perjanjian ini.
atau perbedaan persepsi antara ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini dengan surat-surat, lampiran-lampiran, addendum-addendum dan dokumendokumen lain, maka PARA PIHAK dengan ini setuju bahwa ketentuan-ketentuan yang berlaku
(4) Apabila terdapat pertentangan
adatah ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Perjanjian ini.
(5) Tiap lembar Ferjanjian ini harus diparaf oleh PARA PIHAK pada sudut kanan bawah.
(6) Keabsahan, penafsiran, dan pelaksanaan dari Perjanjian ini diatur dan tunduk pada hukum
yang
berlaku di negara Republik lndonesia.
fi
Demikian Perjanjian ini dlbuat dalarn rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, ditandatangani oleh PARA PTHAK sebagaimana disebutkan pada bagian awal Perjanjian ini.
PIHAK KEDUA PT POs TNDONESIA (PERSERO
Kepala Divisi Relional lV Jakarta
fi
