Lili Marliyah Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, IKIP Veteran Semarang Abstrak

Vol : XXII, No : 1, MEI 2015

ANALISIS KEBIJAKAN KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA ( KKNI) (Strategi Meningkatakan Standar Kualitas SDM melalui Pendidikan formal, informal dan non formal) Lili Marliyah Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, IKIP Veteran Semarang Email : [email protected] Abstrak Dalam persepektif ekonomi, pendidikan merupakan human investment yang harus dapat menghasilkan SDM penggerak pembangunan ekonomi nasional, meningkatkan daya saing nasional dan kemandirian bangsa,yang menjadi syarat mutlak dalam persaingan dalam era globalisasi. Era globalisasi memiliki cirri utama, persaingan yang semakin ketat dalam kehidupan terutama tantangan dalam menyiapkan SDM sehingga tuntutan terhadap pengelolaan serta peningkatan mutu tenaga kerja kesetaraan kualifikasinya dengan tenaga kerja asing akan menjadi satu tantangan perekonomian Indonesia. Penetapan KKNI sebagai pedoman untuk menetapkan kualifikasi, skema pengakuan kualifikasi dan menetapkan skema pengakuan kualifikasi capaian pembelajaran, pelatihan atau pengalaman kerja serta menyetarakan kualifikasi antara capaian pembelajaran, pelatihan atau pengalaman kerja, mengembangkan metode dan sistem pengakuan kualifikasi sumberdaya manusia dari negara lain. Hubungan KKNI dengan kerangka kebijakan makro pendidikan yaitu merupakan sistem yang berdiri sendiri dan merupakan jembatan antara sektor pendidikan dan pelatihan untuk membentuk SDM berkualifikasi, bersertifikasi. Implementasi KKNI akan berdampak pada kerangka manajemen pengembangan SDM dan perubahan sosial sebagai konsekuensi dari peningkatan kualitas SDM dalam KKNI. Kata Kunci : KKNI, kebijakan

I. PENDAHULUAN Pendidikan mempunyai peranan dalam meningkatkan kualitas manusia sebagai sumberdaya pembangunan dan menjadi titik sentral pembangunan. Melalui pendidikan pengembangan sumberdaya manusia ditujukan untuk mengembangkan potensi individu agar menjadi individu yang produktif dan memiliki keunggulan kompetitif berlandaskan nilai-nilai akhlak, moral, dan etika bangsa, sekaligus sebagai human investment bagi kemajuan bangsa. Dalam persepektif ekonomi, pendidikan merupakan human investment yang harus dapat menghasilkan manusia-manusia andal untuk menjadi penggerak pembangunan ekonomi nasional. Investasi di bidang pembangunan pendidikan bernilai sangat strategis dalam jangka panjang, sebab manusia-manusia terdidik tersebut akan memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap kemajuan pembangunan termasuk untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu pendidikan harus mampu melahirkan lulusan-lulusan yang bermutu dan memiliki pengetahuan, menguasai teknologi serta mempunyai keterampilan teknis yang memadai. Selain itu pendidikan harus dapat menghasilkan tenaga-tenaga professional yang memiliki kapasitas dan kapabilitas bekerja yang menjadi satu pilar utama aktivitas MAJALAH ILMIAH PAWIYATAN

102


perekonomi nasional. Bahkan pendidikan sangat penting dan strategis untuk meningkatkan daya saing nasional dan membangun kemandirian bangsa, yang menjadi syarat mutlak dalam memasuki persaingan antar bangsa dalam era globalisasi. Era globalisasi memiliki cirri utama, antara lain ditandai dengan adanya gejolak persaingan yang semakin ketat dalam berbagai tatanan kehidupan terutama tantangan dalam menyiapkan sumber daya manusia sebagai tenaga kerja yang berkualitas dan memiliki daya saing yang tinggi, sehingga dapat bersaing baik secara nasional dan internasional. Untuk menghadapi kondidi ini, instrumen yang ampuh untuk mobilisasi peningkatan kualitas sumber daya manusia tersebut dapat ditempuh antara lain melalui pendidikan. Ciri lain dari Era global adalah pergerakan tenaga kerja antar negara akan semakin mengalir sehingga tuntutan terhadap pengelolaan serta peningkatan mutu tenaga kerja nasional serta kesetaraan kualifikasinya dengan tenaga kerja asing akan menjadi satu tantangan terbesar bagi pengembangan perekonomian Indonesia. Oleh karena itu tidak dapat dipungkiri lagi bahwa sebuah kerangka kualifikasi yang dapat menyetarakan kualitas tenaga kerja Indonesia dengan kualitas tenaga kerja asing sangat diperlukan dalam masalah ini. Sehubungan dengan hal tersebut upaya pemerintah dalam penyusunan dan penetapan kerangka kualifikasi nasional, dimaksudkan untuk penataan tenaga kerja diberbagai sektor kegiatan perekonomian formal dan informal dengan menetapkan kualifikasi yang jelas serta kesetaraan dengan kualifikasi negara-negara lain di dunia. Kerangka kualifikasi nasional disusun sebagai bentuk kebutuhan yang mendesak karena begitu banyak dan bervariasinya kualitas produk pendidikan formal, non formal, maka kerangka kualifikasi nasional merupakan rujukan bagi semua jenis lembaga pendidikan atau pelatihan yang bertanggungjawab mempersiapkan angkatan kerja Indonesia menjadi tenaga kerja yang berkualifikasi atau bertanggung jawab terhadap pemulihan kelompok penganggur yang belum memperoleh pekerjaan tetap. Tenaga kerja yang belum memenuhi kualifikasi, dimana mutu dan kinerja belum terukur atau belum sesuai dengan yang dipersyaratkan pengguna tenaga kerja, dapat disesuaikan melalui pendidikan atau pelatihan tambahan pada lembaga yang telah memiliki program sesuai kerangka kualifikasi nasional. Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa penetapan kebijakan tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia merupakan kebutuhan yang sudah sangat mendesak mengingat tantangan dan persaingan global pasar tenaga kerja nasional maupun internasional yang semakin terbuka. Pergerakan tenaga kerja MAJALAH ILMIAH PAWIYATAN

103


dari dan ke Indonesia tidak lagi dapat dibendung dengan peraturan atau regulasi yang bersifat protektif. Ratifikasi yang telah dilakukan Indonesia untuk berbagai konvensi regional maupun internasional, secara nyata menempatkan Indonesia sebagai sebuah negara yang semakin terbuka dan mudah tersusupi oleh banyak sektor termasuk sektor tenaga kerja atau sumberdaya manusia pada umumnya. Oleh karena itu, agar dalam jangka pendek dan jangka panjang bangsa Indonesia mampu bertahan tetapi tetap bergerak maju di arena ekonomi global, maka pengakuan timbal balik dan setara antara kualifikasi dan capaian pembelajaran yang dimiliki tenaga kerja Indonesia dengan negara asing menjadi hal yang mendasar dalam pengembangan suatu kerangka kualifikasi tenaga kerja nasional. Selain dampak tantangan global dan adanya ratifikasi, penetapan KKNI muncul sebagai akibat adanya kesenjangan mutu, jumlah dan kemampuan serta beragamnya pendidikan di Indonesia, menuntut adanya kerangka kualifikasi yang disepakati secara nasional, disusun berdasarkan suatu ukuran pencapaian proses pendidikan sebagai basis pengakuan terhadap hasil pendidikan seseorang yang diperoleh melalui pendidikan formal, pendidikan nonformal dan pendidikan informal. Berkaitan dengan hal tersebut maka peran yang proaktif antara penghasil tenaga kerja (Kementerian Pendidikan Nasional), pengguna tenaga kerja (asosiasi industri) serta pengelola tenaga kerja (Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi), asosiasi profesi, lembaga pelatihan dan pendidikan berkelanjutan) di tingkat nasional sangat diperlukan untuk secara terpadu mengembangkan kerangka kualifikasi atau KKNI.

II. HASIL PENELITIAN A. Esensi KKNI dan hubungannnya dengan kerangka kebijakan makro pendidikan sebagai bentuk pengembangan sumber daya manusia di Indonesia. 1. Esensi kebijakan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi tenaga kerja Indonesia

yang dapat

menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan sektor pendidikan dengan sektor pelatihan kerja dan pengalaman kerja dalam dalam suatu skema pengakuan kompetensi kerja yang disesuaikan dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. KKNI merupakan perwujudan mutu dan jati diri bangsa terkait dengan sistem pendidikan nasional, sistem pelatihan kerja nasional serta sistem penilaian kesetaraan capaian pembelajaran (learning outcomes) MAJALAH ILMIAH PAWIYATAN

104


nasional yang dimiliki Indonesia untuk menghasilkan sumberdaya nasional yang bermutu dan produktif. KKNI disusun berdasarkan kebutuhan dan tujuan khusus, yang khas bagi Indonesia untuk menyelaraskan sistem pendidikan dan pelatihan dengan sistem karir di dunia kerja. KKNI juga dirancang untuk sesuai dan setara dengan

sistem

yang

dikembangkan

negara‐negara

lain.

Dalam

pengembangannya KKNI juga merujuk dan mempertimbangkan sistem kualifikasi negara lain seperti Eropa, Australia, Inggris, Scotlandia, Hongkong, dan Selandia Baru. Hal ini menjadikan kualifikasi yang tercakup dalam KKNI dapat dengan mudah disetarakan dan diterima oleh negara lain sehingga pertukaran peserta didik maupun tenaga kerja antar negara dapat dilakukan dengan tepat. Penetapan KKNI dimaksudkan sebagai pedoman untuk : a) Menetapkan kualifikasi capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan formal, nonformal, informal, pelatihan atau pengalaman kerja; b) menetapkan skema pengakuan kualifikasi capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan formal, nonformal, informal, pelatihan atau pengalaman kerja; c) Menyetarakan kualifikasi antara capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan formal,

nonformal,

informal,

pelatihan

atau

pengalaman

kerja;

d)

mengembangkan metode dan sistem pengakuan kualifikasi sumberdaya manusia dari negara lain yang akan bekerja di Indonesia. Penyusunan dan pengembangan KKNI memiliki tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum mencakup hal‐hal yang dapat mendorong integrasi antara sektor‐sektor terkait, sedangkan tujuan khusus mencakup aspek‐aspek strategis pengembangan kerangka dan jenjang kualifikasi tersebut. Tujuan umum tersebut meliputi : a) Meningkatkan komitmen pemerintah dan masyarakat untuk menghasilkan sumberdaya manusia Indonesia yang bermutu dan berdaya saing internasional; b) Mendorong peningkatan mutu dan aksesibilitas sumberdaya manusia Indonesia ke pasar kerja nasional dan internasional; c) Membangun proses pengakuan yang akuntabel dan transparan terhadap capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan formal, nonformal, informal, pelatihan atau pengalaman kerja yang diakui oleh dunia kerja secara nasional dan/atau internasional; d) Meningkatkan kontribusi capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan formal, nonformal, informal, pelatihan atau pengalaman kerja dalam

MAJALAH ILMIAH PAWIYATAN

105


pertumbuhan

ekonomi

nasional;

e)

Mendorong

perpindahan

pelajar,

mahasiswa, dan tenaga kerja antara negara berbasis kesetaraan kualifikasi. Adapun

tujuan

pengembangan

khusus

kerangka

KKNI

dan jenjang

mencakup

aspek‐aspek

strategis

kualifikasi tersebut, yaitu

: a)

Memperoleh korelasi positif antara mutu luaran, capaian pembelajaran dan proses pendidikan di perguruan tinggi; b) Mendorong penyesuaian capaian pembelajaran dan penyetaraan mutu lulusan pendidikan tinggi pada tingkat kualifikasi yang sama; c) Menjadi pedoman pokok bagi perguruan tinggi dalam mengembangkan mekanisme pengakuan terhadap hasil pembelajaran lampau (recognition of prior learning) atau kekayaan pengalaman yang dimiliki seseorang; d) Menjadi jembatan saling pengertian antara perguruan tinggi dan pengguna lulusan sehingga secara berkelanjutan membangun kapasitas dan maningkatkan daya saing bangsa terutama dalam sektor sumberdaya manusia; e) Memberi panduan bagi pengguna lulusan untuk melakukan penyesuaian kemampuan atau kualifikasi dalam mengembangkan program‐program belajar sepanjang hayat (life long learning programs); f) Menjamin terjadinya peningkatan aksesibilitas sumberdaya manusia Indonesia ke pasar kerja nasional dan internasional; g) Memperoleh pengakuan negara‐negara lain baik secara bilateral, regional maupun internasional tanpa meninggalkan ciri dan kepribadian bangsa Indonesia; h) Memfasilitasi pengembangan mekanisme mobilitas akademik untuk meningkatkan saling pengertian dan solidaritas dan kerjasama pendidikan tinggi antar negara. Dalam KKNI terdapat 9 jenjang kualifikasi sumberdaya manusia yang produktif, yang secara komprehensif mempertimbangkan dua sisi penting relevansi pendidikan dan pelatihan yaitu kebutuhan kompetensi kerja (job competence) dalam ranah dunia kerja dan capaian pembelajaran yang dihasilkan oleh proses pendidikan. Deskriptor setiap jenjang kualifikasi yang merupakan paduan antara kompetensi kerja dan capaian pembelajaran juga disesuaikan dengan tingkat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni,

perkembangan

sector-sektor

pendukung

perekonomian

dan

kesejahteraan rakyat seperti perindustrian, pertanian, kesehatan, hukum dan aspek lain yang terkait, serta aspek-aspek pembangun jati diri bangsa yang tercermin dalam Bhineka Tunggal Ika, yaitu komitmen untuk tetap mengakui keragaman agama, suku, budaya, bahasa dan seni yang tumbuh dan berkembang di bumi Indonesia.


106


Pada setiap jenjang kualifikasi lebih tepat dimaknai bahwa jenis kualifikasi pada KKNI dirancang sedemikian rupa sehingga kualifikasi pada setiap level bersesuaian antara mutu lulusan dan kebutuhan pengguna lulusan, kultur pendidikan dan pelatihan serta jenis dan sifat perguruan tinggi yang ada di Indonesia. KKNI diposisikan sebagai penyetara capaian pembelajaran yang diperoleh memalui pendidikan formal, informal dan nonformal dengan kompetensi kerja yang dicapai melalui pelatihan di luar ranah KEMDIKNAS, pengalaman kerja atau jenjang karir di tempat kerja. KKNI merupakan sistem yang berdiri sendiri dan merupakan jembatan antara sektor pendidikan dan pelatihan untuk membentuk sumber daya manusia nasional berkualifikasi (qualified person) dan bersertifikasi (certified person) melalui skema pendidikan formal, non formal, informal, pelatihan kerja atau pengalaman kerja. Secara skematik pencapaian setiap jenjang atau peningkatan ke jenjang yang lebih tinggi pada KKNI dapat dilakukan melalui empat jalan/jalur (pathway) atau kombinasi dari kempatnya yaitu jalur pendidikan

formal,

pengembangan

profesi,

pengembangan

karir

di

industry/dunia kerja atau jalur berupa akumulasi pengalaman individual. Pengertian kualifikasi dalam KKNI tersebut adalah penguasaan capaian pembelajaran yang menyatakan kedudukannya dalam KKNI. Sedangkan jenjang kualifikasi adalah tingkat capaian pembelajaran yang disepakati secara nasional, disusun berdasarkan ukuran hasil pendidikan dan/atau pelatihan yang diperoleh melalui pendidikan formal, nonformal, informal, atau pengalaman kerja. Kualifikasi adalah sebuah istilah yang secara internasional disepakati sebagai pencapaian penguasaan seseorang atas badan pengetahuan dengan keluasan dan kedalamannya yang telah didefinisikan terlebih dahulu. KKNI adalah kerangka kualifikasi yang disepakati secara nasional, disusun berdasarkan suatu ukuran pencapaian proses pendidikan sebagai basis pengakuan terhadap hasil pendidikan seseorang yang diperoleh melalui pendidikan formal, pendidikan nonformal dan pendidikan informal. Dengan adanya KKNI ini akan merubah cara melihat kompetensi seseorang, tidak lagi semata ijazah tapi dengan melihat kepada kerangka kualifikasi yang disepakati secara nasional sebagai dasar pengakuan terhadap hasil pendidikan seseorang secara luas yang akuntabel dan transparan. Dengan adanya KKNI diharapkan adanya pernyataan dan pengakuan kualitas SDM Indonesia dapat dinilai setara dengan SDM asing.


107


Berdasarkan konsep KKNI tersebut di atas, maka dapat dijelaskan bahwa KKNI dapat dijadikan rujukan oleh para pemangku kepentingan yang terkait dengan pengembangan sumberdaya manusia di dalam lingkungannya atau oleh masyarakat luas untuk perencanaan karir individual. Sektor pendidikan formal, misalnya dapat menggunakan KKNI sebagai rujukan dalam merencanakan sistem pembelajaran perguruan tinggi di Indonesia sehingga dapat dengan tepat memposisikan kemampuan lulusannya pada salah satu jenjang kualifikasi KKNI dan memperkirakan kesetaraannya dengan jenjang karir di dunia kerja. Hal ini juga dapat bermanfaat di dalam merencanakan pengembangan relevansi pendidikan tinggi yang lebih komprehensif. KKNI juga dapat dijadikan panduan oleh asosiasi profesi untuk melakukan penyesuaian dan penilaian kesetaraan di tingkat nasional tentang kriteria kemampuan yang telah dimiliki sebelumnya. Sektor‐sektor lain seperti dunia usaha, birokrasi pemerintahan, industri, dan lain‐lain juga membutuhkan KKNI sebagai pedoman untuk merencanakan pengelolalan sumberdaya manusia masing‐masing secara lebih komprehensif baik yang berhubungan dengan sistem karir, remunerasi atau pola rekrutmen baru. 2. Hubungan KKNI dengan kerangka kebijakan makro pendidikan sebagai bentuk pengembangan sumber daya manusia di Indonesia. Pendidikan adalah salah satu sarana untuk meningkatkan kualias sumber

daya

manusia. Pembangunan

pendidikan

diarahkan

untuk

menghasilkan insan Indonesia sebagai insan cerdas dan kompetitif dalam menghadapi tantangan di era global. Kualitas pendidikan dapat dilihat dari nilai tambah yang dihasilkan oleh lembaga pendidikan, baik produk dan jasa maupun pelayanan yang mampu bersaing di lapangan kerja yang ada dan yang diperlukan. Peningkatan kualitas SDM dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas pendidikan. Sehubungan dengan masalah ini, Supriadi (1996) mengemukakan bahwa “Agar pendidikan dapat memainkan perannya maka harus terkait dengan

dunia

kemampuan

kerja,

dan

artinya

keterampilan

lulusan yang

pendidikan relevan

semestinya

dengan

memiliki

tuntutan

dunia

kerja. Hanya dengan cara ini, pendidikan mempunyai kontribusi terhadap ekonomi.” Pendidikan sampai saat ini dianggap sebagai unsur utama dalam pengembangan SDM atau pendidikan merupakan salah satu solusi untuk meningkatkan kualitas SDM.. Sumber daya manusia lebih bernilai jika memiliki MAJALAH ILMIAH PAWIYATAN

108


sikap, perilaku, wawasan, kemampuan, keahlian serta keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan berbagai bidang dan sektor. Dalam konteks ini dapat dijelaskan bahwa betapa pentingnya peranan pendidikan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar sejajar dengan manusia lain, baik secara regional, nasional, maupun internasional (global). Hubungan KKNI dengan kerangka kebijakan makro pendidikan dapat dilihat dari esensi dan konsep KKNI yaitu merupakan sistem yang berdiri sendiri dan merupakan jembatan antara sektor pendidikan dan pelatihan untuk membentuk sumber daya manusia nasional berkualifikasi (qualified person) dan bersertifikasi (certified person) melalui skema pendidikan formal, non formal, informal, pelatihan kerja atau pengalaman kerja. Selain itu hubungan yang sangat erat antara KKNI dan kerangka kebijakan makro pendidikan dapat dilihat dari tujuan umum ditetapkannya KKNI yaitu dimensi utama yang ada dalam tujuan umum tersebut adalah menyangkut konsep pengembangan sumber daya manusia dan pendidikan baik formal, maupun non formal. Tujuan umum tersebut adalah : a) Meningkatkan komitmen pemerintah dan masyarakat untuk menghasilkan sumberdaya manusia Indonesia yang bermutu dan berdaya saing internasional; b) Mendorong peningkatan mutu dan aksesibilitas sumberdaya manusia Indonesia ke pasar kerja nasional dan internasional; c) Membangun proses pengakuan yang akuntabel dan transparan terhadap capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan formal, nonformal, informal, pelatihan atau pengalaman kerja yang diakui oleh dunia kerja secara nasional

dan/atau

internasional;

d)

Meningkatkan

kontribusi

capaian

pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan formal, nonformal, informal, pelatihan atau pengalaman kerja dalam pertumbuhan ekonomi nasional; e) Mendorong perpindahan pelajar, mahasiswa, dan tenaga kerja antara negara berbasis kesetaraan kualifikasi. Aspek lain yang menggambarkan hubungan antara KKNI dengan kebjiakan makro pendidikan adalah dimulai dari konsep tujuan, maksud dan pengembangan KKNI ditujukan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai output pendidikan baik formal, informal maupun non formal diarahkan untuk menjadi tenaga kerja sebagai out comes pendidikan yang dapat bersaing dan sejajar dengan bangsa lain dalam menghadapi tantangan di era globalisasi. Hubungan KKNI dalam konteks kebijakan makro pendidikan termaktub dalam konsep bahwa KKNI diposisikan penyetara capaian pembelajaran baik MAJALAH ILMIAH PAWIYATAN

109


formal, informal maupun non formal. Dalam hal ini penetapan kebijakan KKNI akan berpengaruh langsung terhadap kebijakan pendidikan yang berada di bawah Kementrian Pendidikan Nasional. Penetapan KKNI sebagai rujukan bagi setiap lembaga pendidikan, terutama pendidikan tinggi, berakibat pada perubahan sistem pembelajaran harus diupayakan sesuai dengan kualifikasi salah satu jenjang KKNI dan setara dengan jenjang karir di dunia kerja. Kondisi ini

menggambarkan

bahwa

konsekuensi

implementasi

KKNI

dibidang

pendidikan merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui sistem pembelajaran agar capaian pembelajaran sesuai dengan kualifikasi dan setara dengan tuntutan jenjang karir di dunia kerja. KKNI dalam konteks peningkatan kualitas sumberdaya manusia melalui bidang pendidikan merupakan panduan bagi setiap lembaga pendidikan baik formal, informal dan non formal. Panduan ini digunakan agar dapat menjamin capaian pembelajaran

yang dihasilkan sesuai dengan suatu ukuran

pencapaian proses pendidikan sebagai basis pengakuan terhadap hasil pendidikan seseorang yang diperoleh melalui pendidikan formal, pendidikan nonformal dan pendidikan informal. Adanya KKNI ini akan merubah cara melihat kompetensi seseorang, tidak lagi semata ijazah tapi dengan melihat kepada kerangka kualifikasi yang disepakati secara nasional sebagai dasar pengakuan terhadap hasil pendidikan seseorang secara luas yang akuntabel dan transparan. KKNI dalam konteks pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan lebih menjamin kesesuaian “tingkat keberkerjaan” lulusan program pendidikan dengan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai atau dibutuhkan oleh dunia kerja. Hal ini mengingat KKNI adalah suatu sistem yang merupakan jembatan antara sektor pendidikan dan pelatihan untuk membentuk sumber daya manusia nasional berkualifikasi (qualified person) dan bersertifikasi (certified person) melalui skema pendidikan formal, non formal, informal, pelatihan kerja atau pengalaman kerja. Selain itu esensi dari tujuan KKNI adalah peningkatam kualitas sumber daya manusia hasil dari proses pendidikan dalam hal :

peningkatan mutu

sumber daya manusia (bermutu dan berdaya saing) internasional, peningkatan aksesisbilitas sumberdaya manusia ke pasar kerja nasional dan internasional, proses

pengakuan

yang

akuntabel dan

transparan

terhadap

capaian

pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan, serta peningkatkan kontribusi capaian

pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan


dan

tingkat 110


perpindahan pelajar, mahasiswa, dan tenaga kerja antara negara berbasis kesetaraan kualifikasi. KKNI dapat mengawal konsep pendidikan sepanjang hayat, karena dalam konteks ini pengembangan sumber daya manusia diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Proses ini merupakan proses yang kontekstual, sehingga pengembangan SDM melalui upaya pendidikan bukanlah sebatas menyiapkan manusia yang menguasai pengetahuan dan keterampilan yang cocok dengan dunia kerja pada saat ini, melainkan juga manusia yang mampu, mau, dan siap belajar sepanjang hayat.” Dari uraian tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa hubungan antara KKNI

dalam

kerangka

makro

kebijakan

pendidikan

dalam

bentuk

pengembangan sumber daya pendidikan adalah sebuah kebijakan bidang pendidikan yang bersifat “radikal”. Implementasi KKNI merupakan isu besar yang akan melibatkan secara besrsama-sama elemen dunia pendidikan, ketenagakerjaan dan dunia kerja, yang masih mengindikasikan terjadinya problematika mendasar dan masih harus dibenahi atau diperbaiki terlebih dahulu sebelum konsep KKNI diimplementasikan secara keseluruhan. Tujuan kebijakan tersebut bermuara pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang berkualitas dan pengembangan kualitas SDM bukan lagi merupakan isu atau tema-tema retorik, melainkan merupakan taruhan atau andalan serta ujian setiap individu, kelompok, golongan masyarakat, dan bahkan setiap bangsa. B. Implikasi KKNI dalam Manajemen Pendidikan Dunia pendidikan sebagai suatu sub sistem kehidupan masyarakat perlu menyikapi dengan terbuka berbagai perubahan yang ada dalam dunia pendidikan, maupun

yang

terjadi dalam

bidang

kehidupan

lainnya

untuk

berupaya

mengintegrasikannya agar dapat dicapai suatu kondisi pendidikan yang tidak tertinggal dengan perubahan yang terjadi di masyarakat sebagai akibat akumulasi perubahan-perubahan tersebut. Peraturan dan konsep Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) merupakan suatu bentuk perubahan kebijakan di bidang pendidikan yang dapat memberikan implikasi terhadap menajemen pendidikan yaitu : 1. Berimplikasi terhadap pentaan kurikulum pendidikan. KKNI memiliki cirri yang khas dalam bentuk kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi tenaga kerja Indonesia yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan sektor pendidikan dengan sektor MAJALAH ILMIAH PAWIYATAN

111


pelatihan kerja dan pengalaman kerja dalam dalam suatu skema pengakuan kompetensi kerja yang disesuaikan dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. Implikasi dari KKNI dalam penataan kurikulum pendidikan adalah merupakan rujukan dan panduan yang lebih komprehensif karena pada saat penyusunan kurikulum pendidikan harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan terutama, bidang ketengakerjaan/dunia kerja baik di tingkat regional, nasional dan internasional. Selain itu kebijakan KKNI mengandung kemungkinan hasil yaitu meningkatnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang berdaya saing di tingkat internasional, meningkatnya akses ke pasar kerja nasinal dan internasional, meningkatnya capaian pembelajaran, serta meningkatnya pengakuan negara lain akan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia Indonesia baik secara bilateral, regional maupun intrnasional. 2. Peningkatan relasional kebijakan antara penghasil tenaga kerja (Kementerian Pendidikan Nasional), pengguna tenaga kerja (asosiasi industri) serta pengelola tenaga kerja (Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi), asosiasi profesi, lembaga pelatihan

dan

pendidikan berkelanjutan) di tingkat nasional.

Peningkatan relasional kebijakan ini diataranya dalam memetakan perubahan kurikulum sesuai KKNI. Peubahan kurikulum ini akan mencerminkan adanya hubungan

yang

sangat

siginifikan

antara

sektor

pendidikan,

ketenagakerjaan/pelatihan dan dunia kerja. Selain itu makna kebaruan akan terliohat

pada

sistem

pembelajaran

dan

evaluasi pembelajaran

yang

disesuaikan dengan KKNI sebagai rujukan yang lebih komprehensif untuk membentuk sumber daya manusia nasional berkualifikasi (qualified person) dan bersertifikasi (certified person) melalui skema pendidikan formal, non formal, informal, pelatihan kerja atau pengalaman kerja di tingkat regional, nasional dan internasional. Selain itu implikasi KKNI dalam sistem manajemen pendidikan adalah ditetapkannya capaian pembelajaran yang kualifikasinya sesuai dengan KKNI sebagai kesepakatan nasional. Hal ini dilakukan, karena biasanya bidang pendidikan dan ketenagakerjaan dan dunia kerja berjalan sendiri-sendiri tanpa ada rujukan sebagai kesepakatan nasional yang diakui oleh dunia internsional. 3. Program atau kebijakan KKNI memungkinkan adanya reorganisasi atau restrukturisasi komponen/unsur yang sudah ada, bukan pada penambahan unsur atau komponen yang sudah ada. Program atau kebijakan KKNI dapat dimaknai dalam implikasinya pada sistem manajemen pendidikan sebagai suatu perubahan dilihat dari dimensi kualitatif. Hal ini mengingat KKNI masih MAJALAH ILMIAH PAWIYATAN

112


merupakan kerangka yang masih terbuka kemungkinan untuk penambahan unsur atau komponen yang sudah ada. 4. Berimplikasi

radikal

dalam

manejemen

pendidikan.

Program

KKNI

direncanakan, dipertimbangkan dan dirancang untuk menjadi sebuah program perwujudan mutu dan jati diri Bangsa Indonesia terkait dengan sistem pendidikan nasional, sistem pelatihan kerja nasional serta sistem penilaian kesetaraan capaian pembelajaran nasional, yang dimiliki Indonesia untuk menghasilkan sumberdaya manusia nasional yang bermutu dan produktif. Jika dilihat dari kebijakan bidang pendidikan, penetapan KKNI merupakan kebijakan yang bersifat radikal yang akan berpengaruh terutama terhadap sistem perencanaan

kurikulum,

siatem

pembelajaran

serta

sistem

evaluasi

pembelajaran yang dilakukan. KKNI merupakan rujukan nasional yang diusahakan untuk dijadikan pedoman nasional dalam meningkatkan mutu dan daya saing bangsa Indonesia di sektor sumberdaya manusia melalui pencapaian kualifikasi sumberdaya manusia Indonesia yang dihasilkan oleh sistem pendidikan dan sistem pelatihan kerja nasional, serta sistem penilaian kesetaraan capaian pembelajaran. Peningkatan mutu dan daya saing bangsa akan sekaligus memperkuat jati diri bangsa Indonesia. 5. Meningkatkan output dan outcome pendidikan. Program KKNI berimplikasi pada sisitem manajemn pendidikan terutama dapat dilihat dari luaran pembelajaran (output) dan out comes pendidikan. Penetapan kualitas capaian pembekajaran harus mengacu pada tujuan dari penetapan kebijakan KKNI yaitu peningkatam kualitas sumber daya manusia hasil dari proses pendidikan yang bermutu dan berdaya saing inetrnasional, peningkatan aksesibilitas sumberdaya manusia ke pasar kerja nasional dan internasional, proses pengakuan yang akuntabel dan transparan terhadap capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan, serta peningkatkan kontribusi capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan dan tingkat perpindahan pelajar, mahasiswa, dan tenaga kerja antara negara berbasis kesetaraan kualifikasi dalam menhadapi tantangan di era globalisasi. C. Karakteristik KKNI dalam kerangka manajemen pengembangan sumber daya manusia Indonesia Esensi karakteristik inovasi program KKNI dalam kerangka manajemen pegembangan sumber daya manusia Indonesia adalah : 1. Program KKNI memiliki keunggulan relatif dari sebuah program. Keuanggulan relatif dapat diukur dari beberapa segi, seperti segi ekonomi, sosial, MAJALAH ILMIAH PAWIYATAN

113


kenyamanan, kepuasan dan lain-lain. Program KKNI memilki keunggulan relatif terutama dilihat dari paradigma kebijakan yang mendasarinya. Program KKNI jika dimaknai sebagai perwujudan mutu dan jati diri Bangsa Indonesia terkait dengan sistem pendidikan nasional, sistem pelatihan kerja nasional serta sistem penilaian kesetaraan capaian pembelajaran nasional, yang dimiliki Indonesia untuk menghasilkan sumberdaya manusia nasional yang bermutu dan produktif. Selain itu keunggulan komparatif yang dimiliki KKNI terletak pada posisi KKNI yang dijadikan rujukan perencanaan pendidikan atau pedoman yang komprehensif bagi semua pemangku kepentingan yang terkait dan peduli terhadap pengembangan sumber daya manusia di lingkungan kerja masingmasing,

di

masyarakat

luas,

atau

setiap

individu

yang

merancang

perkembangan karirnya. KKNI dapat dijadikan pedoman merencanakan pengelolaan

dan

peningkatan

kualitas

sumber

daya

manusia

secara

komprehensif dan lebih akurat baik yang berhubungan dengan sisitem karir, renumerasi atau pola rekruitmen baru. Dari segi sosial, program ini memiliki keunggulan relatif karena KKNI dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat luas terutama setiap individu dalam merencanakan perkembangan karirnya. KKNI merefleksikan upaya lintas kementrian yang signifikan dalam menciptakan suatu rujukan atau pedoman nasional mengenai program penyelarasan pendidikan dengan dunia kerja, untuk meningkatkan daya saing sumber daya manusia Indonesia dan daya saing serta jati diri bangsa.

Semakin besar

keunggulan relatif dirasakan oleh pengadopsi, maka semakin cepat inovasi tersebut dapat diadopsi. 2. Kompatibilitas adalah derajat dimana suatu program atau kebijakan dianggap konsisten dengan nilai-nilai yang berlaku, pengalaman masa lalu dan kebutuhan pengadopsi. Dilihat dari karakteristik ini KKNI memiliki kompatibilitas yang tinggi, karena program ini konsisten dengan nilai-nilai yang berlaku, terutama KKNI dapat menjadi rujukan nasional dari beragamnya kualitas dan jenis lulusan lembaga pendidikan, sehingga KKNI sangat dibutuhkan sebagai salah satu mekanisme penyetaraan antara mutu lulusan yang dihasilkan program pendidikan dengan kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan. Untuk menangani terakuinya

permasalahan kompetensi

pengangguran

seseorang

maka

yang

disebabkan

mekanisme

oleh

tidak

pengakuan

hasil

pembelajaran lampau (Recognition of Prior Learning/RPL) maupun pengakuan kemampuan saat ini (Recognition of Current Competency) sangat dibutuhkan. KKNI dapat melandasi strategi penyetaraan kualifikasi seseorang yang MAJALAH ILMIAH PAWIYATAN

114


diperoleh dari dunia pendidikan formal, nonformal, informal, bahkan dari pengalaman bekerja. 3. Memiliki komplesibilitas yang tinggi. KKNI memiliki komplesibilitas yang relatif tinggi, karena program ini tidak mudah dipahami dan direalisasikan. Mengingat progam KKNI merupakan program penyelarasan pendidikan dengan dunia kerja. KKNI selain merupakan kegiatan lintas kementrian yang sangat kompleks.

Kompleksitas

KKNI

ditujukan

dengan

permasalahan

yang

ditimbulkan oleh beragamnya kualitas lulusan proses pendidikan dan beragamnya peraturan kualifikasi ketenagakerjaan di Indonesia. Selain itu KKNI baru dapat ditetapkan dalam bentuk kerangka yang masih harus terus dikembangkan sesuai dengan tuntutan para pengguna lulusan pendidikan formal, informal dan non formal dan sesuai tutntutan dunia kerja yang terus berkembang. 4. Program KKNI memiliki derajat ketercobaan yang rendah. Dilihat dari karakteristik ini KKNI derajatnya trialabilitasnya relatif rendah karena untuk melihat keberhasilan suatu program atau kebijakan KKNI yang baru 2 tahun diluncurkan memerlukan waktu yang lama, sehingga pengadopsi akan relatif memerlukan waktu yang lama pula untuk dapat melihat hasil uji coba program atau implementasi KKNI sebagai rujukan nasional dalam meningkatkan kualitas sumber daya nasional yang berdaya saing. KKNI sampai saat ini masih dalam tahap sosialisasi dan implementasi awal yang masih harus dikembangkan menjadi pedoman nasional yang baku. Untuk melakukan uiji coba keberhasilan KKNI sebagai rujukan nasional yang komprehensif memerlukan waktu yang panjang. KKNI dilihat dari karakter triability merupakan prohram inovasi yang derajatnya relatif rendah. 5. Karakteristik observabilitas yang relative rendah. Dilihat dari karakteristik ini, KKNI relatif rendah derajatnya. Keberhasilan program KKNI sulit atau memerlukan waktu yang lama untuk dapat dilihat atau diamati. Selain itu kendala-kendala yang mungkin dihadapi pada proses implementasi KKNI pada tahap awal adalah sosialisasi KKNI terutama untuk dapat dilaksanakan oleh lembaga pendidikan sebagai pemasok tenaga kerja yang harus menyesuaikan sistem manajemen pendidikannya sesuai dengan rujukan nasional tersebut. Dunia kerja dalam hal ini seluruh pemangku kepentingan terkait tenaga kerja harus segera memperbaiki kualifikasi atau penataan sumber daya manusia baik menyangkut kualifikasi, dan pengembangan jenjang karir harus segera diperbaharui sesuai kesepakatan nasional dalam hal ini KKNI MAJALAH ILMIAH PAWIYATAN

115


D. Proses Pelaksanaan Kebijakan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Kebijakan KKNI esensinya adalah sebuah konsep penyelarasan antara bidang pendidikan, kenegakerjaan dan dunia kerja, serta konsep ini merupakan panduan atau diposisikan sebagai rujukan nasional bagi para pemangku kepentingan, dalam hal peningkatan sumberdaya manusia yang berdaya saing dan produktif. Istilah KKNI digunakan untuk perwujudan mutu dan jati diri bangsa yang terkait dengan sistem pendidikan nasional, sistem pelatihan kerja nasional, sistem penilaian kesetaraan capaian pembelajaran nasional dalam bentuk kerangka penjenjangan kualifikasi dan kompetensi tenaga kerja Indonesia. Kerangka ini menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan sektor pendidikan dengan sektor pelatihan dan pengalaman kerja dalam suatu skema pengakuan kemampuan kerja yang disesuaikan dengan struktur di berbagai sektor pekerjaan. Elemen utama dalam proses implementasi kebijakan, dilihat dari kajian tentang difusi sebuah kebijakan, maka elemen komunikasi menjadi sangat penting. Komunikasi adalah proses dimana partisipan menciptakan dan berbagi informasi satu sama lain untuk mencapai suatu pemahaman bersama. Dalam hal ini difusi dapat dipandang sebagai suatu tipe komunikasi khusus dimana informasi yang dipertukarkannya adalah ide baru (KKNI). Dengan demikian, esensi dari proses

difusi

adalah

pertukaran

informasi

dimana

seorang

individu

mengkomunikasikan suatu ide baru ke seseorang atau beberapa orang lain. Komunikasi yang dimaksudkan dalam proses difusi Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah upaya mempertukarkan gagasan KKNI oleh seseorang atau unit tertentu yang telah mempunyai pengetahuan dan pengalaman tentang KKNI kepada seseorang atau unit lain yang belum memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai program KKNI (potential adopter melalui saluran komunikasi tertentu) dalam hal ini semua pemangku kepentingan yang terkait dengan bidang pendidikan, bidang ketenagakerjaan dan bidang dunia kerja yang terkait dalam program penyelarasan bidang-bidang tersebut. Melalui saluran komunikasi ini diharapkan potensial adopter dapat memperoleh apa dan bagaimana konsep KKNI. Saluran

komunikasi

yang

digunakan

dalam

proses

difusi

KKNI

menggunakan dua kategori saluran yaitu : Saluran Media massa (mass media channel)., media massa dapat berupa radio, televisi, surat kabar, web, dan lainlain. Kelebihan media massa adalah dapat menjangkau audiens yang banyak MAJALAH ILMIAH PAWIYATAN

116


dengan cepat dari satu sumber. Saluran antar pribadi melibatkan upaya pertukaran informasi tatap muka antara dua atau lebih individu. Unsur ketiga dalam proses difusi KKNI adalah waktu. Waktu merupakan salah satu unsur penting dalam proses difusi. Dimensi waktu, dalam proses difusi, berpengaruh dalam proses keputusan inovasi, yaitu tahapan proses sejak seseorang menerima informasi pertama sampai ia menerima atau menolak inovasi, keinovativan individu atau unit adopsi lain, dan rata-rata adopsi dalam suatu sistem, yaitu seberapa banyak jumlah anggota suatu sistem mengadopsi suatu inovasi dalam periode waktu tertentu. Waktu yang sudah berjalan dalam proses difusi program KKNI selama 2 tahun dari mulai diundangkannya Peraturan Pememrintah No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Unsur selanjutnya dari proses implementasi KKNI adalah sistem sosial. Sistem sosial adalah satu set unit yang saling berhubungan yang tergabung dalam suatu upaya pemecahan masalah bersama untuk mencapai suatu tujuan. Anggota dari suatu sistem sosial dapat berupa individu, kelompok informal, organisasi dan atau sub sistem. Proses implementasi KKNI dalam kaitannya dengan sistem sosial ini dipengaruhi oleh struktur sosial, norma sosial serta faktor lainnya. Proses implemnetasi program KKNI berjalan masih relatif lamban dalam mancapai sasaran yang diharapkan. Kondisi ini terjadi disebabkan walaupun program ini sudah diundangkan selama 2 tahun, namum masih terkesan lambat karena pada tahap implementasi awal ini baru pada tahap sosialisasi dan pengembangan KKNI. Selain itu keterjangkauan proses implementasi awal melalui saluran komunikasi media masa masih terbatas baik secara kuantitatif dan kualitatif. Proses sosialisasi KKNI

efektif

dilakukan terbatas pada tingkat

kelembagaan atau organisasi di lingkungan pemerintahan, terutama jajaran terkait lembaga atau Depatemen Pendidikan, dan kementrian Tenaga kerja serta pemangku kepentingan lain yang terkait dan berada di lapisan atas sosial masyarakat. masyarakat

Masyarakat yang terkait dengan program KKNI dalam hal ini luas

terutama

setiap

individu

yang

akan

merencanakan

pengembangan karirnya, relatif belum terjangkau media masa dan teknonogi informasi lainnya. Kelompok ini cenderung belum mengetahui bahkan belum dapat menerima program KKNI sebagai rujukan nasional dalam program penyelarasan bidang pendidikan dan dunia kerja, yang baru dirintis implementasinya oleh pemerintah tersebut. MAJALAH ILMIAH PAWIYATAN

117


Proses komunikasi ditekankan dalam arti terjadinya saling tukar informasi (hubungan timbal balik) antar beberapa individu baik secara memusat (konvergen) maupun memencar (divergen) yang berlangsung secara spontan. Dengan adanya komunikasi ini akan terjadi kesamaan pendapat antar warga masyarakat tentang program KKNI dalam konsep desentralisasi penentuan itu dilakukan oleh klien (warga masyarakat) bekerja sama dengan beberapa orang yang telah menerima sosialisasi program KKNI. Jaringan yang digunakan dalam proses sosialisasi dan implementasi KKNI adalah jaringan sosial yang ada dimasyarakat yang dimanfatkan dalam proses tersebut. Jaringan sosial adalah keterkaitan hubungan dan komunikasi antar individu dalam masyarakat yang disebabkan oleh berbagai kepentingan dan sebab. Jaringan yang digunakan program Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah jaringan sosial yang dimanfatkan dalam proses menyebarluaskan program KKNI. Proses penyebaran informasi tentang program KKNI sangat efektif jika dilakukan melalui saluran media massa. Namun untuk membujuk para pemnagku kepentingan agar segera membuat keputusan dalam pelaksanaan KKNI, peran media interpersonal menjadi lebih penting. Dalam tahapan yang disebut tahap persuasi itulah jaringan sosial yang ada dalam masyarakat sangat berguna bagi proses implementasi program KKNI. Proses penyebaran informasi tentang program KKNI yang sedang dan sudah dilakukan adalah dalam bentuk sosialisasi yang lebih bersifat model arus komunikasi dilakukakan one-step flow models dan two-step flow models. Dalam proses one-step flow models pesan yang disampaikan mengenai program KKNI disampaikan mengalir tanpa ada perantara (audience bisa langsung mengaskes langsung media). Model ini memiliki beberapa kelemahan karena bukan all powerfull, karena tidak semua media mempunyai kekuatan yang sama

dalam

menyampaikan

program

KKNI.

Kelemahan

lainnya

adalah

kemungkinan timbulnya reaksi yang berbeda dari masyarakat tentang program KKNI walaupun menerima dari media masa yang sama. Dalam proses two-step flow models pesan yang disampaikan mengenai program KKNI dari media massa tidak seluruhnya langsung mengenai masyarakat sasaran, tetapi pesan tersebut disampaikan oleh pihak tertentu artinya pihak tertentu tersebut dalam hal ini (para birokrat di lingkungan pemerrintahan pusat dan daerah, utamanya dilingkungan dinas pendidikan, dinas ketenagakerjaan, dunia kerja serta pemangku kepentingan lainnya). Melalui sosialisasi program MAJALAH ILMIAH PAWIYATAN

118


KKNI di tingkat propinsi dan Kota/kabupaten serta organisasi dibawah birokarasi pemeritahan misalnya perguruan tinggi, Kadin dan organisasi lainnya. Tahap pertama sumber media untuk pemimpin/birokrat (transfer informasi), lalu tahap ke-dua pemimpin kepada kahlayak/pengikut. Proses dalam jejaring difusi program KKNI mengalir secara alami sepanjang hubungan interpersonal yang ditingkatkan melalui konsep homophily dan heterophily. Konsep komunikasi homophily dalam program KKNI sering terjadi namun secara terbatas dikalangan birokrat. Jika komunikasi konsep homophily sering terjadi maka komunikasi menjadi lebih efektif ketika sumber dan penerima adalah homophilous. Komunikasi efektif memberi kemudahan bagi yang terlibat di dalam sistem dan sosialisasi program KKNI akan semakin menyebar. Adapun jaringan kemitraan dalam proses penyusunan dan sosialisasi program Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), sedikitnya melibatkan 97 perguruan tinggi baik negeri maupun swasta serta pihak-pihak terkait. Pihak‐pihak terkait tersebut mencakup badan‐badan sertifikasi profesi, berbagai asosiasi profesi, KADIN, LPJK, pengguna langsung di lapangan seperti industri, dan lembaga lain, juga model pembelajaran, diskusi dan petukaran informasi dengan badan kualifikasi di berbagai negara telah pula dilakukan antara lain dengan Australia, Selandia Baru, Jerman, United Kingdom, Perancis, Jepang, dan Thailand. Proses pengembangan KKNI juga perlu membangun kesepahaman dengan badan‐badan penjaminan mutu yang telah ada saat ini seperti BAN dan BSNP di lingkungan pendidikan serta LSP/BNSP di lingkungan ketenagakerjaan. E. Dampak Program KKNI terhadap perubahan sosial yang telah dan akan terus berlangsung sebagai konsekuensi terstratifikasinya kualifikasi SDM dalam KKNI Tujuan

Kerangka

Kualifikasi

Naional

Indonesia

(KKNI)

adalah

meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia dalam menghadapi tantangan dan

persaingan global pasar tenaga kerja nasional maupun

internsional, sehingga dapat meningkatkan daya saing dan jati diri bangsa Indonesia. Tecapainya tujuan program KKNI dapat diartikan merupakan dampak diimplementasikannya Kerangka Kualifikasi Nasional (KKNI). Setiap program kebijakan, termasuk kebijakan Kerangka Kualifikasi Naional Indonesia (KKNI) akan memiliki dampak pada sistem sosial masyarakat dimana

program

tersebut

diimplementasikan.

Dampak

yang

ditimbulkan

merupakan bentuk perubahan yang terjadi, temasuk tatanan sosial dan tatanan sistem pendidikan serta tatanan pengelolaan tenaga kerja di tingkat regional, MAJALAH ILMIAH PAWIYATAN

119


nasional dan bahkan internasional, yang diharapkan oleh tujuan Kerangka Kualifikasi Naional Indonesia (KKNI) yang diimplementasikan. Dampak tersebut dapat meliputi dampak perubahan sosial yang telah dan akan terus berlangsung sebagai terstratifikasinya kualifikasi sumber daya manusia dalam KKNI. Adapun dampak atau perubahan sosial yang telah terjadi dapat dilihat terutama dalam tatanan sistem atau bidang pengelolaan pendidikan. Penerapan KKNI

akan

mempengaruhi kinerja

lembaga

pendidikan

terutama

sistem

pengelolaan pendidikan. Penataan ulang atau perubahan kurikulum suatu lembaga pendidikan terutama pendidikan tinggi merupakan respon awal lembagalembaga pendidikan terhadap kebijakan KKNI. Hal ini terjadi karena lembagalembaga pendidikan dan lembaga pelatihan nasional merupakan lembaga pemasok tenaga kerja ke dalam pasar tenaga kerja, baik di tingkat regional, nasional maupun pasar kerja internasional. Penataan ulang atau perubahan kurikulum yang dilakukan tersebut merujuk standar kualifikasi yang sesuai dengan jenjang dan kualifikasi lulusan dalam KKNI. Perubahan ini merupakan bentuk tnaggung jawab lembaga pendidikan dan pelatihan dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang bermutu, sehingga mampu terserap dalam pasar tenga kerja regional, nasional dan internasional. Selain itu bentuk perubahan yang telah terjadi dapat dilihat dari perubahan yang dilakukan beberapa asosiasi badan-badan sertifikasi, yang sudah mulai memantapkan standar kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan oleh suatu pekerjaan, termasuk dalam hal ini lembaga-lembaga industri sebagai pengguna lulusan lembaga pendidikan. Perubahan sosial yang mungkin dan akan terus berlangsung sebagai konsekuensi terstratifikasinya kualifikasi sumber daya manusia dalam KKNI adalah dampak dari penerpanan KKNI yaitu : 1. Secara bertahap meningkatnya kuantitas sumberdaya manusia Indonesia yang bermutu dan berdaya saing internasional agar dapat menjamin terjadinya peningkatan aksesibilitas sumber daya manusia Indonesia ke pasar kerja nasional dan internasional 2. Secara bertahap meningkatnya kontribusi capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan formal, non formal, informal atau pengalaman kerja dalam pertumbuhan ekonomi nasional 3. Secara bertahap meningkatnya mobilitas akademik untuk saling pengertian dan solodaritas serta kerjasama pendidikan tinggi antar negara di dunia. MAJALAH ILMIAH PAWIYATAN

120


4. Secara bertahap meningkatnya pengakuan negara-negara lain baik secara bilateral, regional maupun internasional kepada Indonesia tanpa meninggalkan ciri dan kepribadian bangsa Indonesia.

III. KESIMPULAN Dari uraian tersebut di atas dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut : 1. Esensi program Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan

kualifikasi

kompetensi

tenaga

kerja

Indonesia

yang

dapat

menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan sektor pendidikan dengan sektor pelatihan kerja dan pengalaman kerja dalam dalam suatu skema pengakuan kompetensi kerja yang disesuaikan dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. KKNI merupakan perwujudan mutu dan jati diri bangsa terkait dengan sistem pendidikan nasional, sistem pelatihan kerja nasional serta sistem penilaian kesetaraan capaian pembelajaran (learning Outcomes) nasional yang dimiliki Indonesia untuk menghasilkan sumberdaya nasional yang bermutu dan produktif 2. Program Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dalam kerangka makro kebijakan pendidikan nasional merupakan suatu kebijakan yang radikal dan signifikan serta merupakan isu besar yang melibatkan secara besrsama-sama elemen dunia pendidikan, ketenagakerjaan dan dunia kerja. Perubahan radikal terutama terjadi pada pengelolaan sistem pendidikan pada tingkat pendidikan tinggi dalam menjamin kualifikasi lulusan sesuai atau merujuk pada ketentuan dalam KKNI, sehingga sumber daya manusia lulusan lembaga pendidikan dapat terserap dalam pasar tenaga kerja regional, nasional dan pasar tenaga kerja internasional. 3. Implikasi KKNI sebagai sebuah perubahan pada sistem manajemen pendidikan nasional terutama dalam penataan kurikulum, terutama terletak pada perubahan kualifikasi capaian pembelajaran yang harus merujuk pada kualifikasi yang ditetapkan dalam KKNI. Konsekuensi dari perubahan tersebut secara otomatis akan berdampak pada perubahan model pembelajaran dan sistem evaluasi pembelajaran yang akan digunakan dalam sistem pendidikan baik pendidikan formal, non formal dan informal. 4. Karakteristik KKNI sebagai inovasi dalam kerangka pengembangan sumber daya manusia

Indonesia

ditinjau

dari

kebermanfaatannya

relatif

tinggi,

tingkat

komptabilitasnya cukup tinggi, kompleksitasnya cukup tinggi, sedangkan dilihat dari tingkat triabilitas dan observalilitasnya relatif rendah. Dengan demikian tujuan kebijakan tersebut yang bermuara pada peningkatan kualitas sumber daya manusia MAJALAH ILMIAH PAWIYATAN

121


dalam konsep pengembangan kualitas sumber daya manusia bukan lagi merupakan isu atau tema-tema retorik, melainkan merupakan taruhan atau andalan serta ujian setiap individu, kelompok, golongan masyarakat, dan bahkan setiap bangsa, masih memerlukan waktu yang panjang untuk dapat diimplemtasikan dengan baik. 5. Proses implementasi program KKNI baru pada tahap implementasi awal yaitu baru pada tahap sosialisasi dan tahap awal pengembangan KKNI. Selain itu keterjangkauan proses implementasi melalui saluran komunikasi media masa masih terbatas baik secara kuantitatif dan kualitatif. Proses sosialisasi dan implementasi KKNI

efektif dilakukan terbatas pada tingkat kelembagaan atau organisasi di

lingkungan pemerintahan, terutama jajaran terkait lembaga atau Kemendiknas dan Kemnakertrans serta pemangku kepentingan lain yang terkait dan berada di lapisan atas sosial masyarakat. 6. Perubahan sosial yang telah terjadi dari inovasi KKNI adalah perubahan yang mendasar pada penataan kurikulum pembelajaran, termasuk perubahan model pembelajaran dan perubahan sistem evaluasinya, sedangkan perubahan yang mungkin dan terus akan terjadi adalah perubahan secara bertahap meningkatnya jumlah sumber daya yang bermutu, dan berdaya saing serta aksesibilitas tenaga kerja dipasar tenaga kerja, juga meningkatnya mobilitas akademik dan pengakuan negara lain terhadap Negara Indonesia baik secara bilateral, regional

maupun

internasional.

DAFTAR PUSTAKA

Kemdiknas, 2010, Buku Pedoman Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, Edisi I,.Dirjen Dikti Jakarta Kemdiknas, 2010, Buku Pedoman Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, Kajian tentang implikasi dan StrategiImplementasi KKNI, Dirjen Dikti Jakarta Presiden Republik Indonesia, 2012, Peraturan Presiden No 8 Th 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, Lembar Negara Jakarta Rogers, Everet M, 1983. Diffusion of Innovations, The Free Press, A Division of Macmillan Publishing Co., Inc. New York, N. Y. 10022


122

Lili Marliyah Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, IKIP Veteran Semarang Abstrak

Recommend Documents