ii
iii
LEMBAR PERNYATAAN
Dengan ini saya menyatakan bahwa : 1.
Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Strata 1 (S1) di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.
2.
Semua sumber yang digunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.
3.
Jika dikemudian hari terbukti hasil karya ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil jiplakan orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.
Jakarta, 17 Januari 2014
Anna Maria Faulina
iv
ABSTRAK Mempersiapkan masa depan merupakan sebuah cara yang tepat untuk menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi. Dewasa ini, masyarakat telah mampu berpikir matang untuk melakukan segala hal menyangkut masa depannya. Mereka mempersiapkan masa depan dengan mengikuti beragam investasi berupa asuransi atau investasi lainnya. Persiapan ini dilakukan bukan hanya untuk kepentingan saat hidup saja. Dalam rangka meringankan beban keluarga berduka karena sebuah kematian pun dilakukan yaitu dengan dibentuknya rukun kematian. Skripsi ini memaparkan rukun kematian yang dipandang dari asuransi syariah. Sisi yang diungkap adalah pada manajemen dan pengelolaan dana dari rukun kematian. Objek penelitian berupa tempat ibadah atau masjid dan lembaga yayasan sosial keagamaan yang memiliki rukun kematian. Penelitian ini dilakukan dengan studi dokumenter dan studi mendalam berupa wawancara dengan narasumber pada rukun kematian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kesamaan dimensi antara rukun kematian dan asuransi syariah. Letak persamaan ini ada pada iuran dan klaim. Kedua dimensi ini menjadikan rukun kematian sebagai pangsa pasar bagi industri asuransi syariah. Namun, terdapat beberapa hal yang harus diperbaiki pada rukun kematian, yaitu pada manajemen dan pengelolaan dana.
Kata kunci : rukun kematian dan asuransi syariah. Pembimbing : Drs. Noryamin Aini, MA Daftar pustaka : Tahun 1981 s.dTahun 2012
v
KATA PENGANTAR
Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla, Rabb Semesta Alam. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah Muhammad saw. yang telah membawa umat manusia dari kejahiliyahan ke alam yang terang benderang dengan dien yang diridhoi-Nya, juga semoga tercurah kepada keluarga, sahabat dan kita sebagai generasi penerusnya hingga akhir zaman. Allhamdulillah, dengan nikmat iman, Islam
dan limpahan rahmat-Nya,
penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul “RUKUN KEMATIAN DALAM PERSPEKTIF ASURANSI SYARIAH PADA BEBERAPA MASJID DAN YAYASAN”. Skripsi ini merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Dalam proses penulisan ini, penulis banyak sekali mendapat bimbingan, bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: 1. Bapak Prof. Dr. K.H. Muhammad Amin Suma, SH, MA, MM. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2. Bapak Drs. Noryamin Aini, MA selaku dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah memberikan arahan dan masukan serta bimbingan terhadap proses penyusunan skripsi ini.
vi
3. Ibu Dr. Euis Amalia, M. Ag dan Bapak Mu’min Rouf, M.A selaku Kepala dan Sekertaris Prodi Muamalat. 4. Bapak KH. Drs. Ahmad Ghozali Masruri selaku Dewan Pembina Masjid Uswatun Hasanah, Bapak H.Sukoso selaku Bendahara Rukun Kematian Masjid Uswatun Hasanah, Ibu Vonny Sandralina selaku Wakil Sekretaris Yayasan An-Nashr, Ibu Cicih selaku Bendahara Layanan Pengurusan Jenazah Masjid Jami’ Bintaro Jaya, Bapak Irfan selaku Penanggung jawab Lembaga Pemulasaran Jenazah Masjid Raya Bintaro Jaya, Bapak H. Rusmono, S.Pd.I selaku Ketua Unit Pelayanan Jenazah Masjid Raya Pondok Indah, Bapak H. Dayat Daip, S.Pd selaku Ketua Urusan Penyelenggaraan Jenazah yayasan Pesantren Islam Al Azhar, dan Bapak H. Faturrochman selaku Sekretaris Yayasan Bunga Kemboja yang telah memberikan doa dan waktu luang untuk menjadi narasumber sebagai data dalam proses penyusunan skripsi ini 5. Kedua orang tuaku tercinta, Abah Kamali (alm.) dan Emih Mutmainah yang penulis sayangi dan hormati. Terima kasih yang tak terhingga atas segala pengorbanan, cinta, senyum, kasih sayang, doa, bimbingan, nasehat, materi dan segala hal yang telah diberikan kepada penulis yang tak pernah cukup jika dituliskan dalam lembaran ini dan tak akan mampu penulis balas. Semoga Allah selalu memberikan dan mempersiapkan tempat yang terbaik dan indah kepada Abah dan Emih. Aamiin.
vii
6. Kak Zakky dan Mba Nisa, Teteh Annisa, Kak Zahruddin, Mba Ika, Biva dan Ade Aziz yang tak pernah berhenti untuk memberikan bantuan, doa, motivasi, dorongan, nasehat dan materi kepada penulis. Semoga Allah selalu memberikan perlindungan, kekuatan, kemudahan, dan keindahan untuk semuanya. Aamiin. 7. Seluruh keluarga Brebes yang terus mendukung, membantu dan mendoakan. 8. Biyabiku terkasih, Kangmas Hadi Nurdiansyah yang telah memberikan warna dan selalu mampu membangunkan semangat dan langkah penulis agar penulisan skripsi ini segera diselesaikan. Semoga segalanya semakin berkah, dimudahkan dan indah ya, sayang. Aamiin. Love n Miss U... 9. Sahabat-sahabatku Navidah Buu... Novi, Adah dan Bubun. 10. Keluarga Takaful 2006, FLP Ciputat, Mata Pena Writer dan KKN 90. 11. Keluarga Perumahan MetroTV, Bapak Indra dan Ibu Sri, Kak Alfi Loya Zirga, Mas HWZJ Lowe Tihamah, Nloei Loka Jessesri, Keluarga Kakak Samira dan Abang Bayazid. 12. Kepada semua pihak yang telah membantu baik materi maupun non materi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak akan cukup jika disebutkan satu per satu. Terima kasih. Hanya Pemilik Sempurna yang mampu membalas segala peluh, doa dan air mata kalian.
viii
Semoga Allah SWT
memberikan berkah, karunia dan membalas
kebaikan mereka (Amin). Skripsi
ini
masih
sangat
jauh
dari
sempurna,
penulis
mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca yang sangat budiman demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi penulis dan bagi para pembacanya. Hanya kepada Allah swt. penulis dan kita berserah diri. Semoga taufiq dan hidayah-Nya selalu menyertai kita. Aamiin Ya Rabbal Aalamiin.
Jakarta, 17 Januari 2014 Penulis,
Anna Maria Faulina
ix
DAFTAR ISI
PERSETUJUAN PEMBIMBING ......................................................................... ii LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI .................................................................. iii LEMBAR PERNYATAAN .................................................................................... iv ABSTRAK ................................................................................................................ v KATA PENGANTAR ............................................................................................. vi DAFTAR ISI ............................................................................................................. x DAFTAR TABEL .................................................................................................... xii DAFTAR LAMPIRAN .......................................................................................... xiii
BAB I
PENDAHULUAN.................................................................................... 1 A. Latar Belakang Masalah .................................................................... 1 B. Identifikasi Masalah ........................................................................... 3 C. Pembatasan dan Perumusan Masalah ................................................ 4 D. Tujuan dan Manfaat Penelitian ....................................................... . 5 E. Metode Penelitian ............................................................................ . 6 F. Sistematika Penulisan ..................................................................... . 9
BAB II
LANDASAN TEORI ............................................................................ 11 A. Manajemen Pengelolaan Dana Asuransi Syariah ............................ 11 1. Akad, Prinsip dan Konsep Asuransi Syariah ............................. 11 2. Mekanisme Pengelolaan Dana Asuransi Syariah ....................... 15 3. Sumber Dana Operasional Asuransi Syariah ............................ 19 4. Underwriting .............................................................................. 21 5. Aktuaria ..................................................................................... 23 6. Klaim ......................................................................................... 33
x
7. Reasuransi .................................................................................. 35 8. Sistem Investasi pada Asuransi Syariah .................................... 38 B. Asuransi Sosial ................................................................................. 43 1. Pengertian, Prinsip dan Dasar Asuransi Sosial .......................... 43 2. Jenis dan Ruang Lingkup Asuransi Sosial ................................. 46 3. Program Asuransi Sosial ............................................................ 48 4. Premi .......................................................................................... 48 5. Ilustrasi Perhitungan Premi Asuransi Sosial .............................. 50 C. Aktivitas Penyelenggaraan Jenazah ................................................. 51 1. Jenazah ....................................................................................... 51 2. Penyelenggaraan Jenazah ........................................................... 52 3. Takziyah ..................................................................................... 59 4. Tahlil .......................................................................................... 61 5. Ziarah Kubur .............................................................................. 61 D. Review Terdahulu ............................................................................ 62 BAB III
ANALISIS DAN PEMBAHASAN ...................................................... 64 A. Rukun Kematian di Tempat Ibadah ................................................. 64 B. Profil Sampel Tempat Ibadah dan Lembaga Sosial Keagamaan ..... 67 C. Hasil Penelitian ................................................................................ 69 D. Interpretasi Rukun Kematian dari Perspektif Asuransi Syariah ... 105
BAB IV
PENUTUP .............................................................................................. 110 A. Kesimpulan ...................................................................................... 110 B. Saran ................................................................................................. 112
DAFTAR PUSTAKA ............................................................................................... 114 LAMPIRAN .............................................................................................................. 118
xi
DAFTAR TABEL
Tabel 1. TabeL Mortalita Indonesia (TMI-II) ……………………………………... 27 Tabel 2. Sumber Pembayaran Klaim Asuransi Jiwa Syariah …………………….... 34 Tabel 3. Sumber Pembayaran Klaim Asuransi Kerugian Syariah …………………. 35 Tabel 4. Tempat Ibadah yang Menjadi Objek Penelitian ………………………….. 67 Tabel 5. Besar Iuran Per Bulan, Biaya Pendaftaran dan Jumlah Anggota ………… 79
xii
DAFTAR LAMPIRAN
1. Transkrip Wawancara Yayasan Bunga Kemboja 2. Transkrip Wawancara Yayasan Pesantren Islam Al Azhar
xiii
1
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Kehidupan di dunia ini tidak ada yang abadi. Segala hal yang hidup akan selalu diakhiri dengan kematian, sebuah permulaan akan menemui batas akhir dan sesuatu yang ada akan mengalami ketiadaan. Tidak terkecuali manusia. Kematian adalah sunatullah atas makhluk-Nya yang dihidupkan. Bagi sebagian orang, kematian merupakan sebuah musibah. Musibah ini terjadi pada seluruh makhluk di alam semesta. Tumbuh-tumbuhan, hewan, dan makhluk Allah yang lain, semua akan mengalami kematian. Tidak pandang bulu, siapa pun mereka. Baik terhadap seorang nabi, orang saleh, pejabat, kaya, miskin, dan orang jahat atau durhaka pun akan mengalami kematian. Tidak peduli sebanyak apa pun harta, sekuat apa pun tenaga, secantik atau setampan apa pun rupa, sepandai apa pun akalnya, sebesar apa pun kekuasaannya, sesaleh apa pun dirinya, dan semuda apa pun usianya, kematian akan tetap dan selalu menimpa. Kedatangan ajal adalah rahasia Allah dan merupakan sebuah kepastian yang tidak dapat dipungkiri. Waktu kedatangan ajal telah ditentukan, tidak dapat diubah dan tidak diketahui manusia. Meskipun manusia telah dianugerahi akal dan perkembangan ilmu pengetahuan begitu pesat, semuanya tetap terbatas. Manusia tidak akan pernah mampu mengetahui, membatalkan, mengelak, bahkan untuk sekedar menghindar. Kematian akan datang secara tiba-tiba dan akan memisahkan kita dari gemerlapnya dunia. Ia dapat menimpa dimana pun kita
2
berada. Meskipun kita bersembunyi di tempat yang tidak diketahui, atau berada dalam benteng yang sangat kokoh, kematian akan tetap menemukan kita. Islam merupakan agama yang lengkap dan universal. Syariat Islam mengatur segala aspek kehidupan manusia. Baik aspek ketuhanan, etika, akhlak, ibadah maupun muamalah. Pada masa hidup, manusia mempunyai peraturanperaturan tertentu yang harus diketahui dan dilaksanakan. Begitu pula setelah masa kematian, terdapat aturan-aturan yang harus diketahui dan dilaksanakan, yaitu penyelenggaraan jenazah. Hukum prosesi ini adalah fardhu kifayah dan merupakan kewajiban bagi seluruh umat Islam. Menyelenggarakan kegiatan yang wajib terkait dengan jenazah, mencakup memandikan, mengkafani, menshalatkan dan menguburkan, serta tahlilan bagi yang memerlukan, membutuhkan persiapan dan perlengkapan. Dari tahun ke tahun, kain kafan, wewangian, hingga tanah pemakaman harganya semakin melambung. Sehingga untuk menguburkan jenazah, kita harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Sedangkan manusia tidak mengetahui kapan kematian akan datang dan dalam keadaan ekonomi seperti apa manusia akan menemui ajal. Jika kematian datang ketika manusia dalam keadaan ekonomi yang berada, tentu tidak akan timbul permasalahan. Sebaliknya, permasalahan akan muncul ketika kematian datang pada saat manusia mengalami kesulitan ekonomi, terlebih bagi masyarakat yang tinggal di wilayah perkotaan.
3
Setiap keluarga mengharapkan makam yang layak dan jarak yang terjangkau sehingga dapat diakses dengan mudah. Di samping itu, dalam masyarakat kita berlaku anggapan bahwa jika terdapat makam yang tidak terurus, maka keluarganya tidak peduli dengan orang tua yang telah merawatnya semasa hidup dan dianggap keluarga yang kualat. Oleh karena itu, untuk memperoleh semua kemudahan tersebut dan mengantisipasi segala kemungkinan yang tidak diinginkan, warga mencoba menyelenggarakan semacam investasi dalam wadah rukun kematian yang dikelola oleh lembaga sosial atau yayasan keagamaan. Praktek rukun kematian ini dilakukan dengan mengadakan iuran atau arisan bersama. Praktek pengumpulan dana ini tidak dicover oleh asuransi-asuransi profesional yang ada. Akan tetapi, manajemen, pengelolaan dan peraturan dari praktek perasuransian warga ini belum jelas. Atas dasar inilah, penulis mengangkat skripsi dengan judul “Rukun Kematian dalam Perspektif Asuransi Syariah pada Beberapa Masjid dan Yayasan”.
B. Identifikasi Masalah Masalah yang dapat diidentifikasi sehubungan dengan topik di atas adalah sebagai berikut: 1. Semakin banyaknya rukun kematian yang diselenggarakan warga, tempat ibadah atau pun yayasan. 2. Semakin tingginya ketertarikan warga terhadap keanggotaan rukun kematian.
4
C. Pembatasan dan Perumusan Masalah Untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi ini, maka pembatasan dan perumusan masalah sangat perlu disampaikan. Adapun pembatasan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini yaitu: 1. Obyek lembaga yang diteliti adalah beberapa tempat ibadah yang mempunyai rukun kematian dan lembaga sosial keagamaan yang menyelenggarakan rukun kematian. 2. Untuk keperluan survei, penelitian ini dilakukan di kawasan Jabodetabek, sedangkan studi mendalam dilakukan pada beberapa tempat ibadah dan yayasan yang memiliki rukun kematian. 3. Aspek yang akan diteliti meliputi manajemen, administrasi, sistem dan mekanisme pembayaran, proses pengajuan klaim, dan pengelolaan dana peserta rukun kematian. Sesuai dengan fokus dan pembatasan di atas, maka rumusan masalah yang akan dijawab dalam skripsi ini adalah sebagai berikut: 1. Apa yang dimaksud dengan rukun kematian? 2. Berapa besar kontribusi (premi), mekanisme pembayaran serta penghitungan besaran kontribusi (premi) iuran yang harus dibayarkan anggota? 3. Bagaimana proses mengajukan dan mengeksekusi klaim premi di atas? Kapan waktu pengajuan klaim? 4. Apa saja hal-hal yang dicover dalam rukun kematian jika terjadi klaim?
5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 1. Tujuan Penelitian Berdasarkan perumusan masalah sebagaimana diuraikan sebelumnya. Maka tujuan penelitian ini adalah: 1) Mengetahui dan menjelaskan pengertian rukun kematian. 2) Mengetahui dan menjelaskan besar kontribusi (premi), mekanisme pembayaran serta penghitungan besaran kontribusi (premi) iuran yang harus dibayarkan anggota. 3) Mengetahui dan menjelaskan proses mengajukan dan mengeksekusi klaim premi serta waktu pengajuan klaim. 4) Menjelaskan hal-hal yang dicover dalam rukun kematian jika terjadi klaim. 2. Manfaat Penelitian Manfaat yang dapat diperoleh melalui penelitian ini antara lain: a. Manfaat Akademis 1) Bagi penulis yaitu dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai masalah yang diteliti dan sebagai pembanding antara teori yang didapatkan dalam perkuliahan dengan praktik di lapangan. 2) Dapat menambah khasanah pengetahuan dan referensi sebagai bahan kajian lebih lanjut, khususnya bagi mahasiswa dan mahasiswi Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.
6
b. Manfaat Praktis Penelitian ini diharapkan akan menghasilkan manfaat sebagai berikut: 1) Bagi pihak pengelola investasi, diharapkan hasil penelitian ini berfungsi sebagai bahan pertimbangan dalam mengoptimalkan manajemen rukun kematian, khususnya dalam pengelolaan dana, sehingga dapat sesuai dengan ketentuan syariah. 2) Bagi masyarakat, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi agar lebih berpartisipasi secara aktif dalam transparansi manajemen operasional dan pengelolaan investasi.
E. Metode Penelitian 1. Objek Penelitian Objek penelitian dalam penelitian ini adalah rukun kematian yang diselenggarakan oleh tempat ibadah dan lembaga sosial keagamaan yang ada di Jabodetabek. Selain itu, dilakukan studi mendalam pada: a. Pengurusan Jenazah Masijd Uswatun Hasanah Pondok Jaya Bintaro sektor V. b. Pengurusan Jenazah Dhuafa Yayasan An-Nashr Bintaro Sektor V. c. Lembaga Pemulasaran Jenazah Masjid Raya Bintaro Jaya - Tangerang. d. Layanan Pengurusan Jenazah Masjid Jami‟ Bintaro Jaya – Jakarta Selatan. e. Unit Pelayanan Jenazah Masjid Raya Pondok Indah – Jakarta.
7
f. Urusan Penyelenggaraan Jenazah Yayasan Pesantren Islam Al Azhar Kebayoran Baru – Jakarta. g. Yayasan Bunga Kemboja Pasar Minggu – Jakarta selatan. 2. Jenis Penelitian Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta, atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.1 Tujuan jenis penelitian ini adalah untuk menjelaskan sesuatu dengan apa adanya, sehingga situasi yang terjadi di lapangan pada saat penelitian berlangsung dapat tergambar jelas apa adanya. 3. Pendekatan Penelitian Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Kuantitatif karena data-data yang diperoleh dalam bentuk angka-angka pada sebuah laporan keuangan investasi asuransi pemakaman. Kualitatif karena data-data yang diperoleh berdasarkan buku-buku, majalah, koran, kajian pustaka terdahulu, serta artikel yang dikumpulkan penulis dan berhubungan dengan permasalahan dalam pembahasan skripsi ini.
1
2006)
Nurul Zuriah, Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan, (Jakarta: PT Bumi Aksara,
8
4. Jenis dan Sumber Data a. Jenis Data Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dalam bentuk laporan keuangan rukun kematian dan data kualitatif berupa literaturliteratur kepustakaan, koran, artikel, dan sebagainya. b. Sumber Data 1) Data primer, yaitu data yang didapat langsung dari rukun kematian yang diselenggarakan oleh tempat ibadah atau lembaga sosial keagamaan di Jabodetabek. Dengan studi mendalam pada tempat ibadah atau lembaga sosial keagamaan yang berlokasi di Jakarta Selatan dan Tangerang dengan narasumber pengurus atau pengelola rukun kematian. 2) Data sekunder, bersumber dari buku-buku, koran, majalah, website, penelitian terdahulu, dan sumber-sumber tertulis lainnya yang mengandung informasi yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. 5. Teknik Pengumpulan Data Teknik yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: a. Studi dokumentasi. b. Interview semi terstuktur dengan pengelola atau pengurus rukun kematian.
9
6. Teknik Analisis Data Analisis data pada penelitian ini akan menggunakan deskriptif analisis kualitatif, yaitu suatu teknik analisis data dimana terlebih dahulu dilakukan pemaparan
dari
seluruh
data
yang
telah
diperoleh
kemudian
menganalisisnya dengan berpedoman pada sumber-sumber dan kalimatkalimat. 7. Pedoman Penulisan Skripsi Adapun teknik penulisannya, penulis menggunakan buku “Pedoman Penulisan Skripsi” yang diterbitkan oleh Fakultas Syari‟ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2012.
F. Sistematika Penulisan Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mencoba membuat sistematika penulisan skripsi. Penjabaran dari sistematika penulisan skripsi ini dibagi ke dalam empat bab, yaitu sebagai berikut: BAB I PENDAHULUAN Pada bab ini dijelaskan tentang latar belakang masalah, permasalahan yang mencakup identifikasi masalah, pembatasan masalah, dan perumusan masalah. Serta tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan. BAB II LANDASAN TEORI Pada bab ini akan dibahas tentang manajemen pengelolaan dana asuransi syariah yang mencakup akad, prinsip dan konsep asuransi syariah,
10
mekanisme pengelolaan dana asuransi syariah, sumber dana operasional asuransi syariah, underwriting, aktuaria, klaim, reasuransi, dan sistem investasi pada asuransi syariah. Dan asuransi sosial yang mencakup pengertian, prinsip dan dasar asuransi sosial, jenis dan ruang lingkup asuransi sosial, program asuransi sosial, premi dan ilustrasi perhitungan premi asuransi sosial. Serta aktivitas penyelenggaraan jenazah yang mencakup jenazah, penyelenggaraan jenazah dan takziyah serta review terdahulu. BAB III ANALISIS DAN PEMBAHASAN Pada bab ini akan dibahas tentang rukun kematian di tempat ibadah profil sampel tempat ibadah dan lembaga sosial keagamaan, hasil penelitian dan interpretasi rukun kematian dari perspektif asuransi syariah. BAB IV PENUTUP Pada bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran.
11
BAB II LANDASAN TEORI
Rukun kematian dari beberapa sisi bisa dilihat sebagai satu wujud asuransi walaupun dalam model asuransi yang lebih menekankan aspek sosial. Prinsip iuran dan klaim pada waktu tertentu mengindikasi rukun kematian lebih tepat dilihat sebagai satu wujud asuransi dibanding satu model tabungan. Pada bab ini akan dijelaskan bingkai teoritis yang akan digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian yang telah dilakukan penulis. Pada bagian awal akan dijelaskan beberapa prinsip asuransi syariah, asuransi sosial dan kemudian akan dibahas norma penyelenggaraan jenazah.
A. Manajemen Pengelolaan Dana Asuransi Syariah 1. Akad, Prinsip, dan Konsep Asuransi Syariah Kata akad berasal dari bahasa Arab, yaitu al „aqd yang mempunyai arti ikatan, perikatan, perjanjian dan pemufakatan. Definisi akad secara terminologi fikih adalah “pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan”.2
2
Ahmad Ifham Sholihin, Buku Pintar Ekonomi Syariah (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010)
12
Menurut ketentuan hukum Islam, suatu perjanjian dikatakan sah jika ia memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan oleh syariat. Menurut mayoritas ulama3, rukun dan syarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut: a. Shigat (ijab qabul) Ijab dan kabul dapat diwujudkan secara lisan, tulisan, isyarat, sarana modern dan perbuatan yang menunjukkan adanya kerelaan dari pelaku akad yang disebut dengan al mu‟athah. Syarat sah pengucapan shigat yaitu: 1) Maksud shigat harus jelas, sehingga ia dapat difahami oleh pihakpihak yang berakad. 2) Antara ijab dan qabul harus selaras, sesuai dan relevan. 3) Pengucapan shigat harus muttashil (connect) dan dilakukan dalam satu majelis. Syarat persamaan lokasi dapat disesuaikan dengan kondisi zaman dan teknologi komunikasi jarak jauh. Akad dapat berlangsung melalui pesawat telepon, telekonferensi, skype, lokasi dalam kondisi demikian adalah masa berlangsungnya percakapan telepon, selama percakapan masih berlangsung dan line telepon masih tersambung, berarti „aqid masih berada dalam lokasi akad. b. Pihak yang berakad Pelaku akad disyaratkan orang mukallaf (aqil, baligh, berakal sehat, dewasa atau cakap hukum).
3
AH. Azharuddin Lathif, Fiqh Muamalat, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005)
13
c. Objek Akad harus memenuhi 4 (empat) syarat: 1) Ia harus ada secara konkret ketika akad berlangsung atau diperkirakan ada pada masa yang akan datang (salam, istishna‟, ijarah, dan mudharabah). 2) Ia merupakan harta yang dimiliki, halal dan bermanfaat. 3) Ia harus dapat diserahkan ketika terjadi akad, namun tidak berarti harus diserahkan seketika. 4) Ia harus jelas. Akad yang digunakan dalam asuransi syariah adalah akad tijarah dan atau akad tabarru‟. Akad tijarah
yaitu semua bentuk akad yang
dilakukan untuk tujuan komersial misalnya mudharabah, wadiah, wakalah, dan sebagainya. Sedang, akad tabarru‟ adalah semua bentuk yang dilakukan dengan tujuan kebaikan sosial, dan tolong menolong, bukan semata untuk tujuan komersial. Pengaplikasian akad muamalah pada asuransi syariah tercermin dalam penyerahan premi dalam bentuk tabungan peserta dan dana tabarru‟ yang menganut akad wadi‟ah. Di samping itu, terdapat akad lain yang diaplikasikan dalam pengelolaan dana investasi asuransi syariah, yaitu mudharabah dan musyarakah. Beberapa akad lain juga dapat diterapkan dalam investasi dana asuransi syariah, seperti murabahah, salam, istishna‟, dan ijarah. Dalam ekonomi Islam, ada 4 (empat) macam prinsip muamalah. Ke empat prinsip muamalah ini juga menjadi pedoman dalam manajemen dan operasional asuransi syariah. Prinsip-prinsip tersebut yaitu:
14
a. Hukum dasar muamalah adalah boleh, sampai ada dalil atau ketentuan yang mengharamkannya. Mengacu pada prinsip ini, maka asuransi syariah tidak dilarang. b. Muamalah harus dilakukan dengan tanpa paksaan („an taradhin). Dalam asuransi syariah, ketika peserta menyetorkan premi/iuran/kontribusi, khususnya pada dana tabarru‟, semuanya harus disertai kerelaan, tanpa paksaan dari pihak manapun. c. Muamalah harus mendatangkan maslahat dan menolak madharat. Prinsip ini tercermin dalam pembayaran klaim bagi peserta yang menderita kerugian atau resiko. Pembayaran klaim adalah sebuah bentuk maslahat yang bisa dirasakan oleh peserta asuransi. d. Muamalah harus bebas dari unsur yang diharamkan syariat, seperti riba, gharar, maysir, kezaliman dan semacamnya. Asuransi syariah merupakan salah satu bentuk muamalah yang telah terhindar dari maysir, gharar, dan riba. Sehingga asuransi syariah dapat dijadikan asuransi alternatif bagi umat Islam. Konsep dasar asuransi syariah adalah konsep takaful. Istilah takaful memiliki arti menanggung bersama. Artinya, semua peserta asuransi akan saling membantu meringankan beban peserta yang terkena risiko. Saling pikul antara para peserta asuransi dilakukan dalam lingkup kebaikan dengan adanya dana derma atau tabarru‟. Hal ini sesuai dengan surat al Ma„idah ayat 2,
15
ُِ اْإلِ ْث ٌِ َٗا ْى ُعدَْٗاَٚ َٗالَ َتعَاَُّٗ٘ا عَيَْٙ٘ اىْبِ ِز َٗاىّتَقََٚٗ َتعَاَُّٗ٘ا عَي Artinya: “Tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan taqwa, dan janganlah kamu tolong menolong dalam berbuat dosa dan keji (permusuhan).
Asuransi syariah berjalan di atas empat prinsip dasar dari konsep takaful, yaitu: a. Saling bertanggung jawab, b. Saling bekerja sama dan membantu, c. Saling melindungi, d. Menghindari unsur gharar, maysir, dan riba‟. Dengan konsep tersebut, perusahaan bertindak sebagai mediator di antara para peserta. Dengan demikian, dalam asuransi syariah, fakta “saling menanggung” terjadi di antara peserta asuransi syariah, bukan antara perusahaan dan peserta seperti hal-hal yang diterapkan dalam asuransi konvensional. 2. Mekanisme Pengelolaan Dana Asuransi Syariah Salah satu esensi yang membedakan asuransi syariah dengan asuransi konvensional yaitu berkenaan dengan mekanisme pengelolaan dana. Pada asuransi syariah, perusahaan asuransi berkedudukan sebagai mudharib (pemegang amanah), sedangkan peserta asuransi syariah sebagai shahibul mal (pemilik modal). Dalam hal ini, perusahaan diberi amanah oleh peserta untuk menjadi pengelola dana yang mereka setorkan dalam bentuk premi. Dana tersebut kemudian dikembangkan oleh perusahaan dengan transaksi yang halal. Selain itu, perusahaan juga dipercaya shahibul mal untuk memberikan
16
santunan bagi peserta lain yang tertimpa musibah. Ketentuan tersebut dilakukan setelah adanya kesepakatan pada awal perjanjian. Pengembangan dana peserta dilakukan dengan prinsip mudharabah. Keuntungan yang didapatkan dari investasi dibagihasilkan antara perusahaan asuransi syariah dengan peserta. Dalam mengelola dana peserta, secara teknis, operasional dan syar‟i, perusahaan asuransi syariah diawasi oleh komisaris dan Dewan Pengawas Syariah (DPS). a. Asuransi Jiwa Syariah Pada asuransi jiwa syariah, mekanisme dana peserta dibagi menjadi 2 (dua) sistem, yaitu: 1) Sistem produk dengan unsur tabungan Dalam produk dengan unsur tabungan terdapat tabungan peserta. Sistem pengelolaan dana pada produk ini adalah sebagai berikut: a) Premi yang dibayarkan peserta dimasukkan ke dalam dua rekening berbeda yaitu, rekening peserta dan rekening tabarru‟. Besar dana pada kedua rekening tersebut ditentukan menurut kelompok usia peserta dan jangka waktu pertanggungan. b) Kumpulan dana peserta diinvestasikan sesuai dengan syariat Islam. c) Keuntungan yang diperoleh dari hasil investasi, setelah dikurangi dengan beban asuransi yaitu premi reasuransi dan klaim, kemudian dibagi menurut prinsip mudharabah. d) Pembagian mudharabah dibuat dalam perbandingan tetap seperti dalam perjanjian yang disepakati sejak awal. Besar persentase
17
antara perusahaan asuransi syariah dan peserta misalnya 70:30, 60:40, dan seterusnya. 2) Sistem produk tanpa unsur tabungan Mekanisme pengelolaan dana pada produk non saving yaitu sebagai berikut: a) Premi disetorkan peserta kepada perusahaan, kemudian dimasukkan ke dalam rekening tabarru‟ perusahaan. b) Kumpulan dana peserta kemudian diinvestasikan dengan ketentuan yang sesuai dengan syariat. c) Keuntungan dari investasi setelah dikurangi beban asuransi dibagihasilkan antara peserta dan perusahaan asuransi syariah dengan prinsip mudharabah dengan perbandingan tetap sesuai perjanjian yang telah disepakati pada awal akad. b. Rumusan Dewan Pengawas Syariah (DPS) MAA Terdapat model lain yang telah dirumuskan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) MAA. Sistem tersebut menganut akad ta‟awun (tolong menolong) antarpeserta yang diaplikasikan dengan mengeluarkan premi berbentuk tabarru‟. Dana derma tersebut diserahkan kepada MAA syariah dengan
akad
wakalah.
Dengan
demikian,
pihak
MAA
syariah
mendapatkan amanah sebagai wakil dari peserta asuransi syariah untuk melakukan bisnis dengan pihak lain melalui akad tabaduli. Keuntungan yang telah dikurangi biaya reasuransi dan klaim, dibagi dengan akad mudharabah antara peserta dan asuransi syariah. Mekanisme pengelolaan
18
dana ini telah digunakan pada asuransi MAA General Insurance Cabang Syariah. Penempatan investasi pada asuransi syariah menjadi hal penting yang sangat diperhatikan. Sesuai dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2011 Tentang Kesehatan Keuangan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syariah Pasal 5 dijelaskan bahwa penempatan dana asuransi syariah diinvestasikan terdiri dari: a. Deposito pada bank; b. Saham syariah; c. Sukuk atau obligasi syariah; d. Surat Berharga Syariah Negara; e. Surat Berharga Syariah yang diterbitkan yang diterbitkan Bank Indonesia; f. Surat Berharga Syariah yang diterbitkan oleh negara selain Negara Republik Indonesia; g. Surat Berharga Syariah yang diterbitkan oleh lembaga multinasional Negara Republik Indonesia menjadi salah satu anggota atau pemegang sahamnya; h. Reksa dana syariah; i. Efek beragun aset syariah yang diterbitkan berdasarkan kontrak investasi kolektif efek beragun aset syariah; j. Pembiayaan melalui mekanisme kerjasama dengan pihak lain dalam bentuk pembelian (refinancing) syariah;
19
k. Emas murni. Selain di dalam negeri, investasi asuransi syariah juga dapat ditempatkan di luar negeri. Jenis investasi luar negeri yang dapat diikuti asuransi syariah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2011 Tentang Kesehatan Keuangan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syariah terdiri dari: a. Saham syariah; b. Sukuk; c. Surat Berharga Syariah yang diterbitkan oleh negara selain Negara Republik Indonesia; d. Surat Berharga Syariah yang diterbitkan oleh lembaga multinasional Negara Republik Indonesia menjadi salah satu anggota atau pemegang sahamnya; e. Reksa dana syariah. 3. Sumber Dana Operasional Asuransi Syariah Secara operasional, bagi asuransi syariah yang berbentuk bisnis, sumber biaya operasional sangat menentukan percepatan tumbuh kembang industri. Berbeda dengan asuransi syariah yang berbentuk sosial, mutual atau pun koperasi.
Asuransi syariah
yang bersifat sosial tidak terlalu
mengutamakan profit, karena yang diutamakan adalah aspek manfaat bagi para pesertanya. Pada asuransi jenis ini, peran pemerintah sangat diperlukan untuk subsidi awal berdirinya asuransi syariah tersebut. Berikut beberapa sumber biaya operasional asuransi syariah:
20
a. Surplus Underwriting Salah satu sumber biaya operasional perusahaan asuransi syariah adalah bagi hasil dari surplus underwriting yang dibagi secara proporsional antara peserta dan perusahaan asuransi syariah dengan nisbah yang telah ditentukan pada awal perjanjian. Surplus underwriting diperoleh dari hasil kumpulan dana peserta yang diinvestasikan yang telah dikurangi beban asuransi, kemudian dibagihasilkan antara perusahaan dan peserta. Bagian yang digunakan sebagai sumber biaya operasional adalah sebelum menjadi profit perusahaan asuransi syariah terkait. b. Premi Investasi/Premi Tabungan Saat peserta membayar premi, kemudian dikumpulkan menjadi kumpulan dana peserta yang kemudian diinvestasikan. Profit dari investasi yang kemudian dibagi hasil antara perusahaan asuransi dan peserta. Dari bagi hasil investasi inilah yang merupakan salah satu sumber biaya operasional. c. Dana Pemegang Saham Dana pemegang saham merupakan akumulasi laba ditambah modal yang disetorkan oleh pemegang saham asuransi syariah. Penyetoran dana ini dilakukan pada awal berdirinya perusahaan asuransi syariah, setelah perusahaan berjalan ataupun hasil dari investasi dana tersebut. d. Premi Biaya Premi biaya adalah biaya yang dikenakan aktuaria pada saat membuat produk. Premi biaya ini disebut juga dengan loading. Besar loading yang
21
dikenakan terhadap peserta pada asuransi syariah sekitar 20% - 30% dari premi tahun pertama dan atas sepengetahuan peserta. Ketetapan ini juga telah disetujui oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) sepanjang dilakukan secara transparan dan disepakati sejak awal akad. Besar loading yang ditetapkan merupakan kebijakan perusahaan asuransi syariah dengan mempertimbangkan aspek market dan keadilan. Biaya loading pada asuransi syariah digunakan untuk komisi agen dan biaya penagihan (incasso). 4. Underwriting Pengertian underwriting dalam asuransi jiwa dan asuransi kerugian memiliki perbedaan. Underwriting pada asuransi jiwa, adalah suatu proses penaksiran jumlah kejadian meninggal relatif (mortalitas) atau jumlah kejadian relatif sakit/penyakit di antara sekelompok orang tertentu (morbiditas) dari calon tertanggung untuk menentukan penerimaan atau penolakan terhadap calon peserta dan menetapkan klasifikasi risiko yang sesuai bagi tertanggung. Sedangkan dalam asuransi kerugian, underwriting merupakan proses seleksi untuk menentukan penawaran risiko yang harus diterima dan apabila diakseptasi, rate, syarat dan kondisinya dapat ditetapkan. Perusahaan asuransi akan menerima atau menolak suatu penutupan risiko berdasarkan tiga konsep penting berikut: a. Kemungkinan menderita kerugian (chance of loss) atau probabilitas. Konsep ini berdasarkan kejadian pada masa lampau.
22
b. Tingkat risiko (degree of risk), adalah suatu ketidakpastian atas kerugian pada masa mendatang yang sulit diramalkan. c. Hukum bilangan besar (law of large number), adalah semakin banyak objek berisiko hampir sama atau bahkan sama, maka akan semakin baik bagi perusahaan. Seorang underwriter mempunyai tugas utama yaitu mengatur penggunaan dana seefisien dan seefektif mungkin dan menghasilkan keuntungan. Pada asuransi syariah, underwriter berperan untuk beberapa tugas berikut: a. Mempertimbangkan risiko yang diajukan. b. Memutuskan penerimaan dan penolakan atas risiko-risiko yang ada. c. Menetapkan persyaratan dan beberapa ketentuan serta lingkup ganti rugi. d. Mengenakan biaya upah pada dana kontribusi peserta. e. Mempertahankan dan meningkatkan margin profit. Selain itu, tugas underwriter adalah melindungi perusahaan terhadap seleksi kerugian dan menerbitkan polis yang adil bagi nasabah sehingga dapat diterima calon pembeli. Penerbitan polis harus memenuhi 3 (tiga) syarat berikut: a. Menyediakan benefit yang dapat memenuhi kebutuhan nasabah. b. Premi dalam polis sesuai dengan kemampuan ekonomi nasabah. c. Premi asuransi bersaing dengan pasar.
23
Hal-hal yang mempengaruhi proses penentuan underwriting, yaitu: a. Increasing risk (risiko menarik), contoh: suatu penyakit yang risikonya semakin bertambah berat dengan bertambahnya usia tertanggung. b. Risiko yang tinggi dialami pada tahun-tahun petama polis. Semakin lama polis berjalan, maka risiko semakin menurun. c. Constant extra risk (risiko ekstra yang tetap) 5. Aktuaria Aktuaria adalah salah satu cabang ilmu matematika terapan yang dipadukan dengan berbagai ilmu pengetahuan lainnya, seperti ilmu peluang, keuangan, statistik hingga pemrograman komputer. Peran aktuaria pada perusahaan asuransi syariah dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu: a. Pembuatan Produk Aktuaria berperan dalam pembuatan produk yaitu pembuatan premi dasar asuransi syariah yang ditetapkan perusahaan. Peran aktuaris ini berupa menghitung premi dasar yang sesuai dengan prinsip-prinsip aktuaria. b. Laporan Keuangan Perusahaan Setiap tahun perusahaan asuransi syariah diwajibkan membuat laporan keuangan tahunan ke Departemen Keuangan. Laporan keuangan yang dibuat merupakan hasil investigasi aktuaria. Pada asuransi syariah, khususnya asuransi jiwa, sebagian dana dipisahkan untuk memenuhi kewajiban perusahaan terhadap peserta pada saat terjadi klaim, yang dikenal dengan dana cadangan.
24
Aspek aktuaria pada asuransi syariah meliputi perancangan produk, penentuan rate premi produk, distribusi surplus perusahaan, perjanjian reasuransi atau retakaful, valuasi dan tes solvensi, bunga majemuk dan aspekaspek lain yang digunakan dalam asuransi syariah. Sedangkan teknik aktuaria yang sudah diterapkan pada bisnis asuransi syariah, yaitu: a. Teknik bunga majemuk Pada teori ini dipelajari tentang pertumbuhan dan bukan merupakan teori riba. Teknik ini banyak digunakan pada evaluasi rancangan penggunaan dari metoda discount cashflow. Pada asuransi syariah, teori ini dapat diadopsi dengan mengganti sistem bunga menjadi bagi hasil pada operasional dan keuntungan investasi. Penerapan teori ini dapat ditemui pada perhitungan premi sekaligus untuk produk pembiayaan yang telah dikurangi hasil investasi sekaligus tersebut dan diterima pada awal perjanjian. Ketetapan premi sekaligus ini harus disetujui oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). b. Pertimbangan waktu dalam transaksi Mengenai kaitan waktu dan produk asuransi syariah adalah kemungkinan lebih tingginya tingkat tabarru‟ pada pembayaran bulanan dibandingkan dengan pembayaran tahunan. Hal ini sesuai dengan skim bai‟ bi tsaman ajil, yaitu penjualan dengan pembayaran yang tertunda dan harga yang dikaitkan dengan perhitungan waktu.
25
Pemeriksaan kondisi keuangan oleh aktuaria sangat penting dilakukan. Karena dengan adanya pemeriksaan keuangan, kewajaran solvabilitas dapat diketahui. Jika solvabilitas tidak wajar, maka perusahaan tidak akan dapat memenuhi pembayaran klaim pada saat tertentu. Asumsi yang dibutuhkan dalam valuasi aktuaria yaitu risiko kematian, biaya dan tingkat investasi. Dasar valuasi minimum telah ditetakan dalam peraturan asuransi syariah dan diawasi oleh Departemen Keuangan. Valuasi aktuaria dilakukan dengan 3 (tiga) metode berikut: a. Metode Premi Netto, yaitu premi murni yang dihitung berdasarkan valuasi dan hanya dihubungkan dengan mortalitas dan investasi. b. Metode Premi Brutto, yaitu premi murni yang ditawarkan kurang dari perkiraan tertentu biaya-biaya akan datang yang wajar. c. Metode Cadangan Bonus, yaitu premi murni yang ditawarkan kurang dari perkiraan tertentu biaya-biaya akan datang yang wajar, namun terdapat penambahan item kewajiban, bonus akan datang yang diperkirakan. Valuasi dilakukan karena merupakan kebutuhan bagi perusahaan asuransi, yaitu untuk: a. Menguji solvensi b. Mengecek ketepatan skala premi c. Menentukan kapan dilakukan merger atau transfer suatu kewajiban d. Menetapkan distribusi surplus.
26
Menentukan rate premi produk menjadi salah satu tugas aktuaris. Terdapat tiga metode yang digunakan dalam menghitung rate premi asuransi syariah, yaitu4: a. Tabel Mortalita Metode perhitungan dengan menggunakan tabel mortalita ini berdasarkan atas tabel yang dibentuk dari data orang yang telah diseleksi masuk asuransi atau menggunakan data dari industri asuransi. Sifat-sifat tabel mortalita adalah sebagai berikut: 1) Semakin tinggi peluang kematian seseorang maka premi yang dibayar semakin besar. 2) Untuk orang dewasa maka perlu kecenderungan semakin tua umur semakin besar peluang kematiannya, sehingga premi yang dibayar semakin besar. 3) Semakin konservatif tabel mortalita yang digunakan maka premi semakin mahal dan sebaliknya. 4) Tabel mortalita yang sudah dibuat semakin lama akan menjadi konservatif, karena kondisi kesehatan masyarakat semakin membaik. 5) Jika tabel mortalita yang up to date belum tersedia, maka dapat digunakan umur yang lebih muda atau tabel mortalita dikalikan persentase di bawah 100%.
4
Ela Patriana, Materi Perkuliahan; Praktikum Aktuaria, 2012.
27
Tabel 1. Tabel Mortalita Indonesia (TMI-II) Usia
Jumlah Awal
Jumlah Meninggal
Peluang Kematian
(x)
(lx)
(dx)
(qx)
30
989,770
1,356
1.37
31
988,414
1,374
1.39
32
987,040
1,402
1.42
33
985,638
1,449
1.47
34
984,189
1,525
1.55
35
982,664
1,612
1.64
36
981,052
1,717
1.75
37
979,335
1,841
1.88
38
977,474
1,965
2.01
39
975,529
2,088
2.14
40
973,442
2,210
2.27
41
971,232
2,350
2.42
42
968,882
2,509
2.59
43
966,372
2,706
2.80
44
963,666
2,939
3.05
45
960,727
3,247
3.38
46
957,480
3,629
3.79
Contoh: Berapakah peluang kematian orang berusia 30 tahun meninggal sebelum usia 31 tahun (q30)? Jawab: q30 =
28
q30 =
q30 = q30 = 0,00137 q30 = 1,37 permill atau per seribu Dari data di atas mengandung pengertian bahwa: 1) Dari 1.000 orang berusia 30 tahun akan meninggal sebanyak 1,37 orang sebelum mencapai usia 31 tahun, atau 2) Dari 10.000 orang berusia 30 tahun akan meninggal sebanyak 13,7 orang sebelum mencapai usia 31 tahun, atau 3) Dari 100.000 orang berusia 30 tahun akan meninggal sebanyak 137 orang sebelum mencapai usia 31 tahun. Berikut merupakan ilustrasi perhitungan besar premi dengan menggunakan metode tabel mortalita. Soal: 1. Berapa iuran setiap peserta, bila setiap ahli waris meninggal menerima uang masing-masing RP.1000.000,-? Jawab: 100.000 orang
99.863 orang
30 Tahun
31 Tahun
Jumlah orang meninggal = 137 orang Jumlah uang yang dbutuhkan = Rp.1.000.000,- x 137
29
= Rp.137.000.000 Iuran masing-masing peserta = = Rp.1.370,b. Diskonto Premi Asumsi yang sering digunakan dalam perhitungan premi yaitu: 1) Semua customer masuk bersama dan membayar premi pada awal tahun. 2) Semua klaim atau semua customer yang meninggal terjadi pada akhir tahun. 3) Premi dapat diinvestasikan selama 1 tahun penuh. 4) Sehingga premi yang dibayarkan pada awal tahun dapat didiskonto menjadi lebih kecil. Sifat diskonto premi: 1) Semakin tinggi asumsi tingkat hasil investasi yang digunakan maka premi akan semakin murah. 2) Asumsi tingkat hasil investasi yang terlalu optimis (tinggi) akan berpotensi dana premi yang terkumpul tidak cukup untuk membayar klaim karena hasil investasi di bawah asumsi. 3) Asumsi tingkat hasil investasi yang terlalu rendah juga akan menyebabkan premi tidak bersaing.
30
Berikut merupakan ilustrasi perhitungan rate premi dengan tabel mortalita dan diskonto. Soal: Berapa iuran setiap peserta, bila setiap ahli waris yang meninggal menerima uang masing-masing sebesar Rp.1.000.000,-? (investasi 1 tahun 10%) Jawab: 100,000
99,773
40 tahun
41 tahun
Jumlah orang meninggal = 227 orang (asumsi di akhir tahun) Jumlah uang yang dibutuhkan = Rp.1.000.000,- x 227 orang = Rp.227.000.000,Diskonto 10 juta di awal tahun = = Rp.206.363.636,Iuran masing-masing peserta = = Rp.2.064,c. Biaya (Expense) 1) Premi yang dibentuk dari tabel mortalita dan faktor diskonto disebut dengan premi bruto. 2) Sebagian biaya operasional akan dibebankan ke dalam premi netto seperti komisi marketing, biaya penerbitan polis dan pengurusan klaim, biaya penagihan, biaya manajemen dan lain sebagainya.
31
3) Premi Bruto = Premi Netto + Biaya 4) Bentuk biaya paling sederhana adalah persentase dari premi bruto sehingga lebih mudah untuk dipahami. Sifat biaya dalam premi: 1) Semakin tinggi tingkat biaya yang dibebankan ke dalam premi maka premi akan semakin mahal dan sebaliknya. 2) Semakin
efisien
biaya
operasional
sebuah
asuransi
maka
memungkinkan untuk membebankan biaya yang rendah dan akhirnya premi semakin bersaing. 3) Biaya dapat diklasifikasikan sebagai berikut: a) Biaya yang berhubungan dengan besar premi, seperti komisi agen, promosi dan lain-lain. b) Biaya yang berhubungan dengan jumlah polis, seperti administrasi penerbitan polis, pengiriman kuitansi dan lain-lain. c) Biaya yang berhubungan dengan besarnya manfaat, seperti biaya medical check up, pengurusan klaim dan lain-lain. Berikut merupakan ilustrasi penggunaan tabel mortalita, diskonto dan biaya. Soal: 1. Berapa iuran tiap peserta, bila setiap ahli waris yang meninggal menerima masing-masing sebesar Rp.1.000.000,-? (investasi 1 tahun 10% dan biaya pengelolaan 20% dari premi bruto)
32
Jawab: 100.000
99.773 orang
40 tahun
41 tahun
Jumlah orang yang meninggal = 227 orang (asumsi di akhir tahun) Jumlah uang yang dibutuhkan = Rp.1.000.000,- x 227 orang = Rp.227.000.000,Diskonto 10 juta di awal tahun = = Rp.206.363.636,Premi + Biaya = = Rp.257.954.545,Iuran masing-masing peserta = = Rp.2.580,2. Berapa iuran peserta, bila ahli waris yang meninggal menerima masing-masing sebesar Rp.1.000.000,-? (Investasi 1 tahun 10% dan biaya pengelolaan 25% dari premi bruto) Jawab: 100.000 orang
99.773 orang
40 tahun
41 tahun
Jumlah orang meninggal = 227 orang (asumsi di akhir tahun)
33
Jumlah uang yang dibutuhkan = Rp.1.000.000,- x 227 orang = Rp.227.000.000 Diskonto 10 juta di awal tahun = = Rp.206.363.636,Premi + biaya = = Rp.275.151.515,Iuran masing-masing peserta = = Rp.2.752,6. Klaim Klaim merupakan sebuah proses pengajuan untuk memperoleh uang pertanggungan yang diajukan oleh peserta asuransi atas kerugian setelah tertanggung melakukan pembayaran premi sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan. Pada asuransi syariah, klaim diambil dari dana tabarru‟ semua peserta. Perusahaan asuransi syariah harus menyelesaikan proses klaim dengan cepat, tepat dan efisien. Klaim terdapat beberapa jenis, yaitu: a. Klaim habis kontrak, yaitu klaim yang diajukan oleh peserta asuransi karena batas waktu perjanjian telah berakhir. b. Klaim meninggal dunia, yaitu klaim yang diajukan karena terjadinya peristiwa kematian pada peserta. c. Klaim nilai tunai, yaitu klaim yang diajukan karena peserta tidak melanjutkan perjanjian.
34
d. Klaim nilai tunai sebagian, yaitu klaim yang dilakukan ketika usia perjanjian telah mencapai dua tahun atau selalu aktif. Jumlah yang dapat diambil adalah 50% dari tabungan peserta. e. Klaim biaya perawatan, yaitu klaim yang diajukan untuk mengganti kerugian peserta karena ia telah mengeluarkan biaya pengobatan atau perawatan karena sakit atau kecelakaan. Selama penyakit yang diderita tidak termasuk dalam klausa pengecualian polis. f. Klaim tahapan pendidikan, yaitu klaim yang diajukan oleh peserta pada saat jatuh tempo dana pendidikan. Sumber pembayaran klaim pada asuransi jiwa syariah dan asuransi kerugian syariah memiliki perbedaan, yaitu terletak pada pembayaran klaim yang bersumber dari dana tabarru‟. Seperti yang tergambar dalam tabel berikut: Tabel 2. Sumber Pembayaran Klaim Asuransi Jiwa Syariah Peserta Tertimpa musibah
Sumber Pembayaran Klaim 1. Tabungan peserta. 2. Bagi hasil investasi. 3. Dana tabarru‟
Habis kontrak
1. Tabungan peserta. 2. Bagi hasil investasi. 3. Kelebihan dana tabarru‟ setelah dikurangi beban asuransi.
Mengundurkan diri
1. Tabunan peserta. 2. Bagi hasil investasi.
35
Sedangkan dalam asuransi kerugian syariah adalah sebagai berikut: Tabel 3. Sumber Pembayaran Klaim Asuransi Kerugian Syariah Peserta Tertimpa musibah
Sumber Pembayaran Klaim 1. Tabungan peserta. 2. Bagi hasil investasi. 3. Santunan kerugian yang diderita dengan perhitungan yang wajar.
Habis kontrak
1. Tabungan peserta. 2. Bagi hasil investasi.
Mengundurkan diri
1. Tabungan peserta. 2. Bagi hasil investasi.
Untuk meyelesaikan klaim, asuransi syariah berpedoman pada kondisi dan kesepakatan yang telah tertulis dalam polis dengan 2 (dua) cara, yaitu: a. Mengganti dengan uang tunai b. Membangun ulang atau merenovasi bangunan yang rusak. 7. Reasuransi Menurut KUHD pasal 271, reasuransi adalah asuransi dari asuransi atau asuransinya asuransi.5
Pada hakikatnya, reasuransi
merupakan
pembagian risiko yang dilakukan oleh perusahaan asuransi. Dalam hal ini, perusahaan asuransi yang pertama membagi risiko disebut dengan ceding company, perusahaan asuransi yang menerima risiko dari ceding company
5
Abdullah Amrin, Asuransi Syariah; Keberadaan dan kelebihannyya di Tengah Asuransi Konvensional (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2006)
36
disebut reasuradur, sedangkan perusahaan asuransi yang menerima risiko dari reasuradur disebut dengan retrocessionare. Pada asuransi syariah, reasuransi dikenal dengan reasuransi syariah atau retakaful, yaitu proses saling menanggung antara ceding company dengan reasuradur, dengan proses saling menyepakati dan persyaratannya ditetapkan dalam akad yang dikenal dengan konsep sharing of risk6. Pada dasarnya, tujuan reasuransi dan retakaful adalah sama, yaitu untuk memperkecil atau mengurangi beban risiko yang diterima perusahaan asuransi dengan mengalihkan sebagian atau seluruh risiko kepada perusahaan asuransi lainnya. Akan tetapi, terdapat beberapa perbedaan antara reasuransi dan retakaful, yaitu: a. Pada retakaful, mekanisme operasionalnya berdasarkan syariah sehingga terhindar dari unsur maisir, gharar, dan riba‟. b. Transaksi pada retakaful menggunakan sistem bagi hasil mudharabah. c. Konsep yang diusung retakaful adalah konsep sharing of risk. Dalam bekerja sama reasuransi memiliki tiga metode, yaitu: a. Metode fakultatif, yaitu pertanggungan ulang antara pihak penanggung pertama dan para penanggung ulang secara bebas. Artinya, para pihak penanggung ulang tidak terikat atau dapat menolak/menerima pembagian risiko yang ditawarkan oleh penanggung pertama berdasarkan kebijakan akseptasi yang telah mereka tetapkan.
6
Abdullah Amrin, ibid.
37
b. Metode kontrak (treaty), yaitu perjanjian pertanggungan ulang antara pihak penanggung pertama dan penanggung ulang profesional. Pada metode ini, pihak ceding company memberikan bagian dan para penanggung ulang wajib menerima bagian dari tanggung jawab atas asuransi yang telah ditutup oleh penanggung pertama sesuai dengan pembagian yang telah disepakati oleh masing-masing penanggung ulang (peserta treaty) sampai dengan batas-batas tanggung gugat/jawab tertinggi dari tiap kelas risiko berdasarkan persyaratan ketentuan-ketentuan dalam kontrak antara reasuransi dan ceding company. c. Metode pool (konsorsium) dan fakultative obligatory, yaitu metode saling memberi bisnis antarsesama anggota yang menyelenggarakan administrasi dan proteksi penanggungan ulang dilaksanakan oleh pimpinan pool (pool leader) yang telah di tentukan. Sasaran dan tujuan penting dari metode ini adalah mengatasi berbagai macam persoalan melalui kerjasama yang saling menguntungkan dan saling membantu antarsesama anggota pool dalam mewujudkan penyebaran risiko, diantaranya dengan pertukaran bisnis. Di samping itu, metode konsorsium hanya untuk mengatasi kesulitan dalam mengelola objek berisiko tinggi dengan jumlah pertanggungan yang tidak mungkin ditangani oleh satu penanggung . Pada metode facultative obligatory, penanggung pertama secara otomatis mendapatkan jaminan yang memadai. Sehingga ceding company dapat bekerja lebih efisien karena menghemat biaya, waktu dan tenaga.
38
Realitasnya, reasuradur akan membatasi risiko-risiko tertentu dengan persyaratan premi dalam waktu yang telah ditentukan. 8. Sistem Investasi pada Asuransi Syariah Investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa mendatang.7 Aset yang dipergunakan dapat berbentuk harta atau dana yang telah diperhitungkan dengan sangat teliti untuk sektor kegiatan tertentu, sehingga menghasilkan keuntungan dan meningkatkan nilainya pada masa yang akan datang. Investasi keuangan adalah menanamkan dana pada suatu surat berharga yang diharapkan akan meningkat nilainya di masa mendatang. 8 Sedangkan investasi keuangan syariah dapat terkait dengan perdagangan atau kegiatan usaha baik berbentuk usaha suatu produk ataupun jasa. Akan tetapi, dalam syariah, investasi keuangan harus berkaitan langsung dengan kegiatan usaha yang spesifik dan bermanfaat. Karena dengan manfaat tersebut dapat dilakukan bagi hasil. Salah satunya dengan membeli saham perusahaan. Pada prinsipnya, kegiatan pembiayaan dan investasi keuangan dalam asuransi syariah adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemilik modal (investor)
terhadap
pemilik
usaha
atau
pengusaha
(emiten)
untuk
memberdayakan pengusaha dalam melakukan kegiatan usahanya dan investor berharap mendapatkan keuntungan. Prinsip investasi dalam asuransi syariah, 7
Eduardus Tandelilin, Portofolio dan Investasi; Teori dan Aplikasi, Edisi I (Yogyakarta: Kanisius, 2010). 8 Iwan P. Pontjowinoto, Prisip Syariah di Pasar Modal; Pandangan Praktisi (Jakarta: Modal Publications, 2003) hlm. 45, dalam Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah (Life and General); Konsep dan Sistem Operasional (Jakarta: Gema Insani Press, 2004).
39
kegiatan ini dilakukan oleh perusahaan sebagai mudharib yang dipercaya oleh shahibul maal (pemilik modal) terhadap dana yang dihimpun dari premi peserta setelah disetujui secara syar‟i oleh Dewan Pengawas Syariah. Investasi dilakukan sesuai syariah yang berlandaskan Al Qur‟an dan Hadits. Menurut pandangan Islam, keuntungan memiliki beberapa aspek holistik, yaitu:9 a. Aspek Materiil dan Finansial; kegiatan investasi hendaknya menghasilkan manfaat secara finansial yang kompetitif jika dibandingkan dengan bentuk investasi lain. b. Aspek Kehalalan; kegiatan invetasi harus benar-benar terjamin dari adanya unsur syubhat dan haram, baik secara prosedur maupun bidang kegiatan bisnisnya. c. Aspek Sosial dan Lingkungan; kegiatan investasi dapat memberikan kontribusi yang bersifat positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar, untuk berbagai lapisan, terutama generasi saat ini dan yang akan datang. d. Aspek Pengharapan Ridha Allah; kegiatan investasi yang dipilih bertujuan mencapai ridha Allah.
9
Abdullah Amrin, Ibid.
40
Dalam asuransi syariah, investasi terbagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu: a. Investasi Islami Prinsip-prinsip invetasi islami yaitu: 1) Rabbani Pada prinsip ini, investor meyakini dirinya, yang diinvestasikan, keuntungan, kerugian, serta para pihak yang terlibat adalah milik Allah. Para pihak yang bertransaksi memposisikan Allah sebagai pengawas (raqib) dan saksi (syahid). Investor (mudharib) dan manajer investasi (mudharab) berharap memperoleh keuntungan yang berkesinambungan dan menumbuhkan sikap moral yang tinggi serta tidak takut menghadapi kerugian di dunia. 2) Halal Prinsip halal dalam investasi diartikan bahwa kegiatan investasi yang dilakukan perusahaan asuransi syariah terhindar dari syubhat dan haram. Aspek-aspek kehalalan pada kegiatan investasi yaitu sebagai berikut: a) Motivasi yang bertujuan memberikan keuntungan bagi para pihak yang terlibat dalam kegiatan investasi. b) Kegiatan investasi sesuai dengan syarat-syarat transaksi bisnis yang dibenarkan syariah.
41
c) Prosedur pelaksanaan transaksi. Dalam pelaksanaan transaksi harus sesuai dengan kesepakatan awal, para pihak bersikap amanah dan profesional, serta tidak boleh ada kecurangan. d) Produk
yang
ditransaksikan
dalam
investasi
pasar
modal
menyangkut underlying asset yang diperjualbelikan. Instrumen perdagangan yang dipergunakan, bentuk perjanjian antar pihak yang terlibat agar terhindar dari insider information yang dapat berujung insider trading. 3) Manfaat Pada prinsip ini, dalam proses dan hasil akhir kegiatan investasi yang memberikan manfaat kepada semua pihak yang terlibat sesuai porsinya adalah yang diinginkan Islam. Kriteria yang harus terpenuhi sebagai berikut: a) Manfaat dapat dirasakan oleh semua pihak yang bertransaksi. b) Manfaat dapat dirasakan oleh masyarakat umum. b. Investasi Terlarang Investasi terlarang dalam Islam dibagi menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu: 1) Investasi Syubhat Dalam kegiatan investasi, syubhat adalah barang atau jasa yang masih diragukan kehalalan atau keharamannya. Jika hal ini terjadi, maka seorang muslim harus berpegang teguh pada common sense, yaitu kelaziman dan yang seharusnya ada atau sesuatu yang tidak
42
menyebabkan kemadaratan. Hadits Rasulullah menganjurkan kita untuk meninggalkan segala sesuatu yang kita ragukan dan terdapat ketidakjelasan secara hukum syar‟i. 2) Investasi Haram Pengertian haram dalam kegiatan investasi yaitu segala jasa atau barang yang dilarangan dalam Islam. Pada lingkup bisnis, investasi haram terdiri atas dua aspek, sebagai berikut: a) Investasi haram pada prosedur dan sistem, seperti pencurian, permainan harga, penipuan, penimbunan barang dan perjudian. b) Investasi haram pada produk dan jasa, seperti prostitusi, perzinaan, pornografi, seni keindahan tubuh, minuman keras, narkoba dan zat adiktif lainnya, makanan haram dan industri senjata. Salah satu bentuk pengelolaan dana yang paling dominan adalah menginvestasikan dana yang terkumpul dari premi. Pihak asuransi menginvestasikan dana tersebut dalam bentuk investasi apa saja selama investasi itu tidak mengandung salah satu unsur yang telah disebutkan di atas. Upaya untuk mengabaikan prinsip ini, akan mengakibatkan investasi tersebut diharamkan menurut syariat Islam.10 Apabila investasi yang dilakukan berbentuk penyertaan modal sebuah perusahaan, pihak asuransi harus mengetahui bahwa produk atau jasa yang diperjualbelikan bukanlah barang atau jasa yang diharamkan syariat Islam. Jika investasi berbentuk deposito, maka pihak asuransi harus mengetahui bahwa bank terkait tidak beroperasi 10
Ali Mustafa Ya‟qub, Pengelolaan Dana Asuransi Syariah (Makalah), dalam Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah (Life and General); Konsep dan Sistem Operasional (Jakarta: Gema Insani Press, 2004)
43
dengan sistem bunga, tetapi dengan sistem bagi hasil. Begitu pula jika investasi dilakukan dalam bentuk usaha lainnya, meskipun terdapat keuntungan yang besar, jika didalamnya terdapat unsur yang diharamkan, maka kegiatan investasi ini tidak dibenarkan.
B. Asuransi Sosial 1. Pengertian, Prinsip dan Dasar Asuransi Sosial Asuransi Sosial (Social Insurance) adalah rancangan yang wajib di mana para peserta berhak akan santunan tertentu sebagai suatu hak. Rancangan ini dikelola oleh sebuah instansi pemerintah negara bagian atau federal yang bertujuan menyediakan standar hidup minimum untuk kelompok-kelompok bergaji rendah dan menengah.11 Secara umum, pemerintah mewajibkan dan menawarkan asuransi sosial dalam beberapa bentuk kepada masyarakat. Jenis asuransi ini didesain untuk memberikan manfaat bagi masyarakat yang pendapatannya terputus karena tidak mampu mengendalikan solusi secara pribadi atau karena keadaan sosial dan ekonomi. Prinsip yang melandasi asuransi sosial di Indonesia adalah sebagai berikut12: a. Compulsion (Wajib) b. Set Level of Benefit (Manfaat yang merata) c. Floor of Protection (Perlindungan mendasar) d. Subsidy (Subsidi) 11 12
A. Hasymi Ali, Kamus Asuransi, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2002) hal. 295. Yunanto, Materi 10 Asuransi Sosial, dalam http://myunanto.staff.gunadarma.ac.id/
44
e. Unpredictability of Loss (Kerugian sulit diprediksi) f. Conditional Benefits (Manfaat bersyarat) g. Contribution Required (Harus ada kontribusi) h. Attachment to Labor Force (Terkait dengan tenaga kerja) i. Minimal Advance Funding (Minimum dalam penyisihan dana) Sedangkan dasar hukum asuransi sosial yaitu: a. Undang-Undang No.33 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang b. Undang-Undang No.34 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. c. Undang-Undang No.3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja d. Undang-Undang No.11 Tahun 1956 Tentang Pembelanjaan Pensiun. e. Undang-Undang
No.11
Tentang
Pensiun
Peagwai
dan
Pensiun
Janda/Duda Pegawai f. Keputusan Presiden No.13 Tahun 1981 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden No.230 Tahun 1968 Tentang Peraturan Pemeliharaan Kesehatan
Pegawai
Negeri,
Penerima
Pensiun
Serta
Anggota
Keluarganya. Di indonesia, asuransi sosial disebut Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)13, yaitu sebuah sistem sosial yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 200414. Dasar pembentukan UU No.40 Tahun 2004 ini berawal dari keterbatasan jaminan sosial yang hanya mampu 13
Dikutip dari Hafidz Al Azhar, Pengertian Asuransi http://kerajaanberbagi.blogspot.com/2012/06/pengertian-asuransi-sosial.html 14 Dikutip dari Sistem Jaminan Sosial Nasional, http://id.wikipedia.org/
Sosial,
dalam
45
diberikan kepada pekerja sektor formal dengan cakupan yang rendah dan manfaat yang diterima masih peserta masih terbatas, sehingga perlindungan yang diberikan terhadap peserta tidak optimal. Di samping itu, pengelolaan lembaga jaminan sosial dianggap masih belum transparan dengan profesionalitas manajemen yang masih perlu ditingkatkan.15 Oleh sebab itu, pemerintah merasa perlu membuat undang-undang nasional sebagai payung penyempurna dari undang-undang atau peraturan kelembagaan serta mengarahkan penyelenggaraan jaminan sosial. Selain UU No.40 Tahun 2004, penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) juga berdasar pada16: a. Deklarasi HAM PBB(Universal Declaration of Human Rights), 10 Desember Tahun 1948. b. Konvensi ILO (International Labour Organization) No.102 Tahun 1952. c. UUD 1945 dan perubahannya tahun 2002. Tercantum dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28H ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), serta Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2). d. TAP MPR RI No.X/MPR/2001 yang menugaskan kepada Presiden RI untuk membentuk Sistem Jaminan Sosial Nasional. e. Kepseswapres No.7/2001, 21 Maret 2001, mengenai Pembentukan Kelompok Kerja SJSN yang diperbaharui menjadi Keppres No.20 Tahun 2002, 10 April 2002 dengan penugasan yang sama.
15
Soekamto, Hasbullah Thabrany, dan Bambang Purwoko, Reformasi Sistem Jaminan Sosial di Indonesia, (Jakarta: Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia bekerjasama dengan German Technical Cooperation, 2006) 16 Soekamto., Ibid.
46
f. Naskah akademik Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Rancangan Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (RUU SJSN). 2. Jenis dan Ruang Lingkup Asuransi Sosial Jenis asuransi sosial di Indonesia terdiri dari: a. Asuransi Sosial Tenaga Kerja Asuransi sosial tenaga kerja dibagi atas 3 golongan berikut: 1) Asuransi untuk pegawai negeri Asuransi sosial untuk pegawai negeri dikelola oleh PT. Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri. 2) Asuransi untuk pegawai perusahaan swasta Asuransi sosial untuk pegawai perusahaan swasta dikelola oleh PT. Jaminan Sosial Tenaga Kerja. 3) Asuransi untuk anggota ABRI atau TNI Asuransi sosial untuk anggota ABRI dan TNI dikelola oleh Perum Asuransi Sosial ABRI. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial tenaga Kerja yang menyatakan bahwa, “Pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja sebanyak 10 (sepuluh) orang atau lebih, atau membayar upah paling sedikit Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sebulan, wajib mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program jaminan sosial tenaga kerja”. Jaminan sosial yang diberikan pada asuransi sosial tenaga kerja berupa uang yang
47
meliputi jaminan kecelakaan, kematian, dan hari tua, serta jaminan pemeliharaan kesehatan. b. Asuransi Kesehatan Asuransi kesehatan sosial adalah asuransi sosial yang mempunyai ciri wajib diikuti oleh sekelompok penduduk (misalnya pegawai negeri), manfaat dan paket pelayanan kesehatan yang dijamin ditetapkan oleh peraturan dan sama untuk semua peserta, dan iuran atau preminya ditetapkan dengan prosentase upah atau gaji. 17 Pengelolaan asuransi
sosial
kesehatan
ini
awalnya
ditangani
oleh
Badan
Penyelenggara Dana Pemeliharaan Kesehatan (BPDPK). Pada tahun 1984, BPDPK dikonversi menjadi Perusahaan Umum (Perum) Husada Bakti (PHB). Kemudian, PHB dikonversi menjadi PT. Persero dengan Peraturan Pemerintah No.6/1992 dan dikenal dirubah menjadi PT. Asuransi Kesehatan Indonesia (Persero). c. Asuransi Kecelakaan Asuransi Kecelakaan Sosial dikelola oleh PT. Asuransi Jasa Raharja. Ruang lingkup asuransi sosial meliputi: a. Jaminan Pertanggungan Kecelakaan. b. Jaminan Pertanggungan Hari Tua dan Pensiun. c. Jaminan Pelayanan Kesehatan. d. Jaminan Pertanggungan Kematian.
17
Hasbullah Thabrany, Sejarah Asuransi Kesehatan, dalam staff.ui.ac.id
48
e. Jaminan Pertanggungan Pengangguran. 3. Program Asuransi Sosial Asuransi sosial adalah program asuransi yang diselenggarakan secara wajib berdasarkan Undang-Undang, dengan tujuan untuk memberikan perlindungan dasar bagi kesejahteraan masyarakat. Program asuransi sosial hanya dapat diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara. Hal ini merupakan ketetapan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa, program jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini, terdiri atas: 1. Jaminan berupa uang yang meliputi: a. Jaminan Kecelakaan Kerja, b. Jaminan Kematian, c. Jaminan Hari Tua. 2. Jaminan berupa pelayanan, yaitu Jaminan Pemeliharaan Kesehatan. 4. Premi Besar iuran premi dari Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Jamsostek berbeda pada setiap jenis kelompok usaha yaitu sebagai berikut: a. Kelompok I terdiri dari Perusahaan Dagang, Bank, Konveksi, Perusahaan Jasa, dan lain-lain. Iuran pada perusahaan jenis ini sebesar 0,24% dari upah sebulan.
49
b. Kelompok II terdiri dari Pabrik Gula, Pabrik Rokok, Perkebunan Rakyat, Jasa Hiburan dan lai-lain. Iuran kelompok ini sebesar 0,54% dari upah sebulan. c. Kelompok III terdiri dari Industri Makanan, Pabrik Minuman dan Alkohol, Percetakan, Perusahaan Farmasi, Hotel dan lain-lain. iuran jenis perusahaan ini sebesar 0,89% dari upah sebulan. d. Kelompok IV terdiri dari Pabrik Kendaraan Bermotor, Perusahaan Angkutan Darat, dan lain-lain. Besar iuran premi 1,27% dari upah sebulan. e. Kelompok V terdiri dari Perusahaan Angkutan Laut atau Udara, Perusahaan Penggalian, Pertambangan, Pabrik Bahan Peledak dan lain-lain. kelompok ini membayar iuran sebesar 1,74% dari upah sebulan. Dalam pemeliharaan kesehatan tenaga kerja, besar jaminan bagi yang sudah berkeluarga yaitu 6% dari upah sebulan. Sedangkan bagi tenaga kerja yang belum menikah, iuran premi dikenakan sebesar 3% dari upah sebulan. Dasar Pemeliharaan
perhitungan
Kesehatan
dari
persentase upah
pada
sebulan
iuran
Jaminan
setinggi-tingginya
Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Bagi Jaminan Kematian tenaga kerja, iuran premi dikenakan sebesar 0,30% dari upah sebulan dan untuk Jaminan Hati Tua sebesar 5,70% dari upah sebulan.
50
Iuran premi pada Jaminan kecelakaan kerja, kematian dan pemeliharaan kesehatan ditanggung sepenuhnya oleh pengusaha. Berbeda dengan iuran premi pada Jaminan Hari Tua, di mana pengusaha hanya menanggung iuran sebesar 3.70%. Selebihnya, yaitu sebesar 2% ditanggung oleh tenaga kerja. 5. Ilustrasi Perhitungan Premi Asuransi Sosial Soal: Laila seorang karyawan bank swasta yang telah menikah dengan dikaruniai 1 anak. Ia didaftarkan oleh perusahaannya sebagai peserta Jamsostek unutk benefit: Jaminan Kematian, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, dan Jaminan Pelayanan Kesehatan. Gaji terakhir Laila adalah Rp.4.000.000,- per bulan. 1. Berapa besar iuran premi per bulan yang harus dibayarkan ke PT. Jamsostek? 2. Berapa iuran premi yang menjadi tanggung jawab dan dibebankan kepada Laila? Jawab: Jaminan Kematian 0,03% x Rp.4.000.000,-
= Rp. 12.000,-
Jaminan Hari Tua 5,70% x Rp.4.000.000,-
= Rp.228.000,-
Jaminan Kecelakaan Kerja 0,24% x Rp.4.000.000,-
= Rp.
9.600,-
Jaminan Pelayanan Kesehatan 6,00% x Rp.1.000.000,- = Rp. 60.000,- + Iuran premi ke Jamsosek
= Rp.309.600,-
Beban karyawan 2,00% Rp.4.000.000,-
= Rp. 80.000,- -
51
Beban pengusaha
= Rp.229.600,-
C. Aktivitas Penyelenggaraan Jenazah 1. Jenazah Kata jenazah berasal dari bahasa Arab, yaitu jinazah yang mempunyai arti mayat beserta keranda. Bentuk jamak dari jinazah adalah janaiz. Akan tetapi, sebagian besar fuqaha membacanya dengan janazah yang berarti mayat di atas meja panjang, keranda atau dipan. Islam merupakan agama yang universal. Di dalamnya mengandung beragam ajaran yang mencakup segala sendi kehidupan manusia, sejak manusia lahir hingga kematian dan kehidupan setelahnya. Kematian merupakan peringatan bagi manusia yang mau mengingatnya sekaligus pelajaran bagi orang-orang yang mau mengambilnya. Oleh karena itu, Islam menjelaskan beberapa etika menyangkut kematian. Dari seseorang menderita sakit sampai selesai proses pemakaman. Terdapat beberapa etika yang harus dilakukan seorang muslim yang hadir terhadap saudaranya yang sedang mengalami sakaratul maut yaitu sebagai berikut: a. Mengingatkan muhtadhar agar tetap berhusnudzan kepada Allah. b. Membaringkannya dengan sisi badan sebelah kanan dihadapkan ke arah kiblat. Jika memungkinkan, posisikan sebagaimana posisi jenazah di dalam kubur. Akan tetapi, jika tidak memungkinkan, dianjurkan membaringkan badannya dengan menelentangkan dan dadanya tetap
52
mengarah ke arah kiblat. Karena dengan posisi tersebut, akan memudahkannya menghembuskan napas terakhir (keluarnya ruh). 18 c. Talqin yaitu mengingatkan, mengajarkan dan menuntunnya membaca kalimat tauhid, yaitu Lailaaha illa Allah, dengan cara membisikkan kalimat tersebut ke arah telinganya. d. Disunnahkan terhadap yang hadir untuk membacakan ayat-ayat Al Qur‟an. Ayat yang biasa dibacakan adalah surat Yasin dengan mengeraskan suara atau surat Ar-Rad dengan mengecilkan suara. e. Disunnahkan untuk menurunkan berbagai macam gambar yang ada di ruangan tempatnya dibaringkan19. f. Jika kematiannya telah diyakini, maka orang yang hadir hendaknya menutup dan memejamkan kedua matanya. g. Menyelimuti jenazah agar tidak terbuka dan rupanya yang berubah tertutup dari pandangan. h. Segera melaksanakan pemakaman. 2. Penyelenggaraan Jenazah Pokok pengurusan jenazah terdapat empat tahap, yaitu memandikan, mengkafani, menyalatkan dan menguburkan. Kecuali bagi jenazah yang mati syahid, cukup disalatkan dan dikuburkan.
18
Wahbah Zuhayli, Al-Fiqh al Islamy wa Adillatuh, jilid II, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1984,
19
Achmad Mufid A. R, Risalah Kematian, (Yogyakarta: Total Media, 2007)
Cet. I)
53
a. Memandikan Setelah kematian seseorang telah diyakini kebenarannya, maka jenazah harus segera dimandikan sebagaimana mandi junub, sekalipun terhadap jenazah anak kecil. Hukum memandikan jenazah adalah fardhu kifayah. Orang yang memandikannya pun harus ahli dalam memandikan jenazah. Yaitu, orang yang memahami tata cara memandikan, mensucikan dan paling hati-hati agar tidak menyakiti jenazah. Selain itu orang yang memandikan hendaknya orang yang jujur, shalih dan dapat dipercaya. Jenazah perempuan dimandikan oleh perempuan dan jenazah laki-laki dimandikan oleh laki-laki, kecuali bagi suami atau istri jenazah. Dalam memandikan jenazah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu: 1) Mempersiapkan tempat pemandian hendaknya dilakukan di tempat yang tertutup, untuk menghindari fitnah dari orang-orang yang memandangnya. 2) Menyediakan peralatan untuk memandikan, seperti air bersih, sabun, kapur barus, wewangian, sarung tangan atau sejenisnya, kain basahan atau kain yang digunakan untuk mengeringkan jenazah dan potongan serta gulungan kain untuk menggososk tubuh jenazah. 3) Jenazah dimandikan secara sempurna dengan mendahulukan bagian tubuh sebelah kanan dan menggunakan sabun yang diakhiri dengan air bersih yang telah dicampur dengan wewangian.
54
4) Memandikan jenazah sebaiknya dilakukan tiga kali atau lebih dengan cara yang sama sampai diyakini kebersihannya dengan hitungan ganjil. Misalnya lima atau tujuh kali. 5) Memberikan wewangian pada jenazah. 6) Bagi jenazah wanita, disunnahkan untuk mengurai rambut jenazah dengan hati-hati jangan sampai mencabutnya, dicuci, dan dijalin atau dikuncir kembali dengan dijadikan tiga untai dan diletakkan dibelakang punggung. 7) Menyisir rambut jenazah.20 8) Mengasapi jenazah dengan wewangian sebanyak tiga kali. 9) Bagi orang yang memandikan jenazah hendaknya menutupi dan merahasiakan aib jenazah 10) Disunnahkan mandi bagi orang yang telah selesai memandikan jenazah dan wudhu bagi yang ikut membawa jenazah. b. Mengkafani Setelah memandikan jenazah selesai dilakukan, tahap berikutnya adalah mengkafani jenazah. Hukum mengkafani jenazah adalah fardhu kifayah. Kain yang digunakan untuk mengkafani jenazah dapat dengan kain apa saja meskipun hanya dengan sehelai kain. Namun, disunnahkan dengan menggunakan kain kafan berwarna putih dan tidak terlalu mahal.
20
Achmad Mufid A. R, Risalah Kematian, Ibid.
55
Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam mengkafani, yaitu: 1) Memilih kain kafan yang bagus tanpa berlebihan, berwarna putih dan menutupi seluruh anggota badan jenazah. 2) Mendahulukan bagian kepala jika kain tidak cukup untuk menutup seluruh anggota badan jenazah. 3) Jumlah kain untuk mengkafani jenazah minimal satu lapis yang dapat menutupi seluruh tubuh jenazah, baik bagi jenazah laki-laki atau pun perempuan. Sedangkan jumlah maksimal kain kafan tiga lapis bagi jenazah laki-laki dan lima lapis bagi jenazah perempuan dengan pengikat lima utas tali. Tata cara mengkafani jenazah adalah sebagai berikut: 1) Bentangkan kain kafan pertama yang merupakan kain paling bawah, paling luar dan kain bagus. Taburkan minyak wangi, serbuk kayu cendana, atau kapur barus. Begitu seterusnya pada kain lapis setelahnya. Kain paling bawah ini dibuat lebih lebar dan luas. Sebelum kain ini, di bawah kain terluar telah dibentangkan lima utas tali pengikat yang masing-masing terletak pada kepala, dada, punggung, lutut, dan tumit. 2) Jenazah diletakkan dengan perlahan di atas kain kafan. Jika memungkinkan, taburi kembali tubuh jenazah dengan wewangian. 3) Semua anggota sujud dan anggota tubuh jenazah yang berlubang disumbat dengan kapas. 4) Tangan kanan jenazah diletakkan di atas tangan kiri (sedekap).
56
5) Bagi jenazah laki-laki, kain kafan sebelah kanan paling atas diselimutkan. Kemudian disusul ujung lembaran kain sebelah kiri paling atas. Begitu seterusnya pada kain kafan berikutnya dengan cara yang sama dan berurutan. Sedangkan bagi jenazah perempuan, kain kafan pertama yang dipakaikan adalah kain kafan yang paling atas yang terletak di bagian pinggul dan dianggap sebagai rok. Kemudian dipakaikan kain ke empat sebagai sarung. Setelah itu, memakaikan kain kafan lapisan ketiga yang digunakan sebagai baju kurung. Lalu memakaikan kain keempat yang digunakan sebagai kerudung atau tutup kepala. Terakhir memakaikan kain kafan kelima, yang paling bawah, ke seluruh tubuh jenazah dengan cara mempertemukan kedua tepi kain sebelah kanan dan kiri kemudian menggulungkan keduanya ke sebelah kanan. 6) Jika semua kain dipakaikan, baru mengikatkan lima utas tali di bawahnya. Letak ikatan sebaiknya di sebelah kiri sehingga dapat memudahkan ketika melepasnya di dalam liang kubur. c. Menyalatkan Setelah jenazah selesai dimandikan dan dikafani, tahap selanjutnya yang harus dilakukan dalam prosesi pengurusan jenazah adalah menyalatkan jenazah. Hukum prosesi ini adalah fardhu kifayah. Pelaksanaan salat jenazah dianjurkan untuk berjamaah. Dan jika tidak dikhawatirkan jenazah cepat membusuk, sebaiknya salat jenazah dilakukan setelah jumlah jamaah mencapai 40 orang.
57
Syarat salat jenazah sama halnya dengan salat fardhu. Hanya terdapat perbedaan pada waku pelaksanaan dan gerakan salat. Karena salat jenazah dapat dilakukan kapan saja dan tidak terdapat ruku‟ dan sujud. Imam salat jenazah lebih diutamakan dari orang yang lebih dekat kekerabatannya dengan jenazah. Posisi imam pada jenazah laki-laki disunnahkan berdiri berhadapan dengan kepala jenazah. Sedangkan jika jenazah perempuan, posisi imam berdiri berhadapan dengan perutnya. Jumlah barisan dalam salat jenazah sebaiknya dibagi menjadi tiga shaf atau lebih. Dalam bacaan salat, tidak disunnahkan untuk membaca doa iftitah dan makruh menyalati jenazah yang belum dikafani dan haram untuk jenazah yang belum dimandikan. Rukun salat jenazah, yaitu: 1) Niat 2) Berdiri selama salat. 3) Takbir sebanyak empat kali. 4) Membaca surat al fatihah setelah takbir pertama. 5) Membaca salawat setelah takbir kedua. 6) Mendoakan jenazah setelah takbir ketiga. 7) Salam setelat doa pada takbir keempat. Pelaksanaan salat jenazah sebisa mungkin dilakukan dengan berjamaah. Tata cara salat jenazah sebagai berikut: 1) Niat. Disunnahkan untuk mengucapkannya.
ٚهلل َتعَاى ِ ِ ِإٍَاًٍا/ ٰٕ ِذ ِٓ اىََْيِّّتَ ِة فَزْضَ ا ْىنِفَايَ ِة ٍَأًٍٍُْْ٘ا/ِ ٰٕذَا اىََْيِّتُٰٚأصَِّييْ عَي
58
2) Membaca surat al fatihah setelah takbir pertama. 3) Takbir kedua, kemudian membaca salawat nabi.
سَ ّيِدَِّاٚصيَّيْتَ عَي َ مَََا،ٍح ََّد َ ٍُ آ ِه سَ ّيِدَِّاٚح ََّدٍ َٗعَي َ ٍُ سَ ِّيدَِّاٚص ّوِ عَي َ ٌَّ ُٖ اىيّـ آهِ سَ ِّيدَِّاٚح ََّدٍ َٗعَي َ ٍُ سَ ِّيدَِّاٚ َٗبَا ِركْ عَي،ٌَ آهِ سَ ِّيدَِّا إِبْزَإِ ْيٚإِبْزَإِ ْي ٌَ َٗعَي ل َ َِِّ إ َ فِي ا ْىعَاىََِ ْي،ٌَ آهِ سَ ّيِدَِّا إِبْزَإِ ْيٰٚعي َ َٗ ٌَ سَ ّيِدَِّا إِبْزَإِ ْيٚت عَي َ ْح ََّدٍ مَََا بَا َرم َ ٍُ .حََِ ْي ٌد ٍَجِيْ ٌد 4) Takbir ketiga, dilanjutkan membaca doa untuk jenazah.
ُٔ َْْ َٗاعْفُ ع،ِٔ َٗعَا ِف،ََُْٔ َٗا ْرح،ُٔاىيّـ ُٖ ٌَّ اغْفِ ْز َى 5) Takdir keempat, lalu berdoa.
ُٔ َاىيّـ ُٖ ٌَّ َال َتحْزٍَِْْا َأجْ َز ُٓ َٗالَ تَفّْتَِّْا َب ْع َدُٓ َٗاغْفِ ْز ىََْا َٗى 6) Salam.
ُٔ ُالًُ عَي ْي ُن ٌْ َٗ َرحْ ََ ُة اهللِ َٗبَ َزمَات َ َس ّ اَى d. Menguburkan Jika jenazah telah siap dikuburkan, maka liang kubur pun harus sudah siap. Disunnahkan untuk mendalamkan dan meluaskan liang kubur, khususnya pada bagian kepala dan kaki. Hal ini perlu dilakukan agar jenazah terhindar dan terjaga dari pembongkaran binatang buas, menjaga kehormatan jenazah dan warga sekitar tidak terganggu oleh bau busuk. Pada saat penggalian lubang pemakaman, disunnahkan untuk membuat rongga ke arah samping ada sisi barat dasar lubang tersebut disesuaikan dengan ukuran jenazah. Waktu pemakaman sebaiknya tidak dilakukan pada malam hari. Karena Rasulullah saw. melarang memakamkan jenazah pada malam hari kecuali dalam keadaan darurat. Jika jenazah dikhawatirkan akan
59
membusuk atau dalam keadaan peperangan, maka pemakaman boleh dilakukan dengan segera walaupun malam hari. Sebelum jenazah dimasukkan ke liang lahat, satu atau dua orang turun ke dalam kubur untuk menyambut, menata dan meletakkan posisi jenazah. Pengantar memasukkan jenazah dengan memulai dari bagian kaki kemudian disusul bagian kepala. Orang yang memasukkan jenazah sebaiknya merupakan kerabat dari jenazah, kecuali mereka tidak ada. Karena seorang kerabat mempunyai perasaaan kasihan dan permohonan pengampunan
yang lebih
dari
yang lainnya.
Sehingga harapan
dikabulkannya permohonan ampunan bagi jenazah lebih besar. Posisi jenazah diatur dengan memiringkan tubuhnya menghadap kiblat. Kemudian ditutupi dengan papan pelindung dan menimbunnya dengan tanah. Tinggi tanah penimbunnya dianjurkan kurang lebih 20cm dari datar tanah. 3. Ta’ziyah Kata ta‟ziyah berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata iza yang berarti sabar. Artinya, ta‟ziyah diartikan sebagai sebuah perbuatan menyabarkan dan menghibur keluarga atau sanak saudara yang tertimpa musibah. Hukum ta‟ziyah adalah sunnah, meskipun terhadap kafir dzimmi. Ta‟ziyah dapat dilakukan sebelum atau pun sesudah dilaksanakan pemakaman, sampai tiga hari setelah wafatnya. Kecuali orang yang berta‟ziyah atau orang yang dikunjungi sedang bepergian.
60
Orang yang melakukan ta‟ziyah hendaknya tidak menambah beban keluarga yang berduka. Akan lebih baik lagi jika orang yang berta‟ziyah dapat meringankan beban keluarga yang tertimpa musibah, seperti membawakan kebutuhan keluarga atau makanan. Selain itu, terdapat beberapa etika atau adab bagi orang yang berta‟ziyah, di antaranya: a. Memberikan sedekah. b. Menunjukkan rasa prihatin dan duka cita serta menghibur keluarga yang ditinggalkan. c. Menyampaikan nasihat kepada keluarga yang ditinggalkan agar selalu dan terus bersabar, tawakal, tabah dan ikhlas atas kehendak Allah swt. d. Mendoakan jenazah dan memaafkan kesalahan selama hidup almarhum. e. Mendoakan keluarga jenazah. f. Tidak berlama-lama ketika berta‟ziyah kecuali keluarga almarhum meminta. Ta‟ziyah mengandung banyak hikmah yang dapat diambil di antaranya yaitu: a. Meringankan beban keluarga almarhum. b. Menyadarkan akan Kebesaran Allah. c. Memperkuat keimanan. d. Mempererat silaturrahmi. e. Sebagai bahan renungan.
61
4. Tahlil Kata tahlil berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata hallala yang memiliki arti gembira; menjadi sangat; mensucikan; membaca kalimat tauhid, yaitu laa ilaha illa Allah. Sedangkan pengertian tahlil yang berlaku di masyarakat adalah rangkaian bacaan dzikir yang meliputi pembacaan kalimat tauhid, tasbih, shalawat, ayat-ayat al Qur‟an dan bacaan dzikir lainnya. 5. Ziarah Kubur Kata ziarah berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata ziyarah yang berarti mengunjungi. Ziarah juga dapat diartikan sebagai kunjungan yang dilakukan oleh orang muslim ke suatu tempat yang dianggap mempunyai nilai sejarah. Akan tetapi, pengertian ziarah dalam masyarakat sering dihubungkan dengan kegiatan mengunjungi pemakaman dengan mendoakan, mengingatkan diri sendiri, dan mengambil pelajaran terhadap kematian. Hukum ziarah kubur adalah sunnah. Rasulullah memerintahkan umatnya untuk melakukan ziarah kubur setelah sebelumnya melarang. Orang yang melakukan ziarah kubur sebaiknya memikirkan dan merenungkan bagaimana jika dirinya yang berada di dalam kubur. Siapkah menghadapi pertanggungjawaban di akhirat? Sehingga orang yang berziarah dapat memperoleh berbagai pelajaran dan kebaikan. Dalam melakukan ziarah kubur, diperlukan sopan santun untuk menghormati makam orang-orang mukmin. Berikut merupakan adab dalam melakukan ziarah kubur: a. Mengucapkan salam. b. Mendoakan orang yang meninggal.
62
c. Tidak memuja-muja atau menganggap keramat suatu makam. d. Membersihkan makam. e. Tidak melakukan kemusyrikan. Setiap perbuatan baik pasti akan ada hikmahnya, begitu pula dengan ziarah kubur. Hikmah yang dapat diambil dalam ziarah kubur di antaranya adalah: a. Timbul kesadaran akan dekatnya kematian. b. Mendekatkan diri kepada Allah swt. c. Semakin melembutkan hati peziarah. d. Sebagai bahan introspeksi diri.
D. Review Studi Terdahulu Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini adalah penelitian yang berjudul Produk Arisan Ta‟awun pada BMT dan Aplikasinya dalam Upaya Membangun Kerjasama Ekonomi Umat; Studi Kasus BMT Artha Amanah Pamulang. Akan tetapi, penulis tidak menemukan penjelasan lebih detail lagi baik mengenai penulis, tahun terbit ataupun pembahasan dari penelitian tersebut. Sehingga penulis tidak dapat menjelaskan studi ini. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis pada skripsi ini berjudul Rukun Kematian dalam Perspektif Asuransi Syariah. Penelitian ini menjelaskan tentang rukun kematian yang dipandang dari asuransi syariah, dari sisi manajemen, pengelolaan dana, mekanisme pembayaran dan klaimnya. Dengan
63
kata lain, penelitian ini hendak mengungkapkan bahwa ada sebuah peluang pada rukun kematian untuk dijadikan pangsa pasar bagi industri asuransi syariah.
64
BAB III ANALISIS DAN PEMBAHASAN
A. Rukun Kematian di Tempat Ibadah Awalnya, rukun kematian terbentuk dari kepedulian warga masjid terhadap kesulitan jamaah dalam menyelenggarakan jenazah. Namun,
seiring
dengan
peningkatan
biaya
operasional
penyelenggaraan jenazah, pengurus masjid mulia menggagas untuk membentukan wadah penyelenggaraan jenazah yang kemudian disebut dengan rukun kematian. Dari latar belakang ini, pengelolaan rukun kematian lebih bersifat sosial-keagamaan, daripada berdimensi bisnis. Sisi kemanusiaan ini, maka ketentuan pengelolaan (administrasi dan manajemen)
rukun
kematian
lebih
bersifat
sosial-tradisional.
Manajemennya sederhana, dan iurannya juga sangat sederhana. Studi ini menyurvei keberadaan rukun kematian di sejumlah tempat ibadah (masjid dan musala) di wilayah JABODETABEK. Sebanyak 160 tempat ibadah dijadikan sebagai sampel survei dengan 112 masjid (71.8 %) dan 44 musala (28.2 %). Sementara itu, 107 buah tempat ibadah berlokasi di wilayah pemukiman warga, dan 53 buah berada di lingkungan komplek perumahan. Berapa banyak tempat ibadah yang menyelenggarakan (memiliki) rukun kematian? Dari 160, hampir seperempat (24.4 %) tempat ibadah telah memiliki rukun kematian.
65
Ada yang menarik dari fenomena rukun kematian. Tidak hanya masjid yang memiliki rukun kematian, banyak musala juga telah memiliki rukun kematian. Secara statistik, 26 % masjid telah memiliki rukun kematian, dan 23 % musala juga telah memiliki rukun kematian. Selain itu, tidak hanya masjid atau musala besar, dengan daya tampung besar yang memiliki rukun kematian. Sejumlah musala dengan kapasitas daya tampung jamaah kurang dari 100 orang juga telah memiliki rukun kematian. Perlu ditambahkan, walaupun lebih akrab dengan watak urban dan warga komplek, gejala rukun kematian juga relatif merata diselenggarakan oleh tempat ibadah di pemukiman warga biasa (kampung) atau di kawasan komplek perumahan. Sebanyak 23.4 % tempat ibadah di pemukiman sudah memiliki rukun kematian, dan 26.4 % tempat ibadah di lingkungan komplek sudah memiliki rukun kematian. Ringkasnya, fenomena rukun kematian bukan hanya menjadi ciri tempat ibadah besar yang akrab dengan fenomena masyarakat urban. Bahkan fenomena rukun kematian juga lekat dengan tradisi masyarakat biasa yang tinggal di lingkungan tempat ibadah dengan kapasitas daya tampung yang sedikit. Bahkan ada sebuah musala yang menyelenggarakan rukun kematian hanya memiliki daya tampung jamaah sekitar 50 orang.
66
Penyelenggaraan jenazah membutuhkan biaya, baik dari sisi prosesi paling awal, yaitu memandikan sampai pemakaman. Dari sisi ini, rukun kematian sangat wajar jika mewajibkan iuran kepada anggotanya. Perlu diingat betul bahwa kelahiran rukun kematian adalah refleksi kepedulian sosial-keagamaan pengurus-warga terhadap kesulitan umat Islam menyelenggarakan jenazah, baik dari segi tata krama agama maupun dari himpitan finansial. Oleh sebab itu, pengaturan iuran di lingkungan rukun kematian sangat tradisional. Bagaimana pengaturan iuran rukun kematian? Mayoritas (92.3 %) rukun kematian telah menetapkan besaran iuran. Satu hal yang cukup unik bahwa ada 7.7 % rukun kematian menetapkan besaran iuran berdasarkan sifat sukarela warga. Besar iuran juga lebih berdimensi sosial, ketimbang komersial. Banyak rukun kematian (42 %) masih menetapkan besaran iuran di bawah Rp. 5.000 per bulan. Namun di sini lain, umumnya (81.8 %), rukun kematian menetapkan batasan waktu kewajiban membayar iuran sampai anggota wafat. Analisis rinci dan kritis terhadap masalah pengaturan keanggotaan dan iuran rukun kematian akan didiskusikan pada pembahasan berikut ini yang didasarkan pada hasil studi mendalam di 6 rukun kematian.
67
B. Profil Sampel Tempat Ibadah dan Lembaga Sosial Pijakan analisis mendalam berikut ini bersumber dari data hasil penelitian mendalam yang dilakukan tahun 2013. Ada dua jenis data yang digunakan dalam analisis model ini, yaitu data dokumenter dan studi mendalam (interview) pada 6 tempat ibadah dan lembaga sosial keagamaan. Data dokumenter yang digunakan meliputi dokumen yang berhasil diinventarisasi dan dibukukan oleh lembaga terkait. Sedang data empiris bersumber dari data dokumenter seperti pada Tabel 4. Tabel berikut ini memperlihatkan latar belakang tempat ibadah atau lembaga keagamaan yang menyelenggarakan rukun kematian. Tabel 4. Tempat Ibadah yang Menjadi Objek Penelitian
No.
1.
Aspek
Tahun Berdiri Masjid
Masjid Uswatun Hasanah 1989
Nama Masjid atau Yayasan Masjid Masjid Masjid Masjid Raya Jami‟ Raya AnBintaro Bintaro Pondok Nashr Jaya Jaya Indah 1997
Tahun Berdiri Rukun 1998 2010 Kematian 3. Komunitas Mesjid a. Komplek Perumahan Ya Tidak b. Perkotaan Ya Ya c. Pedesaan Tidak Tidak 4. Kegiatan yang diselenggarakan di Mesjid a. Pendidikan Ya Ya b. Kajian Keagamaan Ya Ya c. Klinik Pengobatan Tidak Ya d. Koperasi, BMT atau Tidak Tidak Usaha e. KBIH Tidak Tidak f. Penyewaan gedung Tidak Tidak g. Website, buletin atau Ya Tidak majalah h. Lembaga Amil Zakat Ya Ya Keterangan: Data diolah dari hasil survei lapangan 2.
Yayasan Pesantren Islam Al Azhar
1997
1982
1990
1958
2011
2007
2001
1993
Ya Ya Tidak
Ya Ya Tidak
Ya Ya Tidak
Ya Ya Tidak
Ya Ya Ya
Ya Ya Ya
Ya Ya Ya
Ya Ya Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya Ya
Ya Ya
Ya Ya
Ya Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
68
Rata-rata masjid yang mendirikan rukun kematian berada di areal perkotaan. Hampir seluruh masyarakat yang bertempat tinggal di kota merupakan individu dengan beragam aktivitas. Di kawasan ini juga banyak berdiri komplek perumahan. Sehingga seringkali mereka tidak mengenal tetangga sebelah rumahnya dan cenderung lebih individual. Kecuali ada sebuah organisasi atau perkumpulan yang menyatukan kepentingan mereka, seperti teman kantor, arisan, atau kelompok tertentu. Fenomena karakter di kota dan desa sedikit agak berbeda. Masyarakat pedesaan cenderung lebih mengutamakan kepentingan bersama dalam pengelolaan rukun kematian. Tradisi ini berimbas pada masalah pengaturan iuran yang akan dielaborasi nanti. Sebagai satu catatan, jika suatu musibah terjadi terhadap satu warga, maka warga lainnya akan segera merasa terpanggil untuk membantunya tanpa pamrih. Hal ini terjadi karena rasa kekeluargaan warga desa masih cenderung tinggi. Sehingga di pedesaan tidak banyak didirikan rukun kematian. Meskipun ada, mereka akan melakukannya dengan keikhlasan. Tempat ibadah atau masjid yang memiliki rukun kematian cenderung menyelenggarakan berbagai aktivitas. Setidaknya dalam bidang pendidikan dan kajian keagamaan. Semakin banyak kegiatan yang diselenggarakan pada sebuah masjid, maka pengelolaan rukun kematian akan semakin profesional.
69
C. Hasil Penelitian 1) Dasar Pembentukan Rukun Kematian Jika kelahiran seorang bayi manusia disambut dengan berbagai prosesi serta perlengkapan kebutuhannya. Demikian pula dalam kematiannya. Keperluan yang harus tersedia saat kematian datang, tidak jarang membuat sedikit kepanikan pada keluarga yang berduka. Sehingga jika ada yang mampu mengurusi segala keperluan jenazah ini, hal tersebut tentu akan meringankan beban keluarga yang terkena musibah. Penyelenggaraan jenazah merupakan fardhu kifayah bagi semua muslimin mukallaf. Jika ada sebagian muslim melaksanakannya, maka kewajiban muslim lain telah gugur, akan tetapi jika tidak ada seorangpun yang melaksanakannya, seluruh muslim mukallaf akan berdosa. Hal ini dibenarkan Dewan Pembina Masjid Uswatun Hasanah Pondok Jaya Bintaro Sektor V, Ahmad Ghozali Masruri. “Ya kan dasarnya sudah jelas. Kita ini disuruh melakukan pengurusan jenazah, mulai dari memandikan, mengkafani, mensholati, dan kemudian menguburkan dan sebagainya. Semua ini adalah perintah Rasulullah ...”21 tegasnya. Awal pendirian pengurusan jenazah di Masjid Uswatun Hasanah hanya terbentuk dari lingkup rukun tetangga, dan tahap berikutnya berkembang luas; anggotanya berasal dari luar komunitas rukun tetangga mesjid. “Awalnya (peserta rukun kematian hanya
21
Wawancara dengan Ahmad Ghozali Masruri. Tangerang, 23 Juni 2013.
70
berasal dari) rukun tetangga saja. Rukun tetangga, rukun keluarga, terus berkembang akhirnya ada semacam keinginan dari Majelis Uswatun Hasanah, kalau dibentuk rukun kematian gimana? ...”, Sukoso, pengurus rukun kematian di masjid Uswatun Hasanah, menjelaskan.22 Inilah salah satu dasar utama awal yang melandasi terbentuknya semua rukun kematian. Pada kasus lainnya, permasalahan umat yang kompleks menjadikan satu pedoman baku dalam menyelenggarakan pelayanan jamaah secara paripurna pada Masjid Raya Pondok Indah. “... dari lahir sampai mati kalau bisa di masjid ...”, kata Rusmono, Ketua Unit Pelayanan Jenazah Masjid Raya Pondok Indah. Memenuhi kebutuhan jamaahnya merupakan hal penting yang harus dilakukan pada sebuah tempat ibadah. Dalam hal ini, pengurusan jenazah menjadi salah satu contoh kebutuhan masyarakat. Dengan jarak yang terjangkau, masyarakat dapat lebih cepat mendapatkan pelayanan yang dibutuhkan. Hal ini disampaikan oleh Cicih, Bendahara Layanan Pengurusan Jenazah Masjid Jami‟ Bintaro Jaya, “Tadinya kita juga (untuk keperluan penyelenggaraaan jenazah) dari Yayasan Bunga Kemboja. Tetapi karena Yayasan Bunga Kemboja terlalu jauh, jadi bagian sosial masjid kami membentuk sebuah badan yang seperti Kemboja di
22
Wawancara dengan Sukoso. Tangerang, 08 Juli 2013.
71
lingkungan masjid Bintaro. Jadi antara ibu-ibu pengurus membentuk seperti itu ...”. 23 Sama halnya dengan Cicih, Irfan, pengurus masjid Raya Bintaro, menegaskan bahwa banyak jamaah Masjid Raya Bintaro menginginkan adanya sebuah wadah yang mengurusi jenazah. Karena jamaah kerap kerepotan dalam mengurus jenazah, dan menginginkan pelayanan dengan jarak yang terjangkau dan tanpa menunggu lama. “Sebenarnya ini (pembentukan rukun kematian) menjawab kebutuhan masyarakat juga. Banyak warga sini kadang-kadang kebingungan juga ... mereka yang tidak mau repot, tahunya ke masjid saja. Di masjid biasanya kan jamaah paling mereka hanya menyolati. Ketika mereka bertanya-tanya apakah ada solusinya lagi? Yang kira-kira lebih dekat, lebih gampang ...” ungkapnya.24 Pendirian Yayasan Bunga Kemboja yang merupakan salah satu dari kumpulan yayasan kematian di Jakarta adalah bukti kesadaran adanya niat warga untuk saling meringankan dari pengurus yayasan kepada anggotanya. Yayasan ini berdiri sejak tahun 1956. Saat itu, pengurusan jenazah secara kelembagaan belum menjadi trend seperti layaknya yang terjadi sekarang.
“Pertimbangannya mungkin dari
pengurus lama, saat itu belum ada yang mengurus orang-orang yang
23 24
Wawancara dengan Cicih. Jakarta, 26 Juni 2013. Wawancara dengan Irfan. Tangerang, 25 Juni 2013
72
meninggal. Jadi, didirikan satu yayasan yaitu Yayasan Bunga Kemboja ...” papar Faturrochman, Sekretaris Yayasan Bunga Kemboja25. Latar belakang
yang dipaparkan mengenai sejarah pendirian
yayasan rukun kematian ini masih kisaran “mungkin”. Artinya, masih terdapat kemungkinan adanya jenis yayasan dalam bidang yang sama pada saat itu. Hal ini terbukti bahwa memang ada sebuah perkumpulan kematian tertua yang berdiri pada tahun 1938 yang bernama PT Palang Hitam. Organisasi ini merupakan warisan dari tangan Belanda yang dipindahtangankan ke Indonesia pada tahun 1953. Dulu PT Palang Hitam disebut dengan NV Verbugt.26 Dasar pendirian Urusan Penyelenggaraan Jenazah di Yayasan Pesantren Islam al-Azhar memiliki history terkait berdirinya Yayasan Bunga Kemboja. Pertama kali berdiri, Yayasan Bunga Kemboja bertempat di Al Azhar. Hal ini senada dengan yang dijelaskan oleh Sekretaris Yayasan Bunga Kemboja, Faturrochman, “... Yayasan Bunga Kemboja pertama kali berdiri di Al Azhar ...”, katanya. Sebelum Pihak Yayasan
Pesantren
Islam
Al
Azhar
mendirikan
Urusan
Penyelenggaraan Jenazah, jamaah Al Azhar meminta pelayanan jenazah kepada yayasan lain yang tak lain adalah Yayasan Bunga Kemboja. Menurut Dayat Daip, Ketua UPJ TPI Al Azhar, pada saat itu pegawai yayasan terkait banyak yang non muslim. Sehingga menimbulkan
25
Wawancara dengan Faturrochman, Sekretaris Yayasan Bunga Kemboja. Jakarta 02 September 2013. 26 Dikutip dari Siti Rohimah, http://jamsos.blogspot.com/2013/01/hidup-mati-keretamayat.html, pada Senin, 28 Januari 2013 dari Majalah Tempo, 09 Juni 1979.
73
keraguan terhadap pelayanan jenazah yang diberikan yayasan tersebut dan mengeluhkan hal ini kepada pihak pengurus YPI Al Azhar. “... banyaknya permintaan dari jamaah Masjid Agung Al Azhar. Jamaah ini datang ke pengurus Yayasan Pesantren Islam Al Azhar, kenapa kok Al Azhar segini besar tidak ada pelayanan untuk jenazah?”27 kisahnya. Berawal dari kegelisahan inilah, pada awal tahun 1993, jamaah haji Al Azhar menyerahkan satu unit kendaraan, yaitu L 300, kepada pihak Yayasan Pesantren Islam Al Azhar. Kemudian dikelola pengurus Masjid Agung Al Azhar dan pada tanggal 18 September 1995 dibentuk Kepengurusan
Urusan
Penyelenggaraan
Jenazah
dengan
SK
No.XII/PH-YPI/KEP/16.9528. Pelayanan pengurusan jenazah tidak hanya disediakan bagi mereka yang mampu. Akan tetapi, mereka yang tidak dan kurang mampu dapat memperoleh pelayanan pengurusan jenazah dengan cuma-cuma seperti pelayanan yang diselenggarakan di Yayasan An-Nashr, yaitu sebuah yayasan yang menaungi Masjid An-Nashr Bintaro Sektor V. Berawal dari tergeraknya hati untuk dapat melayani kebutuhan dhuafa dalam segala aspek, Yayasan An-Nashr, menyelenggarakan pengurusan hingga pengantaran jenazah secara gratis. Pelayanan ini dibawahi oleh LKU (Lembaga Kesehatan Umat) dan menyatu dengan pelayanan kesehatan. Sekretaris Yayasan yang juga merangkap sebagai sekretaris LKU An-Nashr, Vonny Sandralina menuturkan bahwa, 27 28
Wawancara dengan Dayat Daip. Jakarta, 03 September 2013 Dikutip dari http://www.al-azhar.or.id/index.php/sosial/unit-penyelengg-jenazah.
74
“... Karena mereka berobat ke sini, meninggal pun ke sini minta tolongnya. Dari situ. Kadang mereka mengambil pemandian dari yang lain, untuk ambulancenya kita yang dipake. Itu pengirimannya bisa kemana-mana, bukan cuma dari sini ke pemakaman saja. Tapi di luar kota, sampai ke Brebes, Ngawi dan tidak ada batasan daerah. Kita ... ntuk dhuafa, dan mereka yang dhuafa kan tidak punya dana. Untuk hidup sehari-hari saja susah. Kalau meninggal, mereka mau dikubur dimana? Di sini kan tanah pemakaman mahal sekali. Sementara yang murah dan tanahnya banyak di kampung. Jadi akhirnya mereka harus dibawa ke kampung”.29 Di samping itu, Pengurus Yayasan juga terkadang memberikan bantuan uang duka kepada dhuafa. “Besarnya paling sekitar Rp.200.000-an”. Meskipun tak seberapa, besar dana yang disalurkan sangat membantu kaum dhuafa. Keprihatinan terhadap nasib dhuafa ini tidak hanya terdapat di Masjid An-Nashr. Namun, pada setiap masjid yang menyelenggarakan rukun kematian selalu menyisipkan pelayanan gratis terhadap kaum papa. Hal ini seperti yang dikatakan Penanggung jawab LPJ Masjid Raya Bintaro Jaya, “Full, gratis. Mereka tidak perlu bayar. Ini merupakan salah satu bentuk pelayanan kita kepada jamaah, juga warga yang kurang mampu”30. Pada LPJ Masjid Jami‟ Bintaro Jaya pun memberlakukan dispensasi bagi mereka yang dinyatakan tidak mampu.31. “Ada”, jawab Rusmono lugas ketika penulis menanyakan adanya layanan bagi mereka yang tidak mampu32.
29
Wawancara dengan Vonny Sandralina. Ibid. Wawancara dengan Irfan. Ibid. 31 Lihat Brosur Lembaga Pengurusan Jenazah Masjid Jami‟ Bintaro Jaya. 32 Wawancara dengan Rusmono. Ibid. 30
75
Begitu pula pada UPJ YPI Al Azhar, Dayat Daip mengatakan, “Ada. Itu bagi mereka yang benar-benar tidak mampu”.33 Syarat dan ketentuan untuk mendapatkan dispensasi ini pun seragam, yaitu harus ada surat keterangan tidak mampu dari kelurahan atau RT/RW setempat. Rusmono, Ketua UPJ Masjid Raya Pondok Indah mengatakan bahwa, “Paling tidak surat keterangan tidak mampu dari kelurahan”34. Irfan, penanggungjawab LPJ Masjid Raya Bintaro Jaya mengatakan bahwa, “... yang kita butuhkan adalah surat keterangan tidak mampu dari kelurahan”35. Sedangkan pada LPJ Masjid Jami‟ Bintaro Jaya, selain harus menyertakan surat keterangan tidak mampu, juga harus ada rekomendasi dari pengurus Masjid Jami‟ Bintaro Jaya.36 Pada UPJ YPI Al Azhar pun terdapat beberapa tambahan
persyaratan
yang
harus
disertakan.
Ketua
Urusan
Penyelenggaraan Jenazah mengatakan bahwa, “Syaratnya foto copy KTP, Kartu Keluarga, Surat Pengantar dari RT/RW bahwa dia tidak mampu ...”. 37
33
Wawancara dengan Ketua Urusan Penyelenggaraan Jenazah Yayasan Pesantren Islam Al Azhar. Jakarta, 03 September 2013. 34 Wawancara dengan Rusmono. Ibid. 35 Wawancara dengan Irfan. Ibid. 36 Lihat brosur Layanan Pengurusan Jenazah Masjid Jami‟ Bintaro Jaya. 37 Wawancara dengan Dayat Daip. Ibid.
76
2) Aktivitas Rukun Kematian Rukun kematian diselenggarakan untuk meringankan beban keluarga yang sedang berduka. Kegiatan yang dilakukan meliputi memandikan, mengkafani, mensholati dan mengantarkan jenazah ke pemakaman. Prosesi ini menjadi hak bagi setiap anggota rukun kematian. Sedangkan bagi jenazah sendiri, peran rukun kematian tidak muncul sama sekali. Karena anggota atau keluarga anggota akan menghubungi pihak rukun kematian ketika seseorang telah dipastikan meninggal dunia. Sehingga tidak ada pendampingan dari pihak rukun kematian dalam sakaratul maut. Status anggota rukun kematian dapat diperoleh ketika seseorang telah mendaftarkan diri. Prosedur untuk menjadi anggota sebuah rukun kematian tidaklah rumit. Beberapa rukun kematian hanya mensyaratkan anggotanya untuk membayar uang pendaftaran dengan besar yang telah ditentukan, menyerahkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK). Hal ini berlaku pada Yayasan Bunga Kemboja, seperti yang diungkapkan oleh Faturrochman, Sekretaris Yayasan Bunga Kemboja, “Pertama harus membawa fotocopy KTP dan Kartu Keluarga … uang pendaftaran sebesar Rp.100.000,-” .38 Bendahara Pengurusan
Jenazah
Masjid
Uswatun
Hasanah,
Sukoso,
pun
menyatakan persyaratan keanggotaan yang tidak rumit, “… tinggal
38
Wawancara dengan Faturrochman. Jakarta, 02 September 2013.
77
daftar saja. Cukup KTP sama KK aja. Kita gampang sekali …” katanya.39 Unit Pelayanan jenazah Masjid Raya Pondok Indah bahkan hanya sebatas mengisi formulir yang disesuaikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), membayar biaya pendaftaran dan memenuhi kewajiban membayar iuran bulanan sebesar yang ditentukan. Rusmono menjelaskan “… isi formulir lengkap sesuai dengan KTP …” . “… setelah isi formulir, biaya pendaftaran Rp.100.000,-” tambahnya.40 Hal ini juga berlaku pada Layanan Pengurusan Jenazah Masjid Jami‟ Bintaro Jaya, “Tinggal datang, isi formulir, bayar uang pangkal dan iuran satu tahu ke depan”, ungkap Cicih, Bendahara Layanan Pengurusan Jenazah Masjid Jami‟ Bintaro Jaya. 41 Selain persyaratan yang telah ditentukan pada beberapa rukun kematian di atas, terdapat syarat lain yang harus dilengkapi oleh calon anggota yaitu berupa foto calon pendaftar. Ketentuan ini berlaku bagi pendaftar pada Urusan Penyelenggaraan Jenazah Yayasan Pesantren Islam Al Azhar. Hal ini dikemukakan oleh Dayat Daip, Ketua Urusan Penyelenggaraan Jenazah Yayasan Pesantren Islam Al Azhar, “Prosedurnya untuk menjadi anggota, yang pertama foto copy KTP, Kartu Keluarga (KK), Pas foto 2x3 sebanyak 2 buah … uang pendaftaran Rp.100.000,- … iuran bulanannya Rp.5.000 x 12 bulan. Jadi satu orang Rp.60.000,- …”.42
39
Wawancara dengan Sukoso. Tangerang, 08 Juli 2013. Wawancara dengan Rusmono. Jakarta, 18 Juli 2013. 41 Wawancara dengan Cicih. Ibid. 42 Wawacara dengan Dayat Daip. Ibid. 40
78
Lembaga pemulasaran Jenazah Masjid Raya Bintaro Jaya pun memberlakukan ketentuan yang sama, “Mengisi formulir, foto, KTP, kemudian Kartu Keluarga”, jelas Irfan, Penanggung jawab Lembaga Pemulasaran Jenazah Masjid Raya Bintaro Jaya.43 3) Keanggotaan Mendaftarkan diri menjadi salah satu anggota rukun kematian harus memenuhi kewajiban yang telah ditentukan. Salah satunya dengan membayar iuran yang besarnya telah ditetapkan pihak rukun kematian. Pada hampir semua lembaga atau unit rukun kematian yang menjadi objek penelitian penulis, satu-satunya kewajiban yang harus ditunaikan anggota adalah melakukan pembayaran iuran sesuai ketentuan yang diberlakukan. Bendahara Pengurusan Jenazah Masjid Uswatun Hasanah menegaskan bahwa, “Kewajibannya hanya setiap bulan atau setahun sekali setor, itu saja. Tidak ada kewajiban lain”44. Cicih, Bendahara Layanan Pengurusan Jenazah Masjid Jami‟ Bintaro Jaya, juga mengatakan bahwa satu-satunya kewajiban hanyalah iuran semata bagi anggotanya. “Kalau anggota hanya bayar iuran saja”, katanya45. Begitu pula pada Yayasan Bunga Kemboja, “Hanya bayar iuran saja”, kata Sekretaris Yayasan Bunga Kemboja. Besar iuran yang ditetapkan pada setiap rukun kematian pun beragam. Berikut daftar tabel pembayaran iuran per bulan pada rukun kematian yang telah menjadi objek penelitian penulis. 43
Wawancara dengan Irfan. Ibid. Wawancara dengan Sukoso. Ibid. 45 Wawancara dengan Cicih. Ibid. 44
79
Tabel 5. Besar Iuran Per Bulan, Biaya Pendaftaran dan Jumlah Anggota No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Nama Masjid / Besar Iuran Yayasan Yayasan Bunga Rp. 7.000,-/jiwa Kemboja Masjid Raya Bintaro Rp. 15.000,-/KK Jaya Masjid Uswatun Rp.5.000,-/KK Hasanah Masjid Raya Pondok Rp.5.000,-/jiwa Indah Yayasan Pesantren Rp.5.000,-/jiwa Islam Al Azhar Masjid Jami‟ Bintaro Rp.15.000,-/KK Jaya Masjid An-Nashr -
Biaya Pendaftaran Rp.100.000,-
Jumlah Anggota 115.991 jiwa*
Rp.30.000,-
54 KK
Rp.30.000,-
123 KK**
Rp.100.000,-
350 KK
Rp.100.000,-
675 KK
Rp.80.000,-
382 KK
-
> 2.000***
Sumber: Data Penelitian Penulis Keterangan: *Data akhir Februari 2013 ** Data KK yang masih aktif. ***Data Dhuafa yang menjadi pasien LKU An-Nashr.
Mekanisme pembayaran dapat dilakukan anggota dengan leluasa. Pembayaran secara langsung menjadi rata-rata cara yang dilakukan oleh anggota rukun kematian. “Rata-rata anggota ke sini, silaturrahim”46 ungkap Rusmono, Ketua UPJ Masjid Raya Pondok Indah. Bendahara LPJ Masjid Jami‟ Bintaro Jaya pun mengiyakan, “Caranya kebanyakan mereka datang ke sini”.47 Pembayaran dapat pula dilakukan melalui sistem transfer seperti yang dikatakan oleh Dayat Daip, Ketua UPJ YPI Al Azhar, “Pembayaran biasanya anggota datang ke sini, kadangkadang mereka juga transfer melalui rekening yayasan”.48 Hal senada
46
Wawancara dengan Rusmono. Ibid. Wawancara dengan Cicih. Ibid. 48 Wawancara dengan Dayat Daip. Ibid. 47
80
juga diungkapkan oleh Sekretaris Yayasan Bunga Kemboja, “Langsung bayar kemari atau lewat bank (transfer) setelah itu kita fax struk pembayarannya”49. Sedangkan pada Pengurusan Jenazah Masjid Uswatun Hasanah, pembayarannya dapat dilakukan kapan saja dan bisa dititipkan ke petugas yang ditetapkan. “Tidak ada yang menagih. Warga langsung atau saat kumpul arisan atau pengajian ..., ditentukan siapa yang menerima. ... Atau mau langsung ke RTnya masing-masing, jadi leluasa sebenarnya. Akhir tahun biasanya diserahkan ke sini”.50 Ketentuan
pembayaran
anggota
dapat
dilakukan
dengan
kesanggupan anggota selagi tidak ditentukan oleh pihak pengurus rukun kematian. LPJ Masjid Jami‟ Bintaro Jaya membebaskan anggotanya untuk membayar kapan saja. Cicih menjelaskan bahwa, “... Ada yang dua bulan sekali, tiga bulan sekali, dan ada anggota yang membayar setahun sekali. Bahkan ada yang dua tahun sekali”51. LPJ Masjid Raya Bintaro Jaya juga menganut paham aturan yang sama, dengan ketentuan pada pembayaran pertama dibayar 6 (enam) bulan sekaligus. “Cuma awalnya saja, kita 6 bulan pertama. Selanjutnya boleh bulanan, setahun sekali, tiga bulan sekali, terserah anggota. Tidak ada aturan” , katanya52.
49
Wawancara dengan Faturrochman. Ibid. Wawancara dengan Sukoso. Ibid. 51 Wawancara dengan Cicih. Ibid. 52 Wawancara dengan Irfan. Ibid. 50
81
Pada UPJ Masjid Raya Pondok Indah, pembayaran sekaligus 6 (enam) bulan dan satu tahun menjadi tradisi yang dilakukan oleh anggotanya. “Biasanya dibayar setengah tahun, kadang juga sekalian setahun”,53 ungkap Rusmono. Pembayaran tahunan mendominasi cara pembayaran yang dilakukan pada UPJ YPI Al Azhar, sebagaimana penjelasan Ketua UPJ terkait, “Ada yang bulanan. Tapi rata-rata langsung setahun bayarnya”.54 Begitu pula di Yayasan Bunga Kemboja, “Rata-rata per tahun. Kalau per bulan jarang”.55 Pengurusan Jenazah pada Masjid Uswatun Hasanah pun lebih memilih ketentuan pembayaran satu tahun sekaligus sebagai pembayaran yang lebih tepat, lebih praktis, dan banyak dilakukan oleh anggotanya. Mengingat jumlah pengurus yang minim dan para warga yang banyak memiliki kesibukan di luar rumah. “Rata-rata setahun sekali. Kalau per bulan kita repot juga. Tidak sempat menarik dana. Karena pengurus yang ditunjuk hanya beberapa orang, dan itu juga sosial semua. Kalau pengurus keliling juga tidak mungkin. Belum tentu dapat menenmui orangnya ...”,56 kata Sukoso. Lamanya anggota melakukan pembayaran tidak ditentukan. Kematian, menjadi patokan dasar sebagai batas pembayaran yang dilakukan setiap anggota. “Rutin terus sampai death”57, jawab Rusmono ketika pertanyaan sebuah pertanyaan mengenai jangka waktu 53
Wawancara dengan Rusmono. Ibid. Wawancara dengan Dayat Daip. Ibid. 55 Wawancara dengan Faturrochman. Ibid. 56 Wawancara dengan Sukoso. Ibid. 57 Wawancara dengan Rusmono. Ibid. 54
82
pembayaran anggota terlontar. Hal senada diungkap oleh Ketua UPJ YPI Al Azhar, Dayat Daip. “(durasi membayar iuran/kontribusi) sampai meninggal”58, katanya. Begitu pula di Yayasan Bunga Kemboja, “Sampai dia meninggal. Kalau si anggota meninggal putus perjanjiannya”59, kata Faturrochman. “... tidak ada batas waktu. Selama hidup, bayar”, Bendahara LPJ Masjid Jami‟ Bintaro mengiyakan. Keanggotaan pada suatu rukun kematian menjadi satu jalan untuk meringankan beban keluarga yang sedang berduka. Akan tetapi, tidak setiap rukun kematian atau lembaga pengurusan jenazah langsung dapat menjamin pengurusan anggota yang mendaftar tanpa penetapan tarif tambahan. Pada Yayasan Bunga Kemboja misalnya, hak anggota untuk mendapatkan pengurusan jenazah hanya dapat dinikmati ketika sudah memasuki jangka waktu 6 (enam) bulan setelah pendaftaran dilakukan. Faturrochman menegaskan bahwa, “...status keanggotaannya baru berlaku setelah enam bulan dari waktu pendaftaran. Dibuat dengan limit enam bulan ...”. Hal ini dilakukan untuk menyiasati agar tidak terjadi kebobolan keuangan yang sebelum ketentuan ini ditetapkan sering terjadi. Jika kematian terjadi sebelum jangka waktu 6 (enam) bulan tersebut, anggota dikenakan biaya penuh, yaitu sebesar
58 59
Wawancara dengan Dayat Daip. Ibid. Wawancara dengan Faturrochman. Ibid.
83
Rp.4.500.000,-. “Kita akan tetap melayani, hanya dikenakan biaya Rp.4.500.000,-”, jelas Sekretaris Yayasan Bunga Kemboja.60 Kebijakan yang hampir sama juga berlaku di Lembaga Pengurusan Jenazah Masjid Jami‟ Bintaro Jaya. Ketentuan pengurusan jenazah secara free hanya dapat dinikmati ketika kematian datang setelah 6 (enam) bulan dari tanggal pendaftaran. Pengaturan bagi anggota yang mendapat kemalangan, demikian mereka menyebutnya, sebelum tenggang waktu 6 (enam) bulan tersebut, dikenakan biaya 50% dari tarif non anggota atau harga normal. Besar biaya yang harus dibayar non anggota sebesar Rp.1.700.000,-. Jadi, bagi anggota LPJ yang mengalami kemalangan sebelum enam bulan pendaftaran dikenakan biaya sebesar Rp.850.000,-. Model ini seperti dituturkan oleh Bendahara LPJ Masjid Jami‟ Bintaro Jaya, “... kalau misalkan sebelum 6 bulan dia meninggal, itu bayar setengah harga dari harga normal. Tapi kalau di atas 6 bulan, itu free”. Menangani urusan kematian bukan melulu soal financial. Karena ketentuan manfaat yang diperoleh anggota setelah jangka waktu 6 (enam)
bulan
ini
diberlakukan
dengan
tujuan
agar
tercipta
kecenderungan saling tolong menolong antara anggota yang mampu dan dhuafa. Artinya, keberadaan dana infaq ini akan menciptakan subsidi silang bagi dhuafa.
60
Wawancara dengan Faturrochman. Ibid.
84
“Sebenarnya kita bukan (cari) untung rugi. Kalau misalkan dihitunghitung setahun 180.000. Jadi kalau memang dibilang rugi, (ya kita) rugi. Untuk yang memandikan saja, honornya Rp.175.000,-. Belum lagi (honor atau uang saku untuk) tim lapangan lainnya, belum yang bawa ambulancenya. Kalau dibayar 50% dari harga normal, itu juga tidak dapat menutupi kebutuhan biaya penyelenggaraan jenazah secara utuh. Untuk kafan saja Rp.300.000,- memang kita tidak berbisnis, tidak ada untung rugi. Makanya, kita berinfaq Rp.1.700.000,-. Itu semua untuk subsidi silang kalau ada yang dhuafa. Jadi bisa saling membantu”.61 Sedangkan di LPJ Masijd Raya Bintaro Jaya, manfaat pengurusan jenazah dapat diperoleh tanpa ada masa tenggang waktu dari awal periode pendaftaran-keanggotaan. Meskipun dalam brosur Lembaga Pemulasaran Jenazah Masijd Raya Bintaro Jaya yang diperoleh penulis, pada poin nomor 3, tertulis bahwa “Yang dimaksud anggota ialah setelah satu bulan dari tanggal pendaftaran dinyatakan sah sebagai anggota”. Akan tetapi, penanggung jawab LPJ Masjid Raya Bintaro Jaya menegaskan bahwa, “Itu memang ada di brosur dan harus direvisi ulang. Sebenarnya ketika mereka mendaftarkan diri, ia harus membayar Rp.30.000,-. Apalagi sudah iuran bulanan. Itu tanpa menunggu satu bulan. Tapi rata-rata begini, itu tidak harus menunggu satu bulan. Karena ketika mereka mendaftar, mereka bayar untuk enam bulan. Itu mungkin membingungkan jamaah juga; mungkin nanti kita coba direvisi. Tapi pada kenyataannya seperti itu, mereka membayar 6 bulan jadi mereka tetap berhak. Walaupun belum satu bulan lamanya dari pendaftaran untuk menjadi anggota; kita tetap akan membantu”.62 Manfaat standar yang dapat diperoleh anggota dari rukun kematian yang diikutinya, di setiap kelompok rukun kematian, berupa memandikan jenazah, mengkafani, menyolatkan, dan mengantarkan jenazah ke pemakaman untuk dikuburkan. Hal ini seperti yang 61 62
Wawancara dengan Cicih. Ibid. Wawancara dengan Irfan. Ibid.
85
dijelaskan oleh Cicih, Bendahara LPJ Masjid Jami‟ Bintaro Jaya, “Hak anggota
dari
memandikan,
mengkafani,
mensholatkan,
dan
mengantarkan jenazah dari rumah duka ke TPU terdekat”63. Rusmono, Ketua UPJ Masjid Raya Pondok Indah, menjelaskan: “Haknya meliputi fardhu kifayah, satu, memandikan berikut perlengkapan mandi. Ada bantalannya, ada baknya, ada sabunnya, dipinjamkan kecuali sabun. Yang kedua, mengkafankan berikut perlengkapan mengkafani, kain kafan, kapas, tali pengikat, minyak wangi, bubuk cendana, kapur barus, dan lain-lain. Yang ketiga, ini tentatif, menyolatkan. Menyolatkan tidak harus kita, kewajiban samasama. Menyolatkan mau dibawa ke masjid, monggo, kalau dekat. Mau di rumah juga silakan ... Kalau tidak ada, kita yang mengimami, tapi kalau ada keluarganya, silakan”.64 Di samping menyediakan pelayanan pengurusan jenazah pada umumnya, beberapa rukun kematian juga menyediakan pelayanan ekstra yang dikenakan biaya tersendiri. Bentuk pelayanan ini berupa bantuan kepada pihak-pihak yang terkait dengan keperluan jenazah, misalnya pengurusan izin pemakaman, perizinan keluar kota, penggunaan pesawat dan lain sebagainya. Pada LPJ Masjid Jami‟ Bintaro Jaya menyediakan paket pelayanan khusus berupa pengadaan paket bunga komplit, bantuan pengurusan prosedur pengambilan jenazah di Rumah Sakit (jika diperlukan), tim ta‟ziyah sebanyak 10 orang, pelayanan mobil jenazah keluar kota, penjemputan dari Bandara Soekarno-Hatta sampai ke rumah duka, penggunaan Voorreider dalam
63 64
Wawancara dengan Cicih. Ibid. Wawancara dengan Rusmono. Ibid.
86
atau luar kota, pengadaan kendaraan bus atau mini bus dan bantuan untuk pengurusan perizinan tempat pemakaman yang di maksud.65 Paket
pelayanan
khusus
juga
disediakan
oleh
Lembaga
Pemulasaran Jenazah Masjid Raya Bintaro jaya. Pelayanan ini terdiri dari pelayanan mobil jenazah ke luar kota, penjemputan dari Bandara Soekarno-Hatta sampai ke rumah duka, penggunaan vooreider dalam atau luar kota, pengadaan tenda, kursi dan wireless (perangkat sound system) untuk di tempat pemakaman atau di rumah duka, pengadaan kendaraan bus atau mini bus, dan dokumentasi photo atau film profesional.66 Akan tetapi, pada realitanya, pengurus LPJ Masjid Raya Bintaro Jaya menyebut pelayanan ini sebagai kasus yang harus didiskusikan terlebih dahulu, khususnya pada pelayanan penjemputan jenazah dari Bandara. Irfan menjelaskan bahwa, “... membawa jenazah dari bandara, kita tidak ada yang siap untuk hal tersebut karena terdapat syarat-syarat khusus. Yang begitu sifatnya kasus. Kita coba obrolin, apakah ada tenaga yang siap ... Yang begitu kita diskusikan, kita sebut kasus. Jadi, kita diskusikan, tenaganya ada yang siap, pengurus mengizinkan, silakan ...”.67 UPJ Yayasan Pesantren Islam Al Azhar pun menyediakan pelayanan ekstra yaitu berupa bantuan pengurusan pemakaman, menyiapkan ustadz untuk mendoakan, mengantar jenazah ke bandara dan penyewaan peti. Selain itu, UPJ YPI Al Azhar juga menyediakan 3 65
Brosur Layanan Pengurusan Jenazah Masjid Jami‟ Bintaro Jaya. Brosur Lembaga Pemulasaran Jenazah Masjid Raya Bintaro Jaya. 67 Wawancara dengan Irfan. Ibid. 66
87
(tiga) jenis kendaraan yang disesuaikan dengan permintaan anggota dan tentu dengan tarif yang berbeda-beda pula per km-nya. Hal ini ditegaskan oleh Dayat Daip, “...Untuk L-300 biayanya Rp.7.000,-/km, Hilux Rp.10.000,-/km, dan Hyundai Rp.13.000,-/km. Jadi biayanya per jarak tergantung jenis kendaraan yang diminta”.68 Anggota rukun kematian bisa kehilangan hak manfaatnya. Terdapat beberapa alasan untuk anggota kehilangan hak manfaatnya seperti kasus pindah rumah ke luar kota. Status dana bagi anggota yang telah mengundurkan diri kebanyakan menjadi infaq yang tidak dapat ditarik kembali. Kecuali pada Rukun Kematian Masjid Uswatun Hasanah yang memberikan penawaran kepada anggota mengenai dana terkait. Sukoso mengatakan bahwa, “Dana yang ada kita tawarkan kepada mereka, mau diambil apa gimana. Tapi biasanya diinfaq saja”69. Berbeda dengan rukun kematian di Masjid Uswatun Hasanah, pihak LPJ Masjid Jami‟ Bintaro Jaya tidak memberikan penawaran bagi anggota yang mengundurkan diri untuk mengambil dananya kembali. Karena pada dasarnya dana yang telah masuk tidak dapat diambil kembali. Cicih menuturkan bahwa, “Tidak bisa diambil lagi. Kebetulan dalam kasus seperti itu, para anggota tidak meminta pengembalian, dan kita juga tidak menawarkan”.70 Menyikapi dana anggota yang mengundurkan diri, Pihak UPJ Yayasan Pesantren Islam Al Azhar 68
Wawancara dengan Dayat Daip. Ibid. disertai dengan www.alazhar-indonesia.com Wawancara dengan Sukoso. Ibid. 70 Wawancara dengan Cicih. Ibid. 69
88
menuturkan, “Dana mereka hangus, tidak dapat dikembalikan. Jadi infaq istilahnya”.71 Penanganan bagi dana yang mengundurkan diri menjadi satu ketentuan dalam yang telah diatur dalam perjanjian pada Yayasan Bunga Kemboja. “Dana iuran tidak kita kembalikan atau tidak dapat diminta kembali. Itu sudah ada dalam perjanjian”, kata Faturrochman, Sekretaris Yayasan Bunga Kemboja.72 Sedangkan pada Lembaga Pemulasaran Jenazah Masjid Raya Bintaro Jaya, kebijakan untuk dana anggota yang mengundurkan diri masih menjadi hal yang akan didiskusikan lagi oleh pengurusnya. Akan tetapi, selama ini memang secara otomatis dana ini menjadi infaq. “Ini masih mau dibicarakan lagi sama pengurus. Selama ini, semacam infaq saja. ...”,73 kata Irfan. Kewajiban membayar iuran rukun kematian tidak selalu dilakukan secara rutin oleh anggota, sehingga sering terjadi tunggakan pembayaran. Jika hal ini terjadi, salah satu cara yang dilakukan pihak rukun kematian yaitu dengan menelepon anggota dan mengingatkan pembayaran mereka. Bendahara LPJ Masjid Jami‟ Bintaro Jaya mengungkapkan, “Saya telpon, mereka diingatkan tentang sudah sekian bulan ada tunggakan pembayaran iuran. Kalau misalkan ada yang tidak sempat ke masjid dan minta diambil di rumah, ya saya akan ambil”74. Kebijakan yang hampir sama juga dilakukan oleh LPJ Masjid
71
Wawancara dengan Dayat Daip.ibid. Wawancara dengan Faturrochman. Ibid. 73 Wawancara dengan Irfan. Ibid. 74 Wawancara dengan Cicih. Ibid. 72
89
Raya
Bintaro,
“...
Kita
coba
remainder,
kami
ingatkan
...
Diinformasikan laporan keuangan, terakhir pembayaran dan berapa bulan yang belum dibayarkan ... Ketika kita informasikan juga nanti ada orang yang datang ke sini ...” kata Irfan.75 UPJ YPI Al Azhar juga menerapkan kebijakan yang sama ditambahkan dengan penawaran pada anggota untuk melanjutkan atau memutuskan pembayaran iuran. Ketua UPJ YPI Al Azhar menjelaskan “... biasanya kita telponin kemudian kita
informasikan
kepada
anggota
mengenai
keterlambatan
pembayarannya dan kita tawarkan apakah mau diteruskan atau tidak. Jika memang diteruskan biasanya mereka datang ke kantor dan membayar lunas, tapi kalau tidak diteruskan kita coret daftar keanggotaan mereka ...”. 76 Selain dengan menelepon anggota, cara lain digunakan oleh Yayasan Bunga Kemboja yaitu dengan memberikan peringatan melalui surat. Faturrochman menuturkan, “Jika satu bulan tidak membayar, kita kasih surat pertama. Bulan kedua, kita kasih surat peringatan. Jika masih belum membayar, kita kasih lagi surat ketiga. Jika tidak ada tanggapan sama sekali selama tiga bulan, kita anggap dia sudah mengundurkan diri”.77 Sedangkan pada UPJ Masjid Raya Pondok Indah, kesadaran diri dari anggota menjadi kunci lancar atau tidaknya pembayaran. “Pernah kita menggunakan peringatan tapi tidak ada
75
Wawancara dengan Irfan. Ibid. Wawancara dengan Dayat Daip. Ibid. 77 Wawancara dengan Faturrochman. ibid 76
90
respon positif. Akhirnya kesadaran sendiri saja”, ungkap Rusmono.78 Selain belum dibentuk kepengurusan yang tetap, Pengurusan Jenazah di Masjid Uswatun Hasanah juga belum mengatur kebijakan terkait anggota yang tidak membayar. Hal ini seperti diungkapkan Sukoso, “... Sanksi untuk mereka memang belum dibuat”. 79 Penunggakan pembayaran tidak mengurungkan pihak rukun kematian untuk memberikan pelayanan kepada anggota. Mengingat bahwa pengurusan jenazah merupakan kewajiban sesama muslim. Irfan umpama menjelaskan bahwa “.. ketika aturan kita tidak diikuti dan mereka membutuhkan bantuan kita, Insya Allah kita tetap membantu. Atas nama kewajiban sesama muslim”. 80 Hal senada juga diungkapkan Bendahara Rukun Kematian Masjid Uswatun Hasanah, “Mereka akan tetap dilayani. Karena itu tadi; mengurus jenazah merupakan kewajiban sesama muslim. Jadi kita harus bantu”.81 Di
samping
tetap
membantu,
ketentuan
penagihan
atas
penunggakan pembayaran juga tetap dilakukan. Kebijakan ini ditetapkan sebagai pinalti karena anggota tidak menyelesaikan kewajibannya. Hal ini berlaku di UPJ Masjid Raya Pondok Indah, “Itu nanti
tinggal
dibicarakan.
Silakan
diselesaikan
dulu
urusan
keuangannya, kalau tidak kita kenakan biaya. Tapi mungkin tidak penuh Rp.2.500.000,-, mungkin Rp.1.000.000,- atau berapa ...”, kata
78
Wawancara dengan Rusmono. Ibid. Wawancara dengan Sukoso. Ibid. 80 Wawancara dengan Irfan. Ibid. 81 Wawancara dengan Sukoso. Ibid. 79
91
Rusmono.82 LPJ Masjid Jami‟ Bintaro Jaya juga menerapkan kebijakan yang sama. Akan tetapi, pihak LPJ menambahkan jeda waktu bagi keluarga berduka untuk melakukan pelunasan. Cicih menjelaskan bahwa, “... Kami tetap melayani, tapi setelah kita layani nanti baru kita ingatkan. Itu pun kita kasih jeda waktu, biasanya seminggu. Kalau seminggu tidak ada kabar, kami telpon ...”83. Yayasan Bunga Kemboja juga memberlakukan kebijakan ini. Ketentuan ini seperti yang dituturkan oleh Sekretaris YBK, “... tetap kita layani. Tapi tetap kita tagih sampai bulan dia meninggal”.84 Sedangkan pada UPJ YPI Al Azhar, kondisi perekonomian anggota menjadi salah satu pertimbangan untuk memberi kebijakan tentang pembayaran yang harus dilakukan anggota, apakah ia harus membayar tarif non anggota atau melunasi tunggakan pembayarannya sebagai anggota. Ketua UPJ YPI Al Azhar mengatakan bahwa, “Jika dia ada permohonan pelayanan ke sini, tetap kita layani. Nanti kita hitung-hitung. Kalau memang si anggota ini sudah keluar dari anggota, kita sampaikan bahwa dia harus bayar penuh. Tapi kalau kondisi ekonomi si anggota tidak memungkinkan bayar tarif non anggota, kita tawarkan untuk melanjutkan keanggotaannya. Jadi dia hanya harus melunasi keterlambatan pembayarannya saja. Selama ini memang pernah terjadi seperti itu. Penawaran yang kita tawarkan merupakan sebuah kebijakan dari kita juga untuk memberikan pelayanan yang baik bagi anggota”.85
82
Wawancara dengan Rusmono.ibid. Wawancara dengan Cicih. Ibid. 84 Wawancara dengan Faturrochman. Ibid. 85 Wawancara dengan Dayat Daip. Ibid. 83
92
4) Klaim Proses pengajuan klaim yang dilakukan anggota terhadap lembaga pengurusan jenazah atau rukun kematian dapat dilakukan dengan mudah. Hampir semuanya dapat dilakukan hanya dengan prosedur menelepon pihak pengurus rukun kematian. Bahkan pelayanan rukun kematian terhadap anggotanya terbilang cepat. Kapanpun anggotanya memerlukan pelayanan, pihak rukun kematian selalu siap 24 jam. Hal ini dibenarkan oleh Ketua UPJ YPI Al Azhar, Dayat Daip, “Via telpon saja ... Kita pelayanan 24 jam, tapi posisi di kantor dari jam 7 pagi sampai jam 3. Seteah itu kita pelayanan di rumah”86. Bendahara LPJ Masjid Jami‟ Bintaro Jaya membenarkan hal yang sama. “Tinggal telepon saja. Misalnya, telepon saya ... Tapi kita harus tahu akan dimandikan jam berapa, dimakamkan dimana dan jam berapa berangkat dimakamkannya ...”.87 UPJ Masjid Raya Bintaro Jaya pun menggunakan mekanisme yang sama dalam pengajuan klaim. “... Cukup telepon saja, atau kalau mereka mau datang juga, ya silakan. Silahkan pilih mana yang kira-kira tidak menyusahkan mereka. Kalau mau telepon, ya silahkan telepon. Nanti siapa namanya, kita samakan alamatnya. Kita berangkat”, kata Irfan.88
86
Wawancara dengan Dayat Daip. Ibid. Wawancara dengan Cicih. Ibid. 88 Wawancara dengan Irfan. Ibid. 87
93
Sistem via telpon juga diadopsi oleh Yayasan Bunga Kemboja dan UPJ Masjid Raya Pondok Indah. “Via telpon. Kita operasional 24 jam ...” tutur Sekretaris Yayasan Bunga Kemboja.89 Begitu pula penuturan dari Rusmono, Ketua UPJ Masjid raya Pondok Indah, “Tinggal telpon saja. Kita percaya saja”.90 Sedang pada Pengurusan Jenazah Masjid Uswatun Hasanah, dengan terjangkaunya tempat tinggal anggota, pengurus rukun kematian akan langsung mengetahui adanya musibah yang terjadi pada salah seorang warganya. Sukoso menjelaskan bahwa “Kebetulan wilayah kita tidak terlalu luas. Jadi begitu ada yang meninggal di RT. 08 atau 09, kita langsung tahu, karena memang benderanya kelihatan dari depan sini.(sambil menunjuk ujung jalan rumahnya) ...”.91 Rata-rata rukun kematian hanya bersedia mengcover biaya operasional di daerah sekitarnya. Luas wilayah pengcoveran mencakup kabupaten dan provinsi. Di luar wilayah yang telah ditentukan, pihak rukun kematian menyatakan tidak bersedia memberi pelayanan. LPJ Masjid Raya Bintaro Jaya hanya menyanggupi pelayanan pada wilayah Jakarta Selatan dan Tangerang Selatan. “...Dari sisi kawasan, kita kawasan Jakarta Selatan dan Tangerang Selatan. Nah, di luar itu kita tidak layani ...”, kata Irfan.92 Sedang Yayasan Bunga Kemboja menyanggupi kawasan yang lebih luas, yaitu meliputi wilayah
89
Wawancara dengan Faturrochman. Ibid. Wawancara dengan Rusmono. Ibid. 91 Wawancara dengan Sukoso. Ibid. 92 Wawancara dengan Irfan. Ibid. 90
94
Jabodetabek. “Kita hanya melayani pelayanan di Jabodetabek. Kalau wafatnya di luar kota, kita tidak melayani ...”93, tutur Sekretaris Yayasan Bunga Kemboja. Jangkau area di luar wilayah operasi menjadi salah satu penyebab putusnya perjanjian hak manfaat anggota rukun kematian. Menyikapi kemungkinan kejadian kematian di luar batas wilayah yang ditentukan, beberapa rukun kematian menerapkan kebijakan dengan memberi penggantian dana atau sejenis santunan. Yayasan Bunga Kemboja memberlakukan ketentuan pemberian uang penggantian perawatan jenazah sebesar Rp.80.000,- bagi anggota yang usianya 5 (lima) tahun ke bawah, dan Rp.90.000,- bagi anggota yang berusia 5 (lima) tahun ke atas, bagi anggota muslim. Sedang bagi anggota beragama kristen, Rp.90.000 untuk usia di bawah 5 (lima) tahun, dan Rp.140.000,- bagi yang berusia 5 (lima) tahun ke atas. Penggantian uang perawatan dapat diambil sesuai ketentuan yang diberlakukan di YBK. Pertama, anggota harus sudah terdaftar selama 6 (enam) bulan dari tanggal pendaftaran. Kedua, anggota harus melampirkan fotocopy surat kematian dari RS atau
puskesmas/dokter,
dan
dari
kelurahan
setempat.
Ketiga,
pengambilan uang duka tidak boleh melampaui 6 (enam) bulan dari tanggal wafat. Ketentuan ini berlaku bagi semua anggota YBK.94
93 94
Wawancara dengan Faturrocman. Ibid. Lihat brosur Yayasan Bunga Kemboja.
95
Kebijakan yang sama juga berlaku di Lembaga Pemulasaran Jenazah masjid Raya Bintaro Jaya. Jika anggota tidak menggunakan jasa LPJ Masjid Raya Bintaro Jaya karena keluarganya tidak melapor saat musibah atau wafat di luar kota, anggota mendapatkan uang perawatan. Anggota yang berusia kurang dari 10 tahun, mendapatkan uang sebesar Rp.300.000,-. Sedangk anggota yang berusia di atas 10 tahun,
mendapatkan
uang
penggantian
sebesar
Rp.350.000,-.
Penggantian uang perawatan ini dapat diambil dengan ketentuan apabila anggota sudah terdaftar selama tiga bulan dari tanggal pendaftaran dan membawa fotocopy surat kematian dari rumah sakit, Puskesmas dan dari RT setempat.95 Ketentuan ini juga diperkuat oleh Irfan, “Kalau memang mereka menggunakan jasa lain, tetap kita datangi. Kita ta‟ziyah ke sana, kemudian ada santunan yang kita berikan. Rata-rata antara Rp. 350.000, di brosur ada ...”.96 Layanan Pengurusan Jenazah Masjid Jami‟ Bintaro Jaya pun memberlakukan kebijakan penggantian uang perawatan bagi anggota yang tidak melapor saat musibah atau wafat di luar kota. Besar uang penggantian bagi anggota yang berusia kurang dari 10 tahun sebesar Rp.300.000,-, sedang bagi yang berusia di atas 10 tahun mendapatkan penggantian uang sebesar Rp.400.000,-. Syarat dan ketentuan untuk mendapatkan uang penggantian ini yaitu apabila anggota sudah terdaftar selama satu tahun dari tanggal pendaftaran dan membawa 95 96
Lihat brosur Lembaga Pemulasaran Jenazah Masjid Raya Bintaro Jaya. Wawancara dengan Irfan. Ibid.
96
fotocopy surat kematian dari rumah sakit, puskesmas atau RT setempat.97 Penggantian uang perawatan juga diberlakukan di Pengurusan Jenazah Masjid Uswatun Hasanah. Pada rukun kematian ini, besar penggantian biaya perawatan disesuaikan dengan besarnya pengeluaran ketika pengurusan jenazah ditangani sendiri oleh pihak Pengurusan Jenazah Masjid Uswatun Hasanah. Sukoso mengatakan bahwa “Umpama tadinya ada orang pengikut rukun kematian di sini, tapi setelah 3 tahun dia pindah. Itu kita menyalurkan. Ada yang meninggal, berapa biaya pengurusan di sana, kita akan hitung sendiri. Kalau kita mengurus dari awal sampai makam Rp.800.000,-, kita berikan santunan sebesar Rp.800.000,-. Itu juga kalau kita tidak ikut mengurus. Hal ini pernah terjadi beberapa waktu yang lalu.”.98 5) Manajemen Perkumpulan rukun kematian berdiri dari tingkat RT, jamaah masjid, lembaga hingga berbentuk yayasan berbadan hukum. Sistem manajemennya pun beragam. Dari pengurusan jenazah dengan model tradisional, setengah sosial profesional sampai profesional. Pola manajemen tradisional dilakukan dengan pelaksanaan yang sederhana, seadanya dan tidak ada pembagian tugas khusus atau kepanitiaan. Pada pola ini, tidak ada penggajian, dan semua pekerjaan pengurus dilakukan dengan sukarela. Salah satu rukun kematian yang tergolong sangat sederhana dan apa adanya dapat ditemui pada Yayasan An-Nashr, yaitu
97 98
Lihat Brosur Layanan Pengurusan Jenazah Masjid Jami‟Bintaro Jaya. Wawancara dengan Sukoso. Ibid.
97
sebuah yayasan yang menaungi Masjid An-Nashr, Bintaro. Wakil Sekretaris Yayasan An-Nashr mengatakan bahwa “Untuk pengurusan jenazah karena masih sekalian ambulance, itu hubungannya ke LKU (Layanan Kesehatan Umat). Masih kita-kita juga”.99 Pada beberapa masjid lain, manajemen pengurusan jenazah juga tergolong masih sederhana dan seadanya, seperti Pengurusan Jenazah yang ada di Masjid Uswatun Hasanah. Pengurusan Jenazah yang beranggotakan warga RT.06 Perumahan Pondok Jaya Bintaro ini berjalan dengan struktur kepengurusan yang belum tetap dan mengutamakan kepentingan warga. Hal ini Seperti yang dikatakan Bendahara Pengurusan Jenazah Masjid Uswatun Hasanah, “...Kita juga masih mau membuat (kepengurusan yang permanen dan professional). Karena struktur yang ada sekarang belum tetap. ... penunjukkannya juga tidak memakai surat resmi. . Jadi semuanya masih dikerjakan secara gotong royong, kerja sosial dan benar-benar untuk kepentingan warga. Siapa yang sempat, dia yang mengurus”.100 Pola manajemen kedua adalah manajemen setengah sosial profesional. Manajemen rukun kematian seperti ini telah membentuk kepanitiaan khusus, akan tetapi model rangkap jabatan kerap terjadi. Sehingga kerjasama dengan pihak lain dalam melakukan tugas lapangan masih sangat diperlukan. Model manajemen ini terjadi pada LPJ Masjid Raya Bintaro Jaya. Manajemen Lembaga Pemulasaran 99
Wawancara dengan Vonny Sandralina. Tangerang, 26 Juni 2013. Wawancara dengan Sukoso. Tangerang, 08 Juli 2013.
100
98
Jenazah masih tergolong seadanya. Irfan, sebagai Penanggung Jawab Lembaga Pemulasaran Jenazah MRBJ menuturkan, “Kita memang ada penanggungjawab (dalam kepengurusan)... Timnya kita baru ada tim untuk jenazah laki-laki, kalau yang perempuan kita belum ada yang memandikannya. Kita kerjasama sama dengan pihak luar”101. “... Tim kita ngantor semua (sekretariat masjid). Kalau bergerak semua, kantornya sepi ...” tambahnya102. Hal yang sama juga terjadi di Masjid Raya Pondok Indah. Saat ini, pengurus UPJ Masjid Raya Pondok Indah hanya terdiri dari Ketua dan Bendahara. Rusmono, Ketua Unit Pelayanan Jenazah Masjid Raya Pondok Indah menuturkan “pengurus inti sebenarnya tidak banyak, hanya 3 orang. Ketua, sekretaris, dan bendahara. Dulu saya sekretaris, karena ketua pensiun, akhirnya saya jadi ketua. Karena saya yang tadinya juga mengurusi administrasi dan mengerti semua administrasi UPJ, jadi akhirnya hanya ada Ketua dan Bendahara. Pada akhirnya, ketua yang jadi tulang punggung semua hal dalam UPJ”. Sama halnya seperti LPJ Masjid Raya Bintaro Jaya, pengurus UPJ Masjid Raya Pondok Indah juga mengadakan kerjasama dengan pihak luar untuk menyelesaikan
beberapa
hal
tertentu.
Katanya,
“Kita
ada
organisasinya. Kepengurusannya. Ada orang yang dibayar oleh kita, tapi sifatnya freelance, sewaktu-waktu dibutuhkan, kita bayar”.103
101
Wawancara dengan Irfan. Tangerang, 25 Juni 2013. Wawancara dengan Irfan. Ibid. 103 Wawancara dengan Rusmono. Jakarta, 18 Juli 2013. 102
99
Model pola manajemen rukun kematian yang ketiga adalah model profesional. Model ini telah terorganisir dengan baik. Pemilahan tugas kantor dan lapangan telah tertata rapih. Tidak ada jabatan yang rangkap dalam pola ketiga ini. Salah satu contoh rukun kematian yang mulai masuk ke tahap ini adalah Layanan Pengurusan Jenazah yang terdapat di Masjid Jami‟ Bintaro. Di masjid ini, LPJ sudah terorganisasi dengan baik. Cicih, Bendahara LPJ Masjid Jami‟ Bintaro Jaya, mengatakan “Misalkan ada yang meninggal, saya langsung telpon koordinator lapangan. Jadi kita ada timnya tersendiri. Kalau misalkan perempuan, ada yang memandikan perempuan. Laki-laki juga sama”. Kemudian ia menambahkan, bahwa “Kita sudah masuk ke tahap profesional, walaupun mungkin belum seprofesional Kemboja. Tim lapangan ada tersendiri, tenaga yang memandikan juga ada. Jadi kalau ada yang telpon tengah malam, saya langsung telpon tim lapangan. Kita sudah siap tanpa harus ada keluarga yang meninggal itu datang ke sini”.104 Model
manajemen
profesional
dapat
ditemui
di
Urusan
Penyelenggaraan Jenazah Yayasan Pesantren Islam Al Azhar dan Yayasan Bunga Kemboja. Pada Yayasan Pesantren Islam Al Azhar, meski masih menjadi unit di bawah yayasan, Urusan Penyelenggaraan Jenazah dikelola secara profesional. Ketua UPJ YPI Al Azhar mengatakan bahwa “Selama ini, semuanya sudah terorganisasi dengan
104
Wawancara dengan Cicih. Jakarta, 26 Juni 2013.
100
baik. Kita memanage semua. Kita punya manajemen”.105 Kecuali untuk bagian keuangan yang masih menginduk ke Bagian Keuangan Yayasan Pesantren Islam Al Azhar. Hal ini seperti dikatakan oleh Dayat Daip selaku ketua UPJ YPI Al Azhar. “...Kita juga membuat laporan juga ke yayasan. Penyetoran pendapatan sekian, anggotanya yang meninggal ini, kita rekap semua. Kemudian penyetoran uang ke bagian keuangan. Nanti penggajian untuk setiap bulan kita mengambil ke bagian keuangan. Semua yang mengeluarkan dana adalah bagian keuangan. Prosedurnya kita ke yayasan. Jadi kita tidak berdiri sendiri. Kita membuat laporan ke yayasan, mendapat gaji dari sana, kita juga setor pendapatan ke bagian keuangan”.106 Manajemen Yayasan Bunga Kemboja sudah terkenal profesional. Saat ini, Yayasan Bunga Kemboja memiliki karyawan sekitar 100 orang, seperti dipaparkan oleh Faturrochman selaku Sekretaris Yayasan Bunga Kemboja saat ini, “Pengurus seperti yang tercantum di brosur saja sudah ada 10 orang, tapi jumlah karyawan sekitar 100 orang”.”Semua bagian sudah terorganisasi. Ada pengurus, pegawai dan petugas lapangan. Insya Allah”, tambahnya. Yayasan yang juga mengurus pejuang kemerdekaan atau veteran ini dapat menangani 10 anggota yang meninggal dalam satu hari. “...Sehari kita bisa menangani 10 anggota yang meninggal. Terkadang juga terjadi kekurangan tim untuk memandikan. Tapi kita siasati dengan menunda beberapa saat untuk pemandian jenazah jika terjadi permintaan waktu yang bersamaan”, paparnya.107 105
Wawancara dengan Dayat Daip. Jakarta, 03 September 2013. Wawancara dengan Dayat Daip. Ibid. 107 Wawancara dengan Faturrocman. Jakarta, 02 September 2013. 106
101
6) Pengelolaan Dana Penentuan besar dana yang disetorkan anggota mengacu pada beberapa hal. Pertama, besar dana iuran ditentukan melalui rapat pengurus rukun kematian. Saat pertanyaan mengenai prosedur penentuan besar dana yang disetorkan anggota, Faturrochman menjawab “kita harus melakukan rapat pengurus ...”108. Bendahara Pengurusan Jenazah Masjid Uswatun Hasanah juga mengatakan hal yang sama. “Besar dana ditentukan waktu rapat pengurus ...” katanya.109 Prosedur yang sama juga dilakukan oleh UPJ YPI Al Azhar. “Kita hasil dari keputusan pengurus, ...” ungkap Ketua UPJ Yayasan Pesantren Islam Al Azhar. Kedua, hasil survei ke Lembaga Pengurusan Jenazah yang ada di masjid lain. Prosedur ini diadopsi oleh LPJ Masjid Jami‟ Bintaro Jaya dan LPJ Masjid Raya Bintaro Jaya. Cicih, Bendahara LPJ Masjid Jami‟ Bintaro Jaya mengatakan “kita survei dulu ke Al Azhar, Pondok Indah, untuk dijadikan bahan perbandingan dengan LPJ luar”110. “Kita lihat lembaga-lembaga atau masjid yang menangani hal yang sama. Maksudnya masjid-masjid yang mempunyai Lembaga Pengurusan Jenazah”111, kata Irfan, Penanggung Jawab LPJ Masjid Raya Bintaro Jaya. Ketiga, perkembangan harga pasar. Pertimbangan ini berlaku pada Yayasan Bunga Kemboja, “... Pertimbangannya kenaikan BBM, harga
108
Wawancara dengan Faturrochman. Ibid. Wawancara dengan Sukoso. Ibid. 110 Wawancara dengan Cicih. Ibid. 111 Wawancara dengan Irfan. Ibid. 109
102
bahan-bahan perawatan jenazah”, kata Faturrochman menjelaskan.112 Dayat Daip, Ketua UPJ YPI Al Azhar mengatakan hal yang sama bahwa “Jadi, kita rapat terlebih dahulu, terus kita kondisikan dengan perkembangan. Dengan kenaikan BBM, harga barang-barang naik, kita diskusikan dengan pengurus. Nanti pengurus mengeluarkan keputusan. Harga di pasar kita perhitungkan, ...”.113 LPJ Masjid Raya Bintaro Jaya pun memberlakukan ketentuan ini seperti yang dikemukakan Irfan, “Nah, itu juga jadi salah satu pertimbangan juga, ... Pertimbangan-pertimbangan itu seperrti menentukan harga ... Harga sekian, kita coba realisasikan dengan kebutuhan pembelian barang dan tenaga kita”.114 Dana anggota yang terkumpul digunakan untuk membeli peralatan pengurusan jenazah. Jenis pemanfaatan dana ini merupakan suatu keharusan
bagi
rukun
kematian.
“...
Paling
untuk
membeli
perlengkapan pengurusan jenazah”, ungkap Rusmono115. Sukoso mengatakan bahwa penggunaan dana yang masuk dari masyarakat digunakan untuk membeli perlengkapan perawatan jenazah. “Hanya untuk ini saja. Beli papan lahat, biaya tenaga yang memandikan, kain kafan, dan biaya ambulance”116, katanya. Hal senada juga dikatakan Irfan, Penanggung jawab LPJ di Masjid Raya Bintaro Jaya. Pemanfaatan dana paling utama digunakan untuk membeli peralatan 112
Wawancara dengan Faturrochman. Ibid. Wawancara dengan Dayat Daip. Ibid. 114 Wawancara dengan Irfan. Ibid. 115 Wawancara dengan Ketua UPJ Masjid Raya Pondok Indah. Jakarta, 18 Juli 2013. 116 Wawancara dengan Sukoso. Ibid. 113
103
pengurusan jenazah. Karena perlengkapan seperti kain kafan, bubuk wangi, kapur barus, minyak angin, dan air mawar ini harus tersedia kapan pun dibutuhkan. Ia menuturkan bahwa,“Pemanfaatan dana yang terkumpul, yang pertama, kita gunakan untuk pembelian barangbarang kebutuhan LPJ. Hal-hal yang biasa kita persiapkan adalah kain kafan, kesediaan wangi-wangian kaya bubuk wangi, kapur barus, minyak angin, air mawar. Itu kita stok. Karena biayanya lumayan mahal. Satu paket saja, kalau kita beli, harganya paling murah Rp.450.000,-”.117 Di samping untuk pembelian peralatan perawatan jenazah, dana anggota juga digunakan untuk biaya operasional yang berkaitan dengan transport. “... Misalnya mobil yang tadinya tidak memakai AC, jadi berAC. Dari mobil yang tadinya jelek jadi cakep. Larinya ke operasional”, kata Faturrochman, Sekretaris Yayasan Bunga Kemboja118. Ketua UPJ YPI Al Azhar juga mengiyakan bahwa “Untuk biaya operasional, penggajian, transport, peralatan, mobil, bensin, service mobil. Jadi untuk itu”119. Selain digunakan untuk belanja kebutuhan dasar LPJ, terdapat investasi yang diikuti beberapa LPJ yang menjadi objek penelitian
penulis.
operasional, agar
Investasi
ini
dilakukan
untuk
melengkapi
LPJ dapat memenuhi kebutuhan jamaah. Hal ini
dikemukakan oleh Cicih, Bendahara LPJ Masjid Jami‟ Bintaro Jaya,
117
Wawancara dengan Irfan, Penanggung jawab LPJ di Masjid Raya Bintaro Jaya. Tangerang, 25 Juni 2013. 118 Wawancara dengan Faturrocman. Ibid. 119 Wawancara dengan Dayat Daip. Ibid.
104
“Kita setor ke bank. Masih di bank...”. “... Rencananya kita ingin menambah ambulance lagi satu untuk operasional, takutnya ada yang bentrok (kebutuhan bersamaan)...”, Cicih menambahkan.120 Hal yang sama juga dilakukan oleh Pengurusan Jenazah Masjid Uswatun Hasanah. “Masih tersimpan, ... Kemarin rencananya ingin beli ambulance sendiri ... Dana kita simpan di bank, sebagai tabungan”, katanya.121 Pada UPJ Masjid Raya Pondok Indah, investasi tidak dilakukan. “Tidak ada”122, Rusmono mengatakannya dengan lugas. LPJ Masjid Raya Bintaro Jaya tidak melakukan investasi. Dana anggota yang masuk digunakan untuk keperluan yang berkaitan dengan ambulance. “Dana di sini tidak ada yang diinvestasikan. ... Dana yang masuk untuk itu saja, maintenance ambulance”, kata Irfan123. UPJ YPI Al Azhar menyerahkan dana anggotanya ke bagian keuangan yayasan. Meskipun demikian, Dayat Daip mengakui bahwa terdapat tabungan dan deposito yang diikuti UPJ YPI Al Azhar. Investasi bersifat jangka panjang ini dimaksudkan untuk memberikan pelayanan kepada jamaah dengan lebih baik. “... Mungkin nanti kita bisa beli mobil yang baru. Karena pelayanan kepada jamaah harus meningkat”, paparnya. Sedangkan Faturrochman mengatakan bahwa Yayasan Bunga Kemboja tidak mengikuti investasi apapun. Menurutnya, jika dana anggota diikutkan
120
Wawancara dengan Cicih. Ibid. Wawancara dengan Sukoso. Ibid. 122 Wawancara dengan Rusmono. Ibid. 123 Wawancara dengan Irfan. Ibid. 121
105
dalam investasi, maka ini telah menyimpang dari tujuan sosial. “Tidak ada. Menyimpang itu. Bukan untuk sosial”, katanya124.
D. Interpretasi Rukun Kematian dari Perspektif Asuransi Syariah Penyelenggaraan rukun kematian menjadikan bukti kesadaran masyarakat terhadap sebuah persiapan yang harus dilakukan dalam menghadapi kematian. Sama halnya dengan kesadaran masyarakat terhadap
kebutuhan
asuransi
bagi
masa
depan.
Contoh
lain
mengungkapkan bahwa dua perkumpulan ini mempunyai kesamaan dimensi. Terdapat dimensi asuransi dalam rukun kematian yang merupakan wadah sosial. Pada rukun kematian terdapat iuran yang dikumpulkan oleh para anggota yang kemudian dapat digunakan bagi anggota lain yang mendapat kemalangan atau kematian terlebih dahulu di antara para anggotanya. Jika dalam asuransi syariah, kumpulan dana ini kita sebut sebagai kumpulan dana tabarru‟, yaitu dana kebajikan, derma atau sedekah; jenis akad yang berorientasi pada kepentingan sosial.125 Penggunaan
dana
iuran
ini
digunakan
untuk
melaksanakan
penyelenggaraan jenazah jika terdapat klaim dari anggota. Sama halnya dengan penerapan tabarru‟ pada asuransi syariah. Karena pelayanan klaim pada rukun kematian bersifat jasa, maka dana ini juga menjadi dana operasional bagi rukun kematian. Oleh karena itu, rukun kematian dapat dikatakan sebagai pangsa pasar asuransi. 124 125
2009)
Wawancara dengan Faturrochman. Ibid. Ahmad Subagyo, Kamus Istilah Ekonomi Islam, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo,
106
Pada hakikatnya, asuransi syariah adalah suatu bentuk kegiatan saling memikul risiko di antara sesama manusia sehingga antara satu dengan lainnya menjadi penanggung atas risiko yang lainnya.126 Kegiatan ini dilakukan atas dasar tolong-menolong dengan menghibahkan sebagian atau seluruh kontribusi yang kemudian digunakan untuk membayar klaim kepada peserta lain yang terkena musibah. Mekanisme yang sama juga dianut oleh rukun kematian. Meskipun beberapa rukun kematian menetapkan jangka waktu penggunaan hak keanggotaan. Akan tetapi, terdapat beberapa kelemahan pada rukun kematian jika dipandang dari kacamata asuransi syariah. Pertama, dari sisi prinsip, asuransi syariah menganut prinsip keadilan yang tertuang dengan adanya jangka waktu pembayaran premi bagi anggota. Prinsip ini berbeda dengan rukun kematian yang tidak memiliki batas jangka waktu dalam pembayaran.
Dengan
demikian,
pada
rukun
kematian
terdapat
ketidakadilan bagi anggota yang berumur panjang dan keuntungan bagi yang berumur pendek. Berikut
contoh
perhitungan
iuran
yang
mengandung
ketidakadilan. Seseorang yang telah lanjut usia baru menyadari pentingnya keanggotaan rukun kematian, kemudian ia mendaftarkan diri. Misalkan setelah 6 bulan mendaftar, ia meninggal dunia, dan tentunya mendapatkan pelayanan dari lembaga penyelenggaraan jenazah karena ia telah membayar biaya pendaftaran dan kewajiban iuran untuk jangka 126
Abdullah Amrin, Meraih Berkah Melalui Asuransi Syariah; Ditinjau dari Perbandingan dengan Asuransi Konvensional, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2011)
107
waktu satu tahun. Sebut saja iuran per bulan Rp.15.000, jadi ia telah membayar iuran sebesar Rp.180.000,-. Kemudian ada lagi seseorang yang masih berusia 25 tahun. Ia pun mendaftarkan dirinya menjadi anggota rukun kematian dan beruntung ia panjang umur hingga usianya 65 tahun. Maka ia membayar iuran selama 40 tahun. Anggota yang berumur panjang seperti ini telah menyetorkan uangnya kepada rukun kematian sebesar Rp.15.000 x 12 x 40 = Rp.7.200.000,-. Di sinilah letak ketidakadilan yang terjadi pada rukun kematian dan menjadi titik kelemahan besar dalam pengelolaannya. Kedua, dilihat dari segi perjanjian, dalam asuransi syariah kedua belah pihak (penanggung dan tertanggung) terikat dengan kesepakatan yang telah dibuat. Hak, kewajiban dan sanksi sangat diperhatikan. Jika terjadi pelanggaran, dapat dibawa ke ranah hukum. Berbeda dengan rukun kematian, di mana sanksi tidak begitu diperhatikan. Jika pun terjadi pelanggaran, seperti keterlambatan dalam pembayaran, pihak rukun kematian hanya akan memberi semacam peringatan lisan dan tulisan, melalui telepon atau melalui surat dan dapat langsung memutuskan perjanjian secara sepihak. Namun, apabila anggota masih membutuhkan pelayanan, pihak rukun kematian pun siap membantu dengan besar biaya sesuai ketentuan yang berlaku.
108
Ketiga,
dalam
pengelolaan,
asuransi
syariah
lebih
jelas
dibandingkan dengan rukun kematian. Keempat, dalam asuransi syariah terdapat sistem penyeleksian risiko atau yang biasa disebut dengan underwriting. Sistem ini akan menyaring risiko dari calon peserta asuransi syariah. Oleh karena itu,dengan adanya underwriting ini tidak semua orang dapat lolos menjadi peserta asuransi syariah. Sedangkan pada rukun kematian, tidak ada batasan apapun, kecuali perbedaan agama. Kelemahan kelima dalam rukun kematian dapat kita temui pada penentuan iuran atau rate premi jika dalam asuransi. Pada asuransi, penentuan premi diperoleh dengan matematis sehingga jelas, dan mempunyai dasar yang lebih bisa dipertanggungjawabkan. Sedang pada rukun kematian, besar iuran tanpa hitungan atau dasar yang pasti, yaitu hanya dengan perkiraan dan perbandingan antara rukun kematian satu dan yang lain. Misalkan biaya total pengurusan jenazah Rp.6.000.000,-, jika dibayarkan selama 10 tahun, maka besar biaya bulanan adalah sebagai berikut: = Rp.50.000.Maka, biaya bulanan yang seharusnya dikenakan kepada anggota jika pembayaran dilakukan selama 10 tahun atau 120 bulan sebesar Rp.50.000,-. Sedang dari semua rukun kematian yang menjadi objek penelitian penulis, biaya yang dikenakan kepada anggota maksimal sebesar Rp.15.000,- dengan besar minimal Rp.5.000,-. Sehingga secara
109
matematis, besar iuran yang dibebankan kepada peserta rukun kematian tidak logis, tak cukup untuk membiayai kebutuhan penyelenggaraan. Atas dasar ini, manfaat asuransi di rukun kematian sangat terbatas. Kelemahan-kelemahan rukun kematian tersebut tidak lain sebagai akibat dari sumber daya manusia (pengelola) yang tidak berkecimpung dalam bidang asuransi; atau karena mereka tidak mengerti secara tepat tentang dasar asuransi syariah.
110
BAB IV PENUTUP
A. Kesimpulan Berdasarkan ulasan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa: Rukun
kematian
adalah
suatu
perkumpulan
atau
lembaga
kemasyarakatan yang membidangi pengurusan kematian atau jenazah, dimana anggota menyetorkan iuran sebagai penggantian dari perlengkapan dan pengurusan jenazah. Rata-rata iuran yang ditetapkan pada rukun kematian yang menjadi objek penelitian penulis sekitar Rp.8.600,-. Dengan maksimal iuran sebesar Rp.15.000,- dan minimal Rp.5.000,-. Anggota rukun kematian melakukan pembayaran secara langsung dengan mendatangi kantor rukun kematian terkait. Selain itu, pembayaran juga dapat dilakukan dengan transfer via bank yang telah ditentukan oleh pihak rukun kematian. Ketentuan pembayaran anggota juga leluasa, selagi minimum pembayaran tidak ditentukan. Karena pada prakteknya, terdapat beberapa rukun kematian yang mensyaratkan anggotanya untuk membayar iuran selama enam bulan atau satu tahun pada awal pembayaran. Setelah itu, anggota bebas melakukan pembayaran kapan pun. Sedangkan untuk lama pembayaran tidak ada ketentuan. Selama anggota masih hidup, ia berkewajiban membayar. Pembayaran iuran akan berhenti saat si anggota telah meninggal dunia.
111
Menghitung premi atau iuran yang diwajibkan kepada anggota tidak menggunakan rumus matematis. Besar iuran merupakan perkiraan-perkiraan yang diperoleh dengan cara berikut: a. Rapat pengurus rukun kematian. b. Survey terhadap rukun kematian di tempat lain. c. Mempertimbangkan harga pasar. Proses klaim sangat mudah. Pengajuan klaim dari anggota terhadap rukun kematian biasanya dilakukan dengan menelepon pihak rukun kematian. Klaim anggota hanya dapat dilakukan ketika telah terjadi kematian. Pelayanan terhadap klaim dari para anggota rukun kematian terbilang cepat dan sigap karena petugas rukun kematian siap siaga selama 24 jam. Manfaat rukun kematian hanya dapat diperoleh setelah ada klaim dari anggota. Sebelum ada klaim atau pada saat sebelum terjadi kematian dan sesudah pemakaman, pihak rukun kematian tidak melakukan perjanjian mengenai hal ini. Ketika klaim terjadi, manfaat yang bisa diperoleh anggota dari rukun kematian
yang
diikutinya
yaitu
memandikan
jenazah,
mengkafani,
menyolatkan, dan mengantarkan jenazah ke pemakaman. Selain itu, rukun kematian juga memberikan pelayanan ekstra yang dikenakan biaya tambahan bagi anggotanya. Pelayanan ini berupa bantuan dari pihak rukun kematian untuk mengurusi dokumen atau perizinan terkait dengan pelaksanaan pemakaman. Seperti pengadaan tenda kursi dan wireles, menyiapkan ustadz untuk mendoakan, pelayanan mobil jenazah atau kendaraan keluar kota,
112
dokumentasi foto atau film profesional, penyewaan peti jenazah, penggunaan voorreider, penjemputan dari Bandara Soekarno-Hatta, sampai penggunaan pesawat.
B. Saran 1. Rukun kematian perlu melakukan perhitungan total besar dana yang harus disetorkan anggota. Ketentuan ini sangat penting dilakukan untuk
memastikan
jangka
waktu
pembayaran
atau
lamanya
pembayaran yang harus dilakukan anggota rukun kematian. Sehingga tidak terjadi ketimpangan pada anggota yang berumur pendek dan yang berumur panjang. Dengan demikian, prinsip keadilan dapat terealisasikan. 2. Pengcoveran klaim di luar kota atau di luar wilayah yang telah ditentukan menjadi hal yang harus diperhatikan. Karena manusia tidak dapat menentukan dan tidak mengetahui tempat dan waktu datangnya ajal. Bagi anggota yang meninggal pada kawasan yang telah ditentukan rukun kematian, ia akan mendapat bantuan dalam pengurusan jenazah. Sedangkan bagi anggota yang meninggal di luar kawasan rukun kematian, uangnya akan hangus. Dalam hal ini masih terdapat untung-untungan bagi anggota. Meskipun ada beberapa rukun kematian yang menerapkan kebijakan dengan penggantian uang perawatan jenazah, tetapi nilainya tidak sesuai dengan yang disetorkan anggota.
113
3. Selama ini, menjadi pengurus rukun kematian dilakukan sebagai pekerjaan
sampingan
sehingga
pengelolaan
dilakukan
dengan
seadanya. Untuk itu, pengelolaan rukun kematian perlu ditingkatkan menjadi lebih profesional. 4. Mengingat kesadaran masyarakat yang semakin tinggi akan kebutuhan peran rukun kematian, maka pengurus rukun kematian perlu banyak belajar mengenai prinsip asuransi syariah. Sehingga dana yang ada mencukupi atau menutup biaya operasional dan santunan bagi anggota.
114
DAFTAR PUSTAKA
Al Qur‟an Al Karim; Ali, A. Hasymi. Kamus Asuransi. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2002. Amrin, Abdullah. Asuransi Syariah; Keberadaan dan kelebihannyya di Tengah Asuransi Konvensional. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2006. __________. Meraih Berkah Melalui Asuransi Syariah; Ditinjau dari Perbandingan dengan Asuransi Konvensional. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2011. Anwar, Khoiril., Asuransi Syariah, Halal & Maslahat. Solo: Tiga Serangkai, 2007. Ismanto, Kuat. Asuransi Syariah; Tinjauan Asas-asas Hukum Islam. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009. Janwari, Yadi. Asuransi Syariah. Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005. Lathif, AH. Azharuddin. Fiqh Muamalat. Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005. Mufid A. R., Achmad. Risalah Kematian. Yogyakarta: Total Media, 2007. Ritonga, A. Rahman dan Zainudin. Fiqih Ibadah. Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997. Sabiq, Sayyid. Fikih Sunnah 4. Cetakan Ketiga Bandung: PT. Al Ma‟arif, 1981. Sahrani, Sohari dan Ru‟fah Abdullah. Fikih Muamalah. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011. Sholihin, Ahmad Ifham. Buku Pintar Ekonomi Syariah. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010. Soekamto, dkk. Reformasi Sistem Jaminan Sosial di Indonesia. Jakarta: Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan German Technical Cooperation, 2006.
115
Subagyo, Ahmad. Kamus Istilah Ekonomi Islam. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2009. Sula, Muhammad Syakir. Asuransi Syariah (Life and General); Konsep dan Sistem Operasional. Jakarta: Gema Insani Press, 2004. Tandelilin, Eduardus. Portofolio dan Investasi; Teori dan Aplikasi. Edisi I. Yogyakarta: Kanisius, 2010. Zuhayli, Wahbah. Al-Fiqh al Islamy wa Adillatuh. Jilid II. Cet. I. Damaskus: Dar al-Fikr, 1984. Zuriah, Nurul. Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006.
Lain-lain: Azhar, Hafidz Al. Pengertian Asuransi Sosial. Artikel diakses tanggal 25 Oktober 2013.
dari
http://kerajaanberbagi.blogspot.com/2012/06/pengertian-
asuransi-sosial.html. Masjid Jami‟ Bintaro Jaya. Layanan Pengurusan Jenazah Masjid Jami‟ Bintaro Jaya. Masjid Raya Bintaro Jaya. Lembaga Pemulasaran Jenazah Masjid Raya Bintaro Jaya (LPJ-MRBJ). Masjid Raya Pondok Indah. Unit Pelayanan Kematian/Jenazah Masjid Raya Pondok Indah. Artikel diakses pada 22 September 2013 dari http://www.masjidrayapondokindah.org/2013/06/unit-pelayanankematian-jenazah-masjid.html.
116
Patriana, Ela. Materi Perkuliahan; Praktikum Aktuaria, 2012. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Rohimah,
Siti.
Hidup
mati
kereta
mayat..
Dari
http://jamsos.blogspot.com/2013/01/hidup-mati-kereta-mayat.html,
28
Januari 2013. Dikutip dari Majalah Tempo, 09 Juni 1979. Artikel diakses pada 28 Oktober 2013. Takaful.
Jaringan. http://www.takaful.com/indexhome.php/profile/action/jaringan/, Artikel diakses pada 20 April 2013.
Thabrany, Hasbullah., Sejarah Asuransi Kesehatan, staff.ui.ac.id. Artikel diakses pada 28 November 2013. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1969 Tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.
117
Wikipedia Bahasa Indonesia Ensiklopedia Bebas. Sistem Jaminan Sosial Nasional. Artikel diakses pada tanggal 06 November 2013 dari http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_Jaminan_Sosial_Nasional. Yayasan Bunga Kemboja. Untuk Kristen; Yayasan Bunga Kemboja (Dana Kematian). Yayasan Bunga Kemboja. Untuk Muslim; Yayasan Bunga Kemboja (Dana Kematian). Yayasan Pesantren Islam Al Azhar. Unit Pelayanan Jenazah; UPJ (Unit Penyelenggaraan Jenazah) Al Azhar. Artikel diakses pada 21 September 2013 dari http://upj.alazhar-indonesia.com/index.php/the-news/46-upj. Yayasan Pesantren Islam Al Azhar . Urusan Penyelenggaraan Jenazah Al Azhar (UPJ). Artikel diakses pada 21 September 2013 dari http://www.alazhar.or.id/index.php/sosial/unit-penyelengg-jenazah. Yayasan Uswatun Hasanah. Kartu Iuran Pengurusan Jenazah Tahun 2013. Yunanto. Materi 10 Asuransi Sosial. Artikel diakses pada 27 November 2013 dari myunanto.staff.gunadarma.ac.id.
118
NAMA YAYASAN : Yayasan Bunga Kemboja LOKASI : Jln. Pasar Minggu KM. 19 Jakarta Selatan WAKTU : 02 September 2013 NARASUMBER : H. Faturrochman (Sekretaris Yayasan Bunga Kemboja) PERTANYAAN LANDASAN FILOSOFIS 1. Apa yang mendasari dibentuknya Yayasan Bunga Kemboja? Jawab: Pertimbangannya mungkin dari pengurus lama, saat itu belum ada yang mengurus orang-orang yang meninggal. Jadi, didirikanlah satu yayasan yaitu Yayasan Bunga Kemboja yang pertama kali berdiri di Al Azhar. Dulu kita di sana numpang, setelah itu kita pindah ke daerah senopati, terus setelah berkembang kita beli tanah di sini (pasar minggu). 2. Sejak kapan Yayasan Bunga Kemboja didirikan? Jawab: Dari tahun 1960-an di Al Azhar. 3. Siapa yang mencetuskan ide dalam pembentukan Yayasan Bunga Kemboja? Jawab: Ketua pertama Yayasan Bunga Kemboja, Bapak H. Sardjono. Sekretarisnya, Ibu Dewalandouw. Prof. Dr. Sumatri, dan pengurus lainnya. Jadi, Yayasan ini ada atas gagasan beliau-beliau ini. 4. Bagaimana proses sosialisasi Yayasan Bunga Kemboja kepada masyarakat? Jawab: Pertama kita sosialisasi ke kantor, menyebar brosur, terus secara tidak langsung dari mulut ke mulut, orang lihat. 5. Bagaimana sambutan masyarakat pada awal berdirinya Yayasan Bunga Kemboja? Jawab: Baik. Buktinya sampai sekarang berkembang terus. 6. Apa bentuk Yayasan Bunga Kemboja? a. Organisasi b. Yayasan c. Badan Hukum Jawab: Badan Hukum. 7. Berapa jumlah pengurus Yayasan Bunga Kemboja? Jawab: Pengurus seperti yang tercantum di brosur saja (10 orang), tapi jumlah karyawan sekitar 100 orang. 8. Bagaimana pengelolaan untuk jaminan kesejahteraan pengurus? Jawab: Nah, dulu dapet gaji. Tapi sekarang, karena yayasan tidak boleh mendapatkan gaji, kita bikin PT. Kemboja Sejahtera. Kita dapatnya dari PT ini. jadi kita tidak mendapat gaji dari yayasan. 9. Bagaimana sistem pengelolaan Yayasan Bunga Kemboja? a. Sederhana b. Profesional Jawab: Iya, kita profesional. 10. Bagaimana pola kerjasama Yayasan Bunga Kemboja? Bekerjasama dengan pihak apa saja? Jawab: Kita bekerjasama dengan instansi pemerintah, BUMN, FKUI untuk pengawetan jenazah. 11. Apakah Yayasan Bunga Kemboja sudah melahirkan keuntungan secara materi? Jawab: Tidak ada. Yayasan non profit. Kita terdaftar di Departemen Sosial.
119
12. Apa saja manfaat yang dapat diambil oleh pihak Yayasan, pengurus, khususnya anggota dan warga sekitar pada umumnya? Jawab: Manfaatnya, misalkan keluarga, apalagi yang tinggal di komplekkomplek, ada yang meninggal, jadi tinggal telpon ke yayasan, nanti pihak Bunga Kemboja datang dengan membawa semua perlengkapan, kecuali tanah kuburnya saja. KEANGGOTAAN 1. Apa saja prosedur yang harus dipenuhi untuk menjadi anggota Yayasan Bunga Kemboja? Jawab: Pertama harus membawa fotocopy KTP atau Kartu Keluarga. Lalu dikenakan uang pangkal atau istilahnya uang pendaftaran sebesar Rp.100.000,-. 2. Apa saja syarat-syarat untuk menjadi anggota Yayasan Bunga Kemboja? Jawab: Fotocopy Kartu Keluarga, biaya pendaftaran Rp.100.000,-, iuran angota per bulan dan per jiwa Rp.7.000,- untuk anggota muslim usia di atas 50 tahun, jika muslim usia di bawah 50 tahun iurannya sebesar Rp.6.000,-. Sedangkan untuk kristen iurannya sebesar Rp.8.000,-. Dan kita punya batasan selama enam bulan dari pendaftaran, jika terjadi kematian dalam jangka waktu enam bulan tersebut, kita kenakan umum (non anggota) dengan tarif Rp.4.500.000,. 3. Apa saja kewajiban yang harus dijalankan anggota Yayasan Bunga Kemboja? Jawab: Hanya bayar iuran saja. 4. Apa saja hak yang bisa didapatkan anggota Yayasan Bunga Kemboja? Jawab: Banyak, seperti tertera dalam brosur. Untuk muslim, kain kafan, kapas, air mawar, bumbu-bumbu (bubuk cendana, kapur barus), sabun mandi, papan dinding ari 12 potong, papan nisan kayu dipolitur, bak tempat memandikan jenazah dan tirai (gorden), kitab yasin 1 buah, memandikan jenazah, mensholatkan dan membaca doa di makam, kendaraan jenazah ke makam atau kubur dalam kota (DKI), mendapatkan potongan 10% dari tarif luar kota yang dituju, mendapatkan potongan 10% dari harga pembelian peti jenazah. Untuk kristen mendapatkan peti janazah standar Yayasan Bunga Kemboja, kaki peti dari besi 1 set dipinjamkan, kain putih, kapas, handuk (washlap), sabun mandi atau salycil spiritus, sarung tangan, kaos kaki, tule kristen perak spesial (Bordir Salib), papan salib kayu jati dipolitur, kendaraan jenazah sampai ke makam (DKI), mendapatkan potongan 10% dari tarif luar kota yang dituju, mendapatkan potongan 10% dari harga pembelian peti jenazah (di luar standar Yayasan Bunga Kemboja). 5. Bagaimana cara dan ketentuan pembayaran dana? Jawab: Ada yang per bulan ada yang langsung bayar per tahun. Langsung bayar kemari atau lewat bank (transfer) setelah itu kita fax struk pembayarannya. 6. Berapa banyak anggota Yayasan Bunga Kemboja? Jawab: Anggotanya 115.991 jiwa. Ini jumlah terakhir Februari 2013. 7. Adakah peningkatan jumlah anggota dari tahun ke tahun? Berapa jumlah peningkatan anggota pada tahun ini? Jawab: Iya, ada. Peningkatannya minimal 20% per tahun.
120
8. Berapa lama seseorang akan mendapatkan kartu anggota? Jawab: Langsung dapat kartu setelah mendaftar. Tetapi status keanggotaannya baru berlaku setelah enam bulan dari waktu pendaftaran. Dibuat dengan limit enam bulan ini karena dulu ketika tidak ada limitnya pernah ada suatu kejadian ada sebuah keluarga yang salah satu anggota keluarganya sakit dan dirawat di rumah sakit, hari ini didaftarkan ke sini dan besoknya meninggal. Jadi, kita kebobolan terus. 9. Berapa besar dana yang harus disetorkan anggota Yayasan Bunga Kemboja? Jawab: Untuk anggota muslim usia 50 tahun ke atas Rp.7.000,-, jika muslim usia 50 tahun ke bawah iurannya Rp.6.000,-. Untuk kristen iurannya sebesar Rp.8.000,-. Kita rata-rata kan saja, jadi iuran anggota Rp.7.000,-/bulan. 10. Samakah besar dana yang disetorkan antara anggota yang mempunyai lima anak atau lebih banyak dengan yang hanya dua anak? Jawab: Tidak. Tinggal dikalikan saja. 11. Bagaimana prosedur penentuan besar dana yang harus disetorkan anggota Yayasan Bunga Kemboja? Jawab: Kita rapat pengurus. Pertimbangannya kenaikan BBM, harga bahanbahan perawatan jenazah, 12. Berapa besar dana yang disalurkan kepada anggota, jika anggota atau keluarga anggota wafat? Jawab: Ada penyaluran dana tapi hanya untuk anggota muslim usia 50 tahun ke atas yaitu sebesar Rp.80.000,-. 13. Setiap berapa lama dilakukan pembayaran anggota? a. Minggguan b. Bulanan c. Tahunan Jawab: Ada yang bulanan. Tapi rata-rata langsung setahun bayarnya. 14. Berapa lama (jangka waktu) pembayaran Yayasan Bunga Kemboja? Jawab: Sampai dia meninggal. Kalau si anggota meninggal putus perjanjiannya. 15. Siapa saja yang dicover Yayasan Bunga Kemboja? Jawab: Anggota dan Non Anggota. 16. Bagaimana prosedur pengajuan klaim Yayasan Bunga Kemboja? apa saja syaratsyaratnya? Jawab: Via telpon. Kita operasional 24 jam, hanya administrasi saja yang tidak 24 jam. 17. Seseorang dinyatakan sah sebagai anggota setelah enam bulan dari tanggal pendaftaran. Jika sebelum enam bulan dari waktu pendaftaran, kematian menimpa orang tersebut, bagaimana pengaturannya? Apakah orang ini akan mendapatkan hak anggotanya? Jawab: Kita akan tetap melayani, hanya dikenakan biaya Rp.4.500.000,- tanpa potongan. 18. Bagaimana jika ada anggota tidak membayar beberapa saat? Jawab: Jika satu bulan tidak membayar, kita kasih surat pertama. Bulan kedua, kita kasih surat peringatan. Jika masih belum membayar, kita kasih lagi surat ketiga. Jika tidak ada tanggapan sama sekali selama tiga bulan, kita anggap dia sudah mengundurkan diri.
121
19. Bagaimana jika anggota tidak membayar beberapa saat, tiba-tiba ia meninggal? Misalnya pada peringatan pertama, anggota meninggal dunia. Apakah anggota harus melunasi sisa pembayaran dulu untuk mendapatkan haknya? Jawab: Tidak masalah, tetap kita layani. Tapi tetap kita tagih sampai bulan dia meninggal. 20. Bagaimana status dana yang telah disetorkan bagi anggota yang mengundurkan diri? Jawab: Tidak kita kembalikan atau tidak dapat diminta kembali. Itu sudah ada dalam perjanjian. 21. Bagaimana jika terdapat anggota yang tidak dapat melanjutkan pembayaran karena telah menderita kerugian besar seperti menjadi korban kebakaran, perampokan atau hal lain yang dapat menghilangkan semua harta benda anggota? Adakah keringanan dalam pembayaran atau bantuan? Jawab: Tidak ada. 22. Bagaimana pengaturan bagi anggota atau keluarga anggota wafat atau dikuburkan di luar kota? Masihkah Yayasan Bunga Kemboja mengcover? Jawab: Kita hanya melayani pelayanan di JABODETABEK. Kalau wafatnya di luar kota, kita tidak melayani. Jika keluar kota kita hanya bisa mengantarkan saja. 23. Berapa biaya yang ditetapkan untuk hantaran keluar kota? Jawab: Ada tarif-tarifnya tersendiri. Di brosur PT. Kemboja Sejahtera ada. Itu berlaku untuk anggota atau pun non anggota, akan tetapi bagi anggota mendapat potongan 10%. 24. Ketika terjadi sebuah masalah atau hal yang perlu diurus pada perizinan keluar kota, proses perizinan tempat pemakaman, atau penggunaan pesawat, adakah bantuan dari Yayasan Bunga Kemboja? Jawab: Kita bantu mengurus untuk perizinan keluar kota dan penggunaan pesawat. Tapi untuk pemakaman keluarga mengurus sendiri biasanya. Kecuali ada permintaan dari pihak keluarga untuk mengurusi pemakaman, kita bantu. 25. Apa bantuan yang diberikan tadi dikenakan biaya tambahan? Jika ada, berapa tarif yang dikenakan? Jawab: Iya. Tergantung harga yang ditentapkan berapa. 26. Selain layanan pengurusan jenazah beserta perlengkapannya serta penghantaran mobil jenazah, adakah layanan lainnya? Seperti layanan untuk tim takziyah dan ustadz yang bertugas berdoa di pemakaman? Jawab: Untuk tim takziyah hanya untuk orang-orang yang bekerja di kantor ini. Kalau untuk ustadznya biasanya keluarga yang mengurus. 27. Bagaimana pengaturan bagi anggota yang tidak menggunakan jasa Yayasan Bunga Kemboja? Jawab: Ada penggantian. Sekitar Rp.80.000 - Rp.90.000. 28. Adakah keringanan biaya dari Yayasan Bunga Kemboja di Yayasan ini untuk keluarga yang tidak mampu? Jawab: Tidak ada. Maka itu disarankan untuk masuk anggota. Biayanya murah. 29. Apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan keringanan biaya dari Yayasan Bunga Kemboja? Jawab: 30. Berapa besar keringanan biaya yang diberikan kepada orang yang tidak mampu? Jawab: -
122
PENGELOLAAN DANA 1. Bagaimana pemanfaatan dana yang terkumpul dari anggota? Jawab: Untuk kesejahteraan anggota. Misalnya mobil yang tadinya tidak memakai AC, jadi ber-AC. Dari mobil yang tadinya jelek jadi cakep. Larinya ke operasional. 2. Dalam bentuk apa investasi yang diikuti dana anggota Yayasan Bunga Kemboja? Jawab: Tidak ada. Menyimpang itu. Bukan untuk sosial. 3. Selain digunakan untuk pengurusan jenazah, adakah uang duka atau uang tahlil bagi anggota keluarga yang ditinggalkan? Jawab: Ada. Untuk anggota muslim Usia 50 tahun ke atas. Berlaku jika sudah enam bulan dari waktu pendaftaran, menyerahkan foto copy surat kematian dari RS atau Puskesmas dan kelurahan setempat dan pengambilan uang duka tidak melampaui enam bulan dari terjadinya kematian. 4. Dari dana yang terkumpul, adakah dana sosial bagi warga yang tidak mampu (non anggota)? Jawab: Tidak ada. 5. Selain sebagai dana pengurusan jenazah, adakah dana simpanan lain dalam satu kali setoran anggota? Misalnya, untuk tabungan. Jika ada, berapa besar dana atau prosentase yang masuk ke dalam tabungan? Jawab: Tidak ada. MANAJEMEN 1. Bagaimana sistem penyelenggaraan Yayasan Bunga Kemboja? Apakah ada kepanitiaan khusus atau ada orang yang dibayar? Jawab: Semua bagian sudah terorganisir. Ada pengurus, pegawai dan petugas lapangan. Insya Allah. 2. Bagaimana cara kerja pengurus Yayasan Bunga Kemboja? Jawab: Pertama keluarga telpon, ditentukan kapan dimandikan dan dikuburkan. Kalau malam, kita sediakan malam. Kalau pagi, kita sediakan pagi. Kalau misalkan yang meninggal perempuan, kita ke sana bawa tim laki-laki dan perempuan. Yang perempuan untuk memandikan dan yang laki-laki untuk menjadi imam sholat. Barangkali di sana tidak ada yang menjadi imam, kita siapkan. Tapi kalau yang meninggal laki-laki kita hanya bawa tim laki-laki saja. Sehari kitabisa menangani 10 anggota yang meninggal. Terkadang juga terjadi kekurangan tim untuk memandikan. Tapi kita siasati dengan menunda beberapa saat untuk pemandian jenazah jika terjadi permintaan waktu yang bersamaan. 3. Seperti apa struktur organisasi Yayasan Bunga Kemboja? Jawab: Ini yang terbaru ada di brosur. KEGIATAN TAMBAHAN 1. Apa saja kegiatan-kegiatan rutinitas yang dilakukan anggota Yayasan Bunga Kemboja? Jawab: Tidak ada. Karyawan kita terbatas, yang banyak bagian lapangan. Sopir, tim memandikan. 2. Dalam melaksanakan kegiatan tambahan Yayasan Bunga Kemboja, adakah kerjasama dengan pihak lain? Jawab: -
123
3. Jika para anggota Yayasan Bunga Kemboja menyelenggarakan suatu kegiatan, darimana sumber dana kegiatan yang dilakukan? (Apakah dari dana anggota yang disetorkan tiap jatuh tempo atau ada dana khusus yang sengaja dikumpulkan untuk kegiatan-kegiatan anggota Yayasan Bunga Kemboja?) Jawab: PENGEMBANGAN 1. Apa rencana yang akan dilakukan oleh Yayasan Bunga Kemboja untuk pengembangan ke depan? Jawab: Sementara ini masih dalam rencana pengembangan PT. Kemboja Sejahtera. Karena ini juga belum optimal dan belum berjalan. 2. Adakah perkumpulan atau asosiasi dari yayasan-yayasan lain yang sejenis dengan Yayasan Bunga Kemboja? Jika ada, apa nama asosiasinya? Jawab: Tidak ada. 3. Adakah sejenis Reasuransi/yayasan lain yang mengcover Yayasan Bunga Kemboja? Jawab: Tidak ada.
124
NAMA YAYASAN : Yayasan Pesantren Islam Al Azhar LOKASI : Jln. Sisingamangaraja, Kebayoran Baru - Jakarta Selatan WAKTU : 03 September 2013 NARASUMBER : H. Dayat Daip, S.Pd. (Ketua UPJ YPI Al Azhar) PERTANYAAN LANDASAN FILOSOFIS 1. Apa yang mendasari dibentuknya Urusan Penyelenggaraan Jenazah? Jawab: Pertama karena banyaknya permintaan dari jamaah Masjid Agung Al Azhar. Jamaah ini datang ke pengurus Yayasan Pesantren Islam Al Azhar, kenapa kok al Azhar segini besar tidak ada pelayanan untuk jenazah? Jadi, selama ini jamaah minta pelayanan jenazah ke yayasan lain. Mungkin di yayasan tersebut mereka ragu Islam atau tidak, karena pegawainya banyak yang non Islam. Atas dasar hal ini ada sekelompok jamaah haji Al Al Azharmungkin dia berembug dan membeli satu unit kendaraan, yaitu L 300. Kemudian diserahkan ke pengurus Yayasan Pesantren Islam al Azhar. Kemudian dikelola, pengurus yayasan menyerahkan ke pengurus Masjid Agung Al Azhar. Maka setelah itu, Al Azhar membentuk susunan pengurus UPJ Al Azhar. Dulu langsung di bawah YPI AL Azhar. Nah, pengelolaannya di Masjid Agung Al Azhar. Kemudian Masjid Agung Al Azhar menata dengan mencari sopirnya, yang memandikan atau amil laki-laki dan perempuan. 2. Sejak kapan Urusan Penyelenggaraan Jenazah didirikan? Jawab: Berdiri pada tahun 1993 sampai sekarang, Alhamdulillah. Waktu itu satu unit kendaraan karena banyak permintaan kemudian tambah lagi satu unit, jadi dua. Selang beberapa tahun, nambah lagi satu, jadi tiga. Sampai 2008-2009 kemarin, Alhamdulillah beli lagi satu, jadi ada lima. Sampai sekarang. Jadi akhirnya kita buka anggota. Selain melayani jamaah umum, kita juga melayani anggota. 3. Siapa yang mencetuskan ide dalam pembentukan Urusan Penyelenggaraan Jenazah? Jawab: Sebenarnya permintaan dari jamaah. Al Azhar kan melayani umat. Jadi sesuai dengan visi Al Azhar. Ini sebenarnya merupakan pelayanan sosialnya. 4. Bagaimana proses sosialisasi Urusan Penyelenggaraan Jenazah kepada masyarakat? Jawab: Sosialisasinya kita dengan mengumumkan di Sidang Jum‟at, kemudian memberikan laporan, kemudian kita cetak brosur, kita edarkan, kita juga membuka untuk umum keanggotaanya. Akhirnya sampai sekarang kita kembangkan melalui majelis taklim, mengadakan pelatihan cara memandikan, mengkafani, menyolatkan dan menguburkan, ternyata diminati hingga akhirnya banyak yang mendaftar untuk menjadi anggota. 5. Bagaimana sambutan masyarakat pada awal berdirinya Urusan Penyelenggaraan Jenazah? Jawab: Awalnya cukup bagus. Memang lahir dari masyarakat juga. Begitu mereka tahu Al Azhar mengadakan, karena memang tidak diragukan Islamnya. Kita panduannya berdasarkan Al Qur‟an dan Hadits, Sunnah Rasul. Jadi panduannya sesuai dengan Rasulullah waktu memandikan anaknya juga.
125
6. Apa bentuk Urusan Penyelenggaraan Jenazah? a. Organisasi b. Yayasan c. Badan Hukum Jawab: Jadi, Yayasan Pesantren Islam Al Azhar membawahi bagian pendidikan yaitu dari TK, SD, SMP, SMA. Kemudian ada bagian dakwah sosial, kita di bagian dakwah sosial ada unit-unit diantaranya ada unit UPJ Al Azhar. Terus Bimbingan Haji dan Umroh dan unit lainnya. Jadi kita di bawah Al Azhar. 7. Berapa jumlah pengurus Urusan Penyelenggaraan Jenazah? Jawab: Kalau dulu pengurusnya banyak, tapi sekarang kita hanya satu orang kepala kantor UPJ Al Azhar, kemudian ada amil laki-laki satu orang dan perempuan dua orang, dan sopir. Kurang lebih lima orang dan cadangan atau serep ada empat orang. Jadi ada sembilan orang. 8. Bagaimana pengelolaan untuk jaminan kesejahteraan pengurus? Jawab: Jadi kita sebenarnya bukan pengurus tapi kepala kantor, sudah termasuk pegawai di Yayasan Pesantren Islam Al Azhar. Teman-teman yang main juga berstatus sebagai pegawai. Yang namanya pegawai mendapat uang transport, uang makan, gaji, tunjangan, sesuai standar. 9. Bagaimana sistem pengelolaan Urusan Penyelenggaraan Jenazah? a. Sederhana b. Profesional Jawab: Kita secara profesional. 10. Bagaimana pola kerjasama Urusan Penyelenggaraan Jenazah? Bekerjasama dengan pihak apa saja? Jawab: Kerjasama yang sudah berjalan dengan Al Azhar Memorial Garden. AMG ini merupakan bagian pemakaman, kita adalah bagian pengurusan jenazahnya. Kemudian dengan PBBI (Perkumpulan Pensiunan Bank Indonesia), Pensiunan Bina Marga atau PU Cipayung. Jadi, kalau ada pensiunan yang meninggal, kita yang mengurus semua pelayanan jenazah. Kemudian dengan majelis taklim, biasanya ketuanya datang merekrut anggotanya kemudian dikoordinir. Ketua RT dan RW, jadi biasanya kalau ada yang meninggal dia telpon ke kita. Bagi ketua yang mengkoordinir biasanya kita berikan kebijakan tersendiri misalnya untuk Ketua RT atau RW biasanya kita kasih uang tip. Yang jelas kita intinya sosial bermasyarakat. Dengan pihak Rumah Sakit seperti RSPP (Rumah Sakit Pertamina), Rumah Sakit Muhammadiyah. Untuk pengawetan jenazah yang mau dimakamkan di luar negeri kita kerjasama dengan pihak rumah sakit. Pemberian formalin ini dilakukan untuk melindungi jenazah dari pembusukan karena jika keluar negeri kan lebih dari 24 jam. 11. Apakah Urusan Penyelenggaraan Jenazah sudah melahirkan keuntungan secara materi? Jawab: Keuntungan untuk operasional sudah tertutup. Ada sedikit saldo-saldo. 12. Apa saja manfaat yang dapat diambil oleh pihak Yayasan, pengurus, khususnya anggota dan warga sekitar pada umumnya? Jawab: Manfaatnya dengan adanya UPJ di sini, kita bisa sesuai dengan tujuan yayasan yang bersifat dakwah dan sosial. Jika dalam bidang pendidikan, dakwahnya dalam segi pendidikan. Nah, kita dakwah dalam bidang lainnya. Kita mengenalkan ke masyarakat, ini lho cara Islami, cara Rasulullah mengurus jenazah seperti ini. Tidak diberi bedak dan tidak
126
dimacem-macemin. Yang kurang pas itu kita hilangkan. Jadi kita memandikan, kemudian dikafani sesuai tuntunan Rasul, kemudian diwudlukan, mengantar ke pemakaman, tidak perlu pakai adzan. Kita jelaskan ke pihak keluarga adzan itu untuk apa. KEANGGOTAAN 1. Apa saja prosedur yang harus dipenuhi untuk menjadi anggota Urusan Penyelenggaraan Jenazah? Jawab: Prosedurnya untuk menjadi anggota, yang pertama foto copy KTP, Kartu keluarga (KK), Pas photo 2 X 3 sebanyak 2 buah. Itu syaratnya dengan uang pendaftaran Rp.100.000,-. Kemudian iuran bulanannya Rp.5.000,X 12 bulan. Jadi, satu orang Rp.60.000,-. Itu untuk menjadi anggota. Misalkan hari ini menjadi anggota, kemudian kejadian musibah pada malam hari, sudah otomatis kita layani. Fasilitas yang didapatkan oleh anggota biasanya mendapatkan buku anggota, kemudian dia mendapat layanan sepenuhnya. Menjadi anggota lebih murah. 2. Apa saja syarat-syarat untuk menjadi anggota Urusan Penyelenggaraan Jenazah? Jawab: Syaratnya muslim. Kalau Non Muslim kita tidak melayani. 3. Apa saja kewajiban yang harus dijalankan anggota Urusan Penyelenggaraan Jenazah? Jawab: Kewajiban anggota membayar iuran satu tahun sekaligus. 4. Apa saja hak yang bisa didapatkan anggota Urusan Penyelenggaraan Jenazah? Jawab: Haknya mendapatkan kain kafan, kapas, papan ari, papan nisan, air mawar, cendana, kapur barus, sabun, sarung tangan, masker, handuk dan shampoo. Anggota mendapatkan hak pelayanan seperti memandikan jenazah, mangkafani, menshalatkan, dan mengantarkan jenazah ke pemakaman. Kalau tidak menjadi anggota biayanya mahal, seperti L-300 biayanya Rp.1.500.000,-. Mobil yang dipakai untuk mengantarkan jenazah ada tiga macam, Toyota Hilux biayanya Rp.2.000.000,-, Hyundai yang bagus Rp.3.000.000,-. Karena di masyarakat sudah bisa memilih kendaraan yang akan digunakan. Jika kita tidak mengikuti perkembangan di masyarakat, kita tertinggal dari yang lain. Jadi kita setting, kalau anggota meminta kendaraan yang bagus sebagai penghormatan terakhir kepada orang yang dia sayangi, kita sediakan. 5. Bagaimana cara dan ketentuan pembayaran dana? Jawab: Pembayaran biasanya anggota datang ke sini, kadang-kadang mereka juga transfer melalui rekening yayasan. 6. Berapa banyak anggota Urusan Penyelenggaraan Jenazah? Jawab: Anggota kita ada 675 Kepala Keluarga atau per buku pendaftaran. Karena satu buku itu isinya satu keluarga. Ditambah lagi dengan pegawai Al Azhar yang sudah otomatis jadi anggota UPJ. Iuran pegawai Al Azhar dibayar oleh yayasan. 7. Adakah peningkatan jumlah anggota dari tahun ke tahun? Berapa jumlah peningkatan anggota pada tahun ini? Jawab: Iya. Hampir rata-rata saya kalkulasi antara 50-75 Kepala Keluarga per bulan. Dari tahun 2012-2013 hampir 100 kepala keluarga. 8. Berapa lama seseorang akan mendapatkan kartu anggota? Jawab: Kalau dia persyaratannya sudah lengkap, terus langsung bayar. Langsung kita buatkan dan kartu anggota langsung dapat diterima.
127
9. Berapa besar dana yang harus disetorkan anggota Urusan Penyelenggaraan Jenazah? Jawab: Per bulan Rp.5.000 untuk satu orang. 10. Samakah besar dana yang disetorkan antara anggota yang mempunyai lima anak atau lebih banyak dengan yang hanya dua anak? Jawab: Tidak. 11. Bagaimana prosedur penentuan besar dana yang harus disetorkan anggota Urusan Penyelenggaraan Jenazah? Jawab: Kita hasil dari keputusan pengurus. Jadi, kita rapat terus kita kondisikan dengan perkembangan. Dengan kenaikan BBM, harga barang-barang naik, kita diskusikan dengan pengurus. Nanti pengurus mengeluarkan keputusan. Harga di pasar kita perhitungkan. Kira-kira menutup atau tidak jika iuran Rp.5.000,-. 12. Berapa besar dana yang disalurkan kepada anggota, jika anggota atau keluarga anggota wafat? Jawab: Kalau ke anggota selama ini kita tidak ada santunan atau apa. Memang dari awal juga tidak ada perjanjian tentang itu. Misalkan, anggota meninggal, kita akan melayani sepenuhnya dan tidak memberikan santunan. 13. Setiap berapa lama dilakukan pembayaran anggota? a. Minggguan b. Bulanan c. Tahunan Jawab: Rata-rata per tahun. Kalau per bulan jarang. 14. Berapa lama (jangka waktu) pembayaran Urusan Penyelenggaraan Jenazah? Jawab: Sampai meninggal. 15. Siapa saja yang dicover Urusan Penyelenggaraan Jenazah? Jawab: Yang didaftarkan menjadi anggota dan non anggota. Justru selama ini kita banyak melayani yang bukan anggota. Dari situlah kita bisa menutup operasional karena adanya subsidi silang itu. Jadi kalau kita hanya melayani anggota saja, mungkin minus atau tidak menutup. 16. Bagaimana prosedur pengajuan klaim Urusan Penyelenggaraan Jenazah? apa saja syarat-syaratnya? Jawab: Via telpon saja. Kalau jam kerja mereka telpon ke kantor, kalau di luar jam kerja mereka menghubungi saya. Kita pelayanan 24 jam, tapi posisi di kantor dari jam 7 pagi sampai jam 3. Seteah itu kita pelayanan di rumah. 17. Bagaimana jika ada anggota tidak membayar beberapa saat? Jawab: Kalau misalkan anggota telat membayar satu atau dua bulan, tidak ada masalah. Tapi biasanya kita telponin kemudian kita informasikan kepada anggota mengenai keterlambatan pembayarannya dan kita tawarkan apakah mau diteruskan atau tidak. Jika memang diteruskan biasanya mereka datang ke kantor dan membayar lunas, tapi kalau tidak diteruskan kita coret daftar keanggotaan mereka. Berarti kalau yang mengundurkan diri kena musibah dan meminta pelayanan dari sini mereka terkena biaya untuk non anggota.
128
18. Bagaimana jika anggota tidak membayar beberapa saat, tiba-tiba ia meninggal? Misalnya pada peringatan pertama, anggota meninggal dunia. Apakah anggota harus melunasi sisa pembayaran dulu untuk mendapatkan haknya? Jawab: Jika dia ada permohonan pelayanan ke sini, tetap kita layani. Nanti kita hitung-hitung. Kalau memang si anggota ini sudah keluar dari anggota, kita sampaikan bahwa dia harus bayar penuh. Tapi kalau kondisi ekonomi si anggota tidak memungkinkan bayar tarif non anggota, kita tawarkan untuk melanjutkan keanggotaannya. Jadi dia hanya harus melunasi keterlambatan pembayarannya saja. Dan selama ini memang pernah terjadi seperti itu. Penawaran yang kita tawarkan merupakan sebuah kebijakan dari kita juga untuk memberikan pelayanan yang baik bagi anggota. 19. Bagaimana status dana yang telah disetorkan bagi anggota yang mengundurkan diri? Jawab: Dana mereka hangus, tidak dapat dikembalikan. Jadi infaq istilahnya. 20. Bagaimana jika terdapat anggota yang tidak dapat melanjutkan pembayaran karena telah menderita kerugian besar seperti menjadi korban kebakaran, perampokan atau hal lain yang dapat menghilangkan semua harta benda anggota? Adakah keringanan dalam pembayaran atau bantuan? Jawab: Sebenarnya bantuan semacam itu tidak ada. Tapi kalau dia minta pelayanan untuk kendaraan, kita tetap bantu. Mungkin nanti kita arahkan ke layanan gratis. 21. Bagaimana pengaturan bagi anggota atau keluarga anggota wafat atau dikuburkan di pemakaman daerah di luar kota? Masihkah Urusan Penyelenggaraan Jenazah mengcover? Jawab: Jadi kita selain menyediakan pelayanan pengurusan jenazah, kita juga sudah punya tanah pemakamannya, yaitu Al Azhar Memorial Garden. Itu untuk umum dan dijual. Kita kerjasama dengan perusahaan PT lain yang punya tanah. Jadi memanfaaatkan itu. Itu sebenarnya yang mengatur pelayanan AMG, pengurusan administrasinya ada tersendiri. Kita sebatas hanya melayani urusan jenazahnya saja. Jadi mereka yang sudah beli tanah di AMG atau ingin membeli tanah pemakaman di sana urusannya dengan AMG. Nanti untuk urusan jenazahnya kita yang menangani. Pembayarannya juga melalui AMG, nanti tagihan kita juga ke AMG. Jadi, satu paket. Membeli tanah dan dibebankan biaya pembayaran urusan jenazahnya juga. Misalkan harga tanah makamnya 20 juta ditambah pelayanan jenazah 3 juta. Mereka bayar 23 juta. Nanti kita tagihannya ke AMG. Kalau untuk pemakaman ke luar kota, misalkan ke Solo atau ke Jogja, tetap kita layani. Tapi harus membayar biaya tersendiri. 22. Berapa biaya yang ditetapkan untuk hantaran keluar kota? Jawab: Biayanya per km. Untuk L-300 biayanya Rp.7.000,-/km, Hilux Rp.10.000,-/km, Hyundai Rp.13.000,-/km. Jadi tergantung jenis kendaraan yang diminta. 23. Untuk proses perizinan tempat pemakaman, adakah bantuan dari Urusan Penyelenggaraan Jenazah? Jawab: Kalau pemakaman selama ini kita hanya bisa bantu di Tanah Kusir atau di Jeruk Purut. Misalkan dari pihak keluarga minta tolong untuk sekalian urusan pemakaman, nanti kita hubungi channel yang di sana. Biasanya langsung digali, dengan biayanya sekian.
129
24. Apa bantuan yang diberikan tadi dikenakan biaya tambahan? Jika ada, berapa tarif yang dikenakan? Jawab: Ada. Untuk VIP kemarin antara 7-7,5 juta. Itu sudah satu paket untuk nisan, tenda, kursi, penggali. Tapi kalau di bawah itu, tempatnya agak ke dalam, biasanya 5-5,5 juta, dan ini yang termurah. Untuk pembayaran tergantung pihak keluarga, mau langsung atau misalkan mereka ingin sekalian kita yang mengurus, nanti pembayaran bisa ke kita nanti kita sampaikan ke pihak pemakaman. Tapi kita tidak mengambil untung, kita hanya membantu. 25. Selain layanan pengurusan jenazah beserta perlengkapannya serta penghantaran mobil jenazah, adakah layanan lainnya? Seperti layanan untuk tim takziyah dan ustadz yang bertugas berdoa di pemakaman? Jawab: Sebenarnya kita selama ini melayani memandikan, mengkafani, mensholatkan, dan mengantar ke pemakaman. Jika pihak keluarga meminta untuk disediakan ustadz, kita siapkan. Nanti ada biaya tersendiri untuk ustadz. Tapi selama ini kita jarang mendapat permintaan ustadz. Untuk tim takziyah kita tidak membentuk tim. Yang penting ada sopir, yang tugas memandikan, kita jalan. Kita tidak menyiapkan tim takziyah. 26. Bagaimana pengaturan bagi anggota yang tidak menggunakan jasa Urusan Penyelenggaraan Jenazah? Jawab: Sudah terjadi juga seperti itu. Bagi kita tidak ada masalah. Dia tidak mendapat apa-apa dan dia juga tidak menuntut apa-apa dari kita. Karena dalam perjanjian kita tidak menyediakan santunan atau sejenisnya. 27. Adakah keringanan biaya dari Urusan Penyelenggaraan Jenazah untuk keluarga yang tidak mampu? Jawab: Ada. Itu bagi mereka yang benar-benar tidak mampu. 28. Apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan keringanan biaya dari Urusan Penyelenggaraan Jenazah? Jawab: Syaratnya foto copy KTP, Kartu Keluarga, Surat Pengantar dari RT/RW bahwa dia tidak mampu. Itu sebagai bahan laporan kita ke lembaga amil zakat, kalau sekarang namanya AL Azhar Peduli Ummat. Jadi di sana ada pengelolaan uang zakat, nanti biaya operasional menggunakan dana zakat tersebut. 29. Berapa besar keringanan biaya yang diberikan kepada orang yang tidak mampu? Jawab: Benar-benar free. Tidak ada biaya sama sekali. Hanya kita ajukan ke Al Azhar Peduli Ummat. PENGELOLAAN DANA 1. Bagaimana pemanfaatan dana yang terkumpul dari anggota? Jawab: Untuk biaya operasional, penggajian, transport, peralatan, mobil, bensin, service mobil. Jadi untuk itu. 2. Dalam bentuk apa investasi yang diikuti dana anggota Urusan Penyelenggaraan Jenazah? Jawab: Investasi lain tidak ada. Karena kita unit, di bawah yayasan. Masalah keuangan yang mengurus yayasan. Yayasan menunjuk salah satu kepala untuk mengelola. Tabungan dan Deposito untuk jangka panjang kita ada. Kalau misalkan tabungan kita sudah lebih, mungkin nanti kita bisa beli mobil yang baru. Karena pelayanan kepada jamaah harus meningkat.
130
3. Selain digunakan untuk pengurusan jenazah, adakah uang duka atau uang tahlil bagi anggota keluarga yang ditinggalkan? Jawab: Tidak ada. Kita hanya pelayanan saja. 4. Dari dana yang terkumpul, adakah dana sosial bagi warga yang tidak mampu (non anggota)? Jawab: Tidak ada. Untuk layanan gratis kita bekerjasama dengan Al Azhar Peduli Ummat, dan yang membiayai layanan dari sana. Nanti penggantian untuk bensin, sopir, amil atau yang memandikan, APU yang menanggung. Untuk pelayanan dari kita. dhuafa bisa telpon ke sini atau ke Al Azhar Peduli Ummat. Nanti dari APU telpon ke sini. Persyaratan yang harus dipenuhi nanti sopir yang mengambil dari lokasi. Kita sudah ada channel untuk dhuafa dan setiap wilayah kita punya koordinator yang sudah ditunjuk oleh APU. Ada lima wilayah yang sudah disurvey oleh APU, APU menunjuk koordinator (wilayah sumur kali ciliwung, jembatan besi, kwitang, tanah abang). Nanti koordinator menghubungi Al Azhar Peduli Ummat, dari APU menghubungi ke sini. Untuk di luar daerah lima ini, kalau memang APU sudah pernah survey dan mengetahui daerah tersebut biasanya juga bisa dilayani. 5. Selain sebagai dana pengurusan jenazah, adakah dana simpanan lain dalam satu kali setoran anggota? Misalnya, untuk tabungan. Jika ada, berapa besar dana atau prosentase yang masuk ke dalam tabungan? Jawab: Tidak ada. Itu khusus UPJ. MANAJEMEN 1. Bagaimana sistem penyelenggaraan Urusan Penyelenggaraan Jenazah? Apakah ada kepanitiaan khusus atau ada orang yang dibayar? Jawab: Selama ini sudah terorganisir. Kita memanage semua. Kita punya manajemen. 2. Bagaimana cara kerja pengurus Urusan Penyelenggaraan Jenazah? Jawab: Kita buka setiap hari, dari senin sampai minggu. Dari jam 7 pagi – 3 sore. Kalau hari sabtu-minggu, teman-teman pegawai di sini tetap standby di sini dari jam 07.00-14.00 WIB. Setelah itu pulang dan standby di rumah. Jadi kegiatan berjalan sesuai prosedur kita. Kemudian mereka membuat laporan pelaksanaan tugas, disampaikan ke saya sebagai ketua. Setelah itu kita juga membuat laporan juga ke yayasan. Penyetoran pendapatan sekian, anggitanya yang meninggal ini, kita rekap semua. Kemudian penyetoran uang ke bagian keuangan. Nanti penggajian untuk setiap bulan kita mengambil ke bagian keuangan. Semua yang mengeluarkan dana adalah bagian keuangan. Prosedurnya kita ke yayasan. Jadi kita tidak berdiri sendiri. membuat laporan ke yayasan, mendapat gaji dari sana, kita juga setor pendapatan ke bagian keuangan. Semua unit di Al Azhar pun demikian. 3. Seperti apa struktur organisasi Urusan Penyelenggaraan Jenazah? Jawab: (Tertera di Website) KEGIATAN TAMBAHAN 1. Apa saja kegiatan-kegiatan rutinitas yang dilakukan anggota Urusan Penyelenggaraan Jenazah? Jawab: Selama ini tidak ada. Jadi begitu menjadi anggota, kita lepas. Tidak ada pembinaan apa pun.
131
2. Dalam melaksanakan kegiatan tambahan Urusan Penyelenggaraan Jenazah, adakah kerjasama dengan pihak lain? Jawab: 3. Jika para anggota Urusan Penyelenggaraan Jenazah menyelenggarakan suatu kegiatan, darimana sumber dana kegiatan yang dilakukan? (Apakah dari dana anggota yang disetorkan tiap jatuh tempo atau ada dana khusus yang sengaja dikumpulkan untuk kegiatan-kegiatan anggota Urusan Penyelenggaraan Jenazah?) Jawab: PENGEMBANGAN 1. Apa rencana yang akan dilakukan oleh Urusan Penyelenggaraan Jenazah untuk pengembangan ke depan? Jawab: Pengembangannya kita harus memperbaiki pelayanan. Untuk temanteman pegawai, kita ada semacam pelatihan. Agar lebih menguasai tugas. Untuk kendaraan juga kita nambah. Karena yang dijadikan ukuran dan dilihat kendaraan yang digunakan. 2. Apakah ada asosiasi UPJ atau semacam perkumpulan antar UPJ? Jawab: Sebenarnya dulu kita mengacu ke Pemda DKI. Di Pemda DKI itu ada Dinas Pemakaman dan Pertamanan. Biasanya disana diadakan pelatihan kita ikut serta. Tapi selama ini sepertinya sudah vakum. Sepertinya masing-masing. Untuk pertemuan antar ketua pun belum ada sampai sekarang. Dan biasanya yang mengadakan seperti itu Pemda DKI. Jika diundang kita datang.
