LEMBAR EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA AKSI e-Locker Pelayanan Publik (Bagian Organisasi Sekretariat Daerah) 1
Lab. Inovasi
: KOTA PONTIANAK
2
Nama Instansi/SKPD
: Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Pontianak
3
Judul Inovasi
: e-Locker Pelayanan Publik
4
Telp. instansi
: 0561-732570
5
E-mail instansi
:
[email protected]
6
Penanggung Jawab Inovasi
: Kasubbag Tata Laksana Bagian Organisasi
Deskripsi Inovasi
:
Latar Belakang Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan, Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan kepada seluruh unit kerja memberikan pelayanan publik yang lebih baik sesuai dengan prinsipprinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan demokratis. Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memberikan perlindungan atas hak-hak publik, maka unit kerja menyusun, menetapkan Standar Pelayanan, SOP, menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan penerapan terhadap UU 25 Tahun 2009. Dalam rangka memberikan akses dan informasi kepada masyarakat atau pengguna layanan maka unit kerja mempublikasikan SP, Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), SOP. Seiring dengan hal tersebut meningkatnya kualitas pelayanan yang diberikan oleh unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak maka Pemkot Pontianak menjadi role model untuk pelayanan publik di Kalimantan Barat, sehingga pemerintah daerah lainnya memerlukan informasi terkait pemenuhan kepatuhan pelayanan publik.
7
Berkenaan dengan hal tersebut, maka dirasakan perlu adanya suatu aplikasi yang dapat mempermudah pengguna layanan ataupun pemerintah daerah lainnya untuk dapat mengakses SP, SKM, SOP, Penilaian Kepatuhan terhadap UU 25/2009, dan penerapan SPM, sehingga muncullah ide inovasi untuk membuat aplikasi yang memuat item tersebut yang dapat diakses pengguna, berupa aplikasi “e-locker Pelayanan Publik. Penanggung jawab aplikasi adalah Kasubbag Tata Laksana Bagian Organisasi Pontianak.
Tujuan Terpublikasinya Standar Pelayanan (SP), Nilai Kepatuhan Unit Kerja terhadap Undang-Undang 25 Tahun 2009, Standar Operasional Prosedur (SOP), Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) unit kerja pada aplikasi e-Locker Pelayanan Publik
Manfaat Publik dapat melihat secara offline Standar Pelayanan (SP), Nilai Kepatuhan Unit Kerja terhadap Undang-Undang 25 Tahun 2009,
Standar Operasional Prosedur (SOP), Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) unit kerja pada website Bagian Organisasi pada tools e-Locker Pelayanan Publik
8
Indikator Keberhasilan
:
Sasaran Masyarakat, Aparatur Terpublikasinya Standar Pelayanan (SP), Nilai Kepatuhan Unit Kerja terhadap Undang-Undang 25 Tahun 2009, Standar Operasional Prosedur (SOP), Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) unit kerja pada aplikasi e-Locker Pelayanan Publik
Tahapan Kegiatan/ milestone: 9 Jangka Pendek
10
Jangka Menengah
Jangka Panjang
1. Identifikasi kebutuhan & Up-date data Up-date data Draft design (November 2015) 2. Pembuatan aplikasi & Uji Coba (NovemberDesember 2015) 3. Penyempurnaan aplikasi (Desember 2015) 4. Pengumpulan data, input data (Januari-Juni 2016) 5. Display (Oktober 2016) 6. Evaluasi (Desember 2016) Daftar Bukti : (lampirkan Dokumentasi, Foto, Daftar Hadir, Penugasan, dan Dokumen lainnya)
RINCIAN OPERASIONAL KEGIATAN INOVASI
Fokus Kegiatan 11
Perencanaan Inovasi - Identifikasi kebutuhan - Draft design
12
13
Waktu
Minggu ke 1 s/d - Identifikasi data program & minggu ke 2 kegiatan pelayanan publik November 2015 - Draft design content pelayanan publik
Minggu ke 2 - Pembuatan aplikasi November 2015 konsultan - Pembuatan aplikasi s/d 3 Juni 2016 - Uji coba aplikasi - Ujicoba e-Locker
Pelaksanaan Inovasi
Kendala dan Solusi
Rincian Kegiatan
oleh -
Pelayanan Publik - Input data pada aplikasi - Penyempurnaan e-Locker - e-Locker Pelayanan Publik Pelayanan Publik dapat diakses - Pengumpulan data pelayanan publik - Input data pelayanan publik - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Januari – Juni Rapat internal 2016 Internal Evaluasi data yang akan diinput
-
Rapat internal
LEMBAR EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA AKSI INOVASI KOTA PONTIANAK 1 2
Lab. Inovasi Nama Instansi/SKPD
: :
3
Judul Inovasi
:
4 5 6
Telp. Instansi e-mail Instansi Penanggung Jawab Inovasi Deskripsi Inovasi
: : :
7
:
Kota Pontianak Bagian Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Pontianak Optimalisasi Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi Jasa Konstruksi Pemerintah Kota Pontianak (e-Progress) (0561) 732570-733042
[email protected] H.Y. TRISNA IBRAHIM, ST., MT Latar Belakang : Sulitnya melaksanakan Tupoksi mengolah dan menyusun bahan perumusan kebijakan serta menyusun laporan di bidang pembangunan dan jasa kosntruksi, antara lain : 1. Sulit memantau progress pekerjaan konstruksi (pelelangan, kemajuan pekerjaan, PHO, keuangan dan lokasi). 2. Progress pekerjaan diminta manual namun seringkali terlambat disampaikan. 3. Pengumpulan data lama dan butuh banyak sumber daya (tidak efektif dan efisien). 4. Masyarakat kesulitan mengetahui pekerjaan jasa kosntruksi (komitmen transparansi dalam penyediaan barang/jasa). 5. Belum tersedia system pelaporan pengadaan barang/jasa secara cepat untuk pengambilan kebijakan pimpinan. Tujuan : Tersedianya e-progress ON LINE (Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi Jasa Konstruksi Pemerintah Kota Pontianak) Manfaat : 1. Lebih cepat memantau progress pekerjaan Jasa konstruksi (lelang, pelaksanaan, penyelesaian, pencairan keuangan dan sebaran lokasi). 2. Monitoring dan evaluasi jasa konstruksi dilakukan lebih cepat dan efektif. 3. Pengambilan kebijakan didukung data yang akurat dan disajikan dengan baik dan menarik. 4. Para PPK/PPTK lebih mudah melakukan pelaporan ke pimpinan. 5. Penyerapan anggaran jasa konstruksi dipantau secara cepat. 6. Meningkatkan transparansi kepada masyarakat. 7. Berjalannya tupoksi “Pelaksanaan fasilitasi Monitoring
dan evaluasi di bidang pembangunan dan jasa konstruksi” secara efektif. 8. Mengatasi permasalah kekurangan SDM. 9. Mempercepat penyajian dan pengolahan data kepada pimpinan. 10.OPD yang berkepentingan dapat mengakses data pengadaan jasa konstruksi tanpa meminta data secara manual ke seluruh PPK/PPTK. 11.Pimpinan OPD lebih cepat dalam melakukan evaluasi pengadaan jasa konstruksi beserta penyerapan anggarannya. 12.Masyarakat Kota Pontianak dapat mengetahui pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Pontianak. 13.Masyarakat dapat menikmati infrastruktur secara lebih cepat. Sasaran : OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak secara on line 8
Indikator Keberhasilan
:
1. Tersedianya sistem informasi e-progress pekerjaan jasa konstruksi on line. 2. Tersedianya manual pengoperasian program aplikasi berbasis android. 3. Tersedianya data pekerjaan jasa konstruksi beserta detail pendukungnya. 4. Tersedianya laporan pekerjaan konstruksi pada sistem.
9
Tahapan Kegiatan / milestone : Jangka Pendek 1. Diskusi dengan pihak 1. konsultan untuk pengintegrasian 2. 2. Pembentukan Tim eprogress 3. Menyusun jadwal 3. kegiatan 4. Menyusun instrumen pengumpulan data 4. 5. Rapat tim e-progress 6. Pembagian kerja 7. Penyepakatan tata cara pengumpulan data sesuai instrument 8. Pelaksanaan koordinasi penyusunan aplikasi dengan PPK
Jangka Menengah Koordinasi Pemilihan Penyedia (pihak ketiga) Pegumpulan data paket pekerjaan jasa konstruksi tahun anggaran 2016 Supervisi pembuatan sistem dengan pihak ketiga Ujicoba sistem secara off line
Jangka Panjang 1. Membandingkan rencana dan implementasi 2. Melakukan tidakan perbaikan 3. Meninjau dan menganalisis ulang rencana 4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi system informasi sebagai bahan perbaikan dan pemutakhiran
10
Daftar Bukti : (Dokumentasi, Foto, Daftar Hadir, Penugasan, dan Dokumen Lainnya)
Surat Perintah Tugas
RINCIAN OPERASIONAL KEGIATAN INOVASI Fokus Kegiatan
Waktu
Rincian Kegiatan
11
Perencanaan Inovasi
September – Desember 2016
1. Koordinasi Pemilihan Penyedia (pihak ketiga). 2. Pegumpulan data paket pekerjaan jasa konstruksi tahun anggaran 2016.
12
Pelaksanaan Inovasi
Januari – Juni 2017
1. Supervisi pengembangan pembuatan sistem informasi (e-progress) dengan pihak ketiga. 2. Ujicoba sistem secara on line.
Kendala dan Solusi
LEMBAR EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA AKSI Pelayanan Konsultasi Hukum (Bagian Hukum Sekretariat Daerah) 1 2 3 4 5 6
7
8 9
Lab. Inovasi Nama Instansi/SKPD Judul Inovasi Telp. Instansi E-mail Instansi Penanggung Jawab Inovasi Deskripsi Inovasi
: : : : : :
KOTA PONTIANAK Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pontianak Pelayanan Konsultasi Hukum 0561-733040
[email protected] Kasubbag Bantuan Hukum
Latar Belakang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5),dan Pasal 34 ayat (2) telah menentukan secara tegas bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Prinsip negara hukum menuntut dan menentukan antara lain adanya jaminan kesederajatan dan persamaan bagi setiap orang dihadapan hukum (equality before the law). Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar 1945 juga menentukan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil : serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Untuk mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Tujuan Membantu masyarakat dan aparatur yang mempunyai masalah hukum agar masyarakat tahu dan menyadari tentang Hak dan kewajibannya Manfaat Konsultasi memberikan pemecahan masalah hukum dalam bentuk lisan atau tulisan dan tidak memberikan bantuan hukum melalui pengadilan. Sasaran Masyarakat, Aparatur Indikator Keberhasilan Meningkatnya kesadaran mayarakat dan aparatur tentang hak : dan kewajibannya dalam menghadapi permasalahan hukum. Tahapan Kegiatan/milestone: Jangka Pendek Jangka Menengah Jangka panjang 1. Persiapan dalam 1. Implementasi 1. Optimalisasi pelaksanaan Pelayanan 2. Monitoring dan Konsultasi Hukum 2. Koordinasi dengan Evaluasi Lembaga Bantuan Hukum 3. Koordinasi Hasil Monitoring dan 3. Penyusunan SOP Evaluasi 4. Penyempurnaan SOP
4. Implementasi Monitoring Evaluasi
hasil dan
10
Fokus Kegiatan
Waktu
Perencanaan Inovasi 11
-
12
13
Persiapan dalam pelaksanaan Rancangan SOP
Pelaksanaan Inovasi - Penyusunan SOP - Penyempurnaan SOP - Koordinasi dengan Lembaga Bantuan Hukum - Implementasi
Monitoring dan Evaluasi Internal - Rapat Internal
Desember 2015
-
Januari s/d Oktober 2016
Kendala dan Solusi
Rincian Kegiatan
-
-
November 2016 -
Kesepakatan pembagian peran dengan Lembaga terkait Penunjukan Sub Bagian yang menangani di Bagian Hukum
-
Konsep SOP dan Perbaikan SOP Kesepakatan pembagian peran dengan Lembaga terkait Pelayanan Konsultasi Hukum.
-
Menginventaris, Menganalisa, dan Mengarahkan untuk penyelesaian masalah hukum Implementasi hasil
-
Monev
