LEMBAGA TAHUN 2014

DRAFT FORMULIR EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2014

IDENTITAS KEMENTERIAN/LEMBAGA 1. Nama Kementerian/Lembaga

Pertanian

2. Nama Pimpinan Kementerian/Lembaga

DR. IR Suswono

3. Focal Point PUG/Contact Person

DR. Ir. Suwandi; IR. Cut Ratna

4. Alamat Jln. Harsono RM no.3, Ragunan, Jakarta Selatan 5. Telepon/fax

021-7890625

6. No. HP dan Email contact person

0811925685; 081383618155

Catatan: Pelaksanaan pengisian Form Evaluasi ini mengikuti Panduan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2014 sebagaimana terlampir dalam Form Evaluasi ini.

Kota – 2007

1

FORMULIR EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2014

A.

PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) PERTANYAAN

JAWABAN

KEBIJAKAN

A.

Peraturan perundangan mengenai pelaksanaan Pengarusutamaan Gender(PUG) di Kementerian/Lembaga

1. Keputusan Menteri Pertanian No. 01/Kpts/OT.160/1/ Tahun 2013

1.

Dalam bentuk apa peraturan mengenai pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kementerian/Lembaga Saudara?

Jika BELUM ADA, jelaskan mengapa? (Jika BELUM ADA, langsung ke nomor 5)

2.

2. 3.

…………………………………………………….

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Kepada siapa peraturan tersebut sudah dikomunikasikan dilingkungan Kementerian/Lembaga Saudara?

Jika BELUM DIKOMUNIKASIKAN, jelaskan mengapa? (Jika BELUM DIKOMUNIKASIKAN, langsung ke nomor 5) 3.

Bagaimana peraturan tersebut dikomunikasikan?

4.

Dalam bentuk apa tindak lanjut dari peraturan tersebut di Kementerian/Lembaga Saudara?

tentang Pembentukan tim Koordinasi Pengarustamaan Gender Kementerian Pertanian Surat keputusan Menteri pertanianNo....... tentang Rencana strategis Kenmenterian pertanian MoU dengan Kementerian PP dan PANo.17/MEN P.P dan PA/09/2012 dan No. 86/MOU/RC.110/9/2012tentangPelaksanaan PUG, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Eselon 1 Eselon 2 Eselon 3 Eselon 4 Staf Pokja PUG SKPD Provinsi dan Kab/Kota Petugas lapangan Kab/Kota Petani dan Kelompok Tani, Pelaku Usaha Agribisnis

…………………………………………………….

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3.

Rapat Pimpinan Roundtable Discussion (RTD) Pokja PUG Workshop atau Seminar Melalui Surat Edaran Pembentukan Pokja PUG Penyusunan Rencana Kerja Pelaksanaan PUG Lainnya, sebutkan!Sosialisasi, Workshop, Menyusun kegiatan yang responsif gender, Membangun website PUG; Penyusunan

Kota – 2007

2

PERTANYAAN

JAWABAN pedoman PUG; Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan yang responsif gender

Jika BELUM ADA, jelaskan mengapa?

B. 5.

…………………………………………………….

Rencana Strategis Pada bagian mana Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Saudara telah mengintegrasikan isu gender?

1. 2. 3. 4. 1.

2. Cantumkan paragraf yang menyatakan bahwa isu gender telah diintegrasikan pada bagianbagian tersebut?


C. 6.

Kondisi Umum Isu Strategis Strategi dan Arah Kebijakan Sasaran dan Indikatornya Bab IV arah kebijakan dan strategi hal 112 yang menyebutkan bahwa yang menjadi landasan opersional pelaksanaan pembangunan mengacu pada tiga prinsip pengarusutamaan yang tercermin didalam keluaran pada kebijakan pembangunan yaitu: (1) Pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan; (2) Pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik; dan (3) pengarusutamaan gender. Ketiga prinsip ini akan menjadi jiwa dan semangat dalam berbagai bidang pembangunan termasuk pemabngunan pertanian. Pada Bab VI Penjabaran empat target sukses kedalam program kegiatan pembangunan pertanian 2010-2014 hal 209yang isinya: Dalam penyusunan rancangan kegiatan dan operasional di lapangan sampai kepada evaluasi perlu memperhatikan aspek gender dan strategi pengarusutamaan Gender (PUG)yang mengarahkan pada aspek kesetaraan dan keadilan petani (lakilaki dan perempuan) dengan memperhatikan kebutuhan, permasalahan, aspirasi, pengalaman, peran dan tanggung jawab serta dampaknya pada seluruh pelaku pembangunan. Isu gender tersebut dapat dianalisis melalui empat aspek yaitu: akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang diperoleh dari pelaku itu sendiri.

…………………………………………………….

Rencana Kerja (Renja) Tahunan Pada bagian mana Renja Kementerian/Lembaga Saudara telah mengintegrasikan isu gender? Cantumkan paragraf yang menyatakan bahwa isu gender telah diintegrasikan pada bagianbagian tersebut?

1. Sasaran Strategis 2. Indikator Program 3. Kegiatan dan Indikatornya 4. Belum ada Penyusunan renja didahului oleh pembahasan dokumen kesepakan tiga pihak (trilateral) yaitu: Kementan, Bappenas dan Kemenkeu.

Kota – 2007

3

PERTANYAAN

JAWABAN Didalam dokumen trilateral Kementan agar mengidentifikasi program/kegiatan dan mengalokasi dana yang terkait dengan dukungan pemerintah terhadap pembangunan gender dan hasil pembahasan telah menyepakati tentang 10 kegiatan yg mengintergrasikan isu genderdalam dokumen trilateral(hal 6) dan (hal 24) tentang anggaran responsif gender. Selanjutnya ditindaklanjuti dalam renja disebutkan kegiatan responsifgender yaitu: SLPHT tanaman pangan, SLPHT Hortikultura, SLPHT perkebunan; Fasilitasi Penataan Kios Daging, SLPPHP, Demapan, PIP, Oprtimasi lahan, KRPL dan Pelatihan Non Aparatur. kemudian ditindaklanjuti dalam RKAKL dan Renja masing-masing eselon I Ditjen (Tanaman Pangan; Hortikultura; Perkebunan; Peternakan; P2HP; PKP; PSP; BPPSDMP dan Badan Litbang Pertanian).


D.

…………………………………………………….

Kebijakan Teknis Operasional 1. 2.

Apa nama kebijakan teknis di Kementerian/Lembaga Saudara yang telah mengintegrasikan isu gender di dalamnya? 7.

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.


Pedoman/panduan tentang Pengelolaan Kegiatan responsif gender Kementerian Pertanian Petunjuk teknis tentang Pengelolaan Kegiatan responsif gender Kementerian Pertanian Petunjuk pelaksanaan tentang Pengelolaan Kegiatan responsif gender Kementerian Pertanian Pedoman PUG bidang Ketahanan Pangan Pedoman Pengelolaan Irigasi Partisipatif Yang responsif gender Panduan Pelaksanaan PUG pada Bidang Hortikultura dan Ketahanan Pangan. Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan Rumah Pangan Lestari PedomanTeknis Pilot Project Pengembangan Optimasi Lahan Responsive Gender

……………………………………………………. 1. 2.

8.

Dalam bentuk apakebijakan teknis di Kementerian/Lembaga Saudara yang telah mengintegrasikan isu gender di dalamnya itu ditetapkan?

3. 4. 5.

Peraturan Menteri Pertanian No.06/Permentan/OT.140/Tahun 2014 tentangPedoman Desa mandiri Pangan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman yang dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman. Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 887/Kpts/OT.210/9/1997 tentang Pedoman Pengendalian OPT. Peraturan Menteri Pertanian No. 49/Permentan/2011 tentang

Kota – 2007

4

PERTANYAAN

JAWABAN Pedoman Umum Penyelenggaraan Diklat bagi Aparatur dan Non Aparatur Pertanian. 6. Peraturan Menteri PertaniaNo.19/Permentan/OT.140/2/2010 7. tentang Pedoman umum program swasembada 8. daging sapi 2014 9. Peraturan Menteri Pertanian No.09/Permentan/OT.140/1/2014 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Pangan Konsumsi Pangan. 10. Keputusan Menteri No. 01/ Kpts/OT.160/1/ Tahun 2013tentang Pembentukan tim Koordinasi Pengarusutamaan Gender Kementerian Pertanian dan Keputusan masingmasing eselon I (10)

KELEMBAGAAN

A.

Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender 1.

9.

Dalam bentuk apa kelompok kerja Pengarusutamaan Gender di Kementerian/Lembaga Saudara ditetapkan?


Keputusan Menteri Pertanian No. 01/ Kpts/OT.160/1/ Tahun 2013 Pembentukan tim Koordinasi Pengarustamaan Gender Kementerian Pertanian. Pembentukan Pokja PUG lingkup Kementerian Pertanian dimulai sejak tahun 2003, melalui SK Mentan No.247/Kpts/KP.150/4/2003, dengan adanya reorganisasi dilingkup Kementan, maka SK Mentan juga mengalami beberapa kali revisi terutamaan keanggotaan. Pada tahun 2013, SK Mentan direvisi kembali menjadi ; Keputusan Menteri Pertanian No. 01/ Kpts/OT.160/1/ Tahun 2013.Selanjutnya, masing-masing Eselon I membentuk Pokja PUG sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan antara lain: 1). Pembentukan Pokja lingkup Badan Ketahanan Pangan, melalui SK Kepala Badan Ketahanan Pangan No.017/Kpts/OT.160/K/05/2012 2). Pembentukan Pokja lingkup Ditjen Tanaman Pangan, melalui SK Dirjen Tanaman Pangan No. 32/Hk.310/c/4/2014 3) Pembentukan Pokja Lingkup Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, melalui SK Sesdit Prasarana dan Sarana No. 05/Kpts/OT.160/B.1/PPK/1/2012 4) Pembentukan Pokja Lingkup Dijen P2HP, melalui SK Dirjen P2HP no.17/Kpts/OT.160/G/1/2014

…………………………………………………….

Kota – 2007

5

PERTANYAAN

10.

Sebutkan keanggotaan kelompok kerja Pengarusutamaan Gender? (Boleh memilih lebih dari 1)

11.

Apakah sekretariat/koordinator kelompok kerja Pengarusutamaan Gender berada pada Biro Perencanaan? Jika TIDAK, jelaskan mengapa?

JAWABAN 1. 2.

Biro Perencanaan Satuan Kerja Eselon 1 (Ditjen Tanaman Pangan; Ditjen Hortikultura, Ditjen Perkebunan; Ditjen Peternakan; Ditjen P2HP; Ditjen. PSP; Badan Ketahanan Pangan; Badan PPSDMP, Badan Litbang. Selanjutnya agar pelaksanaan kegiatan responsif gender dapat berjalan dengan baik, maka keanggotaan kelompok kerja dipilih daritigaunsur yaitu: perencanaan, pengelola kegiatan dan bagian evaluasi. Ketiga unsur keanggotaan pokja PUG tersebut, diperlukan:1) unsur perencanaan dapat menyusun GAP,GBS dan TOR, 2) unsur pengelola menjadi pendamping dalam pelaksanaan kegiatan dan 3) unsur bagian monev dapat melakukan pemantauan dan monitoring hasil pelaksanaan dilapangan.

3.

Lainnya, sebutkan!

1. Ya ……………………………………………………. 1.

12.

Berapa kali pertemuan kelompok kerja Pengarusutamaan Gender dalam satu tahun?


B. 13.

Empat kali atau lebih sesuai dengan kebutuhan, pertemuan sudah yang dilakukan meliputi :persiapan pelaksanaan kegiatan; pelaksanaan kegiatan; penyusunan GAP, GBS dan TOR, untuk kegiatan tahun berikutnya; persiapan monev; penyusunan kuesioner untuk kelapangan, pelaksanaan monev terpadu, penyusunan laporan dan pembahasan permasalahan, pembahasan metode analisis yang akan digunakan

…………………………………………………….

Rencana Kerja Tahunan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Apakah kelompok kerja Pengarusutamaan Gender memiliki rencana kerja tahunan?

1.

Ya

1.

Sosialisasi PUG/PPRG dan Kegiatan Responsif Gender dilingkup Kementan Pusat dan Daerah Koordinasi Penyusunan GAP, GBS dan TOR untuk kegiatan Responsif Gender Penyusunan pedoman Peningkatan kapasitas Pokja PUG ( Tahun 2014 Workshop pengembangan metode analisis gender yaitu metoda Multidimensional scaling) pada tahun 2014 metode ini digunakan untuk analisis hasil pelaksanaan kegiatan responsif gender Update website PUG

2. Jika YA, sebutkan beberapa kegiatan prioritas dari rencana kerja tahun 2013 kelompok kerja Pengarusutamaan Gender?

3. 4.

5. Kota – 2007

6

PERTANYAAN Jika BELUM ADA, jelaskan mengapa?

C.

JAWABAN …………………………………………………….

Laporan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender 1.

14.

Apakah kelompok kerja Pengarusutamaan Gender memiliki laporan tahunan tentang pelaksanaan rencana kerja?

Jika BELUM ADA, jelaskan mengapa? (Jika BELUM ADA, langsung ke nomor 16) 15.

Apakah laporan tersebut disampaikan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga? Jika TIDAK, jelaskan mengapa?

Ya, laporan tersebut terdiri: 1) laporan secara keseluruhan pelaksanaan kegiatan PUG/PPRG, dan implementasi kegiatan responsif gender tingkat kementerian Pertanian: 2) laporan hasil monev masing-masing Eselon I untuk 10 kegiatan yangresponsif gender.

……………………………………………………. 1.

Ya (Nota Dinas Pengantar)

…………………………………………………….

SUMBERDAYA MANUSIA DAN ANGGARAN A. 16.

Sumberdaya Manusia Berapa jumlah SDM yang sudah mengikuti pelatihan (capacity building) Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)? Jika BELUM ADA, jelaskan mengapa?

17.

Berapa jumlah SDM Perencana yang mampu melakukan PPRG dan dari unit apa saja?

Jika BELUM ADA, jelaskan mengapa? 18.

Berapa jumlah SDM yang sudah mengikuti Training of Trainer (TOT) fasilitator PPRG? Jika BELUM ADA, jelaskan mengapa? (Jika BELUM ADA, langsung ke nomor 20)

19.

Lembaga apa yang memfasilitasi pelatihan (capacity building) dan TOT fasilitator PPRG?

1.

45orang>

……………………………………………………. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

3orang dari unit kerja Biro Perencanaan 4 orang dari unit kerjaDitjen Tanaman Pangan 4 orang dari unit kerja Ditjen Hortikultura 3 orang dari unit kerja Ditjen Peternakan 3 orang dari unit kerja Ditjen Perkebunan 4 orang dari unit kerja Ditjen P2HP 5 orang dari unit kerja Ditjen PSP 4 orang dari unit kerja Badan Ketahanan Pangan 3 orang dari unit kerja Badan PPSDMP 2 orang dari unit kerja Badan Litbang Pertanian

……………………………………………………. 1. 2.

10 orang Diisi oleh Eselon I … orang

……………………………………………………. 1. 2.

Kementerian PP dan PA Pusat Studi Wanita IPB

Kota – 2007

7

PERTANYAAN

20.

Berapa jumlah SDM yang mampu mengintegerasikan isu gender dalam penyusunan dan perancangan peraturan perundangan? Jika TIDAK, jelaskan mengapa?

B.

21.

JAWABAN 3. 4. 5.

Konsultan Kholil Universitas Jambi (Ridwan) Tenaga Ahli Gender (Yulfita, Yusuf dan Heru)

1.

25 Orang

Akan dilakukan

Sumberdaya Anggaran

Berapa alokasi anggaran untuk pelembagaan PUG?


1. 2. 3. 4.

……………………………………………………. 1.

2.

3.

4. 22.

Tahun 2014 Rp. 297.327.000 (Roren) Tahun 2014 Diisi oleh Eselon I … Tahun 2014 Rp. 6.300.000.000 ( Ditjen PKH) Tahun 2014 Rp 602.852.000 (Ditjen PSP)

Sebutkan program/kegiatan Anggaran Responsif Gender (ARG) yang diwujudkan dengan Gender Budget Statement (GBS) pada program/kegiatan di Kementerian/Lembaga Saudara? 5.

6.

7.

8.

Program: Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan Untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan; Kegiatan: Penguatan Perlindungan Pangan dari gangguan OPT dan DPI; Ouput Kegiatan: SL-PHT Tanaman pangan Program: Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura; Kegiatan :Pengembangan Sistem Perlindungan Tanaman Hortikultur; Ouput Kegiatan: SL-PHT Hortikultura; Program: Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkekanjutan; Kegiatan: Dukungan Perlindungan Perkebunan dan Penanganan Gangguan Usaha Perkebunan; Ouput Kegiatan:SL-PHT Perkebunan Program: Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian; Kegiatan:Penyelenggaraan Sekolah Lapanag Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian: Output Kegiatan: SL-PPHP Program:Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal; Kegiatan:Penjaminan Pangan Asal Hewan yang Aman dan halal seta Pemenuhan Persyaratan Produk Hewan Non Pangan; Output Kegiatan: Fasilitasi Penataan Kios Daging; Program: Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian; Kegiatan: Pengelolaan Air Untuk Pertanian; Output Kegiatan: Pengelolaan Irigasi Partisipatif; Program: Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian; Kegiatan: Pilot Project Pengembangan Optimasi Lahan Yang Responsif Gender; Output Kegiatan: Konservasi Lahan Program: Pengembangan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan; Kegiatan: Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Kerawanan

Kota – 2007

8

PERTANYAAN

JAWABAN Pangan; Output Kegiatan: Desa Mandiri Pangan; Program: Penciptaan Teknologi dan Varietas Unggul Berdaya Saing; Kegiatan: Pengkajian dan Percepatan Diseminasi dan Inovasi Tehnologi Pertanian: Output Kegiatan: Kawasan Rumah Pangan Lestari; 10. Program: Pengembangan SDM Pertanian dan Kelembagaan Petani; Kegiatan: Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian; Output Kegiatan: Pelatihan non-Aparatur 9.

23.


…………………………………………………….

Berapa totalalokasi ARG (Anggaran Responsif Gender) pada program/kegiatan tersebut?

Tahun 2014 Rp. … (10 program Es I)

ALAT ANALISIS GENDER

A.

24.

Alat Analisis Gender

Sebutkanalat analisis gender yang digunakan dalam penyusunan perencanaan?


25.

B.

1. 2. 3. 4.

……………………………………………………. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Unit Kerja apa saja yang telah melakukan analisis gender dalam penyusunan perencanaan?

Ditjen Tanaman Pangan Ditjen Hortikultura Ditjen Peternakan dan Keswan Ditjen Perkebunan Ditjen P2HP Ditjen PSP Badan Ketahanan Pangan Badan PPSDMP Badan Litbang Pertanian.

Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) 1.

26.

Gender Analysis Pathway AHP; Multidimensi Scaling; dan Sistem Dinamis

Apa dasar hukum Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender?

2.

3.

Peraturan Menteri Keuangan No.104 Tahun 2010, tentang Petunjuk Penggunaan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Peraturan Menteri Keuangan No.93/ Tahun 2011lanjutan PMK no104 tentang setiap Kementerian dan Lembaga dalam penyusunan PPRG wajib mengintergrasikan Isu Gender kedalam Program/Kegiatan yang dituangkan dalam RKA-KL Surat Edaran Sekjen ke Es I (Program Tematik PUG)

Kota – 2007

9

PERTANYAAN

JAWABAN 4.


27.

……………………………………………………. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Sebutkan unit kerja yang telah menggunakan pedoman tersebut dalam proses penyusunan perencanaan penganggarannya?


Trilateral Meeting Kementan, Bappenas, Kemenkeu

Ditjen Tanaman Pangan Ditjen Hortikultura Ditjen Peternakan Ditjen Perkebunan Ditjen P2HP Ditjen PSP Badan Ketahanan Pangan Badan PPSDMP Badan Litbang Pertanian Biro Perencanaan Setjen

…………………………………………………….

DATA GENDER 1. 28.

29.

Apakah tersedia statistik gender di Kementerian/Lembaga Saudara?

Ya ( Data statistik Tenaga Kerja nasional dan Provinsi, tingkat pendidikan, umur, jenis kelamin, jenis usaha (menurut sektor/sub sektor), Data kelompok tani, Data Pegawai Kementan: Data anak)

Jika BELUM, jelaskan mengapa? (Jika BELUM TERSEDIA, langsung ke nomor 30) Berapa jumlah kegiatan yang menggunakan statistik gender dalam penyusunan perencanaan kegiatan?

…………………………………………………….


…………………………………………………….

1.

Terutama untuk 10 kegiatan, sebagian dari 475 kegiatan juga menggunakan

PARTISIPASI MASYARAKAT

30

Pada tingkat apa Kementerian/Lembaga Saudara mengikutsertakan Lembaga Masyarakat dalam proses pelaksanaan Pengarusutamaan Gender?


31.

Lembaga mana yang diikutsertakan?

1. 2. 3. 4.

Identifikasi permasalahan/isu-isu gender Perencanaan dan Penganggaran Program dan Kegiatan Pelaksanaan program dan kegiatan Monitorting dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan

……………………………………………………. 1. 2. 3.

Lembaga Masyarakat, tokoh masyarakat Dunia Usaha (pelaku usaha) Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, Kelompok Wanita Tani, Pelaku Usaha Agribisnis

Kota – 2007

10

PERTANYAAN

JAWABAN 4.

B.

Lembaga Pendidikan,Solidaritas Istri Kabinet Indonesia Bersatu(SIKIB), KOWANI, Dharma wanita, Dharma Pertiwi, PKK,Aliansi Perempuan untuk Pembangunan Berke;anjutan (APPB), Bhayangkari, Organisasi Persaudaraan Muslimah,TNIangkatan darat, Bdzb Narkotika Nasional( BNN), pemerintah Propinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kelutahan/desa.

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN PERTANYAAN

JAWABAN

KEBIJAKAN Peraturan perundangan mengenai pelaksanaan perlindungan perempuan dan pemenuhan haknya di Kementerian/Lembaga

1.

Dalam bentuk apa peraturan perundangan mengenai pelaksanaan perlindungan perempuan dan pemenuhan haknya, baik yang bersifat pencegahan, pelayanan maupun pemberdayaandi Kementerian/Lembaga Saudara?

1. Peraturan menteri pertanian nomor: 15/Permentan/OT.140/2 /2013 tentang program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat. merupakan tindaklanjut Perpres No.22.Tahun 2009. 2. Peraturan Menteri Pertanian No.43 Tahun 2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi PanganBerbasis Sumberdaya Lokal. Penganekaragaman pangan menjadi salah satu pilar utama dalam weujudkan ketahanan pangan. Disamping itu untuk mewujudkan perbaikan konsumsi pangan masyarakat (Ibu dan anak) agar beragam , bergizi seimbang dan aman. 3. MoU antara Menteri PP dan PANo.17/MEN P.P dan PA/09/2012 dan Menteri Pertanian No. 86/MOU/RC.110/9/2012 tentang Pelaksanaan PUG dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak. 4. Undang-undang Pangan Nomor 7 tahun 1996 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan. Pangan merupakan hak asasi manusia. Pangan juga menentukan kualitas sumberdaya manusia suatu bangsa dan panganmerupakan pilar ketahanan nasional. Oleh karena itu, upaya perlindungan perempuan dan pemenuhan haknya, baik yang bersifat pencegahan, pelayanan maupun pemberdayaan di Kementerian Pertanian adalah: 1) pencegahan dan perlindungan dari bahaya kekurangan pangan dan gizi yang akan mengakibatkan : a) Melemahnya Sistem Kekebalan Tubuh: b) Anemia:c) jatung, d) Osteoporosis dan penyakit lainnya.

Kota – 2007

11

PERTANYAAN

JAWABAN Kurang Energi dan Protein (KEP) pada ibu hamil akan berdampak pada BB bayi yang dilahirkan, juga pada ukuran otak yang kecil dan jumlah sel otak yang kurang. 2) Resiko kematian ibu dan anak Untuk hidup sehat,aktif dan produktif manusia memerlukan 40 jenis pangan yang lengkap gizinya. Upaya – upaya dalam mencegah dan melindungi masyarakat khususnya perempuan yang telah dilakukan oleh Kementan (0leh Unit Es I) melalui implementasi program/kegiatan Pemberdayaan Perempuan antara lain: 1) kegiatan penganekaragaman Konsumsi pangan (P2KP) salah satu tujuannya adalah:a) meningkatkan partisipasi kelompok wanita dalam penyediaan sumber pangan dan gizi keluarga melalui kegiatan optimasi pemanfaatan pekarangan sebagai penghasil sumber karbohidrat, protein, vitamin dan mineral. Selain itu diarahkan untuk pemberdayaan kemampuan kelompok wanita membudayakan pola konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang, dan aman (B2SA). Tahun 2014 dilaksanakan di 1950 Desa baru dan 4748 desa lanjutan tahun 2013 pada 484 Kab/33 Prop; b) Mendorong pengembangan usaha pengolahan pangan skala usaha mikro kecil dan menengah(UMKM); c) Model Pengembangan Pangan Pokok Lokal (MP3L), tujuan nya adalah mengembangkan pangan lokal sumber karbohidrat selain beras dan terigu yang secara khusus dipersiapkan untuk mendukung program pangan bersubsidi bagi keluarga berpendapatan rendah.Melalui teknologi pangan lokal (umbi, sagu, pisang, sukun dll) dapat diolah menjasi tepung dan kemudian diolah menjadi pangan intermediet. Kegiatan penganekaragaman pangan ini, disamping dapat pendapatan dari hasil pekarangan dan pangan olahan juga diharapkan dapat mencegah terjadi trafficking. 2) Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari, yang juga mendukung upaya ketahanan dan kemandian pangan dan gizi keluarga, konsevasi tanman pangan untuk masa depan dan kesejahteraan keluarga. 3) Pengemangan Desa Mandiri Pangan, membantu keluarga meningkatkan pendapat sehingga mengakses pangan. 4) Fasilitasi penataan kios daging` 5) Seminar hari kartini (18 April 2014): “Dengan semangat KartuininKita Tingkatkan kemandirian perempuan di Era grlobalisasi” dihari oleh 300 orang perempuan termasuk pegawai Kementan (kegiatan ini setiap tahun dilaksanakan dengan materi yang berbeda).

Kota – 2007

12

PERTANYAAN

JAWABAN 6)

7)

2.

3.

Pembinaan Keterampilan sebanyak 120 orang wanita (bekerjasama dengan Pusat Pendidikan ketrampilan wanita “Widia”). Kegiatan ini setiap tahun dilakukan dengan materi yang berbeda. Peningkatan Kapasitas untuk calon purnabhakti (laki-laki dan Perempuan) yang dilakukan setiap tahun. Dengan kegiatan yang dilakukan adalah : memberi pengetahuan tentang agribisnis(pengelolaan) restoran dan bisnis (budidaya dan pengolahan) jagung. Kegiatan ini setiap tahun diberikan dengan materi yang berbeda.


…………………………………………………….

Kepada siapa peraturan perundangan tersebut sudah komunikasikan diKementerian/Lembaga Saudara? (Jika BELUM ADA, langsung ke nomor 4)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Jika BELUM DIKOMUNIKASIKAN, jelaskan mengapa?

…………………………………………………….

Bagaimana peraturan perundangan tersebut dikomunikasikan?

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.


Rapat Pimpinan Roundtable Discussion (RTD) Workshop atau Seminar Melalui Surat Edaran Pelatihan Kunjungan Lapang Pertemuan Penandatanganan MoU dan Lounching Website PUG

KELEMBAGAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN Lembaga layanan untuk perlindungan perempuan dan pemenuhan haknya di Kementerian/Lembaga

4.

Sebutkan layanan untuk perlindungan perempuan dan pemenuhan haknya yang tersedia di Kementerian/Lembaga Saudara? (Bisa memilih lebih dari 1)

1. 2. 3.

Fasilitasi Layanan Pengaduan Kasus Kekerasan (Biro Organisasi dan Kepegawaian Setjen) Dharma Wanita Ruang Laktasi/Pojok ASI

Kota – 2007

13

PERTANYAAN

JAWABAN 4. 5.

Tempat Penitipan Anak (TPA); Fasilitas untuk disabilitas, jalan untuk pengguna kursi roda untuk setiap gedung 6. Toilet 7. Mushola 8. Bus Jemputan 9. Pakaian seragam 10. Poliklinik (KB) Jika BELUM ADA, jelaskan mengapa?

…………………………………………………….

SUMBERDAYA MANUSIA Sumberdaya Manusia

5.

Kepada siapa UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, dan UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sudah disosialisasikan kepada para pejabat dan staf di Kementerian/Lembaga Saudara? Jika BELUM DISOSIALISASIKAN, jelaskan mengapa? Jika BELUM DISOSIALISASIKAN, langsung ke nomor 7)

6.

Bagaimana peraturan tersebut disolialisasikan?

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Eselon 1 Eselon 2 Eselon 3 Eselon 4 Staf Pokja PUG

…………………………………………………….

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Sosialisasi ke Dharma Wanita Roundtable Discussion (RTD) Kelompok Kerja PUG Workshop atau Seminar Kunjungan Lapang Melalui Surat Edaran Melalui Website PUG

1.

Ya

DATA DAN INFORMASI Data dan Informasi tentang laporan tindak kekerasan terhadap perempuan 7.

Apakah tersedia data tentang jumlah laporan pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan di Kementerian/Lembaga Saudara?

Jika YA, berapa jumlah laporan pengaduan yang diterima pada tahun 2013?

1. Kasus sering terjadi perselisihan/pertengkaran dalam rumah tangga sebanyak 9 kasus 2. Karena tidak mendapat keturunan sebanyak 2 kasus 3. Karena suami menikah lagi sebanyak 1 kasus 4. Istri meninggalkan rumah 2 kasus

Jika BELUM ADA, jelaskan mengapa? Jika BELUM ADA, langsung ke poin C) Kota – 2007

14

PERTANYAAN 8.

JAWABAN

Berapa jumlah laporan pengaduan sebagaimana dimaksud di atas yang ditindaklanjuti?

1.

15 laporan

1. 2. 3.

Tim Etika Pegawai Majelis Taklim Kementan Biro Kepegawaian Kementerian Pertanian, berdasarkan PP10 tahun 83 jo. Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil. Karena itu, selama ini kasus yang ada dapat ditangani oleh Biro Kepegawaian Lembaga Masyarakat, tokoh masyarakat Dunia Usaha (pelaku usaha) Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, Kelompok Wanita Tani, Pelaku Usaha Agribisnis Lembaga Pendidikan,Solidaritas Istri Kabinet Indonesia Bersatu(SIKIB), KOWANI, Dharma wanita, Dharma Pertiwi, PKK,Aliansi Perempuan untuk Pembangunan Berke;anjutan (APPB), Bhayangkari, Organisasi Persaudaraan Muslimah,TNIangkatan darat, Bdzb Narkotika Nasional( BNN), pemerintah Propinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kelutahan/desa.

Jika BELUM ADA, jelaskan mengapa? PERANSERTA MASYARAKAT

9.

4. 5. 6.

Lembaga apa saja yang dilibatkan dalam upaya perlindungan perempuan dan pemenuhan haknya?

7.

Jika TIDAK, jelaskan mengapa?

C.

.

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK ANAK PERTANYAAN

JAWABAN

KEBIJAKAN Peraturan perundangan mengenaipelaksanaan perlindungan anak di Kementerian/Lembaga 1.

1.

Dalam bentuk apa peraturan perundangan mengenaipelaksanaan perlindungan anak di Kementerian/Lembaga Saudara?

2. 3.

Peraturan Menteri No.43 Tahun 2009 tentang tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal. Keputusan Menteri Pertanian No.2182/kpts/PD.420/5/2009 Tahun 2009 tentangHari Susu Nusantara. MoU antara Menteri PP dan PA No.17/MEN P.P dan PA/09/2012 dan Menteri Pertanian No. 86/MOU/RC.110/9/2012 tentang Pelaksanaan PUG dan Permberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak

Kota – 2007

15

PERTANYAAN

JAWABAN Kurang gizi pada usia dini dapat mengganggu pertumbuhan fisik, perkembangan mental dan kecerdasan anak.Dari penelitian ini diketahui bahwa rata-rata IQ anak yang pernah mengalami gizi buruk pada usia dini lebih rendah 13.7 poin dibandingkan anak yang tidak pernah mengalami gangguan gizi. Oleh karena itu, Kementerian pertanian dalam rangka pelaksanaan perlindungna, telah mengimplementasikan pada kebijakan,program/Kegiatan yang dilakukan antara lain: 1. Memberi pengetahuan tentang penting pola konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang, dan aman (B2SA) melalui pengembangan kebun sekolah (SD, MI, SMP dan SMA) yang berlokasi didesa. Kegiatan ini terkait dengan program P2KP dimana setiap desa P2KP harus membina satu sekolah. Kebun ditanami sayuran, buah, umbi-umbian, unggas/ternak kecil dan ikan. 2. Penyediaan sekolah dilingkup Kementerian Pertanian selain TPA, juga tersedia sekolah bagi anak-anak : PAUD, TK Karang Mekar, TK Teratai yang dikelola oleh Darma Wanita Kementan 3. Pemberian Bea Siswa bagi anak pegawai gol I dan Gol II, untuk tingkat TK, SD, SMP,SMA sampai Perguruan Tinggi 4. Pilot Project Vegetables Go to School (sayuran Masuk Sekolah) di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Pengelolaan kebun secara organik. Kegiatan di sekolah SD/SMP/SMA/Pesantren/Panti Asuhan). Kegiatan ini kerjasama antara Badan Ketahanan Pangan Dengan lembaga Swiss (AVRDC) 5. Peringatan Hari susu Nusantara yang dilakukan setiap tahun dan pada tahun 2014 pada tanggal 1 Juni 2014 di Sulawesi Selatan. Salah satu tujuannya adalah edukasi pentingnya minum susu segar dan usaha sapi segar bagi anak sekolah. Kegiatan lain; Gerakan Minum susu bersama anak-anak panti Asuhan Ummu aiman di Makasar. Susu memilki kandungan gizi yang sangat penting mulai dari bayi sampai masa tua sebagai minuman penguat tulang dan gigi, meningkatkan pertumbuhan seorang anak karena susu mengandung berbagai nutrisi yang mengadung vitamin A,C,D, E,K, B1,B2,B12, Fosfoe, zinc, asam amino dan lainnya. 6. Agriculture Training Camp (ATC) 7. Ditjen Horti (Gerakan Makan Buah dan Sayur)

Jika BELUM ADA, jelaskan mengapa? (Jika BELUM ADA, langsung ke nomor 4) 2.

Kepada siapa peraturan tersebut sudah dikomunikasikan diKementerian/Lembaga Saudara?

……………………………………………………. 1. 2.

Eselon 1 Eselon 2

Kota – 2007

16

PERTANYAAN

JAWABAN 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Jika BELUM DIKOMUNIKASIKAN, jelaskan mengapa? (Jika BELUM DIKOMUNIKASIKAN, langsung ke nomor 4) 3.

Bagaimana peraturan tersebut dikomunikasikan?

Eselon 3 Eselon 4 Staf Pokja PUG SKPD Provinsi dan Kab/Kota Petugas lapangan Kab/Kota Petani dan Kelompok Tani, Pelaku Usaha Agribisnis

…………………………………………………….

1. Rapat Pimpinan 2. Roundtable Discussion (RTD) Pokja PUG 3. Melalui Website PUG

SUMBERDAYA MANUSIA

4.

Kepada siapa UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sudah disosialisasikan di Kementerian/Lembaga Saudara?

Jika BELUM DISOSIALISASIKAN, jelaskan mengapa? (Jika BELUM DISOSIALISASIKAN, langsung ke nomor 6)

5.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Bagaimana peraturan tersebut disosialisasikan?


…………………………………………………….

1. 2. 3. 4. 5.

Rapat Pimpinan Roundtable Discussion (RTD) Pokja PUG Workshop atau Seminar Melalui Surat Edaran Lainnya, Melalui Website PUG

1.

Ya

DATA ANAK 6.

7.

Apakah tersedia Data dan Informasi tentang Anak di Kementerian/Lembaga Saudara? Jika TIDAK, jelaskan mengapa? (Jika TIDAK, langsung ke nomor 9) Apakah tersedia data anak yang terpilah menurut jenis kelamin di Kementerian/Lembaga Saudara?

…………………………………………………….

Jika TIDAK, jelaskan mengapa?

…………………………………………………….

1.

Ya, tahun 2014 Jumlah anak lingkup Kementan lakilaki sebesar 15.107 dan perempuan 14.256 orang.

PERANSERTA MASYARAKAT Kota – 2007

17

PERTANYAAN

JAWABAN 1. 2. 3.

8.

4. 5. 6. 7.

Lembaga apa saja yang dilibatkan dalam upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak?


Lembaga Masyarakat, tokoh masyarakat Dunia Usaha (pelaku usaha) Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, Kelompok Wanita Tani, Pelaku Usaha Agribisnis Rumah Pintar Kompleks Pertanian Citayam Puskesmas dan Poliklinik PAUD, TPA, TK, SD, SMP Lembaga Pendidikan,Solidaritas Istri Kabinet Indonesia Bersatu(SIKIB), KOWANI, Dharma wanita, Dharma Pertiwi, PKK,Aliansi Perempuan untuk Pembangunan Berke;anjutan (APPB), Bhayangkari, Organisasi Persaudaraan Muslimah,TNI-angkatan darat, Bdzb Narkotika Nasional( BNN), pemerintah Propinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kelutahan/desa.

…………………………………………………….

D. INOVASI STRATEGIS PERTANYAAN

1.

Apakah ada terobosan/inisiatif baru untuk mempercepat pencapaian tujuan dan menjamin keberlanjutan(sustainability) pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, selain penyediaan layanan perlindungan dan pemenuhan hak perempuan sebagaimana tercantum pada menu jawaban Nomor 4, Bagian Pelaksanaan Perlindungan Perempuan di atas?

JAWABAN

1.

Ya

1.

3. 4. 5. 6. 7. 8.

Pengembangan Metode Multidimension Scaling (MDS), yang digunakan untuk analisis kegiatan responsif gender lingkup Kementerian Pertanian Teknologi optimasi pemanfaatan lahan pekarangan dengan berbagai luasan KRPL SL-PHT Pelatihan Non Aparatur Pelatihan Wanita Tani Lomba Cipta Menu untuk Perbaikan Gizi Alat dan Mesin Pertanian oleh Badan Litbang Pertanian

1.

Tidak

1.

Ya

2. Jika YA, sebutkan!

2.

3.

Apakah inisiatif baru tersebut difasilitasi oleh Kementerian PP dan PA, baik secara penganggaran maupun pelaksanaannya? (Jika TIDAK, lanjut ke pertanyaan berikut) (Jika YA, selesai.) Apakah inisiatif baru tersebut melibatkan banyak pemangku kepentingan, di eksternal Kementerian/Lembaga Saudara, seperti kementerian/lembaga lain,dan/atau organisasi non Kota – 2007

18

pemerintah?

4.

5.

(Jika YA, lanjut ke pertanyaan berikut) (Jika TIDAK, selesai.) Apakah inisiatif baru tersebut bersifat kegiatan rutin, seperti sosialisasi, forum pokja, pencetakan KIE dan sebagainya? (Jika TIDAK, lanjut ke pertanyaan berikut) (Jika YA, selesai.) Apakah inisiatif baru tersebut memiliki dampak strategis, seperti perubahan ke arah yang lebih baik, dan bersifat sustainable (keberlanjutan)?

Jika YA, sebutkan dampaknya, atau dampak yang diharapkan (jika inisiatif baru tersebut belum selesai pelaksanaannya).

1.

Tidak

1.

Ya

1) MDS adalah suatu teknis multi-diciplinary rapid appraisal untuk mengetahui tingkat keberlanjutan dari kegiatan berdasarkan sejumlah atribut yang mudah untuk diskoring. Atribut yang dilihat mencakup: dimensi ekologi, ekonomi, sosial-budaya, teknologi dan kelembagaan yang akan dievaluasi dapat dipilih untuk merefleksikan keberlanjutan, serta dapat diperbaiki atau diganti ketika informasi terbaru diperoleh.MDS dapat menilai: (1) indeks keberlanjutan masing-masing dimensi (ekologi, ekonomi, sosial budaya, teknologi, dan kelembagaan), (2) mengidentifikasi atribut/peubah yang sensitif berpengaruh pada pelaksanaan kegiatan, dan (3) menentukan faktor paling dominan dalam pelaksanaan kegiatan. Pemilihan MDS dalam analisis keberlanjutan kegiatan responsif gender di sektor pertanian , mengingat metode ini mampu memberikan hasil secara holistik, cepat, obyektif, dan terkuantifikasi. Penggunaan MDS dan analisis gender menghasilkan gambaran yang jelas dan komprehensif mengenai kondisi sumber daya yang ada dan permasalahan gender, khususnya untuk 10 kegiatan yang responsif gender sehingga akhirnya dapat dijadikan bahan untuk menentukan kebijakan yang tepat untuk mencapai pelaksanaan kegiatan yang berkelanjutan berbasis gender dan berwawasan lingkungan. 2) Tehnologi Optimasi Lahan Tindakan konservasi tanah, pengelolaan dan rehabilitasi lahan, mencakup aspek teknis-sipil, biologi, dan sosial-ekonomi. Lahan pekarangan merupakan areal yang potensial untuk pengembangan tanaman hortikultura, baik sayuran, buah-buahan, maupun tanaman obat keluarga (TOGA). Selain menjadi sumber pemenuhan gizi keluarga, pemanfaatan pekarangan juga dapat menjadi alternatif pengembangan kegiatan ekonomi produktif dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarga. Teknologi ini tidak membutuhkan areal yang luas dalam penanamannya serta perawatannya cukup mudah, sehingga sangat sesuai untuk dikembangkan di lahan pekarangan. Upaya ini akan berlangsung efektif jika dilaksanakan secara intensif dan

Kota – 2007

19

3) 4) 5) 6) 7)

berkelanjutan. Melalui sistem verticultur dengan konstruksi vertical garden dengan aplikasi teknologi budidaya ramah lingkungan dengan pestisida dan pupuk organik, tanaman dalam polybag telah teruji mampu menghasilkan sayuran bermutu yang aman konsumsi.. Faktor yang menjadi pembeda adalah luas lahan pekarangan, karakteristik sosial dan budaya. Tipe lahan dibagi empat strata yaitu : sangat sempit, sempit, sedang dan luas. Perempuan terlibat dalam budidaya pertanian Perempuan terlibat dalam pengedalian hama penyakit Bisa melibatkan perempuan dalam pengolahan hasil pertanian dengan menggunakan alat mesin pertanian Menambah pendapatan keluarga Menambah kecukupan gizi keluarga

Jakarta, September 2014 Ketua Pokja PUG Kementerian Pertanian.

( Dr. Ir. Suwandi, M.Si.)

Kota – 2007

20

LEMBAGA TAHUN 2014

Recommend Documents