LATIHAN SOAL SERTIFIKASI hari ke-1 I.
TIPE SOAL BENAR/SALAH
1. Biaya umum kegiatan, termasuk honor anggota dan biaya operasional pokja ULP, dapat dimasukkan ke dalam nilai pengadaan yang akan dikontrak. Jawaban : Salah Analisis : Pasal 23 ayat 2 2. Penyedia barang/jasa yang tidak puas atas sanggahan pertama, dapat mengajukan sanggahan banding dengan menyerahkan surat sanggahan dan jaminan sanggah sebesar 2 0/00 atau maksimal Rp. 50 juta. Jawaban : Analisis : 3. Besarnya keuntungan yang ditentukan dalam perhitungan HPS maksimum dari 15 %. 4. Apabila pekerjaan yang ditawarkan memiliki spesifikasi teknis jauh lebih baik dari yang disyaratkan, walaupun harganya tinggi, penawaran yang bersangkutan masih dapat dinyatakan memenuhi syarat teknis. 5. Penyedia barang/jasa yang dikenai sanksi black list oleh dinas kesehatan di Jawa Barat karena tidak menyelesaikan pekerjaan tidak dapat menjadi penyedia barang dan jasa untuk kegiatan Departemen PU selama 2 tahun. 6. Badan usaha yang berbentuk CV hanya boleh mengikuti pengadaan barang dan jasa dengan nilai dibawah Rp. 1 (satu) milyar. 7. Pokja ULP dapat mempersyaratkan penyedia peserta pelelangan harus memiliki kartu tanda anggota asosiasi tertentu untuk menjamin penyedia yang bersangkutan berkinerja baik. 8. Pengadaan ATK dengan nilai Rp. 60 juta dapat dilaksanakan dengan membandingkan 2 penawaran yang masuk setelah undangan. 9. Dalam penilaian kualifikasi badan usaha yang berbentuk PT mendapat nilai baik terhadap badan usaha berbentuk koperasi 10. Penyedia barang dan jasa yang tidak menyelesaikan pekerjaan, dapat dikenakan sanksi black list terhahap perusahaannya saja. 11. Tenaga ahli yang dikontrak secara individu wajib memenuhi ketentuan adanya surat ijin usaha seperti surat ijin praktek untuk pengacara. 12. BUMD tidak diperbolehkan mengikuti pelelangan umum didaerah yang bersangkutan karena akan menimbulkan pertentangan kepentingan 13. Kontrak lumspum adalah sistem kontrak yang nilai anggarannnya pembayaran
mengikat nilai total
14. Perubahan metode evaluasi harus dilakukan sebelum penawaran pada suatu penjelasan pelelangan dan dibuat perubahan dokumen lelang
15. Apabila dalam pelelangan umum secara pascakualifikasi dengan sistem satu sampul jumlah penawaran yang memenuhi persyaratan teknis hanya 1 (satu) penawaran dari 4 (empat) penawaran yang masuk maka pelelangan harus diulang. 16. Pengumuman pelelangan dengan nilai lebih dari Rp. 100 juta harus tempatkan di website, papan pengumuman dan LPSE 17. Apabila barang yang diterima dari penyedia tidak sesuai spesifikasi, maka yang bertanggungjawab adalah panitia penerima hasil pekerjaan 18. Metode evaluasi dengan sistem nilai yaitu metode yang memberi bobot pada semua penawaran teknis yang masuk dapat dipilih untuk pengadaan kertas fotocopi 19. Pada pelelangan umum dengan pascakualifikasi, penawaran yang terendah dapat digugurkan apabila usaha kecil yang bersangkutan tidak memiliki dukungan dari bank. 20. Apabila hasil evaluasi pada proses pelelangan umum secara pascakualifikasi diperoleh penawaran peringkat pertama yang melebihi HPS, maka pokja ULP boleh menegosiasikan penawaran harga sehingga sama dengan HPS. 21. Pokja ULP dapat meminta direktur perusahaan yang akan mengikuti pelelangan harus datang sendiri pada saat pendaftaran untuk meyakinkan bahwa para peserta lelang adalah perusahaan yang sesungguhnya. 22. Perguruan tinggi negeri tidak diperbolehkan mengikuti pelelangan umum karena perguruan tinggi negeri bukan badan usaha. 23. Pengadaan komputer dengan nilai kurang dari Rp. 1 milyar dapat dilaksanakan dengan membandingkan sebanyak-banyaknya penawaran dan memilih penawaran harga yang paling rendah diantara yang memenuhi persyaratan administrasi 24. Pengguna anggaran yang tidak menandatangni kontrak tetap harus menandatangani pakta integritas bersama-sama dengan PPK semua anggota Pokja ULP 25. Dalam pelelangan umum secara prakualifikasi, penyedia yang boleh memasukkan penawaran adalah penyedia yang memenuhi persyaratan kualifikasi.
II. TIPE SOAL PILIHAN GANDA 26. Pengadaan dengan cara membandingkan sebanyak-banyaknya penawaran dapat dilakukan untuk : a. Paket pengadaan barang spesifik b. Paket pengadaan barang dengan nilai Rp. 1 milyar c. Paket pengadaan barang dengan nilai Rp. 100 juta d. Paket pengadaan barang dengan nilai Rp. 50 juta 27. Pada proses pangadaan jasa konsultasi dengan menggunakan metode evaluasi kualitas proses negosiasi dilakukan terhadap : a. Penawaran yang sudah dievaluasi proposal teknisnya b. Penawaran yang memiliki nilai teknis terbaik yang memenuhi nilai minimal proposal teknis
c. Penawaran memiliki proposal teknis yang melampui nilai proposal teknis d. Penawaran yang perolehan teknisnya melampui ambang batas.
28. Dalam pelelangan umum, bagaimana hubungan antara harga penawaran dan HPS : a. Penawaran maksimal sama dengan HPS b. Penawaran bisa lebih tinggi dari HPS c. Penawaran dari tidah boleh kurang dari 80 % HP d. Penawaran tidak berhubungan dengan HPS 29. Black list dalam proses pengadaan dikenakan terhadap : a. Perusahaan dan direktur yang menawarkan b. Direktur perusahaan yang menawarkan c. Perusahaan maupun pengurusnya d. Pengurus dan pemilikinya 30. Untuk meyakinkan Pokja ULP bahwa peserta lelang mampu menyediakan barang sesuai spesifikasi yang disyaratkan, penyedia harus melengkapi penawarannya dengan : a. Sketsa barang b. Foto barang yang ditawarkan c. Brosur dari pabrikan d. Gambar teknik 31. Untuk menjamin suatu pekerjaan dilaksanakan oleh penyedia sesuai kualitas yang diharapkan maka dalam tahap klarifikasi pengguna : a. Dapat meminta penyedia menambah jaminan pelaksanaan untuk nilai penawaran dibawah 80 % HPS sebesar 5 % x HPS b. Tidak akan menerima pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak c. Akan memasukkan penyedia dalam daftar hitam apabila melanggar kontrak d. Dapat menggugurkan menawarkan dengan nilai dibawah 80 %. 32. Pada proses pengadaan peralatan kantor dengan nilai Rp. 350 juta dengan cara pelelangan umum pengumuman : a. Dilakukan di website, papan pengumuman dan LPSE pada masa awal pengumuman b. Dilakukan di papan pengumuman instansi yang bersangkutan c. Dilakukan koran nasional dan daerah d. Tidak perlu diumumkan 33. Dalam pelelangan umum secara pascakualifikasi lelang yang dinyatakan gagal karena semua semua penawaran diatas HPS paket pekerjaan diulang dengan : a. Mengundang ulang peserta yang lulus kualifikasi untuk memasukkan penawaran ulang secara lengkap b. Mengundang ulang peserta yang memenuhi syarat administrasi c. Mengundang ulang peserta yang tercantum dalam daftar calon peserta lelang d. Mengumumkan kembali pelelangan 34. Besarnya milyar : a. b. c. d.
jaminan penawaran untuk pekerjaan pengadaan barang dengan nilai paket Rp. 1 Maksimal Rp. 30 juta atau 3 % dari HPS Besarnya 1-3 % dari penawaran Besarnya 1-3 % dari HPS Boleh lebih dari 3 % HPS
35. Apabila diperlukan perubahan ruang lingkup pekerjaan, PPK dan penyedia barang/jasa dapat melakukan perubahan ruang lingkup pekerjaan pada saat : a. Setelah kontrak ditandatangani b. Setelah serah terima pertama c. Sebelum surat perintah mulai kerja d. Sebelum kontrak ditandatangani 36. Apabila dalam pelaksanaan kegiatan secara swakelola perlu membeli peralatan, maka pejabat pengadaan/ULP perlu dibentuk apabila kegiatan tersebut dilaksanakan oleh : a. Perguruan tinggi negeri b. Kelompok masyarakat c. BUMN/BUMD d. Sekretariat dewan 37. Persyaratan kualifikasi yang boleh ditambahkan dalam dokumen pengadaan : a. Memiliki pengalaman sejenis b. Memiliki dukungan bank setempat c. Pendaftaran dilakukan sendiri oleh direktur atau kuasanya d. Perusahaan harus berbentuk perseroan terbatas 38. Karena diprovinsi lokasi kegiatan, jumlah penyedia yang dapat melaksanakan pekerjaan dengan nilai Rp. 1,2 milyar terbatas. Maka pokja ULP dapat melaksanakan pengadaan dengan metode : a. Pemilihan langsung dengan prakualifikasi b. Penunjukan langsung dengan prakualifikasi c. Pelelangan umum dengan pascakualifikasi d. Pelelangan terbatas secara prakualifikasi 39. Dalam menetapkan persyaratan kualifikasi, pokja ULP dilarang mempersyaratkan : a. Peserta harus memiliki kartu anggota asosiasi b. Peserta harus memiliki kantor dengan alamat tetap c. Dimilikinya izin usaha berkaitan dengan bidang pekerjaan yang akan dilelangkan d. Tersedianya tenaga teknis sesuai dengan bidang pekerjaan yang dilelangkan 40. Pengumuman pelelangan tidak boleh memuat : a. Nama pejabat pembuat komitmen b. Uraian terperinci paket pekerjaan c. Ketentuan direktur utama harus mendaftar sendiri d. Perkiraan nilai total paket pekerjaan 41. Dalam pengadaan barang, penawaran dinyatakan tidak memenuhi syarat teknis apabila : a. Jumlah peralatan minimal yang dimiliki tidak sesuai dengan yang disyaratkan dalam dokumen pengadaan b. Waktu penyerahan melebihi waktu yang ditentukan dalam dokumen pengadaan c. Sejumlah barang yang akan disubkontrakkan tidak sesuai dengan yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan d. Personil yang dimiliki tidak sesuai dengan yang diperlukan pada bidangnya. 42. Preferensi harga produksi dalam negeri dapat diterapkan dengan ketentuan : a. Preferensi harga dapat mengubah harga penawaran b. Preferensi harga diberikan kepada semua perusahaa dalam negeri c. Preferensi harga hanya digunakan panitia dalam evaluasi penawaran
d. Preferensi harga diperhitungkan dalam evaluasi penawaran terhadap semua penawaran
43. Tanggungjawab ULP atas pelaksanaan pengadaan sampai dengan a. Diterimanya pembayaran uang muka oleh penyedia barang/jasa b. Ditetapkannya penyedia barang/jasa oleh pejabat pembuat komitmen c. Diterimanya barang sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan d. Ditandatanganinya kontrak oleh pejabat pembuat komitmen 44. Dalam pelelangan umum secara pasca kualifikasi, lelang yang dinyatakan gagal karena peserta yang mendaftar kurang dari 3 (tiga), diulang dengan : a. Memperpanjang waktu pendaftaran b. Meminta penawaran dari peserta yang mendaftar c. Mengumumkan kembali pelelangan d. Mengundang peserta baru mendaftar 45. Apabila peserta pelelangan merasa tidak puas atas hasil pelelangan karena sanggahan yang disampaikan tidak diluluskan, maka peserta dapat mengajukan sanggahan banding kepada : a. Atasan langsung panitia b. Badan arbitrase nasional c. Pengguna anggaran, gubernur, walikota d. Komisi pengawas persaiangan usaha 46. Perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan kontrak tidak dilakukan apabila : a. Penyedia terlambat menyelesaikan pekerjaan karena alasan diluar kontrol peyedia b. Ada perubahan pekerjaan yang dapat berakibat pada perubahan jadwal c. Pelaksanaan yang akan melampui akhir tahun anggaran d. Ada perubahan volume pekerjaan yang memerlukan perpanjangan waktu 47. Swakelola oleh perguruan tinggi swasta yang mendapat hibah dari APBN apabila dalam pelaksanaannya memerlukan pihak ketiga, maka : a. Pelelangan harus dilaksanakan oleh panitia yang berstatus PNS b. Pengadaan harus dilelangkan sesuai dengan Perpres 54/2010 c. Pemilihan pihak ketiga dapat dilaksanakan dengan penunjukan langsung d. Pengadaan harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip pengadaan 48. Dilarang diangkat menjadi anggota Pokja ULP adalah kecuali a. Pejabat SPM b. PPK c. PNS bersertifikat d. Bendaharawan 49. Metode evaluasi dengan evaluasi kualitas paling tepat diterapkan untuk pekerjaan : a. Penyusunan studi kelayakan kawasan pariwisata b. Pangadaan mebel sekolah menengah c. Pegawasan kontruksi jalan desa d. Perencanaan pembangunan PLTN 50. Kontrak pengadaan makanan untuk pasien rumah sakit dengan nilai kontrak Rp. 150 juta lebih tepat menggunakan : a. Kontrak lumpsum
b. Kontrak terima jadi c. Kontrak harga satuan d. Kontrak persentase 51. Dalam pelelangan umum secara pascakualifikasi yang boleh memasukkan penawaran adalah : a. Penyedia yang medaftar mengikuti pelelangan b. Penyedia yang mengikuti penjelasan lelang c. Penyedia yang pimpinannya membawa sendiri penawarannya d. Penyedia yang memiliki pengalaman dibidangnya 52. Bila pelaksanaan lelang gagal karena ada kesalahan prosedur maka pelelangan ulang dilaksanakan dengan : a. Mengumumkan kembali pelelangan umum b. Mengangkat pokja ULP baru untuk melaksanakan lelang ulang c. Meminta penawara ulang dari peserta pelelangan d. Menggugurkan penawaran dari penyedia yang terlibat 53. Terhadap penawaran yang tidak mencantumkan nilai harga satuan untuk suatu item pekerjaan panitia dapat : a. Mengugurkan penawaran karena termasuk penawaran yang tidak responsif b. Mengembalikan penawaran tersebut kepada peserta lelang untuk diperbaiki c. Melakukan klarifikasi dan pekerjaan yang harga satuannya tidak ditulis tetap dilaksanakan. d. Memberi nilai tertentu dari harga tertinggi dari penawaran peserta yang lain. 54. Pada proses pelelangan umum secara pascakualifikasi apabila penawaran terbaik tidak dilengkapi dengan data kualifikasi secara lengkap panitia : a. Dapat meminta peserta yang bersangkutan melengkapi kekuranga data b. Dapat meminta peserta yang bersangkutan memasukkan penawaran ulang c. Melanjutkan penilaian kualifikasi terhadap penawaran peringkat berikutnya d. Harus menggugurkan penawaran 55. Apabila peserta yang lulus prakualifikasi dalam seleksi umum pekerjaan jasa konsultasi hanya 2 (dua) maka panitia a. Mengundang peserta diluar peserta yang mendaftar b. Meminta peserta memperbaiki dokumen prakualifikasi c. Melaksanakan proses evaluasi kualifikasi ulang d. Mengumumkan kembali dan mengulang proses kualifikasi 56. Apabila pejabat pembuat komitmen menerima pangaduan bahwa salah satu calon pemenang lelang memiliki hubungan keluarga dengan salah satu anggota pokja ULP maka : a. Proses pelelangan dibatalkan b. Peserta lelang yang bersangkutan digugurkan c. Peserta lelang yang bersangkutan tetap dapat menjadi pemenang dengan syarat tidak ada KKN d. Proses pelelangan tetap dilanjutkan 57. Untuk mempersingkat waktu penyelesaikan sengketa antara pengguna dan penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan kontrak, maka pilihan penyelesaian sengketa yang dianjurkan sebaiknya melalui : a. Peradilan umum b. Peradilan tata usaha negara
c. Arbitrase d. Komisi pengawas persaingan usaha
58. Jenis kontrak yang paling tepat untuk pekerjaan jasa konsultan adalah a. Lumpsum b. Harga satuan c. Gabungan lumpsum dan satuan d. Prosentase 59. Dalam pengadaan kendaraan dinas untuk operasional instansi pemerintah, pemilihan penyedianya dapat dilakukan dengan : a. Pelelangan Umum b. Pengadaan Langsung c. Penunjukkan Langsung d. Pelelangan Sederhana
maka metode
60. Metode evaluasi yang paling tepat untuk pengadaan jasa konstruksi sederhana melalui pelelangan umum adalah a. sistem pagu anggaran b. Sistem gugur c. Sistem biaya terendah d. Sistem nilai 61. Hasil evaluasi dengan metode sistem nilai dalam pelelangan umum untuk pengadaan : a. Daftar urutan penawaran yang dimulai dari urutan harga penawaran terendah yang memenuhi persyaratan teknis b. Daftar urutan penawaran yang dimulai dari urutan penawaran dengan nilai tertinggi diantara yang memenuhi syarat administrasi c. Daftar urutan penawaran yang dimulai dari urutan harga penawaran terendah diantara yang memenuhi syarat adminstrasi dan teknis d. Daftar urutan peawaran yang dimulai dari urutan harga evaluasi terendah 62. Dalam acara penjelasan lelang secara pascakualifikasi yang harus disampaikan kepada peserta lelang antara lain : a. Nilai total dan perincian HPS b. Biaya pengambilan dokumen c. Nama nama penyedia yang mendaftar d. Cara penyampaian penawaran 63. Surat jaminan penawaran yang memenuhi syarat apabila : a. Diterbitkan oleh bank umum atau bank perkreditan rakyat b. Masa berlaku jaminan penawaran tidak kurang dari yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan c. Diterbitkan oleh perusahaan asuransi d. Nama pokja ULP pengadaan yang menerima jaminan penawaran sama dengan nama pokja ULP yang mengadakan pelelangan 64. Apabila setelah dilakukan pelelangan ulang, penawaran yang memenuhi syarat teknis hanya 1 (satu) maka : a. Pokja ULP dapat menunjuk langsung kepada penyedia yang penawarn teknisnya paling baik
b. Pokja ULP melakukan proses pelelangan umum kembali dengan mengubah spesifikasi barang/jasa yang dilelangkan c. Pokja ULP dapat meminta peserta pelelangan lain untuk meyesuaikan penawaran teknis sehingga memenuhi syarat d. Dapat Pokja ULP elanjutkan proses terhadap penawar yang memenuhi syarat teknis 65. Langkah paling tepat untuk membuktikan bahwa calon pemenang yang akan diusulkan adalah pengusaha kecil yang akan mampu melaksanakan pencetakan buku dengan nilai Rp. 200 juta adalah dengan : a. Melihat SIUP asli dari calon pemenang yang datanya tercantum dalam formulir isian kualifikasi b. Mendasarkan pada informasi yang disampaikan peserta dalam formulir isian kualifikasi c. Melakukan verifikasi terhadap semua data dan informasi yang ada dalam formulir isian kualifikasi d. Meneliti secara nyata dengan hanya melihat izin usaha percetakan, seryifikat badan usaha bidang percetakan dan neraca perusahaan. 66. Pada proses pelelangan umum dengan pascakualifikasi calon peserta yang boleh memasukkan penawaran adalah calon peserta yang menandatangi pakta integritas dan a. Calon peserta yang memenuhi syarat sesuai dokumen lelang b. Calon peserta yang mengambil dokumen lelang c. Calon peserta yang mengikuti penjelasan lelang d. Calon peserta yang mendaftar 67. Apabila sanggahan dari peserta lelang kepada menteri terhadap pelaksanaan lelang yang tidak sesuai dengan dokumen pengadaan dianggap benar maka pokja ULP harus : a. Melakukan proses ulang terhadap semua dokumen penawaran yang masuk b. Mengundang semua peserta yang mendaftar mengajukan penawaran ulang c. Melakukan evaluasi ulang terhadap tiga calon pemenang yang diusulkan d. Melakukan evaluasi ulang terhadap peawaran yang lulus teknis 68. Kontrak yang bersifat lumpsum dapat dilaksanakan dengan ketentuan : a. Tidak lebih dari 3 kali sebelum kontrak berakhir b. Disepakati dua belah pihak sesuai ketentuan yang berlaku c. Tidak lebih dari 10 % dari nilai kontrak awal d. Tidak boleh ada pekerjaan tambah/kurang 69. Dalam pelaksanaan kontrak, sanksi pencantuman claim black list dapat diberikan terhadap : a. Perusahaan dan direktur yang melaksanakan pekerjaan b. Direktur perusahaan yang melalauikan pekerjaan c. Perusahaan maupun pengurusnya d. Direksi maupun pengurusnya 70. Hal-hal yang dilarang diatur berbeda oleh menteri atau gubernur dalam menindaklanjuti keppres 54/2010 adalah : a. Persyaratan penyedia yang dapat mengikuti pelelangan b. Besaran biaya pengadaan penggandaan dokumen pelelangan c. Pemaketan pekerjaan yang dilelangkan d. Penunjukkan pejabat pembuat komitmen
71. Metode penyempaian penawaran yang paling tepat untuk pengadaan pekerjaan sederhana melalui pelelangan umum adalah : a. Sistem satu sampul b. Sistem dua tahap c. Sistem dua tahap d. Sistem gugur 72. Dalam hal kontrak pembangunan gedung digunakan kontrak lumspum maka apabila dalam pelaksaaannya jumlah pintu berubah menjadi 110 buah dari jumlah awal dalam kontrak 100 buah. Maka jumlah yang dibayar oleh PPK untuk pekerjaan pintu adalah : a. 100 pintu b. 105 pintu c. 110 pintu d. Sesuai hasil negosiasi 73. Dalam rangka pelaksanaan pelelangan umum, harga perkiraan sendiri disusun untuk : a. Menentukan batas maksimal penawaran b. Dasar perlunya tambahan nilai jaminan pelaksanaan c. Menghitung potensi kerugian negara yang timbul apabila hasil lelang melebihi HPS d. Menilai kewajaran harga hasil lelang yang lebih tinggi dari HPS. 74. Pada saat evaluasi biaya pokja ULP dapat melakukan koreksi aritmatik terhadap kesalahan : a. Perkalian antara volume dengan harga satuan b. Penulisan nilai harga penawaran c. Penulisan harga satuan barang d. Perbedaan antara angka dan huruf harga penawaran 75. Dalam evaluasi teknis penawaran suatu pekerjaan jasa konsultasi unsur yang tidak dinilai : a. Pengalaman perusahaan yang relevan b. Kualifikasi tenaga ahli yang diusulkan c. Kemampuan keuangan perusahaa d. Pendekatan dan metodelogi untuk menilai pemahaman konsultan 76. Untuk menilai telah terpenuhinya persyaratan bahwa peserta lelang yang bersangkutan tidak masuk dalam daftar hitam, panitia perlu : a. surat pernyataan salah satu asosiasi perusahaan b. Pernyataan tertulis dari peserta lelang yang bersangkutan c. Keterangan dari pihak pejabat pembuat komitmen sebelumnya d. Surat keterangan dari lembaga independen 77. Dalam proses pengadaan barang yang banyak terdapat dipasar, pejabat pembuat komitemn dapat menerbitkan surat penetapan penyedia barang/jasa apabila : a. Setelah masa sanggah pertama tidak ada sanggahan dari peserta lelang b. Sanggahan tidak dapat diterima dan sudah dijawab oleh pejabat pembuat komitmen c. Sanggahan pertama tidak dapat diterima dan sudah dijawan oleh atasan pejabat pembuat komitmen d. Sanggahan kedua tidak dapat diterima dan sudah dijawan oleh pejabat pembuat komitmen 78. Dalam pelelangan umum prakualifikasi lelang yang dinyatakan gagal karena didapati prosesnya tidak sesuai denga ketentuan dalam dokumen pemilihan, diulang dengan :
a. Mengundang ulang peserta yang lulus prakualifikasi untuk memasukkan penawaran ulang secara legkap b. Mengundang peserta yang memenuhi syarat administrasi dan teknis c. Mengudang peserta yang masuk dalam daftar calon pemenang lelang d. Mengundang semua calon peserta lelang, dan apabila dianggap perlu mengundang peserta baru. 79. Apabila dalam pelaksanaan kontrak dijumpai adanya perbedaa ketentuan-ketentuan yang ada dalam kontrak dengan dokumen pengadaan, berita acara penjelasan, dokumen penawaran, maka yang diacu adalah ketentuan yang terdapat dalam : a. Dokumen penawaran b. Berita acara penjelasan c. Dokumen kontrak dan addendumnya d. Dokumen pengadaan 80. Pada pekerjaan konstruksi dengan kontrak harga satuan dengan nilai Rp. 2 milyar, perpanjangan pelaksanaan dan tambahan pekerjaan dengan nilai Rp. 40 juta dituangkan dalam : a. Perubahan surat perintah mulai kerja b. Perubahan kontrak c. Perubahan surat perintah kerja d. Berita acara perubahan waktu pelaksanaan. III.
TIPE SOAL PILIHAN GANDA (KASUS)
81. Untuk pembangunan sistem manajemen informasi di suatu instansi telah disetujui pagu anggaran sebesar RP. 8 milyar. Anggaran tersebut sebesar Rp. 6 Milyar untuk pembelian peralatan komputer dan sisanya untuk pembangunan jaringan (LAN). Berdasarkan hasil survey dan brosur – brosur yang dikumpulkan dari beberapa toko komputer diperoleh harga perkiraan sendiri (HPS) untuk peralatan sebesar Rp. 5,6 milyar, sedangkan HPS untuk pembangunan LAN diperkirakan Rp. 2,1 milyar. Terhadap situasi ini, maka langkah yang perlu dilakukan adalah : a. ULP melanjutkan proses dengan mengumumkan pelelangan untuk pengadaan IT dan meminta pejabat pembuat komitmen merevisi spesifikasi atau volume untuk pengadaan LAN b. ULP meminta pejabat pembuat komitmen merevisi spesifikasi atau volume untuk pengadaan peralatan komputer maupun LAN c. ULP meneruskan proses pelelangan dan megumumkan pengadaan pembangunan sistem manajemen informasi dengan pagu 6 milyar d. ULP mengembalikan tugas pengadaan kepada pejabat pembuat komitmen karena HPS melampui pagu anggaran yang tersedia 82. Dalam rangka rehabilitasi lahan kritis tahun 2004-2009 selama (5 tahun). Setiap tahun diperluka 5 juta bibit meranti untuk ditanam di 5 provinsi. Penanaman bibit tersebut dilaksanakan diawal musim penghujan (bulan oktober – november), yang dilanjutkan dengan perawatan selama 3 bulan. Pembibitannya sendiri memerlukan waktu kurang lebih 6 bulan. Perencanaan pengadaan yang paling tepat dengan kebijakan pengadaan adalah : a. Pengadaan direncanakan menjadi 2 paket yaitu paket pembibitan dan paket penanaman dan pemeliharaan. b. Pengadaan direncanakan menjadi 5 paket pembibitan dan 5 paket penanaman dan pemeliharaan berdasarkan provinsi c. Pengadaan direncanakan menjadi 5 paket pembibitan dan 25 paket penanaman dan pemeliharaan berdasarkan provinsi
d. Perencanaan direncanakan menjadi 25 paket pembibitan sekaligus penanaman dan pemeliharaan berdasarkan provinsi. 83. Pokja ULP menerima tugas untuk mengadakan 5 unit kendaraan dinas pejabat eselon I dan II dengan pagu anggaran Rp. 1,5 milyar. Mengingat para pejabat eselon I dan II meminta 5 merek dan type kendaraan yang berbeda-beda maka pokja ULP dapat : a. Membuat dokumen penunjukkan langsung dengan harga GSO yang ditetapkan b. Membuat dokumen pelelangan secara terbatas dengan mengundang 5 agen penjualan untuk masing-masing merek kendaraan c. Membuat dokumen yang menyebutkan spesifikasi secara umum dan melanjutkan pengadaan secara pelelangan umum d. Mengembalikan proses pengadaan kepada pejabat pembuat komitmen. 84. Dalam suatu pelelangan umum ulang dengan pascakualifikasi untuk pengadaan buku dengan nilai HPS Rp. 750 juta dari 20 peserta yang mendaftar, hanya 2 peserta yang memasukkan dokumen penawaran. Keduanya memenuhi persyaratan administrasi dan teknis dengan harga penawaran PT. A menjadi Rp. 740 juta dan PT. B menjadi Rp. 730 juta. Setelah dilakukan koreksi arimatik , penawaran PT. A mejadi 700 juta dan PT. B menjadi 770 juta. Menurut saudara, proses pengadaan tersebut harus : a. Dilanjutkan dengan penilaian kualifikasi atas PT. A dan mengusulkan PT. A sebagai calon pemenang b. Dibatalkan oleh pejabat pembuat komitmen dan panitia melakukan pelelangan ulang c. Dilanjutkan dengan negosiasi dengan PT. A sehigga penawaran tidak melebihi HPS, yang bila negosisi berhasil, PT. A diusulkan sebagai pemenang lelang. d. Diulang dan meminta penawaran ulang sehingga penawaran tidak melampui HPS 85. Dalam rangka pengembangan kawasan pariwisata, diperlukan jasa konsultan untuk menyusun studi kelayakan. Setelah dievaluasi teknis, negosiasi harga dengan konsultan, peringkat pertama tidak mencapai kesepakatan. Dalam hal ini panitia mengundang peringkat kedua untuk negosiasi. Ternyata penawaran harga konsultan peringkat kedua lebih tinggi dari peawaran konsultan tingkat pertama. Langkah yang sebaiknya diambil pokja ULP adalah : a. Menetapkan calon pemenang adalah peringkat pertama b. Meneruskan negosiasi dengan penawaran peringkat kedua c. Mengundang penawaran peringkat ketiga untuk negosiasi harga d. Membatalkan proses pengadaan karena negosiasi tidak mencapai harga sesui HPS 86. Diakhir bulan Agustus, terdapat satu paket pengadaan pengerukan tanggul sungai yang belum dilaksanakan senilai Rp. 10 milyar. Rencana semula pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan dengan alat berat dan harus dimulai pada awal bulan Oktober dan ditargetkan selesai akhir November, sehingga tidak terganggu denga peluang banjir pada musim hujan. Langkah terbaik yang dapat dilakukan adalah : a. Pejabat pembuat komitmen segera melakukan pelelangan umum dibulan September dan memulai kontrak awal Agustus b. Pejabat pembuat komitmen menunjuk langsung kepada perusahaan besar yang memiliki alat berat sehingga penyelesaian tidak melampui tahun anggaran c. Pejabat pembuat komitmen merevisi jadwal pelaksanaan menjadi 30 hari kalender sehingga masih ada waktu dilakukan pelelangan umum secara pasca kualifikasi d. Pejabat pembuat komitmen dan panitia pegadaan memecah paket pengadaan menjadi 10 paket sehingga mempersingkat pelaksanaa pekerjaan dan memungkinkan melaksanakan pelelangan umum secara pascakualifikasi
87. Pemerintah akan pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) dengan nilai anggaran Rp. 7 triliun, yang berlokasi di Tanjung Muria Jawa Tengah untuk mengantisi kebutuhan energi yang sangat besar untuk jangka panjang (20-30 tahun yang akan datang), apalagi dengan pertimbangan cadangan energi fosil yang semakin menurun. Untuk mengantisipasi kebutuhan tersebut, maka akan dilakukan pelelangan terbatas untuk pembangun PLTN tersebut. Jenis kontrak yang paling sesuai untuk pekerjaan tersebut adalah a. Lumpsum b. Terintegrasi c. Harga Satuan d. Gabungan lumpsum dan satun 88. Pada saat rapat penjelasan dokumen pengadaan, panitia pegadaan pembangunan gedung kantor senilai Rp. 1,2 milyar yang direncanakan selesai di tahun anggaran berjalan diminta oleh sebagian peserta untuk mengubah masa pelaksanaan pekerjaan yang dalam dokumen pengadaan ditetapkan 200 (dua ratus) hari kaleder menjadi 300 (tiga ratus) hari kerja karena sebagian peserta menilai waktu pelaksanaan tersebut tidak memadai. Atas usulan tersebut sebaiknya panitia : a. Menyetujui usulan tersebut dan melaksanakan addendum dokumen pengadaan yang mengubah jangka waktu pelaksanaan pekerjaan. b. Menyetujui usulan tersebut dan menuangkannya dalam berita acara penjelasan c. Menolak usulan tersebut dan melajutkan proses pengadaan d. Menghentikan proses pengadaan dan meyerahkan keputusan pada pejabat pembuat komitmen 89. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat merencanakan akan mengadakan alat kesehatan dan obatobatan generik dengan nilai kontrak Rp. 1,5 milyar. Alkes dan obat generik tersebut rencananya akan didistribusikan ke setiap puskesmas kecamatan untuk kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat desa dalam program jamkesmas. Metode pemilihan yang paling tepat digunakan oleh pokja ULP adalah a. Pelelangan umum dengan pasca kualifikasi b. Penunjukkan langsung c. Pengadaan langsung di setiap kecamatan d. Sayembara 90. PPK untuk kegiatan pengembangan pendidikan di Kalimantan Tengah menyatukan 100 (seratus) paket pengadaan perabot dan alat untuk digunakan di 500 (lima ratus) SD di seluruh Kalimantan Tengah menjadi 1 (satu) paket pekerjaan dengan nilai Rp. 12 Miliar. Bagaimana pendapat saudara terhadap tindakan PPK di atas : a. Tindakan PPK menyatukan 100 paket menjadi 1 paket pengadaan dibenarkan b. Penyatuan paket tersebut dibenarkan karena dinilai tidak merugikan usaha kecil c. Penyatuan paket tersebut tidak dibenarkan karena melanggar Perpres 54/2010 d. Pemaketan tersebut dibenarkan karena dinilai efisien dan ekonomis
Pembekalan PBJ hari ke-2 BAGIAN I MERUPAKAN PILIHAN BENAR/SALAH 1. Pejabat Pembuat Komitment/PPK (atau pejabat yang berfungsi sebagai pejabat pembuat komitmen) melakukan perjanjian tertulis (kontrak) dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola 2. Proses pascakualifikasi menghasilkan daftar calon Penyedia Barang/ Konstruksi/JasaLainnya atau daftar pendek calon Penyedia Jasa Konsultansi 3.
Ketidakhadiran peserta pada saat untukmenolak/menggugurkan penawaran
pemberian
penjelasan
dapat
Pekerjaan
dijadikan
dasar
4. Penyampaian penawaran yang benar dari para penyedia adalah menyampaikan semua copy datadata kualifikasi dan dokumen penawaran ke dalam amplop. 5. Dalam acara pembukaan dokumen, penyedia yang copy dokumennya tidak lengkap harus digugurkan. 6. Penyedia baru yang umur usahanya 4 diperbolehkan mengikuti pelelangan 7. Dalam acara pemilihan
penjelasan
tahun yang
lelang diperbolehkan
tidak pernah
memperoleh pekerjaan
membuat addendum/perubahan dokumen
8. Pokja Unit Layanan Pengadaan tidak berhak menetapkan pemenang untuk pengadan barang s.d. Rp. 100 miliar 9. Sanggahan yang pertama mengenai ketidakpuasan atas pengumuman pemenang penyedia barang dan jasa di tujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen. 10. Pelelangan Sederhana adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lainnya untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp200 juta 11. Pengadaan Langsung adalah Padalah Pengadaan Barang/Jasa langsung kepada Penyedia Barang/Jasa, tanpa melalui Pelelangan/ Seleksi/Penunjukan Langsung 12. Pengadaan Barang/Jasa yang diatur oleh Perpres 54 tahun 2010 adalah pengadaan barang/jasa dimana sumber dananya semua bersumber dari APBN/APBD 13. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan melalui Swakelola; dan/atau pemilihan Penyedia Barang/Jasa 14. Pengguna Anggaran berwenang menetapkan pemenang pelelangan untuk pekerjaan di atas Rp. 100miliar.
15. Pejabat Pembuat Komitmen berwenang menetapkan pemenang pelelangan untuk pekerjaan dibawah Rp. 100 miliar 16. Yang diumumkan pada pelelangan sederhana dalam pemilihan langsung di website K/L/D I dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta portal pengadaan nasional adalah nilai total HPS dan kegiatan 17. Suatu unit kerja pelaksanaan swakelola yang memerlukan pengadaan bahan baku dengan nilai sebesar Rp. 150 juta melaksanakan pengadaan bahan baku dengan cara membeli langsung ke toko. 18. Metode pemilihan penyedia barang/jasa dengan cara menunjuk langsung 1 penyedia barang/jasa disebut pengadaan langsung 19. Pelaksanaan pemilihan langsung pekerjaan konstruksi wajib dilakukan dengan cara prakualifikasi 20. Jaminan penawaran yang dilakukan oleh calon penyedia pekerjaan konstruksi dinyatakan tidak sah karena dikeluarkan oleh perusahaan asuransi 21. HPS wajib memperhitungkan PPN, biaya umum dan keuntungan, tetapi yang dicantumkan dalam rincian HPS hanya PPN 22. Dokumen penunjukkan langsung isinya sangat sederhana dan dapat mengarah atau menyebut produk tertentu meskipun bukan merupakan pengadaan suku cadang 23. Pengadaan barang/jasa di kelurahan atau di kecamatan tidak dapat dilaksanakan oleh ULP di kabupaten karena nilainya kecil. 24. Pelaksanaan pemilihan cara prakualifikasi
langsung
pekerjaan
konstruksi
wajib
dilakukan
25. Suatu perencanaan pengadaan tanah diatur dalam Perpres54/2010 dan perubahannya.
dengan
BAGIAN II MERUPAKAN PILIHAN BERGANDA
26. Anggota ULP diperbolehkan bertugas sebagai: a.PPK; b. pengelola keuangan c. anggota pengawas internal d. pejabat pengadaan
27. Pekerjaan konstruksi senilai Rp. 7,5 miliar dapat diikuti oleh melaksanakan satu pekerjaan senilai sebagai berikut, kecuali : a. Rp. 7.5 milar b. Rp. 3.75 miliar c. Rp. 2.5 miliar d. Rp. 750 juta
28. Pengguna Anggaran tidak menetapkan kebijakan umum tentang: a. pemaketan pekerjaan; b. cara Pengadaan Barang/Jasa c. spesifikasi pekerjaan d. pengorganisasian PengadaanBarang/Jasa
penyedia
yang
pernah
29. Pengumuman rencana umum pengadaan barang dan jasa dilakukan di: a. website K/L/D/I, papan pengumuman resmi serta Portal Pengadaan Nasional b. website K/L/D/I masing-masing c. papan pengumuman resmi d. Portal Pengadaan Nasional
30. Apabila Kelompok Masyarakat PelaksanaSwakelola telah siap melaksanakan Swakelola maka dapat menerima dana maksimal sebesar : a.40% b.30% c.20% d.10%
31. Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola dapat menerima dana 100% bila kemajuan pekerjaan telah mencapai : a. 60% b. 100% c. 50% d. 70%
32. Pengadaan kendaraan bermotor dengan harga khusus untuk pemerintah yang telah dipublikasikan secara luas kepada masyarakat, untuk pengadaan 15 mobil senilai Rp. 3 miliar dilakukan dengan : a. Pelelangan umum b. Pengadaan langsung c. Penunjukkan langsung (e-purchasing) d. Seleksi langsung
33. Pengadaan lanjutan sewa gedung kantor dilakukan dengan : a. Pelelangan umum b. Pengadaan langsung c. Penunjukan langsung d. Seleksi langsung
34. Pengadaan Barang/PekerjaanKonstruksi/Jasa Lainnya yang spesifikasi teknis atau volumenya dapat dinyatakan secara jelas dalam Dokumen Pengadaan maka penyampaian dokumennya mengunakan : a. Satu sampul b. Dua sampul c. Tiga sampul d. Dua tahap
35. Pengadaan Barang/Jasa Lainnya yang menggunakan evaluasi sistem nilai atau sistem biaya selama umur ekonomis, maka penyampaian penawarannya dalam bentuk : a. Satu sampul b. Dua sampul c. Tiga sampul d. Dua tahap
36. Metode evaluasi penawaran dalam pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya menggunakan antara lain: a. metode evaluasi berdasarkan kualitas; b. metode evaluasi berdasarkan kualitas dan biaya; c. metode evaluasi berdasarkan PaguAnggaran d. metode evaluasi berdasarkan sistem nilai
37. Metode evaluasi penawaran dalam pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dapat dilakukan dengan menggunakan antara lain: a. sistem gugur b. sistem kualitas c. sistem nilai d. sistem penilaian biaya selama umurekonomis
38. Kontrak berdasar jumlah harga pasti dan tetap serta tidak dimungkinkan penyesuaian harga adalah kontrak : a. Kontrak Harga satuan b. Kontrak lumpsum c. Kontrak tahun tunggal d. Kontrak tahun jamak
39. Tanda bukti perjanjian untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai sampai dengan Rp100.000.000,00 adalah ; a. Kuitansi b. Kontrak c. SPPBJ d. SPK
40. Penilaian kualifikasi untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dilakukan dengan metode : a. System gugur b. System nilai c. System kualitas d. System kualitas dan biaya
41. Yang wajib bersertifikat pengadaan barang dan jasa : a. PA/KPA; b. PPK/Pokja ULP/Pejabat Pengadaan c. Panitia/Pejabat Penerima HasilPekerjaan d. Semua benar
42. Pengguna Anggaran menetapkan : a. spesifikasi teknis Barang/Jasa b. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) c. rancangan Kontrak d. mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang di website K/L/D/I
43. Penilaian kualifikasi untuk jasa konsultansi dilakukan dengan metode : a. System gugur b. System nilai c. System kualitas d. System kualitas dan biaya
44. Penayangan pengumuman pelelangan Umum pascakualifikasi dilaksanakan paling kurang : a. 2 hari kerja b. 3 hari kerja c. 5 hari kerja d. 7 hari kerja
dan
Seleksi
Umum
Perorangan
dengan
45. Masa sanggah terhadap hasil lelang/seleksi selama : a. 2 hari kerja b. 3 hari kerja c. 5 hari kerja d. 7 hari kerja
46. Menyimpan dan menjaga kutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa adalah tugas dan wewenang: a. PA/KPA b. PPK c.ULP/Pokja d. Panitian penerima
47. Pakta Integritas wajib ditandatangani oleh semua orang yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa, kecuali : a. PPK b. ULP/Pokja c. Panitia Penerima Barang/jasa d. KPA
48. Untuk ditetapkan sebagai pejabat PPK,maka harus memenuhi beberapa persyaratan antara lain, kecuali : a. Memiliki Integritas b. Pendidikan minimal D3 c. Disiplin tinggi d. Tidak menjabat sebagai Pengelola keuangan
49. Keanggotaan ULP wajib dibentuk untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai : a. Diatas Rp 50 juta b. Diatas Rp 200 Juta c. Diatas Rp 1 Milyar d. Diatas Rp 100 Milyar
50. Yang menetapkan besaran nominal jaminan penawaran adalah : a. PA/KPA b.PPK c. ULP/Pejabat Pengadaan d. Kepala Kantor
51. Untuk menetapkan Penyedia Barang/Jasa seleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi yang bernilai Rp. 7,5 Milyar adalah : a. KPA b. PPK c. ULP d. Pejabat Pengadaan
52. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut, kecuali : a. Memahami isi Kontrak b. Memiliki kualitas teknis c. Menandatangani Pakta Integritas d. Memiliki Sertifikat PBJ
53. Kemampuan Dasar (KD) tidak wajib dimiliki oleh, kecuali adalah : a. Usaha Non Kecil b. Pengadaan Barang c. Jasa Konsultasi d. Usaha Kecil
54. Pengadaan Pekerjaan jasa konstruksi senilai HPS Rp. 7,5 Milyar, maka penyedia barang/jasa minimal memiliki Kemampuan Dasar(KD) sebesar : a. 3 NPT b. 5 NPT c. 10 NPT d. Minimal sama HPS
55. Yang menetapkan kebijakan umum tentang pemaketan pekerjaan adalah : a. PPK b.PA/KPA c. Pokja ULP d. Pejabat Pengadaan
56. Untuk pelaksanaan biaya honor/pengumuman/penggandaan dokumen/biaya lainnya pengadaan barang/jasa, Pokja ULP membebankan kepada : a. Penyedia Barang/Jasa b. Mengusulkan Revisi DokumenAnggaran c. Ditanggung bersama d. Dana Taktis Kantor
57. Dalam rangka penanggulan BencanaAlam di beberapa daerah wilayah Indonesia K/L/D/I melaksanakan pekerjaan swakelola dengan maksud untuk : a. Memberdayakan SDM K/L/D/I b. Efisiensi c. Transparan d. Bersaing
58. Dalam pelaksanaan swakelola apabila ada pengadaan bahan/barang, jasa lainnya, peralatan/suku cadang dant enaga ahli dilakukan oleh : a. LSM b. PPK c. ULP/Pejabat Pengadaan d. KPA
59. Dalam pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa yang terdiri dari pengkajian ulang pekerjaan dan jadwal kegiatan pengadaan , maka pihak yang terlibat adalah : a. PPK b. ULP/Pejabat Pengadaan c. PA/KPA d. a dan b benar
60. Apabila terjadi perubahan paket pekerjaan dan disepakati, maka penetapan dilakukan oleh : a. PPK b. ULP/Pejabat Pengadaan c. PA/KPA d. a, b dan c benar
61. Pemilihan penyedia barang/jasa dengan pengadaan langsung, cukup dilaksanakan oleh : a. PPK b. PA/KPA c. Pejabat Pengadaan d. Pokja ULP
62. Pengadaan pekerjaaan yang tidak kompleks dengan nilai Rp. 180 juta dapat dilakukan dengan cara : a. Pelelangan sederhana untuk Barang/Jasa lainnya b. Pelelangan terbatas c. Penunjukkan Langsung d. Pengadaan langsung 63. Proses Pascakualifikasi lebih cocok untukpelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa dengan metode pemilihan : a. Pelelangan sederhana dan Pemilihanlangsung b. Penunjukan langsung c. Pegadaan Langsung d. Pelelangan terbatas
64. Dalam pengadaan jasa konsultasi agar penilaian harga tidak mempengaruhi penilaian teknis, maka metode penyampaian dokumen yang dipergunakan adalah : a. Metode satu sampul b. Metode dua sampul c. Metode dua tahap d. Metode satu tahap
65. Metode dua tahap dipergunakan untukpengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang memiliki karakteristik antara lain, kecuali a. Kompleks b. Kinerja tertentu c. Sistem dan desian yang berbeda d. Nilai Ekonomis
66. Aspek biaya yang perlu diklarifikasi atau negosiasi terutama, kecuali : a. Kesesuaian rencana kerja dengan jenis pengeluaran biaya b. Volume kegiatan dan jenispengeluaran c. Biaya satuan dibandingkan denganbiaya yang berlakudipasaran/kewajaran d. Nilai ekonomis dan kualitas
67. Kementerian Pertanian mengusulkan kontrak tahun jamak masa lebih dari1(satu) tahun anggaran dengan nilai kontrak senilai Rp 10 milyar untuk penanaman benih, hal ini dilakukan setelah mendapat persetujuan : a. Menteri Keuangan b. Menteri Pertanian c. Menteri Aparatur Negara d. Menko Perekonomian
68. Pengadaan suatu barang yang dilakukan oleh Pejabat Pengadaan dengan nilai Rp10 juta, maka bukti perjanjiannya cukup dengan : a. Bukti pembelian b. Kuitansi c. Surat perintah Kerja (SPK) d. Surat perjanjian.
69. Pemberian Penjelasan atau Aanwijzing dilaksanakan paling cepat adalah : a. 3 hari kerja sejak tanggal undangan lelang/seleksi b. 4 hari kerja sejak tanggal undanganlelang/seleksi c. 7 hari kalender sejak tanggalundangan lelang/seleksi d. 4 hari kalender sejak tanggalundangan lelang/seleksi
70. Pada pelelangan umum dan seleksi umum perorangan dengan pascakualifikasi penetapan waktu sebagai berikut, kecuali : a. SPPBJ diterbitkan paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah pengumuman penetapan pemenang lelang/seleksi apabila tidak ada sanggahan, atau setelah sanggahan dijawab dalam hal tidak ada sanggahan banding; b. dalam hal sanggahan banding tidak diterima, SPPBJ diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah adanya jawaban sanggahan banding dari Menteri/PimpinanLembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi; c. Kontrak ditandatangani paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ d. Pengaturan jadwal/waktu diluar proses sebagaimana dimaksud, diserahkan sepenuhnya kepada PPK.
71. Dalam hal Pelelangan Sederhana atau Pemilihan Langsung atau Seleksi Sederhana dilakukan mendahului Tahun Anggaran, SPPBJ hanya diterbitkan : a. Setelah DIPA/DPA disahkan. b. Sebelum DIPA/DPA disahkan. c. Waktu bersamaan d. Awal Tahun anggaran
72. Jaminan Penawaran tidak diperlukan dalam hal Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainya dilakukan, kecuali : a. Penunjukkan Langsung; b. Pengadaan Langsung; c.kontes/sayembara; d. Pelelangan Sederhana.
73. Jaminan atas pengadaan barang/jasaharus tanpa syarat (unconditional) dengan maksud : a. Mudah dicairkan b. Dapat dicairkan c. Efisien dicairkan d. Efektif dicairkan
74. Pelaksanaan Pelelangan/Seleksi diumumkan secara terbuka dengan mengumumkan secara luas melalui,kecuali : a. Asosiasi/Kadin b. Website K/L/D/I c. Papan Pengumuman resmi d. Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE
75. Setelah ditetapkan oleh pokja ULP/PejabatPengadaan hasil pemilihan penyediaBarang/Jasa diumumkan melalui : a. Website K/L/D/I b. Papan Pengumuman Resmi c. Portal Pengadaan Nasional melaluiLPSE d. a dab b benar 76. PPK menerbitkan SPPBJ dengan ketentuan antara lain, kecuali : a. Tidak ada sanggahan dari peserta b. Sanggahan dan/atau sanggahanbanding terbukti tidak benar c. Masa sanggah dan/atau masasanggah banding berakhir d. Semua prosedur sudah dilaksanakan
77. Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan,dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalan dokumen kontrak, maka dapat dilakukan, kecuali : a. Menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam kontrak b. Tidak melebihi 10% dari harga yang tercantum dalam perjanjian/kontrak c. Mengubah jadwal pelaksanaan d. Mengganti penyedia barang/jasa
78. Dalam hal kegiatan Barang/jasa yang memiliki nilai Rp. 20 juta berdampingan dengan pekerjaan utama bernilai Rp 7 milyar yang sedang dilaksanakan, maka sebaiknya ULP/Pejabat Pengadaan melakukan tindakan : a. Dijadikan satu dengan pekerjaan utama dengan merubah kontrak b. Pengadaan langsung c. Dijadikan Sub Kontrak d. Penunjukkan langsung
79. Masa pemeliharaan khusus Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya sebaiknya dilaksanakan sebagai berikut : a. Paling singkat 6 bulan untuk pekerjaan permanen b. Paling singkat 3 bulan untuk pekerjaan semi permanen c. a dan b benar d. a dan b salah
80. Pemberian Preferensi Harga untuk Barang/Jasa dalam negeri diberlakukan pada Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai rupiah murni, dengan ketentuan a. Mempengaruhi harga Penawaran b. Tidak mengubah harga penawaran c. Berlaku di atas Rp. 5 milyar d. Barang Dalam Negeri dan Luar Negeri
BAGIAN III MERUPAKAN PILIHAN BERGANDA KASUS 81. Pokja ULP pengadaan 50 mobil menetapkan spesifikasi teknis sebagai berikut: Bentuk : minibus Bahan bakar: premium; Isi silinder : 1800 s/d 2000cc; Type : SSX; Keluaran: minimal 2004. Penetapan spesifikasi teknis tersebut dinilai: a. Tidak melanggar ketentuan dengan alasan tidak menyebut Merk/ brand mobil tertentu b. Tidak melanggar dengan alas an beberapa pejabat sudah menetapkan salah satu merk brand mobil c. Melanggar ketentuan karena sudah mengarah pada satu merk d. Tidak melanggar dengan alasan sudah diijinkan oleh pimpinan Instansi tersebut
82. Dalam rangka melakukan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan pengadaan kendaraan bermotor,dilakukan penunjukan langsung ke dealer merk mobil tertentu sebanyak 400 unit dengan alasan adalah memperoleh potongan harga dan barang cepat dikirim. Bagaimana menurut anda metode pemilihan penyedia barang yang ditetapkan pejabat pembuat komitmen tersebut: a. Pemilihan metode yang salah b. Tidak melanggar prinsip pengadaan barang/jasa c. Panitia Pengadaan mengutamakan kepentingan negara d. Untuk keuntungan negara boleh melanggar ketentuan yang berlaku
83. Proyek pengembangan pendidikan di Kalimantan memiliki anggaran Rp 10 Milyar untuk pengadaan perabot bagi 100 sekolah di 10 Kabupaten, yang dilelangkan dalam satu paket pekerjaan. Bagaimana pendapat anda atas keputusan pemaketan tersebut diatas: a. Pemaketan menjadi satu paket dinilai benar b. Pemaketan tersebut bertentangan dengan kebijakan pemerintah dalam pengadaan barang/jasa c. Pemaketan dinilai tidak merugikan pengusaha kecil d. Pemaketan tersebut dinilai efisien dan ekonomis
84. Pada saat pembukaan penawaran,dokumen penawaran yang disampaikan salah satu peserta kurang dari jumlah yang ditentukan dalam dokumen seleksi. Apa tindakan panitia yang harus dilakukan: a. Penawaran dinyatakan gugur karena tidak memenuhi yang diminta dokumen seleksi b. Penawaran tidak dinyatakan gugur karena ketentuan yang berlaku dalam pembukaan penawaran yang gugur hanya yang terlambat penyampaiannya c. Penawar diminta menambah copy penawaran sebelum acara pembukaan berakhir d. Dimintakan pendapat dari peserta lain sebagai keputusan panitia
85. Tindakan Pejabat Pembuat Komitmen untuk pengadaan 30 unit AC split, di mana dokumen anggarannya sudah menyebut salah satu merk/brand adalah: a. Menyusun spesifikasi teknis yang sudah diarahkan kepada merk yang ditunjuk dan dilakukan pelelangan umum b. Merevisi dokumen anggaran untuk menghapus merk dan menyusun spesifikasi teknis sesuai dengan kebutuhan serta tidak mengarah pada satu merk c. Menyusun spesifikasi teknis yang sudah diarahkan kepada merk yang ditunjuk dan dilaksanakan dengan penunjukan langsung d. Meminta ijin kepada pimpinan instansinya untuk melakukan penunjukan langsung karena dokumen anggarannya sudah menyebut satu merk
86. Panitia pelelangan umum jasa Konstruksi menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan langkah awal mengumpulkan kontrak pekerjaan sejenis,survai harga pasar untuk melihat kemungkinan kenaikan harga satuan dasar bahan dan peralatan. Bagaimana pendapat anda terhadap pola kerja tersebut: a. Sudah sesuai dengan ketentuan penyusunan HPS b. Tidak sesuai dengan ketentuan penyusunan HPS c. Terlalu rumit dan memerlukan waktu panjang d. Kegiatan panitia mengada-ada
87. Untuk pengadaan makanan bagi pasien yang menginap di rumah sakit jiwa pemerintah, jenis makanan (bubur sumsum, makanan diet, dll) dan jumlah makanan tersebut tergantungpada pasien yang dirawat inap di rumah sakit tersebut. Jenis dan jumlah kebutuhan makanan tersebut dalam prakteknya sulit untuk diketahui secara pasti. Untuk melakukan pengadaan seperti hal tersebut, sistem kontrak yang paling tepat digunakan adalah: a. Kontrak terima jadi (turn key) b. Kontrak lumpsum c. Kontrak harga satuan d. Kontrak prosentase
88. Dalam dokumen pelelangan umum non e-procurement pekerjaan pengadaan barang,disebutkan bahwa sampul 1 dan 2 dimasukkan dalam sampul luar ditutup dan dilak. Ternyata pada saat pembukaan dokumen penawaran ada satu dokumen penawaran dari penyedia yang sampul luarnya tidak dilak.Terhadap kasus tersebut, maka: a. Penyedia diminta melengkapi lak pada acara pembukaan b. Digugurkan karena tidak sesuai dengan dokumen lelang c. Dibiarkan tanpa lak dan tidak gugur d. Panitia membuat inisiatif memberikan lak pada dokumen penawaran tersebut
89. Panitia pengadaan pencetakan surat suara dan formulir pendaftaran pemilih untuk PILKADA di Kabupaten X, akan melaksanakan pengadaan. Kondisi- kondisi yang harus diperhatikan panitia sebagai berikut : 1. Formulir dan surat suara akan disebar ke seluruh kecamatan di Kabupaten X sebanyak 20 Kecamatan 2. Volume formulir dan surat suara sebanyak 20 juta lembar 3. Waktu pelaksanaan pencetakan hanya 7 hari kalender, dan distribusi hanya diberi waktu 7 hari kalender 4. Nilai pengadaan sebesar Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) Pertanyaan: Bagaimana cara pemaketan yang paling efisien untuk pengadaan di atas? a. Panitia melelangkan menjadi satu paket pengadaan b. Panitia memecah paket pengadaan menjadi 20 paket dan pelaksanaannya dengan penunjukan langsung c. Panitia memecahkan paket pengadaan menjadi 20 paket dan pelaksaannya tetap dengan pelelangan umum d. Tidak ada jawaban yang benar 90. Dengan alasan mendesak waktu karena tahun anggaran akan habis, pejabat pembuat komitmen pekerjaan penimbunan sampah dengan nilai Rp7.000.000.000 (tujuh milyar rupiah) melakukan penunjukan langsung kepada PT A. Karena keterbatasan peralatan, PTA dengan seizin pejabat pembuat komitmen mensubkontrakkan seluruh pekerjaan penyediaan tanah dan pengiriman ke lokasi penimbunan kepada PT B. Menurut Saudara, kesalahan-kesalahan apa saja yang telah dilakukan oleh: a. Pejabat pembuat komitmen salah memilih metode penunjukan langsung dan memberi izin PT A untuk mensubkontrakkan seluruh pekerjaan penyediaan dan pengiriman tanah kelokasi penimbunan PT B. b. Pejabat pembuat komitmen dan panitia pengadaan barang/jasa tidak melakukan kesalahan apaapa c. Pejabat pembuat komitmen/panitiapengadaan barang/jasa penunjukan langsung yang seharusnya di lelang umum
hanya
salah
memilih
metode
d. Pejabat pembuat komitmen/panitiapengadaan barang/jasa salah dalam pemberian izin kepada PT A untuk mensubkontrakan seluruh pekerjaanpenyediaan dan pengiriman tanahkepada PT B
