RAHASIA SEKOLAH STAF DAN KOMANDO ANGKATAN DARAT PANITIA SELEKSI TINGKAT II
SOAL LATIHAN AKADEMIK TEORI PENGETAHUAN UMUM Hari Tanggal Pukul
Macam persoalan
I.
:
1. 2. 3. 4.
: : :
.......................................... .......................................... ..........................................
Pilihan Benar – Salah Pilihan Berganda Tunggal Pilihan Beganda Majemuk Pilihan Analisa Kasus
= = = =
10 20 20 10
soal, soal, soal, soal,
bobot nilai bobot nilai bobot nilai bobot nilai
= = = =
0,5 1,5 2 2,5
PILIHAN BENAR – SALAH (B/S). A. Pada persoalan berikut terdapat suatu kalimat pernyataan yang dapat mengandung kebenaran atau kesalahan. B. Pilih jawaban dengan menghitamkan huruf B apabila pernyataan tersebut Benar atau menghitamkan huruf S apabila pernyataan tersebut Salah pada lembar jawaban yang telah disediakan. C.
Contoh Soal : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2004 adalah tentang Mahkamah Konstitusi. 2.
Jawaban
:B – S
(Menghitamkan huruf S).
1. Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. 2. Dari lintasan sejarah perjuangan TNI AD dapat terungkap kandungan nilai-nilai dari sejarah Perjuangan TNI AD, salah satu kandungan nilai sejarah tersebut adalah Militansi yang artinya rasa senasib sepenanggungan menumbuhkan jiwa korsa dan ketangguhan dalam perjuangan.
RAHASIA
RAHASIA 2 3. Sebelas asas Kepemimpinan TNI salah satunya “Asas Belaka” yang mengandung arti kemauan, kerelaan dan keikhlasan untuk pada saatnya menyerahkan tanggungjawab dan kedudukan kepada generasi berikutnya. 4. Kejahatan Genosida adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian Kelompok Bangsa, Ras, Kelompok Etnis, Kelompok Agama. 5. Pembukaan UUD 1945 pada alinea ke 2 berbunyi “Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka Rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya”. 6. Di dalam Undang-Undang TNI Nomor 34 Tahun 2004 diatur tentang pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI. Kewenangan dan tanggung jawab pengerahan kekuatan TNI berada pada Presiden dan harus mendapat persetujuan DPR namun dalam keadaan memaksa menghadapi ancaman militer dan ancaman bersenjata, Presiden dapat langsung mengerahkan kekuatan TNI, dalam waktu 2 x 24 jam terhitung sejak dikeluarkannya keputusan pengerahan kekuatan, Presiden harus melaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. 7. Salah satu alasan Indonesia menjadi negara pihak dalam Konvensi sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM adalah bahwa Pancasila sebagai falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia dan UUD 1945 sebagai sumber dan landasan hukum nasional, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia seperti tercermin dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab, hal ini sesuai dengan konvensi. 8. Jati diri Tentara Nasional Indonesia adalah Tentara rakyat, Tentara pejuang, Tentara Nasional dan Tentara profesional. Tentara pejuang adalah tentara rakyat yang berjuang merebut kemerdekaan dari penjajah dan mempertahankan kemerdekaan, pada masa sekarang tentara direkrut dari warga negara Indonesia, berjuang bersama rakyat dan untuk kepentingan rakyat Indonesia. 9. Penyelenggaraan Pembinaan Mental berpedoman kepada Prinsip-prinsip Tanggung Jawab Komando, Preventif Aktif, Pelayanan Satuan, Pelayanan Daerah, Pelayanan Pusat, Manfaat dan Keseimbangan. 10. “Anggota TNI tidak boleh menjadi anggota penyelenggara Pemilu seperti KPU, Panwaslu, maupun sebagai Juru Kampanye dan Tim Sukses Kandidat”. Semua ini merupakan bagian bentuk netralitas TNI dalam pemilu dengan dasar hukum UU No 34 Tahun 2004 tentang Pemilu DPR, DPRD dan DPD.
RAHASIA
RAHASIA 3
II.
PILIHAN BERGANDA TUNGGAL. A. Pada persoalan berikut terdapat suatu pernyataan yang kurang lengkap dan diikuti dengan pilihan pernyataan yang melengkapi. B. Pilih jawaban yang tepat dengan menghitamkan salah satu huruf a, b, c, atau d pada lembar jawaban yang telah disediakan. C.
Contoh Soal : 1. Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama masa 5 tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk : a. b. c. d. 2.
1 X masa jabatan. 2 X masa jabatan. 3 X masa jabatan. 4 X masa jabatan.
Jawaban
:
a
b
c
d
(Menghitamkan huruf a)
1. Penerapan Pembinaan Mental untuk melatih pengamalan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan Bintal agar prajurit/anggota memiliki kemantapan mental dan dapat mewujudkan ilmu amaliah, dilaksanakan melalui pendekatan : a. b. c. d.
Santiaji. Santi Karma. Komunikasi Sosial. Kepemimpinan.
2. Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Daerah mempunyai hak : a. b. c. d.
Interpelasi. Grasi. Abolisi. Pengawasan.
RAHASIA
RAHASIA 4 3. Kesabaran dan kemampuan untuk membatasi penggunaan dan pengeluaran segala sesuatu kepada yang benar benar diperlukan adalah salah satu pengertian dari 11 (Sebelas) Asas Kepemimpinan TNI, yaitu : a. b. c. d.
Satya. Belaka. Gemi Nastiti. Legawa.
4. Untuk menanggulangi agresi Belanda kedua pada tanggal 19 Desember 1948, dikeluarkan “Perintah Siasat” Nomor 1 yang salah satu isinya adalah : a. Segera siapkan pertahanan linier di setiap daerah masing. b. Tugas membentuk kantong-kantong di tiap Onder Distrik Militer yang mempunyai pemerintah gerilya yang totaliter. c. d.
Tugas membuat rintangan untuk memperlambat gerakan pasukan Belanda. Jalankan instruksi yang telah diberikan sebelumnya.
5. Kode Etik Perwira “Budhi – Bakti – Wira – Utama” mengandung nilai nilai luhur perwira dalam mengemban tugas kepemimpinan dan pengabdian kepada bangsa dan negara. “Wira” terkandung nilai bahwa perwira adalah satria yang : a. b. c. d.
Mendukung cita cita Nasional. Memiliki sifat sifat kesederhanaan. Penjunjung tinggi nama dan kehormatan perwira. Memegang teguh kesetiaan dan ketaatan.
6. Komisi merupakan salah satu alat perlengkapan DPR RI sesuai dalam UndangUndang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Komisi yang membidangi masalah Pertahanan, Hubungan Luar negeri, TNI dan Komunikasi Informasi adalah : a. b. c. d.
Komisi I. Komisi II. Komisi III. Komisi IV.
RAHASIA
RAHASIA 5 7. Sanksi Administrasi bagi Prajurit TNI AD diterapkan sejak yang bersangkutan “Eligible” dalam pangkat, jabatan dan memenuhi syarat mengikuti pendidikan, baik yang masih dalam proses perkara, telah dijatuhi hukuman disiplin dan/atau dijatuhi hukuman pidana. Kata Eligible dalam kalimat tersebut mengandung arti : a. Terpenuhinya syarat untuk diusulkan kenaikan pangkat, jabatan dan pendidikan. b. Yang bersangkutan mendapat rekomendasi Komandan Satuan. c. Telah menjalankan hukuman yang telah berkekuatan hukum tetap. d. Pernah mendapat sanksi hukuman atau tindakan akibat bersangkutan melakukan pelanggaran pidana. 8. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI pada pasal 27 menjelaskan bahwa setiap prajurit diberi pangkat sebagai keabsahan wewenang dan tanggung jawab hierarki keprajuritan. Pangkat menurut sifatnya terdiri dari pangkat efektif, pangkat lokal dan pangkat tituler. Pangkat lokal yang dimaksud diberikan kepada : a. Diberikan kepada seluruh prajurit selama menjalani dinas keprajuritan dan membawa akibat administrasi penuh. b. Diberikan untuk sementara kepada warga negara yang diperlukan dan bersedia menjalankan tugas jabatan keprajuritan tertentu di lingkungan TNI, berlaku selama masih memangku jabatan keprajuritan tersebut serta membawa akibat administrasi terbatas. c. Diberikan untuk sementara kepada prajurit yang menjalankan tugas dan jabatan khusus yang sifatnya sementara serta memerlukan pangkat yang lebih tinggi dari pangkat yang disandangnya, guna keabsahan pelaksanaan tugas jabatan tersebut dan tidak membawa akibat administrasi. d. Diberikan kepada prajurit yang gugur di medan operasi dalam rangka melaksanakan tugas operasi untuk kepentingan bangsa dan negara. 9. Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) memiliki tugas sesuai yang diamanahkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum, antara lain : a. Sosialisasi penyelenggaraan Pemilu. b. Pelaksanaan tugas pengawasan lain yang diatur dalam ketentuan peraturan Perundang-undangan. c. Perencanaan pengadaan logistik oleh KPU. d. Melakukan penyelidikan dan verifikasi, serta pemeriksaan atas pengaduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran Kode Etik oleh penyelenggara Pemilu.
RAHASIA
RAHASIA 6 10. PUDD TNI menjelaskan tentang ketertiban di bidang kegiatan sehari-hari. Kegiatan sehari-hari meliputi beberapa tugas rutin salah satunya adalah bidang latihan, dalam penyusunan rencana latihan tersebut maka ada beberapa hal yang hendak diupayakan antara lain : a. b. c. d.
Penyiapan materi latihan. Pembekalan kepada pelatih. Menyediakan perpustakaan. Dapat memberikan kesibukan terus-menerus.
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sumber pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dana perimbangan yang dimaksud dalam Undang-Undang tersebut antara lain : a. b. c. d.
Dana hasil pajak. Dana hasil retribusi daerah. Dana bagi hasil. Dana hasil pengelolaan kekayaan daerah.
12. Dalam Buku petunjuk teknik pemeliharaan dan perawatan dokumen sejarah menjelaskan tentang sifat dan peranan. Pemeliharaan dan perawatan dokumen sejarah adalah sebagai bagian integral dari penyelenggaraan sistem dokumentasi yang mempunyai peranan antar lain : a. b. c. d.
Kultur. Tepat sasaran. Pencegahan. Sistimatis.
13. Untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, Pemerintah RI menghadapi Agresi Militer I Belanda yang kemudian dilanjutkan dengan perundingan gencatan senjata. Dalam perundingan Linggarjati yang diumumkan pada tanggal 15 November 1946 berisi antara lain : a.
Kedua negara akan membentuk kerjasama ekonomi RI dan Belanda.
b. RI diakui menjadi negara bagian atas Sumatera, Jawa dan Irian Jaya/ Papua. c.
Pemerintah RI dan Belanda akan membangun hubungan diplomatik.
d.
Pemerintah RI dan Belanda akan menyelenggarakan negara Serikat.
RAHASIA
RAHASIA 7 14. Serangan Umum 1 Maret 1949 telah berhasil memberikan dukungan kuat pada perjuangan diplomasi RI di forum PBB dan membantah propaganda Belanda yang menyatakan bahwa TNI telah dipatahkan perlawanannya. Selain itu, Serangan Umum 1 Maret 1949 ternyata juga menimbulkan dampak positif di dalam negeri antara lain : a.
Di bidang ekonomi, menyebabkan kedudukan RI menjadi semakin kuat.
b.
Di bidang politik, menyebabkan kedudukan RI menjadi semakin kuat.
c. Di bidang militer, menyebabkan kedudukan RI menjadi semakin kuat dan disegani bangsa lain d. Di bidang budaya, telah menumbuhkan nilai-nilai semangat juang dan militansi bangsa. 15. Pedoman Kerja Sama antara satuan Kepolisian dengan TNI Nomor B/1/I/2014 dan Nomor B/61/I/2014 tentang Perbantuan TNI kepada Kepolisian bidang Harkamtibmas dalam rangka Pemilu 2014 menjelaskan bahwa “kriteria permintaan” bantuan Satgas TNI antara lain sebagai berikut, kecuali : a.
Personel Polri setempat yang terbatas baik kualitas maupun kuantitas.
b. Sarana dan prasarana pendukung operasional Polri setempat dinilai tidak cukup. c. Keadaan geografis yang tidak memungkinkan satuan back up Polri bertindak segera sehingga membutuhkan bantuan TNI setempat. d. Kemampuan untuk menangani unjuk rasa dan tindakan anarki massa berupa kemampuan pengendalian massa. 16. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang pasal 34 menyatakan bahwa setiap orang yang membawa uang tunai mata uang rupiah atau uang asing, dan/atau instrumen pembayaran lain dalam bentuk cek, cek perjalanan, surat sanggup bayar, atau bilyet giro paling sedikit “seratus juta rupiah” atau setara ke dalam atau ke luar pabean Indonesia wajib memberitahu kepada : a. b. c. d.
Dirjen Bea dan Cukai. Kepala Pebendaharaan Wilayah Provinsi. Dirjen Pajak. Menteri Keuangan.
RAHASIA
RAHASIA 8 17. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, mengatur tentang penggunaan Lambang Negara sebagai berikut : a. Lambang Negara ditempatkan di sebelah kiri dan lebih rendah dari pada Bendera Negara. b. Gambar resmi Presiden dan Wakil Presiden sebagai Kepala Negara ditempatkan sejajar dan dipasang lebih rendah dari pada Lambang Negara. c. Lambang Negara ditempatkan di sebelah kanan dan lebih rendah dari pada Bendera Negara. d. Gambar resmi Presiden dan Wakil Presiden sebagai Kepala Negara ditempatkan sejajar dan dipasang lebih tinggi dari pada Lambang Negara. 18. Kesatrian adalah suatu tempat/daerah TNI yang digunakan oleh satu kesatuan atau lebih sebagai tempat bekerja, tempat tinggal dibawah kekuasaan/pimpinan seorang Komandan dengan batas-batas yang ditentukan oleh yang berwenang. Yang digolongkan kedalam kesatrian antara lain : a. b. c. d.
Pesawat terbang. Pelabuhan-pelabuhan. Pos-pos militer. Bandara-bandara.
19. Doktrin Tridek menjelaskan bahwa TNI sebagai komponen utama pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer menggunakan berbagai strategi. Salah satu strategi yang dimaksud adalah : a. b. c. d.
Strategi kerjasama militer. Strategi penindakan. Strategi pencegahan. Strategi pemulihan.
20. Operasi penumpasan TPN/OPM oleh TNI dilakukan guna menghancurkan sisasisa TPN/OPM dan anasir-anasir separatis di daerah Irian jaya khususnya di daerah pedalaman. Sesuai dengan Renops Kikis maka dilakukan pentahapan operasi, sebutkan salah satu tahapan operasi tersebut : a. Pembersihan dengan pemisahan dan penggiringan. b. Mempertahankan daerah yang telah dikuasai guna membatasi gerak separatis. c. Membuat kantong-kantong/perkubuan. d. Menjejaki dan mencari tempat kedudukan lawan.
RAHASIA
RAHASIA 9
III.
PILIHAN BERGANDA MAJEMUK. A. Pada persoalan berikut terdapat suatu pernyataan yang kurang lengkap dan diikuti dengan pilihan pernyataan yang melengkapi. B. Pilih jawaban yang tepat dengan menghitamkan salah satu huruf a, b, c, d dan e pada lembar jawaban yang telah disediakan dengan ketentuan sebagai berikut : a. b. c. d. e. C.
Apabila pilihan a, b dan c yang benar. Apabila pilihan a dan c yang benar. Apabila pilihan b dan d yang benar. Apabila pilihan hanya d yang benar. Apabila pilihan a, b, c dan d semua benar.
Contoh Soal : 1.
DPR RI sebagai lembaga Tinggi Negara mempunyai fungsi : a. b. c. d.
2.
Legislasi. Anggaran. Pengawasan. Interpelasi.
Jawaban : a
b
c
d
e
(Menghitamkan huruf a)
1. Bakti TNI merupakan salah satu metode Binter TNI AD untuk mencapai sasaran Pembinaan Teritorial di daerah. Bakti TNI dapat dilaksanakan oleh satuan TNI maupun perorangan yang mengandung sifat-sifat, antara lain : a. b. c. d.
Realistis. Sistematis. Terkoordinasi. Partisipatif.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan menjelaskan jenis dan hierarki peraturan perundangundangan sebagai berikut :
RAHASIA
RAHASIA 10 a. UUD RI Tahun 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Daerah. b. UUD RI Tahun 1945, Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Presiden dan Peraturan Daerah. c. UUD RI Tahun 1945, Peraturan pemerintah pengganti undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Daerah. d. UUD RI Tahun 1945, Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Intruksi Presiden, Peraturan Presiden dan Peraturan Daerah. 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan pasal 7 mengamanatkan bahwa setiap Warga Negara wajib mengibarkan Bendera Negara pada tanggal 17 Agustus. Bagaimana perlakuan kepada Warga Negara Indonesia yang tidak mampu : a. b. c. d.
Ketua RT memberikan Bendera Negara. Militer memberikan Bendera Negara. Kepala Desa memberikan Bendera Negara. Pemerintah daerah memberikan Bendera Negara.
4. Partai Politik adalah Organisasi yang bersifat Nasional yang dapat didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 30 orang WNI yang berusia 21 tahun atau sudah menikah dan didaftarkan oleh paling sedikit 50 orang pendiri yang mewakili seluruh pendiri Parpol dengan Akta Notaris. Untuk mempunyai badan hukum, Partai politik harus mempunyai : a. Nama, lambang, atau tanda gambar yang tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Parpol lainnya sesuai Perundang undangan. b. Kepengurusan pada setiap provinsi paling sedikit 75% dari jumlah Kabupaten/Kota pada Provinsi yang bersangkutan dan paling sedikit 50 % dari jumlah Kecamatan pada Kabupaten/Kota yang bersangkutan. c. Memiliki Kantor tetap pada tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota sampai tahap terakhir Pemilu. d. Memiliki Rekening Atas Nama Ketua Partai Politik. 5. UUD RI Tahun 1945 telah mengalami amandemen sebanyak 4 kali dan dalam struktur ketatanegaraan mengalami perubahan termasuk lembaga tinggi negara. Manakah yang termasuk lembaga tinggi negara sesuai UUD RI Tahun 1945 yang telah diamandemen tersebut : a. b. c. d.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Komisi Yudisial (KY). Mahkamah Konstitusi (MK). Dewan Pertimbangan Agung (DPA). RAHASIA
RAHASIA 11 6. Kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum merupakan hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran secara lisan maupun tulisan yang dapat dilaksanakan di tempat-tempat terbuka untuk umum, kecuali : a. b. c. d.
Di lingkungan Istana Kepresidenan, tempat ibadah, instalasi militer. Rumah Sakit, Pelabuhan Udara atau Laut. Obyek-obyek Vital Nasional. Stasiun Kereta Api.
7. Pembinaan Mental Ideologi diarahkan untuk membangkitkan jiwa Nasionalisme dengan menjaga komitmen Pancasila, UUD’45, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI. Penggunaan Pembinaan Mental Ideologi dalam rangka mendukung OMP dan OMSP sebagai berikut : a. Digunakan untuk menanamkan kesetiaan Prajurit dan menjaga kesamaann Visi dan Misi Prajurit TNI sebagai alat pertahanan negara matra darat, selalu siap secara mental untuk menegakkan kedaulatan bangsa, menjaga keutuhan wilayah NKRI dan menjamin keselamatan tumpah darah Indonesia dari ancaman ideologi lain. b. Digunakan untuk membangkitkan jiwa pantang menyerah, rela berkorban dengan memelihara dan melestarikan nilai-nilai kepahlawanan nasional dan nilainilai sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam rangka meneguhkan Dharma Bakti Prajurit kepada bangsa dan negara. c. Digunakan dalam rangka menanamkan disiplin dan memelihara kemanunggalan Prajurit TNI dengan Rakyat dalam rangka kehidupan berbangsa dan bernegara melalui kegiatan Bakti TNI dan Komunikasi Sosial agar setiap komponen bangsa merasa sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari komponen bangsa Indonesia lainnya. d. Digunakan untuk menumbuh kembangkan semangat juang dan etos kerja Prajurit dan PNS TNI AD dalam rangka meningkatkan profesionalisme dalam melaksanakan tugas. 8. Belanda berusaha untuk terus-menerus menduduki Irian Barat dan melakukan usaha diplomasi namun mengalami kegagalan. Pada Tahun 1957 dibentuk front pembebasan Irian Barat dan untuk meningkatkan perjuangan, maka Dewan Pertahanan Nasional merumuskan Tri Komando Rakyat (Trikora) yang diucapkan Presiden Sukarno pada Tanggal 19 Desember 1961 yang isinya, antara lain : a. b. c. d.
Gagalkan pembentukan negara Papua bikinan Kolonial Belanda. Siapkan pemuda-pemudi untuk digerakkan ke Irian Barat. Kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat. Usir Belanda dari tanah Irian Barat yang merupakan bagian dari Indonesia.
RAHASIA
RAHASIA 12 9. Nilai-nilai 45 dan Nilai-nilai TNI 45 yang dirumuskan dalam “Dharma Pusaka 45” merupakan hasil seminar TNI AD ke III Tahun 1972 dalam rangka memperingati hari Pahlawan. Nilai-nilai 45 dan Nilai-nilai TNI 45 dalam perwujudannya mempunyai ciri-ciri dan sifat antara lain : a. Merupakan penegasan ketetapan hati Rakyat Indonesia dalam pengabdiannya untuk merebut, membela dan mengisi Kemerdekaan Negaranya. b. Mengandung nilai kejiwaan yang luhur, karena dilandasi oleh sifat kejuangan yang tidak mengenal menyerah. c. Dilandasi oleh semangat Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang membawakan filsafat Pancasila sebagaimana terungkapkan dalam Pembukaan UUD 45. d. Dalam rangka perkembangan dan pembangunan bangsa selalu merupakan pedoman spiritual yang kokoh, mengintegrasikan segenap usaha nasional dalam segenap aspek. 10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen negara menjelaskan tugas dan wewenangnya. Tugas Badan Intelijen Negara antar lain adalah : a. Melakukan pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang Intelijen. b. Melakukan perencanaan dan pelaksanaan aktivitas Intelijen. c. Membuat rekomendasi yang berkaitan dengan orang dan atau lembaga asing. d. Menyusun rencana dan kebijakan nasional di bidang Intelijen secara menyeluruh. 11. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemda mengatur penggantian antar waktu anggota DPRD. DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Alasan anggota DPRD diberhentikan antar waktu antara lain : a. b. c. d.
Meninggal dunia. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis. Diusulkan mundur oleh partai politik yang bersangkutan. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota DPRD.
12. Dalam pelaksanaan pembinaan mental Ideologi dilaksanakan beberapa metode, Pembinaan kesadaran sebagai warga negara yang dilaksanakan dengan metoda memberikan tauladan yang mencerminkan norma-norma yang terkandung dalam Pancasila dalam kehidupan ditengah-tengah masyarakat adalah metoda :
RAHASIA
RAHASIA 13 a. b. c. d.
Metoda Santi Aji. Metoda Santi Dharma. Metoda Keteladanan. Metoda Santi Karma.
13. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1977 tentang Psikotropika dan mengatur masalah pembinaan dan pengawasan. Psikotropika yang digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dapat disalurkan oleh pabrik obat dan pedagang besar farmasi kepada lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan yang bersangkutan. Dalam rangka pembinaan Pemerintah terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan psikotropika yang diarahkan antara lain : a. Terpenuhinya kebutuhan psikotropika guna kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan. b. Meningkatnya tingkat keamanan terhadap psikotropika yang tidak memenuhi standar dan persyaratan. c. Memberantas peredaran gelap psikotropika. d. Melaksanakan evaluasi terhadap setiap produksi psikotropika. 14. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengatur batas pinjaman daerah. Pemerintah menetapkan batas maksimal kumulatif pinjaman Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan keadaan dan prakiraan perkembangan perekonomian nasional, dengan pernyataan ini maka daerah tidak dapat melakukan pinjaman langsung kepada pihak luar negeri. Sumber pinjaman daerah yang dimaksud, antara lain : a. b. c. d.
Lembaga keuangan bank. Pemerintah daerah lain. Lembaga keuangan bukan bank dan masyarakat. Lembaga Pemerintah yang diwakilkan di daerah.
15. Dalam sejarah perjuangan, TNI banyak melakukan tugas-tugas negara untuk menegakkan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, seperti tugas penumpasan pemberontakan PRRI/Permesta yang terjadi di Sumatera dan Sulawesi. Untuk menghancurkan pemberontakan PRRI/Permesta dilakukan operasi gabungan dengan rangkaian operasi antara lain : a. b. c. d.
Operasi Tegas di daerah Riau daratan dan Pekanbaru. Operasi 17 Agustus di daerah Sumatera Selatan Operasi Merdeka untuk menghancurkan Permesta di Sulawesi Selatan. Operasi Sadar untuk mengamankan daerah Sumatera Utara dan Tapanuli.
RAHASIA
RAHASIA 14 16. Dalam Piagam Jakarta tentang Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan sistem pemerintahan negara. Sistem pemerintahan negara yang ditegaskan dalam UndangUndang Dasar 1945 tersebut antara lain adalah : a. b. c. d.
Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum. Sistem konstitusional. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas.
17. Setiap orang dan/atau penanggungjawab kegiatan yang mengelola wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil bertanggungjawab secara langsung dan seketika pada saat terjadi pencemaran dan/atau perusakan dengan kewajibaan mengganti kerugian sebagai akibat tindakannya. Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil pada pasal 67 menyatakan bahwa kewajiban mengganti dapat dibebaskan jika yang bersangkutan dapat membuktikan kerusakan lingkungan disebabkan : a. b. c. d.
Bencana alam. Force majeure. Peperangan. Tindakan pihak ketiga.
18. Komisi Yudisial dalam melaksanakan salah satu wewenangnya mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada DPR yang diamanatkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, mempunyai tugas antara lain : a. b. c. d.
Melakukan pendaftaran calon Hakim Agung. Melakukan seleksi terhadap calon Hakim Agung. Menetapkan calon Hakim Agung. Mengajukan calon Hakim Agung ke Presiden.
19. Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya menjelaskan bahwa Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang menetapkan daerah hukum Penguasa Darurat Militer Daerah. Di daerah-daerah penguasaan keadaan darurat militer tersebut dilakukan oleh : a. Komandan Militer tertinggi serendah rendahnya Komandan Kesatuan Resimen Angkatan Darat. b. Komandan Kesatuan Angkatan Laut yang sederajat tingkat Resimen. c. Komandan Kesatuan Angkatan Udara yang sederajat tingkat Resimen. d. Kepala Kepolisian Daerah yang sederajat tingkat Resimen.
RAHASIA
RAHASIA 15 20. Motivasi “Pro Patria”, Kepercayaan pada kekuatan sendiri, semangat tak kenal menyerah dan kerelaan berkorban demi kemerdekaan itulah yang membentuk “Identitas TNI” sebagai Pejuang, dengan ciri-cirinya adalah : a. Pancasilais. b. Pendukung serta pembela Ideologi negara yang tak kenal menyerah. c. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, pembela kejujuran, kebenaran dan keadilan. d. Pendukung dan pembela paham bahwa UUD 1945 adalah azas dan politik tentara.
IV.
PILIHAN ANALISA KASUS. A. Pada persoalan berikut terdapat uraian/pernyataan tentang suatu hal/ kasus yang selanjutnya diikuti suatu pernyataan untuk melengkapi yang berkaitan dengan kasus tersebut. B. Pilih jawaban yang tepat dengan menghitamkan salah satu huruf a, b, c, atau d pada lembar jawaban yang telah disediakan. C.
Contoh Soal : 1. Pada saat Batalyon melaksanakan latihan pratugas selama 1 minggu di Baturaja untuk menghadapi penugasan ke daerah perbatasan. Perwira piket dalam melaksanakan tugasnya harus menegakkan peraturan sesuai protap satuan, telah melarang seorang laki-laki yang akan bertamu ke rumah Danyon karena tidak membawa kartu identitas berupa KTP, SIM atau lainnya. Mengetahui hal tersebut istri Danyon tersebut marah-marah dan menelpon suaminya. Anda sebagai Danyon apa yang harus dilakukan ? a. b. c. d. 2.
Memerintahkan Kakorum untuk menindak Perwira Piket. Membiarkan permasalahan tersebut. Protap satuan tetap ditegakkan. Memberi penjelasan kepada istri.
Jawaban : a
b
c
d
RAHASIA
(Menghitamkan huruf c)
RAHASIA 16 1. Pada setiap tanggal 17 Agustus negara Indonesia memperingati Proklamasi Kemerdekaan sebagai wujud syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghargai pengorbanan para pejuang bangsa yang telah mengabdikan diri untuk bangsa dan negara serta untuk meningkatkan rasa nasionalisme dan kebangsaan. Untuk memperkuat Persatuan dan Kesatuan Bangsa dan Negara Kesatuan RI serta menciptakan ketertiban, kepastian dan standarisasi penggunaan Bendera Negara Merah Putih maka Pemerintah menetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan. Pada pasal 7 disampaikan bahwa setiap warga negara wajib mengibarkan bendera Merah Putih di rumahnya pada tanggal 17 Agustus. Bagaimana tindakan saudara terhadap warga negara yang tidak memasang bendera negara di rumahnya pada tanggal 17 Agustus dikarenakan yang bersangkutan merupakan warga tidak mampu ? a. Melaporkan kepada pihak Kepolisian bahwa ada warga negara yang tidak memasang Bendera Negara Merah Putih di rumahnya. b. Menegur warga negara yang tidak memasang Bendera Negara Merah Putih di rumahnya agar segera memasangnya. c. Memberikan Bendera Negara Merah Putih kepada warga negara yang tidak mampu untuk memasang Bendera Negara Merah Putih di rumahnya dengan menggunakan anggaran dinas. d. Melaporkan kepada Kepala Pemerintah Daerah bahwa ada warganya yang tidak mampu memasang Bendera Negara Merah Putih di rumahnya dan menyarankan agar pemerintah daerah memberikan Bendera Negara Merah Putih kepada warganya yang tidak mampu. 2. Di Satuan anda terdapat prajurit yang melakukan pelanggaran disiplin tidak masuk kerja tanpa ijin dan bersamaan dengan itu prajurit tersebut melakukan tindakan pidana berupa pemukulan kepada masyarakat. Akibat tindakan pelanggaran hukum tersebut prajurit mendapat hukuman disiplin maupun hukuman pidana. Anda sebagai Komandan Satuan dan sebagai Ankum yang berhak menghukum, apa tindakan yang harus dilakukan setelah anggota mendapat hukuman ? a. Memberikan sanksi administrasi terkait dengan hukuman disiplin kepada prajurit tersebut. b. Memberikan sanksi administrasi terkait dengan hukuman Pidana kepada prajurit tersebut. c. Memberikan sanksi administrasi terkait dengan hukuman disiplin dan pidana kepada prajurit tersebut. d. Membuat laporan perkembangan kepribadian kepada Komando Atas tentang prajurit yang telah menjalankan hukuman.
RAHASIA
RAHASIA 17 3. Kodam XII/Tanjungpura berada di perbatasan darat dengan wilayah negara Malaysia, yang memiliki patok batas di sepanjang perbatasan dari ujung barat sampai dengan Timur meskipun masih ada beberapa patok/daerah yang bermasalah (Status Quo) belum ada kesepakatan antara Indonesia dengan Malaysia. Patok batas yang menjulur di daerah perbatasan banyak terletak di daerah terpencil dan tidak ada akses infrastruktur/jalan menuju ke lokasi tersebut. TNI memiliki tugas untuk mengamankan wilayah perbatasan menugaskan Satgas Pamtas di wilayah dalam rangka menjaga wilayah perbatasan. Anda sebagai Komandan Satgas Pamtas mendapat laporan dari masyarakat bahwa ada patok batas yang bergeser dan hilang, apa tindakan saudara sebagai Komandan Satgas Pamtas ? a. Melaksanakan patroli untuk mengecek kebenaran patok yang bergeser dan hilang sebagai bahan laporan kepada Komando Atas/Dankolakops. b. Koordinasi dengan pihak kepolisian setempat untuk mengadakan penyelidikan terhadap pergeseran patok batas.
bersama-sama
c. Menempatkan kembali patok yang bergeser dan membuat patok yang hilang. d. Koordinasi dengan pihak tentara Malaysia untuk memperbaiki posisi patok dan membuat patok yang hilang. 4. Anda sebagai Komandan Kodim yang wilayahnya merupakan daerah rawan konflik. Sejarah wilayah dimana tempat anda bertugas pernah mengalami konflik horizontal. Peristiwa itu terulang kembali dan status keadaan konflik meningkat dibandingkan dengan konflik sebelumnya, akibatnya konflik tidak dapat dikendalikan oleh Kepolisian dan fungsi pemerintahan terganggu. Bupati sebagai penanggungjawab atas penanganan konflik meminta bantuan penggunaan dan pengerahan kekuatan TNI karena eskalasi konflik dapat berdampak sampai tingkat Kabupaten. Bagaimana tindakan saudara terhadap permintaan tersebut ? a. Pengerahan bantuan personel kepada Bupati menunggu perintah dari Komando Atas. b. Menunggu surat Bupati tentang permintaan pengerahan personel TNI sebagai pertanggungjawaban dan baru mengerahkan pasukan. c. Melaporkan kepada Komando Atas dan mengerahkan personel sesuai permintaan Bupati, surat Bupati ditindak lanjuti agar 1 x 24 jam sudah terkirim ke Komando Atas dan pelaksanaan penanganan penghentian konflik berkoordinasi kepada pihak Kepolisian. d. Mengerahkan pasukan sesuai permintaan kepada Bupati, serta Komando dan Pengendalian pasukan di bawah Bupati.
RAHASIA
RAHASIA 18 5. Pabintal Batalyon menyelenggarakan pembinaan mental di satuan dengan pembicara dari Tokoh Agama di lingkungan dekat satuan, karena sebelumnya Pabintal Batalyon telah memberikan cermah kepada masyarakat di lingkungan dekat satuan untuk menjaga hubungan baik antara satuan dengan masyarakat setempat. Hal ini dilakukan karena sebelumnya telah terjadi kesalahpahaman antara pemuda dengan prajurit Batalyon. Dalam penyelenggaraan pembinaan mental tersebut, Pabintal Batalyon berpedoman pada prinsip-prinsip penyelenggaraan pembinaan mental : a. b. c. d.
Kemitraan. Tanggung Jawab Komando. Manfaat. Kebersamaan dan kekeluargaan.
6. Anda sebagai warga negara dan sebagai aparat pemerintah dalam hal ini sebagai anggota TNI mengetahui dari laporan anggota dan masyarakat bahwa ada warga negara bernama Ahmad yang terancam jiwanya oleh kelompok tertentu yang apabila tidak segera ditangani akan berdampak terjadi kehilangan nyawa. Hal ini terjadi disebabkan adanya perbedaan keyakinan dan cara beribadah yang dilakukan Ahmad dengan kelompok masyarakat pada umumnya. Ahmad sudah diingatkan oleh masyarakat setempat untuk tidak mengajarkan dan melaksanakan ibadah secara terbuka. Masyarakat menuntut agar Ahmad tidak menggunakan istilah-istilah agama yang dianut masyarakat karena ajaran agama Ahmad sangat berbeda, selain itu masyarakat minta agar Ahmad pergi dari daerah mereka. Bagaimana tindakan saudara sebagai seorang Komandan Satuan TNI mengetahui hal tersebut ? a. Melaporkan kepada pihak Kepolisian setempat akan ada tindakan yang melanggar hukum oleh sekelompok masyarakat tertentu. b. Melaporkan kepada Pimpinan, koordinasi dengan Kepolisian setempat dan tidak ikut campur karena bukan tugas anda sebagai prajurit TNI. c. Segera melakukan upaya pengamanan terhadap Saudara Ahmad untuk mencegah terjadinya korban jiwa, melaporkan kepada Pimpinan dan koordinasi dengan pihak Kepolisian setempat. d. Menghimbau masyarakat agar tidak melakukan tindakan anarkhis yang dapat merugikan semua pihak. 7. Saudara sebagai Komandan Batalyon LII dibawah komando Korem L, dimana satuan saudara berada di daerah perkotaan sehingga memungkinkan banyak peluang anggota melakukan pelanggaran karena tuntutan lingkungan tempat tinggal prajurit. Pada suatu ketika salah satu Bintara peleton saudara melakukan perkelahian dengan seorang oknum masyarakat (Preman), dari kejadian tersebut saudara memberikan sanksi administrasi kepada Bintara peleton berupa penangguhan usul kenaikan pangkat 2 (dua) periode. Selama perjalanan dinas yang dilakukan oleh Bintara tersebut mampu menunjukkan prestasi khusus dalam kegiatan olah raga militer dan mendapat penilaian yang sangat positif dari semua atasan. Melihat prestasi dan kondite Bintara peleton saudara yang baik, langkah apa yang saudara lakukan ? RAHASIA
RAHASIA 19 a. Membuat laporan khusus kepada Komando atas tentang perkembangan kepribadian Bintara peleton tersebut. b. Melakukan usul pengurangan sanksi administratif untuk Bintara peleton tersebut setelah mendapat saran dari Tim peneliti Kotama yang selanjutnya dilaporkan ke Kasad Up. Dirajenad. c. Membuat laporan khusus setelah menerima saran dan masukan dari para Komandan Kompi dan Perwira staf untuk diberi kesempatan mengikuti pendidikan. d. Melakukan koordinasi dengan Kasi intel dan Kasi pers Korem L agar Bintara peleton tersebut di UKP-kan. 8. Saudara tinggal di daerah pedalaman yang memiliki kehidupan cukup, saudara memiliki kendaraan truk yang satu-satunya ada di Desa tersebut, dimana kesehariannya digunakan untuk mengangkut anak ke sekolah dan mengangkut hasil panen masyarakat. Saat ini saudara masih berdinas aktif di satuan Komando Kewilayahan dan menjadi tokoh dan panutan di daerah tersebut sehingga apapun kesulitan masyarakat selama ini selalu dicari solusi yang tepat dan ada manfaatnya. Pada suatu waktu di wilayah saudara dilaksanakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati secara kebetulan salah satu pasangan perserta adalah dari daerah saudara sendiri dan juga ada hubungan keluarga. Pada saat pelaksanaan kampanye, tetangga saudara akan meminjam atau menyewa truk yang saudara miliki dan masyarakat sangat berharap bantuan saudara. Apa tanggapan saudara dengan keinginan masyarakat memakai truk saudara untuk kampanye ? a. Membantu masyarakat tersebut dengan menyewakan truk apakah digunakan untuk kampanye atau tidak karena itu adalah bagian kegiatan sosial. b. Menolak akan niat masyarakat tersebut untuk membantu dengan meminjamkan kendaraan truk yang akan digunakan berkampanye walaupun itu ada hubungan keluarga. c. Mempertimbangkan keinginan masyarakat tersebut kalau biayanya cukup mahal dan kerahasiannya dapat dijamin. d. Menerima tawaran tersebut dan berkoordinasi dengan Tim Sukses apabila terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati maka akan diberi proyek yang setimpal. 9. Indonesia yang terdiri dari beberapa pulau besar dan pulau-pulau kecil dimana wilayah tersebut juga dibatasi oleh laut dan perairan yang cukup luas. Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan bagian dari sumber daya alam yang dianugerahkan oleh Tuhan YME dan merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara, yang perlu dijaga kelestariannya dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Namun pada kenyataannya ada juga dari pulau-pulau kecil tersebut yang dikuasai oleh oknum masyarakat yang mengklaim pulau tersebut merupakan warisan dari nenek moyangnya sehingga pulau tersebut dikuasai dan disewakan kepada pihak luar. Dari kondisi ini tentu mengakibatkan kerugian bagi pemerintah oleh karena itu perlu diambil langkah penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Bagaimana pendapat saudara tentang penyelesaian di luar pengadilan ?
RAHASIA
RAHASIA 20 a. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan berlaku terhadap tindak pidana pengelolaan pulau-pulau kecil tersebut diatas. b. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi atau mengenai tindakan tertentu guna pencegahan. c. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan tidak dapat menggunakan jasa pihak ketiga baik yang memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan. d. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan diselenggarakan sebagai azas mufakat untuk mengambil suatu keputusan yang tepat. 10. Konflik sosial yang terjadi di wilayah Ambon maupun Poso telah mengakibatkan korban jiwa yang sangat memprihatinkan. Konflik ini merupakan perseteruan atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga menggangu stabilitas nasional dan menghambat pembanggunan nasional. Apabila saudara diberi kepercayaan melakukan tugas sebagai Komandan satuan tugas di wilayah konflik tersebut, tugas apa yang saudara lakukan ? a. Koordinasi dengan instansi terkait untuk memberikan perlindungan korban dan memberikan pertolongan kepada kelompok yang bertikai. b. Pencarian data dan informasi dari instansi pemerintah maupun pihak swasta terkait sesuai dengan ketentuan yang ada. c. Pencarian fakta dan pemberian kesempatan kepada pihak yang konflik untuk menyampaikan fakta dan penyebab terjadinya konflik. d. Menyelesaikan konflik sosial melalui musyawarah untuk mufakat dengan melibatkan kelompok masyarakat yang terlibat dalam konflik.
oo0 DIKREG TA. 2015 0oo
RAHASIA
