1.
Latar Belakang Saat ini terjadi ledakan kebutuhan standarisasi kualifikasi para aparatur desa khususnya Sekretaris Desa sebesar -+ 67.000 orang untuk ditingkatkan kompetensinya (Ditjen PMD, 2010). Kondisi ini dialami oleh seluruh pemerintah provinsi di Indonesia, termasuk Pemprov Bangka-Belitung. Saat ini terdapat -+ 300 desa di wilayah Pemprov Babel, yang berarti ada 300 orang Sekdes di wilayah provinsi Babel ini. Kebutuhan peningkatan kompetensi ini belum termasuk para pejabat pemerintah setingkat kecamatan dan kelurahan yang Tupoksinya tidak berbeda jauh dengan urusan pemerintahan desa. Lebih spesifiknya, besarnya jumlah aparatur Sekdes di provinsi ini belum termasuk para pegawai desa yang disebut Kepala Urusan (Kaur) yang rata-rata berjumlah 3 orang pegawai dan para pegawai di lingkungan Kecamatan yang membidangi urusan pedesaan tersebut. Sehingga bila dihitung secara kasar, besarnya jumlah para pegawai yang menjalankan roda pemerintahan desa di wilayah provinsi Babel ini maka dapat disebut berjumlah tidak akan kurang dari 1000 orang aparatur yang ada di tingkat kecamatan dan desa, yang relevan berpotensi ditingkatan kompetensinya. Tuntutan kebutuhan akan peningkatan kompetensi khususnya para Sekdes ini terjadi sebagai akibat dari pergeseran status kepegawaian dari para aparatur Sekretaris Desa tersebut yang berubah menjadi Pegawai Negeri Sipil sesuai ketentuan PP No 45 /Th 2007. Sejauh ini upaya intervensi pemerintah pusat terhadap para Sekdes melalui program-program Diklat untuk maksud standarisasi ataupun peningkatan kompetensi masihlah Program Sertifikat Administrasi Pemerintahan Desa - 1
sangat terbatas. Persoalan utama yang dihadapi pemerintah pusat ataupun Pemprov sekalipun dalam kesulitan upaya peningkatan kompetensi para Sekdes ini tidak saja disebabkan oleh terbatasnya dana pengembangan SDM yang ada, tetapi juga adalah disebabkan oleh belum dimilikinya sistem pengelolaan dan pengembangan SDM aparatur desa khususnya Sekdes yang komprehensif, baik oleh pemerintah pusat maupun Pemprovpemprov termasuk Pemkab-pemkab secara keseluruhan. Sangat tidak mudah mengurai permasalahan pembinaan aparatur desa ini khususnya para Sekdes. Persoalan anggaran pegawai, kultural, pendidikan, manajemen kepegawaian, dan bahkan persoalan strategis-politis semuanya berkonstribusi terhadap kompleksitas penyelesaian permasalahan pembinaan aparatur desa ini. Akan tetapi sekalipun kompleks dan banyaknya permasalahan yang terkait dengan pembinaan aparatur desa khususnya Sekdes ini, yang telah pasti adalah bahwa para Sekdes tersebut adalah PNS, mereka adalah ujung tombak birokrasi, mereka secara geografis berdomisili di daerah yang remote/jauh dari perkotaan bahkan terisolir, mereka memiliki latar belakang pendidikan yang sangat beragam (SD/SMP: 11%, SMA: 67%, SM/S1: 4%, Lain-lain 12%, Sumber Ditjen PMD, 2010), mereka belum mengenal ilmu dan keterampilan mengelola desa sesuai prinsip-prinsip tatakelola tatapemerintahan yang baik, mereka belum banyak disentuh melalui program-program peningkatan kompetensi, upaya peningkatan kompetensi melalui program-program Diklat secara konvensional sangat membutuhkan biaya yang besar dan waktu yang panjang, mereka dalam kurun waktu minimal 5 (lima) tahun sejak pengangkatan diwajibkan meningkatkan kemampuan diri setingkat sarjana tanpa boleh pindah posisi 2 - Program Sertifikat Administrasi Pemerintahan Desa
jabatan, dan pemerintahan desa dalam era RUU Desa yang baru ditempatkan pada posisi yang sangat penting dalam sistem birokrasi di Indonesia. Sehubungan dengan kondisi riel kebutuhan akan kompetensi para aparatur desa khususnya Sekdes tersebut di atas, Universitas Terbuka dalam upaya meningkatkan kompetensi para apartatur desa tersebut, saat ini membuka program pendidikan berkelanjutan bidang administrasi pemerintahan desa. Program pendidikan berkelanjutan bidang administrasi pemerintahan desa ini disebut Program Sertifikat Administrasi Pemerintahan Desa atau disingkat dengan PSAPD. Program sertifikat ini telah dirancang sangat unik sesuai kebutuhan para aparatur desa, berkesinambungan, dan sangat fleksibel dalam menempuhnya, baik paket kurikulumnya maupun sistem alihkreditnya. 2.
Landasan Hukum a. PP No 45 /Th 2007, Permendagri No 31 Th 2007, Permendagri No 50 Th 2007, Permendagri No 21 Th 2008, dan Permendagri No 37 Th 2008 b. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional : Nomor 123/ O/2004; c. Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor: 3938/H31/ KEP/209
Program Sertifikat Administrasi Pemerintahan Desa - 3
3.
Tujuan dan Sasaran a. Tujuan Umum: Terwujudnya PNS di tingkat pemerintahan desa khususnya di wilayah Pemprov Babel yang memiliki kompetensi sesuai dengan persyaratan jabatan aparatur desa. Menggalang terciptanya sinergi antar institusi antara UT dengan lembaga-lembaga pemerintah terkait khususnya Pemprov Babel, dan Pemkab lainnya di lingkungan Pemprov Babel.
b. Tujuan Khusus: Meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan perilaku para aparatur desa khususnya Sekdes di lingkungan Pemprov Babel untuk melaksanakan tugas jabatan secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika pegawai sesuai standar kebutuhan kompetensi instansi. Menumbuhkan pola pikir profesional para aparatur desa khususnya Sekdes di lingkungan Pemprov Babel dalam melaksanakan tugas pemerintahan umum dan pembangunan demi terwujudnya tatakelola (good governance) pemerintahan yang baik. Meningkatkan partisipasi para pejabat Sekdes 4 - Program Sertifikat Administrasi Pemerintahan Desa
maupun pejabat lain terkait di lingkungan Pemprov Babel untuk meningkatkan kompetensi mereka. 4.
Pengertian a. Program pendidikan berkelanjutan atau PSAPD adalah satu kesatuan paket pendidikan kejuruan teknis dan akademis yang berjangka waktu pendek di bawah satu tahun masa studi. b. Seluruh matakuliah dalm paket kurikulum PSAPD bersifat transferable atau dapat dialihkreditkan secara langsung kejenjang program Strata-1 di UT.
5.
Kurikulum Program Pendidikan Berkelanjutan
Sampai dengan saat ini pada masa registrasi 2011.1 PSAPD terdiri atas 4 paket progam dan 2 paket lainnya masih dalam pengembangan, yaitu: 1. Paket 1 – Pemerintahan Umum Desa. 2. Paket 2 – Keterampilan Manajemen Desa. 3. Paket 3 – Kepemimpinan Desa. 4. Paket 4 – Pemberdayaan Aparatur Desa. 5. Paket 5 - Statistika Desa* (*Dalam Pengembangan). 6. Paket 6 – Administrasi Pertanahan dan Kewilayahan* (*Dalam Pengembangan). Sistem penyelenggaraan PSAPD telah dirancang dengan mengikuti sistem pengelolaan dan aplikasi registrasi- ujian yang telah berjalan dan berlaku selama ini di UT, lebih spesifik disebut Sistem Paket Semester (SIPAS) di mana para pesertanya dalam 1 (satu) paket minimal harus terdiri dari 10 orang peserta, yang secara rinci dijelaskan Program Sertifikat Administrasi Pemerintahan Desa - 5
sebagai berikut: Paket 1 – Pemerintahan Umum Desa Kode Program Sertifikat : 01–PEMERINTAHAN UMUM DESA
NO
BIDANG KOMPETENSI
KODE / NAMA MATAKULIAH IPEM-4431/ Manajemen
1
sks
3
UJIAN
II.1
Pemerintahan
2
Pengelolaan Pemerintahan Umum
Pemerintahan Desa IPEM -4542/ Pembangunan Masyarakat Desa dan Kota
3
4
ADPU- 4340/ Administrasi
Tutorial Aplikasi Teori dan Konsep
Tugas Tutorial
Total SKS
6 - Program Sertifikat Administrasi Pemerintahan Desa
3
I.2
BAHAN AJAR IPEM- 4431 Manajemen Pemerintahan edisi 2 ADPU- 4340 Administrasi Pemerintahan Desa
3
-
9
II.5
IPEM-4542 Pembangunan Masyarakat Desa dan Kota edisi 2
-
• Semua Matakuliah • Panduan Tugas Tutorial
Paket 2 – Keterampilan Manajemen Desa Kode Program Sertifikat : 02–KETERAMPILAN MANAJEMEN DESA NO
BIDANG KOMPETENSI
ADPU-4333 / Administrasi Keuangan
1
2
Keterampilan manajemen
3
4
KODE / NAMA MATAKULIAH
Tutorial Aplikasi Teori dan Konsep
asks
UJIAN
BAHAN AJAR
3
I.1
ADPU-4333 Administrasi Keuangan
IPEM-4429/ Manajemen Pelayanan Umum
3
II.1
IPEM-4429 Manajemen Pelayanan Umum edisi 2
ADPU-4338/ Manajemen Proyek
3
II.5
ADPU-4338 Manajemen Proyek
Tugas Tutorial
Total SKS
-
-
• Semua Matakuliah • Panduan Tugas Tutorial
9
Program Sertifikat Administrasi Pemerintahan Desa - 7
Paket 3 – Kepemimpinan Desa Kode Program Sertifikat : 03–KEPEMIMPINAN DESA
NO
BIDANG KOMPETENSI
1
2
Kepemimpinan
asks
UJIAN
BAHAN AJAR
ADPU-4334 / Kepemimpinan
3
I.4
ADPU-4334 Kepemimpinan edisi 2
ADPU-4431/ Perilaku Organisasi
3
II.3
ADPU-4220 Perilaku Organisasi
I.3
IPEM4430 Etika Pemerintahan edisi 2
-
• Semua Matakuliah • Panduan Tugas Tutorial
IPEM-4430/ Etika Pemerintahan
3
4
KODE / NAMA MATAKULIAH
Tutorial Aplikasi Teori dan Konsep
Tugas Tutorial
Total SKS
8 - Program Sertifikat Administrasi Pemerintahan Desa
3
-
9
Paket – Pemberdayaan Aparatur Desa (Kerjasama UT – Ditjen PMD) Kode Program Sertifikat : 04 – PEMBERDAYAAN APARATUR DESA
NO
1
BIDANG KOMPETENSI
Pengelolaan Pemerintahan umum
KODE / NAMA MATAKULIAH
SKS
UJIAN
BAHAN AJAR
ADPU-4340 / Administrasi Pemerintahan Desa
3
I.2
ADPU-4340 / Administrasi Pemerintahan Desa
ADPU-4410 / Kebijakan Publik
3
I.3
ADPU-4410 / Kebijakan Publik
II.5
IPEM-4542 / Pembangunan Masyarakat Desa dan Kota
2
Pengelolaan Pembangunan
IPEM-4542 / Pembangunan Masyarakat Desa dan Kota
3
Pelayanan Umum
IPEM-4429 / Manajemen Pelayanan Umum
3
II.1
4
Tutorial Aplikasi Teori dan Konsep
Tugas Tutorial
-
-
Total SKS
3
IPEM-4429 / Manajemen Pelayanan Umum • Semua Matakuliah • Panduan Tugas Tutorial
12
7. Strategi dan Metode Strategi penyelenggaraan yang digunakan dalam pelaksanaan PSAPD adalah menggunakan mekanisme Sistem Paket Semester (SIPAS) -Non-Pendas dan waktu pelaksanaannya dilaksanakan sesuai dengan kalender akademik yang tercantum dalam Katalog Program Sertifikat Administrasi Pemerintahan Desa - 9
dan Kalender Akademik UT yang berlaku. Setiap SIPAS-PSPAPD harus mencukupi ukuran jumlah peserta yaitu minimal 10 orang peserta setiap paket SIPAS-PSAPD. Koordinasi penyelenggaraan program dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) UT bekerjasama dengan FISIP dan unit-unit operasional terkait lainnya di UT. Sedangkan metode pembelajaran interaktif yang digunakan dalam PSAPD adalah menggunakan model-model pembelajaran Information – Experience – and Problem Solving Proces yang dikemas melalui sistem tutorial baik elektronik maupum tatap muka.
8. Biaya Pendidikan Besarnya biaya adalah sebagai berikut: Paket 1 – Pemerintahan Umum Desa
Paket 2 – Keterampilan Manajemen Desa Paket 3 – Kepemimpinan Desa
Rp 1.500.000, Rp 1.500.000,Rp 1.500.000,-
Keterangan: Untuk program kerjasama biaya ditentukan kemudian berdasarkan cost analysis.
9. Registrasi Pendidikan Calon peserta dipersyaratkan mengikuti seluruh ketentuan pendaftaran yang telah diatur dalam Katalog, Kalender Akademik UT, dan Pedoman PSAPD. Program Sertifikat Administrasi Pemerintahan Desa diselenggarakan sesuai dengan kalender akademik yang tercantum dalam Katalog dan Kalender Akademik Universitas Terbuka yang berlaku. Uraian mengenai Registrasi Pendidikan sesuai dengan Katalog UT 2009 Hal 4 s/d 23. Peserta 10 - Program Sertifikat Administrasi Pemerintahan Desa
program disarankan hanya menempuh 1 paket program saja dalam satu masa registrasi, karena bila dilakukan secara paralel akan mengalami konflik jadwal ujian. Registrasi Ulang dapat dilakukan bagi yang hendak memperbaiki nilai mata kuliah dalam paket yang tidak lulus. Proses registrasi ulang perbaikan nilai dapat dilakukan setelah calon peserta meyelesaikan biaya SPP sesuai jumlah sks pada mata kuliah yang hendak ditempuh kembali (sesuai Katalog UT). 10. Peserta Peserta PSAPD wajib mengikuti seleksi administratif yang meliputi kelengkapan dokumen yang ditetapkan oleh UT. Program Sertifikat Administrasi Pemerintahan Desa dapat diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa dibatasi ijazah minimal. Akan tetapi kelak apabila peserta hendak melakukan alih kredit ke jenjang Strata-1 maka diberlakukan ketentuan alih kredit yang berlaku di UT, yaitu menyertakan ijazah minimal SLTA atau yang sederajad. 11. Penyelenggaraan Program Mekanisme pelaksanaan program sertifikat Administrasi Pemerintahan Desa dilakukan mengikuti seluruhnya menurut sistem Non-Pendas di UT di bawah koordinasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UT bekerjasama dengan FISIP dan unit-unit operasional terkait Universitas Terbuka. Program sertifikat Administrasi Pemerintahan Desa diselenggarakan sesuai dengan kalender akademik yang tercantum dalam Katalog Kalender Akademik Universitas Terbuka yang berlaku.
Program Sertifikat Administrasi Pemerintahan Desa - 11
12. Bahan Ajar Bahan ajar PSAPD selain berupa bahan ajar cetak dan non-cetak , juga berupa panduan tugas tutorial. Cara memperoleh bahan ajar, setiap peserta program wajib memiliki Buku Materi Pokok (BMP) yang diperoleh secara otomatis sesuai program yang dipilih dengan mengikuti mekanisme yang berlaku pada Sistem Paket Semester - Non-Pendas UT. 13. Tutorial Pengelolaan dan penyelenggaraan Tutorial mengacu pada standar pelaksanaan yang telah diatur kriterianya oleh UT, yang para tutornya memiliki latar belakang pengalaman di bidang pemerintahan desa. Para peserta PSAPD wajib mengikuti Tutorial Tatap Muka (TTM) pada seluruh mata kuliah yang diberikan dalam 4 kali pertemuan @ 4 jam/mata kuliah setiap hari minggu.
14. Evaluasi Hasil Belajar dan Sertifikasi Aspek akademik dan penguasaan materi diukur melalui indikator ujian akhir dan kualitas penyelesaian tugas TTM. Mekanisme evaluasi hasil belajar mengikuti sistem dan prosedur akademik yang berlaku di UT ( Katalog UT halaman 26 dan 28), dengan bobot komposisi 50% TTM : 50% UAS. Sertifikat diberikan kepada seluruh peserta pada akhir paket program yang dilaksanakan di UPBJJ-UT. Seluruh matakuliah yang telah lulus ditempuh dapat dialihkreditkan bila dikehendaki untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi di UT.
12 - Program Sertifikat Administrasi Pemerintahan Desa
15. Kesimpulan dan Rekomendasi Persoalan pembinaan aparatur desa khususnya para Sekdes bukanlah permasalahan sederhana yang mudah diselesaikan. Akan tetapi menterbengkalaikan permasalahan karena menuggu prasyarat lain terselesaiakan, hanya berujung pada pada makin buruknya pembinaan aparatur desa. Pelayanan masyarakat di ujung desa harus diberikan, dan kualitas kompetensi aparatur desa khususnya Sekdes masih memprihatinkan untuk mendapat perhatian sebagaimana mestinya. Aparatur desa khususnya para Sekdes adalah aset bangsa dan ujung tombak birokrasi yang harus ditingkatkan kapasitasnya. Persoalan pembinaan aparatur desa khususnya para Sekdes harus disikapi dan dilakukan secara arief, realistis, dan berani karena dilandasi kejelasan permasalahan yang mampu menembus perspektif masa depan yang lebih baik karena investasi pendidikan dan latihan merupakan keniscayaan. Saat ini telah cukup banyak perhatian dan upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah pusat maupun lembaga swadaya masyarakat untuk meningkatkan kompetensi para aparatur desa tersebut. Akan tetapi sejauh ini upaya-upaya tersebut masih belum cukup signifikan memberikan Leveraging Power bagi perbaikan kualitas kompetensi para aparatur desa khususnya para Sekdes tersebut. Hal ini utamanya disebabkan oleh tarik menarik persoalan sistem pembinaan pegawai, anggaran pegawai, kultural, pendidikan-latihan, manajemen kepegawaian, masalah geografisdomisili, dan bahkan persoalan strategis-politis yang berkonstribusi terhadap kompleksitas penyelesaian permasalahan pembinaan aparatur desa ini. Persoalan yang sangat strategis yang dibutuhkan dalam menyelesaikan persoalan peningkatan kapasitas aparatur desa khususnya para Sekdes ini, tanpa perlu harus menunggu mapannya sistem-sistem yang lain terlebih dahulu adalah harus dilakukannya peningkatan kapasitas aparatur desa khususnya Sekdes yang tersebar di pelosok daerah melalui pendidikan berkelanjutan yang fleksibel dengan sistem pendidikan dan belajar jarak jauh. Untuk dapat melakukan ini tampaknya hanya perguruan tinggi UT yang telah berpengalaman sangat lama yang mampu mejalankan misi ini. UT sebagai aset bangsa sudah sewajarnya perlu dimanfaatkan sepenuhnya untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kritis dan Program Sertifikat Administrasi Pemerintahan Desa - 13
masal seperti permasalahan peningkatan kapasitas aparatur desa ini. Tampaknya sampai dengan saat ini, UT dengan pengalaman dan seluruh sumberdaya serta jaringan infrastruktur pendidikan yang telah dimiliki selama ini dipastikan akan mampu mengantarkan tercapainya tujuan dan sasaran peningkatan kompetensi para aparatur desa, tanpa terkecuali para Sekdes di lingkungan Pemprov Babel. Hanya melalui sistem pendidikan jarak jauh ini maka tonggak sejarah secara masiv pembinaan aparatur desa di lingkungan Pemprov Babel dapat dilakukan dengan relatif cepat dan lebih efisien.
14 - Program Sertifikat Administrasi Pemerintahan Desa
