2014 Administrasi Pemerintahan

SOSIALISASI UNDANG-UNDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

UU 30/2014 Administrasi Pemerintahan Oleh: Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH Jakarta, 9 Juni 2015

POKOK BAHASAN Ruang Lingkup UU Administrasi Pemerintahan Asas-asas Umum Pemerintahan yg Baik (AUPB) Wewenang Atribusi, Delegasi, dan Mandat Upaya Administratif Sengketa Kewenangan

NOMENKLATUR Negara (Tahun) Spanyol (1889) Austria (1925)

AS (1946); Hungaria (1957) ; Philipina (1987)

Judul Azcárate Law Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz

Administrative Procedure Act (APA)

Portugal (1977)

General Administrative Procedure Act (GAPA)

Polandia (1960)

Code of Administrative Procedure Administrative Code

Italia (1990)

Jerman (1976) Jepang (1993) Belanda (1994) Indonesia (2014)

Verwaltungsverfahrens-gesetz Administrative Procedure Law (APL) Administratief Wet Bestuursrecht (AWB); General Administration Law Act (GALA) Administrasi Pemerintahan

(Javier Barnes, Yale Law School, 2009)

Three Generations of Administrative Procedures

First Generation (Individual decisions/ “administrative acts”

Second Generation (Regulations)

Third Generation (Public Policy)

WHEN

XIX – XX Spanish APA, 1889

Post-war-era (1945) U.S. APA, 1946

XX – XXI Strategic enviromental assessment procedures in the EU, 2001

WHERE

Western and Latin American countries

Cont’lEurope, such as Spain, Germany, Austria, Italy

European Union, USA

SCOPE

Individual decisions

Regulations

Public Policy cycle: Policy making and implementation functions

To protect the citizen/ To apply the law

To propose/ To establish regulations

To give structure/ To the new methodes of governance

Administrative procedure is mainly a dicision-making process

Administrative procedure is mainly a dicision-making process

In the context of the new forms of governance, administrative procedure is much more than a decision-making process. It may be understood as a system of communication exchange between administrations and citizens.

Final decisions

Final decisions

Public policy solutions

“Judicial “ model

“Legislative” model

“Administrative” model

OBJECTIVE

NATURE OF PROCEDURE

FOCUS ON ADMINISTRATIVE PROCEDURE MODEL

The Three Cornerstones of Modern State (by: Henk Addink, 2010) • Equality: all citizens being equal before the law and having equal access to power. • Freedom: The freedom of its citizens is secured by legitimized rights and liberties.

Rule of Law Demo cracy

M.C. Burkens: • Legality; • Division of powers; • Protection of fundamental rights; • Judicial control.

“...there are more corruption cases than penal law court decisions on corruptions. The administrative law approach in corruption policy was underestimated for a long time”.

• GG is a norm for the government Good and a right for the citizens in which Governance more specific conditions have been formulated. • Elements of GG are: properness, tranparency, participation, effectiveness, accountability, and (economic, social, cultural) human rights. • For the legislator: the Principles of Good Legislation; for the administration: the Principles of Good Administration; and for the judiciary: the Principles of Good Procedures.

Instrumen Administrasi Pemerintahan Beschikkingen

Regelingen

(UU 30/2014)

(UU 12/2011)

Feitelijke handelingen (UU 30/2014)

Bestuurszorg

Kedudukan UU Administrasi Pemerintahan

UU Payung Hukum Adm Umum

Hukum Materil

Urgensi UUAP Kebutuhan utk menjamin standar proses pengambilan keputusan/tindakan serta membangun sistem komunikasi timbal-balik antara WN dan pejabat pemerin-tahan dlm kerangka reformasi birokrasi

Kebutuhan utk membangun sistem administrasi pemerintahan yg melayani, efektif dan efisien, serta mencegah praktik KKN sbg upaya meningkat-kan kepemerintahan yg baik (good governance)

Kebutuhan utk menjamin keberpihak-an negara kpd WN sbg subjek dlm administra-si pemerintahan dan memberikan perlindungan hkm yg sama kpd WN dan pejabat peme-rintahan dlm kerangka negara hukum yg demokratis.

UU Adm.Pemerintahan: Membangun Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif & efisien Maksud UU-AP: ▪ Sebagai salah satu dasar hukum bagi Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, Warga Masyarakat, dan pihak-pihak lain yang terkait dengan Administrasi Pemerintahan dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Tujuan UU-AP: 1. menciptakan tertib penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan; 2. menciptakan kepastian hukum; 3. mencegah terjadinya penyalahgunaan Wewenang; 4. menjamin akuntabilitas Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan; 5. memberikan pelindungan hukum kepada Warga Masyarakat dan aparatur pemerintahan; 6. melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menerapkan AUPB; dan 7. memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada Warga Masyarakat.

Ruang Lingkup UU Administrasi Pemerintahan Pembatasan (waktu, wilayah, dan cakupan/ materi)

Sumber Kwngn (atribusi, delegasi, mandat)

Hak & Kewajiban Pembinaan dan pengemban gan Adpem

Sanksi Administ ratif

Upaya Adm (Keberatan , Banding, Gugatan)

Larangan Penyalahgunaan Wewenang (melampaui, campuraduk, sewenang2)

AUPB

Kwngan Pemerinta han

Pengertian, Maksud dan tujuan, Asas

Sengketa Kewenang an (by Atasan, Presiden, MK)

Dasar Hukum Penggunaan Wewenang

Badan/ Pejabat Adm Pemerinta hn

Penyelenggaraan Adm Pemerinta Keputusan / Tindakan han

Konflik Kepentin gan SOP

Diskresi

Izin, konsesi, dispensa si

Keputusan Elektronis

Bantuan Kedinasan

APIP, PTUN, dan Pengujian Dugaan Pwwng

Ketentuan Preventif dlm UUAP Pejabat Pemerintahan berkewajiban untuk menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintahan, dan AUPB. Pejabat AP dilarang menyalahguna-kan Kewenangan dlm menetapkan dan /atau melakukan Keputusan dan/ atau Tindakan;

Pejabat Pemerintahan yang menggunakan Diskresi harus memenuhi syarat: a. sesuai dengan tujuan Diskresi ;

Wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dibatasi oleh:

Mematuhi AUPB dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. tidak bertentangan dgn PerUUan;

a. masa atau tenggang waktu Wewenang;

Mematuhi persyaratan dan prosedur pembuatan Keputusan dan/atau Tindakan;

c. sesuai dengan AUPB; d. alasan yg objektif;

b. wilayah atau daerah berlakunya Wewenang; dan

Mematuhi UU ini dlm menggunakan Diskresi;

e. tidak Konflik Kepentingan; dan f. dilakukan dengan iktikad baik.

c. cakupan bidang atau materi Wewenang.

ASAS UUAP

Mengedepankan dasar hukum B/PP yg menerbitkankan Kpts/tind hrs B/PP yg berwenang

Legalitas

B/PP yg mengunakan W wajib berdasarkan Perun dan AAUPB B/PP dilarang menyalahgunakan gewenang

ASAS UUAP

Perlindungan HAM

Tidak boleh melanggar hak-hak dasar warga masy

1. Kepastian hukum 2. Kemanfaatan 3. Ketidakberpihakan AUPB

4. Kecermatan 5. Tidak menyalahgunakan kewenangan 6. Keterbukaan 7. Kepentingan umum 8. Pelayanan Yang Baik 9. AAUPB lain sepanjang dijadikan dasar penilaian hakim dlm putusan

SUMBER KEWENANGAN ATRIBUSI

Diatur dlm UUD/UU Wewenang baru yang sebelumya belum ada Tj berada pada B/PP yang menerima Tidak dpt didelegasikan lagi

Kecuali diatur

Dlm lingkungan pem sendiri Ditetapkan berdasarkan Perun Diberikan oleh B/PP kepada B/PP lainnya SUMBER KEWENANGAN

DELEGASI

Merupakan pelimpahan kewenangan yg sebelumnya telah ada Tdk dpt didelegasikan lagi

Kecuali ditentukan lain Perun

Dpt mengunakan sendiri yang telah diberikan

Kecuali Perun

Tdk efektif dicabut dpt ditarik kembali Ditugaskan atasan MANDAT

Pelaksanaan tugas rutin

Penerima harus menyebutkan nama pemberi mandat Penerima mandat tdk berwenang mengambil kpts/tindakan strategis

PEMBATASAN WEWENANG BERDASARKAN MANDAT

PELAKSANA HARIAN MANDAT

PEJABAT YANG MELAKSANAKAN TUGAS RUTIN

PELAKSANA TUGAS

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Mandat tidak berwenang mengambil Keputusan dan/atau Tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada ASPEK ORGANISASI, KEPEGAWAIAN, DAN ALOKASI ANGGARAN.

Larangan Penyalahgunaan Wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang. Larangan penyalahgunaan wewenang meliputi: (a) larangan melampaui wewenang; (b) larangan mencampuradukkan wewenang; dan (c) larangan bertindak sewenang-wenang. Mencampuradukkan a. melampaui masa jabatan atau wewenang: batas waktu berlakunya a. di luar cakupan bidang Wewenang; atau materi Wewenang yang b. melampaui batas wilayah diberikan; dan/atau Melampaui wewenang:

berlakunya Wewenang; dan/atau

b. bertentangan dengan tujuan Wewenang yang c. bertentangan dengan diberikan. ketentuan peraturan perundangundangan. (Akibat hukumnya: dapat dibatalkan apabila telah diuji (Akibat hukumnya: tidak sah dan ada Putusan Pengadilan apabila telah diuji dan ada putusan peng-adilan yg yg berkekuatan hukum berkekuatan hukum tetap) tetap)

Bertindak wenang:

sewenang-

a. tanpa dasar Kewenangan; dan/atau b. bertentangan dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. (Akibat hukumnya: tidak sah apabila telah diuji dan ada putusan peng-adilan yg berkekuatan hukum tetap) (Pasal 17, 18, 19 UU 30/2014 AP)

LARANGAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG

1. Melampaui W

melampaui masa jabatan atau batas waktu melampaui batas wilayah

LARANGAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG

3. Mencampur adukkan W

3. Bertindak Sewenang2

di luar cakupan bidang atau materi W

Tidak Sah Dpt Dibatalk an

bertentangan dengan tujuan W tanpa dasar Kewenangan bertentangan dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap

Tidak Sah

Pengawasan Terhadap Larangan Penyalahgunaan Wewenang Tidak terdapat kesalahan

APIP

Terdapat kesalahan administratif

Terdpt kesalahan admtif yg menimbulkan kerugian keuangan negara

(Pasal 20 UU 30/2014 AP)

penyempurnaan administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. dilakukan pengembalian kerugian keuangan negara max.10 hk terhitung sejak diputuskan dan diterbitkannya hasil pengawasan. dibebankan kepada Badan Pemerintahan, apabila kesalahan administratif terjadi bukan karena adanya unsur penyalahgunaan Wewenang. dibebankan kepada Pejabat Pemerintahan, apabila kesalahan terjadi karena adanya unsur penyalahgunaan Wewenang.

Pengujian Dugaan Penyalahgunaan Wewenang PTUN berwenang menerima, memeriksa, dan memutus ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang yg dilakukan oleh pejabat pemerintahan. PTUN wajib memutus Badan/Pjpem dpt PTUN wajib memutus permohonan banding meng-ajukan permohonan tsb max 21 max 21hk sejak permohonan kpd hk sejak permohonan permohonan banding pengadilan utk menilai diajukan. diajukan. ada atau tidak ada Terhadap putusan PTUN Putusan PT-TUN unsur penyalahgunaan tsb dpt diajukan sbgmana dimaksud, wewe-nang dlm banding ke PT-TUN. bersifat final dan putusan dan/ atau mengikat (final and tindakan. binding). (Pasal 21 UU 30/2014 AP)

PENYELESAIAN SENGKETA ADA ATAU TIDAKNYA UNSUR PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN Tdk ada kesalahan INTERNAL

PENYELESAIAN SENGKETA KEWENANGAN

Hasil Pengawasan APIP

Ada kesalahan adm Kesalahan adm, menimbulkan kerugian keuangan negara

Pengembalian paling lama 10 hk

Tj B/PP TIDAK Penyalahgunaan W

EKSTERNAL PENGADILAN

Penyempurnaan adm

Pribadi B/PP ADA Penyalahgunaan W

FINAL DAN MENGIKAT

PENGUJIAN ADA TIDAKNYA PENYALAHGUNAAN WEWENANG

PT TUN

Pasal 21

PENGADILAN

Permohonan

- Tenggang wkt pengajuan - Objeknya - Pihak

? - Setelah APIP - Setelah APIP ada perbedaan pendapat antara hasil Pegawasan dgn B/PP - Apakah hasil APIP dpt dibatalkan

B/PP

Uji KeW

PTUN ALAT UJI

PERUN

+

AAUPB

21 hk sejak diterima banding 21 hk sejak permohonan

+

Kewenangan Prosedur Penggunaan Kewenangan Subtansi Penggunaan Kewenangan DISKRESI Tujuan Diskresi Prosedur Diskresi

MORAL BEJAT

PENYELESAIAN SENGKETA KPTS & TINDAKAN

UPAYA ADMINISTRATIF

Pasal 75 – Pasal 78  21 hk  B/PP yg mengeluarkan KPTS / Tindakan  Tertulis

Keberatan

Interen Upaya Adm Warga Masy

IMPERATIF

Psl 77

SOP

Psl 7 h 49

Psl 78

Banding Tdk menunda pelaksanan Kecuali ditentukan lain Perun Menimbulkan kerugian lebih besar. Tdk dibebani biaya

   

Wajib memutus 10 hk Tdk ditanggapi / Kabul 5 hk wajib menerbitkan Kalau tdk ?

10 hk kpts keberatan Atasan B/PP yg mengeluarkan KPTS /tindakan Tertulis wajib menyelesaikan 10 hk Tidk ditanggapi /kabul 5 hk wajib menerbitkan Kalau tdk ?

TUNTUTAN

D i t T a p d n i l g g a

Eksteren Setelah Melalui Upaya Adm PTUN

Penerbitan Kpts & Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan

Psl 76 (4)

Komunikasi langsung

TUNTUTAN

Diubah Dicabut Batal/tdk sah Ganti Rugi Sanksi Adm Tindakan: Berbuat Tdk Berbuat

unsur kelayakan keadilan keseimbangan Kabul

     

Dicabut Batal/Tdk Sah PMH Ganti rugi Sanksi Adm Dimumkan dimedia

?

SAHNYA KEPUTUSAN

dibuat sesuai prosedur substansi yang sesuai dengan objek keputusan

Tdk Mempu Konflik Intres

Sesuai SOP Sesuai Maksud & Tujuan

Sosialisasi /pihak yg terlibat & kpd warga

Syarat Sahnya Keputusan

ditetapkan oleh pejabat yang berwenang

UNSUR KEPUTUSAN UU AP Psl 1 angka 7 + Psl 87

Eksekutif Legislatif Dikeluarkan B/PP Yudikatif

Penyeleng Negara lain KAP TERTULIS

Dalam penyelenggaraan pemerintahan (fungsi) Berdasarkan

Perun

+

AAUPB

Final dalam arti Luas UNSUR KAP=KTUN=KA N beshikking

+

Berpotensi menimbulkan akibat hukum

Kpts yg berlaku bagi Warga Masy Perbuatan B/PP TINDAKAN

Melakukan Tidak melakukan /Abai

Dalam penyelenggaraan pemerintahan (fungsi)

1. Melampaui KeW

Tidak 3. Bertindak SeW

AKIBAT HUKUM KPTS/TINDAKAN

4. Diskresi melampaui kew

mengikat

AKIBAT TDK SAH

Tdk pernah ada

6. Diskresi bertin-dak sewenang2x Pribadi

1. Salah prosedur

Badan Tdk mengikat sejak dibatalkan

2. Salah subtansi 2. Mencampur adukkan KeW 5. Diskresi mencampuraduk kew

BATAL Berakhir setelah pembatalan

JENIS SANKSI ADMINISTRATIF teguran lisan RINGAN

teguran tertulis penundaan kenaikan pangkat, atau hak-hak jabatan pembayaran uang paksa dan/atau ganti rugi

SEDANG

pemberhentian sementara dgn memperoleh hak-hak jabatan pemberhentian sementara tanpa memperoleh hak2 jabatan

SANKSI ADM

pemberhentian tetap dgn memperoleh hak- hak keuangan dan fasilitas lainnya pemberhentian tetap tanpa memperoleh hak- hak keuangan dan fasilitas lainnya

BERAT

pemberhentian tetap dgn memperoleh hak- hak keuangan dan fasilitas lainnya serta dipublikasikan di media massa pemberhentian tetap tanpa memperoleh hak- hak keuangan dan fasilitas lainnya serta dipublikasikan di media massa