SOSIALISASI UNDANG–UNDANG NOMOR 30/2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN oleh : Dr. Tri Hayati, S.H,M.H
KEMENTERIAN PANRB Makasar, 4 Juni 2015
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN TATA LAKSANA
SUBJEK : Badan/ Pejabat Pemerintahan (yg menyel FUNGSI PEMERINTAHAN dlm lembg eks,leg,yud & yg disbt dlm UUD45)
OBJEK : 1. 2.
Keputusan AP; Tindakan AP
PENGERTIAN UMUM (Ps 1) • Administrasi Pemerintahan adalah tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan • Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya • Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan • Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan
TUJUAN UU AP (Ps 3)
mencip takan tertib penyel Adm. Pemeri ntahan
men cipta kan kepa stian huku m;
menc egah terjad inya penya lahgu naan Wewe nang
menja min akuntab ilitas Badan dan/ata u Pejabat Pemeri ntahan
member ikan pelindu ngan hukum kepada Warga Masy. dan aparatur pemerin tahan;
melaks ketent perat perund ang-2 an dan mener apkan AUPB;
memb erikan pelaya nan sebaik 2 nya kepda Warga Masy.
RUANG LINGKUP PENGATURAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (Ps 4)
Hak dan Kewajiban Pejabat Pemerintah an
Keputusan Pemerinta han
Kewenang an Pejabat pemerinta han
Upaya Administra tif
DISKRESI
Pembinaa n dan Pengemba ngan AP
PENYELE Adm Pemerinta han
Prosedur Adm Pemerinta han
Sanksi Administra tif
HAK PEJABAT PEMERINT AHAN (Ps 6)
hak utk menggunakan Kewen dlm mengambil Keputusan dan/atau Tindakan (Berdsrkan Perat Per-UU-an dan AUPB),
meliputi : 1. Menyelenggarakan Aktivitas Pemerintahan; 2. Menetapkan Keputusan Tertulis atau elektronik atau Menetapkan Tindakan 3. Menerbitkan/tidak menerbitkan/mengubah/mengganti/mencabut/menunda/memb atalkan Keputusan dan/atau Tindakan AP 4. Menggunakan Diskresi sesuai Tujuan 5. Mendelagsi atau memberi mandat kpd Pej Pemerintahan lainnya 6. Menunjuk Pelaksana Harian atau pelaksana Tugas 7. Menerbitkan Izin, Dispensasi dan/atau Konsesi 8. Memperoleh perlindungan hukum dan jaminan keamanan 9. Memperoleh bantuan hukum dalam menjalankan tugasnya 10. Menyelsaikan sengketa kewen di lingkungannya 11.Menyelesaikan Upaya Adm yg diajukan Masy 12. Menjatuhkan sanksi Adm
Kewenan gan Pejabat Pemerint ahan (Ps 7) Sesuai perat perUUan, kebijakan Pem, dan AUPB
a. membuat Kep dan/atau Tindakan sesuai dg kewen; b. mematuhi AUPB dan sesuai peraturan perUUan; c. mematuhi persyaratan dan prosedur pembuatan Kep dan/ atau tindakan; d. Mematuhi UU ini dlm menggunakan Diskresi; e. memberikan Bantuan Kedinasan kpd Bdn dan/atau Pej Pemerintahan; yg meminta bantuan; f. memberikan kesempatan pd Warga Masy utk didengar pendapatnya seblm membuat Kep dan/atau Tindakan; Kewa jiban
g. memberitahukan kpd Warga Masy yg berkaitan dg Kep dan/atau Tindakan yg menimbulkan kerugian paling lama 10 hari kerja terhitung sejak Kep dan/atau Tindakan ditetapkan dan/atau dilakukan; h. Menyusun SOP pembuatan Keputusan dan/atau Tindakan; I. Memeriksa& meneliti dokumen Adm Pemerintahan, serta membuka akses dokumen Adm Pemerintahan pd Warga Masy, kecuali ditentukan lain oleh UU; j. menerbitkan Kep terhadap permohonan Warga Masy, sesuai dg hal2 yg diputuskan dlm keberatan/banding; k. melaks Kep dan/atau Tindakan yg sah dan Kep yang telah dinyatakan tidak sah atau dibatalkan oleh Pengadilan, pejabat yang bersangkutan, atau Atasan Pejabat; dan mematuhi putusan Pengadilan yg telah berkekuatan hukum tetap
AUPB (algemen bepalingen van Behoorlijk Bestuur) Badan dan/atau Pej Pemerintahn dlm menggunakan Wew wajib berdasarkan: a. peraturan perundang-undangan; dan b. AUPB. • AUPB adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan Wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan
• Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud di atas meliputi: – peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Kewenangan; dan – peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan
• AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas (Ps 10) : – kepastian hukum; – kemanfaatan; – ketidakberpihakan; – kecermatan; – tidak menyalahgunakan kewenangan; – keterbukaan; – kepentingan umum; dan – pelayanan yang baik
Dalam pelaks wewe wajib berdsrkan Perat PerUUan dan AUPB
KEWENANGAN PEMBATASAN WEWENANG (Ps15) LARANGAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG (Ps 17 ayat 2)
Wewenang diperoleh melalui :
ATRIBUSI Pasal 12
DELEGASI Pasal 13 DISKRESI
MANDAT Pasal 14
• Atribusi adalah pemberian wewenang baru (yang sebelumnya tidak ada) kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang (Ps 12); • Kewenangan atribusi tidak dapat didelegasikan, kecuali diatur dalam UUD 1945 atau UU
• Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi;
• Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Wewenang melalui Delegasi apabila (Ps 13) : a. diberikan oleh Badan/Pejabat Pemerintahan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lainnya; b. ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan/atau Peraturan Daerah; dan c. merupakan Wewenang pelimpahan atau sebelumnya telah ada.
• Mandat adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat; Badan dan/atau Pej Pemerintahan memperoleh Mandat apabila (Ps 14) : • a. ditugaskan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan di atasnya; dan • b. merupakan pelaksanaan tugas rutin.
Pembatasan Wewenang (Ps 15) Wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dibatasi oleh: • a. masa atau tenggang waktu Wewenang; • b. wilayah atau daerah berlakunya Wewenang; dan • c. cakupan bidang atau materi Wewenang
Larangan Penyalahgunaan Wewenang (Ps 17 ayat 2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang, meliputi : A. larangan melampaui Wewenang; B. larangan mencampuradukkan Wewenang; dan/atau C. larangan bertindak sewenang-wenang
A. Larangan Melampaui Kewen (Ps 18 ayat 1) apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan: • melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya Wewenang; • melampaui batas wilayah berlakunya Wewenang; dan/atau • bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
B. Kategori Mencampur adukan wewenang (Ps 18 ayat 2) : • di luar cakupan bidang atau materi Wewenang yang diberikan; dan/atau • bertentangan dengan tujuan Wewenang yang diberikan C. Kategori Bertindak Sewenang2 (Ps 18 ayat 3) : • tanpa dasar Kewenangan; dan/atau • bertentangan dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap
DISKRESI • Diskresi adl Kep dan/atau tindakan yg ditetapkan dan/atau dilakk oleh Pej Pem utk mengatasi persoalan konkret yg dihadapi dlm penyel pemerintahan dlm hal perat PerUUan memberi pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya STAGNASI pemerintahan (Ps 1 angka 9) • Setiap penggunaan Diskresi Pejabat Pemerintahan bertujuan untuk (Ps 22 ayat 2): – – – –
melancarkan penyelenggaraan pemerintahan; mengisi kekosongan hukum; memberikan kepastian hukum; dan mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum.
Lingkup Diskresi meliputi (Ps 23) : • pengambilan Kep dan/atau Tindakan berdasarkan ketent perat perUUan yg memberikan suatu pilihan Kep dan/atau Tindakan; • pengambilan Kep dan/atau Tindakan karena perat perundang-undangan tidak mengatur; • pengambilan Kep dan/atau Tindakan karena perat perUUan tidak lengkap atau tidak jelas; dan • pengambilan Kep dan/atau Tindakan karena adanya stagnasi pemerintahan guna kepen yg lebih luas.
Persyaratan Diskresi (Ps 24) • sesuai dengan tujuan Diskresi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat 2 (sesuai tujuan penggunaan diskresi); • tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; • sesuai dengan AUPB; • berdasarkan alasan-alasan yang objektif; • tidak menimbulkan Konflik Kepentingan; dan • dilakukan dengan iktikad baik
Ps 25 ayat (1)
PENG GUNA AN DISKR ESI
Tdk wajib memberi tahukan kpd MASY
Ps 25 ayat (3)
YANG BERPOTENSI MENGUBAH ALOKASI ANGGARAN : - Wajib memperoleh persetujuan atasan (kondisi perat perUUan memberikan pilihan/tidak mengatur/tidak lengkap atautidak jelas/ Ps 23 huruf a,b dan c); Wajib menguraikan maksud,tuj dan dampak; Wajib menyampaikan PERMOHONAN PERSETUJUAN scr tertulis kpd Atasan Pejabat (Ps 26)
YG MENIMBULKAN KERESAHAN MASYARAKAT, KEADAAN DARURAT/MENDESAK/BENCANA ALAM : - Wajib memberitahukan kpd ATASA PEJABAT sblm penggunaan diskresi (Ps 23 d/stagnasi yg berpotensi menimbulkan keresahan masy; - Wajib melaporkan kpd ATASAN PEJABAT setelah penggunaan diskresi (utk penggunaan diskresi berdsrkan adanya kondisi STAGNASI (ps 23 huruf d) yg terjadi dlm keadaan darurat/mendesk/bencana alam Wajib menguraikan maksud,tuju dan dampak; Wajib menyampaikan PEMBERITAHUAN scr Lisan/Tertulis kpd Atasan Pejabat (Ps 27)
AKIBAT DISKRESI (Ps 30-32) • Melampaui Kewenangan : bertindak (a) melampaui batas waktu, (b) melampaui batas wil berlakunya wewenang dan (c) tdk sesuai dg prosedur penggunaan diskresi (Ps 26-28)…. Akibat : MENJD TDK SAH; • Mencampuradukan Kewenangan : (a) tdk sesuai dg tuj wewenang yg diberikan, (b) tdk sesuai dg prosedur penggunaan diskresi (Ps26-28); (c) bertentangan dengan AUPB…. Akibat : DAPAT DIBATALKAN
• Sewenang-wenang : apabila dikeluarkan oleh PEJABAT YG TDK BERWENANG….. Akibat : MENJADI TIDAK SAH.
• Kept/tindakan yg ditetapkan/dilakk oleh Badan/Pej Pemerintah yang berwenang : BERLAKU HINGGA BERAKHIR atau dicabutnya Kept atau dihentikannya Tindakan oleh Badan/Pej Pem (Ps 33 ayat 2);
Pencabutan Kep/Penghentian Tindakan, wajib dilakukan oleh (Ps 33 ayat 2) : • Bdn/Pej Pemerintahan yg mengeluarkan Kep/melakukan Tindakan; • Atasan Bdn/Atasan Pej Pemerintahan yg mengeluarkan Kep/melakk Tindakan, apabila pd TAHAP PENYELESAIAN UPAYA ADMINISTRATIF.
IZIN, DISPENSASI, KONSESI (Ps 39) • Pej Pem dapat menerbitkan IZIN, DISPENSASI dan KONSESI berpedoman pd AUPB dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan; • Diajukan oleh PEMOHON dan harus dijawab paling lama 10hr sejak pengajuan; • Izin, dispensasi dan konsesi tidak boleh menyebabkan kerugian negara
• Izin : Kep Pej Pem yg berwenang sbg wujud Persetujuan atas permohonan Warga Masy sesuai ketent Peraturan perundang2an; • Dispensasi : Kep Pej Pem yg berwenang sbg wujud Persetujuan atas permohonan warga masy yg mrpk pengecualian thd suatu larangan atau perintah dr ketent peraturan perundang2an; • Konsesi : Kep Pej Pem yg berwenang sbg wujud persetujuan dr kesepakatanBdn/Pej Pem dg selain Bdn/Pej Pem dalam mengelolan Fasilitas Umum dan/atau Sumber Daya Alam dan pengelolaan lainnya sesuai peraturan perundang2an.
UPAYA ADMINISTRATIF (Ps 75) • Jika masy merasa dirugikan dr Kep/Tindakan Bdn/Pejabat Pemerintahan dpt mengajukan Upaya Administratif : KEBERATAN dan BANDING; • Upaya adm tdk menunda pelaksanaan Kep/Tindakan, kec ditent lain oleh UU dan MENIMBULKAN KERUGIAN YG LBH BESAR; • Bdn/Pej Pem wajib segera menyelesaikan Upaya Adm yg berpotensi MEMBEBANI KEUANGAN NEG
Keberatan (Ps 77) • Diajukan tertulis dg wkt maks 21 hr sejak Kep terbit kpd Pej yg membuatnya; • Dlm wkt 10 hr Pejabat wajib menyelesaiakan, jika lbh dr 10 hr didiamkan, dianggap diterima; • Jika keberatan diterima, Pej wajib menetapkan Keputusan. • Keberatan yg dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dg Penetapan Keputusan.
Banding (Ps 78) • Diajukan secara Tertulis kpd Atasa Pejabat, maksimum 10 hr sejak Kep upaya keberatan diterima; • Jika Banding dikabulkan, Pej wajib menetapkan Keputusan; • Jika dalam waktu 10hr tidak diselesaikan, upaya administratip dianggap dikabulkan.
SENGKETA KEWENANGAN (Ps 16) • Jika terjadi Sengketa Kewen dilingk pemerintahan, kewen penyelesaianya berada pada antaratasan Pej Pemerintahan yg bersengketa mell koordinasi utk menghasilkan kesepakatan, kecuali ditent lain dlm ketentuan peraturan perUUan; • Jika selesai, kesepakatan mengikat para pihak; • Jika tdk selesai, di tk terakhir diputus oleh Presiden; • Sengketa yg melibatka Lembg neg, diselesaikan oleh MK; • Sengketa yg menyebabkan kerugian keu neg/LH, diselesaikan sesuai ketent Perat PerUUan.
KEPUTUSAN PEMERINTAHAN • KEPUTUSAN adalah Ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan (Ps 1 angla 7); Syarat Sahnya Keputusan (Ps 52 jo. Ps 56) : • Ditetapkan oleh Pejabat yg berwenang (Kep yg tdk sah); • Dibuat sesuai prosedur (Kep yg dpt dibatalkan); • Substansi yang sesuai dengan objek Keputusan (Kep yg dapat dibatalkan).
KEPUTUSAN Setiap Kept/Diskresi hrs diberi pertimbngan : YURIDIS, SOSIOLOGIS DAN FILOSOFIS, Kecuali utk Kep yg diikuti penjelasan Terperinci (Ps 55). Kep hrs mencantumkan batas wkt mulai dan berakhirnya; waktu dpt diperpanjang (Ps 58) SAYARAT SAHNYA KEPUTUSAN ditentukan Peraturan Perundang2a n Pembatalan (Ps 66) apabila cacat : a. wewena ng; b. Prosedu r; c. substan si
Batas Waktu (ps 53) : Sesuai Perat Perundang 2an, jika tdk ditent, maks 10 hr kerja setlh permohon an diterima, wajib diberikan
Jenis Keputus an (Ps 54): a. KON STIT UTIF b. DEK LAR ATIF
Daya Ikat Kep (Ps 60) : Mengikat sejak diumumkan atau diterimanya. Jika terdpt perbedaan wkt, yg digunakan SEJAK DITERIMA;
Perubahan (Ps 63) : a. Kesalahan konsidera n; b. Kesalahan edaksional ; c. Perubahan dsr pembuata n keputusan ; d. Fakta baru
Penundaan (Ps 65) : Jika berpotensi menimbulkan : a. Kerugian negara; b. Kerusakan LH; c. Konflik sosial
Pencabutan (Ps 64) : a.
Cacat wewenang (5 hr kerja); b. Cacat prosedur (5 hr kerja); c. Cacat substansi (21 hr kerja)
BERAKHIRNYA KEPUTUSAN (Ps 68) • Habis masa berlakunya (dg sendirinya berakhir); • Dicabut oleh Pej Pem yg berwenang (Kep tdk memp kekuatan hkm dan Pej menetapkan Pencabutannya); • Dibatalkan oleh Pej yg berwenang atau berdasarkan Putusan pengadilan Pej hrs menetapkan Kep Baru utk menindaklanjuti Pembatalan); • Diatur dlm Ketentuan perat PerUUan (Kep berakhir dg mengikuti ketentun Peraturan Perundang2an);
AKIBAT HUKUM
KEP/TINDAKAN YG TIDAK SAH (Ps 70) : a. Dibuat oleh Pej yg tdk berwenang; b. Yg melampaui kewenangan; c. Yg bertindak sewenang2. Akibat Hukum : KEPUTUSAN TDK MENGIKAT SEJAK DITETAPKAN (akibat hkm dianggap tidak pernah ada) Jika ada Pembayaran uang negara, Pejabat pem wajib mengembalikan uang kek kas negara
KEP/TINDAKAN YG DAPAT DIBATALKAN (Ps 71) : a. Terdapat kesalahan Prosedur; b. Terdpt kesalahan Substansi Akibat Hukum : Tdk mengikat sejak saat dibatalkan (tetap sah sampai ada pembatalan). Pembatalan dpt dilakukan oleh : Pejabat dan/atau Atasan Pejabat Pembuat Keputusan ATAU Perintah Pengadilan
TERIMAKASIH
