Daftar Pustaka
Andriani Yulianti, Pengembanan dan Evaluasi Clinical Practice Guidelines, Online, Internet, 17 Februari 2015, http://mutupelayanankesehatan.net/index.php/sample-levels/19headline/915-pengembangan-dan-evaluasi-clinical-practiceguidelines. Arenawati, 2014, Administrasi Pemerintahan Daerah; Sejarah Konsep dan Penatalaksanaan di Indonesia, Yogyakarta: Graha Ilmu. Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Cet. Ke-13, 2012, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. Direktur Bina Kesehatan Ibu, Kemenkes RI, 2010, Analisis Kematian Ibu di Indonesia Tahun 2010. DIRJEN Bina Pelayanan Medik Depkes RI, 2007, Pedoman Rumah Sakit Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) 24 Jam, Jakarta. DIRJEN Bina Upaya Kesehatan Kemenkes RI, 2012, Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Sayang ibu dan Bayi (RSSIB), Jakarta. Departemen Kesehatan RI, Indonesia Demographic and Health Survey 2012, Agustus 2013, Jakarta. Endang Wahyati Yustina, 2012, Mengenal Hukum Rumah Sakit, Bandung: Keni Media. Eva
Tirtabayu, Implementasi Clinical Guideline di Rumah Sakit, Online, Internet, 17 Februari 2015, http://mutupelayanankesehatan.net/index.php/component/content/a rticle/916.
Farid Anfasa Moeloek, Pergeseran Pemikiran Dasar Obstetri dan Ginekologi sebagai landasan ‘Ilmu Kesehatan Reproduksi’, Pidato Pengukuhan Guru Besar, Universitas Indonesia, Jakarta. Hilman Hadikusuma, 1995, Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum, Bandung: Mandar Maju.
Idham Pontoh, 2013, Dasar-Dasar Ilmu Kesehatan Masyarakat, Jakarta: In Media. J. Guwandi, 1991, Dokter dan Rumah Sakit, Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. J. Guwandi, 2005, Medical Error dan Hukum Medis, Cetakan ke-1, Jakarta: Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. J. Guwandi, 2006, Dugaan Malpraktek Medik dan Draft RPP: “Perjanjian Terapetik antara Dokter dan Pasien”, Cetakan ke-1, Jakarta: Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, 2014, Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Layanan Publik, Cet. IV, Bandung: Nuansa Cendekia. Kamus Kedokteran Dorland, Ed. 29, EGC Medical Publishers, Jakarta, 2002. Kansil, C.S.T., et al, 2009, Hukum Administrasi Daerah, Jakarta: Jala Permata Aksara. Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak RI., Data Laporan Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI), Online, Internet, 31 Agustus 2013, http://menegpp.go.id/v2/index.php/datadaninformasi/kesehatan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS, Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium Di Indonesia 2011, Online, Internet, 31 Agustus 2013, http://www.bappenas.go.id/pengumuman/3790-laporanpencapaian-tujuan-pembangunan-millenium-di-indonesia-2011/ Lutfi Effendi, 2003, Pokok Pokok Hukum Administrasi, Ed. Pertama, Malang: Bayumedia Publishing. Moh. Nazir, 1985, Metode Penelitian, Jakarta: Ghalia Indonesia. Philipus M. Hadjon, et all., Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, 1993, Yogyakarta: University Press. Ridwan Tjandra, 2008, Hukum Universitas Atma Jaya.
Administrasi
Negara,
Jogyakarta:
227
Ridwan HR, 2013, Hukum Administrasi Negara, Ed. Revisi – Cet. 9, Jakarta: Rajawali Pers. S. Verbogt, Bab-bab Hukum Kesehatan diterjemahkan oleh: F. Tengker, Nova, Bandung. Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Jakarta: Rajawali Pers. Soekidjo Notoatmodjo, Promosi Kesehatan (Teori dan Aplikasi), 2010, Jakarta: Rineka Cipta. Sofwan Dahlan, 2000, Hukum Kedokteran (Rambu-rambu Bagi Profesi Dokter), Semarang: BP UNDIP. Veronica Komalawati, 1999, Peranan Informed Consent dalam Transaksi Terapeutik, Bandung: Citra Aditya Bakti. Wahid Iqbal Mubarak, 2011, Ilmu Kesehatan Masyarakat : Konsep dan Aplikasi dalam Kebidanan, Jakarta: Salemba Medika. Wiku Adisasmito, 2008, Analisis Kemiskinan, MDG’s dan Kebijakan Kesehatan Nasional, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia.
Peraturan Perundang-Undangan Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
228
Undang Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Tenaga Kesehatan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemda Propinsi dan Pemda Kab-Kota. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 159b/MENKES/SK/PER/ll/1988 Tentang Rumah Sakit.
Nomor
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 145/MENKES/PER/II/1998 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 159b/MENKES/SK/PER/ll/1988 Tentang Rumah Sakit. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1575/MENKES/PER/Xl/2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 512/MENKES/PER/lV/2007 Tentang lzin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1295/MENKES/PER/XII/2007 Tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1575/MENKES/PER/Xl/2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 439/MENKES/PER/VI/2009 Tentang Perubahan Kedua Atas 229
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1575/MENKES/PER/XI/2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2014 Tentang Klasifikasi Dan Perizinan Rumah Sakit.
230
