PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA DI DESA LOLENG KECAMATAN KOTA BANGUN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

eJournal Administrasi Negara, Volume 4 , Nomor 4 , 2016: 5062 - 5076 ISSN 0000-0000, ejournal.an.fisip-unmul.ac.id © Copyright2016

PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA DI DESA LOLENG KECAMATAN KOTA BANGUN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA Muhammad Indrawan 1 Abstrak Muhammad Indrawan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa Di Desa Loleng Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara di bawah bimbingan Bapak Dr. Anthonius Margono, M.Si dan Bapak Dr. Farhanuddin Jamanie, M.Si. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan administrasi pemerintahan Desa Loleng Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara dan untuk mengindentifikasi faktor pendukung dan penghambat. Jenis penelitian yang dilakukan dengan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pelaksanaan administrasi dari manajemen tata praja pemerintahan dilakukan baik. Penyusunan peraturan meliputi perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan serta penyebarluasan dan sosialisasi Pembinaan masalah pertanahan Pemdes melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan pemetaan wilayah. Pembinaan ketentraman dan ketertiban Desa, Pemdes dibantu seluruh Ketua RT, LINMAS dan BABINKANTIBNAS menjaga ketentraman, ketertiban dan keamanan Desa. Perlindungan masyarakat merupakan tugas Bidang Pemerintahan. Melaksanakan administrasi kependudukan, Pemdes mencatat data kelahiran, kematian, kepindahan dan kedatangan penduduk. Penataan dan pengelolaan wilayah, Perbaikan sarana prasarana bidang pendidikan dan kesehatan dari perbaikan sekolah dan membangun Polindes. Sosialisasi dan motivasi masyarakat bidang budaya dengan memberikan dukungan positif mengenai kebudayaan. Dibidang ekonomi dengan mendata pekerjaan masyarakat. Sosialisasi politik Pemdes memperkenalkan sistem politik pada masyarakat. Lingkungan hidup seperti pembuatan terasiring, pembersihan aliran sungai dan lainnya. Pemberdayaan keluarga, perhatian pertumbuhan dan perekonomian. Dukungan kegiatan dan organisasi pemuda yang bersifat positif. Pemberdayaan olahraga dengan binaan dan pengembangan minat generasi muda dalam olahraga. Pemberdayaan Karang Taruna didukung oleh Pemdes dari kegiaatan yang dilakukan untuk pembangunan. Pemdes melakukan kebersamaan gotongroyong membersihkan fasilitas pelayanan dan kebudayaan di Desa Loleng. Keagamaan biasa dilakukan dari kegiatan pembersihan tempat ibadah, pelestarian ketenagakerjaan Pemdes menyediakan lowongan perkerjaan dan mengurangi adanya pengangguran di Desa Loleng. Kata Kunci : Pelaksanaan, Administrasi dan Pemerintahan Desa 1

Mahasiswa Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: [email protected]

Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa (Muhammad Indrawan.)

Pendahuluan Melihat masyarakat Desa Loleng yang semakin meningkat baik kualiatas maupun kuantitasnya dan luas wilayah serta perkembangan pembangunan disegala bidang untuk saat ini, khususnya dibidang pembangunan Desa mengakibatkan masyarakat akan membutuhkan adanya pelayanan yang cepat, tepat dan berkualitas dari Pemerintah Desa, maka wajar jika pelaksanaan administrasi Pemerintah Desaselalu mengalami perkembangan secara bertahap, karena dengan terjadinya perkembangan tersebut maka Pemerintah Desa juga akan mengalami perkembangan dan kemajuan secara administrasinya. Namun jika dilihat dari realitas dilapangan masih ada aparaturdesa yang kurang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien. Hal ini dapat dilihat pada saat pengurusan surat-surat penting yang diperlukan masyarakat masih terkesan lamban, karena sering menunda-nunda urusan yang merupakan keperluan masyarakat. Disamping itu rendahnya tingkat kedisiplinan aparat Pemerintah Desa serta kurangnya kemampuan dibagiannya dalam melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan dengan administrasi Desa hal ini dikarenakan yang bersangkutan memiliki pendidikan yang masih minim. Sehingga hal ini merupakan salah satu kendala dalam pelaksanaan tugas dan administrasi pemerintahan desa. Berdasarkan pengamatan dan observasi yang penulis lakukan di Desa Loleng Kecamatan Kota Bangun, bahwa masih rendahnya Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa serta belum berjalan dengan baik, hal ini terlihat antara lain dengan lambatnya pelayanan kepada masyarakat, kegiatan di bidang pendataan kependudukan masih belum berjalan dengan baik sehingga data kependudukan dikantor Desa sering kali berbeda dengan kondisi yang ada dilapangan, pembagian tugas dan pelaksanaan masih bersifat gotong-royong, sehingga kurang mengutamakan profesionalisme kerja pada masing-masing bidang diperangkat desa. Sehubungan dengan uraian dan permasalahan tersebut, maka penulis akan melakukan penelitian secara ilmiah melalui skripsi yang berjudul : “Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa di Desa Loleng Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara”. Kerangka Dasar Teori Administrasi Pengertian Administrasi Administrasi adalah tata usaha yang mencakup setiap pengertian yang rapi dan sistematis serta penentuan fakta-fakta secara tertulis dengan tujuan memperoleh pandangan yang menyeluruh serta hubungan yang timbal balik antara satu fakta dengan fakta yang lainnya. (Silalahi, 2002:6). Administrasi diartikan sebagai tata usaha serta penentuan fakta-fakta secara tertulis dengan tujuan. Adapun administrasi didefinisikan sebagai pedoman atau petunjuk kepemimpinan dan pengawasan dari usaha-usaha kelompok individu-individu 5063

eJournal Administrasi Negara, Volume 4 , Nomor 4 , 2016: 5062 - 5076

guna tercapai tujuan bersama. (Newman dalam Simbolon, 2004:15). Dari definisi diatas administrasi lebih ditekankan pada petunjuk kepemimpinan dan pengawasan dari individu guna tercapai tujuan. Berdasarkan beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa administrasi adalah suatu proses rangkaian kegiatan usaha-usaha yang rapi dalam sistematis dilakukan oleh sekelompok individu-individu yang saling bekerja sama secara terkendali berdasarkan pedoman atau petunjuk dan pengawasan untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditentukan sebelumnya. Tujuan Administrasi Secara umum administrasi mempunyai tujuan yang beragam sesuai dengan cabang dan ilmu administrasi, salah satunya adalah administrasi pendidikan. Menurut Suharsini bahwa administrasi pendidikan sebagai kegiatan pelayanan menyesuaikan kegiatannya dengan tujuan setiap lembaga yang dilayaninya. Berbagai alat dan teknik diklasifikasikan sedemikian rupa sehingga membentuk satu pendekatan sistem yang menjadikan kerja administrasi menjadi lebih baik. Untuk kepentingan ini tujuan organisasi perlu dijabarkan secara spesifik, baik untuk keseluruhan sistem maupun sub sistemnya, agar kegiatan pendidikan mencapai hasil yang diinginkan secara maksimal. (Arikunto, 2002:32). Dengan demikian petunjuk administrasi merupakan proses penyelenggaraan dalam setiap usaha kerjasama sekelompok orang baik dipemerintahan maupun swasta sebagaimana ditentukan berdasarkan struktur dengan mendayagunakan sumber daya yang didalamnya terdapat unsur-unsur seperti organisasi, manajemen, komunikasi, personalia, keuangan, perbekalan dan humas yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya secara efektif dan efisien. Ruang Lingkup Administrasi Ruang lingkup (scope) administrasi meliputi segala hal yang pada dasarnya ditekankan pada pelaksanaan kegiatan atau usaha supaya berjalan dengan secana teratur dan tertib. Secara umum ruang lingkup administrasi meliputi bidang kegiatan yang bertujuan mengarahkan kepada semua orang dalam organisasi kerjasama mengerjakan hal-hal yang tepat sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai dan bertujuan mengarahkan dan membina setiap individu agar dalam rnengerjakan pekerjaan dengan tepat dan benar. Administrasi Negara Pengertian Administrasi Negara. Administrasi negara dibentuk dari dua kata yakni administrasi dan negara. Secara etismologis administrasi diartiakan sebagai melayani secara intensif atau penuh. Sedangkan negara merupakan suatu wilayah yang kekuasaannya diatur oleh pemerintah yang mendiami wilayah tersebut, memiliki sistem dan aturan yang berlaku bagi seluruh individunya. 5064


Dari pengertian istilah tersebut diatas didapatlah definisi dari administrasi negara. Secara umum, administrasi negara adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh aparatur negara atau pemerintah untuk mencapai tujuan negara secara efisien. (Sidhi, 2005:232). Dari definisi diatas administrasi negara lebih ditekankan pada kegiatan yang dilakukan oleh aparatur pelaksana, untuk mencapai tujuan negara. Berdasarkan teori di atas, Dengan demikianadministrasi dapat digunakan untuk mengukur tingkat kegiatan atau kerjasama aparatur Negara sampai seberapa jauh seseorang atau kelompok telah melaksanakan semua tugas atau kegiatan pokoknya sehingga mencapai hasil tujuan. Tujuan dan Sasaran Administrasi Negara. Administrasi memiliki tujuan dan sasaran, antara lain untuk mengembangkan Sistem Administrasi Negara RI, mendukung pembangunan nasional, terwujudnya administrasi pemerintahan yang berdisiplin, cakap, produktif, berdaya guna, bersih dan berwibawa dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, meningkatkan kemampuan dan kualitas aparatur dalam melayani, mengayomi dan menumbuhkan prakarsa dan peran serta masyarakat dan meningkatkan kemampuan aparatur pemerintah. Ciri-ciri Administrasi Negara Administrasi Negara memiliki tanda khas yg membedakan sesuatu dari yang lain. Administrasi Negara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kinerja aparatur dalam suatu organisasi, berkaitan dengan kemampuan dan keahlian pribadi yang mempengaruhi tim atau organisasi secara keseluruhan. Ciri-ciri Administrasi Negara seperti pada pelayanan yang diberikan oleh administrasi negara bersifat lebih urgen dibandingkan dengan pelayanan yang diberikan oleh organisasi-organisasi swasta, pelayanan yang diberikan pada umumnya bersifat monopoli atau semi monopoli, dalam memberikan pelayanan pada masyarakat umum, administrasi negara dan administratornya relatif berdasarkan undang-undang dan peraturan, administrasi negara dalam memberikan pelayanan tidak dikendalikan oleh harga pasar dan usaha-usaha dilakukan oleh administrasi negara terutama dalam negara demokrasi ialah dilakukan sangat tergantung pada penilaian mata rakyat banyak. Desa Pengertian Desa Desa atau dengan nama aslinya yang setingkat merupakan kesatuan masyarakat hukum berdasarkan susunan asli adalah suatu “badan hukum” dan adalah pula “Badan Pemerintahan”, yang merupakan bagian wilayah kecamatan atau wilayah yang melingkunginya, (Beratha dalam Nurcholis, 2011:4) Dari beberapa pengertian tersebut makadapat disimpulkan bahwa Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang diberi keluasaan untuk dapat berkreasi dalam rangka mengatur dan menyelenggarakan 5065


urusan rumah tangganya sendiri sesuai dengan adat istiadat, kebutuhan, dan aspirasi masyarakatnya yang berdasarkan pada undang-undang tersebut memberikan otonomi kepada desa, dengan landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai Desa adalah keanekargaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Unsur-Unsur Desa Desa harus memiliki unsur-unsur yang harus ada dalam suatu Desa adalah, sebagai berikut : a. Daerah. b. Penduduk. c. Tata Kehidupan. Pemerintahan Desa Pemerintah Desa adalah merupakan simbol formil dari pada kesatuan masyarakat desa. Pemerintah Desasebagai badan kesatuan terendah, selain memiliki wewenang asli untuk mengatur rumah tangga sendiri, juga memiliki wewenang asli dan kekuasaan sebagai pelimpahan secara bertahap dari Pemerintahan diatasnya. (Saparin, 2000:36). Berdasarkan pendapat diatas, Dengan demikian Pemerintah Desa adalah pemerintah terendah, memiliki wewenang untuk mengatur rumah tangganya sendiri, memiliki wewenang asli dan kekuasaan sebagai pelimpahan dari pemerintahan pusat. Landasan dan Unsur-Unsur Pemerintah Desa. Landasan dan unsur-unsur Pemerintah Desa merupakan salah satu beberapa hal yang harus diperhatikan oleh Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahannya, keseluruhan yang tersebut di atas merupakan aturan atau dasar ideal pelaksanaan pemerintahan desa. Otonomi daerah yang diterapkan membantu Pemerintah Desadalam melakukan improvisasi kinerja dan program-program yang telah di tentukan bisa dijalankan dengan maksimal. Otonomi tersebut memberi peranan seutuhnya pada Pemerintah Desadalam mengatur rumah tangga sendiri dengan tetap berpegang teguh pada kearifan local yang dimiliki masyarakat tersebut, karena masyarakat adalah unsur yang paling mendasar terciptanya desayang merupakan pemerintahan yang paling terkecil. Fungsi Pemerintah Desa. Fungsi pemerintahan dibagi menjadi empat bagian yaitu pelayanan, pembangunan, pemberdayaan dan pengaturan. Dijelaskannya bahwa, berdasarkan empat bagian fungsi pemerintahan tersebut maka untuk mengzetahui suatu masyarakat lihatlah pemerintahannya. Maknanya fungsi-fungsi pemerintah yang dijalankan pada saat tertentu dapat menggambarkan kulitas pemerintahan itu sendiri. Jika pemerintah dapat menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik, maka dengan sendirinya diamsumsikan pelayanan dapat membuahkan keadadilan,

5066


pemberdayaan melahirkan kemandirian serta pembangunan yang menciptakan kemakmuran. (Rasyid dalam Labodo 2014:34). Peranan Pemerintah Desa. Pada saat ini, perananan Pemerintah Desa sangat diperlukan guna menunjang segala bentuk kegiatan pembangunan. Berbagai bentuk perubahan sosial yang terencana dengan nama pembangunan diperkenalkan dan dijalankan melalui Pemerintah Desa. Untuk dapat menjalankan peranannya secara efektif dan efesien, Pemerintah Desa perlu terus dikembangkan sesuai dengan perkembangan kemajuan masyarakat Desa dan lingkungan sekitarnya. Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa peranan Pemerintah Desa dalam pembangunan masyarakat sangatlah besar, peranan tersebut mencakup seluruh aspek dan bidang yang ada di dalam masyarakat baik dari aspek social, ekonomi, kesehatan maupun agama. Namun pelaksanaan peranan tersebut harus tetap memperhatikan nilai-nilai yang ada di dalamnya. Peranan pemerintah tersebut seharusnya mampu menimbulkan rasa partisipatif masyarakat untuk bisa berjalan secara beriringan demi terlaksananya pembangunan. Administrasi Pemerintahan Desa Administrasi pemerintahan Desa adalah segenap usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Desaguna memenuhi atau menjalin terlaksananya kebijakan publik yang telah ditetapkan oleh pihak atas, dan juga kegiatan dalam rangka menetapkan dan melaksanakan penyelenggaraan urusan rumah tangga yang bersangkutan. (Ndraha, 2002:40). Administrasi pemerintahan Desa merupakan usaha yang dilakukan, untuk memenuhi terlaksananya kebijakan publik yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, dalam rangka menetapkan dan melaksanakan penyelenggaraan urusan rumah tangga. Dengan demikian dapat disimpulkan kembali bahwa administrasi pemerintahan Desa adalah semua kegiatan yang bersumber pada wewenang Pemerintah Desa, yang terdiri atas tugas bidang tata usaha, yang dilaksanakan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Definisi Konsepsional Pelaksanaan administrasi pemerintahan Desa adalah suatu proses penyelenggaraan adminstrasi Pemerintah Desa dalam meningkatkan keberhasilan program pemerintah maupun dalam upaya menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, karena selain melaksanakan berbagai program pemerintah pusat, Pemerintah Desa juga dituntut untuk dapat melayani masyarakat yang berada diwilayahnya guna melaksanakan bidang pemerintahan, bidang kesejahteraan dan bidang pelayanan di Desa Loleng Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara. Metode Penelitian Jenis Penelitian 5067


Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Fokus Penelitian Adapun fokus penelitian dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Pelaksanaan administrasi Pemerintahan Desa. a. Bidang Pemerintahan. 1) Melaksanakan Manajemen Tata Praja Pemerintahan. 2) Menyusun Rancangan Regulasi Desa. 3) Pembinaan Masalah Pertanahan. 4) Pembinaan Ketentraman Dan Ketertiban. 5) Upaya Perlindungan Masyarakat. 6) Melaksanakan Administrasi Kependudukan. 7) Penataan dan Pengelolaan Wilayah. 8) Pendataan dan Pengelolaan Profil Desa. b. Bidang Kesejahteraan. 1) Melaksanakan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pedesaan. 2) Pembangunan Bidang Pendidikan dan Kesehatan. 3) Melaksanakan Sosialisasi dan Motivasi Masyarakat di Bidang Budaya, ekonomi, Politik dan Lingkungan Hidup. 4) Pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna. c. Bidang Pelayanan. 1) Melaksanakan Penyuluhan Dan Pemberian Motivasi Terhadap Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Masyarakat. 2) Meningkatkan Upaya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan. 3) Pelestarian Nilai Sosial Budaya Masyarakat, Keagamaan dan Ketenagakerjaan. 2. Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan administrasi pemerintahan Desa di Desa Loleng Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara. Lokasi Penelitian Adapun yang menjadi lokasi dalam penelitian ini, yaitu Pemerintahan Desa Loleng Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara. Jenis dan Sumber Data Sumber data ada dua jenis yaitu : 1. Sumber data primer. a. Key informan (Informasi Kunci) nya yaitu Kepala Desa Loleng Kecamatan Kota Bangun b. Informannya yaitu Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Kesejahteraan, Kepala Seksi Pelayanan, Ketua RT dan Ketua BPD dan Tokoh Masyarakat. c. Informan lainnya yaitu Ketua LPM dan Masyarakat. 2. Sumber Data Sekunder

5068


Untuk menunjang penelitian ini diambil dari dokumen-dokumen yang ada pada Pemerintah Desa Loleng Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara. Tehnik Pengumpulan Data Adapun metode pengumpulan datanya yaitu dengan menggunakan : 1. Studi Kepustakaan (Library Research). 2. Penelitian Lapangan (Field Work Research) mempergunakan beberapa cara yaitu : a. Observasi. b. Wawancara (interview). 3. Penelitian dokumen atau dokumen research. Tehnik Analisis Data Untuk menganalisa data kualitatif terdiri dari 4 komponen, antara lain: 1. Data collection atau pengumpukan data. 2. Data condensation atau penyederhanaan data. 3. Data display atau penyajian data. 4. Conslusions drawing/verifyng atau penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil Penelitian Gambaran Umum Desa Loleng Kecamatan Kota Bangun Kecamatan Kota Bangun Desa Loleng Kecamatan Kota Bangun merupakan sebuah Kecamatan yang terletak di wilayah pedalaman Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimatan Timur. Desa Loleng adalah salah satu desa di wilayah Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Pada saat ini, mencoba untuk membenahi diri dalam menyongsong sekaligus berupaya untuk mendukung program Gerbang Raja. Pembahasan Pelaksanaan administrasi Pemerintahan Desa. Bidang Pemerintahan 1) Melaksanakan Manajemen Tata Praja Pemerintahan. Manajemen tata praja pemerintahan dilakukan dari Kepala Desa dan pegawainya dalam hal surat menyurat perijinan, sesuai tugas pokok dan fungsi bagian Pemerintah Desa dalam hal kependudukan. Kepala Seksi dan pegawainya melakukan manajemen tata praja pemerintahan berdasarkan tugas pelayanan administratif dalam penyelenggaraan tugas, sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pemerintahan. Manajemen Pemerintah Desa berdasarkan administrasi penduduk, kegiatan pencatatan data dan informasi penduduk dan mutasi penduduk pada buku administrasi penduduk. 2) Menyusun Rancangan Regulasi Desa. Dalam penyusunan rancangan regulasi desa serta kegiatan merancangdan penetapan Peraturan Desa, seluruh ketua RT Desa Loleng terlibat dari 5069


kehadiran untuk ikut serta melakukan penyusunan, pembahasan dan penyelesaiaan Peraturan Desa Loleng secara bersama. Ketua RT dilibatkan dalam menyusun rancangaan Peraturan Desa yang akan disusun sesuai dengan keadaan di wilayah Desa loleng. Karena Ketua RT, mengetahui keadaan penduduk Desa Loleng mengenai jumlah penduduk yang berkaitan dengan pendataan dan untuk pengelolaan profil Desa Loleng. Ketua RT terlibat dalam menyusun rancangaan regulasi Desa ikut serta hadir di rapat menyusun regulasi desa dan hasilnya akan di setujui oleh Ketua BPD, Ketua LPM, Ketua RT dan masyarakat Desa Loleng. Masyarakat memiliki hak dalam penyusunan peraturan desa yang wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa, dan masyarakat berhak memberikan masukan terhadap rancangan peraturan desa yang dilakukan. 3) Pembinaan Masalah Pertanahan. Pembinaan masalah pertanahan dilakukan sosialisasi kepada masyarakat dan pemetaan wilayah. permasalahan masyarakat Administrasi pertanahan yang dimaksud adalah pengelolaan administrasi pertanahan di tingkat Pemerintah Desa. Pemerintah Desa menjadi fasilitator dalam pembinaan masalah pertanahan di Desa Loleng menghimbau kepada masyarakat, untuk melaksanakan tertib administrasi pertanahan dengan pembuatan surat tanahnya. Dalam pembinaan masalah pertanahan, kurang bijak jika menyalahkan aparat Desa, apabila terjadi sengketa tanah, Tidak adanya petunjuk dan pembinaan dari Kementerian Dalam Negeri tentang bagaimana mengelola data pertanahan di tingkat Pemerintah Desa. Ketua RT terlibat masalah pembinaan pertanahan di seluruh desa dan melibatkan masyarakat yang tanahnya berkaitan dengan masalah tanah. 4) Pembinaan Ketentraman Dan Ketertiban. Pembinaan ketentraman dan ketertiban desa Loleng, Pemerintah Desa dibantu dari seluruh Ketua RT, LINMAS dan BABINKANTIBNAS untuk menjaga ketentraman, ketertiban dan keamanan Desa. Pemerintah Desa melibatkan masyarakat secara langsung. Seluruh kepala keluarga berjaga-jaga pada malam hari dirumahnya sendiri agar sesuatu yang menganggu ketentraman, keamanan dan ketertiban masyarakat. Dari Bidang Pemerintahan dalam mewujudkan sistem keamanan dan ketertiban di wilayah Desa Loleng, Pemerintah Desa melakukan pelatihan sistem pengamanan wilayah, dengan sosialisasi kepada seluruh anggota LINMAS dan masyarakat yang ada di Desa Loleng tentang sistem pengamanan lingkungan, serta bantuan dari pihak Kepolisian. 5) Upaya Perlindungan Masyarakat. Perlindungan masyarakat merupakan tugas Pemerintah Desa Bidang Pemerintahan dan juga tugas dari LINMAS, yang tugasnya melaksanakan kegiatan perlindungan masyarakat dalam rangka penanggulangan dan penanganan pengungsi, membantu aparat pemerintah dalam memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, serta membantu kegiatan sosial kemasyarakatan di Desa. Perlindungan masyarakat Desa Loleng, 5070


Pemerintah Desa Loleng membentuk FKPM untuk menjaga ketentraman dan ketertiban serta menanggulangi gangguan keamanan di Desa Loleng, Serta kelompok SISKAMLING dengan membuat POSKAMLING dan LINMAS. Pemerintahan Desa dalam perlindungan masyarakat Desa Loleng melakukan pendataan penduduk jumlah keluarga yang ada di Desa Loleng. 6) Melaksanakan Administrasi Kependudukan. Pemerintah Desa mencatat data kependudukan dari kelahiran, kematian, kepindahan maupun kedatangan penduduk di Desa Loleng. Administrasi Kependudukan merupakan penataan dan penertiban Pemerintah Desa dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi dan pendayagunaan pelayanan publik dan pembangunan Desa. Administrasi kependudukan yang dilakukan Pemerintah Desa dari masyarakat yang melakukan pengurusan surat keterangan baik lahir, meninggal, maupun pindah keluar dan masuk menjadi penduduk, yang dilakukan di Pemerintah Desa dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Seksi Pemerintahan dan pegawai pada Bidang Pemerintahan. 7) Penataan dan Pengelolaan Wilayah. Penataan dan pengelolaan wilayah Desa yang dilakukan Pemerintah Desa sudah baik dari data wilayah yang dimiliki Pemerintah Desa. Pemerintah Desa melakukan penataan dan pengelolaan wilayah dengan fungsi pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan pembangunan di wilayah Desa Loleng. Pemerintah Desa melakukan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya. 8) Pendataan dan Pengelolaan Profil Desa. Pemerintah Desa melakukan tapal batas yang berbatasan dengan 5 Desa. Pemerintah Desa memberikan informasi dan data kepada pihak luar atau masyarakat umum tentang keadaan Wilayah Desa Loleng Kecamatan Kota Bangun dan berbagai potensinya. Pendataan dan pengelolaan profil Desa untuk monografi Desa Loleng tahun 2016 masih dalam proses, belum selesai dikerjakan. Hal tersebut diperkirakan selesai pada akhir tahun 2016. Pemerintaah Desa memiliki banyak tugas yang harus dilakukan seperti melakukan data ulang masyarakat yang belum terdaftar. Bidang Kesejahteraan. 1) Melaksanakan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pedesaan. Yang dilakukan Pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana pedesaan, merupakan peran dari Kepala Desa di Pemerintah Desa dari kegiatan administrasi pada pemberdayaan Perangkat Desa, sehingga Pemerintah Desa mengarah untuk prestasi kerja dalam rangka mewujudkan Sumber Daya Manusia yang profesional. Pemerintah Desa dan Ketua BPD melaksanakan pembinaan terhadap masyarakat Desa dalam meningkatkan keikutsertaan masyarakat terhadap pengembangan pembangunan. Pembangunan sarana dan prasarana pedesaan seperti pemanfaatan, 5071


pemeliharaan infrastruktur, lingkungan Desa,serta pembangunan sarana prasarana kesehatan, sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan. Pemerintah Desa melakukan perbaikan sarana prasarana khususnya kegiatan administrasinya maupun dalam bidang pembangunan atau pelaksanaan pengawasan serta pembinaan terhadap masyarakat Desa Loleng. 2) Pembangunan Bidang Pendidikan dan Kesehatan. Pemerintah Desa melakukan perbaikan sarana prasarana bidang pendidikan dan kesehatan. Sarana dan prasarana SMA dilakukan gotong-royong perbaikan sekolah dan pemberian beasiswa untuk siswa siswi yang berprestasi dan keluarga tidak mampu. Sedangkan untuk bidang kesehatan dilakukan gotong-royong membangun Polindes di seluruh Dusun serta kerja sama dengan Dinas Kesehatan kegiatan penyuluhan berobat gratis. Pembangunan pada bidang pendidikan terlihat dari adanya pendidikan PAUD/TK, SD, SMP, SMA, dan balai pelatihan kegiatan belajar. Sedangkan untuk pembangunan bidang kesehatan dari penyediaan fasilitas berobat. Seperti Polindes. 3) Melaksanakan Sosialisasi dan Motivasi Masyarakat di Bidang Budaya, ekonomi, Politik dan Lingkungan Hidup. Sosialisasi dan motivasi masyarakat bidang budaya yang berbeda bias beda ras, etnik, sosial, ekonomi atau gabungan. Sosialisasi politik, Pemerintah Desa memperkenalkan sistem politik pada masyarakat dan masyarakat menentukan terhadap gejala politik. Pemerintah Desa dalam melaksanakan sosialisasi dan motivasi masyarakat dibidang budaya, yaitu mengetahui dan mencari solusi mengenai permasalahan pada bidang budaya, yang banyak terletak dari kurangnya minat generasi muda mempelajari budaya, adat, keagamaan dan belum meratanya pembangunan diantara Dusun di Desa Loleng. Diberikan dukungan dengan hal-hal positif mengenai kebudayaan yang ada di Desa Loleng, ekonomi dari sosialisasi usaha mikro dan dari adanya kerja bakti dan musyawarah tentang lingkungan hidup di Desa Loleng. Pemerintah Desa tugas dari Bidang Kesejahteraan dari sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya dari kesenian yang ada di Desa Loleng, bidang ekonomi dari perkembangan pendapatan masyarakat, bidang politik dari kampanye partai, jika ada pemilihan Kepala Daerah, bisa pemilihan Gubernur, Bupati, Camat atau Kepala Desa dan dari bidang lingkungan hidup, masyarakat mengadakan gotong-royong pemeliharaan lingkungan di Desa Loleng. 4) Pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna. Pemerintah Desa lakukan pada bidang pemberdayaan keluarga dengan memperhatikan data pertumbuhan dan perekonomian masyarakat di Desa Loleng. Pemberdayaan pemuda dari dukungan dengan kegiatan dan organisasi yang bersifat positif. Pemberdayaan olahraga, dari Pemerintah Desa dengan membina dan mengambangkan minat generasi muda dapat berprestasi dalam berolahraga. Karang Taruna yang merupakan salah satu lembaga kemasyarakatan yang dimaksudkan sebagai wadah untuk menampung aspirasi masyarakat sini, khususnya generasi muda atau pemuda sini, dalam rangka mewujudkan rasa kesadaran dan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat 5072


pada umumnya. Karang Taruna di Desa Loleng telah menjalankan tupoksinya dengan baik. Pemberdayaan keluarga dari bantuan usaha mikro, pemberdayaan pemuda dari kegiatan yang dilakukan pemuda Desa Loleng, pemberdayaan olahraga dari perlombaan dan pemberdayaan Karang Taruna dari kegiatan-kegiatan pemberdayaan pemuda. Pemerintah Desa memfasilitasi dan mengakomodasi program yang dilakukan serta pengadaan sarana dan prasarana serta pendayagunaan berbagai jenis fasilitas kepemudaan yang ada di Desa Loleng. Untuk pemberdayaan olahraga, dinilai belum dilakukan terhadap penerapan dan pemanfaatan bidang olahraga, sehingga pembinaan prestasi olahraga masih terbatas. Bidang Pelayanan. 1) Melaksanakan Penyuluhan Dan Pemberian Motivasi Terhadap Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Masyarakat. Dalam melaksanakan penyuluhan dan pemberian motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat. Pemerintah Desa melakukan di awal tahun, masyarakat di undang menghadiri rapat koordinasi dengan semua Ketua RT Desa Loleng, LPM, BPD dan Organisasi Masyarakat Desa Loleng yang diselenggarakan untuk memotivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat yang pelaksanaan kami cukup baik. 2) Meningkatkan Upaya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan. Pemerintah Desa meningkatkan upaya partisipasi masyarakat terhadap pembangunan dari informasi yang diberikan kepada masyarakat terhadap kegiatan pembangunan yang akan diadakan. Pemerintah Desa meningkatkan upaya partisipasi masyarakat Desa Loleng, terhadap pembangunan dilihat dari aparat Pemdes turun ke masyarakat desa melakukan keterangan pembangunan yang akan dilaksanakan. 3) Pelestarian Nilai Sosial Budaya Masyarakat, Keagamaan dan Ketenagakerjaan. Dalam pelestarian nilai sosial budaya, dengan membersihkan fasilitasfasilitas pelayanan dan kebudayaan di Desa Loleng. Keagamaan biasa dilakukan dari kegiatan pembersihan secara bergotong-royong ditempat ibadah, yang bertujuan menanamkan pemahaman agama sejak dini kepada generasi muda Desa Loleng. Ketenagakerjaan selalu diberikan pada informasi lowongan pekerjaan. Pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan di Desa Loleng terlihat dari kebersamaan masyarakat Desa Loleng dengan kegiatan yang Pemerintah Desa lakukan. Pelestarian nilai keagamaan dari ditingkatkan dari pemahaman, pengamalan dan pengembangan nilai agama serta penyediaan tempat ibadah pada setiap fasilitas masyarakat secara umum, dan waktu pelaksanaan ibadah serta peningkatan kerukunan intern umat beragama dan antar umat beragama. Faktor Pendukung Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa di Desa Loleng Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara. 5073


Yang menjadi faktor pendukungnya pelaksanaan administrasi Pemerintah Desa adalah adanya tower alat komunikasi yang dipakai untuk telepon dan internet yang digunakan dalam mengakses data penduduk ke pemerintah pusat, tersedianya fasilitas yang memadai dan tersedianya SDM (aparatur desa) yang mampu dalam melaksanakan tugas kesehariannya, koordinasi Pemerintah Desa dengan pihak-pihak terkait, karena pelayanan yang terkait satu dengan lainnya harus berkoordinasi, adanya sikap gotong-royong dan rasa kekeluargaan yang sangat kental antara pegawai Desaefisiensi kerja aparatur Pemerintah Desa dalam pelaksanaan administrasi, Kepala Desa di Pemerintah Desa Loleng mampu menyusun rancangan pembangunan di Desa Loleng bisa sesuai dengan apa yang diharapkan dan yang menjadi kebutuhan masyarakat. Faktor Penghambat Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa di Desa Loleng Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara. Sikap masyarakat di Desa Loleng, masih memakai pola pikir tradisional, adat, kebiasaan masyarakat dan masyarakat Desa Loleng masih kurang berpartisipasi dalam hal terlaksananya administrasi Pemerintah Desa yang tertib. Masyarakat banyak yang datanya kurang lengkap. Pelayanan pegawai yang melakukan pengurusan surat-surat penting yang diperlukan masyarakat, masih terkesan lamban dikarenakan kurangnya kemampuannya dalam melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan dengan administrasi Desa apalagi dalam hal penguasaan komputer. Tingkat kedisiplinan aparat Pemerintah Desa masih ada yang rendah, adanya kepala keluarga pendatang baru yang tidak lapor ke Pemerintah Desa, sehingga data yang ada di Pemerintah Desa, berbeda dengan data dilapangan.Respon Pemerintah Desa dari berbagai keluhan masyarakat, tidak bisa langsung ditangani dengan cepat.Berdasarkan laporan yang diterima Pemerintah Desa, karena laporan berbeda-beda dari permasalahan yang terjadi dimasyarakat. Penutup Kesimpulan Dari hasil penelitian, penyajian data dan pembahasan, maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut : 1. Pelaksanaan administrasi Pemerintahan Desa. a. Bidang Pemerintahan. 1) Melaksanakan Manajemen Tata Praja Pemerintahan Desa sudah cukup baik. 2) Menyusun rancangan regulasi desa sudah cukup baik. 3) Pembinaan masalah pertanahan Pemerintah Desa cukup baik dengan sosialisasi kepada masyarakat dan pemetaan wilayah. 4) Pembinaan ketentraman dan ketertiban Desa Loleng cukup baik. 5) Upaya perlindungan masyarakat yang menjadi tugas Pemerintah Desa Bidang Pemerintahan dan LINMAS, sudah dilakukan dengan baik.

5074


6) Melaksanakan administrasi kependudukan dilakukan dengan baik berdasarkan buku panduan administrasi. 7) Penataan dan pengelolaan wilayah Pemerintah Desa dilakukan dengan baik dengan pendataan data dasar, dari keluarga lama maupun keluarga baru. 8) Pendataan dan pengelolaan Profil Desa dilakukan dengan baik, seperti tapal batas yang berbatasan dengan 5 Desa. b. Bidang Kesejahteraan. 1) Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana pedesaan dilakukan dengan baik dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, maupun pemeliharaan dan melibatkan masyarakat dengan skala kecil, sehingga dapat dikerjakan oleh masyarakat. 2) Pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan sudah cukup baik. 3) Melaksanakan sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik dan lingkungan hidup, pada bidang budaya, yang banyak terletak dari kurangnya minat generasi muda mempelajari budaya, adat, keagamaan dan belum meratanya pembangunan diantara Dusun di Desa Loleng. 4) Pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna dilakukan Pemerintah Desa Loleng dengan baik. c. Bidang Pelayanan. 1) Pemerintah Desa melaksanakan penyuluhan dan pemberian motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat dilakukan cukup baik, atas ketertiban dan keraturan yang membantu Pemerintah Desa dalam memberikan pelayanan dan informasi kepada publik. 2) Meningkatkan upaya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dilakukan dengan baik. 3) Pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan dilakukan dengan baik. 2. Faktor pendukungnya adalah adanya tower alat komunikasi yang dipakai untuk telepon dan internet, tersedianya fasilitas yang memadai dan tersedianya SDM (aparatur desa) yang mampu dalam melaksanakan tugas kesehariannya. Adanya koordinasi Pemerintah Desa dengan pihak-pihak terkait, adanya sikap gotong-royong dan rasa kekeluargaan antara pegawai Desa, efisiensi kerja aparatur Pemerintah Desa, Kepala Desa menyusun rancangan pembangunan di Desa Loleng bisa sesuai dengan apa yang diharapkan dan yang menjadi kebutuhan masyarakat. 3. Faktor penghambatnya adalah terlambatnya bantuan dana dari Pemda Kukar yang menunjang pelaksanaan program, pegawai yang melakukan pengurusan surat-surat penting yang diperlukan masih terkesan lamban, rendahnya tingkat kedisiplinan, kekurangan keahlian beberapa pegawai dalam hal pengoperasian komputer, adanya warga pendatang baru yang tidak lapor ke Pemerintah Desa, respon Pemerintah Desa dari berbagai keluhan tidak bisa cepat diselesaikan.

5075


Saran Adapun saran-saran yang akan penulis kemukakan adalah sebagai berikut : 1. Perlu ditingkatkan kualitas sumber daya manusia pegawai di kantor dengan mengirim pegawai mengikuti pelatihan dan pendidikan sesuai tupoksi mereka.. 2. Diharapkan pegawai yang memberikan pelayanan tidak lambatdan pegawai tidak menggabungkan 1 pekerjaan dengan pekerjaan lainnya dan pelayanan di Kecamatan tidak terdapat pungutan yang tidak resmi. 3. Bagi pegawai di Kecamatan Damai, memperhatikan lamanya waktu pelayanan dengan kurangnya sarana prasarana penunjang pelayanan, tingkat disiplin pegawai dalam bekerja dan kepedulian pegawai terhadap tugas dan tanggung jawabnya. 4. Camat memperhatikan fasilitas pendukung pelaksanaan tugas seperti komputer, mesin tik dan alat tulis kantor lainnya tidak kurang, minimnya dana operasional yang dimiliki oleh Kecamatan Damai untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan. Daftar Pustaka Arikunto, Suharsini. 2002, Organisasi dan Administrasi Pendidikan Teknologi dan Kejuruan. Jakarta : Rajawali Pers. Bratha, I Nyoman. 2002. Desa Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa. Ghalias Indonesia : Jakarta. Labodo, Muhammadam, 2014. Memahami Ilmu Pemerintahan. PT Raja Grafindo Persada : Jakarta. Ndraha, Taliziduhu, 2002. Konsep Administrasi dan Administrasi di Indonesia. Cet2, Bina Aksa : Jakarta. Sapirin. 2000. Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa. Ghalia Indonesia : Jakarta. Sidhi, Purnama. 2005, Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia. PT. Toko Gunung Agung : Jakarta. Simbolon, M. Masry. 2004. Dasar-dasar Administrasi Dan Manajemen, Ghalia Indonesia : Jakarta. Sisalahi, Ulbert. 2007. Studi tentang Ilmu Administrasi. Sinar Baru Alegesindo. Bandung.

5076

PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA DI DESA LOLENG KECAMATAN KOTA BANGUN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Recommend Documents