BAB I PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG 1.1.1. Pemilihan Kantor Pemerintahan Desa Merdikorejo Sebuah sistem pemerintahan adalah sistem yang dimiliki suatu negara atau daerah dalam mengatur pemerintahannya. Sistem pemerintahan menjaga kestabilan dan tingkah laku masyarakat, menjaga fondasi pemerintahan, menjaga kekuatan politik, pertahanan ekonomi dan keamanan. Dalam sistem demokrasi yang dianut Indonesia, kegiatan memerintah berubah menjadi sebuah sistem memimpin yang merupakan pemerintahan dari rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat; sehingga makna memerintah telah berubah makna menjadi mengabdi di mana segala urusan yang dilakukan oleh negara adalah untuk menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan negara. Keduanya baik pemerintah dan masyarakat merupakan sebuah kesatuan yang utuh di dalam sistem pemerintahan dan berkehidupan. (Indrani, 2011). Dalam penyelenggaraan
demokrasi
di
Indonesia,
keragaman
wilayah
dan
kebhinekaan memberikan hak otonomi sebuah daerah untuk menentukan dan mengatur sistem pemerintahannya sendiri. Desa
Merdikorejo
merupakan
sebuah
pemerintah desa
yang
membutuhkan sebuah sarana untuk terlaksananya kegiatan pemerintahan. Pada saat ini, desa Merdikorejo telah memiliki kompleks kantor yang selain berfungsi untuk pusat pemerintahan juga sebagai fasilitas publik. Rencananya, dalam waktu dekat akan diselenggarakan pengembangan kompleks kantor pemerintahan desa Merdikorejo, untuk mewadahi berbagai keperluan dan departemen yang sampai sekarang belum dapat terfasilitasi.
1.1.2. Pengguna Bangunan Beserta Aktivitasnya Pengguna fasilitas publik sendiri umumnya masyarakat sekitar, baik pria dan wanita; tua ataupun muda; bahkan dari anak-anak kecil sampai para lansia, serta kaum difabel. Umumnya, tempat ini digunakan sebagai tempat 1
perkumpulan seperti senam atau pengajian, bahkan barak pengungsian. Oleh karena itulah, desain diharapkan memiliki elemen-elemen yang mempermudah penggunaan oleh publik dari semua kalangan. Bahkan hal ini sudah dinyatakan dalam Permen PU No.30/PRT/M/2006, yaitu penyediaan aksesibilitas berbentuk fisik wajib dilaksanakan pada bangunan yang mempunyai fungsi meliputi: bangunan gedung fungsi hunian, fungsi keagamaan, fungsi usaha, fungsi sosial dan budaya, fungsi khusus, serta fasilitas umum dan ruang publik lainnya. Hal-hal tersebut menyebabkan semua golongan masyarakat harus dapat menggunakan fasilitas dengan nyaman dan aman. Desain Universal atau Desain Inklusif adalah pendekatan desain suatu fasilitas bagi semua pengguna tanpa batasan fisik, umur dan kelamin. Selain itu perlu diperjelas bahwa paradigma universal design bukan semata tentang para penyandang cacat, tetapi juga
mencakup kaum
lansia,
anak-anak,
orang tua dengan
anaknya/kereta bayi, dan lain-lain. Selanjutnya, dalam tulisan ini sebutan penyandang cacat/orang cacat akan disebut sebagai difabel (people with different ability) yang merujuk pada individu yang mempunyai kemampuan yang berbeda, sebagai pengganti istilah penyandang cacat yang mempunyai pengertian diskriminatif.
Gambar 1. 1 Bermacam-macam pengguna dalam konteks disabilitas Sumber: Lund, 2010
1.2. DASAR PERTIMBANGAN 1.2.1. Umum Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, persepsi difabel bukan hanya untuk penyandang cacat atau penyakit. Orang kidal, orang tua, orang dengan troli yang besar, wanita hamil, dan sebagainya juga termasuk kaum difabel. 2
Bangunan publik, apalagi untuk pelayanan masyarakat harus mampu mewadahi masyarakat dari semua kalangan. Karena hal inilah aktivitas dan perilaku serta kebutuhan mereka menjadi penting dalam segala pertimbangan desain.
1.2.2. Khusus Kegiatan yang berlangsung di kantor pemerintahan Desa Merdikorejo sudah cukup terjadwal dan terlaksana dengan baik. Namun berbagai pengembangan ruang diperlukan untuk kebutuhan aktivitas yang semakin meningkat. Berbagai kegiatan yang sudah berjalan berupa kegiatan pemerintahan, perkantoran, pelayanan masyarakat, dan ruang aktif untuk publik yang bersifat sosial. Setiap desain ruang memiliki pertimbangan universal design sesuai dengan pengguna dan aktivitasnya.
1.3. PERMASALAHAN 1.3.1. Permasalahan Umum -
Bagaimana kompleks bangunan pemerintahan tersebut dapat menanggapi konteks lokasinya dengan baik.
-
Bagaimana kompleks bangunan pemerintahan tersebut dapat memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan dan perilaku-perilaku penggunanya, baik staf pemerintahan maupun masyarakat.
-
Bagaimana
kompleks
bangunan
pemerintahan
tersebut
dapat
merepresentasikan identitas daerahnya dengan baik. -
Bagaimana rancangan komplek kantor pemerintahan dapat secara khusus menanggapi kondisi sosial masyarakat di sekitarnya, serta secara umum menanggapi isu universal design.
1.3.2. Permasalahan Khusus -
Bagaimana menciptakan pola ruangan, struktur, dan utilitas yang sesuai dengan struktur sistem layanan kantor pemerintahan
-
Bagaimana rancangan kompleks kantor pemerintahan tersebut dapat mewadahi kebutuhan akan sirkulasi dan hubungan antar ruang yang sesuai. 3
-
Eksplorasi desain terkait dengan pemenuhan standar kebutuhan bangunan pemerintah dan universal design
Gambar 1. 2 Skema Permasalahan Sumber: Analisis Penulis
1.4. TUJUAN DAN SASARAN PENULISAN Adapun tujuan dari Kompleks Kantor Pemerintahan Desa Merdikorejo adalah untuk merumuskan sebuah konsep perencanaan dan perancangan sebuah kantor pemerintahan dengan memperhatikan segala aspek yang menerapkan prinsip-prinsip universal design yang dapat digunakan oleh semua masyarakat tanpa kecuali.
Sasaran: Menciptakan desain bangunan pemerintahan desa dengan mengaplikasikan konsepkonsep yang berkaitan dengan universal design yang meliputi: a. Menentukan konsep pengolahan tapak, meliputi sirkulasi baik dalam maupun luar, beserta kelengkapan fasilitasnya. b. Konsep perancangan kebutuhan ruang yang mewadahi aktivitas dalam ruang yang nyaman dan layak. c. Menentukan konsep perancangan tata ruang dan tampilan fisik bangunan yang tentunya mudah diidentifikasi masyarakat. 4
d. Konsep sistem utilitas dan kelengkapan yang digunakan.
1.5. PENDEKATAN Dalam perancangan Kompleks Kantor Pemerintahan Desa Merdikorejo, pendekatan yang akan menjadi prinsip dalam mendesain adalah universal design.
1.6. LINGKUP DAN BATASAN PEMBAHASAN Pembahasan dititikberatkan pada disiplin ilmu arsitektur untuk mendapatkan suatu pola kegiatan yang mendukung perwujudan fisiknya. Sedangkan untuk disiplin ilmu lain yang mendukung akan dibahas secara garis besar dalam batas logika dan asumsi sesuai dengan porsi keterlibatannya. Lingkup pembahasan meliputi analisis site, kebutuhan-kebutuhan eksplisit yang harus diwadahi, serta konsultasi dengan pihak kelurahan untuk menemukan permasalahan-permasalahan dan abstraksi implisit yang dapat dipergunakan sebagai dasar konsep awal perancangan. Kebutuhan ruang akan ditampung dan diintegrasikan dengan hasil analisis site dan permasalahan-permasalahan serta abstraksi yang diajukan pihak kelurahan, sehingga hasil rancangan diharapkan mampu menjawab permasalah secara menyeluruh. Pembahasan hanya akan diorientasikan untuk menjawab permasalahan dan persoalan pengembangan kompleks kantor kelurahan Merdikorejo, dengan pendekatan tema universal design. Kompleks bangunan pemerintahan ini dipergunakan dalam skala umum sejauh keterkaitan dengan aspek aktivitas publik dan identitas kedaerahan. Pemikiran kebutuhan tersebut guna memenuhi kebutuhan saat ini dan diproyeksikan untuk 25 tahun ke depan.
1.7. METODE DAN SISTEMATIKA PEMBAHASAN Metode yang digunakan dalam perancangan merupakan metode pendekatan dengan proses induktif, yaitu memadukan data-data yang diperoleh kemudian dianalisa dan dari hasil analisa disintesa untuk menuju transformasi desain.
5
1.7.1. Metodologi Penulisan 1.7.1.1.
Pengumpulan Data Pengumpulan data terbagi menjadi dua jenis, yaitu data primer dan sekunder. Data primer adalah mengenai kondisi lahan perancangan serta kebutuhan-kebutuhan ruang dan permasalahan yang dihadapi klien. Sedangkan data sekunder merupakan studi-studi kasus, syarat dan standar, teori-teori penunjang dan konsep normatif arsitektur mengenai bangunan pemerintahan. Data primer diperoleh dari observasi langsung di lapangan dan konsultasi dengan pihak perangkat desa. Data sekunder diperoleh dari studi literatur sesuai dengan konteks yang akan dibahas.
1.7.1.2.
Pengolahan Data Analisis Merupakan tinjauan mengenai tipologi dan morfologi, standar-standar, kriteria, dan syarat implementasi elemen desain yang baik pada bangunan.
Sintesis Sintesis data dilakukan terhadap data kondisi eksisting yang ada di area internal dan eksternal pengembangan, permasalahan aktual, data kasus pembanding, dan juga terhadap standar atau teori, untuk menjadi dasar perencanaan konsep perancangan.
Penyusunan Konsep Dengan adanya integrasi antara data yang diperoleh di lapangan dengan data analisa studi pada tahap sintesa data, untuk selanjutnya akan disusun konsep awal perancangan sebagai dasar proses mendesain selanjutnya.
6
1.7.2. Sistematika Penulisan Sistematika pembahasan laporan ini secara garis besar adalah: BAB I – PENDAHULUAN Penjelasan mengenai latar belakang (pemilihan judul dan lokasi kawasan), permasalahan, tujuan, pendekatan dan sistematika penulisan. BAB II – TINJAUAN TEORI Penjelasan mengenai pengertian judul dan pengertian tema yang diangkat. Tinjauan teori bertujuan untuk mendapatkan kesimpulan dasar perancangan sebuah bangunan pemerintahan yang relevan. Untuk itu, pada bab ini dibahas tinjauan berupa teori, persyaratan, ketentuan, standar, pendekatan, dan beberapa implementasi desain. BAB III – STUDI PRESEDEN DAN TINJAUAN LOKASI (SWOT) Penjelasan mengenai studi-studi komparatif terhadap project dan tema yang dipilih. BAB IV –PENDEKATAN UNIVERSAL DESIGN DAN PERENCANAAN AKTIVITAS DAN RUANG Berisi pembahasan mengenai pendekatan yang digunakan, permasalahan yang dihadapi serta kaitannya dengan konsep awal perancangan. Selain itu, juga berisi tentang survey empirik (struktur organisasi, kebutuhan ruang, jadwal kegiatan, pengguna bangunan, zonasi ruang, organisasi ruang, kedekatan ruang).
BAB V - KONSEP PERANCANGAN Penjelasan mengenai tema, konsep arsitektur, konsep tapak (zonasi tapak, pencapaian ke bangunan, orientasi dana tata letak massa bangunan, ruang luar, lansekap dan vegetasi), konsep ruang dalam pada bangunan (organisasi ruang dalam pada bangunan, sirkulasi ruang dalam pada bangunan), konsep bentuk bangunan (massa bangunan, proporsi bangunan, fasad bangunan), konsep 7
keteknikan (bahan bangunan, struktur bangunan, dan konsep utilitas tapak dan bangunan).
1.8. KERANGKA PEMIKIRAN
Gambar 1. 3 Kerangka pemikiran Sumber: Analisis, 2013
8
1.9. KEASLIAN PENULISAN Pengambilan
tema
perancangan
pengembangan
kompleks
kantor
pemerintahan, sebagai sesuatu yang diangkat dalam project tugas akhir mahasiswa, adalah bukan untuk yang pertama kalinya dalam periode tugas akhir di Jurusan Teknik Arsitektur Universitas Gadjah Mada. Beberapa karya tugas akhir yang sudah ada sebelumnya, digunakan sebagai pembanding mengenai kesamaan dan perbedaan yang diangkat dalam penulisan skripsi atau tugas akhir. Konsep penekanan yang berbeda dengan karya tugas akhir yang sudah ada sebelumnya, yaitu mengenai aplikasi aksesibilitas menjadi dasar keaslian penulisan dalam karya tugas akhir ini. Beberapa karya tugas akhir yang membahas mengenai bangunan pemerintahan dan universal design, dijadikan sebagai pembanding oleh penulis adalah:
No 1
2
3
4
5
Tabel 1. 1 Perbandingan keaslian penulisan Judul Oleh Institusi Pendekatan/konsentrasi Kantor Pemerintah Siti Aisyah UGM Citra Daerah Sebagai Citra Kabupaten Tana Tidung Kalimantan Timur Kantor Bupati Dan Dprd Rahmat Indrani ITENAS Genius Loci Kabupaten Bandung Barat Architecture For The Nauzul Ferry UII Kebutuhan penyandang Blind: Sebagai Konsep Setiawan cacat netra Pengembangan Fisik Rehabilitasi Penyandang Cacat Netra Mardi Wuta Redesain Sekolah Luar Dindi Eneng UGM Lingkup ruang sebagai Biasa Kota Jambi Chandraning sarana terapi Sasmito Pengembangan Rusdiana UGM Universal Design Kompleks Kantor Fahmawati Pemerintahan Desa Merdikorejo Dengan Pendekatan Universal Design
Perbedaan karya penulisan ini dengan karya-karya sebelumnya adalah integrasi perencanaan bangunan pemerintahan dan pendekatan dengan prinsip 9
universal design.
Pada laporan pra-tugas akhir ini bangunan pemerintahan lebih
ditekankan kepada kemampuannya mewadahi segala aktivitas dan keperluan masyarakat dari semua kalangan. Dari beberapa judul di atas, belum ada judul yang sama dengan judul yang dibuat oleh penulis.
10
