MEMPERKUAT ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA DI INDONESIA
Irfan Ridwan Maksum
PERSOALAN
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
Kita Mampu Berbuat untuk Memperkuat Desa, tetapi terjebak Mindset lama
Sulit berubah……. 4
HAMBATAN DIRI MEMBINA KOMUNIKASI TIDAK PERCAYA DIRI
LINGKUNGAN KURANG MENDUKUNG
PERBEDAAN KEPENTINGAN PERBEDAAN STATUS
PENGALAMAN MASA LALU
KONFLIK PRIBADI
PRASANGKA NEGATIF
EMOSIONAL EGOIS
ADMINISTRASI Fenomena
masyarakat modern
1. Tertib, berdasarkan Aturan Hukum 2. Tercatat, berdasarkan catatan. 3. Tidak memihak, inklusif 4. Impersonal 5. Rasional
Administrasi sebagai Governance (tata kelola) Kemampuan
mengelola
organisasi, Menyusun (membuat) dan mengelola kebijakan publik, Diukur dari output dan outcome nya, yakni pelayanan publik.
lanjut
Administrasi Negara yang sedang aktif melakukan pembangunan memiliki 2 aspek: (1) the administration of development yang menyangkut dua hal: a. policy formulation and planning, dan b. management of development, program and project.(2) the development of administration yang menyangkut dua hal: a. conduct of administrative reform; dan b. institution building. (1) policy analysis; (2) policy implementation; (3) administrative reform; dan (4) institutional building
DESA to Modern Organization !!! MASYARAKAT MODERN
Masyarakat “nyata”
MANAJEMEN PERSONIL PELAYANAN UMUM
ANGGARAN LAPORAN
NERACA
KEBUTUHAN PENINGKATANKAPASITAS ADMINISTRASI PEMDES
INVESTASI
SUMBER DAYA FINANSIAL Laser printer Laptop computer
KEMAMPUAN
SUMBER DAYA MANUSIA
IMPLEMENTASI UU DESA
Sistem Pemerintahan Desa dalam UU Desa Prinsip dasar PemerintahanDesa •
Check and balances antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan desa.
•
Demokrasi perwakilan + permusyawaran.
•
Proses demokrasi partisipatoris melalui Musdes
Kepala Desa (psl. 25 – 53) Perangkat Desa (Pelayanan) Panitia (adhok) BUMDes Lembaga Kemasyarakat an/Adat
Dipilih langsung
Musyawarah Desa (psl. 54) • • •
• • • • •
RPJM-Desa Asset Desa Hal-hal Strategis
RPJM-Desa dan RKP-Desa APB-Desa Peraturan Desa Kinerja Pemerintah Kerja Sama
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) (psl. 55 -65)
Warga/Masyarakat Klp. Dengan kepentingan khusus Bagian Wilayah Desa
Perwakilan Bagian Wilayah desa yang dipilih secara Demokratis
Desa dapat mendirikan BUMDesa, dikelola secara kekeluargaan dan gotongroyong. Pendirian BUMDesa harus disepakati melalui Musyawarah Desa. Pendirian BUMDesa ditetapkan dengan PERATURAN DESA. Jenis usaha : bidang ekonomi dan pelayanan umum. Hasil usaha BUMDesa untuk : pengembangan usaha, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, bantuan masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam APBDesa. Pemerintah memberikan hibah dan/ akses permodalan, pendampinagn teknis dan akses ke pasar, dan memprioritaskan BUMDES dalam pengelolaan SDA di desa atau sekitar desa.
Desa dapat bekerjasama dengan desa lainnya atau pihak ketiga. Kerja sama antar-Desa meliputi : pengembangan usaha bersama yang dimiliki desa, kemasyarakatan dan pelayanan, keamanan dan ketertiban. Kerjsama antar desa dituangkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa setelah musyawarah antar desa. Kerjasama antar desa dilaksanakan oleh Badan Kerja sama antar Desa yang dibentuk melalui Peraturan Bersana Kepala Desa. Badan kerja sama antar Desa dapat membentuk kelompok/lembaga sesuai kebutuhan. Dalam pelayanan usaha antar Desa dapat dibentuk BUMDesa yang merupakan milik 2 (dua) desa atau lebih.
PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI DESA (pasal 86)
Saat ini pemerintahan desa secara resmi telah memiliki alamat domain sendiri yaitu : desa.id Contoh: www.mandalamekar.desa. id yaitu alamat domain pemdes Mandala Mekar, Kab. Tasikmalaya, Jabar. atau www.durenombo.desa.id, yaitu alamat domain pemdes Durenombo, Subah, Kab. Batang, Jateng.
Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan perpaduan Pembangunan antar-Desa dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota. Pembangunan Kawasan Perdesaan oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab dan/atau pihak ketiga yang terkait dengan pemanfaatan Aset Desa dan tata ruang Desa wajib melibatkan Pemerintah Desa.
Perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan pendayagunaan Aset Desa untuk pembangunan Kawasan Perdesaan merujuk pada hasil Musyawarah Desa.
Pembangunan Kawasan Perdesaan dilakukan oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab, melalui satuan kerja perangkat daerah, Pemerintah Desa, dan/atau BUM Desa dengan mengikutsertakan masyarakat Desa.
Pembangunan Kawasan Perdesaan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab, dan pihak ketiga wajib mendayagunakan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia serta mengikutsertakan Pemerintah Desa dan masyarakat Desa. Pembangunan Kawasan Perdesaan yang berskala lokal Desa wajib diserahkan pelaksanaannya kepada Desa dan/atau kerja sama antar-Desa.
DESA MEMBANGUN DALAM RAGAM METODA
1
KEBUTUHAN dan POTENSI DESA adalah:
•
kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
•
sumberdaya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal, terutama kekayaan desa;
•
sumberdaya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat;
•
unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi.
Pembentukan Modal = Melalui Penyertaan Modal dari Penyisihan ADD dan Menghimpun Dana dari Masyarakat atau ada Embrio Usaha Desa (sarpras Outbound, homestay, desa wisata agro/ UMKM).
Masyarakat Apatis = Pemdes harus Pro-Aktif untuk membangkitkan semangat masyarakat, misalnya sulitnya mengumpulkan masyarakat untuk musyawarah harus dipecahkan.
Belum Terintegrasi dengan Potensi Desa (perlu kajian kapasitas desa) = Perlu dilakukan Pendataan Usaha Produktif Misalkan, homestay, agrowisata, Usaha Air Minum Desa, Wisata Desa, outbound dsb. HASIL ANALISIS POTENSI PENINGKATAN KAPASITAS PELAKU PELATIHAN TEKNIS YANG DIBUTUHKAN RIIL OLEH MASYARAKAT
SDM
NO
PRIORITAS MASALAH/KE BUTUHAN
SUMBER DAYA DAN POTENSI YG DPT DIMANFAATKAN
JENIS
JML/VOL
KEMANDIRIAN DESA
SDA
Sarana/ Prasarana & kelembagaan • Masalah apa yang paling mendesak dipecahkan ? • Sumber daya yang dapat dimanfaatkan ?
LOKASI
Administrasi ---- fungsifungsi Manajemen ▪ Planning
▪ Organizing ▪ Actuating ▪ Controling
SEMUA BERMUARA PADA DOKUMEN RPJM DESA DAN RKP DESA
TAHAP I : PERSIAPAN PENYUSUNAN RPJM-DESA
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RPJMDESA (TIM 11)
2
FORM VIII.1 (Berita Acara)
MENETAPKAN JADWAL & AGENDA PELAKSANAAN (FORM VIII.3)
MENYIAPKAN INFORMASI & BHN PENDUKUNG PKD
FORM VIII.2 (SK.KADES)
TAHAP II : PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM-DESA
PERUMUSAN RANCANGAN RPJM-DESA (PKD)
FORM VIII.4 (PETA SOSIAL)
FORM VIII.5 (KALENDER MUSIM)
FORM VIII.6 (DIAGRAM VEN)
FORM B (MASUKAN)
FORM C (PROSES)
KELOMPOK, DUSUN
FORM 7 (POTENSI, MASALAH, KEBUTUH AN)
FORM 8 (PENGELOM POKAN & PERINGKAT MASALAH)
FORM 9 (BA.PAGAS)
FORM 10 (DATA POTENSI DESA) FORM 11 (DATA MASALAH) FORM 12 (PENILAIAN &PEMERINGKATAN MASALAH) FORM 13 (PENETAPAN & TINDAKAN PENYELESAIAN MASALAH) FORM 14 (BA RAPAT HASIL PKD)
Penguatan Kapasitas Masyarakat Kelembagan Lokal,
RPJMDes dan RKPDes sebagai Basis Perencanaan
Kerja Kerja Sama Desa & BKAD
Pagu Indikatif (PI) & Pendanaan Berbasis Masyarakat/ADD Diperluas/ Swakelola oleh Masyarakat
Teknikal Asisten dan Forum Gabungan SKPD
Dukungan Regulasi Pemda dan DPRD
Satu Perencanaan dan Satu Penganggaran
PROSES SATU PERENCANAAN & SATU PENGANGGARAN PENGUATAN KAPASITAS •Penguatan Forum Musren •Penguatan Tim Delegasi Kab •Penguatan Forum Konsultasi •Penguatan Forum Gabungan
•Penguatan Forum Musren •Penguatan Tim Delegasi Kec. •Rentra Kecamatan • Rentang Pengendalian Perencanaan & Pelaksanaan • Penguatan Kerjasama Desa • Penguatan Musren • Penguatan RPJMDes & RKPDes • Penguatan Manajemen Pemerintahan Desa Keterangan: ................... : Hubungan proses secara tidak langsung _________ _: Hubungan proses langsung
PROSES PERENCANAAN
DUKUNGAN REGULASI
Kabupaten
Perda (Partisipatif, Swakelola & Penyerahan Urusan
SKPD
Kebijakan Pagu Indikatif Sektoral & Tehnical Asisten SKPD (Kec & Desa)
Kecamatan
Kebijakan Pagu Indikatif Kecamatan (PIK)
Antar Desa
Kebijakan Kerjasama Desa & Pengendalian di Kecamatan
Desa (Masyarakat)
Kebijakan Pagu Indikatif Desa (PID), Perdes RPJMDes & Swakelola
DPRD
SKEMA ALUR PELAKSANAAN PAGU INDIKATIF Penyempurnaan & Penetapan Rancangan RKPD Musrenbang Kabupaten Tahunan
Rancangan RKPD
Forum SKPD (TA dan Gabungan)
Rancangan Awal Renja SKPD
NOTA Kesepakatan Pagu Indikatif
PERBUP RKP
Hasil Musrenbang Tahunan Rancangan renja SKPD
Musrenbang Kecamatan
Usulan Kegiatan Wilayah Kecamatan
Musrenbang Desa
Usulan Kegiatan Masyarakat Desa
Kerja Sama Antar Desa BKAD
Review PKD & PPD
Review RPJMDes &RKPDes
