LAPORANPENELITIAN SURVEY PARTISIPASI PEMILIH (VOTER TURNOUT) KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2015

LAPORANPENELITIAN

SURVEY PARTISIPASI PEMILIH (VOTER TURNOUT) KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2015

KERJASAMA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA DENGAN PROGRAM STUDI ILMU POLITIK FISIP UNIVERSITAS SILIWANGI TASIKMALAYA

Survey Partisipasi Pemilih (Voter Turn Out) Kab. Tasikmalaya 2015

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena hanya dengan rahmat dan hidayah-Nya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya dapat menyelesaikan laporan penelitian Survey Partisipasi Pemilih (Voter Turnout) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2015 dengan baik. Penelitian ini merupakan bagian dari rangkaian Program penelitian Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), mengenai partisipasi masyakarat dalam pemilu, yang harapanya dapat memberikan kontribusi positif dalam menyelesaikan berbagai persoalan terkait partisipasi dalam masyarakat. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya, salah satu yang terpilih untuk melaksanakan riset mengenai partisipasi pemilih dengan fokus kehadiran dan ketidakhadiran pemilih di TPS (Voter Turnout). Pelaksanaan penelitian ini dilakukan dengan menggandeng mitra kerjasama dengan Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Siliwangi Tasikmalaya. Selanjutnya hasil penelitian ini akan dipublikasikan kepada masyarakat. Dan menyerahkan laporan penelitian ini kepada KPU tingkat dan KPU RI. Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih semua pihak yang terlibat atas terlaksananya penelitian ini khususnya kepada Tim Peneliti dari Program Studi Ilmu Politik Universitas Siliwangi, sebagai mitra penelitian yang telah membantu program penelitian ini sehingga program ini dapat dilaksanakan dan berjalan lancar.

Tasikmalaya, 24 Juli 2015 Ketua KPU Kab. Tasikmalaya

H. Deden Nurul Hidayat, M.M

ii


DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR --- ii DAFTAR ISI --- iii DAFAR TABEL --- v DAFTAR GRAFIK --- vi EKSEKUTIF SUMMARY --- vii BAB I. PENDAHULUAN --- 1 A. Latar Belakang --- 1 B. Masalah --- 3 C. Tujuan --- 3 BAB II. KERANGKA KONSEP --- 4 A. Partisipasi Pemilih (Voter Turnout) --- 4 B. Golput (Tidak Memilih) --- 4 BAB III. METODE PENELITIAN --- 6 A. Metode Penelitian --- 6 B. Populasi dan Sample --- 6 C. Teknik Penarikan Sample --- 6 D. Target Responden --- 7 E. Teknik Pengambilan Data --- 7 F. Tahapan Survey --- 8 G. Waktu Pengambilan Data --- 8 BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN --- 9 A. PROFIL RESPONDEN --- 9 B. PEMAHAMAN DAN PERSEPSI PEMILIH TERHADAP PEMILU/ PEMILUKADA --- 12 1. Persepsi pemilih terhadap istilah demokrasi dengan Pemilihan Umum (Pemilu) --- 12 2. Persepsi pemilih terhadap pentingnya diadakan pemilu/pemilukada --- 14 3. Persepsi pemilih terhadap keikutsertaannya pada pemilihan (sebagai hak atau kewajiban) --- 15 4. Informasi tentang pemilu yang paling dibutuhkan ---16 5. Preferensi Pemilih Terhadap Sumber Informasi Untuk Pemilu --17 6. Preferensi terhadap pemimpin --- 19 7. Persepsi Pemilih Terhadap Kejujuran Pemilu/Pemilukada Yang Pernah Dilakukan --- 20 8. Preferensi Tingkat Kepercayaan Masyarakat terhadap Pemilu --- 21 9. Persepsi Pemilih Terhadap Ketentuan Hukum Dari Praktik Politik Uang --22

iii


C. PARTISIPASI PEMILIH (VOTER TURNOUT) KABUPATEN TASIKMALAYA --- 23 1. Kehadiran dan Ketidakhadiran Pemilih di TPS --- 23 2. Alasan Kehadiran Pemilih --- 25 3. Alasan Ketidakhadiran Pemilih 28 4. Kegiatan Responden (pemilih) yang lakukan di Bilik Suara --- 32 5. Golput (Golongan Putih), Prosentasi Memilih Dan Tidak Memilih --- 32 D. FAKTOR – FAKTOR YANG MENDORONG TERJADINYA NON VOTING (TIDAK MEMILIH) --34 BAB V. SIMPULAN DAN REKOMENDASI --- 37 A. Simpulan --- 37 B. Rekomendasi --- 38 REFERENSI --- 39

iv


DAFTAR TABEL Tabel 3.1. Sebaran Sample Survey --- 7 Tabel 4.1. Pengelompokan alasan tidak ikut memilih --- 34

v


DAFTAR GRAFIK Grafik 4.1. Grafik 4.2. Grafik 4.3. Grafik 4.4. Grafik 4.5. Grafik 4.6. Grafik4.7.

Jenis Kelamin Responden --- 9 Usia Responden --- 10 Agama Responden --- 10 Tingkat Pendidikan responden --- 11 Pekerjaan dari responden --- 12 Pemahaman Responden terhadap istilah Demokrasi --- 13 Persepsi pemilih Kabupten Tasikmalaya terhadap pentingnya DIADAKAN Pemilu/Pemilukada. Base : Semua responden (n : 400) --- 15 Grafik 4.8. Persepsi pemilih Kabupaten Tasikmalaya terhadap keikutsertaannya pada pemilihan sebagai hak atau kewajiban Base : Semua responden (n : 400) --- 16 Grafik 4.9 Informasi tentang Pemilu yang paling dibutuhkan pemilih Kabupaten Tasikmalaya Base : Semua responden (n : 400) --- 17 Grafik 4.10. Sumber informasi paling disuka untuk Pemilu 2014 (top 8) Base : Semua responden (n : 400) --- 18 Grafik 4.11 – Grafik 4.14 Kriteria yang menjadi pertimba ngan pemilih Kabupaten Tasikmalaya dalam memilih Presiden, DPR/DPRD, Gubernur dan Bupati/Walikota Base : Semua responden (n : 400) --- 19 -20 Grafik 4.15. Persepsi pemilih Kabupaten Tasikmalaya terhadap kejujuran proses dan hasil Pemilu. Base : Semua responden (n : 400) --- 21 Grafik 4.16. Persepsi Kesesuaian Pemilu --- 21 Grafik. 4.17. Persepsi pemilih Kabupaten Tasikmalaya terhadap Pencegahan Money Politik --- 22 Grafik 4.18 Prosentase Kehadiran dan Ketidakhadiran Pemilih dalam Pemilu --23 Grafik 4.19 Perbandingan Partisipasi Pemilih (Voter turnout) Pileg 2009, Pilpres 2009 , Pileg 2014 dan Pilpres 2014 --- 24 Grafik 4.20 Perbandingan Non -Partisipasi Pemilih (Non- Voter) Pileg 2009, Pilpres 2009 , Pileg 2014 dan Pilpres 2014 --- 25 Grafik 4.21 Alasan Kehadiran Pemilih pada Pileg 2009 dan Pileg 2014. --- 26 Grafik 4.22 Alasan Kehadiran Pemilih pada Pilpres 2009 dan Pilpres 2014 --27 Grafik. 4.23. Alasan Tidak hadir di TPS Pileg 2009 --- 28 Grafik. 4.24. Alasan Tidak hadir di TPS Pilpres 2009 --- 29 Grafik. 4.25. Alasan Tidak hadir di TPS Pileg 2014 --- 30 Grafik. 4.26. Alasan Tidak hadir di TPS Pilpres 2014 --- 31 Grafik. 4.27. Apa yang dilakukan di dalam Bilik Suara --- 32 Grafik. 4.28.Jumlah Golput Pileg 2009- Pilpres 2014 Kab. Tasikmalaya --- 33 Grafik. 4.28. Alasan Golput Pileg --- 34 Grafik. 4.29. Alasan Golput Pilpres --- 36

vi


EXECUTIVE SUMMARY SURVEY PARTISIPASI PEMILIH (VOTER TURNOUT) KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2015 Oleh Tim Peneliti KPU Kab.Tasikmalaya dan Prodi Ilmu Politik Univ. Siliwangi : Prof. Dr. H. Dedi Heryadi, M.Pd (Pengarah), Edi Kusmayadi, M.Si (Penanggungjawab), Akhmad Satori, S.IP., M.Si (Ketua tim), Moh. Ali Andrias, S.IP., M.Si, Taufik Nurohman, S.IP (Anggota) Mahasiswa FISIP (Enumerator) Studi ini bermaksud melihat tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum khususnya turn of voter dalam pemilu di Kabupaten Tasikmalaya. Pertanyaan penelitian ini meliputi yaitu (1) Kenapa angka Partisipasi pemilu legislatif turun dibanding pemilu sebelumnya ?, (2) kenapa angka partisipasi Pilpres menympang dari pola Pemilu sebelumnya? Penelitian menggunakan metoda kuantitatif Survey, Ciri khas penelitian ini adalah data dikumpulkan dari responden yang banyak jumlahnya dengan menggunakan kuesioner. Salah satu keuntungan utama dari penelitian ini adalah mungkinnya pembuatan generalisasi untuk populasi yang besar. populasi penelitian ini sebesar 1.343.188 orang, dengan ditetapkan tingkat kepercayaan 95 % atau margin of error 0,5 %, sehingga dengan menggunakan rumus Slovin didapat ukuran sampel sebesar 399,88 dengan pembulatan menjadi 400 orang. Penelitian ini menghasilkan temuan: (1) Tingkat partisipasi pemilih dilihat dari kehadiran dan ketidakhadiran pada pemilu legislatif di Kabupaten Tasikmalaya tidak banyak mengalami perubahan. Tetapi pada pemilihan presiden. apa yang terjadi di tingkat Kabupaten Tasikmalaya memiliki pola yang sama dengan apa yang terjadi di tingkat nasional terjadi peningkatan partisipasi pemilih sebanyak 5 %. (2) Terjadi pola yang berbeda dalam hal tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu legislatif dengan pemilihan presiden/wakil presiden, hal ini disebabkan oleh pemahaman masyarakat yang melihat pemilihan presiden jauh lebih sederhana daripada pemilu legislatif. (3) Perilaku tidak memilih atau yang lebih dikenal dengan istilah golput selalu ada dalam setiap pemilihan. Hal ini karena golput ketika ditelusuri tidak hanya muncul karena faktor internal pemilih saja seperti faktor-faktor yang berkaitan dengan ideologis dan rasionalitas tetapi juga golput dapat muncul karena faktor-faktor dari luar pemilih seperti faktor teknis atau administratif yang memaksa seorang yang memiliki hak pilih namun tidak dapat menggunakan hak pilihnya. (4) Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya golput yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Temuan penelitian menjelaskan bahwa faktor ekternal disebabkan karena faktor teknis dan administratif, sedangkan faktor internal meliputi berbagai pertimbangan dari diri pemilih baik itu pertimbangan ideologis, sosiologis maupun rasionalitas (ekonomi politik). Kata Kunci : voter turnout, golput, ideologis, rasionalitas, sosiologis vii

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG Studi ini bermaksud melihat tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum khususnya turn of voter dalam pemilu di Kabupaten Tasikmalaya. Partisipasi politik penting untuk diteliti mengingat keberhasilan dari sebuah pemilihan dapat dilihat dari tingkat pasrtisipasi masyarakat, hal ini berangkat dari asumsi bahwa partisipasi politik merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan negara demokrasi, sekaligus merupakan ciri khas adanya modernisasi politik. Dalam sebuah negara modern, berkaitan dengan demokrasi partisipasi politik berpengaruh terhadap legitimasi masyarakat terhadap jalannya suatu pemerintahan. Dalam suatu Pemilu, partisipasi politik berpengaruh terhadap legitimasi masyarakat kepada pasangan calon yang terpilih. Setiap masyarakat memiliki preferensi dan kepentingan masing-masing untuk menentukan pilihan mereka dalam pemilu. Bisa dikatakan bahwa masa depan pejabat publik yang terpilih dalam suatu Pemilu tergantung pada preferensi masyarakat sebagai pemilih. Tidak hanya itu, partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu dapat dipandang sebagai kontrol masyarakat terhadap suatu pemerintahan. Kontrol yang diberikan beragam tergantung dengan tingkat partisipasi politik masingmasing. Namun apa yang terjadi di lapangan khususnya pada pemilu yang dilaksanakan di Indonesia, partisipasi pemilih mengalami pergerakan yang fluktuatif. Artinya, partisipasi pemilih dari pemilu ke pemilu selanjutnya tidak dalam posisi yang selalu bergerak naik namun sebaliknya tingkat partisipasi pemilih dari pemilu 1999 sampai 2009 mengalami penurunan. Secara nasional tingkat partisipasi pemilih pada Pemilu legislatif 1999 adalah 93 %, sedangkan Pemilu 2004 tingkat partisipasinya sebesar 84 %. Artinya dari pemilu 1999 ke pemilu 2004 mengalami penurunan tingkat partisipasi sebesar 9 %. Sementara itu tingkat partisipasi pada pemilu 2009 adalah 71 % yang artinya mengalami penurunan sebesar 13 %. Namun, tingkat partisipasi pemilih mengalami kenaikan pada pemilu 2014 sebesar 4% karena tingkat partisipasi pemilih pada pemilu 2014 tercatat sebesar 75 %. Secara teoritis, banyak faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam berpartisipasi dalam politik khususnya dalam pemilihan umum. Dalam teori pilihan rasional misalnya, yang memandang bahwa individu pemilih bukan merupakan pribadi yang terdeterminasi dalam menentukan pilihannya menjelaskan bahwa arah pilihan dari individu pemilih dalam menentukan pilihannya lebih dipengaruhi oleh faktor-faktor diluar dirinya. Teori ini memandang individu pemilih sebagai seseorang yang secara sukarela atau bebas


menentukan pilihannya berdasarkan pertimbangan yang menguntungkan dirinya. Dari berbagai pilihan baik partai politik maupun calon kandidat pemimpim dalam sebuah pemilihan, seseorang menentukan pilihan berdasarkan pertimbangan rasional tersebut. Point utama dalam teori pilihan rasional adalah bahwa faktor utama yang mendorong seseorang berpartisipasi dalam kehidupan politik adalah kepuasan finansial. Dengan demikian, partisipasi politik lebih berdasarkan pada perhitungan untung-rugi yang kemungkinan akan diperoleh pemilih. Berbeda dengan penjelasan yang dijelaskan oleh teori pilihan rasional, teori struktur sosial memandang bahwa motivasi yang mendorong seseorang menentukan berpartisipasi dikarenakan faktor-faktor yang berada di luar individu. Artinya individu pemilih terdeterminasi oleh faktor sosial terkonstruksi yang mendorong pemilih untuk menentukan pilihannya dalam pemilu. Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah kepercayaan, afiliasi kelompok sosial, dan identitas sosial. Studi yang pernah dilakukan oleh Tia Subekti (2014) yang mengkaji partisipasi politik dalam Pemilukada di Kabupaten Magetan pada tahun 2013 menjelaskan bahwa secara garis besar ada dua hal yang dapat mempengaruhi tingkat partisipasi politik masyarakat yaitu pengaruh lembaga sosial dan rasionalitas masyarakat. Adapun lembaga sosial lembaga sosial yang turut berperan dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat tersebut antara lain adalah KPUD, Partai Politik, Media Massa, dan Ormas. Adapun rasionalitas masyarakat terkait dengan sifat dasar manusia sebagai makhluk individu memiliki tingkat rasionalitas yang sangat tinggi. Sifat dasar dari makhluk rasional adalah kalkulasi untung rugi yang menjadi dasar setiap tindakannya. Hubungannya dengan Pemilu, rasionalitas masyarakat muncul ketika mereka berpikir keuntungan apa yang akan mereka dapatkan ketika mereka menggunakan hak pilihnya. Padahal disisi lain mereka sudah jelas mengeluarkan ongkos dalam Pemilu. Ongkos dalam hal ini sudah pasti tenaga dan waktu, bahkan bisa jadi uang. Misalnya untuk transportasi menuju TPS. Masyarakat mulai berfikir apakah barang yang mereka dapatkan nantinya sebanding dengan ongkos yang mereka keluarkan. Hasil Pemilu merupakan sebuah barang ketika hasil tersebut telah berubah menjadi sebuah keputusan yang telah ditetapkan oleh KPU. Namun dalam hal ini apakah barang hasil Pemilu tersebut telah memberikan banyak keuntungan bagi masyarakat. Bagi masyarakat keuntungan hanya didapat oleh calon yang terpilih, sedangkan dampak langsung bagi mereka tidak mereka dapatkan. Kajian teoritik diatas secara garis besar menjelaskan faktor-faktor yang melatarbelakangi seseorang pemilih memutuskan untuk mendatangi tempat pemungutan suara dan kemudian menentukan pilihan terhadap pilihan-pilihan kandidat dan partai politik yang ditawarkan. Dengan demikian, studi ini kemudian akan menggunakan teori-teori tersebut sebagai framework untuk mengetahui alasan-alasan dibalik keputusan yang diambil oleh masyarakat Kabupaten Tasikmalaya untuk berpartisipasi dalam setiap pemilu.

2


B. MASALAH Masalah penelitian ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan penelitian, yaitu (1) Kenapa angka Partisipasi pemilu legislatif turun dibanding pemilu sebelumnya ?, (2) kenapa angka partisipasi Pilpres menympang dari pola Pemilu sebelumnya?, (3) kenapa golput tetap hadir?, (4) apa saja faktor-faktor penyebab Golput? C. TUJUAN 1.

Secara umum tujuan dari kegiatan ini adalah membantu memetakan tingkat partisipasi pemilih di Kabupaten Tasikmalaya.

2.

Tujuan Khusus: a. Mengetahui seberapa besar kehadiran dan ketidakhadiran di TPS pada pemilu di Kabupaten Tasikmalaya b. Mengetahui seberapa besar pengaruh rasionalitas masyarakat terhadap tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilu di kabupaten Tasikmalaya c. Mengetahui faktor faktor dan alasan tidak memilih/ Golput

3


BAB II KERANGKA KONSEPTUAL

A. PARTISIPASI PEMILIH (VOTER TURNOUT) Partisipasi pemilih (voter turnout) yang dimaksud adalah prosentase pemilih terdaftar yang menggunakan hak pilihnya. Suara tidak sah tetap dihitung sebagai partisipasi pemilih—pemilih menggunakan hak suaranya meski suaranya tidak sah. Perhitungan diperoleh dari jumlah pemilih yang menggunakan haknya dibagi dengan jumlah pemilih terdaftar. Bentuk partisipasi politik yang paling mudah diukur intensitasnya adalah persentase orang yang menggunakan hak pilih pada saat pemilu (voter turnout) dibanding dengan jumlah seluruh warga negara yang berhak memilih. Persoalan yang ada saat ini adalah jika dihitung secara rata-rata partisipasi pemilih di Indonesia terus mengalami penurunan konsisten sebesar sepuluh persen dari tiga periode pemilu sejak pemilihan umum demokratis pertama kali diselenggarakan di Indonesia pascaruntuhnya rezim Orde Baru. B. GOLPUT DAN FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA Golput dalam terminologi ilmu politik seringkali disebut dengan non-voter. Terminologi ini menunjukkan besaran angka yang dihasilkan dari event pemilu di luar voter turnout. Louis Desipio, Natalie Masuoka dan Christopher Stout (2007) mengkategorikan Non–Voter tersebut menjadi tiga ketegori yakni ; (a) Registered Not Voted ; yaitu kalangan warga negara yang memiliki hak pilih dan telah terdaftar namun tidak menggunakan hak pilih, (b) Citizen not Registered ; yaitu kalangan warga negara yang memiliki hak pilih namun tidak terdaftar sehingga tidak memiliki hak pilih dan (c) Non Citizen ; mereka yang dianggap bukan warga negara (penduduk suatu daerah) sehingga tidak memiliki hak pilih. Arbi Sanit (1992) mengidentifikasi bahwa golput adalah mereka secara sadar yang tidak puas dengan keadaan sekarang, karena aturan main demokrasi diinjak-injak parpol dan juga tidak berfungsinya lembaga demokrasi (parpol) sebagaimana kehendak rakyat dalam sistem demokrasi. (Kusmayadi, 2015) Secara teoritis, ada dua penjelasan teori mengapa seseorang tidak ikut memilih dalam pemilihan. Penjelasan pertama bersumber dari teori-teori mengenai perilaku pemilih (voter behavior). Penjelasan ini memusatkan perhatian pada individu. Besar kecilnya partisipasi pemilih (voting turnout) dilacak pada sebabsebab dari individu pemilih. (Kusmayadi, 2015)

4


Ada tiga teori besar yang menjelaskan mengapa seseorang tidak memilih ditinjau dari sudut pemilih ini.

Pertama, teori sosiologis. Seseorang tidak ikut dalam pemilihan dijelaskan

sebagai akibat dari latar belakang sosiologis tertentu, seperti agama, pendidikan, pekerjaan, ras dan sebagainya. Faktor jenis pekerjaan juga dinilai bisa mempengaruhi keputusan orang ikut pemilihan atau tidak

Kedua, teori psikologis. Keputusan seseorang untuk ikut memilih atau tidak

ditentukan oleh kedekatan dengan partai atau kandidat yang maju dalam pemilihan. Makin dekat seseorang dengan partai atau kandidat tertentu makin besar kemungkinan seseorang terlibat dalam pemilihan.

Ketiga, teori ekonomi politik. Teori ini menyatakan keputusan untuk memilih

atau tidak dilandasi oleh pertimbangan rasional, seperti ketidakpercayaan dengan pemilihan yang bisa membawa perubahan lebih baik. Atau ketidakpercayaan masalah akan bisa diselesaikan jika pemimpin baru terpilih, dan sebagainya. Pemilih yang tidak percaya dengan pemilihan akan menciptakan keadaan lebih baik, cenderung untuk tidak ikut memilih. Selain teori yang memusatkan perhatian pada individu pemilih, fenomena voting turnout juga bisa dijelaskan dengan teori dari sisi struktur. Di sini besar kecilnya partisipasi pemilih tidak diterangkan dari sudut pemilih, tetapi dari struktur atau sistem suatu negara. Paling tidak ada tiga penjelas yang umum dipakai oleh pengamat atau ahli. Pertama, sistem pendaftaran (registrasi) pemilih. Untuk bisa memilih, umumnya calon pemilih harus terdaftar sebagai pemilih terlebih dahulu. Kemudahan dalam pendaftaran pemilih bisa mempengaruhi minat seseorang untuk terlibat dalam pemilihan. Sebaliknya, sistem pendaftaran yang rumit dan tidak teratur bisa mengurangi minat orang dalam pemilihan. (http://en.wikipedia.org/wiki/Voter_turnout.)

5


BAB III METODE PENELITIAN DAN ANALISIS

A. METODE PENELITIAN Metode merupakan cara atau alat untuk mencapai suatu tujuan. Pada penelitian ini akan digunakan metode penelitian yang digunakan adalah penelitian survai untuk maksud penjelasan (explanatory atau confirmatory). Ciri khas penelitian ini adalah data dikumpulkan dari responden yang banyak jumlahnya dengan menggunakan kuesioner. Salah satu keuntungan utama dari penelitian ini adalah mungkinnya pembuatan generalisasi untuk populasi yang besar. B. POPULASI DAN SAMPEL Populasi dalam riset ini adalah masyarakat Kabupaten Tasikmalaya yang telah memiliki hak pilih pada pemilu legislatif 2014. Berdasarkan data dari KPUD Kabupaten Taikmalaya, jumlah pemilih pada pemilu legislatif tahun 2014 adalah 1.343.188 orang yang tersebar di 39 kecamatan se-Kabupaten Tasikmalaya. Untuk menentukan ukuran sampel penelitian ini akan menggunakan rumus slovin :

Dimana: n = ukuran sampel N = populasi e = margin of error (tingkat kesalahan) Jika populasi penelitian ini sebesar 1.343.188 orang, dengan ditetapkan tingkat kepercayaan 95 % atau margin of error 0,5 %, sehingga dengan menggunakan rumus Slovin didapat ukuran sampel sebesar 399,88 dengan pembulatan menjadi 400 orang. Begitu pula dengan penentuan kecamatan di gunakan rumus slovin, dengan jumlah kecamatan 39 kecamatan, maka di hasilkan sample sebanyak, 7,89 kecamatan dengan pembulatan menjadi 8 kecamatan

6


C. TEKNIK PENARIKAN SAMPEL Penarikan sampel dilakukan dengan prinsip probabilitas yaitu Multistage Random Sampling (MRS) atau disebut cluster sampling. Teknik ini memungkinkan setiap anggota populasi mempunyai peluang yang sama untuk dipilih atau tidak dipilih menjadi responden, sehingga pengukuran pendapat dapat dilakukan dengan hanya melibatkan sedikit responden. Fase pertama yang akan dilakukan adalah populasi Kabupaten distratifikasi atas perwakilan cluster wilayah Kabupaten Tasikmalaya wilayah barat, timur, utara, selatan dan tengah. Sehingga akan didapat lima cluster wilayah sampling. Fase kedua adalah menetapkan desa/kelurahan sebagai Primary Sampling Unit (PSU), dan karena itu random sistematik dilakukan terhadap desa/kelurahan di masing-masing kecamatan sesuai dengan proporsi populasi. Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang dilibatkan dalam survei ini meliputi 8 Kacamatan, dengan mempertimbangkan adanya keterwakilan Kecamatan, tingkat tidak memilih pada Pemilu 2014 dan ketersebaran daerah. Total sample 400 responden didistribusikan secara proporsional terhadap 8 kecamatan terpilih. Secara khusus, cakupan area dan distribusi Kabupaten/Kotamadya adalah sebagai berikut :

sampel

pada

setiap

Tabel. 3.1. Sebaran Sample Survey

NO

KECAMATAN

1 2 3 4 5 6 7 8

Singaparna Cigalontang Rajapolah Jamanis Ciawi Manonjaya Karang Nunggal Sukaraja

WILAYAH

PRESENTASE TIDAK MEMILIH TAHUN 2014

Tengah 31,1 % Tengah 29,7 % Barat 29,5 % Barat 35,1% Barat Laut 30,2 % Timur 29,6 % Selatan 32,4 % Selatan 25,2 % TOTAL

DESA

RESPONDEN

3 4 3 3 3 4 3 3 29

50 50 50 50 50 50 50 50 400

7


D. TARGET RESPONDEN Adalah mereka yang memiliki hak pilih pada Pemilu 2014 mendatang, yaitu : 1. Warga negara Indonesia; 2. Berusia 17 tahun pada April 2014 yang lalu atau yang sudah menikah; 3. Bukan Polisi atau TNI E. TEKNIK PENGAMBILAN DATA Data akan diperoleh dengan mendatangi langsung responden kemudian menyebarkan kuesioner. Kuesioner yang digunakan adalah kuesioner utama untuk mengetahui tingkat, dan alasan pemilih atas kehadiran dan ketidakhadiran para responden di TPS. Kuesioner bersifat tertutup.

F. TAHAPAN SURVEI 1. Pre-survei. Aktivitas yang dilakukan adalah mengetahui berbagai informasi dasar seperti konstelasi politik, pembagian wilayah, dan distribusi proporsi penduduk dan pemilih. Berguna untuk menentukan sampel. 2. Merancang Instrumen Survei. instrumen survei adalah berupa pertanyaanpertanyaan yang bersifat tertutup. Data yang terkumpul kemudian diklasifikasi sedemikian rupa untuk dijadikan indikator dalam survei ini. 3. Survei Lapangan. Merupakan aktivitas turun ke lapangan. Aktivitas ini merupakan kegiatan turun lapangan untuk mendapatkan data utama melalui instrumen survei. 4. Setelah data terkumpul akan dilakukan reduksi data, klasifikasi data dan pengorganisasian data. Data diolah dengan analisis deskriptif. Hasil dari analisis berupa laporan penelitian. G. WAKTU PENGUMPULAN DATA Pengumpulan data dilakukan pada tanggal Mei – Juli 2015.

8


BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. PROFIL LATAR BELAKANG RESPONDEN Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode survey, dengan menggunakan teknik cluster random sampling untuk penentuan wilayah dan tekhnik random sampling untuk menentukan sampkle atau respondennya. Total 400 responden yang didapatkan dengan metode random sampling menghasilkan responden pemilih yang beragam, dengan profil latar belakang yang berbeda – beda. Grafik 4.1 – Grafik 4.5 menunjukkan komposisi total 400 responden berdasarkan jenis kelamin, kelompok usia, Agama, pendidikan tertinggi, mata pencaharian responden. Secara khusus, Grafik 4.1 menunjukkan bahwa total 400 responden terdiri dari (38.9%) responden laki-laki dan (61.1%) responden perempuan.

Grafik 4.1. Jenis Kelamin Responden

Jenis Kelamin Responden

39% Laki-laki 61%

Perempuan

Grafik 4.2 menunjukkan bahwa komposisi terbesar responden terdiri dari pemilih Pemula (usia < 17 tahun) sebanyak (1.8 %), dilanjutkan dengan pemilih muda (usia 17 – 25 tahun) sebanyak (22.2%), Pemilih Dewasa (usia 26-35 tahun) dan (usia 36-45 tahun) masing masing (24.1%) dan (33.3 %), selanjutnya pemilih matang (usia 46-55 tahun) dan yang terakhir pemilih lanjut usia (usia 5665 tahun) dan (usia lebih dari 65 tahun) berturut turut sebanyak 5.5% dan 0 %.

9


Grafik 4.2. Usia Responden

Usia Responden > 65 tahun 56 - 65 tahun

0% 5,5 % 12,9 %

46 - 55 tahun

33,3 %

36 - 45 tahun 24,1 %

26 - 35 tahun

22,2 %

17 - 25 tahun < 17 tahun

1,8 %

Grafik 4.3 menunjukkan bahwa Agama Islam merupakan Agama mayoritas di Kabupaten Tasikmalaya dari temuan responden dalam survei ini, sebanyak 98,1 % responden mengaku beragama Islam, hanya 1,9 % yang beragama Kristen Protestan, sedangkan agama lainya 0 %.

Grafik 4.3. Agama Responden

Agama Reponden 1%0 Islam Kristen Katholik Budha Hindu

99%

10


Grafik 4.4 menunjukkan bahwa komposisi terbesar responden terdiri dari pemilih dengan pendidikan tertinggi adalah SMA sebanyak (33.3%). Kemudian diikuti oleh pemilih dengan pendidikan maksimal SMP dan SD, masing-masing sebanyak (27,8%) dan (31.5%). tidak tamat SD (1,8 %), tidak sekolah (2,5 %) Responden dengan tingkat pendidikan tertinggi Diploma atau Universitas adalah sebanyak (3.1%) dan yang prosentase responden yang pendidikannya mencapai pasca sarjana hanya (1.0 %).

Grafik 4.4. Tingkat Pendidikan Responden

Tingkat Pendidikan 1%

Pasca Sarjana

3%

Sarjana

0,10%

Diploma/Akademi SLTA/sederajat

33,30%

SLTP/sederajat

27,80%

SD/sederajat Tidak/belum tamat SD Tidak sekolah/ Belum pernah…

31,50% 1,80% 2,50%

0,00% 10,00% 20,00% 30,00%

40,00%

Grafik 4.5 menunjukkan bahwa pekerjaan yang menempati komposisi terbesar responden terdiri dari pemilih adalah Petani dan Buruh sebanyak (40.7 %) dan (20.3 %). Kemudian diikuti oleh pemilih dengan pekerjaan Karyawan Swasta dan Wiraswasta, sama sama sebesar (9,3 %) Ibu Rumah tangga sebesar (7,4 %), bisa dimaklumi karena rata rata survei dilakukan siang hari, yang menjadi sample responden adalah seorang ibu rumah tangga. Pengangguran (3,7 %) Selanjutnya berturut turut menempati urutan selanjutnya responden dengan pekerjaan Supir, PNS dan Mahasiswa, masing masing sebanyak (1,8 %), pekerjaan Supir 1% sedangkan pekerjaan yang lain 0%

11


Grafik 4.5. Pekerjaan Responden

Pekerjaan Responden Petani Nelayan

40,70%

Karyawan swasta Wiraswasta PNS Guru Supir (angkot,ojek,dll) 20,30%

Pegawai BUMN Ibu rumah tangga Pensiunan

9,30% 9,30% 0

1,80% 0 1% 0

Buruh

7,40% 1,80% 3,70% 1,80% 0

0

Pengangguran

Pada bagian Profil Responden, data diatas diharapkan dapat di jadikan acuan analisis mengenai pertanyaan pokok variabel penelitian survei ini, informasi mengenai jenis kelamin (gender), usia, agama, tingkat pendidikan dan pekerjaan responden sangat berpengaruh terhadap persepsi pemilih.

B. PEMAHAMAN MASYARAKAT MENGENAI PEMILU 1. Persepsi keterkaitan antara Istilah Demokrasi dengan Pemilihan Umum (Pemilu) Survei ini diawali dengan mencari pemahaman dan presepsi masyarakat kabupaten tasikmalaya mengenai seberapa penting pemilihan umum diadakan. Pertanyaan pertama yang disampaikan adalah keterkaita antara pemilu dengan demokrasi, ketika di tanyakan apakah responden pernah mendengar istilah demokrasi, sebanyak (73.3%) pemilih Kabupaten Tasikmalaya mengklaim bahwa mereka pernah mendengar istilah demokrasi (Grafik .4.6).

12


Grafik. 4.6. Pemahaman Responden terhadap istilah Demokrasi

Pemahaman Istilah Demokrasi Hanya pernah mendengar, tidak paham dengan definisinya (30.15%)

Belum Pernah 32%

Pemahaman terhadap Demokrasi (56,25%)

Pernah Menden gar 68%

       

 

Bebas memilih Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat Salah satu perwujudan Pancasila Kejujuran Bebas mengeluarkan pendapat Keadilan Bebas melakukan apa saja yang diinginkan Berhubungan dengan Pemilu, pemilihan pemimpin/wakil rakyat secara langsung Segala keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat dan suara terbanyak Melakukan demonstrasi dimanamana

Dengan melakukan analisa lebih jauh terhadap tingkat pemahaman pemilih Kabupaten Tasikmalaya terhadap konsep demokrasi, diketahui bahwa dengan mengklaim ―pernah mendengar istilah demokrasi‖, tidak mengindikasikan bahwa semua pemilih Kabupaten Tasikmalaya tersebut memiliki pemahaman yang baik mengenai konsep demokrasi itu sendiri. Dari (68,4 %) pemilih Kabupaten Tasikmalaya yang mengklaim pernah mendengar istilah demokrasi, sebagian besar pemilih Kabupaten Tasikmalaya dapat menjelaskan konsep demokrasi (dengan berbagai opini menurut cara pandang masing-masing terhadap demokrasi itu sendiri) seperti misalnya: demokrasi sebagai kebebasan dari rakyat (bebas memilih, bebas mengeluarkan pendapat), segala peraturan/kebijakan/program pemerintah harus berasaskan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Namun ada juga pemilih Kabupaten Tasikmalaya yang hanya sebatas pernah mendengar istilah demokrasi tanpa dapat menjelaskan kembali apa konsep demokrasi itu sendiri, yaitu sebesar (31.6%).

13


2. Persepsi Seberapa Penting Pemilihan Umum Diadakan Grafik 4.7 menunjukkan bahwa secara umum, lebih dari 80% pemilih Kabupaten Tasikmalaya memiliki persepsi positif terhadap setiap jenis pemilihan yang dilakukan di Indonesia, baik pemilihan Presiden, pemilihan DPR/DPRD, pemilihan DPD, pemiihan Gubernur ataupun pemilihan Bupati/Walikota. Mereka menganggap bahwa pemilihan – pemilihan diatas sangat penting untuk diadakan. Uniknya dari responden hanya maksimal (0,2 %) pemilih yang menganggap bahwa pemilihan DPR/DPRD dan DPD tidak penting untuk diadakan. Secara khusus, dua jenis pemilihan yang dianggap sangat penting oleh minimal 85% pemilih adalah pemilihan Bupati/Walikota (88,86%) dan Gubernur (87.04%). Sedangkan pada pemilihan Presiden, DPR/DPRD dan DPD, hanya terdapat masing-masing (84,91%), (83,33%), dan (79.63%) pemilih yang menganggap bahwa pemilihan tersebut sangat penting untuk diadakan. Namun jika analisa lebih jauh, lebih rendahnya persentase pemilih yang menganggap pemilihan DPR/DPRD dan DPD sangat penting disebabkan karena masih adanya pemilih yang tidak merasakan manfaat dari lembaga DPR/DPR dan DPD. Jika kita lihat lebih jauh terhadap tingkat skala kepentingan yang diberikan oleh pemilih, dapat diketahui bahwa pemilih memberikan tingkat kepentingan yang paling kuat terhadap pemilihan Gubernur dan Bupati. Dari total pemilih yang punya persepsi positif terhadap pentingnya diadakan pemilihan Gubernur dan Bupati, lebih dari 85 % pemilih diantaranya menganggap bahwa pemilihan Gubernur dan Bupati sangat penting untuk diadakan. Analisis yang diperoleh dari data diatas skala kepentingan pemilihan kepemimpinan lokal lebih kuat di bandingkan dengan pemilihan Legislatif maupun pilpres sekalipun, pemilih memberikan perhatian lebih pada suksesi kepemimpinan di daerah, di anggap wajar karena kemungkinan terbesara alasanya ialah pemilihan Gubernur dan Bupati bisa secara langsung mempengaruhi kehidupan mereka.

14


Grafik 4.7. Persepsi pemilih Kabupten Tasikmalaya terhadap pentingnya DIADAKAN Pemilu/Pemilukada. Base : Semua responden (n : 400)

15,09%

14,81%

18,52%

84,91%

83,33%

79,63%

Presiden

DPR/DPRD

Sangat Penting

Penting

DPD

12,96%

11,32%

87,04%

88,68%

Gubernur

Tidak Penting

Bupati Sangat Tidak Penting

3. Persepsi Pemilih Terhadap Keikutsertaannya Pada Pemilihan (Sebagai Hak Atau Kewajiban) Salah satu perwujudan dari pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yaitu diberikan pengakuan kepada rakyat untuk berperan serta secara aktif dalam menentukan wujud penyelenggaraan pemerintahan tersebut. Sarana yang diberikan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat tersebut yaitu diantaranya dilakukan melalui kegiatan pemilihan umum. Kegiatan pemilihan umum (general election) juga merupakan salah satu sarana penyaluran hak asasi warga negara yang sangat prinsipil. Oleh karena itu, dalam rangka pelaksanaan hak-hak asasi warga negara adalah keharusan bagi pemerintah untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan pemilihan umum sesuai dengan jadwal ketatanegaraan yang telah ditentukan. Sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat di mana rakyatlah yang berdaulat, maka semua aspek penyelenggaraan pemilihan umum itu sendiri pun harus juga dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya. Adalah pelanggaran terhadap hak-hak asasi apabila pemerintah tidak menjamin terselenggaranya pemilihan umum, mem perlambat penyelenggaraan pemilihan umum tanpa per setujuan para wakil rakyat, ataupun tidak melakukan apa-apa sehingga pemilihan umum tidak terselenggara sebagaimana mestinya.

15


Pada hasil penelitian di Kabupaten Tasikmalaya, beberapa pemilih keikutsertaannya pada Pemilu/Pemilukada didorong oleh adanya persepsi bahwa mengikuti Pemilu/Pemilukada adalah suatu hak atau kewajiban dari warga negara. Pada sub bab berikutnya mengenai tingkat keinginan pemilih untuk mengikuti Pemilihan Umum, kita akan melihat bahwa terdapat dua alasan terbesar yang mendorong pemilih untuk mengikuti Pemilu, salah satunya adalah alasan yang terkait dengan hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia (Grafik 4.8). Secara khusus kepada responden pemilih juga ditanyakan mengenai persepsi mereka mengenai keikutsertaannya pada pemilihan dikaitkan dengan hak dan kewajiban. Grafik 4.8. menunjukkan bahwa sebagian besar pemilih punya persepsi bahwa mengikuti pemilihan adalah hak dan kewajiban (yaitu sebanyak 50.00%). Sedangkan pemilih yang lain berpendapat bahwa mengikuti pemilihan adalah hak, bukan kewajiban (27.78%) dan kewajiban, bukan hak (22,22 %). Grafik 4.8. Persepsi pemilih Kabupaten Tasikmalaya terhadap keikutsertaannya pada pemilihan sebagai hak atau kewajiban Base : Semua responden (n : 400)

Persepsi Hak dan Kewajiban Pemilu 0

Hak

50%

27,78%

Kewajiban Hak dan Kewajiban Tidak Tahu

22,22%

4. Informasi Tentang Pemilu Yang Paling Dibutuhkan Menurut Lembaga Kajian Demokrasi dan Hak Asasi (Demos), dalam konteks pelaksanaan tahapan pemilu, keterbukaan informasi menjadi sebuah hal penting diperhatikan oleh seluruh lembaga yang berkaitan dengan pemilihan umum, baik penyelenggara, parpol hingga masyarakat sebagai elemen utama keberhasilan pemilihan umum tersebut berlangsung. Keterbukaan Informasi di dalam pemilu

16


menjadi salah satu dari sekian banyak indikator penyelenggaraan pemilu yang jujur dan demokratis, serta merupakan hak asasi manusia, yaitu hak untuk tahu (right to know). Hasil Survey menunjukan paling tidak ada tiga jenis informasi utama tentang Pemilu yang paling banyak dibutuhkan oleh pemilih Kabupaten Tasikmalaya adalah informasi mengenai (i) visi misinya Partai atau calon anggota DPR/DPRD dan, (ii) nama-nama calon legislatif, dan (iii) Jumlah dan nama Parpol. Tanggal Pelaksanaan pemilu hanya (1,85 %) yang menganggap penting, dikaitkan dengan pentingnya pemilu hal ini menunjukan bahwa pemilih sudah mempunyai pengetahuan tentang tekhnis pemilu, selain sosialisasi yang disampaikanKPU/KPUD dianggap berhasil. Namun ada pula pemilih yang tidak membutuhkan informasi apapun tentang Pemilu yaitu sebanyak (1.85%). Kelompok pemilih yang menyatakan bahwa mereka tidak membutuhkan informasi apapun tentang Pemilu bisa berkemungkinan dua hal, yaitu pemilih tersebut sudah cukup memiliki banyak informasi tentang Pemilu atau mereka memang tidak berkeinginan untuk mendapatkan informasi apapun mengenai Pemilu (walaupun pada kenyataannya mereka tidak memiliki cukup informasi). Grafik 4.9 Informasi tentang Pemilu yang paling dibutuhkan pemilih Kabupaten Tasikmalaya Base : Semua responden (n : 400)

Tidak Tahu Tidak ada Cara menandai Surat Suara Tanggal Pelaksanaan Pemilu

0 1,85% 0 1,85% 44,44%

Visi-Misi/Program Partai atau Caleg

37,04%

Nam-nama Caleg Jumlah dan Nama Parpol

14,81%

17


5. Preferensi Pemilih Terhadap Sumber Informasi Untuk Pemilu Selain ditanyakan mengenai jenis informasi mengenai Pemilu yang dibutuhkan oleh pemilih, kepada responden juga ditanyakan mengenai sumber informasi yang lebih pemilih sukai untuk mendapatkan sumber informasi mengenai Pemilu. Grafik 4.10 menunjukkan bahwa kampanye dan sosialisasi masih menjadi sumber informasi paling disuka oleh pemilih sebanyak (46,30%). Sebagai alternatif kampanye atau sosialisasi, terdapat beberapa sumber informasi lain yang disebutkan, seperti surat kabar (12, 96 %), televisi (9,26%), poster/baliho/brosur/stiker (11,11%), teman/tetangga (7,41 %) serta peran lembaga KPU/KPUD masih dibutuhkan pemilih sebanyak (12,96 %). Tingginya minat pemilih terhadap kampenye dan sosialisasi, bila dilihat dari data tentang tinggi penerimaan uang kampanye, dapat diprediksi bahwa masyarakat kabupeten Tasikmalaya masih menganggap kampanye dan sosialisasi memberikan keuntungan secara material, selain masyarakat membutuhkan informasi visi misi, dan nama calon yang disampaikan melalui kampanye dan sosiaisasi. Peribahasa lokal yang mengatakan ―karaos, Kahartos dan artos‖ (dapat kaos, dapat pengertian dan dapat uang - red.) selalu jadi jargon yang ampuh dalam setiap pelaksanaan kampanye baik Partai, Caleg maupun Caprs di Kabupaten Tasikmalaya. Grafik 4.10. Sumber informasi paling disuka untuk Pemilu 2014 (top 8) Base : Semua responden (n : 400)

46,30%

9,26%

12,96%

7,41%

12,96% 11,11% 0

18


6. Preferensi Terhadap Pemimpin Secara umum, pemilih di Kabupaten Tasikmalaya memiliki kriteria yang cenderung sama dalam memilih pemimpin atau wakil rakyat, baik untuk level Presiden, DPR/DPRD, Gubernur ataupun Bupati/Walikota. Empat kriteria utama yang dianggap penting bagi pemilih di Kabupaten Tasikmalaya dalam memilih pemimpin atau wakil rakyat adalah Visi misi dan program kerja, Pendidikan, Agama, dan Pengalaman kerja. Kecuali agama, urutan 3 kriteria lainnya saja yang berbeda pada masing-masing kategori pemimpin yang ditanyakan. Visi misi dan program kerja menjadi urutan terpenting pertama dan Pendidikan adalah urutan berikutnya sebagai kriteria calon Presiden dan pemimpin daerah (Gubernur, Bupati/walikota) agar dipilih oleh pemilih di Kabupaten Tasikmalaya . Sedangkan Pendidikan menjadi urutan penting pertama dan visi misi serta program kerja menduduki urutan berikutnya untuk kriteria calon DPR/DPRD. Pengalaman kerja dan agama menjadi kriteria urutan ketiga dan keempat untuk semua kategori calon pemimpin (baik Presiden, DPR/DPRD maupun gubernur serta Bupati/Walikota) agar dipilih oleh para pemilih di Kabupaten Tasikmalaya . Untuk Partai Politik, rangking preferensi pemilih Parpol di urutkan kriteria sebagai berikut, Visi Misi Parpol, Kualitas Caleg, ideologi dan hanya sedikit memilih karena Elit Parpol. Grafik 4.11 – Grafik 4.14 Kriteria yang menjadi pertimba ngan pemilih Kabupaten Tasikmalaya dalam memilih Presiden, DPR/DPRD, Gubernur dan Bupati/Walikota Base : Semua responden (n : 400)

PARPOL

36,54%

Kualitas Caleg

Elit Parpol

Ideologi

DPR/DPRD

5,77%

Kekayaan Pribadi

1,85%

Suku

1,85%

Agama Pengalaman kerja

15,38%

Pendidikan Visi misi dan Program Kerja

42,31%

Visi misi dan…

14,81% 7,41% 14,81% 59,36%

19


PRESIDEN Jenis kelamin

GUBERNUR/ BUPATI

0 Suku

Agama

Agama Pengalaman kerja

Visi misi dan Program Kerja

11,11%

11,11% Pengalaman kerja

Pendidikan

3,70%

5,56%

16,67%

Pendidikan 64,81%

Visi misi dan Program Kerja

5,56% 14,81% 62,69%

7. Persepsi Pemilih Terhadap Kejujuran Pemilu/Pemilukada Yang Pernah Dilakukan Kejujuran seharusnya menjadi aspek yang dijunjung tinggi dalam pelaksanaan Pemilu, dalam proses pelaksanaannya maupun hasilnya. Pada beberapa pemilih di Kabupaten Tasikmalaya, aspek kejujuran bahkan mempengaruhi keputusan mereka dalam mengikuti pemilihan. Kita akan memberikan gambaran mengenai bagaimana persepsi pemilih di Kabupaten Tasikmalaya terhadap kejujuran pemilihan (baik terhadap proses pelaksanaannya maupun hasilnya), persepsi terhadap pihak pemantau independen dan persepsi terhadap partisipasi pemilih dalam mewujudkan kejujuran dalam pemilihan. Grafik 4.15 menunjukkan bahwa terdapat 3 kelompok pemilih berdasarkan persepsi mereka terhadap kemungkinan proses pelaksanaan Pemilu, yaitu apakah Pemiluakan berlangsung jujur atau tidak: - Kelompok pemilih yang memiliki persepsi positif bahwa Pemilu akan berlangsung sangat bebas, jujur dan adil, yaitu sebanyak (72,22%). - Kelompok pemilih yang belum dapat memastikan apakah Pemilu akan berlangsung jujur dan adil, yaitu sebanyak (24,07%). - Kelompok pemilih yang memiliki keyakinan kuat bahwa Pemilu berlangsung Bebas, secara jujur, yaitu sejumlah (3,70 %).

tidak akan

20


Grafik 4.15 Persepsi pemilih Kabupaten Tasikmalaya terhadap kejujuran proses dan hasil Pemilu. Base : Semua responden (n : 400)

Persepsi Kejujuran Pemilu/Pemilukada 0% Sangat bebas, jujur dan adil

4%

Sudah bebas tetapi tidak jujur dan adil

24%

Tidak Bebas, jujur dan adil Sangat tidak Bebas, jujur dan adil

72%

Tidak Tahu

8. Preferensi Tingkat Kepercayaan Masyarakat terhadap Pemilu Kepada responden pemilih diminta mengukur keberhasilan Pemilu dengan kesesuaian pilihanya. Ketika ditanya apakah hasil pemilu/pemilukada selama ini sudah menggambarkan pilihan masyarakat, bisa dilihat dalam grafik berikut ini : Grafik. 4.16. Persepsi Kesesuaian Pemilu Sangat tidak menggambarkan pilihan masyarakat Tidak menggambarkan pilihan masyarakat Belum menggambarkan pilihan masyarakat Sudah menggambarkan pilihan masyarakat

2% 0% 21% 24%

Sangat menggambarkan pilihan masyarakat

54%

0,00% 10,00%20,00%30,00%40,00%50,00%60,00% Persepsi Kesesuaian Pemilu/Pemilukada

21


9. Persepsi Pemilih Terhadap Ketentuan Hukum Dari Praktik Politik Uang Mengaitkan praktik politik uang dengan peraturan atau hukum yang berlaku, kepada responden ditanyakan pemahaman mereka mengenai ketentuan hukumnya, baik bagi pihak calon/partai politik yang memberikan uang/barang/jasa maupun bagi masyarakat yang menerima pemberian uang/barang/jasa dari calon/partai politik tersebut. Terhadap hal diatas, setiap pemilih memiliki pemahaman yang berbeda – beda. Jika kita kombinasikan pemahaman pemilih mengenai ketentuan hukum bagi pihak calon/partai politik yang memberikan dan ketentuan hukum bagi pihak masyarakat yang menerima pemberian tersebut, kita akan mendapatkan 4 kelompok pemilih, yaitu : 1. Kelompok pemilih yang memahami bahwa pihak calon/partai politik pemberi ataupun pihak masyarakat penerima uang/barang, adalah sama – sama melanggar hukum; 2. Kelompok pemilih yang memahami bahwa baik pihak calon/partai politik pemberi ataupun pihak masyarakat penerima uang/barang adalah sama – sama tidak melanggar hukum; 3. Kelompok pemilih yang memahami bahwa hanya pihak calon/partai politik pemberi, yang melanggar hukum; 5. Kelompok pemilih yang memahami bahwa hanya pihak masyarakat penerima, yang melanggar hukum. Grafik. 4.17. Persepsi pemilih Kabupaten Tasikmalaya Pencegahan Money Politik

terhadap

Mencegah Money Politik

Penting; 27,78% Sangat Penting; 68,52%

Sangat Tidak Penting; 2

Tidak Penting; 1,85%

22


C. PARTISIPASI PEMILIH (VOTER TURNOUT) PADA PEMILU 1. Kehadiran atau Ketidakhadiran Pemilih ke TPS Partisipasi politik masyarakat merupakan salah satu bentuk aktualisasi dari proses demokratisasi. Keinginan ini menjadi sangat penting bagi masyarakat dalam proses pembangunan politik bagi negara-negara berkembang seperti di indonesia, karena di dalamnya ada hak dan kewajiban masyarakat yang dapat dilakukan salah satunya adalah berlangsung dimana proses pemilihan kepala negara sampai dengan pemilihan walikota dan bupati dilakukan secara langsung. Partisipasi pemilih bisa dilukur dari tinggi rendahnya tingkat kehadir lian dan ketidakhadiran pemilih ke TPS. Survei ini, data yang digunakan untuk mengukur tingkat partisipasi pemilih (voter turnout) kabupaten tasikmalaya tahun 2015, diambil dari pelaksanaan 4 pemilu yang telah diadakan, yaitu pemilu legislatif 2009, pilpres 2009, pemilu legislatif 2014 dan terakhir pemilu presiden langsung tahun 2014. Partisipasi pemilih (voter turnout) yang dimaksud adalah prosentase pemilih terdaftar yang hadi dan datang menggunakan hak pilihnya. Suara tidak sah tetap dihitung sebagai partisipasi pemilih—pemilih menggunakan hak suaranya meski suaranya tidak sah. Perhitungan diperoleh dari jumlah pemilih yang menggunakan haknya dibagi dengan jumlah pemilih terdaftar. Pemilu 20092014. Data diolah dari Sumber primer. Grafik 4.18 Prosentase Kehadiran dan Ketidakhadiran Pemilih dalam Pemilu

Kehadiran dan Ketidakhadiran Pemilih Hadir

Pilpres Tahun 2014

Tidak

88,89%

11,11%

Pemilu Tahun 2014

81,48%

18,52%

Pilpres Tahun 2009

83,33%

16,67%

Pemilu Tahun 2009

81,48%

18,52%

23


Grafik 4.18. menunjukkan bahwa sebagian besar pemilih Kabupaten Tasikmalaya yaitu (81.48%), pada pemilu legislatif 2009, datang ke TPS, dengan prosentase ketidakhadiran sebanyak (18,52 %) . Berbeda sedikit seisihnya jumlah partisipasi kehadiran pada pemilihan presiden tahun 2009, TPS-TPS di kabupaten Tasikmalaya di hadiri oleh (83.33%) dari pemilih yang terdaftar sebagai pemilih, dan kurang dari (17%) pemilih memilih tidak menyambangi tempat pemungutan suara. Tahun 2014, partisipasi pemilih kabupaten Tasikmalaya untuk pemilihan umum legislatif, dari survey yang dilakukan, diperoleh angka yang sama dengan pada pemilu legislatif tahun 2009, yaitu (81.48%), minus (18,52 %) pemilih absen hadir. Prosentase kehadiran terbesar yaitu sebanyak (88.89%) pemilih Kabupaten Tasikmalaya datang ke TPS pada Pemilu Presiden 2014, hanya (11,11%) pemilih yang menyatakan mereka tidak datang/ tidak hadir pada Pemilu 2014. Jika di bandingkan antara jumlah kehadiran dan ketidakhadiran pemilih, dapat dilihat bahwa selisih antara satu pemilu dan pemilu yang lain tidaklah jauh berbeda, hanya selisih beberapa persen saja, angkanya tidak lebih dari 5 % antara pileg dan pilpres, kecuali untuk pilpres tahun 2014, jumlah selisis angka kehadiran maupun ketidak hadiran mencapai lebih dari 5 % atau sekitar 5,56 % lebih banyak dari pelaksanaan pilpres periode sebelumnya atau tahun 2009, seperti yang tergambar dalam Grafik 4.19 - 4.20, di bawah ini. Grafik 4.19 Perbandingan Partisipasi Pemilih (Voter turnout) Pileg 2009, Pilpres 2009 , Pileg 2014 dan Pilpres 2014

Perbandingan Partisipasi Pemilih 2009-2014 Pileg 2009

Pilpres 2009

Pileg 2014

Pilpres 2014 88,52%

83,33% 81,48%

81,48%

Partisipasi

24


Grafik. 4.20. menunjukan perbandingan jumlah pemilih yang terdaftar di DPT yang tidak hadir ke TPS. Angka ketidakhadiran pemilih di TPS tersebut, hanya menunjukan pemilih non partisipan, tetapi bukan merupakan ukuran seseorang untuk golput, ada banyak faktor pemilih dikatakan golput. Grafik 4.20 Perbandingan Non -Partisipasi Pemilih (Non- Voter) Pileg 2009, Pilpres 2009 , Pileg 2014 dan Pilpres 2014

Perbandingan Non- Partisipasi 2009-2014 Pileg 2009

Pilpres 2009

18,67%

Pileg 2014

Pilpres 2014

18,52% 16,67%

11,11%

Non-Partisipasi

2. Alasan Kehadiran Pemilih Umumnya keputusan untuk kehadiran atau ketiadaan hadiran mereka (pemilih Kab. Tasikmalaya) pada 4 pemilihan umum tersebut didasari oleh alasan karena adanya keyakinan bahwa nama mereka pasti terdaftar di daftar pemilih tersebut. Selain itu, faktor faktor lain juga menjadi alasan bagi pemilih untuk hadir di tempat pemungutan suara seperti yang di tampilkan dalam Grafik 4.21 di bawah ini:

25


Grafik 4.21 Alasan Kehadiran Pemilih pada Pileg 2009 dan Pileg 2014.

Column1 Karena Hadiah /Uang Pileg Tahun 2014 Malu jika tidak ke TPS Atas desakan Orang lain Ingin melihat hasil pemilu Ingin melihat pelaksanaan pemungutan suara

PiLeg Tahun 2009

Ingin memilih Caleg dan Parpol Ingin memilih Parpol -

20,00

40,00

60,00

80,00

Dari grafik 4.21 diatas terlihat bahwa sebagian besar masyarakat datang ke TPS pada pemilu legislatif tahun 2009 beralasan untuk memilih caleg dan partai yakni sebesar 61,36 %. Hal ini artinya masyarakat menaruh perhatian yang besar tidak hanya pada sistem perwakilan melalui partai politik tetapi juga masyarakat memberikan perhatian juga pada persoalan kepada siapa secara personal mereka memberikan suaranya. Selain mempunyai harapan pada partai politik mereka juga mempunyaiu harapan kepada wakil-wakil mereka yang kelak akan menjadi penyambung lidah dan pelaksana apa yang menjadi harapan mereka. Selain itu juga, dari data ini terlihat bahwa masyarakat kabupaten Tasikmalaya sudah mengetahui dan memahami sistem pemilihan yang dilaksanakan pada pemilu legislatif 2009 yakni melalui mekanisme pemilihan secara langsung partai politik dan calon legislatifnya. Grafik ini juga dapat digunakan untuk melihat partisipasi politik masyarakat. Disini terlihat hanya sedikit dari masyarakat yang datang ke TPS dengan tujuan hanya untuk melihat proses pemungutan suara tanpa bermaksud untuk memberikan suaranya seperti ingin melihat pelaksanaan pemungutan suara sebesar 4,45 %, ingin melihat hasil perhitungan suara sebesar 6,82 % ataupun datang ke TPS atas desakan orang lain dan hanya karena malu jika tidak datang ke TPS masing-masing sebesar 4,55 %.

26


Jika membandingkan pemilu legislatif tahun 2009 dengan 2014 dari grafik diatas maka terlihat keajegan partisipasi masyarakat dalam kehadirannya di TPS bahwa masyarakat datang ke TPS sebagian besar bermaksud untuk memilih partai politik dan calon legislatif. Hal ini juga terlihat pada presentase yang sangat kecil pada alasan diluar alasan untuk memilih partai dan calon anggota legislatif. Grafik 4.22 Alasan Kehadiran Pemilih pada Pilpres 2009 dan Pilpres 2014.

93,75 80,00

Ingin memilih presiden/wapres yang sesuai dengan hati nurani Ingin melihat pelaksanaan pemungutan suara Ingin melihat hasil pemilihan Atas desakan orang lain Malu jika tidak datang ke TPS

8,89 4,44 2,22 4,44 0 Pilpres Tahun 2009

2,08 0 4,17 0 0

Karena dijanjikan hadiah/uang oleh seseorang

Pilpres Tahun 2014

Dari grafik 4.22. diatas yang menggambarkan alasan kehadiran masyarakat ke TPS pada pemilihan presiden pada tahun 2009 terlihat bahwa masyarakat sangat antusias untuk memilih calon presiden dan wakil presiden yang sudah menjadi pilihan mereka. Ini terlihat dari jawaban responden yang menunjukan skor yang sangat tinggi untuk alasan kedatangan mereka ke TPS adalah untuk memilih presiden dan wakil presiden yang sesuai dengan hati nurani mereka yakni sebesar 80,00 %. Sementara itu masyarakat yang datang ke TPS hanya untuk melihat proses pemungutan suara hanya sebesar 4,44 %, yang hanya datang ke TPS karena malu jika tidak datang ke TPS sebesar 8,89 %. Sementara itu masyarakat yang datang ke TPS karena ada desakan dari pihak lain sebesar 2,22% dan yang datang karena telah dijanjikan hadiah atau uang dari seseorang sebesar 4,44 %. Hal ini artinya masyarakat menaruh perhatian lebih besar pada pemilihan presiden secara langsung. Dimana, masyarakat merasa bahwa mereka ikut menentukan bagi suskesi kepemimpinan negeri ini khususnya lima tahun setelah pelaksanaan pemilu. Walaupun hasil penelitian menunjukan ada sebagian 27


masyarakat yang datang ke TPS tetapi tidak bermaksud untuk memilih presiden dan wakil presiden pilihan mereka tetapi presentasinya sangat kecil. Sehingga kemudian dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pemilihan presiden pada tahun 2009 dapat dikatakan baik karena mereka sebagian besar dari mereka benar-benar untuk memilih presiden dan wakil presiden. Jika melihat alasan kedatangan masyarakat ke TPS pada pemilihan presiden tahun 2014 juga tidak berbeda dengan pemilihan presiden pada tahun 2009 bahwa sebagian besar dari masyarakat datang ke TPS untuk memilih presiden dan wakil presiden yang sesuai dengan hati nurani mereka bahkan menunjukan peningkatan dengan mencapai angka 93, 75 %. 3. Alasan Ketidakhadiran Pemilih Grafik 4.23. Alasan Tidak datang ke TPS Pileg 2009

Alasan Tidak datang ke TPS Pileg 2009 Sibuk Bekerja/ Sekolah

40,00% 35,00%

Masalah Administrasi

30,00%

Sedang Bepergian

25,00%

Terlalu Banyak Calon

20,00%

Pemilu Bukan Metode Tepat

15,00% Pemilu Bermasalah 10,00% Merasa Tidak Bermanfaat 5,00% 0,00% Pileg Tahun 2009

Tidak ada yang menjanjikan Uang/Hadiah

Tidak semua masyarakat yang pada hari pelaksanaan pemungutan suara pada pemilu legislatif tahun 2009 datang ke TPS. Dari hasil penelitian ada beberapa alasan responden yang pada saat hari pemungutan suara tidak datang ke TPS. Hasil penelitian menunjukan bahwa alasan yang paling banyak dari ketidakhadirannya di TPS pada hari pemungutan suara adalah bahwa mereka sedang bepergian yang mencapai skor sebanyak (36,36 % ), kemudian secara berurutan disusul oleh alasan sibuk bekerja/sekolah dan masalah administrasi yang keduanya sebesar (18,18%). Selain itu juga ada juga yang berpendapat bahwa pada pemilu legislatif tahun 2009 terlalu banyak calon yang harus dipilih salah satunya sehingga mereka enggan untuk datang ke TPS. Alasan seperti ini

28


menurut hasil penelitian mencapai skor sebesar (9,09%). Selanjutnya, ada juga responden yang menyatakan bahwa penyelenggaraan pemilu dan rawan kecurangan sehingga pada pemungutan suara enggan untuk datang ke TPS. Terakhir alasan ketidakhadiran responden pada hari pemungutan suara di TPS adalah merasa pemilu tidak bermanfaat apa-apa. Dua alasan terakhir keduanya mencapai skor sebesar (9.09 %) Jika melihat grafik 4.25. Alasan ketidakhadiraan di TPS diatas menunjukan bahwa adanya kemungkinan masyarakat yang tidak memakai hak suaranya tetapi tidak bermaksud untuk mengambil tindakan golput. Hal ini karena grafik tersebut menunjukan skor tertinggi dari alasan ketidakhadiran disebabkan karena bepergian bukan karena bagian dari sikap golput. Dengan demikian, diperlukan sebuah formula untuk mempermudah masyarakat yang dalam kondisi sedang bepergian tetapi dapat dengan mudah memberikan hak suaranya. Grafik. 4.24. Alasan Tidak hadir di TPS Pilpres 2009

Alasan Tidak hadir di TPS Pilpres 2009 Pemilu Bermasalah; 9,09%

Sibuk Bekerja/ Sekolah; 18,18%

Pemilu Bukan Metode Tepat; 9,09%

Terlalu Banyak Calon; 9,09%

Masalah Administrasi; 18,18% Sedang Bepergian; 27,27%

Sama halnya seperti yang terjadi pada pemilu legislatif tahun 2009, pada pemilihan presiden/wakil presiden tahun 2009 pun menunjukan fenomena yang serupa yakni alasan ketidakhadiran masyarakat pada saat pemungutan suara di TPS yang menduduki angka terbanyak adalah pada alasan sedang bepergian yang menunjukan angka 27,27 %, sementara itu responden yang tidak datang ke TPS pada saat pemungutan suara karena sibuk bekerja/sekolah dan masalah administrasi keduanya menunjukan angka 18,18%. Sedangkan yang menjawab bahwa pemilu bukan metode yang tepat dalam menentukan kepemimpinan di Indonesia, penyelenggaraan pemilu bermasalah dan rawan kecurangan serta jumlah calon yang terlalu banyak menunjukan angka 9,09%.

29


Grafik diatas menunjukan persoalan yang sama seperti pada pemilu legislatif 2009 bahwa sebagian besar responden yang tidak datang ke TPS pada saat pemungutan suara adalah karena bepergian. Hal ini juga membuka kemungkinan bahwa sebenarnya mereka tidak bermaksud untuk mengambil sikap golput. Namun kondisi dimana mereka tengah bepergianlah yang menyebabkan mereka tidak memberikan hak suaranya. Hal ini dapat diperkuat lagi jika mengakumulasikan alasan sedang bepergian tersebut dengan masalah administrasi yang memaksa mereka tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Adapun jika melihat rasionalitas pemilih yang lebih memilih bekerja dibandingkan dengan datang ke TPS, jika hal ini menjadi penyebab seseorang itu golput hanya menunjukan angka yang sedikit. Grafik. 4.25. Alasan Tidak hadir di TPS Pileg 2014

Alasan Tidak datang di TPS Pileg tahun 2014

8,33%

Tidak ada yang menjanjikan Uang/Hadiah Merasa Tidak Bermanfaat

8,33%

Pemilu Bermasalah

0,00%

Pemilu Bukan Metode Tepat 8,33% Terlalu Banyak Calon

0%

Sedang Bepergian

25% 0%

Masalah Administrasi 50%

Sibuk Bekerja/ Sekolah

Grafik diatas menujukan bahwa terjadi perbedaan dengan apa yang terjadi pada pemilu legislatif maupun pada pemilihan presiden di tahun 2009. Pada pemilu legislatif tahun 2014 sebagian besar responden yang tidak datang ke TPS beralasan karena sibuk bekerja/sekolah yang menunjukan angka 50%. Sementara itu yang beralasan sedang berpergian sebanyak 25%. Sedangkan yang beralasan bahwapemilu bukan metode yang tepat untuk kepemimpinan di Indonesia, merasa tidak bermanfaat apa-apa dan tidak ada yang menjanjikan uang/hadiah menunjukan angka 8,33%. Dengan melihat grafik diatas, terlihat bahwa masyarakat semakin berfikir rasional misalnya masyarakat lebih memilih bekerja yang dapat menghasilkan keuntungan dibandingkan dengan mendatangi TPS pada saat pemungutan suara yang dianggapnya tidak mendatangkan keuntungan secara langsung bagi dirinya bahkan sebaliknya dengan mendatangi TPS untuk memberikan hak pilihnya

30


dianggapnya justru mendatangkan kerugian karena saat itu mereka kehilangan waktu untuk bekerja. Grafik. 4.26. Alasan Tidak hadir di TPS Pilpres 2014

AlasanTidak datang ke TPS Pilpres tahun 2014 4,15% 2,85% 0 1,05% 2,45%

Sibuk Bekerja/ Sekolah Masalah Administrasi 32,25%

Sedang Bepergian Terlalu Banyak Calon Pemilu Bukan Metode Tepat Pemilu Bermasalah

47,50%

9,75%

Merasa Tidak Bermanfaat

Grafik diatas menunjukan bahwa sebagian besar masyarakat yang tidak datang ke TPS pada saat pemungutan suara Pemilihan presiden/wakil presiden tahun 2014 adalah karena mereka sedang berpergian yang mencapai angka 47,50 %. Sementara itu, karena sibuk bekerja sebesar 32,25%, karena masalah administrasi sebesar 9,75 %. Sedangkan ketidakhadiran masyarakat karena terlalu banyak calon, pemilu bukan metode yang tepat dalam kepemimpinan di Indonesia, pemilu bermasalah dan rawan kecurangan serta yang menganggap bahwa pemilihan presiden tidak bermanfaat apa-apa masing masing kurang dari 5 %. Data hasil penelitian yang tergambar dalam grafik tersebut diatas menunjukan bahwa sebenarnya ketidakhadiran masyarakat di TPS pada saat pemungutan suara pada pemilihan presiden tahun 2014 bukan berarti mereka menunjukan sikap golput karena alasan-alasan ketidakhadiran di TPS yang secara teoritis masuk kedalam bentuk-bentuk perilaku golput tidak melebihi 5 %. Dengan demikian untuk memperbaiki angka partisipasi memilih dari masyarakat diperlukan adanya mekanisme yang memungkinkan masyarakat untuk dapat menggunakan hak pilihnya walaupun dalam kondisi sibuk bekerja atau sedang berpergian. Selain itu, yang perlu dilakukan adalah memperbaiki administrasi dalam proses pendataan pemilih sehingga masalah administrasi yang dapat menghalangi hak masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya.

31


4. Kegiatan Responden (pemilih) yang lakukan di Bilik Suara Hasil perolehan Suara Pemilihan, di tentukan oleh bagaimana dan apa yang dilakukan pemilih di dalam bilik suara, grafik berikut ini menunjukan data yang diperoleh dari survey ketika ditanyakan kepada responden apa yang dilakukan ketika di bilik suara. Grafik. 4.27. Apa yang dilakukan di dalam Bilik Suara Pileg 2014

Tidak Memilih/ Membuat Suara Rusak

Pilpres 2014

Pileg 2009

Pilpres 2009

8,7 10,87

65,22

Memilih Parpol dan Caleg

Tidak Memilih/ Membuat Suara Rusak

6,52 8,7

60,87 19,57

Memilih Parpol

19,57

Memilih Pasangan Presiden dan Wapres

93,48

6,25 Memilih Caleg

91,3

8,7

Dari grafik diatas, dapat dilihat bahwa selain memilih parpol, Memilih Caleg atau memilih caleg dan parpol dalam pemilu legislatif baik tahun 2009 maupun 2014, dan memilih Presiden dan Wapres pada Pilpres 2009 dan 2014, terdapat hasil yang memgaku tidak memilih atau bahkan merusak surat suara. Ini membuktikan bahwa perilaku tidak memilih atau non voting behaviour atau golput bisa bertambah selain ketidak hadiran pemilih di TPS.

5. Golput (Golongan Putih), Prosentasi Memilih Dan Tidak Memilih Golput dalam terminologi ilmu politik seringkali disebut dengan non-voter. Terminologi ini menunjukkan besaran angka yang dihasilkan dari event pemilu di luar voter turnout. Dari definisi tersebut dapat di katakan bahwa Golput merupakan gabungan antara angka ketidakhadiran di Tempat Pemungutan Suara (TPS) bagi pemilih yang terdaftar di DPT ditambah besarnya angka suara tidak sah dari pemilih 32


yang tidak menggunakan hak pilihnya dengan benar. Dengan demikian secara jumlah, angka golput seharusnya lebih besar dibandingkan dengan angka ketidakhadiran pemilih yang terdaftar di DPT. Grafik. 4.28. Jumlah Golput Pileg 2009- Pilpres 2014 Kab. Tasikmalaya

Jumlah Golput 2009-2014 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% Pileg 2009

Suara Tidak Sah Tidak Hadir

Pilpres 2009

Pileg 2014

Pilpres 2014

Pileg 2009 10,87%

Pilpres 2009 8,70%

Pileg 2014 8,70%

Pilpres 2014 6,52%

18,56%

16,67%

18,56%

11,11%

Di Grafik 4.23. diatas, dapat di ketahui bahwa jumlah prosentase Golput (1) Pileg 2009 sebesar (29,43 %), (2) pada Pilpres 2009 sebesar 25, 37 %, (3) Pileg 2014 sebesar (27, 26 %) dan (4) Pilpres 2014 sebesar (17, 63 %) Dari grafik diatas, dapat dilihat bahwa tingkat golput pada Pileg tahun 2009, Pilpres tahun 2009, dan Pileg tahun 2014 di kabupaten Tasikmalaya berkisar antara 24-30 % , kecuali pada pilpres 2014 selisih angkanya dengan Pilpres periode sebelumnya berbeda signifikan berkisar antara 7 – 10 %. Perbandingan rata-rata angka golput hasil perolehan suara pilpres 2014 dari KPU Kabupaten Tasikmalaya dengan hasil survey ini untuk pilpres 2014, hanya selisih antara 1-2 % saja.

33


D. FAKTOR PENYEBAB GOLPUT DALAM PEMILU DI KABUPATEN TASIKMALAYA Grafik. 4.28. Alasan Golput Pileg

Alasan Golput Pileg Pileg 2014

8. Tidak ada yang menjanjikan hadiah/uang 7. Merasa tidak bermanfaat apa-apa 6. Tidak ada kedekatan personal dengan… 5. Pilihan Partai/caleg terlalu banyak

Pileg 2009

0% 0% 0% 16,67% 0% 16,67% 25%

0%

4. Merasa tidak akan berpengaruh pada…

16,67%

3. Merasa tidak akan memperoleh manfaat…

25% 25% 33,33%

2. Tidak ada caleg/parpol yang berkualitas 1. Tidak mengetahui program-program…

16,67%

25%

0% 0%

Grafik diatas menunjukan bahwa alasan golput pada pemilu legislatif tahun 2009 yang paling tinggi adalah karena merasa tidak memperoleh manfaat langsung yakni sebesar 33,33% ini menunjukan bahwa pada tahun 2009 trend yang terjadi pada masyarakat khususnya pemilih adalah masyarakat yang memiliki rasionalitas yang tinggi tetapi dengan rentang waktu yang pendek. Artinya masyarakat cenderung melihat sebuah keuntungan yang dapat didapat secara langsung. Hal ini juga terjadi pada proses pemilu legislatif tahun 2009 dimana perilaku golput didominasi oleh golput rasionalis. Namun ini berbeda dengan apa yang terjadi pada pemilu legislatih tahun 2014, dimana alasan-alasan ideologis dengan alasan rasionalitas ada pada poin yang seimbang misalnya alasan golput karena tidak ada calon legislatif yang berkualitas seimbang dengan alasan karena tidak memperoleh keuntungan secara langsung. Hal ini artinya fenomena golput yang terjadi pada pemilu 2014 tidak hanya karena alasan rasionalitas tetapi juga ada alasan ideologi. Dengan demikian dengan melihat hal ini dapat diperkirakan bahwa kesadaran politik dari masyarakat mengalami peningkatan. 34


Alasan Golput pada Pilpres Pilpres 2014

8. Tidak ada yang menjanjikan hadiah/uang 7. Merasa tidak bermanfaat apa-apa 6. Tidak ada kedekatan personal dengan caleg/parpol

Pilpres 2009 1,80% 0 2,55% 0 2,25% 11,11% 4,40%

5. Tidak ada kedekatan dengan parpol pengusung/tim sukses

11,11% 24,75%

4. Merasa tidak akan berpengaruh pada kebaikan masyarakat

22,22% 14,60%

3. Merasa tidak akan memperoleh manfaat langsung 2. Tidak ada calon presiden/wapres yang berkualitas 1. Tidak mengetahui program-program calon presiden/wapres

11,11% 7,50% 0% 42,15% 44,44%

Jika melihat grafik diatas baik pada pemilihan presiden/wakil presiden tahun 2009 maupun 2014 terlihat bahwa alasan yang mendominasi dari responden yang memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya adalah karena mereka tidak mengetahui program-program dari para calon presiden dan wakil presiden. Sementara itu yang menempati posisi kedua dari alasan adalah karena mereka berpendapat bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden tidak akan berpengaruh pada kebaikan masyarakat. Dengan demikian khusus pada pemilihan presiden alasan perilaku golput lebih besar pada alasan-alasan ideologi bukan pada alasan-alasan rasionalitas yang berdasarkan hasil penelitian ini mempunyai nilai lebih rendah. Oleh sebab itu untuk mengurangi jumlah golput non-teknis (ideologis dan rasionalis) diperlukan upaya-upaya seperti sosialiasi yang dapat meyakinkan masyarakat bahwa penggunaan hak pilihnya merupakan suatu hal yang penting dan sangat menentukan bagi keberlangsungan kehidupan bernegara di negeri ini. Dari sejumlah alasan yang dikemukakan oleh responden diatas, kita bisa membagi faktor/ alasan tidak ikut pemilihan (golput) dalam Dua kategori besar.

35


Pertama, Faktor Eksternal, yaitu faktor atau alasan tersebut datang dari luar dirinya. Dibagi menjadi kelompok alasan administratif dan alasan teknis. Seorang pemilih tidak ikut memilih karena terbentur dengan prosedur administrasi—seperti tidak tahu nama terdaftar dalam daftar pemilih, belum mendapat kartu pemilih atau kartu undangan. Riset ini menemukan responden tidak memilih karena tidak memiliki kartu pemilih, tidak memiliki KTP, dan alasan administr tif lainnya yang menyebabkan pemilih tidak bisa menggunakan haknya. Alasan ini yang banyak mempengaruhi pemilih untuk tidak hadir ke TPS. Sedangkan alasan teknis, seseorang memutuskan tidak ikut memilih karena tidak ada waktu untuk memilih— sedang ada keperluan, harus ke luar kota di saat hari pemilihan dan sebagainya. Kedua, Faktor Internal yaitu faktor yang bersumber dari dirinya sendiri. Dengan Kelompok alasan, Ideologis, Rational Choice dan Sosiologis, misalnya Pemilih memutuskan tidak menggunakan haknya karena secara sadar memang memutuskan untuk tidak memilih.Pemilu dipandang tidak ada gunanya, tidak akan membawa perubahan, atau tidak ada calon yang disukai dan sebagainya. Di sini seseorang memutuskan tidak memilih sebagai bentuk protes atau ketidakpuasan, baik terhadap penyelenggaraan Pemilu mapun calon yang maju dalam pemilu Tabel 4.1 Pengelompokan Faktor /alasan tidak ikut memilih (golput) NO

FAKTOR GOLPUT

KELOMPOK ALASAN Administratif

SPESIFIK ALASAN Tidak terdaftar di DPT Tidak mendapatkan surat undangan Tidak terdaftar pada Daftar Pemilih

1

Faktor Eksternal

Tidak memiliki KTP Teknis

Sedang bepergian Sakit Terlalu banyak partai

Pilihan Rasional /ekonomi Politik

Sibuk bekerja/sekolah Menganggap bahwa mengikuti Pemilu tidak akan membuat perubahan dan tidak aad manfaatnya. Tidak ada yang menjanjikan hadiah

2

Faktor internal

Sosiologis

Bingung dengan banyaknya pilihan partai politik dan kandidat Malu/minder untuk datang ke TPS

Ideologis

Bertentangan dengan ideologi Banyak terjadi kecurangan dalam pemilihan Tidak percaya dengan calon Tidak ada calon yang dirasa cocok

36


BAB V SIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. SIMPULAN Dari hasil pembahasan dan analisis data di atas dapat disimpulkan bahwa : 1. Tingkat partisipasi pemilih dilihat dari kehadiran dan ketidakhadiran pada pemilu legislatif di Kabupaten Tasikmalaya jika dilihat dari dua pemilu legislatif terakhir tidak banyak mengalami perubahan. Walaupun secara nasional tercatat bahwa tingkat partisipasi dari dua pemilu legislatif terakhir mengalami penurunan tetapi temuan penelitian ini menggambarkan hal yang berbeda. Artinya apa yang terjadi pada cakupan nasional tidak selalu berbanding lurus dengan apa yang terjadi di tingkat lokal. Walaupun temuan penelitian menujukan hal yang berbeda ketika melihat pemilihan presiden. Dimana, apa yang terjadi di tingkat Kabupaten Tasikmalaya memiliki pola yang sama dengan apa yang terjadi di tingkat nasional yakni terjadi peningkatan partisipasi pemilih ketika melihat perbandingan dua pemilihan presiden terakhir. 2. Terjadi pola yang berbeda dalam hal tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu legislatif dengan pemilihan presiden/wakil presiden. Temuan penelitian menjelaskan bahwa hal ini disebabkan oleh pemahaman masyarakat yang melihat pemilihan presiden jauh lebih sederhana daripada pemilu legislatif. Jika dalam pemilihan presiden, para pemilih hanya dihadapkan pada pilihan yang sedikit sedangkan dalam pemilu legislatif masyarakat dihadapkan pada pilihan yang sangat banyak. Hal ini sangat menentukan karena sebagian besar masyarakat dalam setiap pemilihan menginginkan kejelasan mengenai visi-misi dan program – program para kontestan yang bertarung dalam setiap pemilihan baik legislatif maupun pemilihn presiden. 3. Perilaku tidak memilih atau yang lebih dikenal dengan istilah golput selalu ada dalam setiap pemilihan. Hal ini karena golput ketika ditelusuri tidak hanya muncul karena faktor internal pemilih saja seperti faktor-faktor yang berkaitan dengan ideologis dan rasionalitas tetapi juga golput dapat muncul karena faktor-faktor dari luar pemilih seperti faktor teknis atau administratif yang memaksa seorang yang memiliki hak pilih namun tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

37


4. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya golput sebagaimana yang dimaksud dalam point tiga yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Temuan penelitian menjelaskan bahwa faktor ekternal yang menyebabkan masyarakat termasuk pada kategori golput meliputi faktor teknis dan administratif seperti ketika seseorang yang tengah dalam kondisi berpergian, orang tersebut tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena ia tidak terdaftar dalam DPT pada TPS terdekat. Sedangkan faktor administratif misalnya seseorang penduduk di suatu daerah tetapi tidak terdaftar dalam DPT. Sementara itu, faktor internal meliputi berbagai pertimbangan dari diri pemilih baik itu pertimbangan ideologis, sosiologis maupun rasionalitas (ekonomi politik). Temuan penelitian ini rasionalistas pemilih sudah sangat tinggi, masih ada sentimen keagamaan dalam preferensi pilihan dan beberapa faktor sosiologis masih ada walaupun dalam presentase yang tidak terlalu besar. Hal-hal seperti itu akan selalu ada dalam setiap penyelenggaraan pemilu, sehingga golput akan selalu hadir dalam setiap penyelenggaraan pemilu baik pemilu legislatif, pemilihan presiden/wakil presiden maupun pemilihan kepala daerah.

B. REKOMENDASI Berdasarkan temuan lapangan dan simpulan yang didapat pada penelitian ini maka dapat diajukan beberapa rekomendasi bebagai berikut: 1. Untuk meningkatkan partisipasi pemilih ada beberapa hal yang perlu dilakukan yaitu perbaikan sistem pemilihan agar dapat terlaksana lebih jujur, adil, bebas dan rahasia serta menghasilkan para pemimpin yang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat dan juga dapat mewujudkan harapan masyarakat yang diamanahkan kepada para pemimpin tersebut. 2. Dengan beragamnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap persoalan kepartaian dan kepemiluan, penyelenggara pemilu perlu melakukan sosialisasi yang lebih komprehensif mengenai para kandidat yang bertarung dalam arena pemilihan termasuk sosialisasi terkait dengan visimisi dan program-program dari setiap kontestan. Dengan demikian masyarakat atau pemilih dapat lebih mengenal terlebih dahulu siapa yang akan dipilihnya. 3. Penyelenggara pemilu perlu menekan angka golput dengan membenahi persoalan-persoalan yang dapat menjadi penyebab eksternal terjadinya perilaku golput seperti membuat mekanisme yang lebih dapat dipahami oleh setiap masyarakat dan memudahkan sehingga dapat menekan

38


permasalahan administrasi yang dapat menghalangi setiap orang yang mempunyai hak pilih menggunakan hak pilihnya. 4. Penyelenggara pemilu perlu meningkatkan peranannya tidak hanya sebagai penyelenggara pemilu secara teknis tetapi juga menjalankan fungsi pendidikan politik guna meningkatkan kesadaran politik masyarakat untuk ikut menentukan arah kebijakan negara melalui pemilihan umum.

39


REFERENSI

Edi Kusmayadi, 2015, Dinamika Realitas Politik Lokal, De Publish Yogyakarta. IDEA. 2002. Voter turnout Since 1945: A Global Report, 2002, hal. 80-82. Lingkaran Survey Indonesia. 2007. Golput dalam Pilkada, Kajian Bulanan Lingkaran Survey Indonesia, EDISI 05 - September 2007 Poling Centre. 2013. Laporan final naratif Survei dasar terhadap KAP pemilih di Enam propinsi_Kabupaten Tasikmalaya, 23 November 2013. Setiawaty, Diah, 2010. Partisipasi dan Pendidikan Pemilu Programatik .http://www.rumahpemilu.org/in/read/5552/Partisipasi-dan-PendidikanPemilu-Programatik-oleh-Diah-Setiawaty

40

LAPORANPENELITIAN SURVEY PARTISIPASI PEMILIH (VOTER TURNOUT) KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2015

Recommend Documents