LAPORAN TAHUNAN PEMBANGUNAN PERKEBUNAN TAHUN 2015

LAPORAN TAHUNAN PEMBANGUNAN PERKEBUNAN TAHUN 2015

I.

1.1.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perkebunan merupakan salah satu sub sektor strategis yang secara ekonomis, ekologis

dan

sosial

budaya

memainkan

peranan

penting

dalam

pembangunan nasional. Sesuai Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang

Perkebunan,

meningkatkan struktur

secara

kemakmuran

ekonomi

wilayah

ekonomi

berfungsi

dan

kesejahteraan rakyat serta penguatan

dan

nasional;

meningkatkan

konservasi

tanah

oksigen

penyangga

kawasan

dan

perkebunan

dan

air,

lindung

secara penyerap dan

ekologi

berfungsi

karbon, penyedia

secara

sosial

budaya

berfungsi sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Secara karakteristik perkebunan dapat ditinjau dari berbagai aspek antara lain dari jenis komoditas, hasil produksi dan bentuk pengusahaannya. Dari aspek komoditas, perkebunan terdiri dari 127 jenis tanaman, berupa tanaman tahunan dan tanaman semusim dengan areal sebaran mulai dataran rendah sampai dataran tinggi. Ditinjau dari aspek produksi, hasil produksi perkebunan merupakan bahan baku industri, baik untuk kebutuhan dalam negeri maupun ekspor. Apabila ditinjau dari bentuk pengusahaannya, usaha perkebunan terdiri atas perkebunan besar negara (6%), perkebunan besar swasta (22%) dan perkebunan rakyat (72%).

Tujuan

pembangunan

perkebunan

sebagaimana

dituangkan

dalam

UU

Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan adalah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat; meningkatkan penerimaan dan devisa negara; menyediakan

lapangan kerja; meningkatkan produktivitas, nilai tambah

dan daya saing; memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri dalam negeri; dan mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya alam secara berkelanjutan. Pembangunan perkebunan ke depan dihadapkan kepada berbagai tantangan, seperti terjadinya berbagai perubahan dan perkembangan lingkungan yang sangat dinamis serta berbagai persoalan yang mendasar seperti adanya tekanan Laporan Tahunan Pembangunan Perkebunan Tahun 2015

1

globalisasi dan liberalisasi pasar, pesatnya kemajuan teknologi dan informasi, semakin terbatasnya sumberdaya lahan, air dan energi, terjadinya perubahan iklim global, kecilnya kepemilikan dan status lahan, masih terbatasnya kemampuan sistem perbenihan nasional, terbatasnya akses petani terhadap permodalan, masih lemahnya kapasitas kelembagaan petani dan penyuluh, serta kurang harmonisnya koordinasi kerja antar sektor terkait pembangunan perkebunan.

Perubahan paradigma pembangunan perkebunan yang dilakukan melalui pendekatan otonomi daerah oleh provinsi dan kabupaten dalam bentuk dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan, membawa konsekuensi perubahan kewenangan dan fasilitasi pelaksanaan pembangunan perkebunan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, yang berdampak pada jauhnya rentang kendali

antara

pusat,

provinsi

dan

kabupaten,

yang

pada

akhirnya

mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran program dan kebijakan pembangunan perkebunan dan kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan secara umum.

Untuk melihat keefektifan, keefisienan dan keekonomian pelaksanaan kegiatan pembangunan perkebunan diperlukan pengukuran capaian kinerja, baik terhadap sasaran makro, sasaran mikro maupun penetapan kinerja yang merupakan kontrak kinerja antara Direktur Jenderal Perkebunan dengan Menteri Pertanian pada tahun 2015. Oleh karenanya, laporan ini akan menggambarkan kinerja pembangunan perkebunan tahun 2015 secara utuh, baik yang pembiayaannya bersumber dari pemerintah (APBN dan APBD) maupun yang bersumber dari dana masyarakat. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010 mengamanatkan agar setiap institusi termasuk Direktorat Jenderal Perkebunan untuk melakukan pengukuran kinerja atas satker-satker di jajarannya dalam melaksanakan pembangunan perkebunan tahun 2015. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target kinerja dan realisasi kinerja.

Laporan Tahunan Pembangunan Perkebunan Tahun 2015

2

1.2.

Tujuan

Laporan kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2015 ini disusun dengan tujuan untuk dapat memberikan informasi dan gambaran secara utuh terhadap capaian-capaian kinerja pembangunan perkebunan yang meliputi indikator makro, indikator mikro, maupun realisasi capaian outcomes/outputs penting Direktorat

Jenderal

Perkebunan,

dan

permasalahan-permasalahan

yang

dihadapi serta upaya-upaya penyelesaiannya selama kurun waktu tahun 2015.

1.3.

Sasaran

Sasaran laporan kinerja ini adalah memberikan gambaran capaian kinerja pembangunan perkebunan secara utuh dan jelas pada tahun 2015 kepada seluruh pemangku kepentingan yang terkait dengan perkebunan.

1.4.

Ruang Lingkup

Laporan kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2015 ini menyajikan capaian kinerja makro (PDB, keterlibatan tenaga kerja, investasi, neraca perdagangan, pendapatan pekebun/petani, ekspor dan NTP), kinerja mikro (luas areal, produksi dan produktivitas) dan penetapan kinerja (kegiatan yang dibiayai dengan APBN).


3

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI..................................................................................................... DAFTAR TABEL..............................................................................................

i iv

BAB I.

PENDAHULUAN ......................................................................................................1 1.1. 1.2. 1.3. 1.4.

II.

Latar Belakang ................................................................................................1 Tujuan .............................................................................................................3 Sasaran...........................................................................................................4 Ruang Lingkup. ...............................................................................................4

PEMBANGUNAN PERKEBUNAN………………………… ........................................ 5 2.1. Visi, Misi Pembangunan Perkebunan Tahun 2015-2019…… .......................... 5 2.1.1. Visi ……………….… ........................................................................5 2.1.2. Misi ...........................................................………………… ................ 5 2.1.3. Tugas …............................................................…………… ............... 6 2.1.4. Fungsi ............................................................………….… ................. 6 2.1.5. Tujuan Direktorat Jenderal Perkebunan … ....................................... 7 2.2. Perencanaan Strategis Ditjen Perkebunan Tahun 2015-2019 ......................... 9 2.2.1. Arah Kebijakan Ditjen Perkebunan 2015-2019 .................................. 9 A. Arah Kebijakan Umum .............................................................10 B. Arah Kebijakan Khusus ............................................................22 2.2.2. Sasaran Makro Pembangunan Perkebunan .................................... 33 2.2.3. Sasaran Strategis Direktorat Jenderal Perkebunan ......................... 33 2.3. Strategi Pembangunan Perkebunan..............................................................36 2.3.1. Strategi Umum ................................................................................36 2.3.2. Strategi Khusus ...............................................................................37 2.4. Program Direktorat Jenderal Perkebunan .....................................................38 2.5. Implementasi Agenda Prioritas NAWACITA 2015-2019 ................................ 40 2.6. Kegiatan Direktorat Jenderal Perkebunan .....................................................44 2.6.1. Komoditas Unggulan Nasional Perkebunan Tahun 2015-2019.. 47 2.6.2. Kegiatan Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015-2019.......... 49 2.6.3. Penjabaran Program dan Kegiatan Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015-2019 ........................................................52 2.7. Rencana Kinerja Kinerja Tahun 2015. ...........................................................54 2.7.1. Program Ditjen Perkebunan Tahun 2015 ........................................ 54 2.7.2. Kegiatan Ditjen Perkebunan Tahun 2015 ........................................ 54 2.7.3. Fokus Kegiatan Ditjen Perkebunan Tahun 2015 ............................. 55 2.8. Perjanjian Kinerja ..........................................................................................55 2.8.1. Perjanjian Kinerja (PK) Ditjen. Perkebunan Tahun 2015 .................. 55 2.8.2. Penanda Tangan Perjanjian Kinerja (PK) Satker Perkebunan... 56


i

III. PELAKSANAAN KEGIATA N PEMBANGUNAN PERKEBUNAN TAHUN 2015...................... ............................................................................ 3.1. Realisasi Program Direktorat Jenderal Perkebunan.............................. 3.1.1. Realisasi 2011-2015.................................................................... 3.1.2. Realisasi 2015............................................................................. A. Realisasi Kegiatan Ditjen Perkebunan ................................ B. Realisasi Keluaran/Output Pada Kegiatan Ditjen Perkebunan......................................................... ...... 1) Keluaran/Output Pada Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas Dan Mutu Tanaman Rempah Penyegar Tahun 2015.................................... 2) Keluaran/Output Pada Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas Dan Mutu Tanaman Semusim Tahun 2015................................................... 3) Keluaran/Output Pada Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas Dan Mutu Tanaman Tahunan Tahun 2015................................................... 4) Kegiatan Dukungan Penanganan Pascapanen dan Pembinaan Usaha Tahun 2015.................................... 5) Kegiatan Dukungan Perlindungan Perkebunan Tahun 2015.................................................................. 6) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Tahun 2015......................................... 7) Kegiatan Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih Serta Penerapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan Tahun 2015.............................. C. Realisasi Berdasarkan Kewenangan Tahun 2015............... D. Realisasi Pada Satker Pusat, Kantor Daerah, Provinsi dan Kabupaten/Kota........................................................... 1) Satker Pusat/Ditjen. Perkebunan................................. 2) Satker UPT Pusat/Balai Lingkup Ditjen. Perkebunan... 3) Satuan Kerja Perkebunan Tingkat Provinsi.................. a. Realisasi Anggaran dan Pencapaian Fisik............ b. Pencapaian Fisik Komoditas Rempah dan Penyegar dalam Luas Areal.................................. c. Pencapaian Fisik Komoditas Semusim dalam Luas Areal.................................................. d. Pencapaian Fisik Komoditas Tahunan dalam Luas Areal.................................................. 4) Satuan Kerja Perkebunan Tingkat Kabupaten/Kota..... a. Realisasi Anggaran dan Pencapaian Fisik............ b. Realisasi Per-Kegiatan.......................................... c. Pencapaian Fisik Komoditas Rempah & Penyegar dalam Luas Areal.................................. d. Pencapaian Fisik Komoditas Semusim dalam Luas Areal............................................................. e. Pencapaian Fisik Komoditas Tahunan dalam Luas Areal................................................... E. Realisasi Anggaran Berdasarkan Belanja............................


57 59 59 60 62 63

63

65

67 69 71 73

75 77 78 79 80 80 81 83 85 86 87 89 91 92 94 95 96

ii

3.2. Monitoring dan Evalua si BAPPENAS. ......................................................... 99 3.3. Pengarus Utamaan G ender (PUG) ........................................................... 101 1) Pengarus utamaan Gender dalam Pembangunan. ........................ 102 2) Pengarus utamaan Gender dalam Kementerian Pertanian ............ 105 3) Pengarus Utamaan Gender di Ditjen. Perkebunan. ........................ 107 IV. PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT ........................................................ 106 4.1. Permasalahan Umum ................................................................................ 111 4.2. Upaya Tindak Lanjut Penyelesaian Masalah ............................................. 113 V. PENUTUP ................................................................................................. 119 LAMPIRAN-LAMPIRAN


iii

DAFTAR TABEL

Tabel 1.

Proyeksi Mikro Pengembangan Tebu tahun 2015-2019 ........................... 21

Tabel 2.

Kegiatan Ditjen. Perkebunan dalam mendukung Peningkatan Diversifikasi Pangan untuk Penganekaragaman Komoditi Pertanian ....... 22

Tabel 3.

Aspek-aspek kebijakan tahun 2015-2019 dalam rangka peningkatan nilai tambah dan komoditas yang berorientasi ekspor dalam meningkatkan daya saing komoditas Perkebunan .................................... 23

Tabel 4.

Aspek-aspek kebijakan tahun 2015-2019 dalam rangka pemenuhan penyediaan bahan baku bio-energy dan pengembangan pondasi sistem pertanian bio-industry ..................................................................... 26

Tabel 5.

Aspek-aspek kebijakan tahun 2015-2019 dalam rangka akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah yang baik ...................................................... 27

Tabel 6.

Proyeksi Makro Pembangunan Perkebunan tahun 2015-2019 ................. 29

Tabel 7.

Proyeksi Luas Tanaman Menghasilkan/TM (hektar) Komoditas Perkebunan tahun 2015-2019 .........................................................…...

29

Tabel 8.

Proyeksi Produksi (ton) Komoditas Perkebunan tahun 2015-2019 ........... 30

Tabel 9.

Proyeksi Produktivitas (kg/ha) Komoditas Perkebunan tahun 20152019……………………………………………… ........................................... 30

Tabel 10. Indikator Kinerja Program (IKP) Peningaktan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Berkelanjutan Tahun 2015- 2019……………… ................................................................ 34 Tabel 11. Implementasi Agenda Prioritas NAWACITA Direktorat Jenderal Perkebunan 2015-2019……………………………………… ....................... 35 Tabel 12. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Peningaktan Produksi dan Produktivitas Tanaman Semusim Tahun 2015-2019……………………..

38

Tabel 13. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Rempah dan Penyegar Tahun 2015-2019……

39

Tabel 14. Realisasi Keuangan dan Capaian Fisik Program 2011-2015………

50

Tabel 15. Realisasi penyerapan Keuangan dan Capaian Fisik per Kegiatan Utama Tahun 2015 ..................................................................................... 53 Tabel 16. Keluaran/Output Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Rempah Penyegar Tahun 2015................................... 55


iv

Tabel 17. Keluaran/Output Keg iatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Semusim Tahun 2015...........................................

57

Tabel 18. Keluaran/Output Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Tahunan Tahun 2015...................... .....................

60

Tabel 19. Keluaran/Output Dukungan Penanganan Pasca Panen dan Pembinaan Usaha Tahun 2015...................... .......................................

62

Tabel 20. Keluaran/Output Kegiatan Dukungan Perlindungan Perkebunan Tahun 2015............................................................................................

64

Tabel 21. Keluaran/Output Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Tahun 2015...................... ............................................

65

Tabel 22. Keluaran/Output Kegiatan Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih Serta Penerapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan Tahun 2015...................... .................................................

67

Tabel 23. Keluaran/Output Kegiatan Ditjen Perkebunan berdasarkan Kewenangan Tahun 2015......................................................................

69

Tabel 24. Keluaran/Output Kegiatan Per-Satker Pusat Lingkup Ditjen. Perkebunan Tahun 2015...................... ......................................

70

Tabel 25. Keluaran/Output Kegiatan per satket UPT pusat Lingkup Ditjen Perkebunan Tahun 2015...................... .................................................

71

Tabel 26. Keluaran/Output Per-Satker Provinsi Berdasarkan pada Kewenangan..........................................................................................

72

Tabel 27. Keluaran/Output Tanaman Rempah dan Penyegar Pada Tugas Pembantuan Provinsi Tahun 2015.........................................................

74

Tabel 28. Keluaran/Output Tanaman Semusim Pada Tugas Pembantuan Provinsi Tahun 2015..............................................................................

76

Tabel 29. Keluaran/Output Tanaman Tahunan Pada Tugas Pembantuan Provinsi Tahun 2015..............................................................................

77

Tabel 30. Keluaran/Output Tugas Pembantuan Per-Satker Kabupaten/Kota Tahun 2015............................................................................................

80

Tabel 31. Realisasi Output Per-Komoditas Perkebunan Pada Tugas Pembantuan (TP) Kabupaten/Kota Tahun 2015....................................

82

Tabel 32. Keluaran/Output Tanaman Rempah dan Penyegar Per-Satker Pelaksana Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota Tahun 2015...............

83


v

Tabel 33. Keluaran/Output Tan aman Semusim Per-Satker Pelaksana Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota Tahun 2015 ............................................... 85 Tabel 34. Keluaran/Output Tanaman Tahunan Per-Satker Pelaksana Tugas Pembantuan (TP) Kabupaten/Kota Tahun 2015 ....................................... 86 Tabel 35. Realisasi Per-Belanja Tahun Anggaran 2015 ............................................ 90


vi

BAB II NAWACITA PEMBAN GUNAN PERKEBUNAN TAHUN 2015-2019

2.1. Visi dan Misi Pembangunan Perkebunan Tahun 2015-2019 Dinamika perubahan lingkungan strategis sangat mempengaruhi lingkungan perkebunan, agar selaras dengan kondisi lingkungan saat ini maka dilakukan pembaharuan visi dan misi yang mengacu pada NAWACITA sebagai cita-cita tertinggi dalam pembangunan nasional.

2.1.1.

Visi Visi yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan untuk melaksanakan

pembangunan

perkebunan

adalah

meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman

untuk

perkebunan

secara optimal untuk memperkokoh pondasi sistem pertanian bioindustry berkelanjutan, dalam rangka mendukung Visi Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019 yaitu mewujudkan sistem pertanian bioindustry berkelanjutan yang menghasilkan beragam

pangan

sehat

dan produk bernilai tambah tinggi berbasis sumber daya lokal untuk kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani.

2.1.2.

Misi Mengacu

pada

misi

pembangunan

nasional

dan

Kementerian

Pertanian, misi yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan untuk melaksanakan pembangunan perkebunan adalah: 1) Memberikan pelayanan perencanaan, program, anggaran dan kerjasama teknis

yang

berkualitas;

pengelolaan

administrasi

keuangan dan aset yang berkualitas; memberikan pelayanan umum,

tata

laksana,

kepegawaian,

humas,

hukum

dan

administrasi perkantoran yang berkualitas; melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan penyediaan data serta informasi yang berkualitas;


5

2) Mendorong upaya peningkatan produyksi dan produktivitas usaha budidaya tana man semusim, tanaman rempah dan penyegar dan tanaman tahunan; 3) Memfasilitasi terwujudnya integrasi antar pelaku usaha budidaya tanaman perkebunan dengan pendekatan kawasan; memotivasi petani/pekebun dalam penerapan teknologi tepat guna yang sesuai dengan kondisi lokal/wilayah setempat; serta mendorong pemberdayaan petani dan penumbuhan kelembagaan petani; 4) Memfasilitasi

ketersediaan

teknologi,

perkebunan,

pengamatan,

pemantauan

organisme pengganggu

tanaman

sistem

perlindungan

dan

pengendalian

(OPT)

dan

penanganan

dampak perubahan iklim; 5) Memfasilitasi peningkatan penyediaan teknologi dan penerapan pascapanen

budidaya

tanaman

semusim,

tanaman

rempah

penyegar dan tanaman tahunan; 6) Memfasilitasi peningkatan bimbingan dan penanganan usaha perkebunan berkelanjutan seperti ISPO (Indonesia Suistainable Palm

Oil),

PIR

(Perkebunan

Inti

Rakyat),

Rekomtek

(Rekomendasi Teknis) dan lain-lain; Memfasilitasi peningkatan penanganan gangguan usaha dan konflik perkebunan.

2.1.3.

TUGAS Direktorat Jenderal Perkebunan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan

kebijakan

dan

standarisasi

teknis

di

bidang

perkebunan.

2.1.4.

FUNGSI 1) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang

perbenihan

dan

sarana produksi, budidaya serta perlindunganperkebunan 2) Pelaksanaan

kebijakan

di

bidang

perbenihan

dan

sarana

produksi, budidaya serta perlindungan perkebunan


6

3) Penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang

perbenihan

dan

sarana

produksi

budidaya

serta

perlindungan perkebunan 4) Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perbenihan dan sarana produksi, budidaya serta perlindungan perkebunan 5) Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal.

2.1.5.

Tujuan Direktorat Jenderal Perkebunan

Dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dan pembangunan pertanian pada periode jangka menengah tahun 20152019, maka tujuan yang ditetapkan sesuai visi, misi serta tugas pokok dan fungsi adalah sebgai berikut: 1) Meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan melalui rehabilitasi, intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi yang didukung oleh penyediaan benih unggul, bermutu dan bersertifikat, sarana produksi dan alat mesin pertanian serta pembangunan kebun sumber benih tanaman semusim, tahunan dan rempah penyegar. 2) Melakukan pengembangan komoditas

unggulan

perkebunan

pada lahan-lahan eksisting dan lahan bukaan baru sesuai potensi kearifan lokal, kebutuhan pengembangan kawasan dan kesiapan daerah

pengembangan

melalui

pendekatan

kawasan

yang

terintegrasi antar sektor dan memperhatikan kelayakan ekonomi, agroekosistem,

sosial,

pasar

dan

pengembangan/potensi

berkelanjutan. 3) Melakukan pembinaan, bimbingan teknis dan pendampingan kepada pekebun dalam mendorong usaha agribisnis perkebunan dibudidayakan melalui sistem budidaya perkebunan yang baik, berkelanjutan dan nmemperhatikan isu-isu lingkungan terutama dalam penggunaan benih dan sarana produksi (pupuk dan pestisida).


7

4) Memberikan

fasilitasi kegiatan pemberdayaan pekebun dan

penguatan kelembagaan kelompok petani tanaman semusim, tanaman

tahunan dan

penumbuhan

penyegar melalui

kebersamaan/dinamika

penguatan

kelembagaan,

pengembangan

sistem

dukungan penyediaan serta

rempah

kemudahan

kelompok,

penyuluhan

dan

sarana

fasilitasi

akses

dan

pelatihan

pendampingan,

prasarana

pembiayaan

ilmu

pelatihan

budidaya,

dan

pengetahuan

permodalan

dan

teknologi

informasi, pasca panen dan perlindungan perkebunan. 5) Memfasilitasi penyediaan/pengadaan alat pascapanen tanaman semusim, tanaman tahunan dan rempah penyegar yang spesifik lokasi dan fungsi. upaya

6) Melakukan memfasilitasi

strategis

penerapan

dan

bimbingan

pembinaan

teknis

usaha

dalam

perkebunan

berkelanjutan, perizinan usaha perkebunan, penilaian usaha perkebunan serta inventarisasi, identifikasi

dan

penanganan

kasus gangguan usaha dan konflik perkebunan. 7) Memfasilitasi ketersediaan teknologi perlindungan perkebunan, pengamatan, pengganggu

pemantauan tanaman

dan

(OPT),

pengendalian

organisme

pencegahan

kebakaran

lahan/kebun dan penanganan dampak perubahan iklim. 8) Memberikan

pelayanan

perencanaan,

program,

anggaran,

kerjasama teknis, administrasi keuangan, aset, umum, organisasi, tata

laksana,

kepegawaian,

hukum,

perkantoran, evaluasi pelaksanaan

humas,

kegiatan

dan

administrasi penyediaan

data serta informasi yang berkualitas. 9) Melakukan upaya pengembangan komoditas perkebunan sumber bio-energy, sistem pertanian polikultur serta penerapan integrasi tanaman perkebunan dalam mendukung pengembangan sistem pertanian

bio-industry

melalui

pendekatan

zero

waste

management.


8

2.2.

Perencanaan Strategi s Ditjen Perkebunan Tahun 2015-2019 Perencanaan strategis merupakan suatau perencanaan jangka menengah yang dimaksudakan agar organisasi dapat secara proaktif beradaptasi dengan perubahan dinamika lingkungan strategis baik internal maupun eksternal

sekaligus

merupakan

perencanaan

yang

mempertimbangkan

berbagai keadaan, terutama menyangkut keunggulan, peluang, kendala dan tantangan organisasi kedepan. Kemampuan organisasi dalam melakukan penyesuaian terhadap dinamika lingkungan strategis akan menentukan keberlangsungan dan keberhasilan organisasi dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran kinerja.

Terbitnya Renstra Ditjen. Perkebunan tahun 2015-2019 maka kebijakan pembangunan perkebunan selam 5

tahun

kedepan

arah sudah

memiliki pedomannya dan telah diimplementasikan dalam program dan kegiatan. Arah kebijakan masih perlu dijabarkan secara rinci menjadi rencana kerja tahunan (RKT) agar skala prioritas yang telah ditetapkan bisa tercapai melalui tahapan pembangunan perkebunan selama lima tahun menjadi terencana, terukur, tepat sasaran dan berkelanjutan.

2.2.1. Arah Kebijakan Ditjen Perkebunan 2015-2019 Memantapkan pembangunan secara menyeluruh diberbagai bidang dengan

menekankan

perekonomian

pencapaian

berlandaskan

daya

keunggulan

saing

sumberdaya

kompetitif alam

dan

sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan IPTEK terus

meningkat.

Untuk

mewujudkan

hal

tersebut,

yang

pemerintah

menetapkan 9 (sembilan) agenda prioritas NAWACITA dan Ditjen. Perkebunan Meningkatkan

mendapat

2

(dua)

amanat

produktivitas

rakyat

dan

prioritas

daya

saing

yaitu di

1).

pasar

internasional melalui peningkatan agroindustri dan sasaran komoditas Kelapa Sawit, Karet, Kakao, Teh, Kopi dan Kelapa; dan 2). Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-


9

sektor strategis ekonomi domestik melalui peningkatan kedaulatan pangan dengan sasaran komoditas Tebu. Selain itu agenda prioritas terkait membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah perbatasan, daerah tertinggal, kawasan Indonesia timur dan desa dalam kerangka negara kesatuan menjadi salah satu arah kebijakan yang akan diprioritaskan melalui kegiatan tematik.

A. Arah Kebijakan Umum a) Pengembangan komoditas perkebunan strategis Pengembangan komoditas yang memiliki manfaat dan fungsi strategis dalam perekonomian nasional dan berkontribusi terhadap sumber penerimaan negara meliputi komoditas unggulan nasional yaitu tebu, kelapa sawit, kelapa, kakao, kopi, teh, pala, lada dan cengkeh. Selain itu terdapat komoditas unggulan sesuai potensi lokal yaitu nilam, kemiri sunan, kapas, jambu mete, tembakau dan sagu. Lahan yang menjadi sasaran adalah lahan eksisting dan bukaan baru yang sesuai dengan potensi,

kebutuhan dan

kesiapan

daerah. Persyaratan dapat dikembangkan adalah memiliki kelayakan secara ekonomi, bio-fisic/agro-ecosystem, sosial, pasar, dan dikembangkan secara berkelanjutan.

Upaya-upaya komoditas produktivitas

yang

ditempuh

unggulan

melalui

dengan

benih

bermutu,

pengembangan

peningkatan

kegiatan

ekstensifikasi dan diversifikasi penyediaan

dalam

produksi

rehabilitasi, yang

intensifikasi,

didukung

pemberdayaan

dan

petani

oleh dan

penguatan kelembagaan, pembangunan dan pemeliharaan kebun sumber benih, penanganan pasca panen, pembinaan usaha

dan

perlindungan

perkebunan

serta

pemberian

pelayanan berkualitas. Pada akhirnya dihasilkan budidaya


10

perkebu nan yang baik seperti yang ditetapkan yaitu 1) akselera si peningkatan produktivitas tanaman, 2) penerapan budidaya yang baik (GAP, GMP, SPS, dll), 3) penerapan budidaya yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, 4) mewujudkan

7

(tujuh)

Gema

Revitalisasi

(lahan,

perbenihan/perbibitan, infrastruktur pertanian, SDM petani, permodalan petani, kelembagaan petani, dan teknologi serta industri hilir), 5) mendorong sistem pertanian polikultur, terpadu dan terintegrasi.

Berdasarkan fungsinya, terdapat 8 (delapan) kelompok fokus pengembangan komoditas unggula perkebunan

strategis

yaitu: 1) Bahan makanan pokok nasional adalah gula/tebu. 2) Bahan makanan pokok lokal adalah sagu. 3) Produk

pertanian

penting

pengendali

inflasi

adalah

CPO/minyak goreng. 4) Bahan baku industri konvensional yaitu kelapa sawit, karet, kakao, kopi, lada, pala, teh, jambu mete, kapas, tembakau. 5) Bahan baku industri lainnya yaitu minyak atsiri

(nilam,

pala, cengkeh). 6) Produk industri pertanian prospektif yaitu pala, lada, cengkeh, sagu. 7) Produk energi pertanian prospektif yaitu kemiri sunan, tebu, kelapa, kelapa sawit, sagu. 8) Produk pertanian berorientasi ekspor dan substitusi impor yaitu kelapa sawit, karet, kakao, kopi, lada, pala, teh, jambu mete, kapas, tembakau. Khusus komoditas karet, kebijakan pengembangan areal produktif memperhatikan kesepakatan perjanjian internasional


11

(ITRC)

yaitu

organisasi

produsen

karet

dunia

yang

beranggotakan Indonesia, Thailand dan Malaysia.

b) Pengembangan

kawasan

berbasis

komoditas

unggulan

perkebunan. Merupakan implementasi dari Permentan no. 50/2012 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian, terdapat 5 amanat yaitu: 1) Membentuk Kawasan Pertanian Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota. 2) Mengembangkan

40

komoditas

Pertanian

Unggulan

Nasional di Kabupaten/Kota melalui: pemanfaatan potensi daerah, kegiatan,

pemanfaatan

lahan

eksisting,

pengutuhan

penyediaan

sarana

prasarana,

penyediaan

data/informasi, promosi dan anggaran serta keterpaduan secara multiyears. 3) Pengembangan

dilakukan

dengan

sistem

polikultur,

tumpangsari, rotasi tanam, pola tanam dan pola integrasi antar komoditas. 4) Memperhatikan RT/RW, kelestarian lingkungan dan SDA, keselamatan masyarakat dan selaras Renstra. 5) SPM pada aspek benih, penyuluhan, litbang, infrastruktur, pengendalian OPT dan karantina.

Pengembangan kawasan berbasis komoditas

perkebunan

harus diupayakan untuk mengembangkan dan membina kawasan-kawasan perkebunan rakyat agar menjadi kawasan perkebunan peranan

rakyat

berwawasan

kelembagaab

kemampuan

usaha

agribisnis;

perkebunan,

agribisnis

masyarakat,

meningkatkan meningkatkan meningkatkan

populasi dan kapasitas produksi disetiap kawasan serta


12

mneingkatkan

pendapatan

Sasaran utama adalah

dan

kesejahteraan

mengembangkan

pekebun.

wilayah-wilayah

yang berpotensi sebagai sentra-sentra perkebunan menjadi kawasan perkebunan rakyat yang berorientasi agribisnis berkelanjutan. Strategi operasional pengembanagan kawasan meliputi penguatan perencanaan, penguatan sumber daya insani, penguatan kelembagaan, percepatan adopsi teknologi penguatan sarana dan prasarana, penguatan kerjasama dan kemitraan serta penguatan industri hilir.

Amanat Kepmentan no 46/2015 tentang Penetapan Kawasan Perkebunan Nasional: 1) Penetapan kawasan

perkebunan

pada

setiap

lokasi

dikembangkan melalui perencanaan program, kegiatan dan

anggran

sesuai

dengan

kelas

dan

tahapan

pembangunan spesifik lokasi secara berkelanjutan. 2) Perencanaan nasional

pembangunan

mencakup

penunjang,

kawasan

penyediaan

teknologi,

perkebunan

prasarana,

pembiayaan,

pemasaran serta kelembagaan

dan

sarana

pengolahan, sumber

daya

manusia pengelolanyan. 3) Eselon 1 yang menangani penelitian dan pengembangan pertanian melakukan pemetaan kawasan perkebunan nasional

berdasarkan

agroekosistem

dan

kondisi

eksisting kawasan. 4) SKPD yang membidangi pertanian di provinsi wajib menyusun

masterplan

pengembangan

kawasan

perkebunan nasional. 5) SKPD yang

membidangi pertanian di kabupaten/kota

wajib menyusun masterplan pengembangan kawasan perkebunan nasional.


13

6) Pem biayaan

pembangunan

kawasan

perkebunan

nasi onal bersumber dari APBN, APBD, BUMN, BUMD, PMA,

PMDN,

Koperasi,

Masyarakat

atau

integrasi

diantaranya. 7) Direktorat teknis dan Eselon 1 lingkup Kementerian Pertanian

wajib

mengalokasikan

anggaran

pengembangan kawasan perkebunan nasional. 8) Gubernur dan Bupati/Walikota mensinergikan kegiatan dalam pengembangan kawasan perkebunan nasional melalui APBD dan sumber pembiayaan lainnya. 9) Penetapan kawasan perkebunan berlaku 5 tahun.

c) Pengembangan sumber daya insani (SDI) perkebunan Kebijakan ini dimaksudkan untuk menjamin pembangunan perkebunan

bio-industry

dilaksanakan didasarkan

pada

kemampuan, kesiapan, kemandirian dan kedaulatan dari pekebun

sesuai

akhirnya perkebunan

kapasitas

terwujudnya

pengetahuannya

sistem dan

yang bertumpu

pada

yang

usaha

pada

agribisnis

kemandirian dan

kemampuan pelaku usaha. Penekanan kebijakan sesuai dengan RPJMN 2015-1019 yaitu peningkatan kualitas sumber daya manuasianya/insaninya.

Sumber daya manusia yang berkompeten dan berintegritas tergantung penggerak,

pada

ideologi

pemersatu

bangsa

dan

perwujudan TRISAKTI yaitu

sebagai

pengarah kedaulatan

penuntun,

sebagaimana dalam

politik,

berdikari dalam ekonomi dan kepribadian dalam kebudayaan. Penjabaran TRISAKTI dalam RPJMN 2015-2019: 1) Kedaulatan

dalam

politik

diwujudkan

dalam

pembangunan demokrasi politik yang berdasarkan hikmat


14

kebijaksanaan

dalam

permusyawaratan

perwakilan.

Kedaulatan rakyat menjadi karakter, nilai, dan semangat dibangun melalui gotong royong dan persatuan bangsa. 2) Berdikari

dalam

ekonomi

diwujudkan

dalam

pembangunan demokrasi ekonomi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan dalam pengelolaan keuangan negara dan pelaku utama dalam pembentukan produksi dan distribusi nasional. Negara memiliki karakter kebujakan dan kewibawaan pemimpin yang kuat dan berdaulat

dalam

mengambil

ekonomi rakyat melalui

keputusan-keputusan

penggunaan

sumber

daya

ekonomi nasional dan anggaran negara untuk memenuhi hak dasar warganegara. 3) Kepribadian dalam pembangunan

kebudayaan diwujudkan melalui

karakter

dan

kegotongroyongn

yang

berdasar pada realitas kebhinekaan dan kemaritiman sebagai kekuatan potensi bangsa dalam mewujudkan implemnetasi demokrasi politik dan demokrasi ekonomi Indonesia masa depan.

Prinsip dasar TRISAKTI ini

menjadi basis sekaligus arah erubahan berdasarkan pada mandat konstitusi dan menjadi pilihan sadar dalam pengembangan daya hidup kebangsaan Indonesia, yang menolak ketergantungan dan diskriminasi, serta terbuka dan

sederajat

dalam

membangun

kerjasama

yang

produktif dalam tataran pergaulan internasional.

d) Penguatan kelembagaan pekebun dan kemitraan usaha perkebunan Upaya

meningkatkan

kemampuan

dan

kemandirian

kelembagaan pekebun dalam memanfaatkan peluang usaha yang ada dan menjalin kerjasama usaha dengan mitra terkait


15

melalui pronsip saling menguntungkan, saling menghargai, saling b ertanggung jawab, saling memperkuat dan saling ketergantungan antara petani / pengusaha / karyawan / masyarakat sekitar perkebunan.

Pengembangan kemitraan usaha perkebunan secara terpadu dilaksanakan pada sentra-sentra produksi yang

memiliki

potensi berkembang dengan ketersedian bahan baku melalui kemitraan dengan investor dalam dan luar

negrei sehingga

jenis kelompok tani bisa diperluas.

e) Pengembangan

dan

penguatan

sistem

pembiayaan

perkebunan Upaya mengembangkan sistem pembiayaan yang tepat untuk memudahkan penyerapan oleh masyarakat pekebun dalam kegiatan usaha perkebunan, kemudahan akses, persyaratan lunak dan tersedia dalam bentuk skim kredit program perkebunan

untuk

perkebunan.

membiayai

Sasaran

menumbuhkembangkan

semua

kebijakan kelembagaan

aktivitas

budidaya

kedepan

adalah

petani

sebagai

"channeling agent" lembaga keuangan formal di

perdesaan

baik perbankan maupun non perbankan untuk pembiayaan permodalan

pekebun

seperti

Lembaga

Agribisnis (LKM-A), koperasi, dll.

Isu

Keuangan strategis

Mikro

kedepan

adalah terkait bimbingan dan pendampingan teknis serta penguatan modal usaha bagi kelompok/gabungan kelompok melalui pemberian bantuan modal, serta memperkuat jaringan kelompok tani dengan penyuluh lapangan.

f)

Pengembangan

sarana

prasarana

dan

infrastruktur

pendukung usaha agribisnis perkebunan


16

Sebagai upaya mendukung penyediaan sarana prasarana dan infrastruktur pendukung usaha agribisnis perkebunan. Isu penting terkait kebutuhan infrastruktur dasar perkebunan adalah

ketersediaan,

kelayakan,

pemanfaatan

dan

optimalisasi irigasi teknis, embung/dam/waduk dan jalan produksi. Instansi lain yang dapat mendukung infrastruktur perkebunan

adalah

Kementerian

PUPR,

Kementerian

Perhubungan, Pemprov/Pemkab/Pemkot.

g) Perlindungan, pelestarian, pemanfaatan dan

pengelolaan

lingkungan hidup Aspek lingkungan menjadi perhatian dalam setiap usaha budidaya

perkebunan

muali

dari

pembukaan

lahan,

penanaman, pemilihan bibit unggul, penggunaan pupuk dan pestisida, pengendalian

OPT,

penanganan

pascapanen

sampe hilirnya dilakukan secara bijaksana. Isu lingkungannya adalah pemanfaatan sumber daya genetik/benih,

kebakaran

dan pembakaran lahan/kebun, penggunaan zat kimia dalam pupuk dan pestisida, pemanfaatan bio-technology modern yang tidak ramah lingkungan, dll.

h) Peningkatan upaya adaptasi, mitigasi bencana, perubahan iklim dan perlindungan perkebunan Upaya

menghindari

kegagalan

usaha

perkebunan

yang

disebabkan oleh perubahan iklim akibat pemanasan global sehingga berimplikasi terhadap munculnya berbagai bencana alam dan tingginya serangan OPT. Membangun kemampuan petani dalam

melakukan adaptasi

dan mitigasi terhadap

dampak perubahan iklim, salah satunya melalui Sekolah Lapang Iklim (SLI) serta membangun sistem informasi iklim dan penyesuaian pola dan kalender tanam yang sesuai


17

dengan karakteristik masing-masing-wilayah.

i)

Dukungan pengelolaan dan pelaksanaan program tematik pembangunan perkebunan Sebagai bentuk dukungan Ditjen. Perkebunan untuk kegiatan yang secara langsung berimplikasi terhadap pertumbuhan ekonomi sub sektor perkebunan di daerah. Program tematik sub sektor perkebunan, sebagai berikut: 1) Pengarus Utamaan Gender (PUG) Fasilitasi kegiatan Ditjen. Perkebunan melalui kegiatan SL-PHT tanaman perkebunan. SL-PHT merupakan salah satu model pelatihan yang sesuai untuk pemberdayaan petani

yang

bertujuabn

meningkatkan

pengetahuan,

keterampilan, sikap dan perilaku petani/kelompok tani agar mau dan mampu secara mandiri menerapkan PHT dalam pengelolaan kebunnya. 4 (empat) prinsip PHT yaitu

budidaya

tanaman

sehat,

pemanfaatan

pelestarian musuh alami, pengamatan secara

dan

berkala,

dan petani menjadi manajer di kebun sendiri. 2) Peningkatan penciptaan lapangan kerja dan peningkatan keterampilan petani (ketanagakerjaan) program yang diinisiasi Kantor

Staf

Presiden

(KSP)

sebagi implementasi dari 3 agenda prioritas NAWACITA dalam

peningkatan

sumber

daya

manusia,

yaitu:

meningkatkan kualitas hidup manusi melalui peningkatan kualitas diklat, meningkatkan produktivitas rakyat dan daya

saing

kemandirian

di

pasar

ekonomi

internasional,

dengan

mewujudkan

menggerakkan

sektor-

sektor strategis ekonomi. 3) Pengembangan kawasan perbatasan Pengelolaan

kawasan


dilakukan

untuk

mendorong

18

perk

embangan

kawasan

agar dapat

perk embangankawasan diwilayah memanfaatkan potrensi

mengikuti

nasional

lainnya,

ekonomi dan sumber

daya

lainnya melalui kerjasama dengan negara tetangga, memelihara stabilitas pertahanan dan keamanan negara. Peran strategis kawasan perbatasan sebagai "belt of security"sosial ekonomi sebagai sebagai nasional "image and gateway", dan lingkungan sebagai "buffer zone". Paradigma baru penanganan perbatasan dari sebatas "security approacha" menjadi lebih integrasiantara security dan

prosperity approach. Prioritas

pada

perbatsan darat di kawasan Kalimantan-Sarawak-Sabah, NTT-Timor Leste dan Papua-PNG. Upaya yang dilakukan anatar lain; meningkatkan potensi ekonomi dibidang pertanian/perkebunan,

meningkatkan

perdagangan

ekspor-impor, menurunnya kegiatan perdagangan produk pertanian/perkebunan ilegal, serta memperkuat layanan perkarantinaan

di

perbatasan.

Komoditas

yang

dikembangkan merupakan spesifik lokasi dan sesuai agrosistem di wilayah perbatasan seperti karet, kelapa sawit, pala, jambu mete, sagu, kelapa, kopi, lada, cengkeh, dll melalui fasilitasi kegiatan dan anggaran setiap

tahun

di

lokasi-lokasi

prioritas

yang

telah

ditetapkan oleh BNPP (Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan). 4) Pengembangan daerah tertinggal Ditujukan

untuk

meningkatkan

kesejahteraan,

pemerataan pembangunan dan mengurangi kesenjangan pembangunan antar daerah tertinggal dengan daerah maju. Dalam pendekatan sektor pertanian/perkebunan menyediakan sarana prasarana produksi yang memadai,


19

me mpercepat

peningkatan

kapasitas

petani/pekebun,

penge mbangan dan diseminasi teknologi spesifik lokasi, penguatan jaringan pasar produk pertanian/perkebunan dan

promosi potensi

pertanian/perkebunan

daerah

tertinggal, untuk Papua dan Papua Barat dilakukan dengan lebih memberdayakan penduduk asli dibidang produksi pertanian/perkebunan.

Kriteria daerah tertinggal berdasarkan pendekatan relatif berdasarkan pada perhitungan 6 kriteria dasar dari 27 indikator utama, yaitu:  Perekonomian

masyarakat

(persentase

keluarga

miskin dan konsumsi per-kapita).  sumber daya manusia (angka harapan hidup, ratarata lama sekolah dan angka melek huruf).  prsarana

infrastruktur

(jumlah

jalan

aspal/diperkeras/beton, pengguna listrik, telepon, dll)  kemampuan keuangan daerah (celah fiskal).  aksesbilitas (rata-rata jara ke pusat-pusat pelayanan dan pertumbuhan).  Karakteristik

daerah

(persentasi

daerah

rawan

bencana, lahan kritis, rawan konflik, kawasan hutan). Pembangunan kawasan tertinggal harus diperlakukan secara

khusus

sebagai

model

pembangunan

yang

mencoba membangun keterkaitan (linkage), keselarasan (harmony), dan kemitraan (partnership).

5) Pengembangan kegiatan antisipasi dampak perubahan iklim Kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim bersifat spsifik

lokasi

dengan


mempertimbangkan

kondisi

20

geogr afis

masing-masing

wilayah

sehingga teknologi

yang akan diterapkan tepat guna dan spesifik lokasi dengan kearifan loka. Target dalam isu lingkungan adalah menurunkan GRK (gas rumah kaca) hingga 26% (0,008 giga ton CO2e) dengan usaha sendiri dan 41% (0,011 giga ton CO2e) dengan bantuan internasional dari kondisi tanpa adanya rencana aksi (business as ussual) sesuai Perpres no. 61/2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca. Fasilitasi Ditjen. Perkebunan, sebagai berikut:  kesiapsiagaan

pencegahan

kebakaran

lahan

dan

rendah

emisi

kebun  mitigasi dan adaptasi perubahan iklim  pengembangan

model

perkebunan

karbon pada perkebunan kopi rakyat  pemberdayaan

masyarakat

dalam

rangka

pencegahan dan pengendalian kebakaran lahan dan kebun  pembinaan

dan

sertifikasi

desa

pertanian

organik

berbasis komoditi perkebunan. 6) Pengembangan kawasan Indonesia Timur Fokus

kebijakan

pembangunan

adalah

antar

mempercepat

wilayah

KTI

serta

pemerataan mendorong

transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah KTI yaitu Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara, Papua Barat dan Papua dengan tetap menjaga momentum

pertumbuhan di wiayah

Jawa-Bali

dan

Sumatera.

j)

Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan reformasi birokrasi sebagai dasar pelayanan prima


21

Dimaksu dkan untuk membangun

aparatur

negara

yang

berkualitas , profesional dan berdaya saing melalui sistem tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dari KKN, transparan dan akuntabel. B. Arah Kebijakan Khusus

Arah kebijakan khusus pembangunan perkebunan tahun 20152019, sebagai berikut: a) Pemenuhan penyediaan bahan baku tebu dalam rangka peningkatan produksi gula nasional. Upaya pemenuhan kebutuhan pangan berbasis tebu (gula) di dalam negeri dalam bentuk gula konsumsi langsung rumah tangga/gula kristal putih (GKP) dan gula konsumsi yang dipruntukkan untuk

industri/gula kristal

rafinasi

(GKR).

Sasaran strategis adalah peningkatan produksi gula nasional untuk

mewujudkan

kedaulatan

pangan

melalui

kegiatan

bongkar ratoon, rawat ratoon, perluasan areal, pembangunan KBI & KBD, penataan varietas, database tebu sistem online, bantuan alat dan mesin pertanian, bantuan alat panen, dukungan

pengendalian

OPT,

SL-PHT

tebu

dan

pemberdayaan petani tebu di sentra-sentra pengembangan tebu. Kebijakan tentang pertebuan diperkuat dengan upaya khusus (UPSUS) melalui Permentan no. 14.1/2015 tentang pedoman upaya khusus percepatan swasembada pangan & peningkatan produksi komoditas strategis melalui APBN-P tahun 2015. Indikator kinerja UPSUS adalah pengembangan areal produktif tanaman tebu melalui bantuan benih Arah kebijakan yang ditujukan untuk dan produktivitas penataan

varietas

peningkatan

tebu.

produksi

tebu antara lain: 1) rasionalisasi atau tebu


untuk

memdapatkan

komposisi

22

varietas

tebu

unggul

pada

wilayah

tertentu

secara

proporsional berdasarkan tingkat kemasakan sehingga masa giling optimal dapat dicapai dan pada gilirannya akan dapat meningkatkan rendemen melalui sinkronisasi varietas unggul engan tipologi lahan pengembangan, komposisi kemaskan yang seimbang antar tebang awal, tengah dan akhir

pada

suatu wilayah, ketersediaan bahan tanam yang sehat, murni dan tepat waktu pada saat dibutuhkan; 2)

Penerapan

teknologi

GHP

budidaya

tebu

yang

sesuai

GAP,

dan

memperhatikan kondisi perubahan iklim ari masa tanam dan masa panen tebu; 3) Percepatan kegiatan bongkar

ratoon

tebu karena pada dasarnya produktivitas tebu setelah 3-4 kali masa panen akan menurun (≤ 70 ton/ha) harus diremajkan dengan varietas unggul yang telah direkomendasikan, rawat ratoon yaitu pemeliharaan tanaman keprasan tebu secdara lebih intensif dan efektif dalam penggunaan pupuk

secara

tepat yaitu sesuai dan seimbang, perluasan tebu pada daerah bukaan baru sesuai agroekosistem pengembangan tebu; 4) Efisiensi hara dan penggunaan pupuk organik dan majemuk hanya untuk 1 kali pemupukan pada 1 kali masa tanam sampai dengan masa panen yang memiliki sifat penguraian lamban dengan formulasi terdiri dari unsur mikro dan makro; 5)

suplesi

air

dengan

membuat

embung

(tampungan

air/waduk kecil terutama pada daerah tadah hujan) dan pengoperasionalan

pompa

air

untuk

lahan

tebu;

6)

penyediaan agro input dalam mendukung kegiatan bongkar ratoon dan rawat ratoon baik alsintan

maupun

sarana

produksi lainnya untuk digunakan dalam pengendalian OPT dengan PHT; 7) dukungan revitalisasi pabrik gula (PG) untuk meningkatkan kapasitas produksi serta inisiasi pembangunan PG baru dengan alat dan mesin modern yang memiliki


23

kapasita s tinggi; 8) penyiapan kebijakan/regulasi pusatdaerah

dalam

mendukung

sistem

pertebuan

nasional

terutama persoalan stabilitas harga.

Tabel.1 Proyeksi Mikro Pengembangan Tebu tahun 2015-2019

Indikator

Target per Target per Tahun

Tahun

Luas Areal

Produksi

Produktivitas

tanam (Ha)

(ton)

(Kg/Ha)

2015

484.000

2.972.000

6.140

2016

496.000

3.270.000

6.593

2017

504.000

3.500.000

6.944

2018

510.000

3.660.000

7.176

2019

517.000

3.820.000

7.389

1,66

6,50

4,75

Laju Pertumbuhan (%)

b) Peningkatan

diversifikasi

pangan

berbasis

komoditas

perkebunan Bertujuan untuk menyediakan kuantitas dan kualitas pangan pokok

dengan

berbagai

jenis

yang

cukup

sehingga

ketergantungan pada beras berkurang. Dilakukan dengan cara penganekaragaman usaha pertanian dengan polikultur, dilaksanakan dengan cara, sebagai berikut: 1) Diversifikasipertanian dengan pergantian jenis tanaman. Diarahkan pada daerah penghasil pangan selain beras seperti sagu di Papua, dll. 2) Diversifikasi pertanian dengan sistem tumpangsari. Keuntungannya

adalah

membantu

dalam

menahan

serangan hama dan ikut menambah unsur hara. 3) Diversifikasi

pertanian

dengan

menggunakan

lahan

pertanian berbasis hutan. Diversifikasi perkebunan mengandung arti: 1) Diversifikasi

pangan


yang

dimaksud

adalah

24

penge mbangan

tanaman

sagu

dalam

rangka

men subtitusi konsumsi beras menjadi konsumsi lain selain beras untuk menjaga stabilitas pangan. 2) Diversifikasi pangan yang dimaksud adalah kegiatan pelengkap dan pendukung kegiatan-kegiatan lain yang benar-benar ditujukan sebagai bahan makanan pokok untuk

diversifikasi

pangan

seperti

integrasi

tan.

perkebunan - ternak (daging sebagai bahan pangan). 3) Diversifikasi

pangan

yang

dimaksud

adalah

untuk

mendorong peningktan produksi, produktivitas dan luas areal dari bahan makanan pokok yang ditujukan sebagai diversifikasi pangan seperti:  Pemanfaatan

limbah

tanaman

kelapa

sawit/kopi

sebagai bahan campuran pakan atau kandang ternak.  Tumpang

sari

pada

kegiatan

ini

mengandung

arti

komoditi perkebunan berfungsi menjaga kestabilan unsur hara.

Tabel

2.

Kegiatan

Ditjen.

Peningkatan

Perkebunan

Diversifikasi

dalam

mendukung

Pangan

untuk

Penganekaragaman Komoditi Pertanian

No I.

Kegiatan Utama

Kegiatan Diversifikasi

Kegiatan Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Semusim A.

Pengembangan Sistem Pertanian

1.

berbasis tanaman semusim II.

Pengembangan

Sistem

Pertanian terpadu tebu-ternak

Kegiatan Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Tahunan A.


1.

berbasis tanaman tahunan

Integrasi

kelapa

sawit-ternak,

karet-ternak, kelapa-ternak, dll beserta

pengawalan

dan

pendampingan B.

Pengembangan

areal

tanaman sagu

produktif

2.

Penataan

dan

tanaman

sagu

perluasan beserta

pengawlan dan pendampingan


25

III

Kegiatan Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tan. Rempah dan Penyegar A.


1.

Integrasi

tanaman

berbasis tanaman Rempah dan

penyegar-ternak

Penyegar

kakao-ternak dll)

rempah

(kopi-ternak,

c) Peningkatan komoditas perkebunan bernilai tambah dan berorientasi ekspor dalam mewujudkan daya saing subsektor perkebunan Bertujuan

meningkatkan dan memperkuat pengembangan

komoditas

perkebunan

berorientasi

ekspor

dan

yang

berpotensi dan berprospek untuk pasar ekspor dan yang mempunyai nilai tambah. Inti dari arah kebijakan adalah daya saing

yaitu

bagaimana

mengembangkan memiliki

membuat,

menciptakan

produk

yang

berorientasi

baik

dengan

harga

kualitas

dan

ekspor

yang

bersaing

tanpa

meninggalkan kelestarian lingkungan hidup. Kualitas produk bersaing dapat dilihat dari penerapan standar kualitas tinggi seperti sistem jaminan mutu budidaya, pascapanen dan pengolahan (GAP, GHP, GMP dan SPS) serta sistem jaminan produk (HACCP, keamanan pangan dll). Upaya peningkatan nilai tambah komoditi perkebunan difokuskan pada hal yakni 1)

peningkatan

perkebunan

kualitas

untuk

dan

mendukung

jumlah

olahan

peningkatan

produk

daya

saing

dipasar dalam negeri diukur dengan peningkatkan jumlah produk yang bersertifikat mutu; 2) upaya pengembangan produk yang punya daya saing di pasar internasional

baik

segar maupun olahan, dengan catatan kebutuhan dalam negeri

sudah

tercukupi.

12

komoditas

andalan

perkebunan, berdasarkan kontribusinya tahun 2014

ekspor yaitu

kelapa sawit 78,59%, karet 9%, kelapa 5,87%, tebu 3,23%, kopi 1,32%, kakao 1,14%, sedang sisanya 0,84% (teh, jambu mete, kapas, tembakau, lada dan cengkeh).


26

Tabel 3. Aspek-aspek kebijakan tahun 2015-2019 dalam rangka peningkatan

nilai

tambah

dan

komoditas

yang

berorientasi ekspor dalam meningkatkan daya saing No. 1.

Aspek-Aspek Kebijakan Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas unggulan perkebunan yang selama ini berkontribusi dalam penerimaan negara dari ekspor yaitu kelapa sawit, karet, kelapa, tebu, kopi dan kakao.

2.

Peningkatan

produksi

dan

produktivitas

melalui

aspek

penguatan

perbenihan, pemberdayaan dan pendekatan standar pelayanan minimum (SPM)

untuk

komoditas

unggulan

perkebunan

yang

memiliki

prospek/potensi dalam meningkatkan ekspor perkebunan seperti teh, jambu mete, kapas, tembakau, lada dan cengkeh. 3.

Penerapan sistem budidaya, pascapanen, pengolahan komoditas perkebunan yang baik (GAP, GHP, GMP dan SPS).

4.

Pengembangan komoditas perkebunan yang berwawasan lingkungan.

5.

Pengembangan pasar dengan pendekatan kerjasama di forum-forum internasional, selain itu diperlukan pengayaan aspek promosi dan membangkitkankesadaran dalam penggunaan produk-produk dalam negeri.

6.

Upaya pengembangan inovasi dan adopsi teknologi yang terus mengarah pada efisiensi industrialisasi perkebunan dan perdesaan.

7.

Memperkuat industri hilir dg mendorong investasi di sub sektor perkebunan.

8.

Memperkuat aspek kelembagaan petani/pekebun yang menunjang efisiensi produksi dan kemitraan usaha.

9.

Penghapusan ekonomi biaya tinggi dengan menghilangkan inefisiensi dalam bidang pemasaran.

10.

Pembangunan dan perbaikan sarana prasarana dan infrastruktur dalam mendukung sistem budidaya, pascapanen, pengolahan dan pemasaran.

11.

Perbaikan tata niaga untuk menekan biaya inefisiensi yang timbul, selain itu diperlukan pengaturan bea masuk bagi produk-produk impor kedalam negeri dan melalui kebijakan non tarif barrier.

12.

Sinergitas kebijakan pusat (antar K/L)-daerah dalam penganggaran dan dukungan regulasi yang kuat terkait ekspor impor.

13.

Mempersiapkan kemampuan SDI dalam bekal kemampuan, keahlian, kemandirian yang kuat di bidang pertanian dalam menghadapi globalisasi (MEA).


27

d) Pemenuhan

penyediaan

bahan

baku

bio-energy

dan

pengembangan pondasi sistem pertanian bio-industry Pengembagan sistem pertanian bio-industry mengarah pada sistem pertanian masa depan seperti yang tercantum dalam dokumen Strategi Induk Pembangunan Pertanian (SIPP) 20132045. Dalam strategi ini pengembangan komoditas perkebunan sebagai

sumber

energi

secara

terintegrasi

yang

menghubungkan kegiatan on-farm dan pengolahan dalam satu wilayah (hulu-hilir), terintegrasi dalam sebuah rantai nilai, pendekatran zero wastemanagement dan dalam penyediaan bahan baku perlu dukungan sektor lain. Pengembangan BBN (bio-energy)

merupakan

upaya

perspektif

dalam

rangka

kemandirian bahan bakar cair yaitu penyandingan serasi BBN dengan BBM yang berbasis bahan baku lokal terbarukan. Berdasarkan Perpres no. 5/2006 tentang Kajian Energi Nasional bahwa sasaran kebijakan energi nasional melalui bahan bakar nabati (biofuel) adalah terwujudnya

energi

(primer) mix yang optimal pada tahun 2025 menjadi lebih dari 5%, kebijakan ini diperkuat dengan Inpres no/2006 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati (biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain. Meneteri Pertanian dalam Inpres tersebut mendapat mandat untuk: 1) Mendorong penyediaan tanaman bahan abakar nabati (biofuel) termasuk benih dan bibitnya. 2) Melakukan penyuluhan pengembangan tanaman bahan bakau bahan bakar nabati (biofuel). 3) Memfasilitasi penyeediaan benih dan bibit

tanaman

bahan baku bahan bakar nabati (biofuel). 4) Mengintegrasikan kegiatan pengembangan dan kegiatan pascapnen tanaman bahan baju bahan bakar nabati (biofuel).


28

Amanat NAWACITA untuk berdikari secara ekonomi antara lain

dal am hal merelokasi

penyediaan biofuel

sebagian

subsidi

BBM

ke

dan menyusun strategi cerdas energi

baru terbarukan. Komoditas perkebuan yang cukup siap dalam penyediaan benih, budidaya, produksi, produktivitas, pananganan pasca panen dan pasar adalah kelapa sawit (CPO) sebagai bahan baku bahan bakar nabati (biofuel) sesuai mandatori BBN tahun 2020 sebesar 30% (B30). Sedang komoditas lain yang memiliki potensi adalah kelapa, kemiri sunan, dan jarak pagar namun terdapat kendala dilapangan yaitu kurang memiliki aspek ekonomis untuk dibudidayakan,

ketersediaan

lahan,

tanaman

tua

dan

dihilirnya untuk dijadikan sumber BBN memerlukan waktu, tenaga dan anggaran yang cukup besar. Faktor varietas yang menghasilkan rendemen dan produktivitas tinggi sebagai sumber

BBN belum dikaji dari sisi efektivitas dan efisiensi

ekonomi. Komoditas perkebunan lain yang dicanangkan untuk pengembangan BBN sebagai sumebr

bio-ethanol

adalah tebu, aren dan sagu sesuai mandatori BBN tahun 2010 sebesar 20%.

Tabel 4. Aspek-aspek kebijakan tahun 2015-2019 dalam rangka pemenuhan penyediaan bahan baku bio-energy dan pengembangan pondasi sistem pertanian bio-industry

No.

Aspek-Aspek Kebijakan

1.

Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas kelapa sawit (dalam bentuk CPO dan minyak sawit lainnya) sebagai penghasil bio-fuel melalui kegiatankegiatan 4-ASI, perlindungan perkebunan, pascapnen, dan pemebrdayaan. .

2.

Peningkatan produksi dan produktivitas kemiri sunan melalui aspek penguatan perbenihan, pemberdayaan dan pendekatan standar pelayanan minimum (SPM).


29

Selain itu dikembangkan juga komoditas penghasil bio-fuel seperti kelapa dll serta komoditas penghasil bio-ethanol seperti tebu, sagu, dll. 3.

Kegiatan pengemabangan integrasi tanaman perkebunan dan ternak yang merupakan basis pendekatan pertanian bio-industry.

4.

Inisiasi pemanfaatan biomassa perkebunan dari sampah/sisa tanamn perkebunan (pelepah dan daun) sebagi sumber pakan ternak dan sumber energi (biogas dan pupuk organik) dari feses/urine ternak setelah mengkonsumsi biomassa pakan tersebut (zero waste management).

5.

Upaya melakukan perluasan areal, rehabilitasi/peremajaan, dibersifikasi, pengembangan model serta pembangunan dan pemeliharaan kebun sumber bahan tanam (KI dan KE)

6.

Menemukembangkan komoditas-komoditas perkebunan lainnya yang spesifik lokasi sebbagai sumber BBN dan kegiatan bio-industry.

7.

Penerapan sistem budidaya, pascapnen, pengolahan komoditas perkebunan yang baik (GAP, GHP, GMP dan SPS).

8.

Upaya pengembangan inovasi dan adopsi teknologi yang terus mengarah dalam menemukan VUB yang berproduktivitas tinggi dan menghasilkan rendemen yinggi sebagai sumber bio-energy serta analisis ekonomi skala petani/pekebun.

9.

Pengembagan komoditas perkebunan sumber BBN dan bio-industry yang berwawasan lingkungan.

10.

Pembangunan/perbaikan

unit

pengolahan

hasil,

sarana

prasarana

dan

infrastruktur pendukung sistem budidaya, pascapnen, pengolahan, dan pemasaran BBN dan bio-industry. 11.

Memperkuat aspek kelembagaan petani/pekebun yang menunjang efisiensi produksi dan kemitraan usaha untuk pengembangan BBN dan bio-industry.

12.

Mendorong investasi untuk pengembangan BBN dan bio-industry.

13.

Sosialisasi, koordinasi, pengawalan, pendampingan, pembinaan dan edukasi kepada masyarakat dalam mengembangkan dan menggunakan BBN.

14.

Penciptaan pasar domestik dan stabilitas harga yan didukung dengan mengoptimalkan diversifikasi sumber BBN.

15.

Penyusunan

peta

jalan/masterplan/roadmap

pengembangan

komoditas

perkebinan sumber BBN dan bio-industry. 16.

Sinergitas kebijakan pusat (antar K/L) - daerah dalam penganggaran dan dukungan regulasi yang kuat terkait pengembangan komoditas perkebunan sumber BBN dan bio-industry.


30

e)

Akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah Dimaksudkan

untuk

meningkatkan

kualitas

tata

kelola

pemerintahan yang baik dalam memberikan kontribusi yang optimal untuk mendukung keberhasilan pembangunan dan peningkatan daya saing nasional/internasional. Tata kelola adalah peningkatan integritas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi

birokrasi

dalam

penyelenggaraan

pemerintahan,

pembangunan dan pelayan publik.

Tabel 5. Aspek-aspek kebijakan tahun 2015-2019 dalam rangka akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah yang baik No. 1.

Aspek-Aspek Kebijakan

Peningkatan produksi akuntabilitas kinerja Ditjen. Perkebunan melalui aspek perencanaan kinerja (penyusunan renstra, perjanjian kinerja/PK dan rencana kinerja tahunan/RKT), pengukuran kinerja (penetapan IKP/IKU dan IKK), pengelolaan data

kinerja,

pelaporan

kinerja

(penyusunan

laporan

kinerja/Lakin/Lakip), evaluasi kinerja (reviu terhadap kinerja oleh APIP) dan capian kinerja (realisasi kinerja fisik dan keuangan). 2.

Pemberian pelayanan yang prima dan berkualitas kepada masyarakat/publik secara konsisten dan berkelanjutan melalui pendekatan kebijakan 1 pintu dan 1 atap dalam bidang pengembangan perkebunan, pelayanan data dan informasi serta dukungan manajemen dan teknis lainnya lingkup Ditjen. Perkebunan (perencanaan, keuangan dan perlengkapan, umum serta evaluasi dan layanan rekomendasi). Selain itu juga dengan

mendorong

inovasi

pelayan

publik,

peningkatan

partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik serta penguatan kapasitas dan efektivitas pengawasan pelayanan publik. 3.

Peningkatan penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas KKN dengan menerpakan sistem keterbukaan dan akuntabilitas informasi publik (semangat WBK)


31

4.

Pembinaan

pegawai

dalam

penerapan

prinsip

tatanan

penge lolaan manajemen keterbukaan, akuntablitas, efektivitas dan efisiensi, supremasi hukum, keadilan dan partisipasi. 5.

Melakukan koordinasi lintas sektoral dan bimbingan teknis terkait tata kelola kepemerintahan yang baik, reformasi birokrasi, pelayan prima dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah seperti dengan KemenpanRB dll.

f)

Peningkatan pendapatan keluarga pekebun Kebijakan ini merupakan resultan dari pencapaian semua sasaran

strategis.

Prasyarat

tercapainya

peningkatan

pendapatan keluarga pekebun, diantaranya: 1)

peningkatan

produksi

dan

produktivitas

usaha

tani

pekebun dengan luas kepemilikan lahan yang terbatas melalui penerapan budidaya yang baik. 2)

adanya jaminan harga yang bersaing dalam kerangka supply demand.

3)

pekebun mampu meningkatkan niali tamabh terhadap usaha agribisnis perkebunan.

4)

tersedianya jaminan pasar.

5)

konektivitas terhadap ketersediaan infrastruktur.

6)

aksesibilitas terhadap sumber pembiayaan.

7)

penanganan adaptasi, mitigasi dampak perubahan iklim, bencana alam dan perlindungan perkebunan.

8)

adopsi inovasi teknologi dan informasi yang tinggi.

9)

dukungan

ketersediaan

benih,

alsintan

&

sarana

produksi lainnya. 10) dukungan

kegiatan

penyuluhan,

pelatihan

dan

pemberdayaan.


32

2.2.2. Sasaran Makro Pembangunan Perkebunan

Dimensi pembangunan sektor unggulan terkait kedaulatan pangan menjadi strategi Ditjen. Perkebunan. Proyeksi makro pembagunan perkebunan tahun 2015-2019 dalam renstra Ditjen. Perkebunan:

Tabel 6.

Proyeksi Makro Pembangunan Perkebunan tahun 2015-2019 Laju

Target per Tahun No

Pertumbuhan

Indikator 2015

1.

Pertumbuhan PDB (%)

2. 3.

2016

2017

2018

2019

(%)

5,43

4,85

5,15

5,02

4,90

5,07

Neraca Perdagangan (juta US$)

32.727

36.146

39.914

44.067

48.643

10,42

Niali Ekspor (juta US$)

35.656

39.221

43.143

47.457

52.203

10,00

2.2.3. Sasaran Strategis Direktorat Jenderal Perkebunan Perumusan agenda prioritas NAWACITA yang menjadi tupoksi Ditjen. Perkebunan

adalah

menggerakkan

sektor

mewujudkan strategis

kemandirian ekonomi

ekonomi

domestik

dengan melalui

peningkatan kedaulatan pangan dengan sasaran produksi ula tahun 2019 mencapai 3,8 ton. Selain itu agenda prioritas terkait akslerasi pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan agroindustri berbasis komoditas perkebunan untuk komoditas kelapa

sawit

sebesar 36,42 juta ton CPO di tahun 2019; karet 3,81 juta ton (kering); kakao 961 ribu ton biji kering; teh 162,7 ribu ton daun kering; kopi 778 ribu ton kopi berasan; kelapa 3,49 juta ton setara kopra. Mendukung pencapaian sasaran strategis Kementerian Pertanian 2015-2019, Ditjen. Perkebunan menetapkan sasaran

strategisnya

yang difokuskan pada peningkatan produksi dan produktivitas 16 komoditas strategis yang menjadi unggulan nasional perkebunan, proyeksi luas tanam, produksi dan produktivitas 2015-2019 sebagai berikut:


33

Tabel 7. Proyeksi

Luas

Tanaman

Menghasilkan/TM

(hektar)

Komoditas

Perkebunan tahun 2015-2019

Laju

Proyeksi Luas Tanaman Menghasilkan/TM (hektar) per Tahun No

Pertumbuhan

Indikator 2015

1.

Tebu

2.

2016

2017

2018

2019

(%)

484.000

496.000

504.000

510.000

517.000

1,66

Kelapa Sawit

7.717.000

7.728.000

7.799.000

7.930.000

8.121.000

1,29

3.

Karet

3.055.000

3.106.000

3.156.000

3.206.000

3.257.000

1,61

4.

Kelapa

2.653.000

2.662.000

2.673.000

2.684.000

2.696.000

0,40

5.

Kakao

1.180.000

1.208.000

1.238.000

1.267.000

1.278.000

2,02

6.

Kopi

966.000

972.000

981.000

991.000

1.006.000

1,02

7.

Teh

121.900

122.400

122.500

122.900

123.100

0,25

8.

Lada

116.500

117.000

117.600

118.000

118.700

0,47

9.

Cengkeh

309.000

310.000

312.000

316.000

320.000

0,88

10.

Pala

150.000

157.000

164.000

171.000

178.000

4,37

11.

Jambu Mete

334.900

335.000

341.000

344.000

347.000

0,89

12.

Nilam

31.900

32.200

32.400

32.600

32.800

0,70

13.

Kapas

7.000

7.000

7.000

7.000

7.000

0,00

14.

Tembakau

274.000

279.000

285.000

291.000

296.000

1,95

15.

Kemiri Sunan

25

25

25

25

25

0,00

16.

Sagu

1.400

1.400

1.400

1.400

1.400

0,00

Tabel 8. Proyeksi Produksi (ton) Komoditas Perkebunan tahun 2015-2019 Laju

Proyeksi Produksi (ton) per Tahun No

Pertumbuhan

Indikator 2015

1.

Tebu

2.

Kelapa Sawit (CPO)

3.

Karet

2016

2017

2018

2019

(%)

2.972.000

3.270.000

3.500.000

3.660.000

3.820.000

6,50

30.798.000

30.845.000

32.657.000

34.515.000

36.420.000

4,31

3.320.000

3.438.000

3.559.000

3.683.000

3.810.000

3,50

3.309.000

3.355.000

3.401.000

3.446.000

3.491.000

1,35

773.000

831.000

872.000

916.000

961.000

5,60

(karet kering) 4.

Kelapa (kopra)

5.

Kakao (biji kering)


34

6.

Kopi

725.000

738.000

751.000

765.000

778.000

1,78

159.600

160.400

161.200

162.000

162.700

0,48

93.000

94.100

95.100

96.200

97.300

1,14

112.600

114.700

116.800

119.000

121.200

1,86

27.700

29.000

30.400

31.800

33.400

4,79

123.630

123.650

126.600

129.600

132.700

1,79

2.750

2.760

2.780

2.810

2.840

0,81

1.850

1.930

2.000

2.090

2.170

4,07

279.600

298.800

319.400

341.500

365.100

6,90

(berasan) 7.

Teh (daun kering)

8.

Lada (kering)

9.

Cengkeh (bunga kering)

10.

Pala (biji kering)

11.

Jambu Mete (gelondong kering)

12.

Nilam (minyak nilam)

13.

Kapas (serat berbiji)

14.

Tembakau (daun kering)

Tabel 9. Proyeksi Produktivitas (kg/ha) Komoditas Perkebunan tahun 20152019 Laju

Proyeksi Produksi (ton) per Tahun No

Indikator

Pertumbuhan 2015

2016

2017

2018

2019

(%)

1.

Tebu

6.140

6.593

6.944

7.176

7.389

4,75

2.

Kelapa Sawit

3.991

3.991

4.187

4.352

4.485

2,98

3.

Karet

1.087

1.107

1.128

1.149

1.170

1,86

4.

Kelapa

1.247

1.260

1.272

1.284

1.295

0,94

5.

Kakao

655

688

704

723

752

3,51

6.

Kopi

751

759

766

772

773

0,75

7.

Teh

1.309

1.310

1.316

1.318

1.322

0,24

8.

Lada

798

804

809

815

820

0,66

9.

Cengkeh

364

370

374

377

379

0,97

10.

Pala

185

185

185

186

188

0,40

11.

Jambu Mete

369

369

371

377

382

0,89

12.

Nilam

86

86

86

86

87

0,11

13.

Kapas

264

276

286

299

310

4,07

14.

Tembakau

1.020

1.071

1.121

1.174

1.233

4,85


35

Proyeksi-proyeksi

terseb ut didasarkan atas kebijakan Ditjen. Perkebunan

dalam menggarap sentra -sentra produksi komoditas perkebunan tahun 20152019, seperti: 1) intensifikasi tanaman kelapa sawit, kakao, kkopi, lada, cengkeh, pala dan teh; 2) penggunaan benih unggul bermutu, bersertifkat serta demplot peremajaan pada kelapa sawit; 3) bongkar/rawat ratoon dan penataan varietas pada tanaman tebu; 4) peremajaan pada karet, kelapa, jambu mete, kopi, pala, dan kakao; 5) rehabilitasi pada kelapa, jambu mete,

kopi,

teh,

kakao, lada, pala dan cengkeh; 6) penanaman kapas dan tembakau; 7) penataan tanaman sagu; 8) pengendalian OPT dan SL-PHT; 9) pemberdayaan petani yanhg secara tidak langsung membina petani untuk

secara swadaya

mengimplementasikan teknik-teknik budidaya tanaman yang benar untuk meningkatkan produktivitas tanaman.

2.3. Strategi Pembangunan Perkebunan

Strategi pembangunan perkebunan selama 5 tahun (2015-2019) dapat dibagi menjadi strategi umum dan strategi khusus. Sebagai penjelasan strategi umum dirumuskan dalam rangka mendukung program Ditjen.

Perkebunan yaitu

peningakatan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan berkelanjutan. Strategi

khusus

adalah

srtegi

pembangunan

yang

dirumuskan

dalam

mendukung pencapaian 6 sasaran strategis yaitu 1) pemenuhan penyediaan bahan baku tebu dalam rangka meningkatka produksi gula nasional; 2) peningkatan diversifikasi; 3) peningkatan komoditas tambah

dan

verorientasi

ekspor

dalam

perkebunan

mewujudkan

daya

bernilai

sasing;

4)

pemenuhan penyediaan bahan baku bio-energy dan pengembangan fondasi sistem pertanian bio-industry; 5) akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah yang baik; 6) peningkatan pendapatan keluarga pekebun.

2.5.1. Strategi Umum 1) Strategi pengembangan komoditas strategis 2) Strategi pengembangan kawasan berbasis komoditas perkebunan


36

unggulan nasional 3)

Strategi pengembangan sumber daya insani perkebunan (SDI)

4) Strategi penguatan kelembagaan pekebun dan kemitraan usaha perkebunan 5) Strategi

pengembangan

dan

penguatan

sistem

pembiayaan

perkebunan 6) Strategi

pengembangan

sarana

prasarana

dan

infrastruktur

pendukung usaha perkebunan 7) Strategi perlindungan, pelestarian, pemanfaatan dan pengelolaan lingkungan hidup 8) Strategi peningkatan upaya adaptasi, mitigasi bencana, perubahan iklim dan perlindungan perkebunan 9) Strategi dukungan pengelolaaan danpelaksanaan program tematik pembangunan perkebunan 10) Strategi penguatan tata kelola kepemerintahan yang baik dan reformasi birokrasi sebagai dasar pelayanan 3.5.1. Strategi Khusus

1) Strategi pemenuhan penyediaan bahan baku tebu dalam rangka peningkatan produksi gula nasional 2) Strategi

peningkatan

diversifikasi

pangan

berbasis

komoditas

perkebunan 3) Strategi peningkatan komoditas perkebunan bernilai tambah dan verorientasi ekspor dalam mewujudkan daya asing komoditas perkebunan 4) Strategi pemenuhan penyediaan bahan baku

bio-energy

dan

pengembangan fondasi sistem pertanian bio-industry 5) Strategi akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah yang baik 6) Strategi peningkatan pendapatan keluarga pekebun.


37

2.4. Program Direktorat Jen deral Perkebunan

Pembangunan perkebunan saat ini dan dimasa yang akan datang menghadapi tantangan yang cukup berat baik dalam tataran liberalisasi perdagangan global maupun lingkup regional, terutama setelah memasuki era

AEC

(Asean

Economic Community). Agar perkebunan Indonesia tetap eksis dan dapat memanfaatkan peluang pasar bebas Asean ini adalah bagaimana strategi yang tepat dalam pengembangan komoditas perkebunan berkelanjutan, berdaya saing dalam kuantitas dan kualitas namun tetap ramah lingkungan sehingga bisa

diterima

pasar

Eropa/Amerika

Utara,

serta

memecahkan

masalah

pengangguran dan kemiskinan melalui perkebunan.

Berdasarkan hasil restrukturisasi program dan kegiatan sesuai surat edaran bersama Menteri Keuangan Nomor: SE-1848/MK/2009 dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Nomor: 0142/M.PPN/06/2009 tanggal 19 Juni 2009, setiap unit Eselon I mempunyai satu program yang mencerminkan nama Eselon I yang bersangkutan dan setiap unit hanya mempunyai dan tanggung jawab

terhadap

Eselon

pelaksanaan

II

kegiatan.

Dengan demikian indikator kinerja unit Eselon I adalah outcomedan indikator kinerja unit Eselon II adalah output.

Berdasarkan Perpres no. 45/2015 tentang Kementerian Pertanian, bagian keenam

pasal

18

menyelenggarakan

"Direktorat perumusan

Jenderal dan

Perkebunan

pelaksanaan

mempunyai

kebijakan

di

tugas bidang

peningkatan produksi tebu, dan tanaman perkebunan lainnya", sedang pasal 19 menyebutkan Ditjen. Perkebuan menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan di bidang penyediaan perbenihan, penyelenggaraan budidaya, peningkatan pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil produksi tebu dan tanaman perkebunan lainnya, pengembangan bahan baku bio energi, pembinaan usaha perkebunan berkelanjutan, serta pengendalian hama penyakit dan perlindungan perkebunan;


38

b. pelaksanaan

kebij akan

di

bidang

penyediaan

perbenihan,

penyelenggaraan bu didaya, peningkatan pascapanen, pengolahan, dan pemasaran

hasil

produksi

pengembangan

bahan

tebu

dan tanaman

baku

perkebunanberkelanjutan,

bio

serta

perkebunan

energi,

pengendalian

lainnya,

pembinaan hama

usaha

penyakit

dan

perlindungan perkebunan; c.

penyusunan

norma,

standar,

penyediaan

perbenihan,

prosedur,

dan

penyelenggaraan

kriteria

di

budidaya,

bidang

peningkatan

pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil

produksi

tebu

dan

tanaman perkebunan lainnya,

bahan

baku

bio

pengembangan

energi, pembinaan usaha perkebunan berkelanjutan, serta pengendalian hama penyakit

dan perlindunganperkebunan;

d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di perbenihan,

penyelenggaraan

pengolahan,

dan

budi

pemasaran hasil

daya,

bidang

penyediaan

peningkatan

pascapanen,

produksi

tebu

dan

tanaman

perkebunan lainnya, pengembangan bahan baku bio energi, pembinaan usaha perkebunan

berkelanjutan,

serta

pengendalian

hama penyakit

dan perlindungan perkebunan; e. pelaksanaan

evaluasi

dan

perbenihan,

penyelenggaraan

pengolahan,

dan

pelaporan budi

pemasaran hasil

di

daya,

bidang

penyediaan

peningkatan

produksi

tebu

pascapanen,

dan

tanaman

perkebunan lainnya, pengembangan bahan baku bio energi, pembinaan usaha perkebunan

berkelanjutan,

serta

pengendalian

hama penyakit

dan perlindungan perkebunan; f.

pelaksanaan

administrasi

Direktorat

Jenderal Perkebunan; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri

Sesuai

potensi,

permasalahan,

peluang

perkebunan bahwa program pembangunan adalah

"peningkatan

produksi

dan

dan

tantangan

perkebinan

produktivitas

pembangunan

tahun

tanaman

2015-2019 perkebunan

berkelanjutan" . Terdapat 2 indikator kinerja program (IKP) yaitu: 1) laju


39

peningkatan produksi te bu; 2) laju peningkatan produksi tanaman unggulan perkebunan lainnya.

Tabel 10.

Indikator

Kinerja

Program

(IKP)

Peningaktan

Produksi

dan

Produktivitas Tan. Perkebunan Berkelanjutan Tahun 2015-2019 Target IKP per Tahun No

Indikator

Rata-Rata 2015

1.

2.

Laju Peningkatan Produksi Tanaman

2016

2017

2018

2019

12,91

10,03

7,03

4,57

4,37

7,78

16,35

2,45

2,90

2,89

2,86

5,49

Tebu (%) Laju Peningkatan Produksi Tanam an Unggulan Perkebunan Lainnya (%)

Untuk mencapai proyeksi tersebut maka dalam program pembangunan perkebunan diarahkan pada kegiatan rehabilitasi,

intensifikasi,

ekstensifikasi

dan diversifikasi yang didukung dengan penyediaan benih unggul bermutu, pemberdayaan

petani

pembangunan/pemeliharaan

dan kebun

benih,

penguatan penanganan

kelembagaan, pasca

panen,

pembinaan usaha dan perlindungan perkebunan serta pemberian pelayanan berkualitas.

2.5. Implementasi Agenda Prioritas NAWACITA 2015-2019 Ditjen. Perkebunan mempunyai tanggung jawab dalam implentasi agenda prioritas NAWACITA pada pencapaian sasaran pokok sub agenda prioritas peningkatan kedaulatan pangan dan peningkatan agroindustri. Tabel 11. Implementasi Agenda Prioritas NAWACITA Direktorat Jenderal Perkebunan 2015-2019 NO 1.

2.

KEGIATAN PRIORITAS

PENANGGUNG JAWAB

Perluasan areal pertanian lahan kering 1 juta

Ditjen. Perkebunan dan Ditjen

hektar di luar Jawa (perkebunan 150.000 hektar)

terkait komoditas lainnya.

Pengendalian impor pangan

Ditjen. Perkebunan, Setjen/Ditjen terkait komoditas lainnya dan lintas sektoral.


40

3.

Reforma agraria 9 juta hektar

Ditjen. Perkebunan, Setjen/Ditjen terkait komoditas lainnya, Ditjen PSP dan lintas sektoral.

4.

5.

Pengembangan 1.000 Desa Pertanian Organik


(perkebunan 150 Desa Pertanian Organik)


Pengembangan areal pertanian melalui

Ditjen. Perkebunan, Ditjen terkait

pemanfaatan lahan bekas tambang

komoditas lainnya, Ditjen PSP dan lintas sektoral.

6.

Pengembangan food estate di Kalimantan Barat,


Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur dan


Kepulauan Aru 7.

Pengembangan Kelapa Sawit di wilayah

Ditjen. Perkebunan

perbatasan di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur (1 juta hektar) 8.

Pengembangan Tebu dan Pembangunan Pabrik

Ditjen. Perkebunan

Gula di luar Jawa (Sulawesi, NTB, dll) (perluasan 500.000 hektar di Sultra, membangun/rehabilitasi 10 PG baru di luar jawa) 9.

10.

Peningkatan produksi dan ketersediaan beras,


jagung, kedelai, tebu, cabai dan bawang merah


Integrasi tanaman dengan ternak sapi di lahan

Ditjen. Perkebunan, Ditjen terkait

perkebunan Kelapa Sawit, tanaman pangan dan

komoditas lainnya dan lintas

di kawasan hutan (di lahan TM Kelapa Sawit

sektoral.

@20%-sapi/ jagung/kedelai)

Dari agenda NAWACITA yang menjadi tanggung jawab Ditjen. Perkebunan, sebagaiman tercantum dalam tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut: 1) Perluasan areal perkebunan 150.000 hektar di lahan kering Pengembangan komoditas cengkeh, kakao, kopi, lada, pala, tebu, jambu mete, karet, kelapa, kelapa sawit dan kemiri sunan dilahan-lahan bukaan baru yang sesuai dengan agrosistemnya dan dilahan-lahan sub optimal di 33 provinsi. 2) Pengembangan

150

Desa

Pertanian

Organik

Berbasis

Komoditas

Perkebunan


41

Merupakan kegiatan y ang menjadi tanggung jawab Direktorat Perlindungan dengan target terca painya 150 desa pertanian organik yang berbasil tersertifikasi sampai denga tahun 2019 oleh Lembaga Sertifikasi Organik yang

terakreditasi.

Mulai

tahun

2016

sebagai tahap

awal

dengan

melakukan pembinaan pada kelompok tani tentang bagaimana melakukan budidaya tanaman perkebunan organik saampai denga fasilitasi sertifikasi organik berbasis kelompok tani pada lahan perkebunan tertentu.

Ruang lingkup kegiatan pengembangan pertanian organik sebagai berikut: •

Penerapan budidaya tanaman secara organik dengan memenuhi azas keberlanjutan dan GAP organik.

•

Penggunaan

input

budidaya

secara

organik

(bantuan

benih,

sarana/simber air dan sarana produksi organik lainnya seperti pupuk, pestisida dll) dan tanpa penggunaan sarana input sintesis serta adanya siklus

pengolahan

limbah

kebun

sesuai

prinsip

zero

waste

management. •

Sistem manajemen budidaya organik dengan memenuhi syarat ramah lingkungan.

•

Pengembangan sumber daya manusia (petani dan petugas) dalam memahami konsep pertanian organik.

•

Pengawalan, pendampingan dan pembinaan monitoring pertanian organik.

•

Petunjuk kerja perkebunan

berbasis pertanian

organik melalui

penerapan penggunaan lahan terkonversi baik tanman

tahunan

maupun semusim •

Sertifikasi produk perkebunan organik.

3) Pengembangan food estate Bertujuan untuk

menciptakan pusat-pusat pertumbuhan/sentra pangan

berbasis komoditas pertanian dalam rangka mewujudkan

kedaulatan

pangan. Pengembangan food estate dilaksanakan di daerah yang belum dapat dikategorikan sebagai daerah lumbung pangan dan belum mandiri


42

dalam

memenuhi

kebutuhan

pangannya.

Pelaksanaan

food

estate

bersamaan dengan kegiatan pengembangan 1 juta hektar kawasan pangan Merauke dan rice estate di Kalimantan Barat 120.000 hektar, Kalimantan Tengah 180.000 hektar, Kalimantan Utara 10.000 hektar dan Maluku 190.000 hektar. Fasilitasi dukungan dalam bentuk kegiatan yang dapat memacu/mendorong peningkatan produksi dan produktivitas, pasca penen dan perlindungan perkebunan. 4) Pengembangan Kelapa Sawit di Wilayah Perbatasan Sasaran kegaiatan adalah pengembangan diareal eksisting dan perluassan areal 1 juta hektar di perbatsan negara di Kalimantan Barat/Timur/Utara melalui pola PIR (perkebunan inti rakyat). Sehingga dapat menarik minat investor

untuk

menanam

modal

didaerah

perbatasan.

Kegiatan

pengembangan ini perlu memperhatikan masalah ketersediaan lahan dan tenaga kerja, ketersediaan sarana prasarana dan infrastruktur, kesiapan daerah dalam melaksanakan pola PIR, dukungan BUMN dan instansi terkait lainnya serta sinergitas RTRW nasional. 5) Pengembangan tebu dan inisiasi pembangunan pabrik gula baru Dimaksudkan

untuk

mendukung

pemenuhan

bahan

baku

dalam

peningkatan produksi gula nasional 3,82 juta ton pada tahun 2019 (pemenuhan gulka kristal putih/GKP) melalui perluasan areal tebu 500.000 hektar di Sulawesi Tenggara, sedang inisiasi pembangunan PG baru dilakukan (BUMN,

dengan

merekomendasikan Kementerian/Lembaga terkait

Kementerian

Perindustrian dan Perdagangan)

dalam

hal

pemanfaatan lahan pengemabnagan tebu yang belum dilengkapi PG dengan target membangun/rehabilitasi 10 PG di Jawa dan luar Jawa. 6) Integrasi tanaman perkebunan dengan ternak sapi di lahan perkebunan kelapa sawit dan integrasi tanaman pangan di lahan perkebunan kelapa sawit Bertujuan untuk: 1) mendukung swasembada daging dan pengembangan sapi berkelanjutan; 2) peningkatan produktivitas usaha tani kelapa sawit melalui pemanfaatan kotoran padat dan cair ternak sapi sebagai pupuk


43

organik; 3) menduku ng pemenuhan energi dalam bentuk biogas pada wilayah perkebunan k elapa sawit. Fasilitas yang diberikan berupa bantuan: •

Integrasi tanaman-ternak yaitu bibit ternak sapi, kandang, padang penggembalaan, alat pengolah hasil samping kelapa sawit,

alat

pengolah limbah ternak dan pendampingan oleh tenaga pendamping dan tenaga ahli. •

Integrasi tanaman pangan di lahan perkebunan kelapa sawit yaitu memberikan insentif dan kemudahan lain kepada perusahaan kelapa sawit swasta yang melakukan pengembangan tanaman jagung dan kedelai pada lahan tanaman sawit yang belum menghasilkan secara penuh dan pengembangan integrasi sawit-sapi seluas 10% dari areal kebun kelapa sawit yang sudah menghasilkan.

2.6. Kegiatan Direktorat Jenderal Perkebunan

Sebagai penjabarab dari program terdapat 9 sembilan kegiatan utama yang melekat pada 9 eselon II Ditjen. Perkebunan sesuai dengan Permentan no. 61/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, yaitu: 1) Direktorat

Tanaman

Semusim,

kegiatan:

produktivitas tanaman semusim. Prioritas

peningkatan

produksi

pengembangan

pada

dan 4

komoditas unggulan tanaman semusim yaitu tebu, kapas, tembakau dan nilam. Kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut: a. Pengembangan areal produktif tanaman tebu. b. Pengembangan areal produktif tanaman semusim lainnya (kapas, tembakau dan nilam). c.

Perluasan areal tanaman tebu di lahan kering.

d. Koordinasi pelaksanaan pengembangan tanaman semusim.

Tabel 12.

Indikator

Kinerja

Kegiatan

(IKK)

Peningaktan

Produksi

dan

Produktivitas Tanaman Semusim Tahun 2015-2019


44

Target IKK per Tahun No

Indikator 2015 Pengembangan areal produktif

1.

2016

2017

2018

2019

66.713

42.568

42.568

42.568

42.568

8.435

2.446

2.446

2.446

2.446

-

14.009

14.009

14.009

14.009

23

75

75

75

75

tanaman tebu (hektar) Pengembangan areal produktif

2.

tanaman

semusim

lainnya

(hektar) Perluasan areal tanaman tebu di

3.

lahan kering (hektar) Koordinasi

4.

pelaksanaan

pengembangan

tanaman

semusim (dokumen)

2) Direktorat

Tanaman

Rempah

dan Penyegar,

kegiatan:

peningkatan

produksi dan produktivitas tanaman rempah dan penyegar.

Direktorat Tanaman Rempah dan

Penyegar melaksanakan fungsi dalam

meningkatan produksi dan produktivitas tanaman rempah dan penyegar melalui penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma. Prioritas pengembangan pada 4 komoditas unggulan tanaman rempah dan penyegar yaitu kakao, kopi, lada, teh, cengkeh dan pala. Kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut: a. Pengembangan areal produktif tanaman kakao b. Pengembangan areal produktif tanaman kopi c.

Pengembangan areal produktif tanaman teh

d. Pengembangan areal produktif tanaman lada e. Pengembangan areal produktif tanaman cengkeh f.

Pengembangan areal produktif tanaman pala

g. Perluasan areal tanaman rempah dan penyegar di lahan kering (kakao, kopi, teh, lada, cengkeh dan pala) h. Pengembangan kebun sumber benih tanaman rempah dan penyegar i.

Pemberdayaan pekebun tanaman rempah dan penyegar


45

j.

Pengembangan

sistem pertanian berbasis tanaman rempah dan

penyegar k.

Koordinasi

pelaksanaan

pengembangan

tanaman

rempah

dan

penyegar

Tabel 13. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Rempah dan Penyegar Tahun 20152019 Target IKK per Tahun No

Indikator 2015

1.

Pengembangan

areal

2016

2017

2018

2019

184.910

91.150

91.150

91.150

91.150

34.150

16.010

16.010

16.010

16.010

3.215

3.100

3.100

3.100

3.100

10.580

5.500

5.500

5.500

5.500

9.770

5.400

5.400

5.400

5.400

10.775

3.100

3.100

3.100

3.100

-

8.825

8.825

8.825

8.825

101

100

100

100

100

27.940

8.095

8.095

8.095

8.095

produktif tan. kakao (hektar) 2.

Pengembangan

areal

produktif tan. kopi (hektar) 3.

Pengembangan

areal

produktif tan. teh (hektar) 4.

Pengembangan produktif

areal

tanaman

lada

(hektar) 5.

Pengembangan produktif

areal

tan.

cengkeh

(hektar) 6.

Pengembangan

areal

produktif tan. pala (hektar) 7.

Perluasan rempah

areal

dan

tanaman

penyegar

di

lahan kering (hektar) 8.

Pengembangan

kebun

sumber benih tan. rempah dan penyegar (hektar) 9.

Pemberdayaan pekebun tan. rempah

dan

penyegar


46

(orang) 10. Pengembangan

sistem

-

9

9

9

9

21

192

192

192

192

produksi

dan

pertanian berbasis tanaman rempah dan penyegar (KT) 11. Koordinasi

pelaksanaan

pengembangan

tanaman

rempah dan penyegar (dok)

3) Direktorat

Tanaman

Tahunan,

kegiatan:

peningkatan

produktivitas tanaman tahunan. 4) Direktorat Pasca Panen dan Pembinaan Usaha, kegiatan: dukungan pasca panen dan pembinaan usaha. 5) Direktorat Perlindungan Perkebunan, kegiatan: dukungan perlindungan perkebunan. 6) Sekretariat Ditjen. Perkebunan, kegiatan: dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya. 7) Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBP2TP) Medan, kegiatan: dukungan pengujian dan pengawasan mutu benih serta penyiapan teknologi proteksi tanaman perkebunan. 8) Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBP2TP) Surabaya, kegiatan: dukungan pengujian dan pengawasan mutu

benih

serta penyiapan teknologi proteksi tanaman perkebunan. 9) Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBP2TP) Ambon, kegiatan: dukungan pengujian dan pengawasan mutu benih serta penyiapan teknologi proteksi tanaman perkebunan.

2.6.1. Komoditas Unggulan Nasional Perkebunan Tahun 2015-2019

Perencanaan pembangunan perkebunan dengan pendekatan komoditas unggulan menekankan motor penggerak pembangunan suatu daerah pada komoditas kopi, pala, lada, kakao, kelapa, jambu mete atau lainnya yang eksisting telah dikembangkan dalam skala kelompok tani yang


47

dinilai bisa menj adi unggulan baik di tingkat

domestik

maupun

internasional. Pene ntuan komoditas unggulan merupakan langkah awal menuju pembangunan pertanian yang berpijak pada konsep efisiensi untuk meraih keunggulan komparatif dan kompetitif dalam menghadapi globalisasi perdagangan. Ada beberapa kriteria mengenai komoditas unggulan, diantaranya: 1). Komoditas unggulan harus mampu menjadi penggerak utama pembangunan perekonomian yaitu dapat memberikan kontribusi yang signifikan baik pada peningkatan produksi,

pendapatan

maupun pengeluaran; 2). Komoditas unggulan mempunyai keterkaitan ke depan dan ke belakang yang kuatbaik sesama komoditas unggulan maupun komoditas-komoditas lainnya; 3). Komoditas unggulan mampu bersaing dengan produk sejenis dari wilayah lain di pasar nasional maupun internasional baik dalam harga produk, biaya produksi, kualitas pelayanan maupun aspekaspek lainnya; 4). Komoditas unggulan di suatu daerah memeiliki keterkaitan dengan daerah lain baik dalam hal pasar maupun pasokan bahan baku; 5). Komoditas unguulan mampu menyerap tenaga kerja berkualitas secara optimal sesuai dengan skala produksinya; 6). Komoditas unggulan bisa bertahan dalam jangka waktu

tertentu,

mulai dari fase kelahiran, pertumbuhan, puncak hingga penurunan; 7). Komoditas unggulan tidak rentan terhadap gejolak eksternal dan internal; 8). Pengembangan komoditas unggulan berorientasi pada kelestarian sumber daya alam dan lingkungan.

Komoditas unggulan dapat ditinjau dari sisi penawaran dan permintaan. Dari sisi penawaran komoditas unggulan dicirikan oleh superioritas dalam pertumbuhannya pada kondisi biofisik, teknologi dan kondisi


48

sosial ekonomi pet ani di suatu wilayah. Sementara dari sisi permintaan, komoditas unggula n dicirikan oleh kuatnya permintaan di pasar baik pasar dimestik maupun internasional. Komoditas unggulan merupakan komoditas yang memiliki nilai strategis berdasarkan pertimbangan fisik (kondisi tanah dan iklim) maupun sosial ekonomi dan kelembagaan (penguasaan teknologi, kemampuan sumber daya manusia, infrastruktur dan kondisi sosial budaya) untuk dikembangkan di suatu wilayah.

Dalam

rangka

pengembangan

komoditas

unggulan

nasional,

Kementerian Pertanian secara intensif telah melakukan

berbagai

langkah strategis dengan mengidentifikasi dan mengembangkan potensi komoditas unggulan tersebut diberbagai daerah di Indonesia. Salah satunya adalah dengan menetapkan pengembangan kawasan berbasis komoditi perkebunan.

Dari 127 komoditas binaan Ditjen Perkebunan sesuai keputusan Menteri Pertanian No. 511 Tahun 2006 dan No. 3399 Tahun 2009, untuk prioritas penanganan difokuskan pada 15 komoditas strategis yang menjadi unggulan nasional yaitu Karet, Kelapa Sawit, Kelapa,

Kakao,

Kopi, Lada, Jambu Mete, Teh, Cengkeh, Jarak Pagar, Kemiri Sunan, Tebu, Kapas, Tembakau, dan Nilam. Sedangkan Pemerintah Daerah didorong untuk memfasilitasi dan melakukan pembinaan komoditas spesifik dan potensial di wilayahnya masing-masing.

2.6.2. Kegiatan Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015-2019

Sebagai penjabaran dari program, masing-masing unit eselon II lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan mempunyai 1 (satu) kegiatan. Dengan demikian

di

lingkup

Direktorat

(sembilan) kegiatan pembangunan

Jenderal

Perkebunan

perkebunan

sesuai

terdapat

9

Peraturan

Menteri Pertanian Nomor : 61/Permentan/OT.140/10/2010 tanggal 14


49

Oktober 2010 tenta ng Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian yaitu: 1) Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Semusim. Prioritas pengembangan tanaman semusim difokuskan pada 4 komoditas strategis yaitu

Tebu, Kapas, Tembakau dan

dengan fokus kegiatannya yaitu: Swasembada

Gula

Nilam, Nasional

(Tebu), Pengembangan Komoditas Ekspor (Nilam dan Tembakau), Pengembangan Komoditas Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri (Kapas) dan Pengembangan Tanaman Perkebunan Berkelanjutan; 2) Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu

Tanaman

Rempah

dan Penyegar. Prioritas pengembangan tanaman rempah dan penyegar difokuskan pada 5 komoditas strategis yaitu kakao, Kopi, Lada, Teh dan Cengkeh dengan fokus kegiatannya yaitu: Gerakan Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Nasional (Gernas Kakao), Pengembangan Komoditas Ekspor (Kopi, Lada, Teh dan Kakao), Pengembangan Komoditas Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri (Cengkeh)

dan

Pengembangan

Tanaman

Perkebunan

Berkelanjutan; 3) Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Tahunan. Prioritas pengembangan tanaman tahunan difokuskan pada 6 komoditas strategis yaitu Karet, Kelapa Sawit, Kelapa, Jambu Mete, Jarak Pagar dan Kimiri Sunan dengan fokus kegiatannya yaitu : Revitalisasi

Perkebunan

(Kelapa

Sawit,

Kakao

dan

Karet),

Penyediaan Bahan Tanaman Sumber Bahan Bakar Nabati/BioEnergi (Jarak Pagar, Kelapa Sawit, Kelapa dan Kemiri Sunan), Pengembangan Komoditas Ekspor (Kelapa, Kelapa Sawit, Karet dan Jambu

Mete),

dan

Pengembangan

Tanaman

Perkebunan

Berkelanjutan; 4) Dukungan Prioritas

Penanganan kegiatan

ini

Pascapanen adalah

untuk

dan

Pembinaan

memfasilitasi

Usaha.

peningkatan

penanganan pascapanen tanaman semusim, tanaman rempah dan


50

penyegar dan tanaman tahunan, bimbingan usaha dan perkebunan berkelanjutan s erta memfasilitasi penanganan gangguan usaha dan konflik perkebunan; 5) Dukungan Perlindungan Perkebunan. Prioritas kegiatan adalah menurunkan

luas

areal

perkebunan

yang

terserang

OPT

(Organisme Pengganggu Tumbuhan; 6) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya,

dengan

prioritas kegiatan ini adalah jumlah Provinsi yang memperoleh pelayanan dan pembinaan yang berkualitas di bidang perencanaan, keuangan, umum dan evaluasi serta pelaporan; 7) Dukungan Pengujian, Pengawasan Mutu Benih dan Penerapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan BBP2TP Medan, dengan prioritas kegiatan yaitu: Memfasilitasi pelayanan sertifikasi benih (jumlah bibit yang disertifikasi) dan peningkatan jumlah teknologi terapan perlindungan perkebunan; 8) Dukungan Pengujian, Pengawasan Mutu Benih dan Penerapan Teknologi

Proteksi

Tanaman

Perkebunan

BBP2TP

Surabaya,

dengan prioritas kegiatan yaitu: Memfasilitasi pelayanan sertifikasi benih (jumlah bibit yang disertifikasi) dan

peningkatan

jumlah

teknologi terapan perlindungan perkebunan; 9) Dukungan Pengujian, Pengawasan Mutu Benih dan Penerapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan BBP2TP Ambon, dengan prioritas kegiatan yaitu: Memfasilitasi pelayanan sertifikasi benih (jumlah bibit yang disertifikasi) dan peningkatan jumlah teknologi terapan perlindungan perkebunan.

Untuk

bidang

Proteksi

Tanaman

Perkebunan

Pontianak

(BPTP

Pontianak) memiliki tugas dalam melaksanakan analisis teknis dan pengembangan proteksi tanaman perkebunan dalam identifikasi dan penanganan OPT Tanaman Perkebunan,

pengembangan

teknologi

agens hayati OPT Perkebunan, eksplorasi dan inventarisasi musuh


51

alami OPT Perkeb unan, pengembangan teknologi proteksi perkebunan yang berorientasi pada implementasi pengendalian hama terpadu, pemanfaatan pestisida nabati serta pengelolaan data, informasi dan analisis teknis dalam bidang proteksi tanaman perkebunan.

2.6.3. Penjabaran Program dan Kegiatan Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015-2019

Dari 4 target sukses Kementerian Pertanian dalam

membangun

pertanian selama periode 2015-2019, Direktorat Jenderal Perkebunan mendukung pencapaian target tersebut melalui penjabaran program dan kegiatan yang mengacu pada: 1). Pencapaian Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan yaitu melalui pencapaian swasembada gula nasional tahun 2015 pada komditi Tebu; 2). Peningkatan Diversifikasi Pangan dalam hal ini adalah kegiatan dalam

rangka

penganekaragaman

komoditi

pertanian

untuk

mencapai ketahanan pangan perkebunan dengan pangan lainnya seperti kegiatan integrasi kebun-ternak (contoh: Kelapa Sawit dan Sapi),

sistem tumpang

sari (tanaman pangan/hortikultura dan

perkebunan) dan lain-lain. 3). Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing dan Ekspor

yaitu

melalui

fokus kegiatan diantaranya adalah: a. Pengembangan komoditi ekspor yang terdiri

dari

komoditi

Kelapa Sawit, Karet, Kopi, Kelapa, Kakao, Jambu Mete, Lada, Tembakau, Teh dan Nilam; b. Revitalisasi perkebunan yang terdiri dari komoditi Kelapa Sawit, Karet dan Kakao; c.

Gerakan

peningkatan

produksi

dan

mutu

Kakao

nasional

(Gernas kakao);


52

d. Penyediaa n bahan tanaman sumber Bahan Bakar Nabati/BBN (Bio-energy ) yang terdiri dari komoditi Jarak Pagar, Kemiri Sunan, Kelapa dan Kelapa Sawit; e. Pengembangan komoditas pemenuhan dalam negeri yang terdiri dari komoditi Kapas dan Cengkeh; f.

Dukungan pengembangan tanaman perkebunan berkelanjutan yang

terdiri

dari

dukungan

penanganan

pembinaan usaha, dukungan

pascapanen

perlindungan

dan

perkebunan,

dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Direktorat Jenderal Perkebunan serta dukungan pengujian, pengawasan mutu benih dan penerapan teknologi tanaman perkebunan. 4). Peningkatan Kesejahteraan Petani yaitu mencakup semua program dan kegiatan Direktorat Jenderal Perkebunan melalui 7 (tujuh) fokus kegiatan pembangunan perkebunan karena pada dasarnya program dan kegiatan pembangunan perkebunan yang dilaksanakan sematamata hanya untuk kepentingan masyarakat petani/pekebun dalam rangka

meningkatkan

pendapatannya

menuju

kesejahteraan

petani/pekebun. Tujuh fokus kegiatan pembangunan perkebunan sebagai berikut: a. Revitalisasi Perkebunan; b. Swasembada Gula Nasional; c.

Penyediaan Bahan Tanaman Sumber Bahan Bakar Nabati (BioEnergy);

d. Gerakan Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Nasional; e. Pengembangan Komoditas Ekspor; f.

Pengembangan

Komoditas

Pemenuhan

Kebutuhan

Dalam

Negeri; g. Dukungan

Pengembangan

Tanaman

Perkebunan

Berkelanjutan.


53

2.7. Rencana Kinerja Tahun an (RKT) Tahun 2015

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh satuan organisasi/kerja melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan RKT dilakukan seiring dengan agenda penyusunan program dan

kebijakan

anggaran oleh pimpinan satuan organisasi/ kerja yang akan dicapai pada tahun berjalan. Penyusunan

RKT meliputi sasaran stratregis, sasaran program,

sasaran kegiatan utama, indikator kinerja sasaran/ indikator kinerja

utama

(IKU), dan target yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, dengan melakukan

penetapan

sasaran,

penyusunan

indikator

sasaran,

dan

menetapkan target.

2.7.1. Program Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015

Program Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2015 yaitu Program Peningkatan

Produksi

Dan

Produktivitas

Tanaman

Perkebunan

Berkelanjutan.

2.7.2. Kegiatan Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015 Kegiatan-kegiatan

yang

dilaksanakan

merupakan

penjabaran

dari

program Peningkatan Produksi, Produktivitas Dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan, yaitu: 1) Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Semusim; 2) Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Rempah dan Penyegar; 3) Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Tahunan; 4) Dukungan

Pengembangan

Penanganan

Pascapanen

dan

Pembinaan Usaha; 5) Dukungan Perlindungan Perkebunan; 6) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya;


54

7)

Dukungan Pen gujian dan Pengawasan Mutu Benih Serta Penerapan Teknologi Prote ksi Tanaman Perkebunan pada BBP2TP Medan, BBP2TP Surabaya dan BBP2TP Ambon.

2.7.3. Fokus Kegiatan Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015 Fokus kegiatan Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2015, yaitu: 1) Revitalisasi Perkebunan 2) Swasembada Gula Nasional 3) Penyediaan Bahan Tanaman Sumber Bahan Bakar Nabati (BioEnergi) 4) Pengembangan Komoditas Ekspor 5) Pengembangan Komoditas Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri 6) Dukungan Pengembangan Tanaman Perkebunan Berkelanjutan

2.8.

Perjanjian Kinerja

Dokumen PK merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dengan bawahan dalam mewujudkan suatu capaian kinerja pembangunan dari sumber daya alam yang tersedia melalui target kinerja serta indikator kinerja

yang

menggambarkan

keberhasilan pencapaiannya yang berupa hasil (outcome) maupun keluaran (output).

2.8.1.

Perjanjian Kinerja (PK) Ditjen. Perkebunan Tahun 2015

Rencana Kerja Tahunan (RKT) tahun 2015 disusun dengan mengikuti format sesuai Pedoman Permen-PAN dan RB No. 29 Tahun 2010. PK Direktorat

Jenderal Perkebunan ditandatangani oleh Direktur

Jenderal Perkebunan dan Menteri Pertanian pada bulan Januari 2015. PK tersebut berupa outcomes yang dimanifestasikan dalam dimensi produksi dan produktivitas tanaman perkebunan.


55

2.8.2.

Penanda Tanga n Perjanjian Kinerja (PK) Satker Perkebunan

Ditandatangani oleh seluruh pimpinan satker yang mendapat alokasi dana APBN untuk pembangunan perkebunan sebagai pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan kegiatan yang sudah ditetapkan beserta sanksinya kepada Dirjen. Perkebunan. Pimpinan satker yang menandatangani perjanjian tersebut sebanyak 98 satker

yang

meliputi 6 satker pusat, 4 satker UPT pusat, 32 satker Provinsi dan 56 satker Kabupaten/Kota.


56

BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN PERKEBUNAN TAHUN 2015

Penyerapan angggaran yang tinggi memang dibutuhkan untuk membantu menggerakkan roda ekonomi nasional namun dalam melaksanakan kegiatan yang mendukung penyerapan anggaran harus tetap berpijak dalam koridor peraturan yang. Pada tahun TA. 2015 Ditjen Perkebunan mengalami kesulitan dalam menyerap anggarannya karena dipengaruhi oleh banyaknya kegiatan yang bersifat kontraktual terutama untuk pengadaan benih, pupuk dan obat-obatan dan dipengaruhi pula oleh besarnya anggaran perubahan (APBN-P) yang terbit diakhir bulan Maret 2015 dan baru diterima Satker daerah antara bulan April-Mei 2015. Mengingat sifat tanaman perkebunan yang terdiri dari tanaman semusim dan tanaman tahunan maka proses penyediaan benih harus disesuaikan dengan musim tanam pada awal musim hujan yang jatuh antara bulan Oktober - November atau pada daerah tertentu awal musim hujan jatuh pada bulan Januari-Februari terutama didaerah kering seperti NTT dan Maluku sebagian, sehingga banyak pencairan uang dilakukan pada bulan-bulan menjelang tahun anggaran berakhir. Selain hal tersebut diatas, faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan angggaran adalah ketepatan perencanaan, jenis belanja pada DIPA (belanja barang atau belanja sosial), kecepatan

dalam

menyusun

Juklak/Juknis,

Penyusunan

KAK

pengadaan

barang/jasa, personil pelaksana kegiatan baik pada tingkatan menejemen maupun pelaksana teknis, pemilihan CP/CL, dinamisasi organisasi satker daerah (pergantian pejabat/petugas pelaksana kegiatan), revisi anggaran, penghematan anggaran, volume paket kegiatan yang harus ditenderkan di ULP maupun ditingkat pejabat pengadaan b/j, mobilitas pimpinan satker, kapabilitas anggota pokja ULP/pejabat pengadaan b/j, penyusunan TOR dan spesifikasi teknis, waktu dalam proses tender, waktu pelaksanaan kegiatan dalam kontrak, agroklimat dan musim tanam, ketersediaan barang yang diadakan (produk pabrikan atau bibit tanaman), kemampuan perusahaan yang ditunjuk sebagai penyedia barang/jasa, pelatihan teknis/administrasi, pembinaan dan pengawalan oleh petugas teknis satker ke petani,

ketersediaan

anggaran/biaya

petugas

teknis

ke

petani,

kesiapan

lahan/tempat peralatan pertanian dan kesiapan petani mengikuti pedoman teknis penanaman tanaman perkebunan dan mengoperasikan peralatan pertanian. Laporan Tahunan Pembangunan Perkebunan Tahun 2015

57

Keberhasilan pembangunan perkebunan juga dipengaruhi oleh ketaatan didalam menerapkan aturan teknis yang tertuang didalam pedoman teknis untuk masing-masing komoditas yang dibudidayakan maupun pedoman teknis kegiatan dukungan terhadap budidaya seperti pedoman teknis pemberdayaan, SL-PHT, pengadaan peralatan pasca panen dll. Pedoman teknis merupakan penjabaran dari peraturan Menteri Pertanian, Pedoman Bansos dan peraturan lainnya. Keberhasilan dan atau kegagalan didalam setiap pelaksanaan kegiatan harus terekam dengan baik oleh setiap satker dan dilaporkan ke pusat. Keberhasilan dimanfaatkan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegaiatan selanjutnya selain itu hasil kegiatan sekarang untuk mengukur outcomes dimasa akan datang yaitu bibit yang ditanam sekarang bagaimana hasil panen di masa mendatang apakah produktivitas lebih tinggi dibanding varietas yang lingkungan yang ada dan pakah bisa mempengaruhi tingkat kesejahteraan petani, untuk alat pasca panen apakah peralatan tersebut bisa meningkatkan nilai tambah terhadap hasil panen, kegiatan SL-PHT apakah bisa meningkatkan pengetahuan petani dalam pengendalian hama penyakit melalui musuh alami serta bisa membantu meningkatkan kesejahteraan mereka dst. Untuk kegagalan bisa dijadikan alat studi dalam menerapkan kebijakan anggaran di masa mendatang.

Selain rekaman keberhasilan dan kegagalan setiap satker diwajibkan untuk melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan setiap bulan dan atau laporan insidental sesuai kebutuhan dan kepentingan pusat. Hasil laporan ini bermanfaat untuk menyediakan data untuk pimpinan yang memerlukan seperti untuk rapat pimpinan (Rapim A dan B) yang dilaksanakan minimal 2 kali dalam sebulan, permintaan bahan dari instansi luar seperti kantor Wapres, menko perekonomian, dll. Sedang laporan rutin adalah Laporan Bulanan, laporan triwulanan dan laporan tahunan. Laporan realisasi fisik dan keuangan Direktorat Jenderal Perkebunan mencakup data dan informasi capaian pelaksanaan kegiatan Direktorat Jenderal Perkebunan sebagai gambaran kinerja pembangunan perkebunan yang meliputi: capaian pelaksanaan kegiatan Direktorat Jenderal Perkebunan (Kegiatan Utama dan Fokus Kegiatan), realisasi kegiatan berdasarkan satker, realisasi kegiatan yang di pantau KSP (Kantor Staf Presiden) dan realisasi kegiatan yang dipantau Bappenas.


58

3.1. Realisasi Program Direktorat Jenderal Perkebunan

Perkembangan pembangunan perkebunan sudah memasuki era Renstra 2015-2019/renstra Nawacita, sebagai gambaran dan pembanding pelaksanaan program disajikan hasil tahun 2011-2015 dan tahun anggaran 2015.

3.1.1. Realisasi 2011-2015

Kinerja program Pembangunan perkebunan melalui APBN selama kurun 5 tahun terakhir, telah tersalur anggaran sebesar 9,196 triliun/83,85% dari pagu anggaran yang tersebar di 33 provinsi dengan pencapaian fisik 88,27% (fisik). Kinerja keuangan dan fisik tertinggi terjadi pada tahun anggaran 2012 yaitu keuangan dapat tersalur 94,65% dengan pencapain fisik sebesar 98,06%, keberhasilan TA. 2012 didorong oleh penempatan anggaran untuk pengadaan bibit pada pengembangan kopi dan pengadaan traktor untuk pengembangan tebu di pusat sedang satker daerah sebagai pelaksana teknis saja, hal ini memudahkan dalam proses pengadaan barang karena rekanan bisa terfokus di satu titik yaitu di pusat, disisi lain rekanan yang terlibat adalah rekanan yang mempunyai kapabilitas sesuai bidangnya. Pencapaian kinerja keuangan dan fisik terendah terjadi pada tahun anggaran 2015, seperti terlihat dalam tabel 1 dan chart 2 dibawah.

Tabel. 14 Realisasi Keuangan dan Capaian Fisik Program 2011-2015 MASA ANGGARAN

REALISASI KEUANGAN PAGU ANGGARAN

(ANGKA)

(%)

CAPAIAN FISIK (%)

2011

1.975.106.212.000

1.648.041.375.000

83,44

86,77

2012

1.464.443.342.000

1.386.163.824.000

94,65

98,06

2013

1.709.421.139.000

1.431.311.655.000

83,73

90,30

2014

1.320.618.976.000

1.162.864.295.000

88,05

92,90

2015

4.497.268.026.000

3.567.602.933.000

79,33

83,60

10.966.857.695.000

9.195.984.082.000

83,85

88,27


59

Chart .2 Realisasi Keuangan dan Capaian Fisik Program 2011-2015 (Prosentase)

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

2011 2012 2013 2014 2015

Realisasi Keuangan

Capaian Fisik

3.1.2. Realisasi 2015

Alokasi anggaran program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp4,497 triliun yang terbagi kedalam kegiatan utama disetiap direktorat teknis dan sekretariat sedang besaran anggaran masing-masing kegiatan berbeda tergantung fokus kegiatan/komoditas prioritas Ditjen. Perkebunan dan keputusan politik yang menyertainya.

Hasil Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan TA. 2015 anggaran terealisasi sebesar Rp3,568 triliun atau 79,33%, dengan fisik sebesar 83,60%. Rendahnya penyerapan anggaran dipengaruhi oleh kurang berhasilnya pelaksanaan pengembangan tebu terutama di Jawa Tengah, Sulawesi Tenggara dan Jawa Timur, disamping itu dipengaruhi pula oleh efisiensi dari hasil kontrak pengadaan barang dan jasa. Laporan Tahunan Pembangunan Perkebunan Tahun 2015

60

Trend penyerapan anggaran dalam kurun waktu tahun anggaran 2015 masih belum seperti yang diharapkan yaitu bulan Januari sampai dengan Mei pergerakannya cenderung datar (rata-rata dibawah 5°) baru mulai naik signifikant pada bulan Juni sampai bulan November (rata-rata 20°) dan di medio NovemberDesember mendongak tajam dengan kenaikan 65°. Kondisi ini dipengaruhi oleh terbitnya APBN perubahan di bulan Maret dan DIPA perubahan diterima sekitar bulan Mei sehingga banyak pengelola keuangan dan penanggung jawab kegiatan belum siap melaksanakan kegiatan DIPA perubahan, selain itu juga dipengaruhi oleh permasalahan ULP, CP/CL, dll seperti terlihat dalam grafik di chart 1.

Posisi penyerapan anggaran Ditjen Perkebunan dari 12 eselon I lingkup Kementerian Pertanian sampai dengan akhir tahun anggaran 2015 adalah di posisi 11, naik satu tingkat dibanding pada pertengahan bulan Desember 2015. Kenaikan ini didukung oleh tingginya penyerapan anggaran dari kegiatan tanaman rempah dan penyegar serta kegagalan dari tender daging oleh Ditjen Peternakan.

Trillions

Chart 1. Realisasi Keuangan 2015

5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0

Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

Rencana Penarikan Dana (awal)

Jun

Jul

Ags

Sep

Rencana Penarikan Dana (revisi)


Okt

Nov

Des

Realisasi Anggaran

61

A.

Realisasi Kegiatan Utama Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015

Turunan program adalah Kegiatan Ditjen. Perkebunan yang merupakan TUPOKSI dari eselon-2 baik Direktorat maupun Sekretariat. Kinerja kegiatan didasarkan pada kemampuan menyerap keuangan dan mencapai target fisik yang ditetapkan sesuai yang direncanakan sendiri oleh masing-masing eselon2. Berdasarkan tingkat keberhasilan penyerapan keuangan maka keberhasilan tertinggi dicapai oleh kegiatan UPT Pusat (BBPPTP Medan, Ambon, Surabaya dan BPTP Pontianak) dengan nama kegiatan Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih serta Penyiapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan sebesar 99,93%, sedang yang terendah oleh kegiatan Direktorat Tanaman Semusim dengan kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Semusim sebesar 58,39%. Namun bilamana ditinjau dari beban anggaran maka kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Rempah dan Penyegar dengan penyerapan 97,97% adalah yang paling berhasil, karena mempunyai beban anggaran lebih besar dengan perbandingan anggaran 1:29 dibanding UPT Pusat. Ditinjau dari kinerja pencapaian target fisik maka kegiatan Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih serta Penerapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan dinilai paling berhasil karena mampu mencapai 99,93%, hasil fisik diatas 100 persen dicapai oleh BBP2TP Ambon dan BPTP Pontianak, sedangkan pencapaian fisik terendah ada pada kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas & Mutu Tan. Semusim sebesar 58,39%.

Tabel 15 Realisasi penyerapan Keuangan dan Capaian Fisik per Kegiatan Utama Tahun 2015

KODE KEGIATAN

KEGIATAN

REALISASI KEUANGAN

PAGU ANGGARAN Rp (milyar)

Rp (milyar)

(%)

CAPAIAN FISIK (%)

Peningkatan Produksi, Produktivitas Dan Mutu Tanaman Rempah Dan Penyegar

2.066

1.839

88,98

97,97

1775

Peningkatan Produksi, Produktivitas Dan Mutu Tanaman Semusim

1.565

997

63,70

58,39

1776


62

Peningkatan Produksi, Produktivitas Dan Mutu Tanaman Tahunan Pengembangan Penanganan Pasca Panen Komoditas Perkebunan Dukungan Perlindungan Perkebunan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen. Bun Dukungan Pemgujian Dan Pengawasan Mutu Benih Serta Penerapan Tekhnologi Proteksi Tanaman Perkebunan JUMLAH

1777

1778 1779 1780

1781

B.

387

335

86,73

94,79

48

42

87,63

98,62

174

143

82,15

93,28

187

146

78,03

93,75

70

66

93,65

99,93

4.497

3.568

79,33

83,60

Realisasi Keluaran/Output Pada Kegiatan Ditjen Perkebunan Kinerja kegiatan Ditjen Perkebunan dapat dinilai dari kemampuan untuk

mencapai sasaran yang dimanifestasikan melalui target keluaran/output. Tinggi rendahnya pencapaian target sangat dipengaruhi oleh kecermatan dalam pendataan CP/CL baik pada saat pengajuan usulan kegiatan (e-proposal) maupun pelaksanaan kegiatan itu sendiri. Tanaman perkebunan kebanyakan merupakan

tanaman

tahunan

yang

mempunyai

ciri

tersendiri

dalam

budidayanya, sehingga ketepatan dalam mengatur pengadaan barang/jasa dan musim tanam sangat hasil yang ingin dicapai dan hal yang sama juga berlaku pada tanaman semusim. Pada tanaman semusim khususnya tanaman tebu dikenal 2 pola tanam, kapas dan nilam ditanam pada awal tahun.

1)

Keluaran/Output

Pada

Kegiatan

Peningkatan

Produksi,

Produktivitas Dan Mutu Tanaman Rempah Penyegar Tahun 2015

Pencapaian kinerja output pada kegiatan Tanaman Rempah dan Penyegar mencapai 97,92% dengan penyerapan anggaran sebesar 88,99%, tingginya pencapaian fisik kegiatan didukung oleh keberhasilan dalam melaksanakan kegiatan pengembangan komoditas utamanya yaitu pengembangan kopi, teh, kakao, lada dan cengkeh. Pelaksanaan kegiatan yang tidak mencapai seratus persen adalah kegiatan pengembangan kakao di Luwu Utara disebabkan oleh ketersediaan lahan petani yang jelas kepemilikannya

dan

tergabung

dalam

kelompok

tani

terbatas,

pengembangan Lada di Sanggau disebabkan lahan sasaran yang tersedia Laporan Tahunan Pembangunan Perkebunan Tahun 2015

63

merupakan lahan kawasan hutan produksi dan hutan lindung untuk menghindari permasalahan hukum maka hanya direalisasikan seluas 240 hektar atau 40% dari target seluas 600 hektar.

Tabel 16

Keluaran/Output Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Rempah Penyegar Tahun 2015 Keuangan

No

1. 2. 3. 4. 5. 6.

7. 8.

9.

10.

11.

Fisik

Keluaran/Output

Pengembangan Tanaman Kopi Pengembangan Tanaman Teh Pengembangan Tanaman Kakao Pengembangan Tanaman Lada Pengembangan Tanaman Cengkeh Pemberdayaan Pekebun Tanaman Rempah dan Penyegar Pengembangan Tanaman Pala Pengembangan Kebun Benih Tanaman Rempah dan Penyegar Koordinasi. Pembinaan dan Monev Pengembangan Tanaman Rempah dan Penyegar Koordinasi Kegiatan Pengembangan Tanaman Rempah dan Penyegar Layanan Perkantoran Jumlah

Anggaran

Realisasi

Rp(000)

Rp(000)

306.885.383

280.050.785

91,26

59.130

59.130 100,00 Ha

41.537.790

40.468.638

97,43

3.215

3.215 100,00 Ha

1.274.324.056 1.155.141.390

%

Target

90,65 184.910

Realisas i

%

Sat

183.158

99,05 Ha

10.220

96,60 Ha

57.518.255

49.572.031

86,18

10.580

45.658.865

41.921.689

91,82

9.770

177.839.033

145.829.020

82,00

27.940

24.977

89,40 Org

42.656.600

35.942.036

84,26

12.475

9.775

78,36 Ha

5.093.981

4.490.256

88,15

106

89

83,55 Ha

12.541.360

9.645.788

76,91

21

21 100,00 Lap

101.614.009

75.069.361

73,88

12

12 100,00 Bln

619.303.000

559.733

90,38

12

12 100,00 Bln

2.066.288.635 1.838.690.728

9.770 100,00 Ha

88,99 308.171 300.553

97,92

Pada diatas menggambarkan tingkat penyerapan anggaran tanaman rempah dan penyegar yang tinggi melebihi penyerapan rata-rata nasional meskipun tidak mencapai 90%, hal ini disebabkan banyaknya kegiatan yang dilaksanakan melalui lelang dan nilai kontrak rata-rata 10% lebih rendah dari pagu/HPS. Pengembangan kakao yang memiliki porsi anggaran lebih dari 61% dari keseluruhan anggaran pengembangan tanaman rempah dan penyegar dapat mencapai pelaksanaan fisik 99,05% dengan penyerapan anggaran 90,65% sehingga dapat mempengaruhi pencapaian fisik dan realisasi keuangan. Secara umum pelaksanaan pengembangan tanaman dapat mencapai rata-rata 99% seperti kopi, teh, Laporan Tahunan Pembangunan Perkebunan Tahun 2015

64

dan cengkeh dapat mencapai 100% sedang kakao 99%, lada 97%, pala 78%. Penyebab tidak maksimalnya pencapaian fisik karena salah satu alasannya adalah ketidak tersediaan data CP/CL, lahan masuk kawasan hutan lindung/produksi dan ketiadaan benih bina meskipun perencanaan penganggaran sudah melalui e-proposal.

2)

Keluaran/Output Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas Dan Mutu Tanaman Semusim Tahun 2015

Tanaman semusim adalah tanaman yang hanya mampu tumbuh selama semusim pada tahun tersebut, atau tanaman tahunan yang biasa dipanen cepat sebelum musim berakhir. Jenis tanaman perkebunan semusim yaitu: •

Serat henep, dari tanaman Cannabis sativa

•

Serat kapas, dari beberapa spesies kapas, Gossypium spp.

•

Serat kenaf, dari batang Hibiscus cannabinus

•

Serat goni dan bunga rosela, dari tanaman Hibiscus sabdariffa

•

Serat sisal, dihasilkan dari daun tanaman sisal, Agave sisalana

•

Serbuk indigo, dihasilkan dari tanaman tarum, Indigofera tinctoria.

•

Gula

tebu, dihasilkan

dari perasan

batang tebu dan

produk

sampingannya (dapat pula dibudidayakan secara tahunan) •

Daun tembakau, dihasilkan dari tanaman tembakau, Nicotiana spp.

Jenis tanaman semusim yang dikembangkan oleh pemerintah dalam 5 tahun terakhir renstra adalah tanaman tebu, nilam dan kapas. Sedikitnya jumlah komoditas tanaman semusim yang dikembangkan karena 3 komoditas inilah yang masih eksis ditengah masyarakat dan produk dari ketiga tanaman sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Tebu merupakan tanaman ketahanan pangan karena produk gula merupakan kebutuhan sehari-hari masyarakat dan sangat dibutuhkan. Besarnya konsumsi gula belum bisa dipenuhi dari dalam negeri sehingga masih banyak produk gula impor yang beredar di masyarakat terutama pada industri Mamin. Kegiatan pengembangan tebu adalah penyaluran bantuan benih intensifikasi/ektensifikasi/pembangunan sumber benih, penyaluran bantuan Laporan Tahunan Pembangunan Perkebunan Tahun 2015

65

alat pengolah lahan (traktor, dll), GPS, dump truck, pompa air, pupuk dan pestisida, rekruitmen TKP/PLP-TKP, dan Pemberdayaan Pekebun dan Penguatan Kelembagaan dengan sasaran di 7 sentra tebu tradisional yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa timur, Lampung, Sulawesi Selatan dan 7 provinsi rintisan baru yaitu Aceh, Sumatera Selatan, Gorontalo, Sulawesi

Tenggara,

Sumatera

Barat,

NTB

dan

Jambi.

Anggaran

pengembangan tebu dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan atau Dinas Yang Membidangi Perkebunan provinsi pada kewenagan Tugas Pembantuan, untuk tahun anggaran 2015 selain provinsi terdapat 2 kabupaten yang melaksanakan pengembangan tebu yaitu kabupaten Bener Meriah 200 hektar dan kabupaten Ogan Komering Ilir 550 hektar dengan target lahan yang dikerjakan seluas 67.180 hektar. Komoditas lain yang dikembangkan pada tahun 2015 selain tebu adalah kapas 7.630 hektar, tembakau 630 hektar dan nilam 175 hektar. Untuk pengembangan kapas pada sentra kapas yaituJawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Selatan. Pengembangan nilam dilakukan Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Aceh, Sumatera Barat, Bali, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tenggara, Gorontalo dan Sumatera Barat. Pengembangan Tembakau di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Aceh, Sumatera Barat, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sumatera Barat

Tabel 17

Keluaran/Output Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Semusim Tahun 2015 Keuangan

No

Fisik

Keluaran/Output

1.

Pengembangan Tan. Tebu

2.

Anggaran

Realisasi

Rp(000)

Rp(000)

%

Target Realisasi

%

Satua

1.419.251.085 879.124.633 61,94

67.930

37.281

54,88

Ha

Penanaman Tan. Kapas

25.744.890 24.354.642 94,60

7.630

7.600

99,61

Ha

3.

Penanaman Tan. Tembakau

19.794.250

7.761.071 39,21

630

285

45,24

Ha

4.

Penanaman Tan. Nilam

5.039.050

4.430.685 87,93

175

175 100,00

Ha

5.

Koordinasi Kegiatan Pengembangan Tan. Semusim Koordinasi, Pembinaan dan Monev Pengembangan Tanaman Semusim Layanan Perkantoran

79.638.832 71.604.414 89,91

12

12 100,00

Bln

15.387.533

9.485.640 61,64

23

23 100,00

Lap

429.585

277.964 64,71

12

12 100,00

Bln

63,70

76.412

6.

7.

Jumlah

1.565.285.225

997.039.050


45.388

58,39

66

Pada tabel diatas menggambarkan tingkat penyerapan anggaran pengembangan tanaman semusim yang hanya mencapai sebesar 63,70% jauh dibawah tingkat penyerapan rata-rata nasional, sedangkan pencapaian fisik lebih rendah lagi bahkan lebih rendah dari penyerapan keuangan yaitu sebesar 58,39%. Rendahnya kinerja Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas

dan

Mutu

Tanaman

Semusim

disebabkan

anggaran

pengembangan tebu hanya terserap 61,94% dengan capaian fisik 54,88% di Jawa Timur dan Jawa Tengah penyebab utama rendahnya kinerja pengembangan tebu. Pengembangan tembakau juga banyak yang tidak dilaksanakan disebabkan kesulitan mendapatkan sumber benih.

Permasalahan pada kegiatan tebu adalah kelompok calon penerima mengundurkan diri dikarenakan banyaknya persyaratan dari tim pemeriksa yang tidak dapat dipenuhi kelompok, tim teknis di lapangan yang tdk bisa menyelesaiakan proses pencairan dana, persyaratan administrasi kelompok tani terlambat diserahkan dan atau tidak lengkap (surat kepemilikan lahan dan KK tidak dapat dipenuhi), kondisi lapangan yang sangat kompleks dan lewatnya waktu tanam sehingga banyak yang tidak dilaksanakan.

3)

Kegiatan

Peningkatan

Produksi,

Produktivitas

dan

Mutu

Tanaman Tahunan Tahun 2015 Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Tahunan

meliputi

kegiatan

revitalisasi

perkebunan,

Pengembangan

komoditas Ekspor, penyediaan bahan tanaman sumber bahan bakar nabati (bio-energi), pengembangan komoditas pemenuhan konsumsi dalam negeri dan dukungan pengembangan tanaman perkebunan berkelanjutan. Kelapa Sawit menjadi komoditas utama dan sekaligus pemberi/kontributor utama devisa negara sekaligus citra perkebunan Indonesia namun disisi lain menjadi perhatian utama tidak dalam pengembangannya tetapi menjadi perhatian di dunia internasional mengenai isu lingkungan dan kampanye negatif lainnya. Untuk menangkal isu negatif tersebut sekaligus untuk


67

menunjukkan kinerja perkebunan dan sebagai bentuk pertanggung jawaban maka Ditjen. Perkebunan mengambil kebijakan sebagai berikut: 1.

Setiap perusahaan sawit diwajibkan harus memiliki sertifikasi ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil), sebagaimana dikatakan oleh Kasubdit

Budidaya

Direktorat

Tanaman

Tahunan,

Kementerian

Pertanian, Murdwi Astuti, pada salah satu surat kabar, yaitu ISPO menganut prinsip dan kriteria sistem usaha sawit secara berkelanjutan atau dengan kata lain ramah lingkungan. Dengan menganut prinsipprinsip tersebut, minyak sawit Indonesia bisa memerangi kampanye hitam. Promosi ISPO telah dilakukan pada 2012 di Jerman dan Moskow. Pada 2013 dilanjutkan di London dan Den Haag. Promosi juga dilakukan di India dan China. Tanggapan cukup positif dari negara Eropa. Mereka mengusulkan agar promosi dilanjutkan dan dibuat mekanisme pembelian melalui jalur resmi, misalnya bursa; 2.

Integrasi kelapa sawit dan sapi terus digalakkan untuk swasembada daging sekaligus memproduksi kompos. Ini salah satu strategi memproduksi pupuk murah sehingga petani bisa merawat kebun mereka secara intensif. Dengan demikian, produktivitas kebun rakyat bisa naik dan kesejahteraan meningkat;

3.

Meningkatkan intensifikasi lahan, terutama perkebunan rakyat, atau memperhatikan

pengaturan

jarak

tanam

pada

lahan

perkebunan/pemanfaatan lahan yaitu dimana dalam satu lahan tidak hanya tergantung pada satu komoditi saja, sehingga ketika harga turun, tidak terlalu berpengaruh/berdampak pada petani karena dalam satu lahan tersebut dimanfaatkan dengan jenis tanaman lainnya; 4.

Penggunaan bibit atau benih berkualitas baik, adanya pembinaan SDM/Petani, peremajaan tanaman/replanting, dll Pengembangan

komoditas

tanaman

tahunan

tahun

2015

difokuskan pada 5 komoditas utama yaitu Sagu, Kelapa, Kelapa Sawit, Karet, Kemiri Sunan dan Jambu Mete dengan luas areal yang ditargetkan sebanyak

64.680

hektar

tersebar

diseluruh

provinsi

di

Indonesia.

Mendukung pengembangan komoditas unggulan dan agar tercapai sasaran pembangunan perkebunan berkelanjutan yang ditetapkan maka perlu ada


68

kegiatan dukungan berupa pemberdayaan petani tanaman tahunan meliputi pelatihan kelembagaan, budidaya tanaman dll. Tabel 18

Keluaran/Output Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Tahunan Tahun 2015 Keuangan

No

Keluaran/Output

1.

Pengembangan Tan. Karet

2. 3. 4. 5.

6.

7. 8. 9.

10. 11.

12. 13.

Anggaran

Realisasi

Rp(000)

Rp(000)

Fisik %

Target

Reali sasi

%

Sat

151.318.932

137.907.798 91,14 19.215 19.022

99,00 Ha

Pengembangan Tan. Kelapa

89.731.856

75.361.302 83,99 35.851 32.019

89,31 Ha

Pengembangan Tan. Kelapa Sawit Pengembangan Tan. Jambu Mete Revitalisasi Perkebunan (Kelapa Sawit. Kakao. Karet) Pengembangan Sistem Pertanian Berbasis Tanaman Tahunan Pemberdayaan Pekebun Tanaman Tahunan Pengembangan Tanaman Kemiri Sunan Koordinasi. Pembinaan dan Monev Pengembangan Tanaman Tahunan Pengembangan Kebun Benih TanamanTahunan Koordinasi Kegiatan Pengembangan Tanaman Tahunan Pengembangan Tanaman Sagu Layanan Perkantoran

62.509.240

53.803.449 86,07

6.794

6.263

92,19 Ha

4.245.068

4.123.563 97,14

1.700

1.700 100,00 Ha

16.419.089

13.170.377 80,21

100

94

94,01 Lap

2.064.760

1.812.099 87,76

16

15

93,75 KT

Jumlah

17.617.506

13.788.335 78,26 16.348 14.383

87,98 Orang

235.815

229.668 97,39

20

20 100,00 Ha

9.979.286

7.830.023 78,46

15

15 100,00 Lap

6.168.962

5.170.568 83,82

212

19.282.876

15.304.444 79,37

12

12 100,00 Bln

5.835.800

5.824.649 99,81

1.100

1.100 100,00 Ha

1.159.400

964.123 83,16

12

12 100,00 Bln

386.568.590

335.290.396 86,74

81.395

181

74.836

85,19 Ha

94,79

Pada tabel diatas menggambarkan tingkat penyerapan anggaran kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Tahunan yang cukup baik sebesar 86,74% sedikit diatas tingkat penyerapan rata-rata nasional, sedangkan pencapaian fisik sangat tinggi, jauh diatas penyerapan keuangan yaitu sebesar 94,97%. Pencapaian realisasi fisik yang tinggi disebabkan karena pada kegiatan pengembangan tanaman utama dan memiliki anggaran seperti karet sagu, jambu mete dan kemiri sunan tercapai fisik rata-rata hampir 100%, sedang kelapa masih dibawah 90%. 4)

Kegiatan Dukungan Penanganan Pascapanen dan Pembinaan Usaha Tahun 2015


69

Direktorat

Pascapanen

"melaksanakan

dan

penyiapan

Pembinaan

perumusan

Usaha

dan

mempunyai

pelaksanaan

tugas

kebijakan,

penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pascapanen dan pembinaan usaha". Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : 1.

Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pascapanen semusim, rempah, penyegar, tahunan, dan bimbingan usaha dan perkebunan berkelanjutan, serta gangguan usaha dan penanganan konflik

2.

Pelaksanaan kebijakan di bidang pascapanen semusim, rempah, penyegar,

tahunan,

dan

bimbingan

usaha

dan

perkebunan

berkelanjutan, serta gangguan usaha dan penanganan konflik 3.

Penyusunan norma, standar, prosedur, dan criteria di bidang pascapanen semusim, rempah, penyegar, tahunan, dan bimbingan usaha dan perkebunan berkelanjutan, serta gangguan usaha dan penanganan konflik

4.

Pemberian bimbingan usaha teknis dan evaluasi di bidang pascapanen semusim, rempah, penyegar, tahunan, dan bimbingan usaha dan perkebunan berkelanjutan, serta gangguan usaha dan penanganan konflik

5.

Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya pada tahun 2015 Dirat. Pasca Panen dan Pembinaan Usaha Perkebunan mengalokasikan anggaran sebesar Rp47,8 milyar untuk penangananan Gangguan Usaha dan konflik Perkebunan, Pembinaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan, Penilaian Usaha Perkebunan, dll. Anggaran terbesar dialokasikan untuk pengadaan peralatan pasca panen dengan sasaran 286 kelompok tani yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia, kegiatan penangananan Gangguan Usaha dan konflik Perkebunan dialoksikan untuk 114 kasus yang memiliki potensi agrobisnis yang rentan terhadap gesekan kepentingan dan dari tahun ke tahun cenderung meningkat baik kuantitas maupun tingkat kualitasnya, Laporan Tahunan Pembangunan Perkebunan Tahun 2015

70

sementara penyelesaiannya sangat lambat dan tidak dapat dilakukan secara parsial karena membutuhkan koordinasi dan keterlibatan berbagai instansi atau lembaga yang terkait. Kegiatan pembinaan usaha perkebunan dialokasikan untuk di 32 provinsi pembinaan dilakukan dengan harapan pembinaan dan pengawasan lebih efektif sehingga memberikan kontribusi yang lebih optimal khususnya dalam memanfaatkan sumber daya lahan yang sudah semakin terbatas.

Tabel 19

Keluaran/Output Dukungan Penanganan Pasca Panen dan Pembinaan Usaha Tahun 2015 Keuangan Keluaran/Output

No

1. 2.

3.

4. 5. 6.

Peralatan Penanganan Pascapanen Tanaman Perkebunan Koordinasi. Pembinaan dan Monev Tanaman Kegiatan Pascapanen dan Pembinaan Usaha Koordinasi Kegiatan Penanganan Pascapanen dan Pembinaan Usaha Perkebunan Penanganan gangguan usaha dan konflik perkebunan Pembinaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan Layanan Perkantoran Jumlah

Fisik

Anggaran

Realisasi

Rp(000)

Rp(000)

29.931.519

27.782.276 92,82

286

6.863.673

5.619.327 81,87

17

17 100,00 Lap

12

12 100,00 Bln

81.100

%

Target

81.100

Reali sasi 283

%

Satua

98,95 KT

100,00 5.300.409

4.056.856 76,54

114

110

96,49 Kasus

5.027.148

3.865.708 76,90

32

31

96,88 Prov

573.750

464.215 80,91

12

12 100,00 Bln

47.777.599

41.869.483 87,63

473

465

98,62

Penyerapan anggaran Kegiatan Dukungan Penanganan Pascapanen dan Pembinaan Usaha sebesar 87,63%, penyerapan keuangan ini sedikit diatas tingkat penyerapan rata-rata nasional, sedangkan pencapaian fisik 98,62% menunjukkan bahwa hampir seluruh kegiatan dilaksanakan dan lebih banyak merupakan sisa anggaran dari hasil lelang terutama dalam pengadaan peralatan penanganan pasca panen, hal ini dibuktikan dengan hasil perolehan peralatan yang hampir mencapai 100%.

5)

Kegiatan Dukungan Perlindungan Perkebunan Tahun 2015

Kegiatan

yang

menjadi

tanggungjawab

Direktorat

Perlindungan

Perkebunan dalam rangka pencapaian program perkebunan merupakan cerminan dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perlindungan adalah Laporan Tahunan Pembangunan Perkebunan Tahun 2015

71

Dukungan

Perlindungan

Perkebunan.

Output

kegiatan

dukungan

perlindungan perkebunan adalah luas areal pengendalian OPT untuk penurunan luas areal serangan OPT sebesar 1% per tahun yang dimulai tahun 2010. Sasaran utama yang ditetapkan oleh Direktorat Perlindungan Perkebunan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan perkebunan adalah : 1.

Rumusan kebijakan di bidang identifikasi dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman semusim, rempah dan penyegar, tahunan, terutama untuk OPT penting pada 9 (sembilan) komoditas unggulan nasional;

2.

Rumusan kebijakan di bidang pencegahan kebakaran lahan dan dampak perubahan iklim (DPI) pada 9 (sembilan) provinsi rawan kebakaran dan DPI;

3.

Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) di bidang identifikasi dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman semusim, rempah dan penyegar, tahunan dan pencegahan kebakaran dan dampak perubahan iklim pada 32 provinsi;

4.

Kebijakan

di

bidang

identifikasi

dan

pengendalian

organisme

pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman semusim, rempah dan penyegar, tahunan dan pencegahan kebakaran lahan dan dampak perubahan iklim; 5.

Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan organisasi.

Aloksi anggaran untuk kegiatan perlindungan perkebunan sebesar Rp174,4 milyar yang dibagi dalam kegiatan pemberdayaan perangkat dengan sasaran,

sekolah

lapang

pengendalian

hama

terpadu

(SL-PHT),

penangananan organisme pengganggu tanaman (OPT) perkebunan.

Tabel 20

Keluaran/Output Kegiatan Dukungan Perlindungan Perkebunan Tahun 2015 Keuangan

No

Keluaran/Output

Anggaran

Realisasi

Rp(000)

Rp(000)

Fisik %

Target

Reali sasi

%

Satua

1.

Pemberdayaan Perangkat

48.034.549

38.973.715

81,14

120

112

2.

SL-PHT Perkebunan

22.121.920

20.886.134

94,41

220

220 100,00 KT


93,33 Unit

72

3. 4.

5.

6. 7.

Antisipasi Dampak Perubahan Iklim Penanganan Organisme Pengganggu Tanaman Perkebunan Koordinasi. Pembinaan dan Monev Kegiatan Perlindungan Perkebunan Pemberdayaan petugas pengamat opt Layanan Perkantoran Jumlah

29.231.267

21.401.313

73,21

90

57.192.060

45.934.678

80,32 33.266

71

78,89 Dok 96,74 Ha

32.183 6.825.700

6.057.216

88,74

20

9.614.147

8.848.333

92,03

967

1.385.115

1.174.096

84,77

12

174.404.758

143.275.483

82,15 34.695

20 100,00 Lap

918

94,93 Orang

12 100,00 Bln 33.536

93,28

Pada tabel diatas menggambarkan tingkat penyerapan anggaran Kegiatan Dukungan Perlindungan Perkebunan sebesar 82,15%, namun pencapaian fisik jauh lebih tinggi sebesar 93,28%, ini menunjukkan bahwa tingkat capaian fisik tidak terpengaruh oleh rendahnya penyerapan keuangan. Pencapaian fisik tinggi disumbang oleh tingginya realisasi luasan penanganan hama penyakit (OPT) yang mencapai luasan 32.182 hektar areal serangan terlaporkan seluruhnya dapat dikendalikan dari pagu target anggaran seluas 33.266 hektar (catatan: penanganan OPT dapat dilakukan bilamana ada laporan serangan). Kegiatan pokok lain seperti SL-PHT dapat terlaksana seluruhnya, sedang pemberdayaan perangkat yang melekat di kewenangan Dekonsentrasi hanya tercapai 112 dari 120 unit, sisanya ratarata diatas 94%.

6)

Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Tahun 2015

Kegiatan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya merupakan program generik 1, yang dimaksud dengan generik disini adalah bahwa program yang dapat digunakan lebih luas cakupannya, fleksibel dan relevan untuk menampung kegiatan-kegiatan pendukung seperti gaji, tunjangan pegawai dsb. Kegiatan-kegiatan program generik (pendukung) Ditjen . Perkebunan: 1)

Peningkatan kapasitas instansi/unit perencanaan di pusat & di daerah.

2)

Penyempurnaan ketatalaksanaan.

3)

Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur di di instansi tingkat pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT)


73

4)

Peningkatan fasilitas kerja, gedung, kantor, sarana & prasarana kerja lainnya.

5)

Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur di Ditjen. Perkebunan di instansi tingkat pusat dan UPT.

6)

Pengawasan pelaksanaan kinerja dan anggaran Ditjen. Perkebunan.

7)

Peningkatan kualitas kehumasan dalam rangka membangun citra positif lembaga (brand image building).

8)

Peningkatan

kualitas

sistem

data

&

informasi

perencanaan

pembangunan. 9)

Pelaksanaan kegiatan pendukung lainnya.

10) Peningkatan

intensitas

kerjasama

dengan

perguruan

tinggi

&

organisasi profesi di pusat dan di UPT. Anggaran dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya sebesar Rp186,6 milyar terbagi dalam kegiatan pusat/Ditjen. Perkebunan dan satker daerah baik Dekonsentrasi, TP provinsi/kabupaten/kota. Untuk kegiatan pusat dibagi berdasarkan per-eselon 3 sedang kegiatan satker daerah dibagi dalam 2 (dua) kewenangan yaitu dekonsentrasi (DK) dan Tugas Pembantuan (TP), seluruh satker provinsi memperoleh dana dekonsentrasi.

Tabel 21

Keluaran/Output Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Tahun 2015 Keuangan

No

Fisik

Keluaran/Output Anggaran

Realisasi

Rp(000)

Rp(000)

%

Target

Realis asi

%

Sat

3.646.680

3.464.897

95,02

12

12 100,00 Bln

24.723.434

19.685.380

79,62

12

12 100,00 Bln

61.910.586

55.549.813

89,73

12

12 100,00 Bln

6.680.560

5.188.826

77,67

3

3 100,00 Bln

10.683.672

8.413.486

78,75

3

2

66,67 Dok

28.258.600

11.300.014

39,99

10

8

80,00 Dok

7.

Dokumen Keuangan dan Perlengkapan Dokumen Kepegawaian, Hukum dan Humas Dokumen Evaluasi dan Pelaporan

4.966.855

4.630.282

93,22

3

3 100,00 Dok

8.

Layanan Perkantoran

39.819.389

35.721.575

89,71

12

12 100,00 Dok

9.

Kendaraan Bermotor

96.050

95.333

99,25

5

5 100,00 Bln

10.

Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

5.785.900

1.536.850

26,56

438

252

57,53 Unit

186.571.726 145.586.455

78,03

510

321

93,75

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Administrasi Kegiatan Dana Dekonsentrasi (DK) Administrasi Kegiatan Dana Tugas Pembantuan (TP) Dukungan Kegiatan Manajemen dan Teknis Lainnya Dokumen Perencanaan

Jumlah


74

Pada tabel diatas tingkat penyerapan anggaran kegiatan dukungan manajemen dan dukungan teknis Lainnya sebesar 78,03%, sedang pencapaian fisik mencapai 93,75%, tingkat penyerapan keuangan lebih tinggi dibanding rata-rata nasional, hal disebabkan dana pendamping dari APBD jumlahnya cukup tinggi, sedang jumlah pegawai tidak seimbang dengan banyaknya kegiatan dan besaran anggaran yang dilaksanakan. Sedang pencapaian fisik tinggi karena kegiatan APBN dan APBD yang dilaksanakan ada kesamaan tujuan, jika sudah menggunakan APBD maka APBN tidak digunakan atau sebaliknya. 7)

Kegiatan Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih Serta Penerapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan Tahun 2015

Kegiatan Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih Serta Penerapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan merupakan kegiatan spesifik yang diberikan kepada UPT ditjen. perkebuan di 4 provinsi yaitu 3 UPT berbentuk balai besar yang dipimpin oleh pejabat setingkat eselon-2 yaitu BBP2TP Medan, Surabaya dan Ambon dan 1 UPT berbentuk balai yang dipimpin oleh pejabat setingkat eselon-3 yaitu BPTP Pontianak di Kalimantan Barat.

Tugas pokok yang dibebankan kepada 3 BBP2TP yaitu Medan, Surabaya dan Ambon adalah melaksanakan pengawasan, pengembangan pengujian mutu benih, dan analisis teknis dan pengembangan proteksi tanaman perkebunan,

serta

pemberian

bimbingan

teknis

penerapan

sistem

manajemen mutu dan laboratorium. Sedang tugas pokok yang dibebankan kepada

BPTP

Pontianak

yaitu

hanya

dibidang

proteksi

tanaman

perkebunan. Jumlah dan jenis kegiatan dimasing-masing UPT bisa berbeda-beda sesuai dengan prioritas kegiatan masing-masing UPT, contoh BBP2TP Medan tidak menganggarkan kegiatan sertifikasi dan pengawasan pada tahun 2014 sedang 2 (dua) BBP2TP yang lain menganggarkan hal ini disebabkan tidak ada daerah/wilayah binaan yang mengajukan sertifikasi benih ke BBP2TP Medan. Anggaran operasional 4


75

(empat) UPT sebesar Rp53,958 milyar yang dimanfaatkan untuk 15 kegiatan utama/output, dengan kegiatan prioritas pada sertifikasi dan pengujian mutu benih, pembangunan kebun demplot, uji koleksi dll, rakitan teknologi spesifikasi proteksi tanaman perkebunan, pengawasan peredaran benih, dan pemanfaatan agen hayati. Tabel 22

Keluaran/Output

Kegiatan

Dukungan

Pengujian

dan

Pengawasan Mutu Benih Serta Penerapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan Tahun 2015 Keuangan No

1. 2. 3. 4.

Keluaran/Output

Pembangunan Kebun Contoh. Demplot. Uji Koleksi. dll Rakitan Teknologi Spesifikasi Proteksi Tanaman Perkebunan Pemanfaatan Agensia Hayati

6.

Sertifikasi dan Pengujian Mutu benih Koordinasi. Pembinaan dan Monev Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Layanan Perkantoran

7.

Kendaraan Bermotor

5.

Fisik

8.

Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 9. Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 10. Gedung/Bangunan Jumlah

Anggaran

Realisasi

Rp(000)

Rp(000)

%

Target

Realisasi

%

Satua

952.000

946.055 99,38

100

100 100,00 Ha

2.336.863

2.151.411 92,06

29

28

561.041

528.848 94,26

15

15 100,00 Jenis

673.550

638.691 94,82 17.193.250 17.918.701 104,22 Batang

96,55 Paket

Tek

9.466.227 85,82

12

12 100,00 Bln

94,91 48.159.552 154.540 148.537 96,12

12

12 100,00 Bln

11.030.627

50.741.297

8

8 100,00 Unit

85.750

51.797 60,40

1

1 100,00 Unit

3.305.825

3.281.148 99,25

315

315 100,00 Unit

530.000

529.074 99,83

600

600 100,00 M2

70.371.493 65.901.339 93,65 17.194.342 17.919.792

99,93

Pada tabel diatas menggambarkan tingkat penyerapan anggaran kegiatan dukungan manajemen dan dukungan teknis Lainnya sebesar 93,65%, sedang pencapaian fisik mampu mencapai 99,93%, pencapaian fisik yang tinggi ditopang oleh keberhasilan dalam sertifikasi dan pengujian benih sebanyak 17,919 juta batang dari target yang hanya 17,193 juta batang terdiri dari di BBP2TP Surabaya tersertifikasi 17,915 juta batang sedang Ambon tersertifikasi 3,5 ribu batang. Keberhasilan ini dari tak terlepas dari tingginya kinerja UPT Surabaya dan Ambon yang didukung SDM yang mumpuni dan bisa diberdayakan dengan baik.


76

Secara umum pencapaian fisik di seluruh UPT sangat baik rata-rata 100 persen, Pembangunan Kebun Contoh, Demplot, Uji Koleksi, dll seluruh target seluas 100 hektar selesai dilaksanakan/dibangun di 3 UPT yaitu Surabaya, ambon dan Pontianak, sedang yang tidak mencapai 100% adalah

kegiatan

Rakitan

Teknologi

Spesifikasi

Proteksi

Tanaman

Perkebunan di 4 UPT dengan target 29 paket teknologi rakiatan hanya UPT Surabaya yang tidak mampu menyelesaikan semuanya dari target 5 paket hanya mampu diselesaikan 4 paket.

C.

Realisasi Berdasarkan Kewenangan Tahun 2015

Sesuai dengan DIPA 2015, Direktorat Jenderal Perkebunan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp4,495 trilyun (APBN Murni dan APBN-P) untuk menjalankan program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan. Anggaran difokuskan pada kegiatan-kegiatan yang dapat menciptakan multiplier effect yang optimal. Sehingga hal tersebut diharapkan dapat menangkap peluang, menjawab tantangan, mengatasi permasalahan dan mampu menjadi gerakan di masyarakat agar pencapaian sasaran pembangunan perkebunan 2015 seperti yang diharapkan.

Sebagaimana diketahui bahwa jumlah kabupaten dan kota di seluruh Indonesia sebanyak 497 yang tersebar di 34 provinsi. Dengan keterbatasan APBN, untuk memenuhi rasa keadilan dan ketidak-berpihakan kepada kebupaten/kota yang ingin melaksanakan pembangunan perkebunan, maka ditetapkan kriteria untuk penetapan satker mandiri (otonom) sebagai berikut: (a)

Kinerja satker dua

tahun terakhir (2013 dan 2014); (b) Nomenklatur Dinas. Urutan prioritas pengalokasian anggaran terkait dengan nomenklatur dinas secara berurutan: apabila Dinas Perkebunan berdiri sendiri akan memperoleh prioritas utama, Dinas Gabungan namun masih tersurat kata "Perkebunan", seperti Dinas Kehutanan dan Perkebunan menjadi prioritas kedua, dan Dinas Gabungan tanpa kata "Perkebunan" akan menjadi prioritas terakhir; (c) Alokasi anggaran yang dikelola minimal

Rp 1 milyar, bila anggaran yang dikelola dibawah Rp. 1

milyar, maka dana tersebut dialokasikan dan dikelola oleh Provinsi sebagai Tugas Pembantuan (TP) Provinsi; dan (d) Besar-kecilnya kontribusi terhadap Laporan Tahunan Pembangunan Perkebunan Tahun 2015

77

sasaran produksi dan luas areal secara nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Pembangunan Perkebunan tahun 2015-2019.

Berdasarkan kriteria tersebut ditetapkan TA. 2015 ditetapkan 88 satker, yang terdiri atas 1 Satker Pusat/Ditjen. Perkebunan, 4 Satker UPT Pusat, 33 Satker Dinas Provinsi dan 50 Satker Dinas Kabupaten/kota. Anggaran untuk seluruh satker tersebut dimanfaatkan untuk memfasilitasi pengembangan 15 komoditas perkebunan unggulan nasional dengan prioritas utama adalah pengembangan tebu sebagai komoditas pangan.

Anggaran terbagi dalam 4 kewenangan yaitu anggaran Kantor Pusat (Ditjen. Perkebunan), anggaran Kantor Daerah (4 UPT Pusat), anggaran Dekonsentrasi 33 provinsi, anggaran Tugas Pembantuan Provinsi di 33 provinsi dan anggaran Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota di 50 kabupaten/kota. Besaran anggaran masing-masing kewenangan dan realisasinya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 23 Keluaran/Output

Kegiatan

Ditjen

Perkebunan

berdasarkan

Kewenangan Tahun 2015 NO

PELAKSANA/ KEWENANGAN

1.

PUSAT

2.

UPT PUSAT/BALAI

3.

PROVINSI: A. DEKONSENTRASI B. TUGAS PEMBANTUAN

4.

TUGAS PEMBATUAN KAB/KOTA

JUMLAH

REALISASI

PAGU

Rp(000)

VOLUME KELUARAN/OUTPUT %

TARGET

REALISASI

152.055.731

108.964.488

71,66

630

70.371.493

65.901.339

93,65

17.194.414

97.904.151

86.335.266

88,18

915

896

97,92

3.445.803.165 2.639.784.078

76,61

321.463

279.607

86,98

655.461.452

91,44

164.931

163.168

98,93

4.482.925.407 3.556.446.623

79,33

17.682.353

716.790.867

441

%

92,33

17.919.866 104,22

18.363.978 103,85

Pada tabel diatas terdapat pencapaian realisasi fisik diatas 100% yaitu pada UPT Pusat/Balai hal ini mengindikasikan kinerja yang luar biasa, secara keseluruhan penyerapan anggaran adalah sebesar 93,65% dengan pencapaian fisik 99,93%. Penyerapan anggaran terendah pada Kantor Pusat sedang pencapaian fisik terendah pada Tugas Pembantuan Provinsi hanya 86,98%.

D.

Realisasi

Pada

Satker

Pusat,

Kantor

Daerah,

Provinsi

dan

Kabupaten/Kota


78

Pada tahun 2015 ini terdapat 6 satker pusat yang terdiri dari satker Sekretariat, Direktorat Tanaman Tahunan, Direktorat Tanaman Semusim, Direktorat Tanaman Rempah dan Penyegar, Direktorat Perlindungan, dan Direktorat Pasca Penen dan Bimbingan Usaha.

1)

Satker Pusat/Ditjen. Perkebunan

Anggaran pusat terbagi dalam 6 kegiatan utama yang mengacu pada Tingkat Eselon II.

Tabel 24

Keluaran/Output Kegiatan Per-Satker Pusat Lingkup Ditjen. Perkebunan Tahun 2015 Realisasi

No

Satker Pelaksana

Pagu Rp(000)

%

Volume Keluaran/Output Reali Target % sasi

1.

Direktorat Tan. Rempah & Penyegar

13.160.663

10.205.520

77,55

33

33 100,00

2.

Direktorat Tanaman Semusim

15.817.118

9.763.605

61,73

35

35 100,00

3.

Direktorat Tanaman Tahunan

11.138.686

8.794.146

78,95

27

27 100,00

4.

Direktorat Perlindungan

7.437.423

6.083.542

81,80

29

29 100,00

5.

Direktorat Ppu

8.210.815

7.231.310

88,07

32

32 100,00

6.

Sekretariat

96.291.026

66.886.365

69,46

474

285

87,88

152.055.731

108.964.488

71,66

630

441

92,33

JUMLAH

Berdasarkan data dalam tabel diatas tergambarkan pencapaian fisik yang mencapai 92,33%, sedang penyerapan anggaran hanya pada kisaran 71,66%, tampak seperti terjadi anomali penyerapan anggaran rendah sekali tetapi capaian fisik tinggi (perhitungan fisik total didasarkan pada beban anggaran masing-masing Satker). Kondisi ini bisa terjadi karena tolok ukur satuan fisik yang tidak menggambarkan kinerja per Satuan Kerja, terjadinya efisiensi dalam pengadaan barang/jasa. Unit kerja dengan penyerapan anggaran terendah adalah Direktorat Tanaman Semusim dengan 61,73%, sedang yang tertinggi diperoleh Direktorat PPU 88,07%. Rendahnya penyerapan di Tansim dipengaruhi oleh kurangnya koordinasi dalam pemanfaatan anggaran dan sikap terlalu berhati-hati dalam penggunaan anggaran.


79

2)

Satker UPT Pusat/Balai Lingkup Ditjen. Perkebunan

Pembentukan unit pelaksanaan teknis diatur dalam peraturan Menteri Pertanian,

secara

umum

UPT

berkedudukan

dibawah

dan

bertanggungjawab kepada Direktorat Jenderal Perkebunan. Tugas dan fungsi seluruh UPT Pusat adalah: 1)

melaksanakan pengawasan & pengembangan pengujian mutu benih

2)

melaksanakan analisis teknis dan pengembangan proteksi tanaman perkebunan

3)

Melaksanakan

pemberian

bimbingan

teknis

penerapan

sistem

manajemen mutu dan laboratorium Untuk BPTP Pontianak khusus pada bidang proteksi.

Tabel 25

Keluaran/Output Kegiatan per satket UPT pusat Lingkup Ditjen Perkebunan Tahun 2015

No

Realisasi Pelaksana/Kewenangan

Pagu

Volume Keluaran/Output

Rp(000)

%

Target

Realisasi

%

1. BBP2TP Surabaya

17.922.826

17.188.844

95,90 17.192.946 17.915.608

2. BBP2TP Medan

26.555.766

24.261.352

91,36

48

48 100,00

3. BBP2TP Ambon

17.309.031

16.083.681

92,92

1.336

4.124 106,88

4. BPTP Pontianak

8.583.870

8.367.462

97,48

84

86 102,38

70.371.493

65.901.339

JUMLAH

99,57

93,65 17.194.414 17.919.866 101,87

Terlihat pada tabel diatas penyerapan keuangan tertinggi pada BPTP Pontianak sebesar 97,48% sedang penyerapan keuangan terendah BPTP Medan, namun jika dilihat berdasarkan bobot anggaran BBP2TP Medan menjadi yang terbaik dari sisi penyerapan anggaran, sedang jika ditinjau dari pencapaian kinerja maka BBP2TP Ambon menjadi yang terbaik karena berhasil mencapai fisik 106,88%. Secara keseluruhan kinerja seluruh UPT Pusat menjadi kelompok satker yang memiliki kinerja terbaik dengan pencapain fisik diatas 100 persen. 3)

Satuan Kerja Perkebunan Tingkat Provinsi

Pada tahun 2015 merupakan awal alokasi anggaran untuk 33 provinsi, karena adanya pertambahan provinsi baru yaitu Kalimantan Utara. Menilik Laporan Tahunan Pembangunan Perkebunan Tahun 2015

80

potensi wilayah pengembangan komoditas ketahanan pangan dan amanat swasembada gula maka provinsi yang Jawa Timur kembali mendapat alokasi anggaran terbesar pada tahun anggaran 2015 dan dibelakangnya Jawa Tengah.

a.

Realisasi Anggaran dan Pencapaian Fisik

Tabel 26

Keluaran/Output

Per-Satker

Provinsi

Berdasarkan

pada

Kewenangan PAGU KEWENANGAN

REALISASI KEWENANGAN KEUANGA

NO

SATKER

DK

TP

DK

TP

Rp(000)

Rp(000)

Rp(000)

Rp(000)

FISIK

N DK

TP

DK

TP

(%)

(%)

(%)

(%)

98,30

68,57 100,00

1.

DINAS PERKEBUNAN PROV. JAWA BARAT

3.334.352

2.

DINAS PERKEBUNAN PROV. JAWA TENGAH

2.490.645

3.

DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN PROV. DIY

1.271.110

21.326.330

1.257.315

16.306.336

98,91 76,46 100,00

97,62

4.

DINAS PERKEBUNAN PROV. JAWA TIMUR

2.411.464

491.600.558

1.985.309

348.854.980

82,33 70,96 100,00

72,10

DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN PROV ACEH DINAS PERKEBUNAN PROV SUMATERA UTARA DINAS PERKEBUNAN PROV SUMATERA BARAT

4.871.896

105.059.513

2.140.914

81.322.676

43,94 77,41

84,87

2.438.478

39.520.281

2.339.090

33.518.996

95,92 84,81 100,00

99,84

2.374.618

52.980.076

2.100.852

36.743.371

88,47 69,35 100,00

96,84

8.

DINAS PERKEBUNAN PROV. RIAU

6.740.701

30.435.438

6.331.859

28.401.333

93,93 93,32 100,00 100,00

9.

DINAS PERKEBUNAN PROV. JAMBI

6.755.383

34.350.399

6.270.600

31.950.989

92,82 93,01 100,00

98,42

10.

DINAS PERKEBUNAN PROV. SUMATERA SELATAN

6.506.489

79.015.605

5.841.141

45.387.413

89,77 57,44 100,00

87,94

11.

DINAS PERKEBUNAN PROV. LAMPUNG

2.697.058

211.903.562

2.577.421

160.950.721

DINAS PERKEBUNAN PROV. KALIMANTAN BARAT DINAS PERKEBUNAN PROV. KALIMANTAN TENGAH DINAS PERKEBUNAN PROV. KALIMANTAN SELATAN DINAS PERKEBUNAN PROV. KALIMANTAN TIMUR DINAS PERKEBUNAN PROV. SULAWESI UTARA DINAS PERKEBUNAN PROV. SULAWESI TENGAH

6.288.501

33.261.112

5.738.413

29.881.925

91,25 89,84 100,00

5.820.029

17.552.347

5.666.016

16.373.813

97,35 93,29 100,00 100,00

4.981.089

13.894.997

3.635.224

12.034.436

72,98 86,61 100,00

4.609.545

11.298.361

3.360.854

8.023.643

72,91 71,02 100,00 100,00

2.296.742

60.284.019

2.207.750

56.945.024

96,13 94,46 100,00 100,00

2.029.665

249.567.718

1.924.879

196.679.854

94,84 78,81 100,00

92,78

18.

DINAS PERKEBUNAN PROV. SELATAN

2.507.387

493.717.246

2.050.446

407.853.315

81,78 82,61 100,00

97,88

19.

DINAS PERKEBUNAN & HORTIKULTURA PROV. SULTRA

2.023.270

298.472.014

1.899.707

285.437.101

93,89 95,63 100,00

99,24

5.

6.

7.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

109.571.450 412.000.283

3.277.674

2.243.765


75.130.632 183.209.417

90,09 44,47

100,00

77,42

98,94 27,23

95,56 75,95 100,00 100,00 93,52

97,12

81

20.

DINAS PERTANIAN PROVINSI MALUKU

1.416.138

35.382.211

1.416.020

31.475.650

99,99 88,96 100,00 100,00

21.

DINAS PERKEBUNAN PROVINSI BALI

1.893.970

53.965.828

1.645.943

45.662.130

86,90 84,61 100,00 100,00

DINAS PERKEBUNAN PROV. NUSA TENGGARA BARAT DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN NTT DINAS PERKEBUNAN & PETERNAKAN PROV. PAPUA

2.562.702

104.437.825

2.278.313

95.121.304

88,90 91,08 100,00

99,61

2.135.668

52.375.389

2.115.622

47.229.957

99,06 90,18 100,00

93,12

2.868.385

39.295.295

2.848.736

35.132.397

99,31 89,41 100,00

99,31

25.

DINAS PERKEBUNAN PROV. BENGKULU

1.880.848

35.880.962

1.841.391

34.811.779

97,90 97,02 100,00

99,97

26.

DINAS PERTANIAN PROV. MALUKU UTARA

2.369.278

34.528.084

2.285.925

31.977.382

96,48 92,61 100,00 100,00

DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN PROP. BANTEN DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROV. KEPULAUAN BABEL DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI GORONTALO DINAS PERTANIAN, KEHUTANAN, DAN PETERNAKAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU DINAS PERKEBUNAN PROVINSI PAPUA BARAT DINAS PERKEBUNAN PROVINSI SULAWESI BARAT DINAS PERTANIAN, KEHUTANAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA

1.471.220

15.859.905

1.392.582

15.272.725

94,65 96,30 100,00 100,00

1.510.307

2.903.215

1.431.000

2.371.897

94,75 81,70 100,00

84,69

2.089.053

57.288.939

2.087.786

41.879.979

99,94 73,10 100,00

99,99

1.343.385

5.368.406

830.879

4.261.396

61,85 79,38 100,00

82,70

2.282.390

7.148.706

2.232.400

6.950.079

97,81 97,22 100,00 100,00

1.069.835

221.514.989

1.004.921

185.922.032

562.550

14.042.102

74.519

97.904.151

3.445.803.165

22.

23.

24.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

JUMLAH

93,93 83,93 100,00

90,60

6.709.396

13,25 47,78

16,67

53,33

86.335.266 2.639.784.07 8

88,18 76,61

98,40

84,54

Berdasarkan data pada diatas tergambarkan tingkat penyerapan anggaran Dekonsentrasi sebesar 88,18% dan Tugas Pembantuan sebesar 76,61%, tingkat penyerapan ini masih jauh dari target Menteri Pertanian yang sebesar 95%. Dekonsentrasi memperoleh dana sangat kecil hal ini disebabkan hanya memuat program/kegiatan generik yang sifatnya administratif seperti kegiatan pembinaan dan pengawalan, rapat-rapat, honor dll. Sebaliknya Tugas Pembantuan memperoleh dana yang besar disebabkan sebagian besar kegiatannya adalah pengembangan komoditas seperti karet, kelapa, kakao,kopi, tebu dll.

Penyerapan keuangan terendah pada anggaran Dekonsentrasi adalah Kalimantan Utara (13,25%), Aceh (43,94%) dan Kepulauan Riau (61,85%)

sedang

penyerapan

keuangan

tertinggi

pada

anggaran

Dekonsentrasi adalah Maluku (99,99%), Papua (99,31%) dan Nusa Laporan Tahunan Pembangunan Perkebunan Tahun 2015

82

Tenggara Timur (99,06%). Berdasarkan pencapaian fisik yang terendah Tugas Pembatuan Provinsi adalah Jawa Tengah (27,23%), Kalimantan Utara (53,33%) dan Jawa Timur (72,10%) sedang diluar dua provinsi ini pencapaian fisik Dekonsetrasi semuanya mencapai 100%.

Penyerapan

keuangan

terendah

pada

anggaran

Tugas

Pembantuan Provinsi adalah Jawa Tengah (44,47%), Kalimantan Utara (47,78%), dan Sumatera Selatan (57,44%) sedang penyerapan keuangan tertinggi pada anggaran Tugas Pembantuan Provinsi adalah Papua Barat (97,22%), Banten (97,02%) dan Bengkulu (96,30). Berdasarkan pencapaian fisik yang terendah hanya Kalimantan Utara (16,67%) dan Jawa Tengah (77,42%) sedang pencapaian fisik yang mencapai 100% pada Tugas Pembatuan Provinsi ada 10 provinsi.

Rendahnya penyerapan anggaran di Kalimantan Utara disebabkan oleh organisasi Satuan Kerja belum berjalan secara optimal karena masih pada masa transisi sebagai provinsi baru, untuk Jawa tengah disebabkan pengembangan tebu dengan nilai anggaran mencapai ratusan milyar rupiah banyak yang tidak dapayt dilaksanakan karena berbagai alasan dari CP/Cl sampai dengan resiko hukum yang mungkin akan dihadapi oleh pelaksana hal demikian juga terjadi di Jawa Timur dan provinsi lain yang memiliki anggaran pengembangan tebu.

b.

Pencapaian Fisik Komoditas Rempah dan Penyegar dalam Luas Areal

Tabel 27

Keluaran/Output Tanaman Rempah dan Penyegar Pada Tugas Pembantuan Provinsi Tahun 2015 KOMODITAS (HEKTAR)

NO

SATKER KOPI PAGU

1

JAWA BARAT

2

JAWA TENGAH

3

DIY

4

JAWA TIMUR

TEH

REA

900

900

1.000

1.000

PAGU 2.015

REA 2.015

KAKAO PAGU 250

300 1.200

LADA

REA

PAGU

200

REA

CENGKEH PAGU

REA

500

500

600

600

PALA PAGU

REA

300

1.200


83

5

ACEH

8

SUMATERA UTARA SUMATERA BARAT SUMATERA SELATAN

9

LAMPUNG

6 7

16

KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN SELATAN KALIMANTAN TIMUR SULAWESI UTARA SULAWESI TENGAH SULAWESI SELATAN SULAWESI TENGGARA

17

MALUKU

18

BALI

10 11 12 13 14 15

20

NUSA TENGGARA BARAT NUSA TENGGARA TIMUR

21

PAPUA

22

BENGKULU

23

MAULKU UTARA

24

BANGKA BELITUNG

25

GORONTALO

26

PAPUA BARAT

19

27 28

3.400

3.400

2.275

1.675

1.500

1.500

1.500

1.500

3.000

3.000

4.050

4.050

1.800

1.800

3.900

3.900

2.950

2.950

700

700

800

800

100

-

2.850

2.850

3.500

3.500

1.225

1.225

500

500

9.075

8.075

100

2.750

2.750

750

750

23.230 23.035

500

500

18.850 18.850

350

350

1.450

1.450

200

200

100

100

1.350

1.350

21.850 21.850 3.900

3.900

3.400

3.400

2.300

2.300

300

300

2.400

2.400

1.950

1.950

1.350

1.350

800

780

900

900

2.300

2.300

900 200

900

155 1.100

1.150

SULAWESI BARAT KALIMANTAN UTARA JUMLAH

1.000

1.100

1.150

11.400 11.400

28.600

Dalam

28.580

tabel

2.015

2.015

diatas

500

500

94.305

93.415

terlihat

8.250

8.250

persebaran

5.800

5.800

pengembangan

6

komoditas tanaman rempah penyegar ada di 28 provinsi, tanaman teh hanya di Jawa Barat, Kopi di 13 provinsi, kakao di 18 provinsi, Lada di 6 provinsi, cengkeh di 9 provinsi dan pala di 5 provinsi. Target pengembangan tanaman rempah penyegar 148.045 hektar terealisasi 146.135 hektar, komoditas yang tidak terealisasi seluruhnya adalah kopi 10 hektar di Papua, kakao 890 hektar di (Bangka Belitung, Sulawesi Selatan, Aceh dan Jawa Barat), dan Pala 1.000 hektar di Aceh. Permasalahan tidak terlaksananya pengembangan Pala dan kakao di aceh adalah karena tidak tersedianya benih bina tanaman pala sedang kakao di Pidie Jaya dan Bireuen tidak dapat dilaksanakan karena harga entres lebih tinggi dibanding unit cost yang di DIPA. Meskipun seluruh pengembangan kopi 1.000 hektar di Jawa Laporan Tahunan Pembangunan Perkebunan Tahun 2015

84

tengah terlaksana namun ada pengadaan atraktan yang tidak dapat dilaksanakan.

c.

Pencapaian Fisik Komoditas Semusim dalam Luas Areal

Tabel 28

Keluaran/Output Tanaman Semusim Pada Tugas Pembantuan Provinsi Tahun 2015 KOMODITAS (HEKTAR)

NO

SATKER

TEBU PAGU

TEMBAKAU REA

PAGU

1

JAWA BARAT

2

JAWA TENGAH

3

DIY

4

JAWA TIMUR

5

ACEH

6

SUMATERA UTARA

7

SUMATERA BARAT

100

80

8

JAMBI

440

440

9

SUMATERA SELATAN

650

287

10

LAMPUNG

5.024

5.024

11

SULAWESI SELATAN

3.350

3.350

12

BALI

13

NUSA TENGGARA BARAT

14

NUSA TENGGARA TIMUR

15

GORONTALO JUMLAH

NILAM

REA

PAGU

KAPAS

REA

PAGU

2.000

2.000

60

-

10

10

25.239

3.008

100

50

10

10

550

480

5

5

25.590

17.859

200

-

10

10

200

200

20

-

10

10

5

5

10

10

3.087

3.087

950

950

67.180

36.764

20

20

100

100

130

115

630

285

20

20

30

30

110

110

REA

30

-

7.000

7.000

100

100

250

250

250

250

7.630

7.600

Pengembangan 4 komoditas tanaman semusim (tabel 28) ada di 15 provinsi, tanaman tebu ada di 12 provinsi, tembakau di 7 provinsi, Nilam di 9 provinsi, dan kapas di 5 provinsi. Target pengembangan tanaman semusim 75.550 hektar dapat terealisasi 44.759 hektar. Kegiatan yang tidak seluruhnya terlaksana adalah pengembangan tebu di Jawa Tengah tidak dapat dilaksanakan 22.231 hektar karena petani menolak kegiatan tersebut sedang untuk harvester juga tidak dilaksanakan karena tidak ada penyedia alat tersebut, Bongkar ratoon 10 hektar tidak dapat dilaksanakan karena bibit tidak lolos sertifikasi demikian juaga harvester tidak dapat dilaksanakan karena spesifikasi tidak ada didalam e-cataloq dan dicoba diubah dengan lelang tapi waktu tidak cukup, pengembangan tebu di Jawa Laporan Tahunan Pembangunan Perkebunan Tahun 2015

85

Timur tidak dapat dilaksanakan 7.731 hektar di 4 kabupaten tidak dapat karena permasalahan teknis dilapangan (Sidoarjo, Kediri, Mojokerto dan Ngawi),

untuk

alat

tebang

296

unit

tidak

dilaksanakan

karena

rekanan/penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya hingga batas waktu

kontrak,

pengembangan

tebu

di

Sumatera

Selatan

tidak

dilaksanakan 364 hektar, rawat ratoon di OKU Timur tidak dilaksanakan dan bongkar ratoon di Ogan Ilir tidak dilaksanakan karena lahan tidak siap. Pengembangan tanaman tembakau di Jawa Barat tidak dilaksanakan karena tidak ada benih bina dan pada sisi lain petani lebih menginginkan benih unggul lokal, pengembangan Tembakau di Jawa Tengah dan Jawa Timur melalui anggaran APBN-P tidak dilaksanakan karena musim tanam sudah lewat, pengembangan tembakau di NTB tidak dilaksanakan 15 hektar karena lahan tersebut sudah ditanami.

d.

Pencapaian Fisik Komoditas Tahunan dalam Luas Areal

Tabel 29

Keluaran/Output Tanaman Tahunan Pada Tugas Pembantuan Provinsi Tahun 2015 KOMODITAS (HEKTAR)

NO

SATKER

KARET PAGU

KELAPA SAWIT

KELAPA

REA

PAGU

REA

PAGU

KEMIRI SUNAN

REA

PAGU

1

JAWA BARAT

100

100

500

500

2

JAWA TENGAH

200

200

2.250

-

3

DIY

100

100

4

JAWA TIMUR

5

ACEH

850

800

1.400

1.150

450

450

6

SUMATERA UTARA

300

300

100

100

200

200

7

SUMATERA BARAT

1.450

1.450

1.150

950

300

300

8

RIAU

1.900

1.900

700

700

650

650

9

JAMBI

2.500

2.500

200

200

550

550

10

SUMATERA SELATAN

1.159

1.159

1

-

1

-

11

LAMPUNG

150

150

200

200

12

KALIMANTAN BARAT

1.000

1.000

200

200

750

723

800

800

200

200

240

240

600

550

400

400

100

100

14

KALIMATAN TENGAH KALIMANTAN SELATAN

15

KALIMANTAN TIMUR

16

SULAWESI UTARA

13

1.950

5

JAMBU METE

REA

PAGU

REA

SAGU PAGU

REA

5

100

100

100

100

1.950


86

17

SULAWESI TENGAH

19

SULAWESI SELATAN SULAWESI TENGGARA

20

MALUKU

21

BALI

18

150

150

3.500

3.500

1.250

1.250

100

100

2.000

2.000

100

100

2.450

2.450

750

750

100

100

600

600

250

250

2.950

2.319

650

650

200

200

500

500

23

NUSA TENGGARA BARAT NUSA TENGGARA TIMUR

24

PAPUA

25

BENGKULU

26

MAULKU UTARA

1.500

1.500

27

GORONTALO

1.800

1.800

28

KEPULAUAN RIAU

29

PAPUA BARAT

150

150

30

KALIMANTAN UTARA

22

JUMLAH

800

550

800

15

250

15

700

700

400

400

1.100

1.100

250 150

150

457

200

200

12.709

12.516

26.601

23.269

500

-

4.391

3.863

20

20

1.550

1.550

Persebaran pengembangan 4 komoditas tanaman tahunan ada di 30 provinsi, tanaman kelapa ada di 27 provinsi, karet di 16 provinsi, kelapa sawit di 12 provinsi, dan kemiri sunan di 2 provinsi, Jambu Mete di 8 provinsi dan sagu di 2 provinsi. Target pengembangan tanaman semusim 46.371 hektar dapat terealisasi 42.411 hektar. Pengembangan kelapa 2.250 hektar di Jawa tengah tidak dapat dilaksanakan karena tidak tersedia bibit bina, di NTT tidak dilasanakan 631 hektar karena kekurangan benih anakan khusus di kab. (TTU, TTS, Sabu Raijua dan Manggarai Timur), peremajaan tanaman kelapa di Aceh Singkil dan Aceh Tamiang tidak dilaksanakan karena tidak ada CP/CL. Pengembangan karet di Aceh Singkil tidak dilaksanakan karena tidak ada CP/CL. Pengembangan kelapa sawit di Kalimantan Barat 27 hektar karena tidak cukupnya benih kelapa sawit bermutu bersertifikat di pasar termasuk pupuk NPK serta di Kalimantan Utara tidak dilaksanakan seluruhnya karena aparat Satker belum memhami pekerjaanya.

4)

Satuan Kerja Perkebunan Tingkat Kabupaten/Kota

Jumlah satker kabupaten yang mendapat anggaran tugas bantuan sebanyak 50 satker yang tersebar pada 21 provinsi, komoditas dan kegiatan lain yang dilaksanakan meliputi: Laporan Tahunan Pembangunan Perkebunan Tahun 2015

87

a. Tanaman Rempah dan Penyegar, antara lain; teh, kakao, kopi, pala, lada dan cengkeh. b. Tanaman Semusim, antara lain; nilam dan tebu c.

Tanaman Tahunan, antara lain; karet,kelapa sawit, jambu mete dan kelapa.

d. Kegiatan

lainnya,

pemberdayaan

antara

petani,

lain;

SL-PHT,

pengembangan peralatan

kebun

pasca

panen

benih, dan

pengembangan sistem berbasis tanaman tahunan.

Anggaran, target fisik, realisasi keuangan dan pencapaian fisik disajikan dalam tabulasi, meliputi; realisasi anggaran beserta fisiknya per-satker, realisasi gabungan komoditas, realisasi komoditas per-jenis tanaman, dll. Secara umum pelaksanaan tugas pembantuan di kabupaten tidak menemui masalah yang berarti, jikapun ada beberapa masalah dapat dengan mudah dicari solusinya meskipun ada beberapa komoditas tidak selesai 100 persen. Semakin banyak satker yang sudah memahami masalah tender berdasarkan

perpres

no.

70/2012,

dimana

saat

banyak

pihak

mempertanyakan kekurangan pegawai teknis yang tergabung dalam ULP (unit pelaksana pengadaan) namun pihak satker kabupaten/kota bisa menjawab bahwa proses pengadaan tidak terkendala dengan hal tersebut, karena dalam proses pengadaan ada tim yang bisa dilibatkan dalam membantu pekerjaan PPK (pejabat pembuat komitmen) yang disebut dengan tim teknis dan tim penyusun HPS, jadi kekhawatiran pihak yang mempertanyakan tersebut terjawab sudah.

Namun disisi laporan ke pusat/provinsi masih banyak kekurangan karena tidak semua satker kabupaten/kota secara rutin dan disiplin melaporkan perkembangan kegiatannya sesuai waktu yang telah ditentukan dalam pedoman monev Ditjen.

Perkebunan.

Kendala

lain

adalah satker

kabupatenkota terlalu berharap banyak pada sistem pelaporan yang dibuat oleh Ditjen. Perkebunan yang disebut dengan e-bun, sedang sistem e-bun belum bisa memenuhi kebutuhan seperti yang diharapkan dan pihak satkerpun tidak membuat laporan secara manual dalam excel.


88

a.

Realisasi Anggaran dan Pencapaian Fisik

Tabel 30

Keluaran/Output Tugas Pembantuan Per-Satker Kabupaten/Kota Tahun 2015

NO

SATKER

1

Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Cianjur

2

Dinas Perkebunan Kab. Garut

3

Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab Bener Meriah

4

Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab Pidie

5 6 7

Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Aceh Utara Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab Aceh Timur Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Nagan Raya

PAGU HARIAN Rp(000)

REALISASI SP2D Rp(000)

(%)

FISIK (%)

9.128.821.000

8.902.877.500

97,52

100,00

14.475.075.000

13.720.678.702

94,79

100,00

175.600.680.000

156.847.335.000

89,32

1.062.520.000

929.939.700

87,52

100,00

6.913.985.000

5.897.131.110

85,29

88,68

8.531.261.000

8.038.169.600

94,22

100,00

100,00

5.165.009.000

4.732.699.500

91,63

99,87

8

Dinas Perkebunan Kab. Batubara

2.501.755.000

1.017.437.500

40,67

27,51

9

Dinas Perkebunan Kab. Pasaman Barat

4.817.451.000

4.546.829.700

94,38

100,00

10

Dinas Perkebunan Kab. Kampar

5.262.880.000

4.881.349.000

92,75

94,09

11

Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Meranti

5.476.076.000

5.316.377.020

97,08

100,00

12

Dinas Perkebunan Kab. Muara Enim

6.811.826.000

5.930.045.340

87,06

99,90

13

Dinas Perkebunan Kab Musi Rawas

6.210.416.000

5.727.883.500

92,23

99,92

14

Dinas Perkebunan Kab. Ogan Komering Ilir

14.810.772.000

10.819.426.840

73,05

81,85

12.543.015.000

11.142.557.700

88,83

83,99

3.336.756.000

3.121.637.350

93,55

100,00

6.153.944.000

6.035.644.700

98,08

100,00

15 16 17 18

Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Sanggau Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Sintang Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kab. Kapuas Hulu Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Bengkayang

8.830.615.000

8.504.545.000

96,31

100,00

19

Dinas Perkebunan Kab. Kotawaringin Barat

4.496.778.000

4.151.021.000

92,31

100,00

20

Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan Kab. Tanah Laut

1.757.846.000

1.434.272.400

81,59

100,00

21

Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Hulu Sungai Tengah

1.762.259.000

1.590.064.000

90,23

100,00

22

Dinas Perkebunan Kab. Kotabaru

2.224.016.000

1.961.654.100

88,20

100,00

23

Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Tabalong

1.859.536.000

1.582.100.700

85,08

99,77

24

Dinas Perkebunan. Tanaman Pangan. Peternakan dan Perikanan Kab. Kutai Barat

2.889.408.000

2.086.606.750

72,22

100,00

25

Dinas Perkebunan Kab. Minahasa Selatan

5.509.197.000

5.464.435.000

99,19

100,00

26

Dinas Perkebunan Kab. Toli-Toli

19.668.580.000

18.152.695.835

92,29

97,02

27

Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab Sigi

36.369.140.000

34.788.288.854

95,65

100,00

2.722.271.000

2.665.431.800

97,91

100,00

18.495.707.000

16.059.941.332

86,83

100,00

22.728.882.000

21.539.901.854

94,77

100,00

29.911.742.000

24.303.562.583

81,25

91,27

28 29 30 31

Dinas Pertanian. Kehutanan dan Kelautan Kota Palu Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Bulukumba Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab.Soppeng Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Luwu Utara


89

32

Dinas Pertanian Kab Konawe

22.389.560.000

21.986.662.000

98,20

99,93

33

Dinas Perkebunan Kab. Kolaka

29.426.388.000

28.294.703.600

96,15

100,00

22.253.336.000

22.055.217.000

99,11

100,00

34 35

Dinas Perkebunan dan Hortikultura Kab. Konawe Selatan Dinas Pertanian. Perkebunan dan Peternakan Kab. Sikka

5.291.452.000

5.134.646.400

97,04

100,00

36

Dinas Perkebunan Kab. Alor

2.357.750.000

2.314.360.000

98,16

100,00

37

Dinas Pertanian. Perkebunan dan Peternakan Kab. Bengkulu Tengah

1.930.730.000

1.736.640.000

89,95

100,00

38

Dinas Pertanian Kab. Halmahera Utara

17.084.600.000

16.632.720.600

97,36

99,94

39

Dinas Pertanian Kab. Halmahera Barat

9.918.615.000

9.356.366.000

94,33

100,00

40

Dinas Perkebunan Kab. Halmahera Tengah

7.635.595.000

7.537.094.000

98,71

100,00

5.969.316.000

5.158.177.400

86,41

98,98

5.580.000.000

5.242.099.749

93,94

100,00

41 42

Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Pandeglang Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Lebak

43

Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bangka Selatan

9.097.955.000

6.008.074.705

66,04

98,52

44

Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Bangka

3.884.416.000

3.361.607.388

86,54

100,00

45

Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bangka Tengah

1.634.540.000

1.437.225.700

87,93

100,00

46

Dinas Pertanian. Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kab. Pohuwato

11.178.645.000

10.213.738.250

91,37

99,78

18.805.750.000

14.849.590.917

78,96

100,00

39.737.876.000

37.977.807.200

95,57

100,00

39.669.755.000

37.721.103.870

95,09

100,00

29.258.988.000

27.412.677.000

731.133.486.000

666.323.052.749

47 48

Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Majene Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab Mamuju

49

Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Polewali Mandar

50

Dinas Pertanian. Perkebunan dan Hortikultura Kab Mamasa JUMLAH

93,69 91,14

100,00 98,49

Penyerapan keuangan satker tugas pembantuan kabupaten/kota dari sejumlah 50 satker tercatat 91,14% atau dengan capaian fisik 98,49%. Anggaran

disebabkan

oleh

efisiensi

pengadaan

barang/jasa,

tidak

terlaksananya/selesainya pengembangan karet di kabupaten Batubara dengan status pekerjaan pada KTP CP/CL, kegiatan administratif yang tidak selesai dibeberapa kabupaten, dll. Penyerapan keuangan terendah pada anggaran Tugas Pembantuan Kabupaten adalah Batubara (40,67%), Bangka Selatan (66,04%), dan Kutai Barat (72,22%) sedang penyerapan keuangan tertinggi pada anggaran Tugas Pembantuan Kabupateni adalah Minahasa Selatan (99,19%), Konawe Selatan (99,11%) dan Halmahera Tengah (98,71%). Berdasarkan pencapaian fisik yang terendah adalah Batubara (27,51%), Ogan Komering Ilir (81,85%) dan Sanggau (83,99%) sedang pencapaian fisik yang mencapai 100% pada Tugas Pembatuan Kabupaten ada 34 Satker kabupaten. Laporan Tahunan Pembangunan Perkebunan Tahun 2015

90

b.

Realisasi Per-Kegiatan

Tabel 31

Realisasi Output Per-Komoditas Perkebunan Pada Tugas Pembantuan (TP) Kabupaten/Kota Tahun 2015 Volume

No

Keluaran/Output

Jumlah

Pagu

Realisasi

Target

Realisasi

Rp(000)

Rp(000)

(Ha/Org/

(Ha/Org/

Kt/Lap)

Kt/Lap)

Satker

(%)

1

Pengembangan Tan. Kopi

155.654.690 151.056.052

30.550

30.550 100,00

6

2 3 4 5 6 7

Pengembangan Tan. T e h Pengembangan Tan. Kakao Pengembangan Tan. Lada Pengembangan Tan. Cengkeh Pemberdayaan Pekebun Tanregar Pengembangan Tanaman Pala Pengembangan Kebun Benih Tanregar Pengembangan Tan. Tebu Penanaman Tan. Nilam Pengembangan Tan. Karet Pengembangan Tan. Kelapa Pengembangan Tan. Kelapa Sawit Pengembangan Tan. Jambu Mete Revitalisasi Perkebunan (Kelapa Sawit, Kakao, Karet) Pengembangan Sistem Pertanian Berbasis Tanaman Tahunan Pemberdayaan Pekebun Tanhun Pengembangan Kebun Benih Tanhun Peralatan Penanganan Pascapanen Tan. Perkebunan Penanganan gangguan usaha dan konflik perkebunan SL-PHT Perkebunan Antisipasi Dampak Perub. Iklim Penanganan OPT Perkebunan

13.277.340 13.222.789 259.943.658 241.972.435 14.786.730 10.492.278 18.541.975 17.891.640 72.189.500 66.774.200 6.525.500 6.457.875

1.200 90.605 2.330 3.970 10.484 1.700

1200 100,00 89.743 99,05 1.970 84,55 3970 100,00 10.348 98,70 1700 100,00

2 21 4 7 30 2

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

336801

259287,1

16

11

68,75

5

24.626.700 2.031.190 51.076.238 21.320.752 24.289.595 332.940

19.273.307 1.731.987 46.523.364 19.917.499 22.640.484 332.616

750 65 6.881 8.750 2.853 150

517 65 6.781 8.750 2.850 150

68,93 100,00 100,00 100,00 99,89 100,00

2 7 25 19 15 1

720.935

483.057

23

21

91,30

21

960.070

859.594

9

14.743.112

13.730.441

6.043

5.782

9 100,00 95,68

20

9

462.259

287.293

33

20,6

62,42

8

7.150.600

5.562.115

74

74 100,00

23

6.960.282

6.527.036

72

72 100,00

22

1.882.960 3.818.080 220.550

1.842.482 2.728.542 213.030

19 8 150

19 100,00 7 87,50 150 100,00

9 8 2

Kabupaten/Kota melaksanakan pengembangan 12 komoditas perkebunan dengan target luas areal tergarap sebanyak 149.704 hektar dengan besar anggaran Rp592,407 milyar, dapat diselesaikan 148.246 hektar dengan menyerap anggaran Rp551,512 milyar. Terdapat 1.458 hektar pengembangan komoditas yang tidak dapat dilaksanakan seluruhnya yaitu pengembangan kakao, sawit, lada dan tebu. Pada tahun 2015 pengembangan kopi diintensifkan di kabupaten Bener Meriah dengan alokasi anggaran sebesar Rp135,665 milyar target luas areal 27.650 hektar, dari target sebesar itu seluruhnya dapat dilaksanakan dengan menyerap anggaran 97,14% dari pagu. Dalam perspekstif kewilayahan komoditas perkebunan kakao paling banyak dikembangkan di wilayah Indonesia Timur karena secara tradisional merupakan wilayah pengembangan kakao dan Laporan Tahunan Pembangunan Perkebunan Tahun 2015

91

sekaligus merupakan sentra kakao nasional, sedang karet banyak dikembangkan di wilayah Indonesia Barat karena wilyah barat merupakan sentra karet dan tanaman tahunan lainnya seperti Kalimantan, Sumatera dan Jawa. Disamping itu terdapat kegiatan lainnya yaitu: penanganan OPT melalui musuh alami dengan cara menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan pada petani pekebun dalam bentuk sekolah lapang pengendalian hama terpadu (SL-PHT), pemberdayaan petani dalam bentuk peningkatan

pengetahuan

kelembagaan

petani

dan

pengembangan

pengetahuan teknis budidaya tanaman perkebunan, kegiatan peningkatan nilai tambah hasil perkebunan melalui penyaluran alat pasca panen beserta pelatihan penggunan alat tersebut, dan sebagai upaya pengembangan perkebunan berkelanjutan melalui pengembangan sumber kebuh benih.

c.

Pencapaian Fisik Komoditas Rempah & Penyegar dalam Luas Areal

Tabel 32

Keluaran/Output Tanaman Rempah dan Penyegar Per-Satker Pelaksana Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota Tahun 2015 KOMODITAS (HEKTAR)

NO

SATKER

KOPI PAGU

TEH

REA

1

CIANJUR

2

GARUT

3

BENER MERIAH

4

PIDIE

5

ACEH TIMUR

6

MERANTI

500

500

7

MUARA ENIM

650

650

8 9

350

350

PAGU

KAKAO

REA

600

600

600

600

PAGU

LADA

REA

PAGU

CENGKEH

REA

100

500

500

820

820

700

700

PAGU

REA

100 700

SANGGAU

100

100

600

240

BENGKAYANG

100

100

500

500

MINAHASA 10 SELATAN

12 SIGI

REA

27.650 27.650

700

11 TOLI-TOLI

PAGU

PALA

2.550

2.550

10.750 10.750

13 BULUKUMBA

5.100

5.100

14 SOPPENG

6.100

6.100

15 LUWU UTARA

9.200

8.338

16 KONAWE

6.050

6.050

17 KOLAKA

6.950

6.950


92

18

KONAWE SELATAN

6.050

6.050

19 SIKKA

1.550

1.550

20 ALOR

150

150

900

900

700

700

HALMAHERA 21 UTARA HALMAHERA 22 BARAT HALMAHERA 23 TENGAH 24 PANDEGLANG 25 LEBAK

100

100

BANGKA 26 SELATAN

930

930

27 BANGKA

300

300

2.330

1.970

28 POHUWATO

1.600

1.600

29 MAJENE

6.750

6.750

31 MAMUJU

9.350

9.350

31

POLEWALI MANDAR

32 MAMASA JUMLAH

450

450

500

500

500

500

500

500

3.970

3.970

800

800

900

900

1.700

1.700

10.130 10.130 1.300

1.300

30.550 30.550

1.200

1.200

5.725

5.725

90.605

89.743

Dalam tabulasi diatas disajikan persebaran wilayah pengembangan tanaman rempah dan penyegar meliputi wilayah Sulawesi, Jawa, Sumatera dan Maluku. Komoditas teh hanya dikembangkan di Jawa Barat, kakao di Sulawesi (Tengah, Barat, Selatan dan Tenggara), Kopi dikembangkan di Sumatera (Aceh dan Riau) dan Sulawesi Barat (Mamasa), Lada hanya dikembangkan di Bangka Belitung, Pala dikembangkan hanya di Maluku, dan Cengkeh hanya di Sulawesi Utara. Persebaran 4 komoditas tanaman tahunan ada di 30 provinsi, tanaman kelapa ada di 27 provinsi, karet di 16 provinsi, kelapa sawit di 12 provinsi, dan kemiri sunan di 2 provinsi, Jambu Mete di 8 provinsi dan sagu di 2 provinsi. Target pengembangan tanaman semusim 46.371 hektar dapat terealisasi 42.411 hektar.

Secara keseluruhan realisasi pencapaian fisik pengembangan komoditas tanaman rempah dan penyegar hampir mendekati 100 persen, hanya pengembangan komoditas kakao di Toli-Toli dan Kota Palu saja yang tidak tercapai seluruhnya. Berbagai macam persoalan menjadi penyebab tidak berhasilnya kegiatan sebuah satker, seperti data CL/CL tidak akurat, petani mengundurkan diri karena beberapa persyaratan yang diminta tidak dapat dipenuhi, berita adanya pengurangan anggaran sehingga satker melakukan tindakan mengurangi jumlah yang ditenderkan, dll. Laporan Tahunan Pembangunan Perkebunan Tahun 2015

93

d.

Pencapaian Fisik Komoditas Semusim dalam Luas Areal

Tabel 33

Keluaran/Output Tanaman Semusim Per-Satker Pelaksana Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota Tahun 2015 KOMODITAS (HEKTAR)

NO

SATKER TEBU PAGU

1 2 3 4 5 6 7 8 9

NILAM

REALISASI

GARUT

PAGU

REALISASI 10

10

PIDIE

10

10

ACEH UTARA

10

10

PASAMAN BARAT

10

10

KONAWE

5

5

KOLAKA

10

10

POHUWATO

10

10

65

65

BENER MERIAH

OGAN KOMERING ILIR

JUMLAH

200

550

750

200

317

517

Tanaman semusim hanya memiliki 2 (dua) komoditas saja yang dikembangkan oleh satker tugas pembantuan kabupaten/kota dengan target luasan areal yang dikembangkan juga kecil, hanya kabupaten Pasaman Barat (nilam) dan Bener Meriah (tebu) cukup besar yaitu 150 hektar. Pengembangan tanaman semusim anggarannya lebih banyak diletakkan di satker provinsi terutama untuk pengembangan tanaman tebu.

Meskipun kabupaten Bener Meriah bukan wilayah tebu/sentra tebu namun mendapat alokasi pengembangan tanaman tebu pada tahun anggaran 2014 sebesar 150 hektar dan ta. 2015 sebesar 200 hektar, berdasarkan desain pengembangan tanaman tebu nasional, kedepan direncanakan wilayah Gayo di provinsi Aceh akan dikembangkan menjadi wilayah baru sentra pengembangan tebu nasional sebagai upaya dalam mendorong percepatan realisasi swasembada gula nasional.

Pencapaian realisasi fisik pengembangan komoditas tanaman semusim sampai akhir tahun anggaran 2014 mampu mencapai 100 persen baik untuk komoditas nilam maupun tebu di seluruh satker kabupaten/kota. Laporan Tahunan Pembangunan Perkebunan Tahun 2015

94

e.

Pencapaian Fisik Komoditas Tahunan dalam Luas Areal

Tabel 34

Keluaran/Output Tanaman Tahunan Per-Satker Pelaksana Tugas Pembantuan (TP) Kabupaten/Kota Tahun 2015 KOMODITAS (HEKTAR)

NO

SATKER KARET PAGU

KELAPA

REA

PAGU

SAWIT

REA

PAGU

METE

REA

1

CIANJUR

150

150

2

GARUT

200

200

5

ACEH UTARA

300

300

250

250

4

ACEH TIMUR

300

300

200

200

5

NAGAN RAYA

250

250

200

200

6

BATUBARA

100

-

200

-

7

PASAMAN BARAT

300

300

150

150

200

200

8

KAMPAR

300

300

250

250

9

MERANTI

300

300

10

MUARA ENIM

300

300

11

MUSI RAWAS

500

500

12

OGAN KOMERING ILIR

521

521

1

13

SANGGAU

300

300

500

500

14

SINTANG

200

200

150

150

15

KAPUAS HULU

550

550

200

200

16

BENGKAYANG

300

300

100

100

300

300

17

KOTAWARINGIN BARAT

200

200

200

200

18

TANAH LAUT

200

200

19

HULU SUNGAI TENGAH

20

KOTABARU

200

200

21

TABALONG

265

265

22

KUTAI BARAT

275

275

23

MINAHASA SELATAN

500

500

24

BULUKUMBA

300

300

25

KONAWE

300

300

26

KOLAKA

450

450

27

KONAWE SELATAN

600

600

28

SIKKA

200

100

29

ALOR

600

600

30

BENGKULU TENGAH

31

HALMAHERA UTARA

1.100

1.100

32

HALMAHERA BARAT

1.100

1.100

33

HALMAHERA TENGAH

1.100

1.100

34

PANDEGLANG

200

200

270

200

200

PAGU

REA

1 500

500

1

270

150

150

200

200


95

35

LEBAK

200

200

36

BANGKA SELATAN

37

BANGKA

200

200

38

BANGKA TENGAH

200

200

39

POHUWATO

400

400

40

MAJENE

100

100

41

POLEWALI MANDAR

250

250

8.350

8.050

6.881

JUMLAH

6.781

2.653

2.650

150

150

Pengembangan tanaman tahunan yang dilaksanakan dalam dana tugas pembantuan

kabupaten/kota

lebih

banyak

dititik

beratkan

pada

pengembangan tanaman karet dan kelapa, masing-masing memiliki luasan areal pengembangan sebanyak; kelapa 5.402 hektar, dan karet 5,384 hektar. Sedang 2 (dua) komoditas lain yaitu kelapa sawit dan jambu mete luasan arealnya kecil dan hanya dikembangkan oleh 1 (satu) satker untuk masing-masing komoditas. Pencapaian realisasi fisik pengembangan tanaman tahunan di kabupaten/kota rata-rata 100 persen, hanya tanaman karet yang tidak dapat selesai seluruhnya karena kabupaten Batubara tidak melaksanakannya sedang kabupaten Ogan Komering Ilir hanya mampu menyelesaikan 90 persen dari target yang dibebankan padanya.

E.

Realisasi Anggaran Berdasarkan Belanja

Dalam PMK Nomor 91/PMK.06/2007 tentang Bagan Akun Standar (BAS) sudah didefinisikan mengenai belanja barang dan jasa,

belanja modal, belanja

pegawai dan belanja sosial secara jelas. Definisi Jenis Belanja Menurut Klasifikasi Ekonomi 1. Belanja Pegawai Kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pegawai pemerintah (di dalam negeri dan di luar negeri) sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan selama periode

akuntansi,

kecuali

pekerjaan

yang

berkaitan

dengan

pembentukan modal. Pembayaran kepada pekerja yang dipekerjakan sendiri, dan pekerja lain yang bukan karyawan pemerintah tidak termasuk dalam kelompok belanja pegawai tetapi dalam kelompok belanja barang dan jasa. Laporan Tahunan Pembangunan Perkebunan Tahun 2015

96

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam belanja pegawai: a)

Belanja Pegawai difokuskan untuk membayar gaji dan tunjangan yang melekat dengan gaji, honor-honor pegawai non PNS serta tunjangantunjangan yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

b)

Sementara itu, sesuai dengan penerapan konsep nilai perolehan maka pembayaran honor-honor untuk pelaksana kegiatan yang semula disediakan

dari “Belanja

Pegawai :

Uang honor tidak

tetap”

diintegrasikan ke dalam kegiatan induknya dan kode akun yang digunakan mengikuti jenis belanja kegiatan yang bersangkutan 2. Belanja Barang Pembelian barang dan jasa yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan, Barang dan Jasa yang digunakan untuk riset dan pengembangan,

pelatihan staf, riset pasar

termasuk. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam belanja barang/jasa: a)

Belanja Barang difokuskan untuk membiayai kebutuhan operasional kantor (barang dan jasa), pemeliharaan kantor dan aset tetap lainnya serta biaya perjalanan.

b)

Disamping itu, belanja barang juga dialokasikan untuk pembayaran honor-honor bagi para pengelola anggaran (KPA, PPK, Bendahara dan Pejabat

Penguji/Penandatangan

SPM,

termasuk

Petugas

SAI/

SIMAKBMN). c)

Selanjutnya sesuai dengan penerapan konsep nilai perolehan maka pembayaran honor untuk para pelaksana kegiatan menjadi satu kesatuan dengan kegiatan induknya

d)

Pengadaan

Aset Tetap yang nilai persatuannya di bawah nilai

minimum kapitalisasi (< Rp300.000,-/unit); e)

Belanja pemeliharaan aset tetap yang tidak menambah umur ekonomis, manfaat atau kapasitas;

f) g)

Belanja perjalanan dalam rangka perolehan barang pakai habis. Disamping itu, belanja barang juga dialokasikan untuk kegiatan operasional Satker BLU (gaji dan operasional pelayanan Satker BLU).

3. Belanja Modal


97

Belanja Modal adalah Pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. a)

Aset Tetap adalah Aset Berwujud yang mempunyai masa

manfaat

lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau

dimanfaatkan oleh

masyarakat umum. b)

Aset Lainnya diantaranya aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan, dan aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan).

Yang termasuk belanja modal adalah: •

Belanja Modal Tanah

•

Belanja Modal Gedung dan Bangunan

•

Belanja Modal Peralatan dan Mesin

•

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

•

Belanja Modal Fisik Lainnya

4. Belanja Sosial Transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Bantuan sosial dapat langsung diberikan kepada anggota masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan termasuk didalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan dan keagamaan. hal-hal yang perlu diperhatikan: a)

Belanja Bantuan Sosial secara prinsip dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

b)

Bantuan Sosial yang diberikan kepada masyarakat dapat berupa uang atau barang.

c)

Pengadaan barang atau bantuan peralatan yang akan diberikan kepada masyarakat dalam rangka bansos walaupun berupa barng fisik, pencatatannya tetap menggunakan akun belanja bantuan sosial. (57xxxx)

d)

bantuan sosial diberikan oleh instansi pemerintah dan diberikan kepada institusi selain pemerintah atau masyarakat serta harus memenuhi kriteria risiko sosial;


98

Pada tahun anggaran 2015, Ditjen. Perkebunan memperoleh 4 (empat) jenis belanja, yaitu belanja pegawai untuk pegawai kantor pusat dan kantor daerah (4 UPT), belanja barang/jasa, belanja modal dan belanja sosial untuk kegiatan pengembangan tebu dalam mendukung swasembada gula nasional.

Tabel 35 Realisasi Per-Belanja Tahun Anggaran 2015 Kode

Pagu

Realisasi

Rp(000)

Rp(000)

76.157.045

71.655.325

94,09

3.710.027.387

3.085.701.348

83,17

9.661.129

4.639.508

48,02

701.422.465

399.969.307

57,02

Belanja

51

Belanja Pegawai

52

Belanja Barang

53

Belanja Modal

57

Belanja Bantuan Sosial

4.497.268.026

Jumlah

%

3.561.965.488 79,20

Bilamana ditinjau dari penyerapan anggaran berdasarkan belanja, maka belanja modal yang paling kecil penyerapannya, namun yang paling mempengaruhi ketidak berhasilan penyerapan anggaran adalah belanja modal khusunya ntuk pengembangan tebu di Jawa Tengah dan Jawa timur.

3.2. Monitoring dan Evaluasi BAPPENAS

Penerapan PP 39/2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan merupakan upaya untuk menjawab dan memenuhi tantangan

dan

kebutuhan

dalam

rangka

melaksanakan

siklus

manajemen

pembangunan secara utuh. Tersedianya sistem monitoring dan evaluasi (monev) yang handal akan memberikan kontribusi nyata guna berjalannya siklus umpan balik pada tahap perencanaan yang pada ahirnya akan meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.

Sistem monev kinerja pembangunan, khususnya terhadap program dan kegiatan yang dituangkan dalam dokumen perencanaan, perlu terus dikembangkan agar lebih bermanfaat bagi manajemen pembangunan. Penyempurnaan mekanisme dan pelaporan

monev,

secara

langsung

mengharuskan

terpenuhinya

dokumen

perencanaan yang berkualitas dan dapat dievaluasi. Pembangunan aplikasi monev Laporan Tahunan Pembangunan Perkebunan Tahun 2015

99

berbasis

website

(e-Monev)

merupakan

upaya

untuk

mengefektifkan

dan

mengefisienkan pelaporan menuju pada peningkatan kualitas dengan melakukan penyederhanaan terhadap format, aplikasi dan mekanisme pelaporan monev kinerja pembangunan.

Pada tahap awal, aplikasi e-Monev baru dapat diakses oleh Kementerian/Lembaga (K/L) Pusat. Dalam tahap pengembangan selanjutnya, e-Monev direncanakan akan dapat diakses oleh Bappeda dan SKPD tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota terkait dengan

pelaksanaan

kegiatan

dan

program

dengan

Dana

Dekonsentrasi

(Dekon)/Tugas Perbantuan (TP). Secara paralel, e-Monev yang dikembangkan saat ini telah memuat informasi kinerja yang dibutuhkan sebagai masukan dalam rangka penerapan Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Kinerja (Performance-BasedPlanning

and

Budgeting),

serta

lebih

lanjut

untuk

mengetahui

kontribusi

kegiatan/program terhadap pencapaian target Prioritas Nasional.

LANDASAN HUKUM. Landasan hukum yang diacu dalam sistem e-Monev Pelaksanaan Rencana Pembangunan adalah : a. Undang-undang No.25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. b. Undang-undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. c.

Undang-undang No. 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025.

d. Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.

Target triwulanan merupakan prakiraan nilai pencapaian penyerapan anggaran dan prakiraan nilai pencapaian kinerja suatu kegiatan secara kumulatif pertriwulanan dengan ketentuan sebagai berikut : 1. Target triwulanan merupakan besaran/nilai yang ingin dicapai sampai dengan triwulan tersebut dan bukan hanya nilai pada triwulan itu saja. 2. Target triwulanan dinyatakan dalam satuan persentase (%). 3. Nilai persentase yang di-input merupakan kumulatif dari triwulan sebelumnya.


100

4. Target yang di-input adalah target penyerapan anggaran kegiatan per- triwulan dan target capaian kinerja kegiatan per-triwulan 5. Nilai akhir dari target anggaran dan target kinerja pada triwulan IV wajib 100%.

PENGUKURAN NILAI REALISASI PROGRAM

Pengukuran realisasi kinerja suatu program dilakukan berdasarkan realisasi kinerja seluruh

kegiatan

yang

mendukung

program

dimaksud

secara

RERATA

TERTIMBANG. Formula rerata tertimbang memberikan proporsi realiasi kegiatan yang berkontribusi terhadap program sesuai dengan besaran anggarannya.

Pengukuran terhadap status capaian kinerja pelaksanaan program tidak dilakukan berdasarkan indikator outcomes karena sebagaimana RKA K/L dan Renja K/L tidak dilengkapi dengan data nilai target indikator outcomes. Selain itu, karakteristik dari indikator outcomes merupakan indikator jangka panjang, sehingga pengukuran realisasinya sulit dilaporkan dalam periode triwulanan. Pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan Ditjen. Perkebunan ke Kementerian PPN/Bappenas sudah dilakukan pada tanggal 2015-01-22 pukul 11:06:39 WIB, dengan hasil sebagai berikut:

3.3.

Pengarus Utamaan Gender (PUG)

Istilah gender sudah digunakan secara luas masyarakat di berbagai forum, baik yang bersifat akademis maupun non-akademis ataupun dalam diskursus pembuatan kebijakan (law making process). Meskipun demikian, tidak selamanya istilah tersebut dipergunakan dengan tepat, bahkan terkadang mencerminkan ketidakjelasan pengertian konsep gender itu sendiri. Kekeliruan ini memiliki implikasi yang tidak kecil, khususnya apabila terjadi dalam proses pembuatan kebijakan. Kekeliruan ini bukan tidak mungkin menyebabkan kebijakan yang dihasilkan tidak tepat sasaran dan tidak mencapai tujuan yang diharapkan. Oleh karena itu kejelasan konsep gender penting sebagai langkah awal memahami pengarusutamaan gender. Konsep gender tidak merujuk kepada jenis kelamin tertentu (laki-laki atau perempuan). Berbeda dengan jenis kelamin, gender merupakan konsep yang dipergunakan untuk menggambarkan peran dan relasi sosial laki-laki dan Laporan Tahunan Pembangunan Perkebunan Tahun 2015

101

perempuan. Gender merumuskan peran apa yang seharusnya melekat pada laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Konsep inilah yang kemudian membentuk identitas gender atas laki-laki dan perempuan yang diperkenalkan, dipertahankan, dan disosialisasikan melalui perangkat-perangkat sosial dan norma hukum yang tertulis maupun tidak tertulis dalam masyarakat. Berbeda dengan jenis kelamin yang ditentukan oleh aspek-aspek fisiologis, gender merupakan pengertian yang dibentuk dan dipengaruhi oleh kebudayaan, adat istiadat, dan perilaku sosial masyarakat. Oleh karena itu, pengertian gender tidak bersifat universal, melainkan tergantung pada konteks sosial yang melingkupinya. Sebagai contoh, masyarakat berbasis patrilineal seperti di Jawa sangat mungkin merumuskan gender secara berbeda dengan masyarakat yang sistem sosialnya berbasis matrilineal.

1)

Pengarus utamaan Gender dalam Pembangunan

Di Indonesia, secara resmi PUG diadopsi menjadi strategi pembangunan bidang pemberdayaan perempuan melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.

Dalam

inpres

tersebut

dinyatakan

tujuan

PUG

adalah

terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi

atas

kebijakan

dan

program

pembangunan

nasional

yang

berperspektif gender. Dan strategi PUG ditempuh dalam rangka mewujudkan kesetaraan

dan

keadilan

gender

dalam

kehidupan

berkeluarga,

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ruang lingkup PUG dalam Inpres Nomor 9 Tahun 2000 meliputi: •

Perencanaan, termasuk di dalamnya perencanaan yang responsif gender/gender budgeting;

•

Pelaksanaan;

•

Pemantauan dan Evaluasi.

Pada tingkatan yang lebih rendah, dasar hukum pelaksanaan PUG juga diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman

Umum

Pelaksanaan

Pengarusutamaan

Gender

dalam

Pembangunan di Daerah yang diperbaharui dengan Peraturan Menteri Dalam Laporan Tahunan Pembangunan Perkebunan Tahun 2015

102

Negeri Nomor 67 Tahun 2011. Beberapa daerah telah merespons keberadaan instrumen hukum yang mengatur mengenai PUG dengan mengeluarkan peraturan daerah (perda) yang berkaitan dengan PUG, antara lain Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah.

Implementasi PUG perlu didukung dengan anggaran yang responsif gender. sehingga seluruh kementerian/lembaga perlu didorong untuk menerapkan Anggaran Responsif Gender (ARG) ke dalam program dan kegiatan masingmasing kementerian, termasuk Kementerian Pertanian. Selanjutnya, melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 Tahun 2011 implementasi ARG diperluas ke dalam bidang pembangunan sosial, ekonomi, dam politik.

Untuk mempercepat pelaksanaan PUG, juga telah dikeluarkan Surat Edaran tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender pada tanggal 1 November 2012. Surat Edaran ini dikeluarkan secara bersama-sama oleh Menteri

Negara

Perencanaan

Pembangunan

Nasional/Kepala

Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Surat edaran ini ditujukan kepada para menteri Kabinat Indonesia Bersatu II, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian RI, para kepala lembaga pemerintah non-kementerian, para pimpinan kesekretariatan lembaga negara, para gubernur, dan para bupati/walikota.

Surat Edaran tersebut dikeluarkan mengingat selama ini masih terdapat berbagai permasalahan dan tantangan dalam implementasi PUG. Di tingkat daerah, permasalahan dan tantangan tersebut antara lain: a. Dasar Hukum


103

Diperlukan dasar hukum yang lebih kuat sebagai dasar pelaksanaan implementasi PUG di daerah. Hingga saat ini, belum semua daerah memiliki peraturan daerah tentang PUG dalam pembangunan di daerah; b. Pemahaman, komitmen, dan kelembagaan Kurangnya pemahaman dan komitmen pejabat di daerah mengenai PUG dan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) sehingga kelembagaan yang menangani PUG lebih bersifat formalitas dan tidak dapat berfungsi secara optimal; c. Instrumen PPRG Dasar hukum instrumen PPRG belum ada. Instrumen yang digunakan merupakan adaptasi dari Paraturan Menteri Keuangan. d. Kapasitas sumber daya manusia (SDM) Kompetensi SDM pelaksana PPRG sebagian SKPD

masih kurang

memadai. e. Data Terpilah dan Informasi Keterbatasan

atau

ketiadaan

data

terpilah

(antara

laki-laki

dan

perempuan) menjadi kendala utama dalam analisis gender. Pendataan secara terpilah

belum menjadi mekanisme yang terintegrasi dalam

pendataan di daerah.

Percepatan implementasi PUG dalam pembangunan daerah, perlu dilakukan berbagai upaya untuk mengatasi berbagai permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh daerah dalam implementasi PUG selama ini. Beberapa hal yang dapat dilakukan antara lain: a. Membuat

dasar hukum

yang

kuat

sebagai

dasar

pelaksanaan

implementasi PUG di daerah, mengingat hingga saat ini belum semua daerah memiliki peraturan daerah tentang PUG dalam pembangunan di daerah; b. Meningkatkan pemahaman dan komitmen pejabat di daerah mengenai PUG dan PPRG; c. Membuat kelembagaan yang khusus menangani PUG sehingga implementasi PUG dapat berfungsi secara optimal;


104

d. Meningkatkan kapasitas SDM pelaksana PPRG di seluruh SKPD yang ada di daerah, mengingat PUG harus diimplementasikan di setiap sektor pembangunan di daerah; e. Menyusun Data Terpilah dan mengintegrasikan penyusunan Data Terpilah dalam pendataan semua sektor pembangunan daerah, sehingga dapat dilakukan analisis gender secara memadai sebelum menyusun program dan kegiatan di seluruh sektor tersebut

2)

Pengarus utamaan Gender dalam Kementerian Pertanian

Komposisi pegawai negeri sipil Kementerian Pertanian dalam isu gender, sebagai berikut: a) Pegawai Negeri Sipil (PNS) •

Jumlah PNS lebih dari 20 ribu orang yang tersebar di kantor pusat dan kantor daerah (UPT) dengan proporsi laki-laki 64% dan perempuan 36%

•

PNS dilihat berdasarkan pendidikan S2 dan S1 proporsi perempuan hampir sama dengan laki-laki, berkisar 45%-47%

•

Jumlah pegawai dengan pendidikan Sarjana Muda maka jumlah perempuan lebih banyak dari pada laki-laki dengan proporsi sebanyak 57 %-43%

b) TENAGA PENYULUH •

Jumlah tenaga penyuluh pertanian, dengan proporsi perempuan 20,6% dan laki-laki 79,4%

c) TENAGA KERJA •

Jumlah tenaga kerja pertanian, dengan proporsi laki-laki 61,3% dan perempuan 38,7%.

•

Sedang khusus tenaga kerja dibidang perkebunan, dengan proporsi perempuan 36% dan laki-laki 64%.

Isu aktual gender sektor pertanian a) Bagaimana menjadikan petani yang kreatif, inovatif, dan mandiri, serta mampu memanfaatkan iptek dan sumberdaya lokal untuk menghasilkan produk pertanian berdaya saing tinggi. Laporan Tahunan Pembangunan Perkebunan Tahun 2015

105

b) Bagaimana meningkatkan kontribusi pemuda/pemudi tani dalam usaha pertanian dan pembangunan pedesaan ? c) Bagaimana mengurangi keterlibatan pekerja anak di tingkat usaha rumah tangga ? d) Bagaimana mengurangi kesenjangan gender (Akses, Partisipasi, Kontrol dan Manfaat), ketimpangan upah pekerja antar jenis kelamin, kelompok usia, dan antar wilayah ? e) Bagaimana merancang paket teknologi dan program penyuluhan yang responsif gender ?

Kenapa Perlu Memasukkan Pug dalam Perencanaaan Pembangunan Pertanian a) Terkait dengan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia pelaku pembangunan ( tenaga kerja pertanian cukup banyak khususnya dipedesaan) b) Ada perbedaan dalam kebutuhan, pengalaman, aspirasi antara lakilaki dan perempuan c) Melalui PUG akan tepat sasaran dalam memfasilitasi pelaku pembangunan, teknik pelatihan yang dibutuhkan, hasil penelitian sesuai dengan aspirasi pelaku Melalui PUG maka dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya pembangunan pertanian dan Meningkatkan pendapatan keluarga.

Hasil Pelaksanaan Kegiatan PUG Kementerian Pertanian Tahun 2015 a) Sosialisasi Pengarususutamaan Gender (PUG) dan Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender (PPRG) di Lima Provinsi b) Koordinasi PUG lingkup Kementan dan Lintas Sektor c) Penyusunan GAP, TOR & GBS Kegiatan Responsif Gender Tahun 2016 d) Rapat Koordinasi Pengelolaan Kegiatan Responsif Gender. e) Pencetakan Pedoman Penyusunan Data Terpilah.


106

f)

Pencetakan Perencanaan

Pedoman Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Penganggaran Responsive Gender Tahun 2013.

g) Pelaksanaan pemantauan dan monitoring kegiatan responsif gender secara terpadu dengan Eselon I di DIY h) Melakukan koordinasi pelaksanaan PUG di lingkup sektor pertanian dan lintas sektor.

3)

Pengarus Utamaan Gender di Ditjen. Perkebunan

Kegiatan responsif gender ditjen. perkebunan yang masuk dalam program responsif gender kementerian pertanian yaitu kegiatan sekolah lapang pengendalian hama terpadu (SL-PHT) Dirat perlindungan perkebunan dengan sasaran 194 kelompok tani. Secara umum keterlibatan perempuan dalam kegiatan pengembangan perkebunan sangat baik, terbukti dengan hasil pemantauan langsung ke kelompok tani yang dilakukan tim PUG ditjen. perkebunan, dengan hasil sebagai berikut: a. berdasarkan hasil dari pemantauan dilapangan di 2 (dua) kecamatan terhadap

7

(tujuh)

wawancara/diskusi

responden

dan

pengisian

kelompok quesioner

tani

dengan

diperoleh

metode

data

yang

menyatakan bahwa perempuan memperoleh kesempatan yang sama dalam hal sebagai berikut: -

Menjadi pengurus kelompok tani (jabatan sebagai sekretaris dan atau bendahara)

-

Menjadi anggota kelompok tani dan untuk menjadi anggota kelompok di kegiatan SL-PHT

-

Mengelola kebun (merawat tanaman, memungut hasil tanaman, dan menyiapkan bahan perawatan tanaman)

-

Mendapatkan pinjaman modal pengelolaan kebun

-

Memperoleh bantuan pemerintah

-

Mengelola usaha kelompok;

-

Membeli sarana usaha kelompok;

-

Memilih tempat pertemuan;


107

-

Menghadiri pertemuan rutin kelompok tani (aktif menghadiri, aktiv membahas permaslahan kelompok dan aktiv dalam pengambilan keputusan kegiatan yang akan dilaksanakan);

-

Partisipasi dalam pertemuan (pelatihan) SL-PHT, seperti:  AAES yaitu pendekatan yang digunakan untuk memahami kondisi agro ekosistem melalui pengamatan faktor-faktornya seperti populasi OPT dan musuh alami, fenologi tanaman, cuaca dan vegetasi lain yang selanjutnya dibahas bersama dalam kelompok untuk

memutuskan

tindakan

pengendalian

OPT

yang

dilaksanakan;  Topik khusus (tidak aktiv karena topik khusus dipilh oleh pemandu berdasarkan silabus);  Dinamika kelompok (tidak aktiv memilih kegiatan dinamika kelompok dipilh oleh pemandu berdasarkan silabus, tetapi aktiv dalam diskusi dan praktek dinamika kelompok);  Penerapan hasil keputusan pertemuan (berperan dalam kegiatan budidaya

tanaman,

berperan

aktiv

dalam

melakukan

perbanyakan/penyebaran/pelestarian musuh alami/HPH, aktiv melakukan pengendalian OPT, aktiv dalam pembuatan pupuk BOASHI, aktiv dalam pembuatan pestisida nabati dan ikut aktiv dalam melakukan panen hasil;  Penerapan pengetahuan (aktiv menerapkan pengetahuan dan keterampilan tentang budidaya tanaman, aktiv menerapkan tentang pengendalian OPT);

-

Penyediaan peralatan dan bahan pengelolaan kebun.  Kontrol pembagian peran dalam kegiatan AAES; ikut aktiv dalam menentukan siapa yang akan melakukan pengamatan AAES, aktiv melakukan presentasi AAES;  Kontrol pembagian peran dalam kegiatan Topik Khusus; ikut aktiv menentukan siapa yang akan melakukan pratek topik khusus;  Kontrol pembagian peran dalam kegiatan Dinamika Kelompok; judul kegiatan dalam topik khusus ditentukan oleh pemadu


108

berdasarkan silabus, tetapi aktiv dalam ikut menentukan dirinya dan anggotan kelompok lain dala kegiatan dinamika kelompok;  Kontrol pembagian peran dalam Penerapan Pengetahuan dan Keterampilan PHT; ikut menentukan siapa yang melakukan budidaya tanaman, ikut menentukan siapa yang melaukkan pengendalian OPT, dan ikut menentukan siapa yang melakukan pelestarian/penyebaran/perbanyakan musuk alami/APH;  Kontrol Pemilihan Peralatan dan Bahan Pengendalian OPT; ikut menentukan pemilihan peraltan dan bahan pengendalian OPT;  Kontrol

Pengelolaaan

Keuangan;

aktiv

dalam

pengelolaan

keuangan domestik;  Kontrol terhadap panen; ikut aktiv menentukan waktu panen dan pengelolaan hasil panen;  Kontrol Penjualan Produk; aktiv ikut menentukan penjualan hasil.

-

Manfaat terhadap peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan bagi perempuan yaitu:  Perempuan ikut merasakan manfaat peningkatan pengetahuan dalam SL-PHT tentang budidaya tanaman seperti penanaman, pemangkasan dll;  Perempuan ikut merasakan manfaat peningkatan pengetahuan dalam SL-PHT tentang hama tanaman;  Perempuan ikut merasakan manfaat peningkatan pengetahuan dalam SL-PHT tentang penyakit tanaman;  Perempuan ikut merasakan manfaat peningkatan pengetahuan dalam SL-PHT tentang gulma (tumbuhan pengganggu);  Perempuan ikut merasakan manfaat peningkatan pengetahuan dalam SL-PHT tentang pelestarian musuh alami;  Perempuan ikut merasakan manfaat peningkatan pengetahuan dalam SL-PHT tentang pupuk bokashi;  Perempuan ikut merasakan manfaat peningkatan pengetahuan dalam SL-PHT tentang pestisida nabati;  Perempuan ikut merasakan manfaat peningkatan pengetahuan dalam SL-PHT tentang pengamatan secara berkala;


109

 Perempuan ikut merasakan manfaat peningkatan pengetahuan dalam SL-PHT tentang pengendalian OPT secara berkala;  Perempuan ikut merasakan manfaat peningkatan pengetahuan dalam SL-PHT tentang panen yang benar. -

Manfaat Terhadap Peningkatan Produksi, setelah mengikuti SL-PHT maka perempuan dapat merasakan adanya peningkatan produksi setelah menerapkan PHT;

-

Manfaat terhadap peningkatan pendapatan, dengan pengendalian hama terpadu melalui pemanfaatan musuh alami maka biaya pengendalian hama tanaman dapat dikurangi dari bahan bakunya disamping itu produksi juga meningkat setelah menerapkan PHT.

-

Pemahaman pengelola terhadap gender sangat baik dibuktikan dengan kebijakan pemberian kuota peserta perempuan dalam SLPHT sebanyak minimal 30%;

-

Pemahaman pendamping/pemandu terhadap gender sangat baik dibuktikan dengan diberikan kesempatan bagi peserta perempuan ikut berperan aktiv dalam diskusi, presentasi hasil pengamatan dll.


110

BAB IV PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT

4.1.

Permasalahan Umum

Permasalahan umum pada pelaksanaan pembangunan perkebunan melalui dana APBN TA 2015 adalah kurang responnya pelaksana di Satker Pusat maupun Daerah terhadap himbauan percepatan pengadaan barang dan jasa pada masa pra DIPA maupun pada saat awal DIPA terbit sehingga masa tanam awal tahun terlewatkan pada akhirnya hampir 99% kegiatan dilakukan pada masa tanam akhir tahun (masa tanam tanaman perkebunan sebagian besar merupakan tanaman tahunan hanya tebu, nilam, tembakau dan kapas yang merupakan tanaman musiman); Panjangnya musim kemarau menyebabkan banyak penanaman yang mendekati akhir tahun bahkan ditanam pada awal tahun baru; Masih sulitnya membangun kelembagaan, kemitraan dan pengembangan kewirausahaan agribisnis; perbankan/sumber permodalan yang belum berpihak pada pertanian khusunya dalam mendanai program revitalisasi perkebunan disebabkan karena masih terbentur pada permasalahan sertifikat tanah/kebun; dan prasarana usaha tani seperti jalan, jembatan yang belum memadai; penafsiran hukum/peraturan yang diterbitkan Kemendagri dengan peraturan yang diterbitkan Kementerian Pertanian masing-masing daerah berbeda.

4.1.1. Permasalahan Administrasi a)

Perencanaan kegiatan dan anggaran belum baik disebabkan belum ada sinergi antara pusat dan daerah sehingga menyebabkan banyaknya ajuan revisi baik DIPA maupun POK.

b)

Penambahan anggaran melalui APBN-P yang besar terutama untuk belanja barang yang terbit diakhir bulan Maret 2015 dan DIPA-nya diterima oleh Satker antara bulan April-Mei 2016 belum bisa diantisipasi dengan baik oleh pelaksana Satker.

c)

Tidak akuratnya data CP/CL, perubahan CP/CL karena berbagai sebab dan Lambatnya penetapan CP/CL oleh pejabat berwenang.


111

d)

Tidak seimbangnya jumlah anggota ULP dengan beban tugas yang diemban.

e)

Ketidak telitian dalam membaca dokumen, kecurangan, ketidakcakapan dalam menjawab sanggahan dan sebab lain menyebabkan peserta lelang melakukan sanggah banding.

f)

Penolakan Calon Petani terhadap bantuan benih yang tidak disertai bantuan lainnya seperti pupuk dan biaya HOK.

g)

Adanya kebijakan ULP pada beberapa daerah yang mengutamakan tender yang lebih besar dan mendahulukan infrastruktur seperti jalan dan jembatan menyebabkan anggaran yang kecil dan non infrastruktur tertunda dilelangkan.

4.1.2. Pelaksanaan a)

Kebijakan ULP pada beberapa daerah yang mengutamakan tender yang lebih besar menyebabkan anggaran yang lebih kecil yang dimiliki satker perkebunan tertunda pelaksanaannya.

b)

Penolakan petani pada kegiatan pengembangan tebu di Jawa Timur karena berbagai alasan seperti; biaya tambahan diluar subsidi pemerintah

lebih

besar

sedang

harga

jual

rendah

serta

sulit

pemasarannya. c)

Kegiatan pengembangan tebu di OKI dan OKU Timur (TP Provinsi Sumatera Selatan), Bone

(KBD-TP Provinsi Sulawesi Selatan) tidak

dapat terlaksana karena kelompok Tani (poktan) gagal memenuhi persyaratan yang diminta yang aslah satunya terlambat membuka rekening bank. d)

Tidak tersedianya data CP/CL dalam kegiatan pengembangan kakao di Pidie (TP Provinsi Aceh) sehingga kegiatan ini tidak dilaksanakan.

e)

Lelang 2 kali gagal dalam kegiatan pengembangan kakao di Simeleu (TP Provinsi Aceh) sehingga kegiatan ini tidak dilaksanakan.

f)

Tim teknis di lapangan tidak bisa menyelesaiakan proses pencairan dana pada kegiatan pengembangan tebu di Tuban.

g)

Kelompok

Tani

calon

penerima

mengundurkan

diri

dikarenakan

banyaknya prasyaratan dari tim pemeriksa/verifikasi yang tidak dapat Laporan Tahunan Pembangunan Perkebunan Tahun 2015

112

dipenuhi kelompok tani dalam pengembangan tebu di Ngawi, Jawa Timur. h)

Penyerahkan dokumen kelompok tani yang terlambat dan tidak lengkap sampai batas waktu penyerahan akhir sehingga kegiatan di daerahdaerah tersebut tidak jadi dilaksanakan (Banyuwangi, Bangkalan, Sampang dan Pamekasan) dalam kegiatan pengembangan tebu di Jawa Timur.

i)

Kelompok

Tani

di

Lamongan

yang

sudah

menerima

dana

pengembangan tebu namun tidak mau melaksanakan kegiatannya, akan menyetorkan kembali dana tersebut ke negara.

4.1.3.

Pengawasan a) Pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan tidak dilakukan secara rutin dan disiplin, dan sebagian satker pelapor menggunakan form yang tidak standar Ditjen. Perkebunan. b) Pengendalian kegiatan oleh KPA ke/dan PPK terhadap pelaksana kegiatan/pengguna kegiatan tidak dapat dilakukan secara optimal karena beban kerja yang tinggi. c) Pemahaman terhadap tertib administrasi Tim SPI belum optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan-kegiatan pembangunan perkebunan.

4.2. Upaya Tindak Lanjut Penyelesaian Masalah

Menanggapi permasalahan-permaslahan yang ada,

berbagai macam

tindakan sudah diambil oleh satker-satker bersangkutan dan lembaga-lembaga terkait, tindakan-tindakan tersebut antara lain:

1.2.1. Upaya Tindak Lanjut Penyelesaian Masalah Administrasi a)

Kementerian keuangan telah mengeluarkan aturan mengenai tatacara revisi anggaran, PMK no. 07/2014, implementasi aturan tersebut sudah dilakukan secara ketat di Ditjen. Perkebunan.


113

b)

Setiap satker selalu memiliki antisipasi dalam menghadapi situasi ini, upaya yang ditempuh satketr antara lain: -

Satker melakukan sosialisai resiko apa saja yang bisa terjadi pada CP/CL bilamana kegiatan tersebut dipotong atau dihapus dan satker juga

menghentikan

kegiatan

tender

dengan

cara

meminta

penghentian tender sementara kepada ULP dan ULP menindaklanjuti dengan menghentikan aktivitas tender secara online melalui fasilitas di aplikasi lpse diikuti dengan pemberitahuan secara langsung lewat telepon/sms dan surat resmi. c)

Pada belanja sosial dilakukan dengan sosialisasi kepada CP/CL saja.

Permasalahan dengan CP/CL, langkah-langkah yang diambil satker, sebagai berikut: -

Bilamana data CP/CL tidak akurat maka kegiatan akan dihentikan dan tidak dilaksanakan samasekali dengan resiko satker tersebut akan mendapat penilaian yang tidak baik dan siap menghadapai pinalti.

-

Perubahan CP/CL terjadi karena berdasar penilaian satker kondisi CP/CL tidak memenuhi syarat teknis dan/administrasi dan sangat perlu diganti untuk mengamankan kegiatannnya dan biasanya satker memiliki CP/CL cadangan.

-

Lambatnya penetapan CP/CL secara umum disebabkan pergantian pejabat diberbagai tingkat yang mempunyai pengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan, baik pergantian pejabat pengguna/pelaksana kegiatan, PPK, KPA dan Bupati; sebab lain adalah ketidaksiapan CP/Cl memenuhi persyaratan yang diminta. Untuk menghadapi kondisi demikian telah dilakukan upaya-upaya secara nasional karena kejadian ini menimpa semua lembaga negara didaerah, sedang untuk CP/CL selalu disiapkan CP/CL cadangan.

d)

Satker perkebunan perlu memberi banyak kesempatan dan mendorong pegawainya mengikuti sosialisasi dan sertifikasi pengadaan barang/jasa pemerintah.

e)

Anggota ULP perlu meningkatkan pengetahuannya mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah; secara aktif terlibat dalam proses tender


114

(membaca dokumen, memahami dan mengisi form penilaian evaluasi, memahami perbedaan jasa konsultansi dengan jenis pengadaan lain dan membiasakan menjawab sanggahan) untuk menambah pengetahuannya. Pada sisi lain menghindari interaksi pribadi dengan peserta lelang. f)

Kasus ini benar-benar ada di kantor pusat dan menjadi bahan diskusi SPI di kantor pusat, ternyata tidak saja satker pelaksana yang berfikir bahwa orang teknis harus ada dalam keanggotaan ULP untuk mengerjakan pekerjaan mereka, hingga berdampak pada kegiatannya tidak jadi terlaksana. Untuk mendukung kerja PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dimungkinkan dibentuk tim teknis, dan tim penyusun HPS. Tugas tim teknis dari menyusun KAK, membuat sepesifikasi teknis, memonitor kegiatan ULP, menjadi narasumber ULP, membantu PPK menyusun draft kontrak, sampai dengan sebagai penilai hasil pekerjaan rekanan.

g)

Satker mempercepat usulan lelang ke ULP dengan jauh-jauh hari menyusun KAK, membuat spesifikasi teknis setelah mendapat informasi mendapat aloaksi anggaran yang diusulkannya.

h)

Satker memilih dan melaksanakan kegiatan prioritas dengan lebih efisien dalam penggunaan dana yang ada.

i)

Sama seperti poin 7. yaitu Satker mempercepat usulan lelang ke ULP dengan jauh-jauh hari menyusun KAK, membuat spesifikasi teknis setelah

mendapat

informasi

mendapat

aloaksi

anggaran

yang

diusulkannya untuk kegiatan yang harus melalui tender pada belanja barang/jasa, sedang kegiatan di lapangan tim teknis juga harus mematangkan CP/CL diawal tahun anggaran.

1.2.2. Upaya Tindak Lanjut Penyelesaian Masalah Teknis a)

Perencanaan –

Transparansi dalam penyusunan anggaran, baik ditingkat eksekutif (pusat dan satker dibawahnya) maupun antara eksekutif dan legislatif.

–

Diupayakan unitcost disesuaikan dengan perkembangan harga yang berlaku di daerah; serta tim perencana pusat dan perencana daerah


115

harus lebih teliti dan sabar dalam menyusun anggaran, termasuk pada saat pertemuan penyusunan unit cost. –

Renstra pusat telah menjadi acuan dalam penyusunan anggaran, hanya sering terjadi anggaran yang tidak direncanakan dipaksa masuk yang menyebabkan adanya peyelewengan dari renstra.

–

Satker telah melakukan pemeriksaan, penelitian dan pendalaman terhadap proposal dari kelompok tani yang masuk ke mereka namun yang sering terjadi anggaran yang definitif kurang atau berbeda dari yang mereka usulkan, pada sisi lain sikap kelompok tani bisa berubah sewaktu-waktu tanpa konfirmasi ke satker.

b)

Pengorganisasian -

Meningkatkan koordinasi antara satker dengan ULP salah satunya melalui aktivitas diskusi mengenai paket-paket yang akan dilelangkan antara pimpinan 2 (dua) lembaga tersebut untuk mengperkecil kesalahan dalam penyusunan KAK dan Spesifikasi teknis serta memberikan pemahaman terhadap paket yang akan dilelangkan kepada ULP.

-

Permasalahan profesinalisme SDM dan Penyuluh baik TKP/PLPTKP/PNS dapat dilakukan melalui: 

Peningkatan profesionalisme, dilakukan dengan memberikan kesempatan

seluas-luasnya

kepada

pegawainya

untuk

mengikuti kegiatan pelatihan sesuai dengan bidang tugasnya. 

Satker melakukan reposisi penugasan TKP/PLP-TKP dari penyuluh satu komoditas ke komodtas yang membutuhkan, contoh TKP/PLP-TKP di Jawa Timur dari komoditas kapas dialihkan sementara ke komoditas tebu yang sedang digalakkan besar-besaran.

-

Pelaksana kegiatan harus lebih terbuka kepada PPK sebagai penanggung jawab kegiatan agar proses pelaksanaan lancar dan tidak melanggar peraturan yang ada, dan PPK harus secara rutin memberikan informasi kepada KPA tentang perkembangan proses kegiatannya.


116

-

Pentingnya mempersiapkan sumber benih sebelum memberikan anggaran pada wilayah yang bukan sentra komoditas tertentu.

-

Sosialisasi

peraturan

bantuan


dan

pendampingan yang intens pada CP/CL sangat dibutuhkan.

c)

Pelaksanaan

-

Satker mempercepat usulan lelang ke ULP dengan jauh-jauh hari menyusun KAK, membuat spesifikasi teknis setelah mendapat informasi mendapat alokasi anggaran yang diusulkannya.

-

Usaha satker provinsi untuk mengalihkan CP/CL yang menolak ke sasaran baru CP/CL tidak dapat dilakukan karena terbatasnya lahan dan petani yang siap untuk pengembangan tebu di Jawa Timur, sehingga anggaran untuk wilayah-wilayah tersebut dibekukan dan kegiatannya tidak dilaksanakan.

-

Sosialisasi

peraturan

bantuan


dan

pendampingan yang intens pada CP/CL sangat dibutuhkan. -

Penyiapan data CP/CL sangat penting dilakukan, bahkan salah satu syarat

dalam

perencanaan

melampirkan

data

CP/CL

dalam

mengusulkan anggaran melalui e-proposal. -

Perlunya penyederhanaan persyaratan tambahan dalam lelang serta pendalaman terhadap harga benih dipasar dalam penyusunan anggaran maupun penyusunan spesifikasi teknis akan lebih baik dalam proses lelang tanpa melanggar peraturan yang ada.

-

Permasalahan terjadi karena persyaratan yang diminta oleh bank seperti TDP dan NPWP tidak bisa dipenuhi, seharusnya tim teknis bisa

mensosialisikan

peraturan-peraturan

yang

ada

kepada

kelompok tani lebih intens. -

Mengoptimalkan kerja tim teknis dalam pendampingan pada kelompok tani.

-



117

-


d)

Pengawasan -

Ditjen. Perkebunan telah memasukkan komponen kedisiplinan dalam pelaporan dalam penilaian kinerja.

-

Pelaksana kegiatan harus lebih terbuka kepada PPK sebagai penanggung jawab kegiatan agar proses pelaksanaan lancar dan tidak melanggar peraturan yang ada, dan PPK harus secara rutin memberikan informasi kepada KPA tentang perkembangan proses kegiatannya.

-

Tim

SPI

telah

melaksanakan

pembinaan

ke

satker-satker

perkebunan untuk melakukan sosialisasi dan monitoring tertib administrasi. Menerapkan fungsi dan peranan Tim SPI di masingmasing Satker dalam melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan pembangunan perkebunan.


118

BAB V PENUTUP

Penyajian laporan didasarkan pada pemenuhan kepentingan berbagai pihak yang berkepentingan sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran yang utuh terhadap seluruh aktivitas Ditjen Perkebunan dalam melaksanakan program pembangunan perkebunan yang sudah ditetapkan pemerintah.

Perkebunan secara terus menerus memberi kontribusi yang besar dalam menggerakkan ekonomi nasional dari produk yang dihasilkannya, berdasarkan data statistik dan press rilis Menteri Pertanian menyumbang 15% dari ekonomi nasional dalam bentuk devisa maupun pajak yang dipungut darinya sehingga dapat untuk menyeimbangkan

neraca

perdagangan

Indonesia.

Produk

yang

dihasilkan

perkebunan dan memiliki pasar yang luas di dunaia internasional adalah Kelapa Sawit (CPO/KPO), Karet, Kakao, Teh dll.Dalam tahun 2015 juga terjadi penurunan harga 2 komoditas utama perkebunan yaitu karet dan sawit sehingga berdampak pada penurunan kesejahteraan petani. Pemerintah telah menempuh berbagai upaya mengembalikan kembali harga 2 komoditas tersebut melalui berbagai paket kebijakan

dan dapat berdampak pada harga sawit kembali ke harga ekonomis

sedang karet baru dapat naik diawal tahun 2016.

Pada tingkat produksi tanaman perkebunan banyak berusia tua, rusak dan tidak produktif lagi atau produktivitasnya rendah, dengan kondisi demikian untuk terus menjaga tingkat produksi, meningkatkan mutu dan produktivitas demi keberlangsungan ekspor dan pemenuhan kebutuhan dalam negeri, pemerintah secara rutin setiap tahun mengucurkan anggarannya melalui APBN dan APBD mengembangankan tanaman perkebunan rakyat disamping untuk kepentingan seperti diuraikan diatas juga bertujuan untuk meningkatan kesejahteraan petani dan perluasan lapangan kerja.


119

Lampiran 2

DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN KEMENTERIAN PERTANIAN

REALISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN OUTPUT PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PERKEBUNAN DIRINCI PER SATKER PROVINSI DAN KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2015

Eselon I : Ditjen Perkebunan No

Kegiatan

REALISASI DEKONSENTRASI JAWA BARAT 2015

Output

Pagu (Rp.000)

Realisasi Keuangan (Rp.000)

1 2

1779 Dukungan Perlindungan Perkebunan 1780 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan Jumlah

Eselon I : Ditjen Perkebunan No

Kegiatan

1779.002 Pemberdayaan Perangkat (Unit) 1780.008 Administrasi Kegiatan Dana Dekonsentrasi (DK) (Bulan) 1780.010 Dukungan Kegiatan Manajemen dan Teknis Lainnya (Bulan)

444.643

443.946

99,84

2

3

4

5

6

1775 Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Rempah dan Penyegar

1776 Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Semusim

1777 Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Tahunan

1778 Dukungan Penanganan Pasca Panen dan Pembinaan Usaha

1779 Dukungan Perlindungan Perkebunan

1780 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan Jumlah

Target (volume)

2

Realisasi (volume)

2

Realisasi (%) 100,00

47.040

47.040

100,00

12

12

100,00

2.842.669

2.786.688

98,03

12

12

100,00

3.334.352

3.277.674

98,30

26

26

100,00

Realisasi (volume) 900

Realisasi (%) 100,00 100,00

REALISASI TUGAS PEMBANTUAN JAWA BARAT 2015

Output

Pagu (Rp.000)


1

Fisik

(%)

Fisik

1775.001 Pengembangan Tanaman Kopi (Ha)

5.658.800

3.704.518

65,46

Target (volume) 900

1775.002 Pengembangan Tanaman T e h (Ha) 1775.003 Pengembangan Tanaman Kakao (Ha) 1775.005 Pengembangan Tanaman Cengkeh (Ha) 1775.027 Pemberdayaan Pekebun Tanaman Rempah dan Penyegar (ORANG)

28.260.450

27.245.849

96,41

2.015

2.015

1.737.300

870.003

50,08

250

200

80,00

2.864.600

2.232.867

77,95

500

500

100,00

1.807.600

1.669.397

92,35

944

944

100,00

1775.029 Pengembangan Kebun Benih Tanaman Rempah dan Penyegar (HA) 1775.032 Koordinasi Kegiatan Pengembangan Tanaman Rempah dan Penyegar (BULAN) 1776.001 Pengembangan Tanaman Tebu (Ha) 1776.003 Penanaman Tanaman Tembakau (Ha) 1776.004 Penanaman Tanaman Nilam (Ha)

(%)

28.310

28.310

100,00

2

2

100,00

794.350

697.952

87,86

12

12

100,00

52.573.950

26.047.700

49,54

2.000

2.000

100,00

0,00

60

-

230.470

227.970

98,92

10

10

100,00

1776.021 Koordinasi Kegiatan Pengembangan Tanaman Semusim (BULAN)

34.050

34.050

100,00

12

12

100,00

1777.001 Pengembangan Tanaman Karet (Ha) 1777.003 Pengembangan Tanaman Kelapa (Ha) 1777.015 Revitalisasi Perkebunan (Kelapa Sawit, Kakao, Karet) (Laporan) 1777.027 Pemberdayaan Pekebun Tanaman Tahunan (ORANG) 1777.029 Pengembangan Tanaman Kemiri Sunan (HA) 1777.031 Pengembangan Kebun Benih TanamanTahunan (HA) 1777.032 Koordinasi Kegiatan Pengembangan Tanaman Tahunan (BULAN)

929.500

846.250

91,04

100

100

100,00

1.162.000

1.043.250

89,78

500

500

100,00

65.940

65.550

99,41

1

1

100,00

400.749

363.055

90,59

550

550

100,00

1778.015 Peralatan Penanganan Pascapanen Tanaman Perkebunan (KT) 1778.019 Penanganan gangguan usaha dan konflik perkebunan (KASUS) 1778.020 Pembinaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan (PROVINSI) 1779.005 SL-PHT Perkebunan (KT) 1779.011 Antisipasi Dampak Perubahan Iklim (Dokumen) 1779.012 Penanganan Organisme Pengganggu Tanaman Perkebunan (HA) 1779.015 Pemberdayaan petugas pengamat opt (ORANG) 1780.009 Administrasi Kegiatan Dana Tugas Pembantuan (TP) (Bulan) 1780.010 Dukungan Kegiatan Manajemen dan Teknis Lainnya (Bulan)

1.328.900

-

0,00

78.100

73.300

93,85

5

5

100,00

132.208

131.747

99,65

10

10

100,00

535.000

405.874

75,86

12

12

100,00

2.384.149

2.173.560

91,17

18

18

100,00

156.200

95.995

61,46

1

1

100,00

74.375

74.285

99,88

1

1

100,00

2.068.720 344.850

2.011.895 314.996

97,25 91,34

22 2

22 2

100,00 100,00

4.432.740

3.563.810

80,40

2.345

2.345

100,00

702.000

593.900

84,60

66

66

100,00

763.120

591.530

77,51

12

12

100,00

23.019

23.019

100,00

12

12

100,00

109.571.450

75.130.632

68,57

10.362

10.252

98,94


Eselon I : Ditjen Perkebunan

No 1 2

Kegiatan 1779 Dukungan Perlindungan Perkebunan 1780 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan

REALISASI DEKONSENTRASI JAWA TENGAH 2015

Output 1779.002 Pemberdayaan Perangkat (Unit) 1780.008 Administrasi Kegiatan Dana Dekonsentrasi (DK) (Bulan) 1780.010 Dukungan Kegiatan Manajemen dan Teknis Lainnya (Bulan)

Jumlah


No 1

2

Kegiatan 1775 Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Rempah dan Penyegar


Output


6


96,75

61.500

53.426

86,87

12

12

100,00

1.916.495

1.694.370

88,41

12

12

100,00

2.490.645

2.243.765

90,09

27

27

100,00

Pagu (Rp.000)

Realisasi Keuangan

Fisik Realisasi Realisasi ( (volume) %) 1.000 100,00

4.842.000

816.912

16,87

2.589.900

2.555.063

98,65

600

600

100,00

1775.027 Pemberdayaan Pekebun Tanaman Rempah dan Penyegar (ORANG) 1775.029 Pengembangan Kebun Benih Tanaman Rempah dan Penyegar (HA)

1.166.000

486.000

41,68

126

126

100,00

130.338

104.831

80,43

4

4

100,00

1775.032 Koordinasi Kegiatan Pengembangan Tanaman Rempah dan Penyegar (BULAN)

1.480.650

914.857

61,79

12

12

100,00

378.663.092

166.742.486

44,03

25.239

3.008

11,92

2.486.900

371.286

14,93

100

50

50,00

273.440

139.600

51,05

10

10

100,00

33.700

28.700

85,16

12

12

100,00

1777.001 Pengembangan Tanaman Karet (Ha)

1.355.000

1.304.970

96,31

200

200

100,00

1777.003 Pengembangan Tanaman Kelapa (Ha)

5.183.500

0,00

2.250

1776.001 Pengembangan Tanaman Tebu (Ha) 1776.003 Penanaman Tanaman Tembakau (Ha)

(Rp.000)

(%)

-

-

0,00

432.789

262.030

60,54

650

650

100,00

288.733

198.554

68,77

14

14

100,00

590.341

445.931

75,54

12

12

100,00

1.872.430

1.573.509

84,04

16

16

100,00

194.500

116.213

59,75

1

1

100,00

76.890

16.880

21,95

1

1

100,00

1779.005 SL-PHT Perkebunan (KT) 1779.011 Antisipasi Dampak Perubahan Iklim (Dokumen)

1.872.900 377.576

1.749.299 240.870

93,40 63,79

20 2

20 2

100,00 100,00

1779.012 Penanganan Organisme Pengganggu Tanaman Perkebunan (HA)

6.227.732

3.831.136

61,52

3.365

3.365

100,00

470.400

396.700

84,33

52

52

100,00

361.272

360.656

99,83

12

12

100,00

1.030.200

552.933

53,67

12

12

100,00

412.000.283

183.209.417

44,47

33.710

9.179

27,23

1778.015 Peralatan Penanganan Pascapanen Tanaman Perkebunan (KT)

1778.020 Pembinaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan (PROVINSI) 1779 Dukungan Perlindungan Perkebunan

495.969

1775.005 Pengembangan Tanaman Cengkeh (Ha)

1778.019 Penanganan gangguan usaha dan konflik perkebunan (KASUS)

5

512.650


1777.027 Pemberdayaan Pekebun Tanaman Tahunan (ORANG) 1777.031 Pengembangan Kebun Benih TanamanTahunan (HA) 1777.032 Koordinasi Kegiatan Pengembangan Tanaman Tahunan (BULAN) 4

Fisik Realisasi Realisasi ( (volume) %) 3 100,00

Target (volume) 3

(%)

Target (volume) 1.000

1776.021 Koordinasi Kegiatan Pengembangan Tanaman Semusim (BULAN) 1777 Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Tahunan


REALISASI TUGAS PEMBANTUAN JAWA TENGAH 2015

1776.004 Penanaman Tanaman Nilam (Ha)

3

Pagu (Rp.000)

1779.015 Pemberdayaan petugas pengamat opt (ORANG) 1780.009 Administrasi Kegiatan Dana Tugas Pembantuan (TP) (Bulan) 1780.010 Dukungan Kegiatan Manajemen dan Teknis Lainnya (Bulan)


REALISASI DEKONSENTRASI DIY 2015

Eselon I : Ditjen Perkebunan No 1 2

Kegiatan 1779 Dukungan Perlindungan Perkebunan 1780 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan Jumlah

Eselon I : Ditjen Perkebunan No 1

Kegiatan

Fisik Realisasi Realisasi (volume) (%) 3 100,00

306.880

302.556

98,59

Target (volume) 3

79.460

79.449

99,99

12

12

100,00

884.770

875.310

98,93

12

12

100,00

1.271.110

1.257.315

98,91

27

27

100,00

(%)

REALISASI TUGAS PEMBANTUAN DIY 2015

Output

Pagu (Rp.000)

Realisasi Keuangan


1.537.980

1.344.812

87,44

291.920

279.140

95,62

236

236

100,00

1775.029 Pengembangan Kebun Benih Tanaman Rempah dan Penyegar (HA)

88.280

43.081

48,80

2

1

40,00


224.410

213.758

95,25

12

12

100,00

1776.001 Pengembangan Tanaman Tebu (Ha) 1776.004 Penanaman Tanaman Nilam (Ha) 1776.021 Koordinasi Kegiatan Pengembangan Tanaman Semusim (BULAN) 1777.003 Pengembangan Tanaman Kelapa (Ha)

15.151.160 129.095 31.230

10.645.403 127.417 30.943

70,26 98,70 99,08

550 5 12

480 5 12

87,27 100,00 100,00

250.884

241.829

96,39

100

100

100,00

1777.007 Pengembangan Tanaman Jambu Mete (Ha) 1777.027 Pemberdayaan Pekebun Tanaman Tahunan (ORANG) 1777.032 Koordinasi Kegiatan Pengembangan Tanaman Tahunan (BULAN) 1778 Dukungan Penanganan Pasca 1778.015 Peralatan Penanganan Pascapanen Tanaman Panen dan Pembinaan Usaha Perkebunan (KT)

229.560 590.187

224.978 572.507

98,00 97,00

100 830

100 830

100,00 100,00

139.250

127.674

91,69

12

12

100,00

188.100

182.129

96,83

2

2

100,00


957.600 103.664

957.458 99.899

99,99 96,37

10 1

10 1

100,00 100,00

1.006.420

814.499

80,93

780

780

100,00

115.360

113.195

98,12

20

20

100,00

136.240

136.237

100,00

12

12

100,00

154.990

151.379

97,67

12

12

100,00

21.326.330

16.306.336

76,46

2.996

2.925

97,62

3


6

1780.008 Administrasi Kegiatan Dana Dekonsentrasi (DK) (Bulan) 1780.010 Dukungan Kegiatan Manajemen dan Teknis Lainnya (Bulan)


1775.027 Pemberdayaan Pekebun Tanaman Rempah dan Penyegar (ORANG)



5

1779.002 Pemberdayaan Perangkat (Unit)

Pagu (Rp.000)

Target (volume) 300

2

4

Output

1775.003 Pengembangan Tanaman Kakao (Ha)

1779.005 SL-PHT Perkebunan (KT) 1779.011 Antisipasi Dampak Perubahan Iklim (Dokumen) 1779.012 Penanganan Organisme Pengganggu Tanaman Perkebunan (HA) 1779.015 Pemberdayaan petugas pengamat opt (ORANG)

1780 Dukungan Manajemen dan 1780.009 Administrasi Kegiatan Dana Tugas Pembantuan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen (TP) (Bulan) Perkebunan 1780.010 Dukungan Kegiatan Manajemen dan Teknis Lainnya (Bulan) Jumlah


(Rp.000)

(%)


No 1 2


REALISASI DEKONSENTRASI JATIM 2015

Output

No 1


2


3


Realisasi Keuangan



215.766

196.232

Target (volume) 90,95 1


493.579

479.207

97,09

12

12

100,00

1.702.119

1.309.871

76,96

12

12

100,00

2.411.464

1.985.309

82,33

25

25

100,00

Jumlah


Pagu (Rp.000)

(Rp.000)

(%)

REALISASI TUGAS PEMBANTUAN JATIM 2015

Output 1775.001 Pengembangan Tanaman Kopi (Ha) 1775.027 Pemberdayaan Pekebun Tanaman Rempah dan Penyegar (ORANG) 1775.032 Koordinasi Kegiatan Pengembangan Tanaman Rempah dan Penyegar (BULAN) 1776.001 Pengembangan Tanaman Tebu (Ha) 1776.002 Penanaman Tanaman Kapas (Ha) 1776.003 Penanaman Tanaman Tembakau (Ha) 1776.004 Penanaman Tanaman Nilam (Ha) 1776.021 Koordinasi Kegiatan Pengembangan Tanaman Semusim (BULAN) 1777.007 Pengembangan Tanaman Jambu Mete (Ha)

1777.027 Pemberdayaan Pekebun Tanaman Tahunan (ORANG) 1777.032 Koordinasi Kegiatan Pengembangan Tanaman Tahunan (BULAN) 4 1778 Dukungan Penanganan Pasca 1778.015 Peralatan Penanganan Pascapanen Tanaman Panen dan Pembinaan Usaha Perkebunan (KT) 1778.019 Penanganan gangguan usaha dan konflik perkebunan (KASUS) 1778.020 Pembinaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan (PROVINSI) 1779.005 SL-PHT Perkebunan (KT) 5 1779 Dukungan Perlindungan Perkebunan 1779.012 Penanganan Organisme Pengganggu Tanaman Perkebunan (HA) 6 1780 Dukungan Manajemen dan Du 1780.009 Administrasi Kegiatan Dana Tugas Pembantuan (TP) (Bulan) Jumlah

Pagu (Rp.000)


Target (volume) 79,49 1.200 82,92 240

(%)

Fisik Realisasi Realisasi (%) (volume) 1.200 100,00 240 100,00

7.448.800 959.000

5.921.171 795.200

608.900

471.941

77,51

12

12

100,00

463.473.990 235.245 6.801.800 226.440 32.600

332.174.987 60.400 182.834 28.909

71,67 25,68 0,00 80,74 88,68

25.590 30 200 10 12

17.859 10 12

69,79 100,00 100,00

232.900

199.100

85,49

100

100

100,00

299.451

268.062

89,52

250

250

100,00

626.157

491.797

78,54

12

12

100,00

1.073.000

953.184

88,83

7

7

100,00

157.800

134.530

85,25

1

1

100,00

144.400

65.013

45,02

1

1

100,00

2.433.600 6.632.875

2.258.499 4.693.999

92,80 70,77

26 3.596

26 2.825

100,00 78,56

213.600

155.355

72,73

12

11

91,67

491.600.558

348.854.980

70,96

31.299

22.566

72,10



No 1 2



No 1

2

3

4

5

6

Kegiatan

REALISASI DEKONSENTRASI ACEH 2015


Pagu (Rp.000)

Realisasi Keuangan

Fisik

3.117.623

524.072

16,81

Target (volume) 7

229.200

182.516

79,63

12

(Rp.000)

(%)

Realisasi (volume) -

Realisasi (%) 0,00

12

100,00

1.525.073

1.434.326

94,05

12

12

100,00

4.871.896

2.140.914

43,94

31

24

77,42

REALISASI TUGAS PEMBANTUAN ACEH 2015

Output

Pagu (Rp.000)

Realisasi Keuangan

Fisik

1775 Peningkatan Produksi dan 1775.001 Pengembangan Tanaman Kopi (Ha) Produktivitas Tanaman Rempah dan 1775.003 Pengembangan Tanaman Kakao (Ha) Penyegar 1775.027 Pemberdayaan Pekebun Tanaman Rempah dan Penyegar (ORANG) 1775.028 Pengembangan Tanaman Pala (HA) 1775.029 Pengembangan Kebun Benih Tanaman Rempah dan Penyegar (HA) 1775.032 Koordinasi Kegiatan Pengembangan Tanaman Rempah dan Penyegar (BULAN)

17.428.200 21.148.525

16.187.190 15.256.318

92,88 72,14

Target (volume) 3.400 2.275

4.726.150

3.519.266

74,46

638

6.060.800 27.072

111.120 -

1,83 0,00

1.000 2

2.452.100

1.927.043

78,59

12

18

150,00


25.201.983 603.125

21.739.107 7.700

86,26 1,28

200 20

200 -

100,00 0,00

10 12

10 12

100,00 100,00 94,12


1776.001 Pengembangan Tanaman Tebu (Ha) 1776.003 Penanaman Tanaman Tembakau (Ha)

Jumlah

(%)

728

114,11 0,00 0,00

-

1776.004 Penanaman Tanaman Nilam (Ha) 1776.021 Koordinasi Kegiatan Pengembangan Tanaman Semusim (BULAN) 1777.001 Pengembangan Tanaman Karet (Ha)

423.120 29.700

352.529 17.794

83,32 59,91

8.321.045

7.438.887

89,40

850

800


3.650.500

2.762.282

75,67

1.400

1.150

82,14

1777.004 Pengembangan Tanaman Kelapa Sawit (Ha)

4.390.135

4.205.708

95,80

450

450

100,00

1777.015 Revitalisasi Perkebunan (Kelapa Sawit, Kakao, Karet) (Laporan) 1777.027 Pemberdayaan Pekebun Tanaman Tahunan (ORANG) 1777.031 Pengembangan Kebun Benih TanamanTahunan (HA) 1777.032 Koordinasi Kegiatan Pengembangan Tanaman Tahunan (BULAN) 1778 Dukungan Penanganan Pasca 1778.015 Peralatan Penanganan Pascapanen Tanaman Panen dan Pembinaan Usaha Perkebunan (KT) 1778.019 Penanganan gangguan usaha dan konflik perkebunan (KASUS) 1778.020 Pembinaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan (PROVINSI) 1779 Dukungan Perlindungan 1779.005 SL-PHT Perkebunan (KT) Perkebunan 1779.011 Antisipasi Dampak Perubahan Iklim (Dokumen) 1779.012 Penanganan Organisme Pengganggu Tanaman Perkebunan (HA) 1779.015 Pemberdayaan petugas pengamat opt (ORANG) 1780 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan

(Rp.000)

Realisasi Realisasi (volume) (%) 3.400 100,00 1.675 73,63

1780.009 Administrasi Kegiatan Dana Tugas Pembantuan (TP) (Bulan) 1780.010 Dukungan Kegiatan Manajemen dan Teknis Lainnya (Bulan)

278.057

245.226

88,19

1

1

100,00

1.644.643

1.176.826

71,56

600

596

99,33

245.580

144.770

58,95

5

970.377

749.338

77,22

12

12

100,00

1.375.370

1.250.975

90,96

14

14

100,00

-

0,00

232.750

193.662

83,21

1

1

100,00

192.780

160.887

83,46

1

1

100,00

426.720 1.683.916

396.689 413.753

92,96 24,57

4 6

4 2

100,00 33,33

2.387.275

2.121.340

88,86

1.180

1.180

100,00

299.400

295.200

98,60

34

34

100,00

598.440

464.743

77,66

12

12

100,00

261.750

184.326

70,42

12

12

100,00

105.059.513

81.322.676

77,41

12.151

10.312

84,87



Kegiatan 1780 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan Jumlah


2

3

4

5

6

Kegiatan

REALISASI TUGAS DEKONSENTRASI SUMATERA UTARA 2015

Output 1780.008 Administrasi Kegiatan Dana Dekonsentrasi (DK) (Bulan) 1780.010 Dukungan Kegiatan Manajemen dan Teknis Lainnya (Bulan)

Pagu (Rp.000)

Realisasi Keuangan

Fisik Realisasi Realisasi (volume) (%) 100,00 12

80.340,00

80.340,00

100,00

Target (volume) 12

2.358.138,00

2.258.750,21

95,79

12

12

100,00

2.438.478,00

2.339.090,21

95,92

24

24

100,00

(%)

(Rp.000)

REALISASI TUGAS PEMBANTUAN SUMATERA UTARA 2015

Output

1775 Peningkatan Produksi dan 1775.001 Pengembangan Tanaman Kopi (Ha) Produktivitas Tanaman Rempah dan 1775.003 Pengembangan Tanaman Kakao (Ha) Penyegar 1775.027 Pemberdayaan Pekebun Tanaman Rempah dan Penyegar (ORANG) 1775.029 Pengembangan Kebun Benih Tanaman Rempah dan Penyegar (HA) 1775.032 Koordinasi Kegiatan Pengembangan Tanaman Rempah dan Penyegar (BULAN) 1776.004 Penanaman Tanaman Nilam (Ha) 1776 Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Semusim 1776.021 Koordinasi Kegiatan Pengembangan Tanaman Semusim (BULAN) 1777 Peningkatan Produksi dan 1777.001 Pengembangan Tanaman Karet (Ha) Produktivitas Tanaman Tahunan 1777.003 Pengembangan Tanaman Kelapa (Ha) 1777.004 Pengembangan Tanaman Kelapa Sawit (Ha) 1777.015 Revitalisasi Perkebunan (Kelapa Sawit, Kakao, Karet) (Laporan) 1777.027 Pemberdayaan Pekebun Tanaman Tahunan (ORANG) 1777.032 Koordinasi Kegiatan Pengembangan Tanaman Tahunan (BULAN) 1778 Dukungan Penanganan Pasca 1778.015 Peralatan Penanganan Pascapanen Tanaman Perkebunan (KT) Panen dan Pembinaan Usaha 1778.019 Penanganan gangguan usaha dan konflik perkebunan (KASUS) 1778.020 Pembinaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan (PROVINSI) 1779.002 Pemberdayaan Perangkat (Unit) 1779 Dukungan Perlindungan Perkebunan 1779.005 SL-PHT Perkebunan (KT) 1779.011 Antisipasi Dampak Perubahan Iklim (Dokumen) 1779.012 Penanganan Organisme Pengganggu Tanaman Perkebunan (HA) 1780 Dukungan Manajemen dan 1780.009 Administrasi Kegiatan Dana Tugas Pembantuan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen (TP) (Bulan) Perkebunan Jumlah

Pagu (Rp.000)

Realisasi Keuangan

Fisik Realisasi Realisasi (%) (volume) 100,00 1.500 100,00 1.500 216 100,00

7.855.800 12.142.050 2.112.000

7.229.356 11.582.043 2.047.100

92,03 95,39 96,93

Target (volume) 1.500 1.500 216

144.540

128.407

88,84

4

4

100,00

1.447.800

1.392.055

96,15

12

12

100,00

113.395 1.254.720

113.395 1.222.136

100,00 97,40

5 12

5 12

100,00 100,00

2.584.500 279.500 1.601.800 692.806

2.482.750 279.450 1.583.188 666.419

96,06 99,98 98,84 96,19

300 100 200 5

300 100 200 5

100,00 100,00 100,00 100,00

(Rp.000)

(%)

283.197

273.197

96,47

400

400

100,00

1.269.587

1.188.615

93,62

12

12

100,00

735.780

735.780

100,00

8

8

100,00

151.150

151.150

100,00

2

2

100,00

277.232

277.065

99,94

1

1

100,00

2.978.552 342.480 1.958.854

531.509 342.430 137.414

17,84 99,99 7,02

6 4 5

2 4 1

33,33 100,00 20,00

807.738

668.738

82,79

560

560

100,00

486.800

486.800

100,00

12

12

100,00

39.520.281

33.518.996

84,81

4.864

4.856

99,84



No

Kegiatan

REALISASI TUGAS DEKONSENTRASI SUMATERA BARAT 2015

Output

1



2

1780 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan


Jumlah


No 1

2

3

4

5

6

Kegiatan

Pagu (Rp.000)

Realisasi Keuangan

Fisik

441.150

410.311

93,01

Target (volume) 2

76.500

75.910

99,23

12

12

100,00

1.856.968

1.614.631

86,95

12

12

100,00

2.374.618

2.100.852

88,47

26

26

100,00

(Rp.000)

(%)

Realisasi Realisasi (volume) (%) 2 100,00

REALISASI TUGAS PEMBANTUAN SUMATERA BARAT 2015

Output

Pagu (Rp.000)

Realisasi Keuangan

Fisik

1775 Peningkatan Produksi dan 1775.003 Pengembangan Tanaman Kakao (Ha) Produktivitas Tanaman Rempah dan 1775.027 Pemberdayaan Pekebun Tanaman Rempah dan Penyegar Penyegar (ORANG)

24.483.300

15.096.884

61,66


2.623.810

2.132.327

81,27

436

436

100,00


117.930

113.408

96,17

2

2

100,00


1.893.180

1.234.794

65,22

12

12

100,00

1776.001 Pengembangan Tanaman Tebu (Ha)






(Rp.000)

(%)

Realisasi Realisasi (volume) (%) 3.000 100,00

1.815.750

1.722.413

94,86

100

80

79,85

1776.003 Penanaman Tanaman Tembakau (Ha)

597.125

540.721

90,55

20

20

100,00

1776.004 Penanaman Tanaman Nilam (Ha)

286.920

273.770

95,42

10

10

100,00

1776.021 Koordinasi Kegiatan Pengembangan Tanaman Semusim (BULAN) 1777.001 Pengembangan Tanaman Karet (Ha)

305.610

213.077

69,72

12

12

100,00 100,00

10.757.000

8.173.680

75,98

1.450

1.450


3.103.680

1.917.846

61,79

1.150

950

82,61


2.449.700

1.934.466

78,97

300

300

100,00

637.231

319.967

50,21

3

3

100,00

169.057

144.917

85,72

200

200

100,00

241.638

182.155

75,38

5

5

100,00

726.060

635.050

87,47

12

12

100,00

714.580

621.994

87,04

9

9

100,00

227.400

90.707

39,89

2

1

50,00

196.865

94.214

47,86

1

1

100,00

475.540

377.205

79,32

205

205

100,00

429.520

403.889

94,03

56

56

100,00

728.180

519.889

71,40

12

12

100,00

52.980.076

36.743.371

69,35

6.997

6.776

96,84

1777.015 Revitalisasi Perkebunan (Kelapa Sawit, Kakao, Karet) (Laporan) 1777.027 Pemberdayaan Pekebun Tanaman Tahunan (ORANG) 1777.031 Pengembangan Kebun Benih TanamanTahunan (HA) 1777.032 Koordinasi Kegiatan Pengembangan Tanaman Tahunan (BULAN) 1778.015 Peralatan Penanganan Pascapanen Tanaman Perkebunan (KT) 1778.019 Penanganan gangguan usaha dan konflik perkebunan (KASUS) 1778.020 Pembinaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan (PROVINSI) 1779.012 Penanganan Organisme Pengganggu Tanaman Perkebunan (HA) 1779.015 Pemberdayaan petugas pengamat opt (ORANG) 1780.009 Administrasi Kegiatan Dana Tugas Pembantuan (TP) (Bulan)



Kegiatan

No 1 2



No 1

2

3

4

5

Kegiatan 1775 Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Rempah dan Penyegar 1777 Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Tahunan

REALISASI DEKONSENTRASI RIAU 2015


Jumlah

Realisasi Keuangan


5.251.501

4.863.587

92,61

Target (volume) 11

59.800

59.800

100,00

12

12

100,00

1.429.400

1.408.472

98,54

12

12

100,00

6.740.701

6.331.859

93,93

35

35

100,00

(Rp.000)

(%)

REALISASI TUGAS PEMBANTUAN RIAU 2015

Output 1775.032 Koordinasi Kegiatan Pengembangan Tanaman Rempah dan Penyegar (BULAN) 1777.001 Pengembangan Tanaman Karet (Ha) 1777.003 Pengembangan Tanaman Kelapa (Ha) 1777.004 Pengembangan Tanaman Kelapa Sawit (Ha)

1777.015 Revitalisasi Perkebunan (Kelapa Sawit, Kakao, Karet) (Laporan) 1777.018 Pengembangan Sistem Pertanian Berbasis Tanaman Tahunan (KT) 1777.027 Pemberdayaan Pekebun Tanaman Tahunan (ORANG) 1777.031 Pengembangan Kebun Benih TanamanTahunan (HA) 1777.032 Koordinasi Kegiatan Pengembangan Tanaman Tahunan (BULAN) 1778 Dukungan Penanganan Pasca 1778.015 Peralatan Penanganan Pascapanen Tanaman Panen dan Pembinaan Usaha Perkebunan (KT) 1778.019 Penanganan gangguan usaha dan konflik perkebunan (KASUS) 1778.020 Pembinaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan (PROVINSI) 1779 Dukungan Perlindungan 1779.005 SL-PHT Perkebunan (KT) Perkebunan 1779.011 Antisipasi Dampak Perubahan Iklim (Dokumen) 1779.012 Penanganan Organisme Pengganggu Tanaman Perkebunan (HA) 1779.015 Pemberdayaan petugas pengamat opt (ORANG) 1780 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan

Pagu (Rp.000)


Pagu (Rp.000)

Realisasi Keuangan


120.000

119.918

99,93

Target (volume) 12

14.108.983 1.834.000 5.105.410

13.501.528 1.698.777 4.904.929

95,69 92,63 96,07

1.900 700 650

1.900 700 650

100,00 100,00 100,00

536.632

467.267

87,07

3

3

100,00

106.650

106.137

99,52

1

1

100,00

568.977

534.442

93,93

650

650

100,00

194.000

182.124

93,88

5

5

100,00

656.900

560.300

85,29

12

12

100,00

258.900

254.315

98,23

4

4

100,00

228.000

197.697

86,71

2

2

100,00

165.250

155.435

94,06

1

1

100,00

207.440 3.117.196

186.220 2.841.531

89,77 91,16

2 9

2 9

100,00 100,00

2.276.500

1.839.321

80,80

1.720

1.720

100,00

(Rp.000)

(%)

409.875

369.287

90,10

54

54

100,00

409.900

363.900

88,78

12

12

100,00

130.825

118.205

90,35

12

12

100,00

30.435.438

28.401.333

93,32

5.749

5.749

100,00



No 1 2



No 1


2


3


4

5

6

REALISASI DEKONSENTRASI JAMBI 2015


Jumlah

Realisasi Keuangan


5.267.919

4.809.487

91,30

Target (volume) 11

92.894

92.894

100,00

12

12

100,00

1.394.570

1.368.219

98,11

12

12

100,00

6.755.383

6.270.600

92,82

35

35

100,00

(%)

(Rp.000)

REALISASI TUGAS PEMBANTUAN JAMBI 2015

Output 1775.029 Pengembangan Kebun Benih Tanaman Rempah dan Penyegar (HA) 1775.032 Koordinasi Kegiatan Pengembangan Tanaman Rempah dan Penyegar (BULAN) 1776.001 Pengembangan Tanaman Tebu (Ha) 1776.021 Koordinasi Kegiatan Pengembangan Tanaman Semusim (BULAN) 1777.001 Pengembangan Tanaman Karet (Ha) 1777.003 Pengembangan Tanaman Kelapa (Ha) 1777.004 Pengembangan Tanaman Kelapa Sawit (Ha)

1777.015 Revitalisasi Perkebunan (Kelapa Sawit, Kakao, Karet) (Laporan) 1777.018 Pengembangan Sistem Pertanian Berbasis Tanaman Tahunan (KT) 1777.027 Pemberdayaan Pekebun Tanaman Tahunan (ORANG) 1777.031 Pengembangan Kebun Benih TanamanTahunan (HA) 1777.032 Koordinasi Kegiatan Pengembangan Tanaman Tahunan (BULAN) 1778 Dukungan Penanganan Pasca 1778.015 Peralatan Penanganan Pascapanen Tanaman Panen dan Pembinaan Usaha Perkebunan (KT) 1778.019 Penanganan gangguan usaha dan konflik perkebunan (KASUS) 1778.020 Pembinaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan (PROVINSI) 1779 Dukungan Perlindungan 1779.011 Antisipasi Dampak Perubahan Iklim Perkebunan (Dokumen) 1779.015 Pemberdayaan petugas pengamat opt (ORANG) 1780 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan

Pagu (Rp.000)


Pagu (Rp.000)


(%)

Target (volume)

Realisasi (%) 2 100,00

120.854

115.320

95,42

105.400

72.260

68,56

12

12

100,00

3.764.297 36.400

3.691.902 34.120

98,08 93,74

440 12

440 12

100,00 100,00

17.061.600 538.857 4.300.400

16.315.144 530.708 4.215.861

95,62 98,49 98,03

2500 200 550

2500 200 550

100,00 100,00 100,00

1.094.131

1.019.660

93,19

8

8

100,00

393.350

383.153

97,41

3

3

100,00

870.280

855.259

98,27

1050

1050

100,00

727.249

618.615

85,06

9

0

0,00

462.945

382.395

82,60

12

4

33,33

192.600

153.629

79,77

3

3

133,33

238.600

177.156

74,25

2

2

100,00

247.890

161.593

65,19

1

1

100,00

3.365.521

2.502.846

74,37

10

1

10,00

432.625

429.726

99,33

46

5

10,87

332.400

235.354

70,80

12

7

58,33

65.000

56.288

86,60

12

7

58,33

34.350.399

31.950.989

93,01

4884

4807

98,42


2

Fisik Realisasi (volume)


No 1 2

Kegiatan

Kegiatan

No

Fisik Realisasi Realisasi (volume) (%) 11 100,00 100,00 12

4.694.126 66.000

4.194.884 66.000

89,36 100,00

Target (volume) 11 12

1.746.363

1.580.257

90,49

12

12

100,00

6.506.489

5.841.141

89,77

35

35

100,00

(%)

REALISASI TUGAS PEMBANTUAN SUMATERA SELATAN 2015

Output

Pagu (Rp.000)

Realisasi Keuangan

Fisik Realisasi Realisasi (volume) (%) 100,00 4.050 1.800 100,00 125 30,19

20.270.250 8.001.000 3.916.000

15.650.813 5.952.542 1.157.665

77,21 74,40 29,56

23.645

19.076

80,68

2

2

100,00

824.000

382.423

46,41

12

10

83,33

27.154.400 40.000

7.358.281 12.868

27,10 32,17

650 12

287 12

44,08 100,00

8.428.387 44.190 335.450

7.425.520 1.875 83.466

88,10 4,24 24,88

1.159 1 1

1.159 -

100,00 -

1777.015 Revitalisasi Perkebunan (Kelapa Sawit, Kakao, Karet) (Laporan) 1777.027 Pemberdayaan Pekebun Tanaman Tahunan (ORANG) 1777.031 Pengembangan Kebun Benih TanamanTahunan (HA) 1777.032 Koordinasi Kegiatan Pengembangan Tanaman Tahunan (BULAN) 1778 Dukungan Penanganan Pasca 1778.015 Peralatan Penanganan Pascapanen Tanaman Panen dan Pembinaan Usaha Perkebunan (KT) 1778.019 Penanganan gangguan usaha dan konflik perkebunan (KASUS) 1778.020 Pembinaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan (PROVINSI) 1779 Dukungan Perlindungan 1779.005 SL-PHT Perkebunan (KT) Perkebunan 1779.011 Antisipasi Dampak Perubahan Iklim (Dokumen) 1779.012 Penanganan Organisme Pengganggu Tanaman Perkebunan (HA) 1779.015 Pemberdayaan petugas pengamat opt (ORANG)

2.339.125

1.856.415

79,36

7

6

85,71

3


6


1775.001 Pengembangan Tanaman Kopi (Ha) 1775.004 Pengembangan Tanaman Lada (Ha) 1775.027 Pemberdayaan Pekebun Tanaman Rempah dan Penyegar (ORANG) 1775.029 Pengembangan Kebun Benih Tanaman Rempah dan Penyegar (HA) 1775.032 Koordinasi Kegiatan Pengembangan Tanaman Rempah dan Penyegar (BULAN) 1776.001 Pengembangan Tanaman Tebu (Ha) 1776.021 Koordinasi Kegiatan Pengembangan Tanaman Semusim (BULAN) 1777.001 Pengembangan Tanaman Karet (Ha) 1777.003 Pengembangan Tanaman Kelapa (Ha) 1777.004 Pengembangan Tanaman Kelapa Sawit (Ha)



5

Pagu (Rp.000)

Target (volume) 4.050 1.800 414

2

4

Output

1779 Dukungan Perlindungan Perkeb1779.002 Pemberdayaan Perangkat (Unit) 1780 Dukungan Manajemen dan 1780.008 Administrasi Kegiatan Dana Dekonsentrasi (DK) Dukungan Teknis Lainnya Ditjen (Bulan) Perkebunan 1780.010 Dukungan Kegiatan Manajemen dan Teknis Lainnya (Bulan) Jumlah


1

REALISASI DEKONSENTRASI SUMATERA SELATAN 2015



(Rp.000)

(%)

318.700

-

0,00

350

140.247

84.471

60,23

1

1

100,00

1.200.905

896.624

74,66

12

12

100,00

349.690

306.310

87,59

5

5

100,00

169.000

116.971

69,21

2

2

100,00

253.680

196.991

77,65

1

1

100,00

415.980 1.616.204

379.382 1.462.715

91,20 90,50

4 4

4 4

100,00 100,00

1.704.075

1.067.982

62,67

1.185

1.010

85,23

560.677

405.600

72,34

74

74

100,00

608.100

408.391

67,16

12

12

100,00

301.900

161.033

53,34

1

1

100,00

79.015.605

45.387.413

57,44

9.759

8.577

87,88


-

-


No 1 2


REALISASI DEKONSENTRASI LAMPUNG 2015

Output

No 1

2

3

4

5

6

Kegiatan

747.110

736.140

98,53


122.400

110.248

90,07

12

12

100,00

1.827.548

1.731.033

94,72

12

12

100,00

2.697.058

2.577.421

95,56

28

28

100,00

(Rp.000)

(%)

REALISASI TUGAS PEMBANTUAN LAMPUNG 2015

Output

1775.001 Pengembangan Tanaman Kopi (Ha) 1775.004 Pengembangan Tanaman Lada (Ha) 1775.027 Pemberdayaan Pekebun Tanaman Rempah dan Penyegar (ORANG) 1775.029 Pengembangan Kebun Benih Tanaman Rempah dan Penyegar (HA) 1775.032 Koordinasi Kegiatan Pengembangan Tanaman Rempah dan Penyegar (BULAN) 1776 Peningkatan Produksi dan 1776.001 Pengembangan Tanaman Tebu (Ha) Produktivitas Tanaman Semusim 1776.021 Koordinasi Kegiatan Pengembangan Tanaman Semusim (BULAN) 1777.001 Pengembangan Tanaman Karet (Ha) 1777 Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Tahunan 1777.003 Pengembangan Tanaman Kelapa (Ha) 1777.015 Revitalisasi Perkebunan (Kelapa Sawit, Kakao, Karet) (Laporan) 1777.032 Koordinasi Kegiatan Pengembangan Tanaman Tahunan (BULAN) 1778 Dukungan Penanganan Pasca 1778.015 Peralatan Penanganan Pascapanen Tanaman Panen dan Pembinaan Usaha Perkebunan (KT) 1778.019 Penanganan gangguan usaha dan konflik perkebunan (KASUS) 1778.020 Pembinaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan (PROVINSI) 1779 Dukungan Perlindungan 1779.005 SL-PHT Perkebunan (KT) Perkebunan 1779.012 Penanganan Organisme Pengganggu Tanaman Perkebunan (HA) 1779.015 Pemberdayaan petugas pengamat opt (ORANG)

Jumlah





Realisasi Keuangan

Target (volume) 4

Jumlah


Pagu (Rp.000)


Pagu (Rp.000)

Realisasi Keuangan

Fisik Realisasi Realisasi (volume) (%) 3.900 100,00 2.950 100,00 886 100,00

19.486.600 12.511.175 4.698.600

19.430.312 12.430.719 4.626.200

99,71 99,36 98,46

Target (volume) 3.900 2.950 886

21.275

20.375

95,77

2

2

100,00

1.291.760

1.217.005

94,21

12

12

100,00

167.130.355 32.000

116.845.404 32.000

69,91 100,00

5.024 12

5.024 12

100,00 100,00

1.108.750 541.000 515.662

1.091.394 526.035 483.930

98,43 97,23 93,85

150 200 3

150 200 3

100,00 100,00 100,00

632.600

546.456

86,38

12

12

100,00

666.230

650.746

97,68

6

6

100,00

214.000

185.636

86,75

1

1

100,00

197.855

183.995

92,99

1

1

100,00

997.200 503.950

996.400 499.063

99,92 99,03

10 325

10 325

100,00 100,00

(Rp.000)

(%)

420.800

356.400

84,70

64

64

100,00

806.460

701.390

86,97

12

12

100,00

127.290

127.262

99,98

12

12

100,00

211.903.562

160.950.721

75,95

13.582

13.582

100,00



No 1 2



No 1

2

3

4

5

Kegiatan

REALISASI DEKONSENTRASI KALIMANTAN BARAT 2015

Output

Pagu (Rp.000)

Realisasi Keuangan



4.709.851

4.451.441

94,51

Target (volume) 8

1780.010 Dukungan Kegiatan Manajemen dan Teknis Lainnya (Bulan)

1.578.650

1.286.972

81,52

12

12

100,00

6.288.501

5.738.413

91,25

20

20

100,00

(Rp.000)

(%)

REALISASI TUGAS PEMBANTUAN KALIMANTAN BARAT 2015

Output

Pagu (Rp.000)

Realisasi Keuangan

Fisik Realisasi Realisasi (volume) (%) 700 100,00 150 73,53

1775 Peningkatan Produksi dan 1775.004 Pengembangan Tanaman Lada (Ha) Produktivitas Tanaman Rempah dan 1775.027 Pemberdayaan Pekebun Tanaman Rempah dan Penyegar Penyegar (ORANG) 1775.032 Koordinasi Kegiatan Pengembangan Tanaman Rempah dan Penyegar (BULAN) 1777 Peningkatan Produksi dan 1777.001 Pengembangan Tanaman Karet (Ha) Produktivitas Tanaman Tahunan 1777.003 Pengembangan Tanaman Kelapa (Ha) 1777.004 Pengembangan Tanaman Kelapa Sawit (Ha)

5.100.800 558.100

4.891.318 200.240

95,89 35,88


310.350

284.567

91,69

12

12

100,00

7.127.250 508.250 6.355.510

6.911.231 491.270 6.128.019

96,97 96,66 96,42

1.000 200 750

1.000 200 723

100,00 100,00 96,42

1777.015 Revitalisasi Perkebunan (Kelapa Sawit, Kakao, Karet) (Laporan) 1777.018 Pengembangan Sistem Pertanian Berbasis Tanaman Tahunan (KT) 1777.027 Pemberdayaan Pekebun Tanaman Tahunan (ORANG) 1777.032 Koordinasi Kegiatan Pengembangan Tanaman Tahunan (BULAN) 1778 Dukungan Penanganan Pasca 1778.015 Peralatan Penanganan Pascapanen Tanaman Panen dan Pembinaan Usaha Perkebunan (KT) 1778.019 Penanganan gangguan usaha dan konflik perkebunan (KASUS) 1778.020 Pembinaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan (PROVINSI) 1779 Dukungan Perlindungan 1779.005 SL-PHT Perkebunan (KT) Perkebunan 1779.011 Antisipasi Dampak Perubahan Iklim (Dokumen) 1779.012 Penanganan Organisme Pengganggu Tanaman Perkebunan (HA) 1780 Dukungan Manajemen dan 1780.009 Administrasi Kegiatan Dana Tugas Pembantuan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen (TP) (Bulan) Perkebunan 1780.010 Dukungan Kegiatan Manajemen dan Teknis Lainnya (Bulan) Jumlah

2.101.404

1.980.534

94,25

6

6

100,00

145.950

132.663

90,90

1

1

100,00

2.080.580

1.139.043

54,75

1.000

700

70,00

953.127

720.453

75,59

12

12

100,00

363.564

308.945

84,98

6

6

100,00

260.400

125.343

48,13

2

1

50,00

207.165

163.812

79,07

1

1

100,00

1.012.200 2.642.366

965.766 2.291.028

95,41 86,70

10 8

10 8

100,00 100,00

2.619.146

2.423.191

92,52

1.960

1.960

100,00

798.600

620.052

77,64

12

12

100,00

(Rp.000)

(%)

116.350

104.450

89,77

12

12

100,00

33.261.112

29.881.925

89,84

5.896

5.514

93,52



No 1 2


REALISASI DEKONSENTRASI KALIMANTAN TENGAH 2015


Jumlah


No 1

2


4

5

Output 1775.029 Pengembangan Kebun Benih Tanaman Rempah dan Penyegar (HA) 1777.001 Pengembangan Tanaman Karet (Ha) 1777.003 Pengembangan Tanaman Kelapa (Ha)

1777.015 Revitalisasi Perkebunan (Kelapa Sawit, Kakao, Karet) (Laporan) 1777.027 Pemberdayaan Pekebun Tanaman Tahunan (ORANG) 1777.031 Pengembangan Kebun Benih TanamanTahunan (HA) 1777.032 Koordinasi Kegiatan Pengembangan Tanaman Tahunan (BULAN) 1778 Dukungan Penanganan Pasca 1778.015 Peralatan Penanganan Pascapanen Tanaman Panen dan Pembinaan Usaha Perkebunan (KT) 1778.019 Penanganan gangguan usaha dan konflik perkebunan (KASUS) 1778.020 Pembinaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan (PROVINSI) 1779 Dukungan Perlindungan 1779.002 Pemberdayaan Perangkat (Unit) Perkebunan 1779.011 Antisipasi Dampak Perubahan Iklim (Dokumen) 1779.012 Penanganan Organisme Pengganggu Tanaman Perkebunan (HA) 1779.015 Pemberdayaan petugas pengamat opt (ORANG) 1780 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan Jumlah

Realisasi Keuangan

Fisik

4.548.031

4.451.676

97,88

Target (volume) 9

110.960

105.960

95,49

12

12

100,00

1.161.038

1.108.380

95,46

12

12

100,00

5.820.029

5.666.016

97,35

33

33

100,00

(Rp.000)

(%)


REALISASI TUGAS PEMBANTUAN KALIMANTAN TENGAH 2015


3

Pagu (Rp.000)


Pagu (Rp.000)

Realisasi Keuangan

Fisik

66.400

66.400

100,00

Target (volume) 2

6.157.150

5.988.519

97,26

800

800

100,00

495.100

477.902

96,53

200

200

100,00

2.268.220

2.158.049

95,14

240

240

100,00

844.784

668.552

79,14

5

5

100,00

1.258.773

1.198.746

95,23

575

575

100,00

371.959

358.946

96,50

2

2

100,00

639.450

527.554

82,50

12

12

100,00

242.880

239.820

98,74

2

2

100,00

354.100

345.181

97,48

3

3

100,00

(Rp.000)

(%)


162.300

154.320

95,08

1

1

100,00

587.320 2.653.336

550.526 2.213.202

93,74 83,41

1 8

1 8

100,00 100,00

1.012.325

989.288

97,72

700

700

100,00

138.850

138.759

99,93

14

14

100,00

230.550

229.951

99,74

12

12

100,00

68.850

68.100

98,91

12

12

100,00

17.552.347

16.373.813

93,29

2.589

2.589

100,00



No 1 2



No 1

2

3

4

5


REALISASI DEKONSENTRASI KALIMANTAN SELATAN 2015



3.103.322

Fisik

(%)

2.090.867

67,38

Target (volume)

7

Realisasi (volume)


99.700

94.266

94,55

12

12

100,00

1.778.067

1.450.091

81,55

12

12

100,00

4.981.089

3.635.224

72,98

31

30

96,77

REALISASI TUGAS PEMBANTUAN KALIMANTAN SELATAN 2015

Output 1775.003 Pengembangan Tanaman Kakao (Ha) 1775.032 Koordinasi Kegiatan Pengembangan Tanaman Rempah dan Penyegar (BULAN) 1777.001 Pengembangan Tanaman Karet (Ha) 1777.004 Pengembangan Tanaman Kelapa Sawit (Ha)

1777.015 Revitalisasi Perkebunan (Kelapa Sawit, Kakao, Karet) (Laporan) 1777.018 Pengembangan Sistem Pertanian Berbasis Tanaman Tahunan (KT) 1777.027 Pemberdayaan Pekebun Tanaman Tahunan (ORANG) 1777.032 Koordinasi Kegiatan Pengembangan Tanaman Tahunan (BULAN) 1778 Dukungan Penanganan Pasca 1778.015 Peralatan Penanganan Pascapanen Tanaman Perkebunan (KT) Panen dan Pembinaan Usaha 1778.019 Penanganan gangguan usaha dan konflik perkebunan (KASUS) 1778.020 Pembinaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan (PROVINSI) 1779 Dukungan Perlindungan 1779.011 Antisipasi Dampak Perubahan Iklim Perkebunan (Dokumen) 1779.012 Penanganan Organisme Pengganggu Tanaman Perkebunan (HA) 1779.015 Pemberdayaan petugas pengamat opt (ORANG) 1780 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan Jumlah

Pagu (Rp.000)

1780.009 Administrasi Kegiatan Dana Tugas Pembantuan (TP) (Bulan)

Pagu (Rp.000)

Realisasi Keuangan

Fisik

1.131.300

1.066.650

94,29

Target (volume) 100

18.200

13.141

72,21

12

3.858.000

3.526.410

91,41

600

550

91,67

3.156.600

3.100.589

98,23

400

400

100,00

939.379

840.281

89,45

4

4

100,00

(Rp.000)

(%)

Realisasi Realisasi (volume) (%) 100,00 100 12

100,00

0,00

-

133.450

13.164

9,86

1

336.237

314.217

93,45

350

350

100,00

855.500

628.158

73,43

12

12

100,00

589.367

352.066

59,74

8

5

62,50

284.000

112.451

39,60

2

1

50,00

136.945

100.124

73,11

1

1

100,00

1.541.644

1.116.699

72,44

5

4

80,00

501.975

451.283

89,90

410

410

0,00

313.200

302.378

96,54

28

28

100,00

99.200

96.825

97,61

12

12

100,00

13.894.997

12.034.436

86,61

1.945

1.889

97,12



Kegiatan

No 1 2



No 1

2

3

4

5

Kegiatan

REALISASI DEKONSENTRASI KALIMANTAN TIMUR 2015


Pagu (Rp.000)

Realisasi Keuangan

Fisik

3.123.255

2.485.101

79,57

Target (volume) 7

113.880

102.724

90,20

12

12

(Rp.000)

(%)

Realisasi Realisasi (volume) (%) 100,00 7 100,00

1.372.410

773.030

56,33

12

12

100,00

4.609.545

3.360.854

72,91

31

31

100,00

REALISASI TUGAS PEMBANTUAN KALIMANTAN TIMUR 2015

Output

Pagu (Rp.000)

Realisasi Keuangan

Fisik

3.598.800

2.816.685

78,27

Target (volume) 800

1775.027 Pemberdayaan Pekebun Tanaman Rempah dan Penyegar (ORANG) 1775.029 Pengembangan Kebun Benih Tanaman Rempah dan Penyegar (HA) 1775.032 Koordinasi Kegiatan Pengembangan Tanaman Rempah dan Penyegar (BULAN) 1777.004 Pengembangan Tanaman Kelapa Sawit (Ha)

616.000

523.329

84,96

72

72

100,00

69.196

64.688

93,48

2

2

100,00

389.350

130.350

33,48

12

12

100,00

861.300

697.222

80,95

100

100

100,00

1777.015 Revitalisasi Perkebunan (Kelapa Sawit, Kakao, Karet) (Laporan) 1777.031 Pengembangan Kebun Benih TanamanTahunan (HA) 1777.032 Koordinasi Kegiatan Pengembangan Tanaman Tahunan (BULAN) 1778 Dukungan Penanganan Pasca 1778.015 Peralatan Penanganan Pascapanen Tanaman Panen dan Pembinaan Usaha Perkebunan (KT) 1778.019 Penanganan gangguan usaha dan konflik perkebunan (KASUS) 1778.020 Pembinaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan (PROVINSI) 1779 Dukungan Perlindungan 1779.005 SL-PHT Perkebunan (KT) Perkebunan 1779.011 Antisipasi Dampak Perubahan Iklim (Dokumen) 1779.015 Pemberdayaan petugas pengamat opt (ORANG)

1.352.991

895.090

66,16

6

6

100,00

275.058

143.984

52,35

5

5

100,00

581.350

338.765

58,27

12

12

100,00

144.575

121.576

84,09

2

2

100,00

274.925

177.617

64,61

2

2

100,00





1775.004 Pengembangan Tanaman Lada (Ha)

(Rp.000)

(%)


208.882

78.161

37,42

1

1

100,00

614.320 1.999.114

582.219 1.186.415

94,77 59,35

6 7

6 7

100,00 100,00

207.600

170.459

82,11

20

20

100,00

104.900

97.084

92,55

12

12

100,00

11.298.361

8.023.643

71,02

1.059

1.059

100,00


Eselon I : Ditjen Perkebunan No 1 2



2

3

4

5

Kegiatan

REALISASI DEKONSENTRASI SULAWESI UTARA 2015

Output

Realisasi Keuangan



769.150

767.471

99,78

Target (volume) 4


120.900

120.900

100,00

12

12

100,00

1.406.692

1.319.379

93,79

12

12

100,00

2.296.742

2.207.750

96,13

28

28

100,00

Fisik Realisasi (volume) 2.750 750 488

Realisasi (%) 100,00 100,00 100,00

(Rp.000)

(%)

REALISASI TUGAS PEMBANTUAN SULAWESI UTARA 2015

Output

1775 Peningkatan Produksi dan 1775.003 Pengembangan Tanaman Kakao (Ha) Produktivitas Tanaman Rempah dan 1775.005 Pengembangan Tanaman Cengkeh (Ha) Penyegar 1775.027 Pemberdayaan Pekebun Tanaman Rempah dan Penyegar (ORANG) 1775.028 Pengembangan Tanaman Pala (HA) 1775.029 Pengembangan Kebun Benih Tanaman Rempah dan Penyegar (HA) 1775.032 Koordinasi Kegiatan Pengembangan Tanaman Rempah dan Penyegar (BULAN) 1777 Peningkatan Produksi dan 1777.003 Pengembangan Tanaman Kelapa (Ha) Produktivitas Tanaman Tahunan 1777.015 Revitalisasi Perkebunan (Kelapa Sawit, Kakao, Karet) (Laporan) 1777.027 Pemberdayaan Pekebun Tanaman Tahunan (ORANG) 1777.031 Pengembangan Kebun Benih Tanaman Tahunan (HA) 1777.032 Koordinasi Kegiatan Pengembangan Tanaman Tahunan (BULAN) 1778 Dukungan Penanganan Pasca 1778.015 Peralatan Penanganan Pascapanen Tanaman Panen dan Pembinaan Usaha Perkebunan (KT) 1778.019 Penanganan gangguan usaha dan konflik perkebunan (KASUS) 1778.020 Pembinaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan (PROVINSI) 1779 Dukungan Perlindungan 1779.005 SL-PHT Perkebunan (KT) Perkebunan 1779.011 Antisipasi Dampak Perubahan Iklim (Dokumen) 1779.012 Penanganan Organisme Pengganggu Tanaman Perkebunan (HA) 1779.015 Pemberdayaan petugas pengamat opt (ORANG) 1780 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan

Pagu (Rp.000)


Pagu (Rp.000)

Realisasi Keuangan

25.665.925 3.401.825 4.650.770

23.181.217 3.277.842 4.526.000

90,32 96,36 97,32

Target (volume) 2.750 750 488

11.043.550 236.972

10.918.670 229.143

98,87 96,70

2.850 8

2.850 8

100,00 100,00

2.259.500

2.202.112

97,46

12

12

100,00

4.579.800 373.066

4.534.005 179.540

99,00 48,13

1.950 1

1.950 1

100,00 100,00

336.275

331.905

98,70

200

200

100,00

320.197

312.575

97,62

15

15

100,00

478.100

468.542

98,00

12

12

100,00

882.800

878.542

99,52

13

13

100,00

154.200

81.670

52,96

1

1

100,00

115.905

70.561

60,88

1

1

100,00

395.480 396.259

395.480 396.259

100,00 100,00

4 2

4 2

100,00 100,00

2.789.205

2.762.045

99,03

1.820

1.820

100,00

(Rp.000)

(%)

376.340

376.079

99,93

32

32

100,00

876.700

876.095

99,93

12

12

100,00

951.150

946.742

99,54

12

12

100,00



No 1 2

Kegiatan

No

2 3

4

5

6

Output

1779 Dukungan Perlindungan Perkeb 1779.002 Pemberdayaan Perangkat (Unit) 1780 Dukungan Manajemen dan 1780.008 Administrasi Kegiatan Dana Dekonsentrasi (DK) Dukungan Teknis Lainnya Ditjen (Bulan) Perkebunan 1780.010 Dukungan Kegiatan Manajemen dan Teknis Lainnya (Bulan) Jumlah


1

REALISASI DEKONSENTRASI SULAWESI TENGAH 2015

Kegiatan

Jumlah

Realisasi Keuangan

Fisik Realisasi Realisasi (volume) (%) 2 100,00 12 100,00

472.120 69.780

466.892 69.705

98,89 99,89


1.487.765

1.388.282

93,31

12

12

100,00

2.029.665

1.924.879

94,84

26

26

100,00

(Rp.000)

(%)

REALISASI TUGAS PEMBANTUAN SULAWESI TENGAH 2015

Output

1775 Peningkatan Produksi dan 1775.003 Pengembangan Tanaman Kakao (Ha) Produktivitas Tanaman Rempah dan 1775.027 Pemberdayaan Pekebun Tanaman Rempah dan Penyegar Penyegar (ORANG) 1775.029 Pengembangan Kebun Benih Tanaman Rempah dan Penyegar (HA) 1775.032 Koordinasi Kegiatan Pengembangan Tanaman Rempah dan Penyegar (BULAN) 1776 Peningkatan Produksi dan Prod 1776.021 Koordinasi Kegiatan Pengembangan Tanaman Semusim (BULAN) 1777 Peningkatan Produksi dan 1777.001 Pengembangan Tanaman Karet (Ha) Produktivitas Tanaman Tahunan 1777.003 Pengembangan Tanaman Kelapa (Ha) 1777.015 Revitalisasi Perkebunan (Kelapa Sawit, Kakao, Karet) (Laporan) 1777.031 Pengembangan Kebun Benih Tanaman Tahunan (HA) 1777.032 Koordinasi Kegiatan Pengembangan Tanaman Tahunan (BULAN) 1778 Dukungan Penanganan Pasca 1778.015 Peralatan Penanganan Pascapanen Tanaman Panen dan Pembinaan Usaha Perkebunan (KT) 1778.019 Penanganan gangguan usaha dan konflik perkebunan (KASUS) 1778.020 Pembinaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan (PROVINSI) 1779 Dukungan Perlindungan 1779.005 SL-PHT Perkebunan (KT) Perkebunan 1779.011 Antisipasi Dampak Perubahan Iklim (Dokumen) 1779.012 Penanganan Organisme Pengganggu Tanaman Perkebunan (HA) 1779.015 Pemberdayaan petugas pengamat opt (ORANG) 1780 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan

Pagu (Rp.000)


Pagu (Rp.000) 197.277.847 16.552.023


(%)

167.422.492 2.104.822

84,87 12,72

Target (volume) 21.850 2.636

Fisik Realisasi Realisasi (volume) (%) 21.850 100,00 336 12,75

600.000

572.368

95,39

6

6

96,00

11.403.235

6.770.600

59,37

12

12

100,00

3.212.510

2.703.483

84,15

12

12

100,00

1.402.500 8.987.400 513.830

1.273.095 7.829.206 224.455

90,77 87,11 43,68

150 3.500 2

150 3.500 1

100,00 100,00 50,50

419.693

359.170

85,58

20

20

100,00

403.600

320.256

79,35

12

12

100,00

118.940

106.430

89,48

1

1

100,00

166.800

144.891

86,87

1

1

100,00

165.330

78.340

47,38

1

1

100,00

209.440 357.000

204.200 356.850

97,50 99,96

2 2

2 2

100,00 100,00

6.423.990

5.097.624

79,35

3.600

3.600

100,00

482.400

482.400

100,00

48

48

100,00

786.830

566.575

72,01

12

12

100,00

84.350

62.600

74,21

12

12

100,00

249.567.718

196.679.854

78,81

31.879

29.578

92,78



No 1 2



No 1


REALISASI DEKONSENTRASI SULAWESI SELATAN 2015

Output 1779.002 Pemberdayaan Perangkat (Unit) 1780.010 Dukungan Kegiatan Manajemen dan Teknis Lainnya (Bulan)

3

4

5

6



Output

Fisik

(%)

Target (volume)

2

Realisasi (volume)


489.925

267.433

54,59

2.017.462

1.783.013

88,38

12

12

100,00

2.507.387

2.050.446

81,78

14

14

100,00

Realisasi Keuangan

Pagu (Rp.000)

Fisik

20.037.550

17.142.814

85,55


247.761.780

238.260.236

96,17

23.230

23.035

99,16

2.683.600

1.721.712

64,16

500

500

100,00


19.319.625

18.485.743

95,68

2.268

1.994

87,92


841.144

651.628

77,47

11

11

100,00

6.443.900

5.438.770

84,40

12

12

100,00

160.532.325

94.224.393

58,69

3.350

3.350

100,00

22.000.385 35.800

21.386.944 -

97,21 0,00

7.000 12

7.000 -

100,00 100,00

3.261.650

2.405.916

73,76

1.250

1.250

100,00

222.250

204.160

91,86

100

100

100,00

422.594

330.351

78,17

1

1

100,00

0,00

450

1775.001 Pengembangan Tanaman Kopi (Ha) 1775.003 Pengembangan Tan. Kakao (Ha) 1775.005 Pengembangan Tan. Cengkeh (Ha)

1776.001 Pengembangan Tanaman Tebu (Ha) 1776.002 Penanaman Tanaman Kapas (Ha) 1776.021 Koordinasi Kegiatan Pengembangan Tanaman Semusim (BULAN) 1777.003 Pengembangan Tan. Kelapa (Ha) 1777.007 Pengembangan Tanaman Jambu Mete (Ha)

1777.015 Revitalisasi Perkebunan (Kelapa Sawit, Kakao, Karet) (Laporan) 1777.027 Pemberdayaan Pekebun Tanaman Tahunan (ORANG) 1777.032 Koordinasi Kegiatan Pengembangan Tanaman Tahunan (BULAN) 1778 Dukungan Penanganan Pasca 1778.015 Peralatan Penanganan Pascapanen Tanaman Panen dan Pembinaan Usaha Perkebunan (KT) 1778.019 Penanganan gangguan usaha dan konflik perkebunan (KASUS) 1778.020 Pembinaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan (PROVINSI) 1779 Dukungan Perlindungan 1779.005 SL-PHT Perkebunan (KT) Perkebunan 1779.011 Antisipasi Dampak Perubahan Iklim (Dokumen) 1779.012 Penanganan Organisme Pengganggu Tanaman Perkebunan (HA) 1779.015 Pemberdayaan petugas pengamat opt (ORANG) 1780 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan Jumlah

(Rp.000)

REALISASI TUGAS PEMBANTUAN SULAWESI SELATAN 2015

1775.032 Koordinasi Kegiatan Pengembangan Tanaman Rempah dan Penyegar (BULAN) 2

Realisasi Keuangan

Pagu (Rp.000)


(%)

(Rp.000)

-

324.339

Realisasi Realisasi (volume) (%) 3.900 100,00

0

-

401.500

316.921

78,93

12

12

100,00

827.240

739.379

89,38

6

6

100,00

157.400

83.981

53,36

1

1

100,00

224.620

122.038

54,33

1

1

100,00

2.250.360 383.710

2.250.360 377.981

100,00 98,51

22 2

22 2

100,00 100,00

3.225.684

1.853.929

57,47

1.655

1.655

100,00

616.300

522.293

84,75

79

79

100,00

1.743.490

1.333.767

76,50

12

12

100,00

493.717.246

407.853.315

82,61

43.874

42.943

97,88



No

Kegiatan

REALISASI DEKONSENTRASI SULAWESI TENGGARA 2015

Output

1



2



Jumlah


No 1

Kegiatan

Output

Realisasi Realisasi (volume) (%) 100,00 3

520.500

515.267

98,99

16.800

733

4,36

12

1

8,33

1.485.970

1.383.707

93,12

12

12

100,00

2.023.270

1.899.707

93,89

27

16

99,24

Pagu (Rp.000)


Fisik

(%)


Realisasi Realisasi (volume) (%) 100,00 18.850

207.005.940

202.464.999

97,81

1.283.730

595.042

46,35

350

350

100,00

14.072.450

12.551.741

89,19

2.686

2.686

100,00


600.000

582.295

97,05

6

6

100,00


5.506.075

4.805.784

87,28

12

12

100,00

54.875.080

51.000.117

92,94

12

12

100,00

5.160.850

4.814.780

93,29

2.000

2.000

100,00

214.500

214.097

99,81

100

100

100,00

1777.015 Revitalisasi Perkebunan (Kelapa Sawit, Kakao, Karet) (Laporan) 1777.027 Pemberdayaan Pekebun Tanaman Tahunan (ORANG) 1777.031 Pengembangan Kebun Benih TanamanTahunan (HA) 1777.032 Koordinasi Kegiatan Pengembangan Tan. Tahunan (BULAN) 1778 Dukungan Penanganan Pasca 1778.015 Peralatan Penanganan Pascapanen Tanaman Panen dan Pembinaan Usaha Perkebunan (KT) 1778.019 Penanganan gangguan usaha dan konflik perkebunan (KASUS) 1778.020 Pembinaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan (PROVINSI) 1779 Dukungan Perlindungan 1779.005 SL-PHT Perkebunan (KT) Perkebunan 1779.011 Antisipasi Dampak Perubahan Iklim (Dokumen)

196.262

182.947

93,22

4

4

100,00

309.279

302.839

97,92

400

400

100,00

281.060

247.913

88,21

20

20

100,00

254.200

251.600

98,98

12

12

100,00

773.000

762.054

98,58

10

10

100,00

135.000

133.060

98,56

1

1

100,00

91.060

88.377

97,05

1

1

100,00

396.480 241.900

387.220 240.780

97,66 99,54

5 1

5 1

100,00 100,00

1779.012 Penanganan Organisme Pengganggu Tanaman Perkebunan (HA) 1779.015 Pemberdayaan petugas pengamat opt (ORANG)

439.720

437.129

99,41

305

305

100,00

268.800

267.300

99,44

24

24

100,00


1.142.320

350.124

30,65

12

12

100,00

5.224.308

4.756.903

91,05

12

12

100,00

298.472.014

285.437.101

95,63

24.823

24.823

100,00

1776.021 Koordinasi Kegiatan Pengembangan Tanaman Semusim (BULAN)

7



20

Fisik Target (volume) 3

(%)

1775 Peningkatan Produksi dan 1775.003 Pengembangan Tanaman Kakao (Ha) Produktivitas Tanaman Rempah dan 1775.005 Pengembangan Tanaman Cengkeh (Ha) Penyegar 1775.027 Pemberdayaan Pekebun Tanaman Rempah dan Penyegar (ORANG)


16


REALISASI TUGAS PEMBANTUAN SULAWESI TENGGARA 2015

6

13

Pagu (Rp.000)


1777.007 Pengembangan Tanaman Jambu Mete (Ha)



No 1

2

Kegiatan 1780 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan 1780 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan Jumlah


No 1


REALISASI DEKONSENTRASI MALUKU 2015



Realisasi Keuangan

Fisik Realisasi Realisasi (volume) (%) 100,00 12

86.900

86.900

100,00

Target (volume) 12

1.329.238

1.329.120

99,99

12

12

100,00

1.416.138

1.416.020

99,99

24

24

100,00

(Rp.000)

(%)

REALISASI TUGAS PEMBANTUAN MALUKU 2015

Output

Pagu (Rp.000)

Realisasi Keuangan

Fisik Realisasi Realisasi (volume) (%) 100,00 1.450


7.182.500

6.950.817

96,77



2.970.300

517.281

17,42

474

474

12.754.600

12.426.310

97,43

3.500

3.500

100,00

208.635

155.530

74,55

6

6

100,00

2.391.100

2.093.788

87,57

12

12

100,00

6.355.150

6.113.179

96,19

2.450

2.450

100,00

238.217

190.369

79,91

1

1

100,00

210.006

190.506

90,71

10

10

100,00

456.500

437.500

95,84

12

12

100,00

1.402.538

1.323.642

94,37

8

8

100,00

121.000

102.350

84,59

1

1

100,00

1775.028 Pengembangan Tanaman Pala (HA)

6

Pagu (Rp.000)

1775.029 Pengembangan Kebun Benih Tanaman Rempah dan Penyegar (HA) 1775.032 Koordinasi Kegiatan Pengembangan Tanaman Rempah dan Penyegar (BULAN) 1777.003 Pengembangan Tanaman Kelapa (Ha)

1777.015 Revitalisasi Perkebunan (Kelapa Sawit, Kakao, Karet) (Laporan) 1777.031 Pengembangan Kebun Benih Tanaman Tahunan (HA) 1777.032 Koordinasi Kegiatan Pengembangan Tanaman Tahunan (BULAN) 10 1778 Dukungan Penanganan Pasca 1778.015 Peralatan Penanganan Pascapanen Tanaman Panen dan Pembinaan Usaha Perkebunan (KT) 1778.019 Penanganan gangguan usaha dan konflik perkebunan (KASUS) 1778.020 Pembinaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan (PROVINSI) 13 1779 Dukungan Perlindungan 1779.002 Pemberdayaan Perangkat (Unit) Perkebunan 1779.012 Penanganan Organisme Pengganggu Tanaman Perkebunan (HA) 15 1780 Dukungan Manajemen dan 1780.009 Administrasi Kegiatan Dana Tugas Pembantuan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen (TP) (Bulan) Perkebunan Jumlah

(Rp.000)

(%)

100,00

72.315

59.815

82,71

1

1

100,00

266.980 429.370

248.128 370.087

92,94 86,19

1 300

1 300

100,00 100,00

323.000

296.350

91,75

12

12

100,00

35.382.211

31.475.650

88,96

8.238

8.238

100,00



No 1 2

Kegiatan

1

2

3

4

5

6

Output

1779 Dukungan Perlindungan Perkeb1779.002 Pemberdayaan Perangkat (Unit) 1780 Dukungan Manajemen dan 1780.008 Administrasi Kegiatan Dana Dekonsentrasi (DK) Dukungan Teknis Lainnya Ditjen (Bulan) Perkebunan 1780.010 Dukungan Kegiatan Manajemen dan Teknis Lainnya (Bulan) Jumlah


No

REALISASI DEKONSENTRASI BALI 2015

Kegiatan

754.045 31.400

Realisasi Keuangan (Rp.000) 651.026 27.900

Fisik

86,34 88,85


(%)

Realisasi Realisasi (volume) (%) 4 100,00 12 100,00

1.108.525

967.017

87,23

12

12

100,00

1.893.970

1.645.943

86,90

28

28

100,00

REALISASI TUGAS PEMBANTUAN BALI 2015

Output


1775.001 Pengembangan Tanaman Kopi (Ha) 1775.003 Pengembangan Tanaman Kakao (Ha) 1775.005 Pengembangan Tanaman Cengkeh (Ha) 1775.027 Pemberdayaan Pekebun Tanaman Rempah dan Penyegar (ORANG) 1775.032 Koordinasi Kegiatan Pengembangan Tanaman Rempah dan Penyegar (BULAN) 1776 Peningkatan Produksi dan 1776.002 Penanaman Tanaman Kapas (Ha) Produktivitas Tanaman Semusim 1776.003 Penanaman Tanaman Tembakau (Ha) 1776.004 Penanaman Tanaman Nilam (Ha) 1777 Peningkatan Produksi dan 1777.003 Pengembangan Tanaman Kelapa (Ha) Produktivitas Tanaman Tahunan 1777.007 Pengembangan Tanaman Jambu Mete (Ha) 1777.027 Pemberdayaan Pekebun Tanaman Tahunan (ORANG) 1777.032 Koordinasi Kegiatan Pengembangan Tanaman Tahunan (BULAN) 1778 Dukungan Penanganan Pasca 1778.015 Peralatan Penanganan Pascapanen Tanaman Panen dan Pembinaan Usaha Perkebunan (KT) 1778.019 Penanganan gangguan usaha dan konflik perkebunan (KASUS) 1778.020 Pembinaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan (PROVINSI) 1779 Dukungan Perlindungan 1779.005 SL-PHT Perkebunan (KT) Perkebunan 1779.011 Antisipasi Dampak Perubahan Iklim (Dokumen) 1779.012 Penanganan Organisme Pengganggu Tanaman Perkebunan (HA) 1779.015 Pemberdayaan petugas pengamat opt (ORANG) 1780 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan

Pagu (Rp.000)


Pagu (Rp.000)

Realisasi Keuangan

Fisik

16.566.500 12.259.800 1.005.640 4.017.400

13.268.780 11.144.726 838.640 3.522.877

80,09 90,90 83,39 87,69

Target (volume) 3.400 2.300 200 732

4.747.950

3.613.660

76,11

12

12

100,00

732.830 1.987.200 436.440 1.807.800 242.300 250.000

580.141 1.793.600 402.141 1.764.705 213.758 232.343

79,16 90,26 92,14 97,62 88,22 92,94

100 100 20 750 100 350

100 100 20 750 100 350

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

354.539

226.506

63,89

12

12

100,00

609.601

541.496

88,83

3

3

100,00

(Rp.000)

(%)

Realisasi Realisasi (volume) (%) 3.400 100,00 2.300 100,00 200 100,00 732 100,00

38.000

33.650

88,55

1

1

100,00

145.110

104.534

72,04

1

1

100,00

1.252.560 352.548

1.176.900 307.560

93,96 87,24

12 2

12 2

100,00 100,00

4.532.790

3.896.626

85,97

2.185

2.185

100,00

748.200

737.951

98,63

71

71

100,00

1.287.020

866.260

67,31

12

12

100,00

591.600

395.276

66,81

12

12

100,00



No 1 2

Kegiatan

Kegiatan

1


2


3


4

5

6

Output

1779 Dukungan Perlindungan Perkeb1779.002 Pemberdayaan Perangkat (Unit) 1780 Dukungan Manajemen dan 1780.008 Administrasi Kegiatan Dana Dekonsentrasi (DK) Dukungan Teknis Lainnya Ditjen (Bulan) 1780.010 Dukungan Kegiatan Manajemen dan Teknis Perkebunan Lainnya (Bulan) Jumlah


No

REALISASI DEKONSENTRASI NUSA TENGGARA BARAT 2015

Pagu (Rp.000)

Realisasi Keuangan

Fisik Realisasi Realisasi (%) (volume) 2 100,00 12 100,00

460.120 74.160

427.898 70.880

93,00 95,58


2.028.422

1.779.536

87,73

12

12

100,00

2.562.702

2.278.313

88,90

26

26

100,00

(Rp.000)

(%)

REALISASI TUGAS PEMBANTUAN NUSA TENGGARA BARAT 2015

Output

Pagu (Rp.000)


(%)

Target (volume) 300 2.400 294

Fisik Realisasi Realisasi (%) (volume) 300 100,00 2.400 100,00 294 100,00

1775.001 Pengembangan Tanaman Kopi (Ha) 1775.003 Pengembangan Tanaman Kakao (Ha) 1775.027 Pemberdayaan Pekebun Tanaman Rempah dan Penyegar (ORANG) 1775.032 Koordinasi Kegiatan Pengembangan Tanaman Rempah dan Penyegar (BULAN) 1776.001 Pengembangan Tanaman Tebu (Ha) 1776.002 Penanaman Tanaman Kapas (Ha) 1776.003 Penanaman Tanaman Tembakau (Ha) 1777.003 Pengembangan Tanaman Kelapa (Ha) 1777.007 Pengembangan Tanaman Jambu Mete (Ha)

1.540.926 18.592.636 1.452.300 1.218.084

1.055.228

86,63

12

12

100,00

63.944.218 1.386.595 5.989.200 1.453.012 649.428

57.848.914 1.290.643 5.047.765 1.315.729 638.646

90,47 93,08 84,28 90,55 98,34

3.087 250 130 600 250

3.087 250 115 600 250

100,00 100,00 88,46 100,00 100,00

1777.027 Pemberdayaan Pekebun Tanaman Tahunan (ORANG) 1777.031 Pengembangan Kebun Benih TanamanTahunan (HA) 1777.032 Koordinasi Kegiatan Pengembangan Tanaman Tahunan (BULAN) 1778 Dukungan Penanganan Pasca 1778.015 Peralatan Penanganan Pascapanen Tanaman Panen dan Pembinaan Usaha Perkebunan (KT) 1778.019 Penanganan gangguan usaha dan konflik perkebunan (KASUS) 1778.020 Pembinaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan (PROVINSI) 1779 Dukungan Perlindungan 1779.005 SL-PHT Perkebunan (KT) Perkebunan 1779.011 Antisipasi Dampak Perubahan Iklim (Dokumen) 1779.012 Penanganan Organisme Pengganggu Tanaman Perkebunan (HA) 1779.015 Pemberdayaan petugas pengamat opt (ORANG)

417.954

414.716

99,23

300

300

100,00

553.809

522.289

94,31

17

17

100,00

0,00

12



9.600

1.521.407 17.401.989 1.365.410

-

98,73 93,60 94,02

1.052.668

1.018.193

96,72

12

67.144

26.649

39,69

1

-

-

12 -

100,00 -

105.859

88.603

83,70

1

1

100,00

1.515.080 334.103

1.339.466 320.378

88,41 95,89

14 2

14 2

100,00 100,00

2.819.215

2.775.947

98,47

1.500

1.500

100,00

335.200

250.840

74,83

32

24

74,83

1.000.794

878.494

87,78

12

12

100,00

104.437.825

95.121.304

91,08

9.226

9.190

99,61



Kegiatan

No 1



No 1


2


3


4

5

6




REALISASI DEKONSENTRASI NUSA TENGGARA TIMUR 2015


Pagu (Rp.000)

Realisasi Keuangan

Fisik Realisasi Realisasi ( (volume) %) 12 100,00

334.913

324.875

97,00

Target (volume) 12

1.800.755

1.790.747

99,44

12

12

100,00

2.135.668

2.115.622

99,06

24

24

100,00

(Rp.000)

(%)

REALISASI TUGAS PEMBANTUAN NUSA TENGGARA TIMUR 2015

Output

Pagu (Rp.000)

Realisasi Keuangan

Fisik

1775.001 Pengembangan Tanaman Kopi (Ha) 1775.003 Pengembangan Tanaman Kakao (Ha) 1775.027 Pemberdayaan Pekebun Tanaman Rempah dan Penyegar (ORANG) 1775.029 Pengembangan Kebun Benih Tanaman Rempah dan Penyegar (HA) 1775.032 Koordinasi Kegiatan Pengembangan Tanaman Rempah dan Penyegar (BULAN) 1776.002 Penanaman Tanaman Kapas (Ha)

10.352.800 14.370.850 2.293.870

9.005.642 13.921.337 2.283.154

86,99 96,87 99,53

Target (volume) 1.950 1.350 650

18.230

0

0,00

2

0

0,00

6.918.300

6.673.274

96,46

12

12

100,00

1.389.835

1.036.514

74,58

250

250

100,00

1777.003 Pengembangan Tanaman Kelapa (Ha) 1777.007 Pengembangan Tanaman Jambu Mete (Ha) 1777.029 Pengembangan Tanaman Kemiri Sunan (HA) 1777.031 Pengembangan Kebun Benih TanamanTahunan (HA) 1777.032 Koordinasi Kegiatan Pengembangan Tanaman Tahunan (BULAN) 1778.015 Peralatan Penanganan Pascapanen Tanaman Perkebunan (KT) 1778.019 Penanganan gangguan usaha dan konflik perkebunan (KASUS) 1778.020 Pembinaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan (PROVINSI) 1779.002 Pemberdayaan Perangkat (Unit) 1779.005 SL-PHT Perkebunan (KT) 1779.011 Antisipasi Dampak Perubahan Iklim (Dokumen) 1779.012 Penanganan Organisme Pengganggu Tanaman Perkebunan (HA) 1779.015 Pemberdayaan petugas pengamat opt (ORANG)

7.637.250 1.694.190 157.715 91.335

6.044.948 1.677.924 156.368 78.356

79,15 99,04 99,15 85,79

2.950 650 15 15

2.319 650 15 15

78,61 100,00 100,00 100,00

809.739

178.739

22,07

12

12

100,00

1.403.682

1.395.216

99,40

12

12

100,00

93.950

92.598

98,56

1

1

100,00

209.440

209.224

99,90

1

1

100,00

546.420 448.320 371.833

490.190 448.205 370.249

89,71 99,97 99,57

4 4 2

4 4 2

100,00 100,00 100,00

2.145.820

2.057.323

95,88

1.250

1.250

100,00

495.600

495.600

100,00

42

42

100,00


825.510

514.560

62,33

12

12

100,00

(Rp.000)

(%)

Realisasi Realisasi ( (volume) %) 1.950 100,00 1.350 100,00 650 100,00

100.700

100.536

99,84

12

12

100,00

52.375.389

47.229.957

90,18

9.196

8.563

93,12



No 1


2

Jumlah


No 1


5 1776 Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Semusim 6

REALISASI DEKONSENTRASI PAPUA 2015


13

Output 1775.001 Pengembangan Tanaman Kopi (Ha) 1775.003 Pengembangan Tanaman Kakao (Ha) 1775.027 Pemberdayaan Pekebun Tanaman Rempah dan Penyegar (ORANG) 1775.032 Koordinasi Kegiatan Pengembangan Tanaman Rempah dan Penyegar (BULAN) 1776.021 Koordinasi Kegiatan Pengembangan Tanaman Semusim (BULAN)

1777.003 Pengembangan Tanaman Kelapa (Ha) 1777.015 Revitalisasi Perkebunan (Kelapa Sawit, Kakao, Karet) (Laporan) 1777.031 Pengembangan Kebun Benih TanamanTahunan (HA) 1777.032 Koordinasi Kegiatan Pengembangan Tanaman Tahunan (BULAN) 1777.034 Pengembangan Tanaman Sagu (HA) 1778 Dukungan Penanganan Pasca 1778.019 Penanganan gangguan usaha dan konflik Panen dan Pembinaan Usaha perkebunan (KASUS) 1778.020 Pembinaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan (PROVINSI) 1779 Dukungan Perlindungan 1779.012 Penanganan Organisme Pengganggu Tanaman Perkebunan Perkebunan (HA) 1779.015 Pemberdayaan petugas pengamat opt (ORANG)

15 1780 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan Jumlah

Realisasi Keuangan

Fisik Realisasi Realisasi ( (volume) %) 100,00 3

474.710

474.110

99,87

Target (volume) 3

95.400

94.308

98,86

12

12

100,00

2.298.275

2.280.318

99,22

12

12

100,00

2.868.385

2.848.736

99,31

27

27

100,00

(Rp.000)

(%)

REALISASI TUGAS PEMBANTUAN PAPUA 2015


11

Pagu (Rp.000)


Pagu (Rp.000)

Realisasi Keuangan

7.701.211 5.909.209 1.558.170

95,07 99,06 100,00

Target (volume) 800 900 200

(Rp.000)

8.100.375 5.965.050 1.558.170

(%)

Fisik Realisasi Realisasi ( (volume) %) 97,50 780 100,00 900 200 100,00

1.570.400

1.546.150

98,46

12

12

100,00

14.403.855

11.465.500

79,60

12

12

100,00

582.500 382.865

550.250 332.773

94,46 86,92

200 3

200 3

100,00 100,00

282.579

282.579

100,00

14

14

100,00

1.093.450

1.092.925

99,95

12

12

100,00

3.180.255 160.000

3.171.110 138.165

99,71 86,35

700 1

700 1

100,00 100,00

158.350

154.615

97,64

1

1

100,00

65.400

65.400

100,00

20

20

100,00

616.400

616.400

100,00

29

29

100,00

1.175.646

547.942

46,61

12

12

100,00

39.295.295

35.132.397

89,41

2.916

2.896

99,31



No

Kegiatan

REALISASI DEKONSENTRASI BENGKULU 2015

Output

Pagu (Rp.000)

Realisasi Keuangan

Fisik

1



429.920

395.178

91,92

Target (volume) 2

2


1780.008 Administrasi Kegiatan Dana Dekonsentrasi (DK) (Bulan)

126.100

125.740

99,71

12

12

100,00

1.324.828

1.320.473

99,67

12

12

100,00

1.880.848

1.841.391

97,90

26

26

100,00

Realisasi (volume) 2.300

Realisasi (%) 100,00 100,00


Jumlah


No 1


15

18

20


Output

Jumlah


Pagu (Rp.000)

Realisasi Keuangan

Fisik


11.642.092

11.414.608

98,05



5.807.860

5.546.570

95,50

900

900

323.810

313.316

96,76

100

100

100,00


2.628.650

2.283.396

86,87

572

572

100,00


31.220

15.576

49,89

4

2

50,00

702.200

698.623

99,49

12

12

100,00

1777.001 Pengembangan Tanaman Karet (Ha)

6.405.950

6.351.554

99,15

800

800

100,00


1.446.600

1.438.060

99,41

500

500

100,00


2.072.310

2.062.530

99,53

250

250

100,00

574.227

567.150

98,77

2

2

100,00

160.650

160.070

99,64

1

1

100,00

160.607

154.607

96,26

200

200

100,00

428.550

415.790

97,02

2

2

100,00

708.501

679.133

95,85

12

12

100,00

937.620

877.032

93,54

10

10

100,00

195.540

194.540

99,49

2

2

100,00

149.275

144.875

97,05

1

1

100,00

753.360 227.000

748.560 227.000

99,36 100,00

8 16

8 16

100,00 100,00

438.060

434.980

99,30

12

12

100,00

86.880

83.810

96,47

12

12

100,00

35.880.962

34.811.779

97,02

5.716

5.714

99,97


1777.015 Revitalisasi Perkebunan (Kelapa Sawit, Kakao, Karet) (Laporan) 1777.018 Pengembangan Sistem Pertanian Berbasis Tanaman Tahunan (KT) 1777.027 Pemberdayaan Pekebun Tanaman Tahunan (ORANG) 1777.031 Pengembangan Kebun Benih Tanaman Tahunan (HA) 1777.032 Koordinasi Kegiatan Pengembangan Tanaman Tahunan (BULAN) 1778 Dukungan Penanganan Pasca 1778.015 Peralatan Penanganan Pascapanen Tanaman Panen dan Pembinaan Usaha Perkebunan (KT) 1778.019 Penanganan gangguan usaha dan konflik perkebunan (KASUS) 1778.020 Pembinaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan (PROVINSI) 1779 Dukungan Perlindungan 1779.005 SL-PHT Perkebunan (KT) Perkebunan 1779.015 Pemberdayaan petugas pengamat opt (ORANG) 1780 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan

(%)

REALISASI TUGAS PEMBANTUAN BENGKULU 2015

1775.032 Koordinasi Kegiatan Pengembangan Tanaman Rempah dan Penyegar (BULAN) 7

(Rp.000)



(Rp.000)

(%)


No 1

2 3

Kegiatan 1775 Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Rempah dan Penyegar 1779 Dukungan Perlindungan Perkebunan 1780 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan Jumlah


No 1


REALISASI DEKONSENTRASI MALUKU UTARA 2015

Output

187.000

182.000

97,33


474.230

473.250

99,79

2

2

100,00


Output

Realisasi Realisasi ( (volume) %) 12 100,00

378.700

375.900

99,26

12

12

100,00

1.329.348

1.254.775

94,39

12

12

100,00

2.369.278

2.285.925

96,48

38

38

100,00

Pagu (Rp.000)

Realisasi Keuangan

Fisik

1775.003 Pengembangan Tanaman Kakao (Ha)

4.621.300

3.586.880

77,62


5.781.285

5.544.751

95,91

1.350

1.350

1775.027 Pemberdayaan Pekebun Tanaman Rempah dan Penyegar (ORANG) 1775.028 Pengembangan Tanaman Pala (HA)

1.038.670

1.038.670

100,00

478

478

100,00

5.086.350

4.896.761

96,27

1.225

1.225

100,00

400.000

398.700

99,68

4

4

100,00


1777.003 Pengembangan Tanaman Kelapa (Ha) 1777.007 Pengembangan Tanaman Jambu Mete (Ha)

1777.027 Pemberdayaan Pekebun Tanaman Tahunan (ORANG) 1777.031 Pengembangan Kebun Benih TanamanTahunan (HA) 1777.032 Koordinasi Kegiatan Pengembangan Tanaman Tahunan (BULAN) 1778 Dukungan Penanganan Pasca 1778.015 Peralatan Penanganan Pascapanen Tanaman Panen dan Pembinaan Usaha Perkebunan (KT) 1778.019 Penanganan gangguan usaha dan konflik perkebunan (KASUS) 1778.020 Pembinaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan (PROVINSI) 1779 Dukungan Perlindungan 1779.012 Penanganan Organisme Pengganggu Tanaman Perkebunan Perkebunan (HA) 1779.015 Pemberdayaan petugas pengamat opt (ORANG)

Jumlah

(%)

Target (volume) 200

3


(Rp.000)

REALISASI TUGAS PEMBANTUAN MALUKU UTARA 2015


6

Fisik


2

5

Realisasi Keuangan Target (volume) 12

1775.029 Pengembangan Kebun Benih Tanaman Rempah dan Penyegar (HA) 1775.032 Koordinasi Kegiatan Pengembangan Tanaman Rempah dan Penyegar (BULAN) 1776.021 Koordinasi Kegiatan Pengembangan Tanaman Semusim (BULAN)

4

Pagu (Rp.000)


(Rp.000)

(%)

Realisasi Realisasi ( (volume) %) 155 77,62 100,00

2.263.300

1.967.104

86,91

12

12

100,00

5.245.277

4.744.419

90,45

11

11

100,00

4.017.061 427.000

3.862.971 418.283

96,16 97,96

1.500 150

1.500 150

100,00 100,00

341.110

341.110

100,00

150

150

100,00

282.683

281.797

99,69

5

5

100,00

293.850

277.200

94,33

12

12

100,00

837.183

833.884

99,61

7

7

100,00

44.600

44.600

100,00

1

1

100,00

76.035

76.035

100,00

1

1

100,00

2.172.690

2.064.527

95,02

1.450

1.450

100,00

151.000

151.000

100,00

23

23

100,00

974.940

974.940

100,00

12

12

100,00

473.750

473.750

100,00

12

12

100,00

34.528.084

31.977.382

92,61

6.403

6.403

100,00



No 1 2


REALISASI DEKONSENTRASI BANGKA BELITUNG 2015


Jumlah


No 1

2

3

4

5



Jumlah

Realisasi Keuangan

Fisik

449.890

444.165

98,73

Target (volume) 3

46.044

45.505

98,83

12

12

100,00

1.014.373

941.331

92,80

12

12

100,00

1.510.307

1.431.000

94,75

27

27

100,00

(Rp.000)

(%)


REALISASI TUGAS PEMBANTUAN KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 2015

Output

Pagu (Rp.000)

Realisasi Keuangan

Fisik


7.711.890

7.432.138

96,37


1775.027 Pemberdayaan Pekebun Tanaman Rempah dan Penyegar (ORANG) 1775.029 Pengembangan Kebun Benih Tanaman Rempah dan Penyegar (HA) 1775.032 Koordinasi Kegiatan Pengembangan Tanaman Rempah dan Penyegar (BULAN) 1777.001 Pengembangan Tanaman Karet (Ha)

1.133.420

1.103.687

97,38

228

228

100,00

110.180

110.061

99,89

2

2

100,00

388.500

375.000

96,53

12

12

100,00

3.109.400

3.066.181

98,61

400

400

100,00

315.787

287.851

91,15

2

2

100,00

133.600

133.600

100,00

200

200

100,00

575.488

525.135

91,25

12

12

100,00

201.800

192.081

95,18

3

3

100,00

196.450

160.118

81,51

1

1

100,00

169.435

136.206

80,39

1

1

100,00

663.960 311.620

655.889 301.408

98,78 96,72

6 300

6 300

100,00 100,00

177.600

176.400

99,32

16

16

100,00

300.910

279.005

92,72

12

12

100,00

359.865

337.965

93,91

12

12

100,00

15.859.905

15.272.725

96,30

2.307

2.307

100,00

1777.015 Revitalisasi Perkebunan (Kelapa Sawit, Kakao, Karet) (Laporan) 1777.027 Pemberdayaan Pekebun Tanaman Tahunan (ORANG) 1777.032 Koordinasi Kegiatan Pengembangan Tanaman Tahunan (BULAN) 1778 Dukungan Penanganan Pasca 1778.015 Peralatan Penanganan Pascapanen Tanaman Panen dan Pembinaan Usaha Perkebunan (KT) 1778.019 Penanganan gangguan usaha dan konflik perkebunan (KASUS) 1778.020 Pembinaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan (PROVINSI) 1779.005 SL-PHT Perkebunan (KT) 1779 Dukungan Perlindungan Perkebunan 1779.012 Penanganan Organisme Pengganggu Tanaman Perkebunan (HA) 1779.015 Pemberdayaan petugas pengamat OPT (ORANG) 1780 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan

Pagu (Rp.000)


(Rp.000)


(%)

Realisasi Realisasi ( (volume) %) 1.100 100,00


No

Kegiatan

REALISASI DEKONSENTRASI BANTEN 2015

Output

Pagu (Rp.000)

Realisasi Keuangan

Fisik

1


1779.015 Pemberdayaan petugas pengamat opt (ORANG)

48.000

48.000

100,00

Target (volume) 8

2



70.040

69.730

99,56

12

12

100,00

1.353.180

1.274.852

94,21

12

12

100,00

1.471.220

1.392.582

94,65

32

32

100,00

Jumlah


No 1

2


4

Output

5



Pagu (Rp.000)

Realisasi Keuangan

Fisik


1.182.950

1.081.904

91,46

Target (volume) 12

1777.015 Revitalisasi Perkebunan (Kelapa Sawit, Kakao, Karet) (Laporan)

35.560

4.265

11,99

2

1

50

1777.031 Pengembangan Kebun Benih TanamanTahunan (HA)

77.145

2.440

3,16

5

0

0

542.691

375.145

69,13

12

9

75

141.000

140.970

99,98

1

1

100

94.780

93.520

98,67

1

1

100

384.830 127.944

375.830 125.739

97,66 98,28

2 1

2 1

100 100

69.975

69.850

99,82

50

50

100

246.340

102.235

41,50

12

6

50

2.903.215

2.371.897

81,70

98

83

84,69

1778 Dukungan Penanganan Pasca 1778.019 Penanganan gangguan usaha dan konflik Panen dan Pembinaan Usaha perkebunan (KASUS)


(%)

REALISASI TUGAS PEMBANTUAN BANTEN 2015

1777.032 Koordinasi Kegiatan Pengembangan Tanaman Tahunan (BULAN) 3

(Rp.000)

1778.020 Pembinaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan (PROVINSI) 1779.002 Pemberdayaan Perangkat (Unit) 1779.011 Antisipasi Dampak Perubahan Iklim (Dokumen) 1779.012 Penanganan Organisme Pengganggu Tanaman Perkebunan (HA) 1780.009 Administrasi Kegiatan Dana Tugas Pembantuan (TP) (Bulan)

(Rp.000)


(%)

Realisasi Realisasi ( (volume) %) 12 100


No 1 2



No 1

2

3

4

5


REALISASI DEKONSENTRASI GORONTALO 2015

Output

Pagu (Rp.000)


(%)

Fisik Target Realisasi Realisasi (volume) (volume) (%) 2 2 100,00


399.490

398.223

99,68


210.000

210.000

100,00

12

12

100,00

1.479.563

1.479.563

100,00

12

12

100,00

2.089.053

2.087.786

99,94

26

26

100,00

Fisik Target Realisasi (volume) (volume) 1.150 1.150 92 92

Realisasi (%) 27,13 121,74

REALISASI TUGAS PEMBANTUAN GORONTALO 2015

Output

1775.003 Pengembangan Tanaman Kakao (Ha) 1775.027 Pemberdayaan Pekebun Tanaman Rempah dan Penyegar (ORANG) 1775.029 Pengembangan Kebun Benih Tanaman Rempah dan Penyegar (HA) 1775.032 Koordinasi Kegiatan Pengembangan Tanaman Rempah dan Penyegar (BULAN) 1776 Peningkatan Produksi dan 1776.001 Pengembangan Tanaman Tebu (Ha) Produktivitas Tanaman Semusim 1776.004 Penanaman Tanaman Nilam (Ha) 1776.021 Koordinasi Kegiatan Pengembangan Tanaman Semusim (BULAN) 1777 Peningkatan Produksi dan 1777.003 Pengembangan Tanaman Kelapa (Ha) Produktivitas Tanaman Tahunan 1777.015 Revitalisasi Perkebunan (Kelapa Sawit, Kakao, Karet) (Laporan) 1777.032 Koordinasi Kegiatan Pengembangan Tanaman Tahunan (BULAN) 1778 Dukungan Penanganan Pasca 1778.015 Peralatan Penanganan Pascapanen Tanaman Panen dan Pembinaan Usaha Perkebunan (KT) 1778.019 Penanganan gangguan usaha dan konflik perkebunan (KASUS) 1778.020 Pembinaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan (PROVINSI) 1779 Dukungan Perlindungan 1779.005 SL-PHT Perkebunan (KT) Perkebunan 1779.011 Antisipasi Dampak Perubahan Iklim (Dokumen) 1779.012 Penanganan Organisme Pengganggu Tanaman Perkebunan (HA) 1779.015 Pemberdayaan petugas pengamat opt (ORANG)

Pagu (Rp.000)


(%)

11.725.380 898.170

11.259.987 898.170

96,03 100,00

133.530

133.458

99,95

3

3

100,00

420.680

386.078

91,77

12

12

100,00

35.218.865 888.540 36.300

20.810.335 879.042 36.300

59,09 98,93 100,00

950 30 12

950 30 12

99,97 100,00 100,00

4.596.820 143.869

4.340.254 136.069

94,42 94,58

1.800 2

1.800 2

100,00 100,00

272.400

255.528

93,81

12

12

100,00

1.228.790

1.219.127

99,21

10

10

100,00

53.000

53.000

100,00

1

1

100,00

123.575

123.197

99,69

1

1

100,00

598.020 119.800

398.680 119.751

66,67 99,96

6 1

6 1

100,00 100,00

247.200

247.002

99,92

100

100

100,00

192.000

192.000

100,00

15

15

100,00



No

Kegiatan

REALISASI DEKONSENTRASI KEPULAUAN RIAU 2015

Output

Pagu (Rp.000)


(%)

Fisik Target Realisasi Realisasi (volume) (volume) ( % ) 1 1 100,00 6 6 100,00

1


1779.002 Pemberdayaan Perangkat (Unit) 1779.015 Pemberdayaan petugas pengamat opt (ORANG)

268.480 61.800

233.200 38.977

86,86 63,07

2



106.120

65.872

62,07

12

12

100,00

906.985

492.830

54,34

12

12

100,00

1.343.385

830.879

61,85

31

31

100,00

Jumlah


No 1

Kegiatan 1777 Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Tahunan

REALISASI TUGAS PEMBANTUAN KEPULAUAN RIAU 2015

Output

1777.001 Pengembangan Tanaman Karet (Ha) 1777.032 Koordinasi Kegiatan Pengembangan Tanaman Tahunan (BULAN) 2 1778 Dukungan Penanganan Pasca 1778.019 Penanganan gangguan usaha dan konflik Panen dan Pembinaan Usaha perkebunan (KASUS) 1778.020 Pembinaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan (PROVINSI) 3 1780 Dukungan Manajemen dan 1780.009 Administrasi Kegiatan Dana Tugas Pembantuan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen (TP) (Bulan) Perkebunan Jumlah

Pagu (Rp.000)


Fisik Target Realisasi Realisasi (volume) (volume) ( % ) 83,15 550 550 100,00 48,73 12 6 50,00 (%)

4.589.179 530.562

3.815.774 258.530

97.500

74.508

76,42

1

1

100,00

26.775

3.679

13,74

1

0

0,00

124.390

108.905

87,55

12

12

100,00

5.368.406

4.261.396

79,38

576

569

98,78



No 1

2

Kegiatan

REALISASI DEKONSENTRASI KEPULAUAN PAPUA BARAT 2015

Output

2

(%)

304.780

295.050

96,81

1779.015 Pemberdayaan petugas pengamat opt (ORANG)

174.400

169.000

96,90

13

13

100,00


1780.008 Administrasi Kegiatan Dana Dekonsentrasi (DK) (Bulan)

85.010

85.010

100,00

12

12

100,00

1.718.200

1.683.340

97,97

12

12

100,00

2.282.390

2.232.400

97,81

39

39

100,00




REALISASI TUGAS PEMBANTUAN PAPUA BARAT 2015

Output 1775.027 Pemberdayaan Pekebun Tanaman Rempah dan Penyegar (ORANG) 1775.028 Pengembangan Tanaman Pala (HA)

Pagu (Rp.000)


352.000

352.000

Fisik

Target Realisasi Realisasi (%) (volume) (volume) ( % ) 100,00 36 36 100,00

1.185.800

1.131.300

95,40

500

500

100,00


817.600

783.019

95,77

12

12

100,00


451.250

450.520

99,84

150

150

100,00

1777.015 Revitalisasi Perkebunan (Kelapa Sawit, Kakao, Karet) (Laporan)

553.457

446.647

80,70

3

3

100,00

1777.032 Koordinasi Kegiatan Pengembangan Tanaman Tahunan (BULAN)

324.939

324.939

100,00

12

12

100,00

2.655.545

2.653.539

99,92

400

400

100,00

279.600

279.600

100,00

2

2

100,00

147.000

147.000

100,00

1

1

100,00

182.075

182.075

100,00

1

1

100,00

199.440

199.440

100,00

12

12

100,00

7.148.706

6.950.079

97,22

1.129

1.129

100,00

1777.034 Pengembangan Tanaman Sagu (HA) 3

(Rp.000)

Fisik Target Realisasi Realisasi (volume) (volume) ( % ) 2 2 100,00



1

Realisasi Keuangan


Jumlah

No

Pagu (Rp.000)

1778 Dukungan Penanganan Pasca 1778.015 Peralatan Penanganan Pascapanen Tanaman Panen dan Pembinaan Usaha Perkebunan (KT) 1778.019 Penanganan gangguan usaha dan konflik perkebunan (KASUS) 1778.020 Pembinaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan (PROVINSI) 4 1780 Dukungan Manajemen dan 1780.009 Administrasi Kegiatan Dana Tugas Pembantuan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen (TP) (Bulan) Perkebunan Jumlah



No 1 2



No 1

2

3

4

4

5

Kegiatan

REALISASI DEKONSENTRASI KEPULAUAN SULAWESI BARAT 2015



(%)

Fisik Target Realisasi Realisasi (volume) (volume) (%) 2 2 100,00

384.330

377.172

98,14

61.160

61.160

100,00

12

12

100,00

624.345

566.589

90,75

12

12

100,00

1.069.835

1.004.921

93,93

26

26

100,00

Fisik Target Realisasi (volume) (volume) 11.400 11.400 1.134 1.134

Realisasi (%) 100,00 100,00

REALISASI TUGAS PEMBANTUAN SULAWESI BARAT 2015

Output


1775.003 Pengembangan Tanaman Kakao (Ha) 1775.027 Pemberdayaan Pekebun Tanaman Rempah dan Penyegar (ORANG) 1775.029 Pengembangan Kebun Benih Tanaman Rempah dan Penyegar (HA) 1775.032 Koordinasi Kegiatan Pengembangan Tanaman Rempah dan Penyegar (BULAN) 1777 Peningkatan Produksi dan 1777.015 Revitalisasi Perkebunan (Kelapa Sawit, Kakao, Produktivitas Tanaman Tahunan Karet) (Laporan) 1777.032 Koordinasi Kegiatan Pengembangan Tanaman Tahunan (BULAN) 1778 Dukungan Penanganan Pasca 1778.015 Peralatan Penanganan Pascapanen Tanaman Panen dan Pembinaan Usaha Perkebunan (KT) 1778.019 Penanganan gangguan usaha dan konflik perkebunan (KASUS) 1778.020 Pembinaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan (PROVINSI) 1779 Dukungan Perlindungan 1779.011 Antisipasi Dampak Perubahan Iklim Perkebunan (Dokumen) 1779.012 Penanganan Organisme Pengganggu Tanaman Perkebunan (HA) 1779.015 Pemberdayaan petugas pengamat opt (ORANG) 1780 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan 1780 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan Jumlah

Pagu (Rp.000)


Pagu (Rp.000)


(%)

203.601.385 8.439.595

170.226.003 8.438.855

83,61 99,99

739.429

678.316

91,74

7

7

100,00

4.897.754

3.535.577

72,19

12

12

100,00

215.147

188.445

87,59

1

1

100,00

155.800

86.554

55,55

12

12

100,00

242.525

232.548

95,89

3

3

100,00

189.000

184.799

97,78

1

1

100,00

167.290

131.722

78,74

1

1

100,00

369.329

342.443

92,72

2

2

100,00

589.750

266.233

45,14

250

113

45,14

142.800

121.600

85,15

12

12

100,00

1.478.710

1.228.953

83,11

12

12

100,00

286.475

259.984

90,75

12

12

100,00

221.514.989

185.922.032

83,93

1.459

1.322

90,60



No 1

Kegiatan 1780 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan Jumlah


No 1

2

3

4



REALISASI DEKONSENTRASI KEPULAUAN KALIMANTAN UTARA 2015

Output 1780.010 Dukungan Kegiatan Manajemen dan Teknis Lainnya (Bulan)


(%)

562.550

74.519

90,75

562.550

74.519

13,25

Fisik Realisasi Realisasi Target (%) (volume) (volume) 12 2 16,67

12

2

16,67

REALISASI TUGAS PEMBANTUAN KALIMANTAN UTARA 2015

Output 1775.003 Pengembangan Tanaman Kakao (Ha) 1775.027 Pemberdayaan Pekebun Tanaman Rempah dan Penyegar (ORANG) 1775.032 Koordinasi Kegiatan Pengembangan Tanaman Rempah dan Penyegar (BULAN) 1777.001 Pengembangan Tanaman Karet 1777.004 Pengembangan Tanaman Kelapa Sawit 1777.015 Revitalisasi Perkebunan (Kelapa Sawit, Kakao, Karet) 1777.027 Pemberdayaan Pekebun Tanaman Tahunan

1777.032 Koordinasi Kegiatan Pengembangan Tanaman Tahunan (BULAN) 1778 Dukungan Penanganan Pasca 1778.020 Pembinaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan Panen dan Pembinaan Usaha (PROVINSI) 1780 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan Jumlah

Pagu (Rp.000)


Pagu (Rp.000)


Fisik Target Realisasi Realisasi (volume) (volume) (%) 94,50 500 500 100,00 73,65 76 76 100,00

(%)

3.352.050 796.940

3.167.770 586.983

258.750

225.850

87,29

12

12

100,00

2.034.000 5.322.810 218.817

1.869.798 74.038 0

91,93 1,39 0,00

200 500 1

200 0 0

100,00 0,00 0,00

1.150.925

244.831

21,27

600

128

21,33

424.250

296.767

69,95

12

9

75,00

207.410

115.519

55,70

1

1

100,00

276.150

127.840

46,29

12

12

100,00

14.042.102

6.709.396

47,78

1.414

938

53,33


REALISASI KANTOR PUSAT DITJEN PERKEBUNAN 2015 Eselon I : Ditjen Perkebunan Fisik

Realisasi Keuangan No

Kegiatan

Output

Pagu (Rp.000) (Rp.000)

1

2

3

4

5

6

1775 Peningkatan Produksi 1775.030 Koordinasi, Pembinaan dan dan Produktivitas Tanaman Monev Pengembangan Tanaman Rempah dan Penyegar Rempah dan Penyegar (LAPORAN) 1775.994 Layanan Perkantoran (BULAN LAYANAN) 1776 Peningkatan Produksi 1776.022 Koordinasi, Pembinaan dan dan Produktivitas Tanaman Monev Pengembangan Tanaman Semusim Semusim (LAPORAN) 1776.994 Layanan Perkantoran (BULAN LAYANAN) 1777 Peningkatan Produksi 1777.030 Koordinasi, Pembinaan dan dan Produktivitas Tanaman Monev Pengembangan Tanaman Tahunan Tahunan (LAPORAN) 1777.994 Layanan Perkantoran (BULAN LAYANAN) 1778 Dukungan 1778.017 Koordinasi, Pembinaan dan Penanganan Pasca Panen Monev Tanaman Kegiatan dan Pembinaan Usaha Pascapanen dan Pembinaan Usaha (LAPORAN) 1778.994 Layanan Perkantoran (BULAN LAYANAN) 1779 Dukungan 1779.014 Koordinasi, Pembinaan dan Perlindungan Perkebunan Monev Kegiatan Perlindungan Perkebunan (LAPORAN) 1779.994 Layanan Perkantoran (BULAN LAYANAN) 1780 Dukungan 1780.011 Dokumen Perencanaan Manajemen dan Dukungan (DOKUMEN) 1780.012 Dokumen Keuangan dan Teknis Lainnya Ditjen Perlengkapan (Dokumen) Perkebunan 1780.013 Dokumen Kepegawaian, Hukum dan Humas (Dokumen) 1780.014 Dokumen Evaluasi dan Pelaporan (DOKUMEN) 1780.994 Layanan Perkantoran (BULAN LAYANAN) 1780.995 Kendaraan Bermotor (Unit) 1780.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran (UNIT)

Jumlah

(%)

Target (volume)

Realisasi (volume)

Realisasi (%)

12.541.360

9.645.788

76,91

21

21

100,00

619.303

559.732

90,38

12

12

100,00

15.387.533

9.485.640

61,64

23

23

100,00

429.585

277.964

64,71

12

12

100,00

9.979.286

7.830.023

78,46

15

15

100,00

1.159.400

964.123

83,16

12

12

100,00

6.863.673

5.619.327

81,87

17

17

100,00

573.750

464.215

80,91

12

12

100,00

6.825.700

6.057.214

88,74

20

20

100,00

1.385.115

1.174.096

84,77

12

12

100,00

6.680.560

5.188.826

77,67

3

3

100,00

10.683.672

8.413.486

78,75

3

2

66,67

28.258.600

11.300.014

39,99

10

8

80,00

4.966.855

4.630.282

93,22

3

3

100,00

39.819.389

35.721.575

89,71

12

12

100,00

96.050

95.333

99,25

5

5

100,00

5.785.900

1.536.850

26,56

438

252

57,53

152.055.731

108.964.488

71,66

630

441

92,33


REALISASI KANTOR DAERAH BBPPTP SURABAYA 2015 Eselon I : Ditjen Perkebunan Realisasi Keuangan No

Kegiatan

Output

Pagu (Rp.000) (Rp.000)

1 1781 Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih serta Penyiapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan

Jumlah

1781.006 Pembangunan Kebun Contoh, Demplot, Uji Koleksi, dll (HA) 1781.008 Rakitan Teknologi Spesifikasi Proteksi Tanaman Perkebunan (Paket Teknologi) 1781.009 Pemanfaatan Agensia Hayati (JENIS) 1781.010 Sertifikasi dan Pengujian Mutu benih (Batang) 1781.015 Koordinasi, Pembinaan dan Monev Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BULAN) 1781.994 Layanan Perkantoran (BULAN LAYANAN) 1781.995 Kendaraan Bermotor (Unit) 1781.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi (Unit) 1781.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran (UNIT) 1781.998 Gedung/Bangunan (M2)

(%)

Fisik Target (volume)

Realisasi (volume)

Realisasi (%) 10 100,00

168.650

165.244

97,98

10

458.250

344.008

75,07

5

4

80,00

87.050

85.417

98,12

2

2

100,00

353.000

318.151

90,13

17.192.500

17.915.163

104,20

2.968.885

2.642.647

89,01

12

12

100,00

12.733.766

12.522.296

98,34

12

12

100,00

37.000 85.750

32.532 51.797

87,92 60,40

2 1

2 1

100,00 100,00

650.475

647.235

99,50

2

2

100,00

380.000 17.922.826

379.518 17.188.844

99,87 95,90

400 17.192.946

400 17.915.608

100,00 99,57


REALISASI KANTOR DAERAH BBPPTP MEDAN 2015 Eselon I : Ditjen Perkebunan Realisasi Keuangan No

Kegiatan

1 1781 Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih serta Penyiapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan

Output 1781.008 Rakitan Teknologi Spesifikasi Proteksi Tanaman Perkebunan (Paket Teknologi) 1781.009 Pemanfaatan Agensia Hayati (JENIS) 1781.015 Koordinasi, Pembinaan dan Monev Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BULAN) 1781.994 Layanan Perkantoran (BULAN LAYANAN) 1781.995 Kendaraan Bermotor (Unit) 1781.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran (UNIT)

Jumlah

Pagu (Rp.000)

(Rp.000)

(%)

Fisik Target (volume)

Realisasi (volume)

Realisasi (%)

619.330

555.905

89,76

5

5

100,00

174.908

155.353

88,82

3

3

100,00

4.115.108

2.943.550

71,53

12

12

100,00

20.002.430

18.982.276

94,90

12

12

100,00

117.540

116.005

98,69

6

6

100,00

1.526.450

1.508.263

98,81

10

10

100,00

26.555.766

24.261.352

91,36

48

48

100,00


REALISASI KANTOR DAERAH BBPPTP AMBON 2015 Eselon I : Ditjen Perkebunan Realisasi Keuangan No

Kegiatan

1

1781 Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih serta Penyiapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan

Output

Pagu (Rp.000)

1781.006 Pembangunan Kebun Contoh, Demplot, Uji Koleksi, dll (HA)

601.500

601.500

100,00

1781.008 Rakitan Teknologi Spesifikasi Proteksi Tanaman Perkebunan (Paket Teknologi)

986.950

983.632

99,66

9

9

100,00

1781.009 Pemanfaatan Agensia Hayati (JENIS) 1781.010 Sertifikasi dan Pengujian Mutu benih (Batang) 1781.015 Koordinasi, Pembinaan dan Monev Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BULAN) 1781.994 Layanan Perkantoran (BULAN LAYANAN) 1781.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran (UNIT) 1781.998 Gedung/Bangunan (M2)

232.170

221.354

95,34

3

3

100,00

320.550

320.540

100,00

750

3.538

471,69

2.528.173

2.494.761

98,68

12

12

100,00

11.454.688

10.280.548

89,75

12

12

100,00

1.035.000

1.031.790

99,69

300

300

100,00

150.000

149.556

99,70

200

200

100,00

17.309.031

16.083.681

92,92

1.336

4.124

106,88

(Rp.000)

Jumlah


Target (volume) 50


(%)

REALISASI KANTOR DAERAH BBPPTP PONTIANAK 2015 Eselon I : Ditjen Perkebunan Realisasi Keuangan No

Kegiatan

Output

Pagu (Rp.000)

1781.006 Pembangunan Kebun Contoh, Demplot, Uji Koleksi, dll (HA)

181.850

179.311

98,60

1781.008 Rakitan Teknologi Spesifikasi Proteksi Tanaman Perkebunan (Paket Teknologi) 1781.009 Pemanfaatan Agensia Hayati (JENIS) 1781.015 Koordinasi, Pembinaan dan Monev Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BULAN) 1781.994 Layanan Perkantoran (BULAN LAYANAN) 1781.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran (UNIT)

272.333

267.866

98,36

10

10

100,00

66.913

66.725

99,72

7

7

100,00

1.418.461

1.385.269

97,66

12

14

116,67

6.550.413

6.374.432

97,31

12

12

100,00

93.900

93.860

99,96

3

3

100,00

8.583.870

8.367.462

97,48

84

86

102,38

(Rp.000) 1 1781 Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih serta Penyiapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan

Jumlah

Fisik Target (volume) 40


(%)

Realisasi Realisasi (volume) (%) 100,00 40

Lampiran 1 REKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN KEMENTERIAN PERTANIAN

REALISASI PENGEMBANGAN KOMODITAS TANAMAN PERKEBUNAN PER PROVINSI DAN PER KABUPATEN MELALUI APBN TAHUN ANGGARAN 2015

PENGEMBANGAN KOMODITAS TANAMAN TAHUNAN PER KABUPATEN MELALUI APBN TAHUN ANGGARAN 2015 KOMODITAS

NO

SATKER

KARET PAGU

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

KELAPA

REA

PAGU

SAWIT

REA

PAGU

METE REA

CIANJUR

150

150

GARUT

200

200

ACEH UTARA

300

300

250

250

ACEH TIMUR

300

300

200

200

NAGAN RAYA

250

250

200

200

BATUBARA

100

-

200

-

PASAMAN BARAT

300

300

150

150

200

200

KAMPAR

300

300

250

250

MERANTI

300

300

MUARA ENIM

300

300

MUSI RAWAS

500

500

OGAN KOMERING ILIR

521

521

1

SANGGAU

300

300

500

500

SINTANG

200

200

150

150

KAPUAS HULU

550

550

200

200

BENGKAYANG

300

300

100

100

300

300

KOTAWARINGIN BARAT

200

200

200

200 200

200

270

270 200

200

TABALONG

265

265

KUTAI BARAT

275

275

PAGU

REA

BENER MERIAH PIDIE

500

500

TANAH LAUT HULU SUNGAI TENGAH KOTABARU

500

500

300

300

KONAWE

300

300

KOLAKA

450

450

KONAWE SELATAN

600

600

SIKKA

200

100

ALOR

600

600

HALMAHERA UTARA

1.100

1.100

HALMAHERA BARAT

1.100

1.100

HALMAHERA TENGAH

1.100

1.100

200

200

POHUWATO

400

400

MAJENE

100

100

250

250

8.350

8.050

MINAHASA SELATAN

1

-

1

-

TOLI-TOLI SIGI KOTA PALU BULUKUMBA SOPPENG LUWU UTARA

BENGKULU TENGAH

200

150

150

150

150

200

PANDEGLANG

200

200

LEBAK

200

200

BANGKA

200

200

BANGKA TENGAH

200

200

BANGKA SELATAN

MAMUJU POLEWALI MANDAR MAMASA

JUMLAH

6.881

6.781


2.653

2.650

PENGEMBANGAN KOMODITAS TANAMAN SEMUSIM PER KABUPATEN MELALUI APBN TAHUN ANGGARAN 2015 KOMODITAS

NO

SATKER

TEBU PAGU

1

CIANJUR

2

GARUT

3

BENER MERIAH

4

NILAM REA

PAGU

REA

10

10

PIDIE

10

10

5

ACEH UTARA

10

10

6

ACEH TIMUR

7

NAGAN RAYA

8

BATUBARA

9

PASAMAN BARAT

10

10

10

KAMPAR

11

MERANTI

12

MUARA ENIM

13

MUSI RAWAS

14

OGAN KOMERING ILIR

15

SANGGAU

16

SINTANG

17

KAPUAS HULU

18

BENGKAYANG

19

KOTAWARINGIN BARAT

20

TANAH LAUT

21

HULU SUNGAI TENGAH

22

KOTABARU

23

TABALONG

24

KUTAI BARAT

25

MINAHASA SELATAN

26

TOLI-TOLI

27

SIGI

28

KOTA PALU

29

BULUKUMBA

30

SOPPENG

31

LUWU UTARA

32

KONAWE

33

KOLAKA

34

KONAWE SELATAN

35

SIKKA

36

ALOR

37

BENGKULU TENGAH

38

HALMAHERA UTARA

39

HALMAHERA BARAT

40

HALMAHERA TENGAH

41

PANDEGLANG

42

LEBAK

43

BANGKA SELATAN

44

BANGKA

45

BANGKA TENGAH

46

POHUWATO

47

MAJENE

48

MAMUJU

49

POLEWALI MANDAR

50

MAMASA

JUMLAH

200

550

750


200

317

517

5

5

10

10

10

10

65

65

PENGEMBANGAN KOMODITAS TANAMAN REMPAH PENYEGAR PER KABUPATEN MELALUI APBN TAHUN ANGGARAN 2015 KOMODITAS

NO

SATKER

KOPI PAGU

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

TEH REA

CIANJUR GARUT BENER MERIAH PIDIE

350

350

27.650

27.650

100

100

PAGU

KAKAO REA

600

600

600

600

PAGU

LADA

REA

PAGU

CENGKEH REA

PAGU

PALA

REA

500

500

820

820

700

700

PAGU

REA

ACEH UTARA ACEH TIMUR

700

700

100

100

600

240

100

100

500

500

2.550

2.550

10.750

10.750

BULUKUMBA

5.100

5.100

SOPPENG

6.100

6.100

LUWU UTARA

9.200

8.338

KONAWE

6.050

6.050

KOLAKA

6.950

6.950

KONAWE SELATAN

6.050

6.050

SIKKA

1.550

1.550

ALOR

150

150

HALMAHERA UTARA

900

900

450

450

HALMAHERA BARAT

700

700

500

500

500

500

500

500

3.970

3.970

NAGAN RAYA BATUBARA PASAMAN BARAT KAMPAR MERANTI

500

500

MUARA ENIM

650

650

MUSI RAWAS OGAN KOMERING ILIR SANGGAU SINTANG KAPUAS HULU BENGKAYANG KOTAWARINGIN BARAT TANAH LAUT HULU SUNGAI TENGAH KOTABARU TABALONG KUTAI BARAT MINAHASA SELATAN TOLI-TOLI SIGI KOTA PALU

BENGKULU TENGAH

HALMAHERA TENGAH PANDEGLANG LEBAK

100

100

BANGKA SELATAN

930

930

BANGKA

300

300

2.330

1.970

800

800

900

900

1.700

1.700

BANGKA TENGAH POHUWATO

1.600

1.600

MAJENE

6.750

6.750

MAMUJU

9.350

9.350

10.130

10.130

POLEWALI MANDAR MAMASA

JUMLAH

1.300

1.300

30.550

30.550

1.200

1.200

5.725

5.725

90.605

89.743



PENGEMBANGAN KOMODITAS TANAMAN TAHUNAN PER PROVINSI MELALUI APBN TAHUN ANGGARAN 2015 KOMODITAS

NO

KARET

SATKER PAGU

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

KELAPA

REALISASI

PAGU

REALISASI

JAWA BARAT

100

100

500

JAWA TENGAH

200

200

2.250

DIY

KELAPA SAWIT

100

PAGU

KEMIRI SUNAN

REALISASI

PAGU 5

500

JAMBU METE

REALISASI

850

800

1.400

1.150

450

450

300

300

100

100

200

200

SUMATERA BARAT

1.450

1.450

1.150

950

300

300

RIAU

1.900

1.900

700

700

650

650

JAMBI

2.500

2.500

200

200

550

550

SUMATERA SELATAN

1.159

1.159

1

150

150

200

KALIMANTAN BARAT

1.000

1.000

200

200

750

723

KALIMATAN TENGAH

800

800

200

200

240

240

KALIMANTAN SELATAN

600

550

400

400

100

100

-

1

100

100

100

100

-

1.950

1.950

3.500

3.500

SULAWESI SELATAN

1.250

1.250

100

100

SULAWESI TENGGARA

2.000

2.000

100

100

MALUKU

2.450

2.450

BALI

750

750

100

100

NUSA TENGGARA BARAT

600

600

250

250

NUSA TENGGARA TIMUR

2.950

2.319

650

650

200

200

500

500

1.500

1.500

1.800

1.800

150

150

26.601

23.269

SULAWESI TENGAH

150

150

PAPUA BENGKULU

800

800

MAULKU UTARA

REALISASI

200

KALIMANTAN TIMUR SULAWESI UTARA

PAGU

100

SUMATERA UTARA

LAMPUNG

SAGU

REALISASI

5

JAWA TIMUR ACEH

PAGU

15

250

15

700

700

400

400

1.100

1.100

250 150

150

BANGKA BELITUNG BANTEN GORONTALO KEPULAUAN RIAU

550

550

PAPUA BARAT SULAWESI BARAT KALIMANTAN UTARA

JUMLAH

200

200

12.709

12.609

500 4.391

3.863


20

20

1.550

1.550

PENGEMBANGAN KOMODITAS TANAMAN SEMUSIM PER PROVINSI MELALUI APBN TAHUN ANGGARAN 2015 KOMODITAS

NO

SATKER

TEBU PAGU

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

JAWA BARAT

TEMBAKAU

REALISASI

PAGU

2.000

2.000

60

25.239

3.008

100

550

480

25.590

17.859

200

200

200

20

100

80

20

JAMBI

440

440

SUMATERA SELATAN

650

287

5.024

5.024

3.350

3.350

3.087

3.087

JAWA TENGAH DIY JAWA TIMUR ACEH

NILAM

REALISASI 50

KAPAS

REALISASI 10

10

10

10

5

5

-

10

10

-

10

10

SUMATERA UTARA SUMATERA BARAT

PAGU

20

5

5

10

10

PAGU

REALISASI

30

-

RIAU

LAMPUNG KALIMANTAN BARAT KALIMATAN TENGAH KALIMANTAN SELATAN KALIMANTAN TIMUR SULAWESI UTARA SULAWESI TENGAH SULAWESI SELATAN

7.000

7.000

100

100

250

250

250

250

7.630

7.600

SULAWESI TENGGARA MALUKU BALI NUSA TENGGARA BARAT

100

100

130

115

20

20

NUSA TENGGARA TIMUR PAPUA BENGKULU MAULKU UTARA BANGKA BELITUNG BANTEN GORONTALO

950

950

67.180

36.764

30

30

110

110

KEPULAUAN RIAU PAPUA BARAT SULAWESI BARAT KALIMANTAN UTARA

JUMLAH

630

285


PENGEMBANGAN KOMODITAS TANAMAN REMPAH DAN PENYEGAR PER PROVINSI MELALUI APBN TAHUN ANGGARAN 2015 KOMODITAS

NO

SATKER

KOPI PAGU

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

JAWA BARAT JAWA TENGAH

TEH

REALISASI 900

900

1.000

1.000

PAGU 2.015

LADA

KAKAO

REALISASI 2.015

DIY

PAGU

REALISASI 250

200

300

300

JAWA TIMUR

1.200

1.200

ACEH

3.400

3.400

2.275

1.675

SUMATERA UTARA

1.500

1.500

1.500

1.500

3.000

3.000

SUMATERA BARAT

PAGU

CENGKEH

REALISASI

PAGU

PALA

REALISASI

500

500

600

600

PAGU

REALISASI

1.000

-

2.850

2.850

3.500

3.500

1.225

1.225

500

500

9.075

8.075

RIAU JAMBI SUMATERA SELATAN

4.050

4.050

1.800

1.800

LAMPUNG

3.900

3.900

2.950

2.950

700

700

800

800

KALIMANTAN BARAT KALIMATAN TENGAH KALIMANTAN SELATAN

100

100

2.750

2.750

21.850

21.850

23.230 18.850

KALIMANTAN TIMUR SULAWESI UTARA SULAWESI TENGAH SULAWESI SELATAN

3.900

3.900

SULAWESI TENGGARA

750

750

23.035

500

500

18.850

350

350

1.450

1.450

200

200

MALUKU BALI

3.400

3.400

2.300

2.300

NUSA TENGGARA BARAT

300

300

2.400

2.400

NUSA TENGGARA TIMUR

1.950

1.950

1.350

1.350

800

780

900

900

2.300

2.300 200

155

PAPUA BENGKULU

900

MAULKU UTARA BANGKA BELITUNG

1.100

900

100

100

1.350

1.350

1.100

BANTEN GORONTALO

1.150

1.150

11.400

11.400

KEPULAUAN RIAU PAPUA BARAT SULAWESI BARAT KALIMANTAN UTARA

JUMLAH

28.600

28.580

2.015

2.015

500

500

94.305

93.415

8.250


8.250

5.800

5.800



Lampiran 3

DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN KEMENTERIAN PERTANIAN

REKAPITULASI REALISASI KEGIATAN DAN OUTPUT PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PERKEBUNAN TAHUN ANGGARAN 2015

REKAPITULASI REALISASI KEGIATAN DAN OUTPUT PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PERKEBUNAN TAHUN ANGGARAN 2015

NO.

KEGIATAN

1. 1775 Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Rempah dan Penyegar

OUTPUT 1775.001 Pengembangan Tanaman Kopi 1775.002 Pengembangan Tanaman T e h 1775.003 Pengembangan Tanaman Kakao 1775.004 Pengembangan Tanaman Lada 1775.005 Pengembangan Tanaman Cengkeh 1775.027 Pemberdayaan Pekebun Tanaman Rempah dan Penyegar 1775.028 Pengembangan Tanaman Pala 1775.029 Pengembangan Kebun Benih Tanaman Rempah dan Penyegar 1775.030 Koordinasi. Pembinaan dan Monev Pengembangan Tanaman Rempah dan Penyegar 1775.032 Koordinasi Kegiatan Pengembangan Tanaman Rempah dan Penyegar 1775.994 Layanan Perkantoran JUMLAH 1775

2. 1776 Peningkatan 1776.001 Pengembangan Tanaman Tebu Produksi dan Produktivitas 1776.002 Penanaman Tanaman Kapas Tanaman Semusim 1776.003 Penanaman Tanaman Tembakau 1776.004 Penanaman Tanaman Nilam 1776.021 Koordinasi Kegiatan Pengembangan Tanaman Semusim 1776.022 Koordinasi. Pembinaan dan Monev Pengembangan Tanaman 1776.994 Layanan Perkantoran JUMLAH 1776 3. 1777 Peningkatan 1777.001 Pengembangan Tanaman Karet Produksi dan Produktivitas 1777.003 Pengembangan Tanaman Kelapa Tanaman Tahunan 1777.004 Pengembangan Tanaman Kelapa Sawit 1777.007 Pengembangan Tanaman Jambu Mete 1777.015 Revitalisasi Perkebunan (Kelapa Sawit. Kakao. Karet) 1777.018 Pengembangan Sistem Pertanian Berbasis Tanaman Tahunan 1777.027 Pemberdayaan Pekebun Tanaman Tahunan 1777.029 Pengembangan Tanaman Kemiri Sunan 1777.030 Koordinasi. Pembinaan dan Monev Pengembangan Tanaman 1777.031 Pengembangan Kebun Benih TanamanTahunan 1777.032 Koordinasi Kegiatan Pengembangan Tanaman Tahunan 1777.034 Pengembangan Tanaman Sagu 1777.994 Layanan Perkantoran JUMLAH 1777 4. 1778 Dukungan 1778.015 Peralatan Penanganan Pascapanen Tanaman Perkebunan Penanganan Pasca Panen 1778.017 Koordinasi. Pembinaan dan Monev Tanaman Kegiatan Pascapanen dan Pembinaan Usaha dan Pembinaan Usaha 1778.018 Koordinasi Kegiatan Penanganan Pascapanen dan Pembinaan Usaha Perkebunan 1778.019 Penanganan gangguan usaha dan konflik perkebunan 1778.020 Pembinaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan 1778.994 Layanan Perkantoran JUMLAH 1778 5. 1779 Dukungan 1779.002 Pemberdayaan Perangkat Perlindungan Perkebunan 1779.005 SL-PHT Perkebunan 1779.011 Antisipasi Dampak Perubahan Iklim 1779.012 Penanganan Organisme Pengganggu Tanaman Perkebunan 1779.014 Koordinasi. Pembinaan dan Monev Kegiatan Perlindungan 1779.015 Pemberdayaan petugas pengamat opt 1779.994 Layanan Perkantoran JUMLAH 1779 6. 1780 Dukungan 1780.008 Administrasi Kegiatan Dana Dekonsentrasi (DK) Manajemen dan 1780.009 Administrasi Kegiatan Dana Tugas Pembantuan (TP) Dukungan Teknis Lainnya 1780.010 Dukungan Kegiatan Manajemen dan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan 1780.011 Dokumen Perencanaan 1780.012 Dokumen Keuangan dan Perlengkapan 1780.013 Dokumen Kepegawaian. Hukum dan Humas 1780.014 Dokumen Evaluasi dan Pelaporan 1780.994 Layanan Perkantoran 1780.995 Kendaraan Bermotor 1780.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran JUMLAH 1780 7. 1781 Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih serta Penyiapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan

1781.006 Pembangunan Kebun Contoh. Demplot. Uji Koleksi. dll 1781.008 Rakitan Teknologi Spesifikasi Proteksi Tanaman Perkebunan 1781.009 Pemanfaatan Agensia Hayati 1781.010 Sertifikasi dan Pengujian Mutu benih 1781.015 Koordinasi. Pembinaan & Monev Perbenihan & Proteksi T Perkebunan 1781.994 Layanan Perkantoran 1781.995 Kendaraan Bermotor 1781.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 1781.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 1781.998 Gedung/Bangunan JUMLAH 1781 TOTAL PROGRAM

PAGU HARIAN

REALISASI SP2D

%

FISIK REALISASI 59.130 Ha

% 100,00

3.215 183.158 10.220 9.770 24.977 9.775 89

100,00 99,05 96,60 100,00 89,40 78,36 83,55

306.885.383.000

280.050.784.881

91,26

TARGET 59.130

41.537.790.000 1.274.324.056.000 57.518.255.000 45.658.865.000 177.839.033.000 42.656.600.000 5.093.981.000

40.468.638.390 1.155.141.389.899 49.572.031.375 41.921.689.273 145.829.019.825 35.942.036.312 4.490.256.296

97,43 90,65 86,18 91,82 82,00 84,26 88,15

3.215 184.910 10.580 9.770 27.940 12.475 106

12.541.360.000

9.645.787.923

76,91

21

101.614.009.000 619.303.000 2.066.288.635.000

75.069.360.926 559.732.480 1.838.690.727.580

73,88 90,38 88,99

12 12 308.171

12 Bln 12 Bln 300.379

100,00 100,00 97,92

1.419.251.085.000

879.124.632.725

61,94

67.930

37.281 Ha

54,88

25.744.890.000 19.794.250.000 5.039.050.000 79.638.832.000

24.354.642.300 7.761.071.133 4.430.685.475 71.604.413.845

94,60 39,21 87,93 89,91

7.630 630 175 12

15.387.533.000

9.485.640.191

61,64

23

429.585.000 1.565.285.225.000

277.964.470 997.039.050.139

64,71 63,70

12 76.412

12 Bln 45.388

100,00 58,39

151.318.932.000

137.907.798.154

91,14

19.990

19.022 Ha

95,16

89.731.856.000 62.509.240.000 4.245.068.000 16.419.089.000

75.361.301.825 53.803.448.664 4.123.562.535 13.170.376.530

83,99 86,07 97,14 80,21

35.851 7.244 1.700 100

32.019 6.263 1.700 94

Ha Ha Ha Laporan

89,31 86,46 100,00 94,01

2.064.760.000 17.617.506.000 235.815.000 9.979.286.000

1.812.098.550 13.788.334.988 229.667.540 7.830.023.212

87,76 78,26 97,39 78,46

16 16.348 20 15

15 14.383 20 15

KT Orang Ha Laporan

93,75 87,98 100,00 100,00

6.168.962.000 19.282.876.000 5.835.800.000 1.159.400.000 386.568.590.000

5.170.568.085 15.304.443.524 5.824.649.000 964.123.162 335.290.395.769

83,82 79,37 99,81 83,16 86,74

212 12 1.100 12 82.620

181 12 1.100 12 74.836

Ha Bln Ha Bln

85,19 100,00 100,00 100,00 94,79

29.931.519.000

27.782.275.627

92,82

286

6.863.673.000

5.619.327.245

81,87

17

81.100.000

81.100.000

100,00

12

5.300.409.000 5.027.148.000 573.750.000 47.777.599.000

4.056.856.450 3.865.708.344 464.214.923 41.869.482.589

76,54 76,90 80,91 87,63

114 32 12 473

48.034.549.000 22.121.920.000 29.231.267.000 57.192.060.000 6.825.700.000 9.614.147.000 1.385.115.000 174.404.758.000

38.973.715.071 20.886.133.575 21.401.313.420 45.934.678.499 6.057.213.506 8.848.332.625 1.174.096.078 143.275.482.774

81,14 94,41 73,21 80,32 88,74 92,03 84,77 82,15

120 220 90 33.266 20 967 12 34.695

Ha Ha Ha Ha Orang Ha Ha

21 Laporan

7.600 285 175 12

100,00

Ha Ha Ha Bln

99,61 45,24 100,00 100,00

23 Laporan

100,00

283 KT

98,95

17 Laporan

100,00

12 Bln

100,00

110 Kasus 31 PROV 12 Bln 465 112 220 71 32.183 20 918 12 33.536

Unit KT Dok Ha Laporan Orang Bln

96,49 96,88 100,00 98,62 93,33 100,00 78,89 96,74 100,00 94,93 100,00 93,28

3.646.680.000

3.464.897.226

95,02

12

12 Bln

100,00

24.723.434.000

19.685.379.745

79,62

12

12 Bln

100,00

61.910.586.000

55.549.812.530

89,73

12

6.680.560.000 10.683.672.000 28.258.600.000 4.966.855.000 39.819.389.000 96.050.000 5.785.900.000 186.571.726.000

5.188.826.014 8.413.485.787 11.300.013.712 4.630.282.183 35.721.574.568 95.332.500 1.536.850.458 145.586.454.723

77,67 78,75 39,99 93,22 89,71 99,25 26,56 78,03

3 3 10 3 12 5 438 510

952.000.000 2.336.863.000 561.041.000 673.550.000 11.030.627.000 50.741.297.000 154.540.000 85.750.000 3.305.825.000 530.000.000 70.371.493.000

946.054.700 2.151.411.034 528.847.755 638.690.813 9.466.227.137 48.159.552.065 148.537.000 51.796.766 3.281.148.080 529.074.000 65.901.339.350

99,38 92,06 94,26 94,82 85,82 94,91 96,12 60,40 99,25 99,83 93,65

4.497.268.026.000


3.567.652.932.924

79,33

100 29 15 17.193.250 12 12 8 1 315 600 17.194.342

12 Bln 3 2 8 3 12 5 252 321 100 28 15 17.918.701 12 12 8 1 315 600 17.919.792

100,00

Bln Dok Dok Dok Dok Bln Unit

100,00 66,67 80,00 100,00 100,00 100,00 57,53 93,75

Ha Pkt Tek Jenis Batang Bln Bln Unit Unit Unit M²

100,00 96,55 100,00 104,22 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,93 83,60

LAPORAN TAHUNAN PEMBANGUNAN PERKEBUNAN TAHUN 2015

Recommend Documents