Laporan Tahunan 2015 PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH

Laporan Tahunan 2015 | PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH

Perkembangan industri perbankan berlangsung sangat cepat dan tingkat persaingan antar pelaku dalam industri ini terasa ketat. Akibatnya potensi terjadi eksposure resiko yang dihadapi makin tinggi. Untuk meminimalisir risiko dan menghadapi tantangan yang semakin meningkat tersebut, maka kebutuhan praktik tata kelola Bank yang sehat (Good Corporate Governance) dan penerapan manajemen risiko pada industri perbankan menjadi sangat penting saat ini dan masa-masa yang akan datang. Dalam rangka meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan stakeholders dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika (code of conduct) yang berlaku secara umum pada industri perbankan, bank dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi wajib melaksanakan kegiatan usaha berpedoman pada prinsip-prinsip Good Corporate Governance berlandaskan pada

prinsip

Keterbukaan

(transparency),

Akuntabilitas

(accountability),

Pertanggungjawaban (responsibility), Indenpendensi (Independency) dan Kewajaran (Fairness). Yang dimaksud dengan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi adalah seluruh pengurus dan karyawan Bank mulai dari Dewan Komisaris. Direksi sampai dengan pegawai tingkat pelaksana. Disamping berpedoman pada prinsip-prinsip Good Corporate Governance tersebut, Bank juga wajib menerapkan manajemen risiko yang meliputi pengawasan aktif Dewan Komisaris Bank, kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko, proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, sistem informasi dan pengendalian risiko, serta sistem pengendalian intern. Good Corporate Governance pada dasarnya strategi yang mengatur pembagian tanggung jawab masing-masing unsur dari struktur Bank. Strategi itu selain berkaitan dengan hubungan antar unsur struktur Bank, juga mengatur hubungan antar struktur Bank dan unsurunsur di luar Bank, yang hakekatnya merupakan stakeholders Bank seperti nasabah, pemegang saham dan karyawan. Kebijakan dasar dan bentuk nyata dari inisiatif strategis penerapan sistem organisasi yang efisien dan efektif serta implementasi manajemen operasional yang sesuai dengan prinsipprinsip Good Corporate Governance di Bank Kalimantan Tengah, adalah : 1. Bank wajib melaksanakan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. 2. Pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate Governance sebagaimana dimaksud pada point 1 harus diwujudkan dalam : Laporan Tahunan 2015 | PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH

95

a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Direksi. b. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian intern Bank. c. Penerapan fungsi kepatuhan auditor internal dan auditor eksternal. d. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern. e. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar. f. Rencana strategis. g. Transparanasi kondisi keuangan dan non keuangan. Dengan adanya prinsip pemisahan dalam Perseroan Terbatas (Separate Legal Personality) antara Bank sebagai Badan Hukum dengan pemilik perusahaan (Pemegang Saham), Direksi, Dewan Komisaris yang melahirkan prinsip pertanggungjawaban terbatas (Limited liability), maka tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) berfungsi sebagai sistem yang menjadi penengah dalam segala permasalahan. Dewan Komisaris dan Direksi PT. Bank Kalteng berkomitmen dan berkeyakinan bahwa penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang tepat merupakan salah satu prasyarat mutlak dalam proses penyelenggaraan aktivitas dan operasional Bank. Penerapan prinsip GCG secara baik diharapkan akan meningkatkan kepercayaan investor dan stakeholder serta memberikan nilai tambah bagi para pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Dapat diyakini bahwa penerapan prinsip-prinsip dan praktek-praktek terbaik GCG yang konsisten diharapkan akan memberikan manfaat bagi Bank maupun para pemangku kepentingan lainnya yaitu dengan : a. Meningkatnya kesungguhan manajemen dalam menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, kewajaran dan kehati-hatian dalam pengelolaan/pengurusan Bank. b. Meningkatnya kinerja Bank, efisiensi yang terukur , mengefektifkan manajemen dan meningkatkan pelayanan kepada stakeholders. c. Meningkatnya minat dan kepercayaan investor, nasabah dan debitur serta para pemegang saham. d. Terlindunginya Bank dari intervensi eksternal dan tuntutan hukum. e. Dapat meminimalisir terjadinya fraud yang bisa merugikan Bank. f. Diharapkan dapat memberikan kontribusi laba yang optimal.


96

Sehubungan dengan hal tersebut, dan sejalan dengan kewajiban bank umum yang ditetapkan dalam Pasal 13 PBI No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30.01.2006 tentang Pelaksaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum dan bentuk pertanggungjawabam Dewan Komisaris kepada Penagang Saham dan para Stake holder, maka

Dewan Komisaris

menyusun laporan Pengawasan Bank yang disajikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahun Buku 2015.


97

1. Organ Bank Menganut Sistem Dua Badan Sebagai badan hukum berbentuk perseroan terbatas, Bank tunduk kepada ketentuan Undang-undang No. 40 tentang Perseroan Terbatas yang organnya menganut sistem dua badan (two board system) yaitu Dewan Komisaris dan Direksi. Dewan Komisaris dan Direksi mempunyai wewenang dan tanggung jawab yang jelas sesuai dengan fungsinya masing-masing sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian keduanya mempunyai tanggung jawab untu memelihara kesinambungan usaha Bank dalam jangka panjang. Oleh karena itu, Dewan Komisaris dan Direksi harus memiliki kesamaan persepsi terhadap visi, misi dan nilai-nilai perusahaan. Tanggung jawab bersama Dewan Komisaris dan Direksi dalam menjaga kelangsungan usaha perusahaan dalam jangka panjang tercermin pada : a. Terlaksananya dengan baik kontrol intern dan manajemen risiko ; b. Tercapainya imbal hasil (return) yang optimal bagi pemegang saham ; c. Terlindunginya kepentingan pemangku kepentingan (stakeholders) secara wajar; d. Terlaksananya kepentingan suksesi kepemimpinan yang wajar demi kesinambungan manajemen di semua lini organisasi. Sesuai visi, misi dan nilai-nilai perusahaan, Dewan Komisaris dan Direksi perlu bersama-sama menyepakati hal-hal sebagai berikut : a. Rencana jangka panjang, strategi maupun rencana kerja dan anggaran tahunannya. b. Kebijakan dalam memastikan pemenuhan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar perusahaan serta dalam menghindarkan dari segala bentuk benturan kepentingan. c. Struktur organisasi sampai satu tingkat dibawah Direksi yang dapat mendukung tercapainya visi, misi dan nilai-nilai perusahaan. Dewan Komisaris bertugas (1) menetapkan Kebijakan Umum Perseroan berdasarkan ketentuan peraturan perundang yang berlaku, (2). melakukan pengawasan secara umum terhadap pelaksanaan kebijakan, dan jalannya pengurusan Bank yang dilakukan oleh Direksi. Tugas pengawasan tersebut dapat juga dilakukan Dewan Komisaris terhadap sasaran dan objek tertentu (khusus). (3) Memberi nasihat kepada Direksi antara lain dapat berupa pendapat, pertimbangan yang layak dan tepat, petunjuk, peringatan, atau teguran baik secara lisan maupun tertulis. Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya Dewan Komisaris melakukan kegiatan (a). Menyusun tata cara pengawasan atas pengelolaan perseroan dan (b). Melakukan pengawasan atas pengurusan perseroan. (c). Mengevaluasi dan menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran tahunan Perseroa dan (d), Membantu dan mendorong usaha pembinaan dan pengembangan perseroan. Laporan Tahunan 2015 | PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH

98

2. Kedudukan dan Pelaksanaan Tugas serta Tanggung Jawab Dewan Komisaris a. Kedudukan 1) Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada Pemegang Saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham dan oleh karenanya Dewan Komisaris setiap saat dapat berhubungan langsung dengan para pemilik saham sebagai bagian dari upaya melakukan konsolidasi dan pembinaan terhadap perseroan ; 2) Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang Komisaris Utama ; 3) Dewan Komisaris bersifat kolektif dan karenanya setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan harus berdasarkan keputusan yang diambil secara bersama-sama oleh Anggota Dewan Komisaris lainnya. b. Fungsi 1) Melakukan pengawasan / pengendalian, pembinaan dan inspeksi / pemeriksaan terhadap penyelenggaraan tugas Direksi sesuai dengan ketentuan / pedoman / petunjuk yang berlaku serta pokok-pokok kebijaksanaan yang sudah ditetapkan ;b. Kerja dan Anggaran Tahunan setiap 3 (tiga) bulan sekali serta Laporan Perhitungan Hasil Usaha dan Kegiatan Bank yang disampaikan oleh Direksi setiap bulan ; 2) Menilai dan meneliti laporan keuangan setiap akhir tahun buku yang disampaikan oleh Direksi ; 3) Mengusulkan gaji dan penghasilan lainnya bagi Anggota Komisaris dan Anggota Direksi untuk disahkan / ditetapkan oleh Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham ; 4) Menyusun tata cara pengawasan dan pengelolaan Bank.

3. Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Komisaris a. Persyaratan Pengangkatan Anggota Dewan Komsaris Persyaratan yang berlaku untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris Bank adalah meliputi persyaratan umum dan persyaratan khusus sebagaimana di bawah ini. 1) Persyaratan Umum a) Warga Negara Indonesia yang Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ; b) Setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah ;


99

c) Tidak terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan pengkhianatan kepada Negara ; d) Sehat jasmani dan rohani ; e) Tidak pernah melakukan kegiatan yang merugikan Negara atau tindakantindakan yang tercela di bidang perbankan dan ; f) Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan Pengadilan; g) Orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah : (1) Dinyatakan pailit ; (2) Menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit atau ; (3) Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan. h) Lulus uji kemampuan dan kepatutan (Fit and Proper Test) yang dilakukan oleh Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan untuk memperoleh keyakinan bahwa calon anggota Komisaris memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan mencakup: (1) Integritas (a) Memiliki akhlak dan moral yang baik, antara lain ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana kejahatan ; (b) Memiliki

komitmen

atas

pelaksanaan

akuntabilitas

dan

responsibilitas yang tinggi : (c) Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku ; (d) Memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat dan tangguh (sustainable); dan (e) Tidak termasuk dalam Daftar Kepatutan dan Kelayakan (Daftar Tidak Lulus). (2) Kompetensi (a) Memiliki pengetahuan dan pemahaman di bidang operasional perbankan yang cukup (adequate) dan relewan dengan jabatannya;


100

(b) Memiliki pengalaman dan keahlian di bidang operasional perbankan dan/atau bidang keuangan ; (c) Memiliki kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Bank yang sehat dan tanggung (sustainable) dan ; (d) Memiliki pengetahuan, pemahaman penerapan manajemen risiko.

dan

kemampuan

dalam

(3) Reputasi Keuangan (a) Tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan (b) Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan. i) Mayoritas (lebih dari 50%) anggota Dewan Komisaris tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan sederajat ketiga dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi. Yang dimaksud dengan hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga adalah hubungan keluarga, baik vertikal maupun horizontal, termasuk mertua, menantu, dan ipar, sehingga yang dimaksud dengan keluarga meliputi : 1) Orang tua kandung/tiri/angkat ; 2) Saudara kandung/tiri/angkat beserta suami atau istrinya ; 3) Anak kandung/tiri/angkat. 4) Cucu kandung/Tiri/angkat bersama suami atau ister 5) Cicit kandung/iri/angkat bersama suami atau isteri. 6) Saudara kandung/tiri/angkat dari orng tua beserta suami atau isteri. 7) Suami/Isteri 8) Mertua 9) Besan 10) Kakek atau Nenek dari Suami atau isteri 11) Saudara kandung/tiri/angkat dari suami atau isteri beserta suami atau isteri. 2) Persyaratan Khusus Di samping persyaratan umum tersebut di atas, bagi calon anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat juga harus memenuhi:


101

a) Persyaratan khusus yang rinciannya dituangkan dalam sebuah keputusan RUPS (Kalau ada) b). Persyaratan Tambahan bagi Komisaris Independen Bagi calon Komisaris Independen di samping harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus harus memenuhi persyaratan tambahan sebagai berikut : (1) Tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris lainnya. (2) Pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan bank harus telah melampaui masa tunggu (cooling off) selama 1 (satu) tahun sejak yang bersangkutan tidak lagi menjabat sebagai anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Bank. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, tidak berlaku bagi mantan Direksi atau Pejabat Eksekutif yang melakukan fungsi pengawasan. b. Pengangkatan Dewan Komisaris 1) Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS 2) Keputusan pengangkatan Dewan Komisaris oleh RUPS dilakukan melalui proses yang transparan, dimana penilaian calon anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan telah dinyatakan lulus fit dan proper test oleh Otoritas Jasa Keuangan 3) Anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan kedua kalinya setelah memperhatikan pertimbangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. 4) Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarkan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan Anggaran Dasar 5) Dalam rangka mendukung pelaksanaan Good Corporate Governance Bank, pemegang saham Bank dapat menunjuk wakil untuk duduk sebagai anggota Dewan Komisaris guna menjalankan tugas pengawasan terhadap Bank dan kelompok usaha Bank yang tidak melakukan kegiatan usaha Bank.


102

c. Batalnya Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris 1) Pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) dan (2) UUPT sebagaimana tercantum pada Persyaratan Umum bagian A angkat 1 huruf b dan c di atas, batal karena hukum sejak saat anggota Dewan Komisaris lainnya atau Direksi mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut. 2) Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diketahui, Direksi harus mengumumkan batalnya pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dalam Surat Kabar dan memberitahukannya kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan. d. Berakhirnya Jabatan Dewan Komisaris Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir, jika : 1) Masa jabatan berakhir ; 2) Mengundurkan diri ; 3) Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar ; 4) Meninggal dunia atau ; 5) Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS e. Pemberhentian Dewan Komisaris Pemberhentian anggota Dewan Komisaris dapat berupa : 1) Pemberhentian atas Permintaan Sendiri RUPS dapat memberhentikan anggota Dewan Komisaris atas permohonan pengunduruan diri yang diajukan oleh yang bersangkutan secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. 2) Pemberhentian karena sebab-sebab lainnya a) Anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat pula diberhentikan berdasarkan Keputusan RUPS Apabila yang bersangkutan kehilangan kewarganegaraan Indonesia b) Apabila yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan dan atau Anggaran Dasar Bank pada bagian (1) di atas c) Karena alasan-alasan lain yang disebutkan dalam keputusan RUPS


103

1. Komposisi Dewan Komisaris a. Jumlah anggota Dewan Komisaris paling kurang 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi; b. Dewan Komisaris terdiri dari Komisaris dan Komisaris Independen, yang salah seorang di antaranya sebagai Komisaris Utama. Struktur Dewan Komisaris terdiri dari pihak-pihak independen serta pihak-pihak yang terafiliasi dengan pemegang saham pengendali Bank. Keberadaan dua pihak tersebut, diharapkan dapat meningkatkan check and balance dan pada akhirnya dapat mengoptimalkan pelaksanaan Good Corporate Governance Bank. Paling kurang 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. c. Dewan Komisaris merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri melainkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris; d. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, maka segara tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau Dewan Komisaris berlaku pula baginya.

2. Organisasi Bank a. Struktur Organisasi Bank Struktur organisasi Bank terdiri dari : 1) Kantor Pusat 2) Kantor Cabang Utama 3) Kantor Cabang Kelas I 4) Kantor Cabang Kelas II 5) Kantor Cabang Kelas III 6) Kantor Cabang Pembantu 7) Kantor Kas b. Organisasi Kantor Pusat Bank Organisasi Kantor Pusat Bank terdiri dari : 1) Dewan Komisaris Komisaris Utama Komisaris Independen 2) Direksi a) Direktur Utama membawahi (1) Divisi Perencanaan dan Pengembangan (2) Divisi Pengawasan Intern Laporan Tahunan 2015 | PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH

104

b) Direktur Kepatuhan (1) Divisi Kepatuhan dan Managemen Resiko c) Direktur Pemasaran (1) Divisi Treasury (2) Divisi Perkreditan (3) Divisi Usaha Syariah d) Direktur Umum. (1) Divisi Tekhnologi Informasi dan Akuntansi (2) Divisi Sumber Daya Manusia dan Umum. 3) Divisi a. Divisi Perencanaan dan Pengembangan (1) Kelompok Perncanaan Strategis (2) Kelompok Pengembngan Bisnis. b. Divisi Treasury. (1) Kelompok Pemasaran produk dan jasa (2) Kelompok Managemen Dana (3) Bagian Pengelolaan Bisnis Kartu c. Divisi Perkreditan (1) Kelompok Pemasaran dan Analis Kredit (2) Kelompok Pengendalian Kredit (3) Bagian Adminsitrasi Kredit (4) Bagian Penyelamatan Kredit. d. Divisi Tekhnologi Informasi dan Akuntansi (1) Kelompok Pengembangan Tehnologi Informasi (2) Bagian Pegeolaan Tekhnolog Informasi (3) Bagian Akuntansi dan Analisa Keuangan e. Divisi Sumber Daya Manusia dan Umum. (1) Kelompok Pemberdayaan SDM (2) Bagian Administrasi SDM (3) Bagian Kerumahtangaan, Pengamanan dan Humas (4) Bagian Pengelolaan Aktiva Tetap dan Kesekretariatan. f. Divisi Kepatuhan dan Managemen Resiko (1) Kelompok Kepatuhan (2) Kelompok Management Resiko (3) Kelompok Hukum g. Divisi Pengawasan Intern. (1) Kelompok Pengawasan Kantor Pusat (2) Kelompok Pengawasan Cabang. Laporan Tahunan 2015 | PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH

105

1. Tugas Pokok a. Dewan Komisaris menetapkan Kebijaksanaan Umum Perseroan berdasarkan Ketentuan, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan Hasil rapat umum pemegang saham dan rencana bisnis bank umum (RBBU) yang telah ditetapkan. b. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksanaan operasional yang dilaksanakan oleh Direksi dalam menjalankan Perseroan serta memberikan nasihat dan bimbingan kepada Direksi ; c. Melaksanakan langkah-langkah dan tindakan lainnya yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank terhadap ketentuan perundang-undangan dan Pedoman / Petunjuk peraturan yang berlaku.

2. Wewenang a. Dewan Komisaris mempunyai wewenang meminta penjelasan, keterangan dan melakukan pemeriksaan kepada Direksi dan unit dibawahnya baik langsung maupun tidak langsung atas semua kegiatan yang menyangkut kegiatan bank ; b. Pemeriksaan oleh Dewan Komisaris dapat dijalankan : 1) Secara berkala sesuai jadual yang telah ditentukan. 2) Secara insidentil atau sewaktu-waktu bila dipandang perlu. c. Menyetujui atau tidak menyetujui kerjasama Bank dengan Bank atau lembaga keuangan serta pihak lain yang diusulkan oleh Direksi d. Menilai dan mengesahkan/menyetujui Rencana Bisnis Bank Umum (RBBU) yang disampaikan oleh Direksi ; e. Memberikan persetujuan atas : 1) Permohonan kredit khususnya kepada pihak terkait ; 2) Rencana investasi pada aktiva tetap dan inventaris yang melampaui wewenang Direksi atau menjual / melepas aktiva bank ; 3) Pembukaan Kantor Cabang atau perwakilan bank dalam rangka perluasan jaringan bisnis bank ; 4) Penetapan kesejahteraan pegawai bank ; f. Mengesahkan / menyetujui Struktur Organisasi dan Tata Kerja Bank ; g. Mengusulkan pergantian Direksi mendahului waktu yang ditetapkan oleh RUPS dan atau memberhentikan sementara Direksi apabila dalam melaksanakan tugasnya tidak sesuai dengan Undang-undang, Peraturan dan Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku. Laporan Tahunan 2015 | PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH

106

3. Tanggung Jawab a. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengawasan atas perseroan secara independen ; b. Dewan Komisaris berkewajiban : 1) Memastikan terselenggaranya pelaksanaan Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi ; 2) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberi nasihat dan bimbingan kepada Direksi ; 3) Memberikan pengarahan, melakukan pemantauan dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank ; 4) Memastikan bahwa Direksi telah menindak lanjuti dan menyelesaikan temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Bank, audit eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lain ;

4. Uraian tugas, wewenang dan tanggungjawab Dewan Komisaris secara Umum a. Tugas dan Kewajiban 1) Rincian Tugas dan Kewajiban Dewan Komisaris

Secara umum tugas Dewan Komisaris adalah (1). Menetapkan Kebijakan Umum Perseroan berdasarkan Ketentuan, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham yang dituangkan di dalam Rencana Bisnis Bank Umum (RBBU) setiap tahun sesuai dengan ketentuan yang berlaku.(2). Melakukan pengawasan atas kebijaksanaan operasional yang dilaksanakan oleh Direksi dalam menjalankan Perseroan, serta (3). Memberikan nasihat dan bimbingan kepada Direksi. Tugas dan kewajiban Dewan Komisaris tersebut harus dilakukan secara independen yang dapat dirinci sebagaimana di bawah ini a) Tugas dan Kewajiban Dewan Komisaris dalam Pengawasan serta Pemberian Nasehat. (1) Melakukan Pengawasan dan pengendalian terhadap kepada Direksi dan seluruh jajaran bank dan pemberian nasihat kepada Direksi tersebut dilakukan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. (2) Tugas memberikan nasehat meliputi segala hal termasuk didalamnya meminta agar Direksi melakukan tindakan-tindakan tertentu sepanjang untuk kepentingan Bank dan sesuai dengan maksud dan tujuan Bank. Pemberian nasehat ini tidak mengikat untuk dijalankan oleh Direksi, namun Dewan Komisaris berhak meminta dan memperoleh alasan tidak dijalankannya nasehat tersebut oleh Direksi. Laporan Tahunan 2015 | PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH

107

(3) Pengawasan dan Pemberian nasihat keada direksi tersebut dilakukan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. (4) Dalam menjalankan fungsi pemberian nasehat dan fungsi pengawasan mencakup pula tindakan Dewan Komisaris berupa pencegahan terhadap kebijakan dan tindakan Direksi yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank, langkah-langkah perbaikan yang wajib dilakukan Bank dan pemberhentian sementara Anggota Direksi, dengan tetap mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (5) Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank. (6) Untuk membantu pelaksanaan tugasnya, Dewan Komisaris wajib membentuk komite yang anggotanya seorang atau lebih adalah anggota Dewan Komisaris. Komite dibentuk oleh Dewan Komisaris berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris paling kurang terdiri dari Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Komite Nominasi dengan ketentuan sebagai berikut : (a) Komite Audit Tugas dan tanggung jawab Komite Audit adalah melakukan pemantauan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan. Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, Komite Audit melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap : i.

Pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern

ii.

Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku

iii.

Kesesuaian laporan keuangan dan standar yang berlaku

iv.

Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Satuan Kerja Audit Intern, akuntan publik, dan hasil pengawasan Bank Indonesia atau instansi lainnya.

v.

Melakukan review atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.


108

(b) Komite Pemantau Risiko Tugas dan tanggungjawab Komite Pemantau Risiko adalah melakukan: i. Evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan dengan pelaksanaan kebijakan manajemen risiko ii.

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko

iii.

Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas hasil evaluasi dan pemantauan yang dilakukan.

(c) Tugas dan Kewajiban Komite Remunerasi dan Nominasi adalah sebagai berikut : i.

Terkait dengan kebijakan Remunerasi : -

-

Menyusun dan mengevaluasi kebijakan remunerasi ; Memastikan bahwa kebijakan remunerasi paling kurang sesuai dengan kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan, prestasi kerja individu, kewajaran dengan peer Grup dan pertimbangan sasaran serta strategi jangka panjang bank. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai :  Kebijakan remunerasi bagi Dewan KomisarisDireksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.  Kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.

ii.

Terkait dengan kebijakan Nominasi : -

Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan / atau penggantian anggota Dewan Komisaris Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang saham.

-

Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan / atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham

-

Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Komite Remunerasi dan Nominasi ditetapkan lebih dari 3 (tiga) orang maka anggota Komisaris Independen paling kurang berjumlah 2 (dua) orang


109

b) Memastikan komite-komite yang telah dibentuk berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris menjalankan tugasnya secara efektif. c) Dapat menunjuk Konsultan, Kantor Akuntan Publik dan Konsultan Hukum untuk melaksanakan tugas tertentu yang dipandang perlu atas biaya Bank. d) Melaporkan kegiatan pengawasan atas usaha Bank kepada Pemegang Saham secara berkala. 2) Tugas dan Kewajiban Dewan Komisaris Dalam Penetapan Kebijakan Bank

a. Dewan Komisaris menetapkan kebijaksanaan umum Bank berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku tentang : (1) Tata cara pengawasan dan pengelolaan Bank (2) Peraturan tata tertib dan tata cara menjalankan pekerjaan Direksi yang dituangkan dalam keputusan Dewan Komisaris (3) Pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris, paling kurang berisi pengaturan etika kerja, waktu kerja dan pengaturan rapat. b. Disamping menetapkan kebijakan-kebijakan tersebut di atas, berkenaan dengan kebijakan Bank, Dewan Komisaris juga : (1) Menilai kecukupan materi Internal Audit Charter (Piagam Audit Intern) secara periodik bersama Direktur Utama agar pelaksanaan Audit Intern senantiasa berada pada tingkat optimal (2) Menyetujui kebijakan-kebijakan Bank yang merupakan bagian dari manajemen risiko sebagaimana pada butir 7 huruf e di bawah ini 3) Tugas dan Kewajiban Dewan Komisaris dalam Melakukan Pengurusan Bank a) Dewan Komisaris melakukan pengurusan sementara Bank apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara, terhadapnya berlaku semua ketentuan mengenai hak, wewenang dan kewajiban Direksi terhadap Perseroan dan pihak ketiga. b) Dalam hal jabatan semua anggota Direksi lowong oleh sebab apapun, Dewan Komisaris untuk jangka waktu tertentu melakukan tindakan pengurusan dan terhadapnya berlaku semua ketentuan mengenai hak, wewenang dan kewajiban Direksi terhadap Bank dan pihak ketiga. 4) Tugas dan Kewajiban Dewan Komisaris Sehubungan dengan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Sehubungan dengan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Bank, Dewan Komisaris mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut : Laporan Tahunan 2015 | PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH

110

a) Mengevaluasi dan memberikan persetujuan atas Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Bank yang dibuat oleh Direksi sebelum tahun buku dimulai b) Meyetujui perubahan Rencana Kerja Tahunan, dalam hal terjadi perubahan harus dikemukakan alasannya dan wajib disampaikan kepada OJK selambatlambatnya 1 (satu) bulan setelah tanggal dilakukannya perubahan c) Memberikan pendapat tentang pelaksanaan Rencana Bisnis berupa penilaian aspek kuantitatif maupun kualitatif terhadap realisasi Rencana Bisnis. 5) Tugas dan Kewajiban Dewan Komisaris Sehubungan dengan Pelaksanaan GCG : a) Memastikan terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi Bank. b) Dalam rangka pelaksanaan aspek independensi dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, Dewan Komisaris memberikan kebebasan sepenuhnya tanpa mencampuri atau mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh pejabat atau tim yang telah mendapat pelimpahan wewenang memutus untuk hal-hal tertentu dan dalam batas-batas yang telah ditetapkan oleh Direksi. c) Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Bank, ., auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya. d) Mengungkapkan remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS pada laporan pelaksanaan GCG e) Memberitahukan kepada OJK paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditemukannya : o Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan dan ; o Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank. e) Mengungkapkan saham yang dimilikinya apabila mencapai 5% (lima perseratus) atau lebih pada Bank atau perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri. f) Mengungkapkan hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau pemegang saham pengendali Bank, dalam laporan pelaksanaan Good Corporate Governance. g) Memberikan segala keterangan yang diperlukan untuk pelaksanaan pemeriksaan Bank atas penetapan Pengadilan dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan tentang kerahasiaan bank. Laporan Tahunan 2015 | PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH

111

6) Tugas dan Kewajiban Dewan Komisaris Sehubungan dengan RUPS a) Dewan Komisaris melakukan pemanggilan untuk penyelenggaraan RUPS dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hal terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Bank. b) Dalam hal tertentu Dewan Komisaris melakukan pemanggilan RUPS kepada pemegang saham berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri. c) Komisaris Utama memimpin RUPS. Dalam hal Komisaris Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi. 7) Tugas dan Kewajiban Dewan Komisaris Sehubungan dengan Pelaksanaan Manajemen Risiko meliputi : a) Memahami Risiko Likuiditas dan menyadari pentingnya penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas. b) Melakukan persetujuan dan evaluasi berkala mengenai kebijakan dan strategi yang terkait dengan Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas termasuk rencana pendanaan darurat (Contingency Funding Plan). Evaluasi berkala dilakukan paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau dalam frekuensi yang lebih tinggi dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank secara signifikan. c) Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko tersebut di atas, yang dilakukan sekurang-kurangnya secara triwulan. d) Mengevaluasi dan memutuskan permohonan ataua usulan Direksi yang berkaitan dengan transaksi atau kegiatan usaha yang melampaui kewenangan memutus Direksi, sehingga memerlukan persetujuan Dewan Komisaris. e) Melakukan evaluasi untuk memastikan bahwa Direksi telah menerapkan Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas sesuai dengan kebijakan dan strategi Bank f) Menyetujui kebijakan-kebijakan Bank yang merupakan bagian dari manajemen risiko yaitu : (1) Kebijakan tentang aktiva produktif dalam bentuk penempatan (2) Kebijakan tentang aktiva produktif dalam bentuk surat berharga (3) Kebijakan tentang Restrukturisasi Kredit Laporan Tahunan 2015 | PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH

112

(4) Kebijakan tentang hapus buku dan hapus tagih. (5) Kebijakan tentang Restrukturisasi Pembiayaan g) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan sebagaimana pada huruf e di atas. 8) Tugas dan Kewajiban Dewan Komisaris Sehubungan Dengan Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) Sehubungan dengan Penerapan Program APU dan PPT tugas dan kewajiban Dewan Komisaris adalah melakukan pengawasan aktif paling kurang mencakup: a) Memberikan persetujuan atas kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT dan ; b) Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap penerapan program APU dan PPT, termasuk komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia dan ; c) Pengawasan atas kepatuhan terhadap penerapan Program APU dan PPT dilakukan oleh Direksi melalui Direktur Kepatuhan dan/atau Satuan Audit Intern Bank. 9) Tugas dan Kewajiban Dewan Komisaris sehubungan dengan Kesehatan Bank a) Komisaris dan Direksi wajib memantau dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar tingkat kesehatan bank dapat dipenuhi. b) Memastikan bahwa manajemen telah menjalankan usahanya sesuai dengan prinsip pengelolaan Bank secara sehat berdasarkan CAMELS (capital, asset quality, management, earning, liquidity dan sensitivity to market risk). c) Menyampaikan action plan yang memuat langkah-langkah perbaikan yang wajib dilaksanakan oleh Bank terhadap permasalahan signifikan dengan target waktu penyelesaian selama periode tertentu atas permintaan Bank Indonesia kepada Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham 10) Tugas dan Kewajiban Dewan Komisaris sehubungan dengan Laporan Tahunan a) Dewan Komisaris dalam fungsinya sebagai pengawas, menyampaikan laporan pertanggungjawaban tugas pengawasan atas pengelolaan Bank oleh Direksi selama tahun buku kepada RUPS. Laporan pengawasan Dewan Komisaris ini merupakan bagian dari Laporan Tahunan yang disampaikan kepada RUPS untuk memperoleh persetujuan. b) Dewan Komisaris menandatangani Laporan Tahunan bersama-sama dengan semua anggota Direksi yang menjabat pada tahun buku yang bersangkutan Laporan Tahunan 2015 | PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH

113

c) Dalam hal terdapat Dewan Komisaris yang tidak menandatangani Laporan Tahunan, yang bersangkutan harus menyebutkan alasannya secara tertulis, atau alasan tersebut dinyatakan oleh Direksi dalam surat tersendiri yang dilekatkan dalam Laporan Tahunan d) Dalam hal terdapat anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani Laporan Tahunan dan tidak memberi alasan secara tertulis, yang bersangkutan dianggap telah menyetujui isi Laporan Tahunan. e) Dengan diberikannya persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan atas laporan keuangan oleh RUPS, berarti RUPS telah memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (release and discharge, acquit et de charge) kepada masing-masing anggota Dewan Komisaris sejauh hal-hal tersebut tercermin dari laporan tahunan, dengan tidak mengurangi tanggung jawab masing-masing anggota Dewan Komisaris dalam hal terjadi tindak pidana atau kesalahan dan atau kelalaian yang menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga yang tidak dapat dipenuhi dengan asset perusahaan. 11) Tugas dan Kewajiban Dewan Komisaris Berkaitan dengan Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) adalah sebagai berikut : a) Memberikan persetujuan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI oleh Direksi dan melaporkan kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal pengangkatan atau pemberhentian disertai dengan pertimbangan dan alasannya. b) Memberikan persetujuan Internal Audit Charter, menanggapi rencana Audit Intern dan masalah-masalah yang ditemukan oleh Auditor Intern serta menentukan pemeriksaan khusus oleh SKAI apabila terdapat dugaan terjadinya kecurangan, penyimpangan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. c) Mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam hal Auditee tidak menindaklanjuti laporan Kepala SKAI. d) Memastikan bahwa laporan-laporan yang disampaikan kepada Bank Indonesia serta instansi lain yang berkepentingan telah dilakukan dengan benar dan tepat waktu, dan bank mematuhi ketentuan dan perundangundangan yang berlaku. e) Memastikan bahwa manajemen menjamin baik Auditor Ekstern maupun Intern dapat bekerja sesuai dengan standar auditing yang berlaku. f) Memastikan bahwa manajemen telah menjalankan usahanya sesuai dengan prinsip pengelolaan bank secara sehat. Laporan Tahunan 2015 | PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH

114

g) Menilai efektivitas pelaksanaan fungsi SKAI h) Menandatangani laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern termasuk informasi audit yang bersifat rahasia bersama Direktur Utama untuk disampaikan kepada OJK setiap akhir semester (Juni dan Desember), selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah bulan laporan. 12) Tugas dan Kewajiban Dewan Komisaris Lainnya a) Membantu dan mendorong usaha pembiayaan dan pengembangan Bank b) Bersama dengan Direktur Utama menugaskan dan memberhentikan salah satu anggota Direksi sebagai Direktur Kepatuhan dengan mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia. c) Bersama dengan Direktur Utama menunjuk Direktur Unit Usaha Syariah (UUS) yang bertanggung jawab penuh terhadap UUS. d) Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) dari terhitung sejak diketahui adanya pengangkatan anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan, Dewan Komisaris atau anggota Direksi lainnya harus mengumumkan batalnya pengangkatan anggota Direksi tersebut dalam Surat Kabar dan memberitahukannya kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan. e) Membuat risalah rapat Dewan Komisaris menyimpan salinannya f) Memantau secara seksama Laporan Triwulan mengenai Pelaksanaan Program Restrukturisasi Kredit yang telah diperjanjikan dan disampaikan kepada Bank Indonesia. b. Waktu Kerja 1) Anggota Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melasanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal. 2) Kehadiran anggota Dewan Komisaris di Bank, meliputi seluruh unit kerja Bank dan atau lokasi yang terkait dengan kegiatan Bank. c. Wewenang dan Hak 1. Wewenang Dewan Komisaris Dewan Komisaris memiliki wewenang untuk melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut : a) Memberikan persetujuan atas rencana kerja dan anggaran tahunan Bank yang dibuat oleh Direksi sebelum tahun buku dimulai b) Menyetujui pelaksanaan keputusan RUPS mengenai penambahan modal Bank berdasarkan penyerahan kewenangan dari RUPS untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun Laporan Tahunan 2015 | PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH

115

c) Menyetujui Rancangan Penggabungan Bank yang dibuat Direksi untuk diajukan kepada dan diputuskan oleh RUPS d) Menunjuk 1 (satu) atau lebih anggota Dewan Komisaris untuk mengurus Bank dalam hal jabatan semua anggota Direksi lowong oleh sebab apapun e) Mewakili Bank di dalam maupun di luar pengadilan apabila seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Bank f) Menetapkan ketentuan tentang besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi melalui Keputusan Rapat Dewan Komisaris dalam hal Dewan Komisaris menerima pelimpahan kewenangan untuk menetapkan ketentuan tersebut dari RUPS g) Memberhentikan sementara Anggota Direksi untuk kepentingan Bank yang tidak dapat ditunda. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan, disertai alasannya. Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sesudah pemberhentian sementara, Dewan Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan RUPS yang akan memutuskan apakah RUPS mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut. Dalam RUPS tersebut anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri h) Memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, setiap waktu dalam jam kerja kantor Bank i) Dewan Komisaris dapat meminta kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasan untuk menyelenggarakan RUPS tahunan atau lainnya untuk kepentingan Bank j) Dewan Komisaris dapat mengajukan usul pembubaran Perseroan kepada RUPS 2. Hak Dewan Komisaris Anggota Dewan Komisaris memiliki hak-hak sebagai berikut : 1) Melakukan rangkap jabatan yang dibatasi hanya sebagai : a) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pejabat Eksekutif pada 1 (satu) lembaga / perusahaan bukan lembaga keuangan atau b) Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan oleh Bank.


116

Tidak termasuk rangkap jabatan apabila anggota Dewan Komisaris non Independen menjalankan tugas fungsional dari pemegang saham Bank yang bentuk badan hukum pada kelompok usahannya, dan/atau anggota Dewan Komisaris menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba, sepanjang yang bersangkutan tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Dewan Komisaris Bank 2) Mendapat gaji atau honorarium dan/atau tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh RUPS 3) Mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Bank paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran d 4) Memperoleh setiap risalah rapat Direksi dan segala laporan yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan Direksi serta jalannya pengurusan yang dilakukan oleh Direksi. d. Tanggung Jawab Dewan Komisaris 1) Dewan Komisaris bertanggung jawab atas pengawasan Bank 2) Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik (good faith duty), kehati-hatian (duty care & prudential care), dan bertanggung jawab dalam menajalankan tuggas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Bank dan sesuai dengan maksud dan tujuan Bank. 3) Setiap anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng (severally liable) ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Bank apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya. 4) Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Bank apabila dapat membuktikan : a) Telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Bank dan sesuai dengan maksud dan tujuan Bank b) Tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian dan : c) Telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut. 5) Dewan Komisaris Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Bank, dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim setelah tahun buku berakhir dan ternyata Bank menderita kerugian Laporan Tahunan 2015 | PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH

117

6) Dalam hal Laporan Keuangan yang disediakan ternyata tidak benar dan/atau menyesatkan, anggota Dewan Komisaris anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan, kecuali terbukti bahwa keadaan tersebut bukan karena kesalahannya. 7) Dewan Komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Bank dapat digugat melalui pengadilan negeri atas nama Bank oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara 8) Dalam hal terjadi kepailitan karena kesalahan atau kelalaian Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap pengurusan yang dilaksanakan oleh Direksi dan kekayaan Bank tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Bank akibat kepailitan tersebut, maka setiap anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng ikut bertanggung jawab dengan anggota Direksi atas kewajiban yang belum dilunasi. 9) Tanggung jawab tersebut pada huruf h berlaku juga bagi anggota Dewan Komisaris yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan; 10) Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kepailitan Bank apabila dapat membuktikan bahwa : a) Kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya ; b) Telah melakukan tugas pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Bank dan sesuai degnan maksud dan tujuan Bank ; c) Tidak mempunyai kepentingan pribadi, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan oleh Direksi yang mengakibatkan kepailitan dan ; d) Telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah terjainya kepailitan. 11) Apabila Dewan Komisaris melakukan kegiatan melampaui tugas dan kewenangannya dan secara hukum Dewan Komisaris dianggap telah melakukan perbuatan yang ultra vires (beyond power) atas tanggungjawabnya sendiri dapat digugat oleh setiap pemegang saham atas kerugian Bank akibat perbuatan Dewan Komisaris tersebut. 12) Dewan Komisaris bersama-sama dengan Direksi bertanggung jawab atas efektifitas penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas. 13) Ketentuan mengenai tanggung jawab Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas kesalahan dan kelalaiannya yang diatur dalam Undang-undang ini tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam Undang-undang tentang Hukum Pidana. Laporan Tahunan 2015 | PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH

118

e. Tugas dan Tanggungjawab Komisaris Utama Disamping melakukan tugas dan kewajiban anggota Dewan Komisaris pada umumnya, tugas dan kewajiban Komisaris Utama adalah sebagai berikut : a. Memimpin rapat Dewan Komisaris Tugas Komisaris Utama sebagai primus inter pares adalah mengkoordinasikan kegiatan Dewan Komisaris b. Memimpin Rapat Umum Pemegang Saham f. Tugas dan Kewajiban Komisaris Independen Keberadaan Komisaris Independen dimaksudkan untuk mendorong terciptanya iklim dan lingkungan kerja yang lebih objektif dan menempatkan kewajaran dan kesetaraan (fairness) berbagai kepentingan termasuk kepentingan pemegang saham minoritas dan stakeholders lainnya. Oleh karena itu, disamping melakukan tugas dan kewajiban anggota Dewan Komisaris pada umumnya, Komisaris Independen juga mengetuai Komite Pemantau Resiko dan Komite Audit. g. Larangan bagi Dewan Komisaris. a. Dewan Komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali menyangkut : 1) Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum dan; 2) Hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank atau peraturan perundangan yang berlaku. b. Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada butir 1 di atas, merupakan bagian dari tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kepengurusan Bank. c. Anggota Dewan Komisaris dilarang bertindak sebagai kuasa dari pemegang saham dalam pemungutan suara dalam RUPS. d. Mayoritas anggota Dewan Komisaris dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi. e. Anggota Dewan Komisaris dilarang memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank


119

f. Anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham g. Komisaris Independen dilarang menjadi pihak yang terafiliasi dengan pemegang utama, anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris lainnya


120

1. Jumlah dan Komposisi Berdasarkan Keputusan RUPS LB tanggal 25 Juni 2014 yang dituangkan dalam Akta No.22 tanggal 25 Juni 2014 yang dibuat oleh Notaris Julius Inggrit Parlindungan Situngkir, S.H., di Palangka Raya, susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Periode Tahun 2014 – 2018 terhitung tanggal 25 Juni 2014, dengan susunan sebagai berikut : Dewan Komisaris Ahim Sian Rusan

:

Komisaris Utama

Mas Saily Mochtar

:

Komisaris Independen

Salian Djalin

:


Yosapatasi

:

Direktur Utama

Samsiah Nelly

:

Direktur Umum

Rukmo Susedyanto

:

Direktur Pemasaran

Sarifudin W. Daron

:

Direktur Kepatuhan

Direksi

Jumlah anggota Dewan Komisaris sebanyak 3 (tiga) orang (dibawah jumlah anggota Direksi) yang ada sebanyak 4 (empat) orang, dan semuanya berdomisili di Indonesia yaitu di daerah kerja Bank, Provinsi Kalimantan Tengah Kota Palangka Raya.

2. Kriteria dan Independensi Sesuai dengan PBI No. 8/14/PBI/2006 tanggal 30 Oktober 2006 tentang pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum disebutkan bahwa Komisaris Independen adalah Anggota Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak Independen (Sesuai Pasal 1 angka 4 PBI No. 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006)


121

HUBUNGAN KELUARGA DENGAN

KEPENGURUSAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PADA PERUSAHAAN LAIN

HUBUNGAN KEUANGAN DENGAN

NAMA

Sebagai Dekom

Direksi

Pemegang Saham

y

y

y

tdk

tdk

tdk

Dewan Komisaris

y

tdk

Direksi

Pemegang Saham

Anggota Dewan Komisaris

y

y

y

tdk

tdk

tdk

Sebagai Anggota Direksi

Sebagai Pemegang Saham

y

y

tdk

KET

tdk

Ahim S. Rusan

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Salian Djalin

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Mas Saily Mochtar

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Dekom Periode Tahun 20142018

Dari tabel di atas, seluruh anggota Dewan Komisaris PT. Bank Kalteng tidak memiliki

hubungan keluarga, hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham dengan anggota Dewan Komisaris lain dan ataupun dengan anggota Direksi. Dalam PBI tersebut juga mengatur bahwa paling kurang 50% dari jumlah anggota Komisaris adalah Komisaris Independen. Keberadaan Komisaris Independen dimaksudkan untuk dapat mendorong terciptanya iklim dan lingkungan kerja yang tertib, objektif dan wajar serta kesetaraan diantara berbagai kepentingan termasuk kepentingan pemegang saham minoritas dan stakeholder lainnya. Dalam rangka mendukung pelaksanaan GCG Bank, dalam RUPS para Pemegang Saham menetapkan Komisaris Independen dengan jumlah dan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam perundang-undangan guna menjalankan tugas pengawasan terhadap Bank dan kelompok usaha Bank, serta tidak melakukan kegiatan operasional usaha Bank. Sesuai Pasal 6 PBI No. 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 bahwa setiap usulan penggantian dan/atau pengangkatan anggota Dewan Komisaris kepada Rapat Umum Pemegang Saham harus memperhatikan Rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi (ayat 1) dan seluruh Anggota Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan dan telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) (ayat 3). Laporan Tahunan 2015 | PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH

122

3. Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Berdasarkan PBI No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 Pasal 8 dan Pasal 9 Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara Independen, Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi Bank. Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum atau khusus dan bertugas mengawasi kebijakan Direksi dalam menjalankan Perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris berwenang melakukan pengawasan terhadap pengurus PT. Bank Kalteng dengan melakukan pengawasan kepada Direksi dan satuan kerja lainnya yang terdapat dalam susunan organisasi serta bertanggung jawab kepada RUPS. Dalam melakukan pengawasan dimaksud Komisaris wajib mengarahkan, memantau dan mengevaluasi serta menasehati atau memberi masukan pelaksanaan serta meminta penjelasan rencana strategis Bank dan ataupun hal lain yang dirasa perlu kepada Direksi. Sejalan dengan hal itu maka sesuai dengan Akta Notaris Ellys Nathalina, SH, MH. Notaris di Palangka Raya No. 26 tanggal 27 Juni 2009 Anggaran Dasar pasal 15 ayat (4) menyebutkan bahwa “Direksi dan setiap Anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.” Dewan Komisaris selama ini tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali : a. Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum; dan b. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank atau peraturan perundangan yang berlaku. Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris adalah merupakan bagian dari tugas pengawasan oleh Komisaris, sehingga dengan demikian tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kepengurusan Bank cf. Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 Pasal 9 ayat 5 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum. Disamping itu disebutkan pula bahwa dengan pemberian izin / persetujuan secara tertulis terhadap, hal –hal yang diusulkan Direksi bukan merupakan tindakan pengurusan oleh Dewan Komisaris (cf. Undang-Undang RI No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 17 ayat (1) berikut penjelasannya).


123

Untuk mencapai pelaksanaan tugas kepengawasan yang efektif maka dibuatkan pembagian tugas yang jelas diantara anggota Dewan Komisaris sesuai Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 006/SK/Dekom/PT.BPKT/I.15 tanggal 26 Januari 2015 tentang Pembagian Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris PT. Bank Kalteng, dengan pengaturan sebagai berikut : Komisaris Utama, ditugaskan mengkoordinir pelaksanaan tugas-tugas Dewan Komisaris. Komisaris Independen, ditugaskan menangani Bidang Perencanaan & Pengembangan, Treasury, Teknologi Informasi, Kepatuhan dan Manajemen Risiko. Komisaris Independen ditugaskan menangani Bidang Umum, Perkreditan, Akuntansi dan Pengawasan Intern.

4. Pendidikan dan pelatihan yang diikuti Dewan Komisaris Dalam rangka mengikuti perkembangan terkini tentang berbagai kebijakan pemerintah dan otoritas perbankan dan meningkatkan profesionalitas Dewan Komisaris, maka Dewan Komisaris mengikuti berbagai seminar dan workshop yang terinci sebagai berikut : NO 1

NAMA DEKOM Ahim S Rusan (Komisaris Utama)

WORKSHOP / SEMINAR YANG DIIKUTI 1. Seminar “Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai Wujud Implementasi Program Transformasi BPD Dalam Pembangunan Ekonomi Daerah” diselenggarakan oleh Asbanda tanggal 23-25 Oktober 2015 di Balikpapan. 2. Sosialisasi “Program Transformasi Bank Pembangunan Daerah menjadi Bank yang Kuat, Kompetitif dan Kontributif bagi Pembangunan Daerah” diselenggarakan oleh Asbanda bulan September 2015 di Jakarta 3. Pembahasan : - Rencana Pembentukan Project Management Office (PMO) Program Transformasi BPD ; - Workstream Program Transformasi BPD”Diselenggarakan oleh Asbanda tanggal 2 Juli 2015 di Jakarta 4. Seminar “ Eksistensi BPD Menyongsong Pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN Sektor Perbankan 2020” diselenggarakan oleh FKDK/P BPDSI tanggal 21 Mei 2015


124

NO

NAMA DEKOM

WORKSHOP / SEMINAR YANG DIIKUTI 5. Seminar “Prospek Pendanaan dan Perkreditan bagi BPD di Tengah Turbulensi Ekonomi dan Pasar Komoditas Global di Tahun 2015” diselenggarakan Asbanda tanggal 9-10 April 2015 di Jakarta 6. Workshop “Identifikasi Substansi Langkah Anti Fraud dan Potentially Fraud” diselenggarakan oleh RMG tanggal 25-26 Maret 2015 di Jakarta 7. Seminar “Program Transformasi BPD Menuju Regional Champion untuk Meningkatkan Daya Saing BPD dalam Menghadapi MEA” diselenggarakan oleh Asbanda di Bukittinggi tgl. 14 Maret 2015

2

Mas Saily Mochtar (Komisaris Independen)

1. Workshop : “Implementasi Prinsip-prinsip Good Corporate Governance” Diselenggarakan oleh Asbanda tgl. 08-09 September 2014 di Bali. 2. Workshop : “ Bagaimana Meningkatkan Pembiayaan Infrastruktur Melalui Kredit Sindikasi, Tantangan & Risiko-Risikonya” Diselenggarakan oleh BSMR tgl. 2627 Februari 2015 di Jakarta. 3. Seminar : “Eksistensi BPD menyongsong Pemberlakuan Masyarakat Ekonomi Asean Sektor Perbankan 2020” Diselenggarakan oleh FKDKP BDP Seluruh Indonesia pada Bulan Mei di Jakarta. 4. Workshop : “Risk management Perspective : Operational Risk, Liquidity Risk, and Liquidity Stress Testing, Cara Pengelolaan Risiko Operasional dan Strategi Meningkatkan Kualitas Permodalan (Liquiditas) dalam Aspek BASEL III” tanggal 19-20 Agustus 2015 di Jakarta. 5. Sosialisasi : “Peningkatan Kualitas Pelayanan Proses perizinan Bank Umum serta pengenalan e-licensing” Diselenggarakan oleh OJK tanggal 5 November 2015 di Surabaya (Tidak diberikan Sertifikat). 6. Membangun Key Performance Indicators (KPI) Direksi-Komisaris dan Implementasi POJK No. 45/POJK.03/2015 tanggal 28 Desember 2015 (Tata Kelola yang Baik dalam Pemberian Remunerasi Berdasarkan Kinerja dan Risiko bagi Bank Umum)

NO

NAMA DEKOM

WORKSHOP / SEMINAR YANG DIIKUTI


125

3

Salian Jalin (Komisaris Independen)

1. Peran Komite Audit Dalam Rangka Pengawasan Aktif Dewan Komisaris RMI Jakarta 11 Februari 2015 s/d 12 Februari 2015. 2. BSMR - Program Pemeliharaan Sertifikat Manajemen Risiko Level 4. 3. Workshop - “Bagaimana Meningkatkan Pembiayaan Infrastruktur Melalui Kredit Sindikasi Tantangan dan Risiko-risikonya. Jakarta 26-27 Februari 2015. 4. Pengurus - Forum Komunikasi Dewan Komisaris/ Pengawas BPD Seluruh Indonesia. Eksistensi BPD Menyongsong Pemberlakuan Masyarakat Ekonomi Asean Sektor Perbankan 2020. Dalam Rangka Rapat Kerja Nasional FKDK/P BPDSI Tahun 2015. Jakarta, 21 Mei 2015.


126

1. Pelaksanaan Pengawasan oleh Dewan Komisaris Pelaksanaan pengawasan dan pemberian nasehat oleh Dewan Komisaris antara lain dilakukan melalui : a. Permintaan keterangan secara tertulis kepada Direksi tentang suatu permasalahan yang terjadi b. Melakukan evaluasi mengenai kebijakan dan pelaksanaan pengurusan Bank oleh Direksi dalam rapaat Dewan Komisaris untuk selanjutnya disampaikan kepada Direksi dalam bentuk pemberian pendapat, persetujuan atau arahan secara tertulis atau lisan dalam Rapat Direksi dengan Dewan Komisaris atau rapat-rapat lain yang dihadiri oleh anggota Direksi. c. Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris harus senantiasa dilandaskan pada maksud dan tujuan Bank dan atau hasil keputusan RUPS d. Kunjungan ke Unit Kerja tertentu dalam rangka memastikan pelaksanaan operasional Bank, seperti pemasaran, SDM, Keuangan, dan lainnya berjalan secara efektif.

2. Rapat Dewan Komisaris a. Ketentuan Penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris 1) Rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan secara berkala paling kurang 6 (enam) kali dalam setahun. 2) Rapat Dewan Komisaris selain yang wajib diselenggarakan secara berkala tersebut, dapat pula dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris, atau atas permintaan tertulis Direksi atau pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu/persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. 3) Rapat Dewan Komisaris wajib dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris secara fisik paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun. 4) Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak dapat menghadiri rapat secara fisik, maka dapat menghadiri rapat melalui teknologi telekonferensi


127

b. Tata Cara Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris 1) Pemanggilan dan tanggal rapat dilakukan oleh Komisaris Utama 2) Panggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan dengan Surat Tercatat yang disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat 3) Panggilan Rapat Dewan Komisaris harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat 4) Rapat Dewan Komisaris diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha utama Bank 5) Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat 6) Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir 7) Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Komisaris hanya oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa. 8) Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat hanya apabila lebih dari ½ (satu per dua) jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat. 9) Keputusan Rapat Dewan Komisaris diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. 10) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari ½ (satu per dua) dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat. 11) Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, maka ketua rapat yang akan menentukan. 12) Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya. 13) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir. Laporan Tahunan 2015 | PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH

128

14) Suara balnko dan suara yang tidak sah, dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. 15) Dewan Komisaris dapat pula mengambil keputusan yang mengikat di luar Rapat Dewan Komisaris, dengan syarat semua anggota Dewan Komisaris menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan. Keputusan tersebut mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris. 16) Segala keputusan Dewan Komisaris bersifat mengikat bagi seluruh anggota Dewan Komisaris. Hasil rapat Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam risalah/notulen rapat dan salinannya didokumentasikan secara baik oleh Dewan Komisaris. 17) Perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang terjadi dalam rapat Dewan Komisaris wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut. 18) Menyelenggarakan RUPS setiap tahun paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku perseroan ditutup. c. Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi 1) Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam tiap bulan dan atau sewaktu-waktu jika diperlukan 2) Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi diadakan di tempat kedudukan Bank atau tempat lain, dengan bahan yang telah dipersiapkan yang memuat permasalahan yang akan dibahas, alternatif keputusan dan pihak-pihak yang akan menindaklanjuti. 3) Peserta rapat adalah seluruh anggota Dewan Komisaris, seluruh anggota Direksi, dan Corporate Secretary, serta bila diperlukan Pemimpin Satker atau pihak lain dapat disertakan dalam rapat Dewan Komisaris dengan Direksi tersebut. 4) Ketua rapat adalah Komisaris Utama dan apabila Komisaris Utama berhalangan maka salah seorang anggota Komisaris ditunjuk sebagai ketua rapat dan apabila Komisaris Utama tidak melakukan penunjukan maka Komisaris yang tertua yang mengetahui rapat. 5) Segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat harus dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh Ketua Rapat dan Direktur Utama. 6) Keputusan yang diambil dalam rapat tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sah. 7) Bertindak sebagai notulis dan mendokumentasikannya adalah Corporate Secretary.


129

NO

KEGIATAN

WAKTU

1

Memantau, mengevaluasi dan mengendalikan Sepanjang Tahun pelaksanaan tugas Direksi dan seluruh jajaran 2015 Pada hari kerja bank atas pelaksanaan kegiatan operasional Bank bank sehari hari

2

a. Memberikan arahan, saran, dan masukan / pendapat terhadap laporan pelaksanaan tugas Direksi dan struktural dibawah nya. b. Memberikan arahan, saran dan masukan secara tertulis kepada Direksi diminta atau tidak diminta atas kegiatan Bank sehari hari c. Memberikan arahan, saran dan masukan secara langsung dalam kegiatan rapat dan acara-acara resmi bank.

3

Memberikan persetujuan atas langkah atau tindakan Direksi yang menurut ketentuan memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.

4

Mengadakan Rapat Dewan Komisaris yang

ANGGARAN

Pada hari kerja Bank

Sesuai jadwal yang ditetapkan

Setiap saat keperluan

sesuai

terdiri atas a. Rapat Dewan Komisaris

1 sd 2 x / bulan

(Pembahasan Isu-isu aktual harian) b. Rapat Dewan Komisaris dengan Komite Dekom Membahas hasil Kerja dan Laporan

1 sd 2 x / bulan

Komite Pemantau Resiko, Komite Audit dan Komite Remunerasi dan Nominasi c. Rapat Dewan Komisaris yang diperluas dengan Direksi dan pejabat Eksekutif Bank

Minimal 1 x/bulan

( Pemantauan dan evaluasi atas laporan bulanan interim gabungan bulanan ). d. Rapat Komite Dekom yang terdiri atas

1 sd 5 x / bulan

1). Rapat Komite Audit a) Pemantauan

dan

evaluasi

atas

laporan bulanan interim gabungan


130

bulan) NO

KEGIATAN

WAKTU

ANGGARAN

b) Evaluasi Laporan Kredit Bermasalah dari semua ……setiap akhir triwulan c) Membahas hasil audit OJK d) Membahas hasil audit Akuntan Publik. e) Membahas hasil laporan audit Intern Semester I/2015 f) Membahas LHP DPI/KIC g) Membahas LHP OJK h) Membahas LHP BPK-RI (bila ada Penjaringan KAP Membahas hasil Kerja KAP untuk Pemeriksaan Laporan Keuangan PT. Bank Kalteng untuk Disampaikan kepada RUPS. 2). Rapat Komite Pemantau Resiko.

1 sd 5 x / bulan

a) Membahas Surat-surat Masuk / Dokumen Lain Yang Terkait Dengan Risiko b) Membahas Laporan Profil Risiko Posisi Akhir Triwulan Yang Baru Ditutup Dan Dokumen Lain Yang Terkait. c) Membahas Laporan Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Dan Dokumen Lain Yang Terkait. d) Membahas Hal-hal Aktual Yang Terkait Dengan Risiko Dan Manajemen Risiko 3). Rapat Komite Nominasi.

Remunerasi

a) Membahas evaluasi kebijakan Remunerasi.

dan

terhadap

Sesuai perkembangan keadaan dan Kebijakan Pengurus

b) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai Kebijakan Remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk


131

disampaikan kepada RUPS. NO

KEGIATAN

WAKTU

ANGGARAN

c) Kebijakan Remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai Bank secara keseluruhan. d) Memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur penjaringan , penyaringan, pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta Komite-komite Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS. e) Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite kepada Dewan Komisaris 5

Secara sendiri atau bersama-sama dengan Divisi Pengawasan Intern Melakukan kunjungan kerja ke Cabang-cabang dalam rangka pembinaan dan pengawasan Bank

Sesuai Kebutuhan

6

pengawasan Bank Melakukan studi banding

Sesuai Kebutuhan

ke Bank-bank lain dalam rangka peningkatan pengetahuan dan perbandingan. 7

Megikuti seminar dan workshop dalam rangka peningkatan kapasitas dan kemampuan dewan komisaris dan Komite

8

Menyampaikan

laporan

pengawasan

Lihat Daftar

Sesuai Kebutuhan

pengendalian kepada OJK dan Pemerintah Daerah sesuai permintaan 9

Menyelenggarakan RUPS segera setelah Laporan Keuangan di Audit oleh Akuntan Publik

Sesuai Jadwal

10

Menghadiri undangan pihak-pihak eksternal

Sesuai Keperluan

sesuai undangan pihak yang bersangkuta


132

1. Produk Rekomendasi Dekom Sepanjang tahun 2015, dalam menjalankan fungsi pengawasan, pengendalian dan pembinaan serta supervisi, Dewan Komisaris secara aktif dan berkesinambungan berinteraksi aktif dengan pihak Direksi dan/atau dengan jajaran Pegawai Bank terkait, baik melalui surat maupun rapat-rapat dan ataupun melakukan kunjungan langsung kelapangan untuk membahas hal-hal penting yang dirasa perlu dan memberikan Rekomendasi untuk ditindaklanjuti, dilaksanakan serta dipedomani sebagaimana mestinya. Dalam menjalankan fungsi pengawasan tersebut Dewan Komisaris juga telah memanfaatkan dan memberdayakan 3 (tiga) Komite yang ada di Dewan Komisaris yaitu: Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta Komite Remunerasi dan Nominasi. Rekomendasi dari Dewan Komisaris dalam rangka pengawasan, pengendalian dan pembinaan serta supervisi dituangkan dalam surat-surat Dewan Komisaris kepada Direksi dan Risalah Rapat yang selama tahun 2015 tercatat sebanyak 304 buah surat. Secara rinci klarifikasi surat-surat/Risalah Rapat Dekom kepada Direksi merupakan upaya pengawasan, pembinaan dan pengendalian serta perbaikan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris selama tahun 2015, sebagaimana Daftar Rekapitulasi berikut ini : DAFTAR SURAT-SURAT DEWAN KOMISARIS KEPADA DIREKSI SELAMA TAHUN 2015 NO

SURAT-SURAT DEKOM TENTANG

SEMESTER I / 2015

SEMESTER II / 2015

JUMLAH

1.

Rencana Bisnis Bank Umum (RBBU)

1

2

3

2.

Good Corporate Governance (GCG)

-

1

1

3.

Aktiva Tetap & Inventaris

4

2

6

4.

Corporate Social Responsibility (CSR)

-

2

2

5.

Perjanjian Kerjasama

4

19

23

6.

Pemantauan Risiko

4

1

5

7.

Kantor Akuntan Publik (KAP)

1

1

2

8.

Persetujuan Kredit dan Garansi Bank

8

15

23


133

NO.

SURAT-SURAT DEKOM TENTANG

SEMESTER I / 2015

SEMESTER II / 2015

JUMLAH

9.

Kredit Usaha Rakyat (KUR)

4

1

5

10.

Penempatan Dana

2

-

2

11.

Anjungan Tunai Mandiri (ATM)

-

3

3

12.

Remunerasi

4

3

7

13.

Denda

1

1

1

14.

Kredit Bermasalah dan Kredit Hapus Buku

7

10

17

15.

Setoran Modal

2

-

2

16.

Kerjasama dengan Pihak Kejaksaan

1

-

1

17.

Laporan Keuangan

9

13

22

18.

Pembuatan/Pengiriman Laporan

3

2

5

19.

Kepegawaian

-

3

3

20.

Pengalihan Mata Anggaran

4

4

8

21.

Struktur Organisasi

1

-

1

22.

Teknologi Informasi

1

-

1

23.

Pembinaan dan Pengawasan

15

5

20

24.

PSAK

1

-

1

25.

Uang Muka Pajak Jasa Giro Pemkab. Katingan

2

-

2

26.

Pendidikan dan Pelatihan

2

6

8

27.

Pemeriksaan Kas

3

-

3

28.

FKDK / P BPD-SI

1

-

1

29.

Komite Dewan Komisaris

4

-

4

30.

Pembangunan Gedung Kantor

1

1

2

31.

Corporate Plan

1

-

1

32.

RTGS

-

2

2

33.

Perkreditan

-

2

2

34.

PPH

-

1

1

35.

Perpajakan

-

2

2


134

SEMESTER I / 2015

SEMESTER II / 2015

JUMLAH

40.1 Divisi Pengawasan Intern (DPI)

8

7

15

40.2 Kontrol Intern Cabang (KIC)

9

20

29

40.3 Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI)

-

1

1

40.4 Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

2

5

7

40.5 Audit KAP

1

-

1

37.

Rapat Rutin Satker

6

12

18

38.

Risalah Rapat Intern 42.1 Dekom dengan Direksi

1

-

1

42.2 Intern Dewan Komisaris

10

10

20

42.3 Komite Audit

4

3

7

42.4 Komite Pemantau Risiko

4

3

7

42.5 Komite Remunerasi & Nominasi

2

3

5

JUMLAH

138

166

304

NO. 36.

SURAT-SURAT DEKOM TENTANG Audit Intern dan Ekstern

Dari hasil pengawasan, pengendalian dan pembinaan serta supervisi sebagaimana yang tertuang dalam surat-surat Dewan Komisaris diatas, secara umum rekomendasi dari Dewan Komisaris dapat diungkapkan sebagai berikut : a. Sesuai bidang tugas maka kegiatan dari fungsi, tugas dan tanggung jawab serta kewenangan Dewan Komisaris yaitu mengingatkan, mengarahkan, memantau dan mengevaluasi Kebijakan Direksi serta memberi nasihat, telah dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan berpedoman pada Tata Tertib Kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris, menunjuk Keputusan Dewan Komisaris No. 003/Kep/Dekom/ PT.BPKT/VII.2014 tanggal 1 Juli 2014. b. Menunjuk PBI No 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 dan PBI No. 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 serta Surat Edaran BI No. 15/15/DPNP tanggal 29 April 2013, secara bertahap prinsip keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, kewajaran dan kehati-hatian dalam pengelolaan Bank, oleh Direksi dan jajarannya terus diupayakan penerapannya dalam kegiatan operasional Bank.


135

c. Penerapan Manajemen Risiko dalam kegiatan operasional bank yang berbasis risiko terus dilaksanakan disemua jenjang organisasi dan masih perlu ditingkatkan dibawah koordinasi Direksi, dan oleh Dewan Komisaris dilakukan pemantauan yang dilanjutkan dengan evaluasi dan pembinaan. Hal ini tercermin dari Risalah-risalah Rapat Komite Pemantau Risiko yang disampaikan kepada Dewan Komisaris dan oleh Dewan Komisaris ditegaskan dalam bentuk surat kepada Direksi.

2. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-Komite a. Keahlian dan Independen anggota Komite Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006, Dewan Komisaris Wajib membentuk 3 (tiga) komite untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dengan klasifikasi sebagai berikut : Anggota Komite Audit terdiri dari :  Seorang Komisaris Independen ;  Seorang dari pihak independen yang memiliki keahlian dibidang Keuangan atau Akuntansi ; dan  Seorang dari pihak independen yang memiliki keahlian dibidang Hukum atau Perbankan. Anggota Komite Pemantau Risiko, terdiri dari :  Seorang Komisaris Independen ;  Seorang dari pihak independen yang memiliki keahlian dibidang Keuangan; dan  Seorang dari pihak independen yang memiliki keahlian di bidang Manajemen Risiko. Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi :  Seorang Komisaris Utama ;  Seorang Komisaris Independen ;  Seorang Komisaris Independen ; dan  Seorang Pejabat Eksekutif (Pemimpin Divisi SDM & Umum). b. Struktur dan Keanggotaan 1). Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite pemantau Resiko a). Struktur, keanggotaan, keahlian, dan independensi NO

NAMA

KEANGGOTAAN

KEAHLIAN

1.

Mas Saily Mochtar

Ketua Komite Pemantau Risiko


2.

Martias Manjin

Anggota Komite Pemantau Risiko

Bidang Manajemen Risiko

3.

Damayana

Anggota Komite Pemantau Risiko

Bidang Keuangan


136

b). Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko Diantara Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko yang diatur didalam Surat Keputusan Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Nomor : 002/Kep/Dekom/PT.BPDKT/III-2015 Tanggal 2 Maret 2015 Tentang Pedoman dan tata tertib Kerja Komite Pemantau Risiko Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah adalah: (1) Tugas Komite Pemantau Risiko Komite Pemantau Risiko bertugas untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan berkenaan dengan: • •

Evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan dan strategi Manajemen Risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut. Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko Bank dan Satuan Kerja Manajemen Risiko dalam struktur organisasi Bank.

(2) Tanggung jawab Komite Pemantau Risiko 

Mengevaluasi dan menganalisa secara berkala kecukupan kebijakan manajemen risiko dan memberikan pendapat berupa saran dan atau rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk perbaikan dan penyempurnaan manajemen risiko yang diperlukan.



Mengevaluasi dan menganalisa laporan profil risiko bank secara triwulanan dan memberikan pendapat berupa saran dan rekomendasi untuk perbaikan dan penyempurnaan yang diperlukan.



Membantu kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian dan system informasi Manajemen Risiko Bank.



Membantu Dewan Komisaris mengevaluasi dan menganalisa semua usulan Direksi untuk penyediaan dana bagi pihak terkait yang berdasarkan ketentuan terlebih dulu harus disetujui oleh Dewan Komisaris.



Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan manajemen risiko.



Mendorong tumbuh kembangnya berorientasi pada risiko.



Membantu Dewan Komisaris dalam mengevaluasi dan menganalis usulan Direksi dan Staff berkenaan dengan rencana dan pengembangan, Treasury, Teknologi Informasi, Kepatuhan dan Manajemen Risiko.

kepatuhan budaya

sehubungan perusahaan

dengan yang


137

3. Frekuensi Rapat Komite Pemantau Resiko a. Tindak Lanjut Program Kerja Komite Pemantau Risiko tahun 2015 Membantu melakukan fungsi pengawasan dan pembinaan oleh Dewan Komisaris terhadap Direksi beserta jajarannya dalam area penerapan Manajemen Risiko agar dapat terlaksana secara efektif, baik mengenai isu-isu manajemen risiko dan sistem pengawasan internal serta langkah-langkah antisipasi yang diambil Direksi dalam pengelolaan risiko dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam mengkaji sistem manajemen risiko dan perbaikan manajemen risiko. Secara garis besar selama tahun 2015 fokus kegiatan yang dilaksanakan oleh Komite Pemantau Risiko antara lain sebagai berikut:  

Melakukan pertemuan baik internal/ Rapat maupun Pertemuan dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko hanya bersipat Diskusi dan Konsultasi masalah. Melakukan pembahasan dan penelaahan untuk mengupayakan solusi penyelesaian agar setiap potensi risiko yang cendrung meningkat dapat dimitigasi secara baik sehingga tidak menimbulkan dampak lebih lanjut terhadap operasional bank berdasarkan sumber data dari Laporan Interim Bulanan, Laporan Profil Risiko Triwulanan dan hal-hal lain berdasarkan Rekomendasi pihak Auditor Ektern dan Intern.

b. Aktivitas Rapat Rutin Komite Pemantau Risiko Tahun 2015 Rapat Komite Pemantau Risiko selama ini dilaksanakan sesuai kebutuhan Bank dan hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri paling kurang 51 % (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen yang membawahi Komite Pemantau Risiko dan apabila diperlukan diadakan Rapat Gabungan dengan Komite Audit dan dihadiri oleh Semua Dewan Komisaris baik Komisaris Independen maupu Komisaris Utama. Berdasarkan tugas dan focus kegiatan tersebut diatas, selama tahun 2015 Komite Pemantau Risiko telah melakukan pembahasan dan menyampaikan saran-saran yang meliputi berbagai aktivitas penting yang dilakukan sebanyak 12 (dua belas) kali rapat/ pertemuan dalam satu tahun sebagai berikut :

NO 1

HARI TANGGAL

Kode 1*

MATERI RAPAT

Rabu,

1. Aspek Penyaluran Kredit

Hadir

07-01-2015

2. Kepatuhan, kuantitas & Kualitas /kompetensi SDM

Kode 2* Hadir

Kode 3* Hadir

3. Teknologi Informasi & ATM 4. Permodalan dan Dana Pihak Ketiga (DPK) 5. Hal-hal lain yang dianggap perlu


138

NO 2

HARI TANGGAL Jumat, 27-02-2015

3

Jum’at 14-03-2015

Kode 1*

MATERI RAPAT

Kode 2*

Kode 3*

Mengamati Profil Risiko Bank Kalteng Triwulan IV Desember 2014 atas 8 Risiko.

Hadir

Hadir

Hadir

1.

Hadir

Hadir

Hadir

Hadir

Hadir

Hadir

Hadir

Hadir

Hadir

Hadir

Hadir

Hadir

Hadir

Hadir

Hadir

Evaluasi Laporan Bulanan Interim Gabungan Bulan Pebruari 2015

2. Profil Risiko dan Lain-2 yang dianggap perlu antara lain: - Masalah Bidang Perkreditan -

4

Senin 27-04-2015

Masalah TI/ System hasil LHP OJK, Masalah Gangguan System/Jaringan ATM.

1. Evaluasi Laporan Bulanan Interim Gabungan Bulan Maret 2015. 2. Profil Risiko Triwulan I Bulan Maret 2015. 3. Lain-lain yang dianggap perlu antara lain: Hasil Temuan KIC Cabang Sampit, Memberi tanggapan terhadap Notulen Rapat Cabang, dan Catatan KAP 2014 dll.

5

Senin

1. Evaluasi Laporan Bulanan Interim April 2015.

26-05-2015

2. Evaluasi Profil Risiko bulan Maret 2015 yang masih Relevan diungkapkan atas 8 risiko kepada Direksi. 3. Hal-hal lain yang dianggap perlu antara lain: Hasil Pemeriksaan Khusus OJK TI & Treasury Pebruari 2015.

6

Jum’at

1. Evaluasi Laporan Bulanan Interim bulan Mei 2015.

26-06-2015

2. Evaluasi Profil Risiko bulan Maret yang perlu diungkapkan bulan Mei 2015 atas 8 risiko. 3. lain-lain yang dianggap perlu antara lain: Surat Direktur Kepatuhan atas hasil Konsultasi/pertemuan dengan OJK Provinsi tgl 12 Mei 2015 terkait laporan RBBR ub.Desember 2014 dan Laporan Profil Risiko posisi bulan Maret 2015 dll.

7

Senin

1. Evaluasi Laporan Bulanan Interim bulan Juni 2015.

10-08-2015

2. Profil Risiko Bulan Juni 2015 Triwulan II 2015. 3. Hal lain yang dianggap perlu antara lain: Mencermati Post Audit Monitoring Pemeriksaan umum OJK yang sdh jatuh tempo Komitmennya yang masih berstatus pantau yang perlu mendapat perhatian Direksi.


139

NO 8

HARI TANGGAL

Kode 1*

MATERI RAPAT

Kamis

1. Evaluasi laporan Bulanan Interim bulan Juli 2015.

10-09-2015

2. Evaluasi laporan Profil Risiko Triwulan III Juni 2015

Kode 2*

Kode 3*

Hadir

Hadir

Hadir

Hadir

Hadir

Hadir

Hadir

Hadir

Hadir

atas 8 (delapan risiko) Risiko. 3. Lain-lain yang dianggap perlu dicermati antara lain :

9

a.

Mencermati pos Audit Monitoring hasil Pemeriksaan OJK yang perlu mendapat perhatian Direksi yang sdh jatuh waktu komitmennya/status pantau Kecukupan Operasional IT meliputi Kebijakan dll.

b.

Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum yg tertuang dlm Nota Dirpat kepada Dirut perihal Laporan Kepatuhan Bulam Juli 2015 ttg Tugas Direktur Kepatuhan.

Senin

1. Evaluasi Laporan Interim Bulan Agustus 2015.

12-10-2015

2. Evaluasi Laporan Profil Risiko triwulan II 2015 pada bulan Agustus 2015. 3. lain-lain yang dianggap perlu antara lain : a. Laporan Pelaksanaan GCG semester I bulan Juni 2015. b. Membahas Perlaksanaan fungsi Kepatuhan Bank Umum atas Nota Dirpat kepada Dirut perihal Laporan Dirpat bulan Agustus 2015.

10

Kamis 04-11-2015

1. Evaluasi Laporan Bulanan Interim bulan September 2015. 2. Evaluasi laporan Profil Risiko Triwulan III tahun 2015. 3. Hal-hal lain yang dianggap perlu dicermati bulan September 2015 antara lain: a. Manajemen Umum tentang Struktur Komposisi Pengurus dalam pelaksanaan GCG. b. Penerapan Sistem Manajemen Risiko Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris Meliputi Kebijakan Prosedur, Pemantauan, Sistem Informasi Manajemen dan Sistem Pengendalian Intern. c. Kepatuhan bank terhadap Batas maksimum Pemberian Kredit dll. d. Kepatuhan terhadap Prinsip Mengenal Nasabah (KYC). e. Kepatuhan Bank terhadap Komitmen atas hasil Audit Ektern dan Intern.


140

NO

HARI TANGGAL

Kode 1*

11

Jum’at

1. Evaluasi Laporan Bulanan Interim bulan Oktober 2015.

04-12-2015

2. Evaluasi Profil Risiko pada bulan Oktober 2015.

MATERI RAPAT

Kode 2*

Kode 3*

Hadir

Hadir

Hadir

Hadir

Hadir

Hadir

3. Lain-lain yang dianggap perlu dicermati pada bulan Oktober 2015 antara lain: a. Laporan Hasil Pemeriksaaan Pengawasan Intern terhadap Kantor Pusat periode Juni 2014 s/d 30 Juni 2015. b. Memberikan Apresiasi Nota Dirpat kepada Direktur Pemasaran Up.Pemimpin Divisi Perkreditan No.DIR.KEP/ND-069/XI-15 tgl 19 November 2015 perihal Target Penagihan Kredit Hapus Buku tahun 2015 dan Peningkatan NPL. c. Mencermati Fungsi dan Tugas Direktur Kepatuhan. d. Mencermati Surat Pemimpin Cabang Buntok perihal Pemindahan Gaji Guru yang akan dipindahkan kepada Bank lain. 12

Rabu 30-12-2015

1. Evaluasi Laporan Bulanan Interim Bulan Nopember 2015. 2. Evaluasi Profil Risiko bulan Nopember 2015. 3. lain-lain yang dianggap perlu antara lain: a. Melakukan Evaluasi tentang Kinerja Bank terhadap kesesuaian antara Kebijakan Manajemen Risiko dengan Pelaksanaan Kebijakan. b. Melakukan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Komite Manajemen Risiko dan satuan Kerja Manajemen Risiko. c. Hal-hal yang menjadi perhatian manajemen.

Keterangan Kode Kehadiran Rapat * 1) Mas Saily Mochtar

:

2) Martias Manjin 3) Damayana

: :

Ketua Komite Pemantau Risiko (Komisaris Independen) Anggota Komite Pemantau Risiko Anggota Komte Pemantau Risiko

Keputusan Rapat Komite dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan suara terbanyak.


141

Hasil Keputusan Rapat komite dituangkan didalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota komite yang hadir dan didokumentasikan secara baik termasuk perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat komite beserta alasan perbedaan kalau ada pada rapat tersebut. Hasil Rapat komite merupakan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan secara baik oleh komisaris independen yang membawahi Komite Pemantau Risiko dan hasil Rapat Komite dibawa pada rapat Dewan Komisaris untuk dibahas kembali bersama komite lainnya yaitu Komite Audit dan Dewan Komisaris dan apabila ditindak lanjuti dengan membuat rekomendasi kepada Anggota Direksi tentang hal-hal yang menjadi perhatian Direksi. Tingkat kehadiran masing-masing anggota dalam rapat komite Pemantau Risiko baik secara internal maupun Rapat koordinasi adalah sebagai berikut: NAMA

KODE *

HADIR

Mas Saily Mochtar

1

100 %

Martias Manjin

2

100 %

Damayana

3

100 %

c. Rekomendasi kepada Ketua Komite Pemantau Resiko: NOMOR

TANGGAL

PERIHAL

004/KPR/Dekom/PT.BPDKT/IV.2015

15 April 2015

Kajian dan Penggantian ATM serta Perpanjangan Sewa ATM

077/SB/Dekom/PT.BPDKT/IV.2015

20 April 2015

Program Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2015

07/KPR-Dekom/V-2015

12 Mei 2015

Persetujuan PKS Aplikasi VBS Anti Money Laundering

010/KPR/Dekom/PT.BPDKT/VI.2015

16 Juni 2015

Laporan Kepatuhan Bulan Maret 2015

014/KPR/Dekom/PT.BPDKT/VII.2015

21 Juli 2015

Masalah RTGS

015/KPR/Dekom/PT.BPDKT/VIII.2015

14 Agustus 2015

Pindah Alamat Kantor Cab. Nanga Bulik

21/KPR/Dekom/PT.BPDKT/X.2015

13 Oktober 2015

Mohon Persetujuan atas Draf PKS Asuransi Aset

22/KPR/Dekom/PT.BPDKT/X.2015

15 Oktober 2015

Laporan Perjalanan Dinas Direktur Kepatuhan

22/KPR/Dekom/PT.BPDKT/XI.2015

3 Nopember 2015

Mohon Persetujuan Perjanjian Kerjasama


142

4. Frekuensi Rapat Komite Pemantau Resiko NO

PROGRAM KERJA KOMITE

1

REALISASI

Mengevaluasi dan menganalisa secara berkala kecukupan

terpenuhi

kebijakan manajemen risiko 2

Mengevaluasi dan menganalisa laporan profil risiko bank secara triwulanan

Terpenuhi

3

Memantau dan mengevaluasi kepatuhan sehubungan dengan pelaksanaan manajemen risiko.

Terpenuhi

4

Mendorong tumbuh kembangnya budaya perusahaan yang berorentasi pada Risiko.

Terpenuhi

5

Mengevaluasi dan analisis rencana pengembangan, Treasury, Teknologi Informasi serta Kepatuhan manajemen Risiko

Terpenuhi

A). Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite Audit 1. Struktur, keanggotaan, keahlian, dan indenpendensi -

Periode Januari 2015 s/d Pebruari 2015 NO

-

NAMA

STRUKTUR DALAM KOMITE

KEAHLIAN / INDEPENDENSI

Ketua Komite Audit


1

Salian Djalin

2

Usil Uda

Anggota Komite Audit

Bidang Akuntansi / Independen

3

Khristiano


Bidang Perbankan / Independen

Periode Maret 2015 s/d Maret 2016 NO

NAMA



Ketua Komite Audit


1

Salian Djalin

2

Noordimansyah



3

Khristiano


Bidang Perbankan / Independen

4

Perlimum. B




143

2. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit telah diatur didalam Surat Keputusan Dewan Komisaris PT.Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Nomor: 003/Kep/Dekom/PT.BPDKT/III-2015 Tanggal 2 Maret 2015 Tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah, adalah membantu Dewan Komisaris dalam rangka menjalankan tugasnya untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dibidang kegiatan audit. a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit •

•

Membantu Dewan Komisaris dalam rangka menjalankan tugasnya untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dibidang kegiatan audit. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud tersebut diatas, Komite Audit berkewajiban ; -

Melakukan pemantauan serta evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit. Memantau tidak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan laporan keuangan.

•

Dalam rangka melaksanakan tugas diatas Komite Audit melakukan ; - Memantau, menelaah, klarifikasi serta evaluasi hasil pelaksnaan tugas Divisi Pengawasan Intern (DPI) dan KIC. - Memantau kesesuaian pelaksanaan audit KAP dengan standar audit yang berlaku - Kesesuaian antara laporan keuangan menurut pernyataan standar akuntansi yang berlaku. - Memastikan tindak lanjut penyelesaian oleh Direksi dan jajarannya atas hasil temuan DPI. KIC, KAP dan hasil pengawasan OJK, Bank Indonesia, BPK-RI atau otoritas pengawasan lainnya. - Meneliti program kerja tahunan audit DPI dan memberi saran/ masukan materi pemeriksaan dalam program audit yang dilakukan oleh KIC. - Memonitor, meneliti dan mengevaluasi perkembangan dana dan kredit dari semua kolektibilitas dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

•

Membuat Nota Pertimbangan kepada Dekom terhadap hal-hal yang dirasa perlu. Membantu Dekom dalam evaluasi dan analisis usulan dan kinerja Bank

•

secara keseluruhan. Laporan Tahunan 2015 | PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH

144

b. Frekuensi rapat Komite BULAN

TANGGAL PELAKSANAAN RAPAT

Januari 2015

27 Januari 2015

Februari 2015

18

Februari 2015

24 Februari 2015

Maret 2015

HAL YANG DIBAHAS DALAM RAPAT

Pembahasan, evaluasi dan Rekomendasi Laporan Bulanan Gabungan Interim ub. Desember 2014 dihadiri oleh Ketua dan Seluruh Anggota (quarum) 1. Pembahasan Persiapan Penjaringan KAP untuk Penawaran Jasa Audit Laporan Keuangan Bank Kalteng Tahun 2015, dihadiri oleh Ketua dan Seluruh Anggota (quarum). 2. Pemilihan dan Penetapan KAP yang diusulkan sebagai pelaksana Audit Lap Keuangan dihadiri oleh Komisaris dan Seluruh Anggota Komite (quarum)

2 Maret 2015

1. Rapat mengenai uraian tugas yang menjadi objek Komite Audit

4 Maret 2015

2. Pembahasan, evaluasi dan Rekomendasi Laporan Gabungan Interim bulan Januari 2015 3. Membuat rangkuman, pemantauan tindak lanjut temuan OJK dan KAP 4. Pembahasan, evaluasi dan Rekomendasi Laporan Bulanan Interim Gabungan bulan Febr 2015 tidak dihadiri oleh Sdr. Noordimansyah karena ijin. 5. Penjaringan terhadap Proposal Penawaran Jasa Audit PT. Bank Kalteng tahun 2015

16 Maret 2015

24 Maret 2015

30 Maret 2015

Seluruh kegiatan bulan Maret ini dihadiri oleh Ketua dan Seluruh Anggota (quarum)


145

BULAN


April

28 April 2015

Pembahasan, evaluasi dan Rekomendasi Laporan Bulanan Interim Gabungan bulan Maret 2015 dihadiri oleh Ketua dan Seluruh Anggota (quarum)

26 Mei 2015

Pembahasan, evaluasi dan Rekomendasi Laporan Bulanan Interim Gabungan bulan April 2015 dihadiri oleh Ketua dan Seluruh Anggota (quarum)

25 Juni 2015

Pembahasan, evaluasi dan Rekomendasi Laporan Bulanan Interim Gabungan bulan Mei 2015 dihadiri oleh Ketua dan Seluruh Anggota (quarum)

29 Juli 2015

Pembahasan, evaluasi dan Rekomendasi Laporan Bulanan Interim Gabungan bulan Juni 2015 dihadiri oleh Ketua dan Seluruh Anggota (quarum)

2015

Mei 2015

Juni 2015

Juli 2015

Agustus 2015

12 Agustus 2015


1. -

Antisipasi terhdap berkurangnya Pejabat Bank Kalteng karena sudah memasuki usia pensiun

- Membahas hasil audit KAP yang perlu ditindak lanjuti oleh Direksi dihadiri oleh Ketua dan Seluruh Anggota (quarum) 2. Pembahasan, evaluasi dan Rekomendasi Laporan Bulanan Interim Gabungan bulan Juli 2015 dihadiri oleh Ketua dan Seluruh Anggota (quarum)


146

BULAN


September

29 September 2015

Pembahasan, evaluasi dan Rekomendasi Laporan Bulanan Interim Gabungan bulan Agustus 2015 dihadiri oleh Ketua dan Seluruh Anggota (quarum)

29 Oktober 2015

Pembahasan, evaluasi dan Rekomendasi Laporan Bulanan Interim Gabungan bulan Sept. 2015 dihadiri oleh Ketua dan Seluruh Anggota (quarum)

26 November 2015

Pembahasan, evaluasi dan Rekomendasi Laporan Bulanan Interim Gabungan bulan Oktober 2015 dihadiri oleh Ketua dan Seluruh Anggota (quarum)

30 Desember 2015

Pembahasan, evaluasi dan Rekomendasi Laporan Bulanan Interim Gabungan bulan November 2015 dihadiri oleh Ketua dan Seluruh Anggota (quarum)

2015

Oktober 2015

November 2015

Desember 2015


3. Program Kerja komite dan realisasinya NO

PROGRAM KERJA KOMITE

REALISASI

1

Review Surat Keluar, Memo Intern, Surat Keputusan dan Buku Pedoman Perusahaan (BPP).

Terpenuhi

2

Melakukan evaluasi dan Rekomendasi Laporan Bulanan Interim Gabungan.

Terpenuhi

3

Review pelaksanan Audit oleh Akuntan Publik kesesuaian dengan standar pelaksanaan akuntansi perbankan Review Management Letter (ML) KAP.

Terpenuhi

4

Rekomendasi penunjukan KAP yang akan mengaudit Laporan Keuangan PT. Bank Kalteng tahun buku 2015 untuk diusulkan ke RUPS.

Terpenuhi

5

Evaluasi dan tindak lanjut Direksi atas temuan Audit Internal dan Eksternal

Terpenuhi


147

B). Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite Audit 1. Struktur, keanggotaan, keahlian, dan independensi -

Periode Januari 2015 s/d Pebruari 2015 STRUKTUR NO NAMA DALAM KOMITE 1

Ahim.S.Rusan

Ketua Komite Remunasi

KEAHLIAN / INDEPENDENSI Komisaris Utama

dan Nominasi

-

2

Mas Saily Muchtar


Komisaris Indpenden

3

Salian Djalin


Komisaris Indpenden

4

Tuah.F.Assau


Pindiv.SDM & Umum / Pejabat Ekselutif

Periode Maret 2015 s/d Maret 2016 NO

NAMA

1

Ahim.S.Rusan

2

Mas Saily



Ketua Komite Remunasi dan Nominasi

Komisaris Utama


Komisaris Indpenden

Muchtar

3

Salian Djalin


Komisaris Indpenden

4

Tuah.F.Assau


Pindiv.SDM & Umum / Pejabat Ekselutif

2. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi & Nominasi a. Terkait dengan kebijakan Remunasi : • •

Melakukan evaluasi terhadap kebijakan Remunasi Memberikan Rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai : - Kebijakan Remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS -

Kebijakan Remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan Pegawai Bank secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.


148

b. Terkait dengan kebijakan Nominasi : •

Menyusun dan memberikan Rekomendasi mengenai system serta prosedur penjaringan, pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta Komite-komite Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

•

Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

•

Memberikan rekomendasi mengenai pihak independen yang akan menjadi anggota Komite kepada Dewan Komisaris.

c. Komite Remunerasi dan Nominasi dalam menjalankan Tugas dan Tanggung Jawab terkait dengan kebijakan Remunasi dan Nominasi : •

Kinerja Keuangan dan pemenuhan pembentukan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

•

Prestasi kerja, rekam jejak, dan kompetensi individual dan komitmen yang bersangkutan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya terhadap Bank.

•

Kewajiban dikaitkan dengan peer group

•

Pertimbangan selaras dan strategi jangka panjang Bank.

•

Membuat Nota Pertimbangan kepada Dewan Komisaris terhadap halhal yang dirasa perlu.

•

Membantu Dewan Komisaris dalam evaluasi dan analisis usulanusulan dan kinerja Bank secara keseluruhan.

3. Frekuensi rapat Komite BULAN Januari 2015


PEMBAHASAN

8 Janari 2015

Sistem dan Prosedur pemilihan Komite Audit & Komite Pemantau Risiko Dewan Komisaris PT. Bank Kalteng

Februari 2015

18 Februari 2015

Membahas peserta yang lulus tes wawancara menjadi calon Komite Dewan Komisaris Kalteng

PT.

Bank


149

BULAN Maret 2015

TANGGAL PELAKSANAAN RAPAT 3 Maret 2015

PEMBAHASAN Membahas hasil rapat Komite Remunasi dan Nominasi yang disampaikan kepada Dewan Komisaris: 1. Draf usul kenaikan tarif perjalanan dinas Pegawai PT. Bank Kalteng 2. Draf usul kenaikan tarif perjalanan dinas Pengurus PT. Bank Kalteng 3. Draf usul kenaikan tarif lembur Pelaksana Administrasi, Pegawai Teknis dan Pegawai Dasar 4. Usul kenaikan tarif penghargaan masa Pensiun Pegawai PT. Bank Kalteng.

31 Maret 2015

Membahas tarif perjalanan dinas Pengurus (Direksi dan Dewan Komisaris) PT. Bank Kalteng.

April 2015

27 April 2015

Membahas usulan penyelesaian Penghasilan Tenaga Kontrak Administrasi dan Non Administrasi PT. Bank Kalteng tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Direksi No: DSDM.17/SB0975/IV-15 tanggal 20 April 2015.

September 2015

25 September 2015

1. Membahas usulan persetujuan Bantuan Darurat Bencana Asap bagi Pengurus, Pegawai dan anggota Komite PT. Bank Kalteng. 2. Mutasi Pegawai yang dipindah Jabatan dan dipindahkan menjadi staf Direksi.


150

BULAN


PEMBAHASAN

Oktober 2015

9 Oktober 2015

Membahas persetujuan Pemberian Penghargaan kepada Pengurus dan Pegawai serta anggota Komite pada Dewan Komisaris pada Hari Ulang Tahun PT. Bank Kalteng tahun 2015.

November 2015

6 Nopember 2015

Membahas permasalah Pinsie Pelayanan PT. Bank Kalteng Cabang Kuala Pembuang.

Desember 2015

11 Desember 2015

1. Membahas Surat Direksi No. : DSDM. 17/SB-2809/XII.15 tanggal 7 Desember 2015 Perihal: Mohon persetujuan dan Keputusan Perhitungan Pembayaran Jasa Produksi tahun buku 2015. 2. Hasil Audit OJK tentang pengadaan kendaraan Operasional untuk Direksi dan Dewan Komisaris (Hal 9 s/d 18). 3. Hasil Audit OJK tentang Manajemen SDM, khususnya program Assesment, Mutasi dan Promosi Pejabat (Butir III.4 hal. 39).

C) Frekuensi Rapat Dewan Komisaris Sesuai PBI No.8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum khususnya Pasal 15 dan 16 menyatakan bahwa : 1. Rapat Intern Dewan Komisaris wajib diselenggarakan secara berkala paling kurang 4 (empat) kali dalam setahun, dalam pelaksanaannya selama tahun 2015 Rapat Intern Dewan Komisaris telah dilaksanakan 18 (delapan belas) kali. 2. Rapat Dewan Komisaris wajib dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris secara fisik paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun. Laporan Tahunan 2015 | PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH

151

3. Pengambilan keputusan Rapat Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, dan dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. 4. Segala keputusan Dewan Komisaris bersifat mengikat bagi seluruh anggota Dewan Komisaris. Terhadap keputusan Rapat yang dirasa perlu disampaikan kepada Direksi. 5. Hasil Rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam Risalah Rapat dan didokumentasikan secara baik, dan pada Rapat berikutnya pelaksanaannya dievaluasi. 6. Perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang terjadi dalam Dewan Komisaris wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut. Adapun jumlah Rapat Intern Dewan Komisaris, Dewan Komisaris dengan Direksi dan Dewan Komisaris dengan Komite selama tahun 2015 yang dihadiri secara fisik adalah sebagaimana data tersebut dibawah ini : Rapat Intern Dewan Komisaris Periode Tahun 2014 -2018 Tahun 2015 sebanyak 8 (delapan) kali : NO

NAMA

JABATAN

HADIR

JUMLAH

1.

Ahim S. Rusan

Komisaris Utama

8

8

2.

M. Saily Mochtar


8

8

3.

Salian Djalin


8

8

a. Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi Periode 2014 – 2018 tahun 2015 sebanyak 3 (tiga) kali : NO

NAMA

JABATAN

HADIR

JUMLAH

1.

Ahim S.Rusan

Komisaris Utama

3

3

2.

M. Saily Mochtar


2

3

3.

Salian Djalin


2

3

4.

Yosapatasi

Direktur Utama

3

3

5.

Samsiah Nelly

Direktur Umum

3

3

6.

Rukmo Susedyanto

Direktur Pemasaran

3

3

7.

Sarifudin W. Daron

Direktur Kepatuhan

3

3


152

b. Rapat Dewan Komisaris dengan Komite Dewan Komisaris Periode 2014 – 2018 sebanyak 7 (tujuh) kali : NO

NAMA

JABATAN

HADIR

JUMLAH

1.

Ahim S. Rusan

Komisaris Utama

7

7

2.

M. Saily Mochtar


7

7

3.

Salian Djalin


7

7

4.

Noordimansyah

Komite Audit

6

7

5.

Khristiano

Komite Audit

7

7

6.

Perlimum Baheman

Komite Audit

6

7

7.

Martias Manjin

Komite Pemant Risiko

5

7

8

Damayana

Komite Pemant Risiko

5

7


153

Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi Direksi PT. Bank Kalteng telah sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Berdasarkan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar biasa (RUPS LB) tanggal 25 Juni 2014 yang dituangkan dalam Akta Notaris Julius Inggrit Parlindungan Situngkir,S.H., Nomor 22 tentang Pemilihan Penetapan Direksi dan Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah periode Tahun 2014 – 2018, maka susunan Direksi PT. Bank Kalteng adalah sebagai berikut : PERIODE TAHUN JULI 2014 - 2018 Yosapatasi

Direktur Utama

Samsiah Nelly

Direktur Umum

Rukmo Susedyanto

Direktur Pemasaran

Sarifudin W. Daron

Direktur Kepatuhan

A. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi : 1. Bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank. 2. Mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Melaksanakan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. 4. Menindaklanjuti pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. 5. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, BPK-RI dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya. 6. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham. 7. Mengungkapkan kepada pegawai kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian. 8. Menyediakan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Komisaris. 9. Sebagai komitmen atas dilakukannya Good Corporate Governance, Bank telah menyusun dan menerbitkan Pedoman Tata Tertib Kerja yang berlaku untuk Direksi. Pedoman Tata Tertib Kerja berlaku bagi semua anggota Direksi tanpa perkecualian. Pedoman tersebut menjadi panduan dalam menjalankan tugas secara etis dan bebas dari benturan kepentingan. Laporan Tahunan 2015 | PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH

154

RAPAT DIREKSI BANK KALTENG SELAMA BULAN JANUARI – DESEMBER 2015 RAPAT NO

NAMA

JABATAN HADIR

JUMLAH

1.

Yosapatasi

Direktur Utama

66

83

2.

Samsiah Nelly

Direktur Umum

67

83

3.

Rukmo Susedyanto

Direktur Pemasaran

66

83

4.

Sarifudin W. Daron

Direktur Kepatuhan

60

83

B. Hubungan Komisaris dan Direksi Hubungan kerja antara Komisaris dan Direksi adalah check and balances serta konsultatif. Komisaris dan Direksi sesuai dengan fungsinya masing-masing bertanggung jawab atas kelangsungan usaha Bank dalam jangka panjang. Hal ini tercermin pada: 1. Terpeliharanya kesehatan Bank sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan kriteria yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. 2. Terlaksananya dengan baik manajemen risiko maupun sistem pengendalian internal. 3. Tercapainya imbal hasil yang wajar bagi pemegang saham. 4. Terlindunginya kepentingan stakeholders secara wajar. 5. Terpenuhinya implementasi GCG. 6. Terlaksananya suksesi kepemimpinan dan kontinuitas manajemen disemua lini organisasi.

C. Rapat Dewan Komisaris dan Direksi Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Komisaris dan Direksi melakukan Rapat Dewan Komisaris, Rapat Direksi dan Rapat Bersama Dewan Komisaris-Direksi. Risalah Rapat ditandatangani anggota Dewan Komisaris-Direksi yang hadir serta didistribusikan ke seluruh anggota Dewan Komisaris-Direksi termasuk anggota Dewan Komisaris-Direksi yang tidak hadir selama rapat. Pendapat yang tidak setuju juga dicatat.


155

Pengambilan keputusan dalam rapat Dewan Komisaris dan Direksi Bank dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau melalui pemungutan suara terbanyak dalam hal tidak terjadi kemufakatan. Hasil rapat Direksi Bank sepanjang tahun 2015 telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik. Rekomendasi dan atau saran Dewan Komisaris telah diimplementasikan dan dilaporkan dalam RUPS oleh Direksi. Untuk dapat memenuhi tanggung jawab dan melaksanakan pola hubungan check and balances tersebut, Komisaris dan Direksi telah menyepakati/kesamaan pendapat dalam hal-hal sebagai berikut: 1. Visi, misi dan nilai-nilai perusahaan 2. Rencana Jangka Panjang, Strategi, Sasaran Usaha, maupun Rencana Bisnis Bank 3. Kebijakan dalam memenuhi ketentuan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan prudential banking practices termasuk komitmen untuk menghindari segala bentuk benturan kepentingan. 4. Kebijakan dan metode penilaian Bank, unit-unit kerja dalam Bank dan personalianya. 5. Struktur organisasi ditingkat eksekutif yang mampu mendukung tercapainya sasaran usaha Bank. 6. Melaksanakan rapat gabungan Komisaris dan Direksi sekurang-kurangnya tiga bulan sekali.

D. Kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi Paket kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi antara lain : 1. Gaji Bulanan 2. Tantiem 3. Tunjangan Perumahan 4. Tunjangan Pakaian. 5. Cuti Tahunan 6. Tunjangan Hari Raya (THR) 7. Tunjangan Kesehatan 8. Uang Makan. 9. Fasilitas Kendaraan Dinas.


156

TABEL PENGUNGKAPAN PAKET / KEBIJAKAN REMUNERASI PENGURUS PT. BANK KALTENG TAHUN BUKU JANUARI S.D. DESEMBER 2015 JUMLAH YANG DITERIMA DALAM 1 TAHUN NO

JENIS REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN

DEWAN KOMISARIS Orang

1.

Remunerasi (gaji,bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk natura)

2.

Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan, dan sebagainya) yang

DIREKSI

Jutaan Rp

Orang

Jutaan Rp

3

4.376

4

6.658

a. dapat dimiliki

3

588

4

874

b. tidak dapat dimiliki

-

-

-

-

TOTAL

4.964

7.532

TABEL JUMLAH REMUNERASI PENGURUS PT. BANK KALTENG JANUARI – DESEMBER 2015 JUMLAH REMUNERASI PER ORANG DALAM 1 TAHUN

JUMLAH KOMISARIS

JUMLAH DIREKSI

Diatas Rp. 2 Miliar

1

1

Diatas Rp. 1 Miliar sd. Rp. 2 Miliar

2

3

Diatas Rp. 500 juta sd. Rp. 1 Miliar

-

-

Rp. 500 juta ke bawah

-

-

E. Direktur Kepatuhan Sesuai PBI No. 13/2/PBI/2011 yang berlaku bahwa Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan wajib memenuhi persyaratan independensi, dilarang merangkap jabatan Direktur Utama dan/atau Wakil Direktur Utama dan dilarang membawahkan fungsi – fungsi: bisnis dan operasional, manajemen risiko yang melakukan pengambilan keputusan pada kegiatan usaha Bank, treasury, keuangan dan akuntansi, logistik dan pengadaan barang/jasa, teknologi informasi dan audit intern. Laporan Tahunan 2015 | PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH

157

Tugas dan tanggung jawab Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan mencakup : 1. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan. 2. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip – prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi. 3. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank. 4. Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 5. Meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank 6. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank atau pimpinan Kantor Cabang tidak menyimpang dari ketentuan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 7. Melakukan tugas – tugas yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan. Tugas dan tanggung jawab seperti di atas tidak menghilangkan hak dan kewajiban Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan sebagai anggota Direksi Bank.


158

Industri perbankan merupakan industri yang berkaitan erat dengan jasa pelayanan, penanganan dana dan kepercayaan nasabah yang menempatkan dananya di Bank, sehingga sarat dengan ketentuan (highly regulated industry) yang membatasi kegiatannya. Dalam Tata Kelola Perusahaan, Bank mempunyai kewajiban untuk memastikan kepatuhan terhadap Peraturan Bank Indonesia (PBI), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundangundangan lainnya yang berlaku. Kewajiban tersebut dilaksanakan oleh Direktur Kepatuhan Bank dengan berpedoman pada PBI Nomor 13/2/PBI/2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum. Sesuai dengan Pasal 10 PBI Nomor 13/2/PBI/2011 tanggal 12 Januari 2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, Direktur Kepatuhan bertugas dan bertanggung jawab sekurang-kurangnya untuk: a. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank; b. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi; c. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank; d. Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah; e. Meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank; f. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank atau pimpinan Kantor Cabang Bank Asing tidak menyimpang dari ketentuan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; g. Memantau tindak lanjut komitmen Bank atas hasil temuan Audit Ekstern maupun Audit Intern dari masing-masing satuan kerja yang membidangi. h. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan. Dalam melaksanakan fungsi kepatuhan, Direktur Kepatuhan beserta Divisi Kepatuhan wajib memegang teguh independensi dalam mengungkapkan pendapat tanpa memihak kepada kepentingan pihak lain, menjunjung tinggi integritas serta tidak menggunakan informasi yang diperoleh untuk kepentingan pribadi/golongan di luar kepentingan PT. Bank Kalteng. Sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direktur Kepatuhan telah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris secara bulanan dan telah dilaksanakan tepat waktu. Selain itu laporan Direktur Kepatuhan juga disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap semester dengan tepat waktu. Laporan Tahunan 2015 | PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH

159

Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Kepatuhan sesuai Pasal 15 PBI Nomor 13/2/PBI/2011 yaitu: a. Membuat langkah-langkah dalam rangka mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank Kalteng pada setiap jenjang organisasi; b. Melakukan identifikasi, pengukuran, monitoring, dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada PBI mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum; c. Menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank Kalteng dengan peraturan perundangundangan yang berlaku; d. Melakukan review dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh PT. Bank Kalteng agar sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah; e. Melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha PT. Bank Kalteng telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan f. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan. Tugas dan Tanggung Jawab Divisi Kepatuhan sesuai Surat Keputusan Direksi No. DPP.03/SK-0156/VII.12 tanggal 31 Juli 2012 tentang perubahan ketiga atas Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah No. DPAI.400/SK3-0073/VII-04 tanggal 22 Juli 2004 tentang Susunan Organisasi Kantor Pusat, Kantor Cabang Utama, Kantor Cabang Kelas 1, Kantor Cabang Kelas 2, Kantor Cabang Kelas 3, Kantor Cabang Syariah, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas, yaitu : a. Merencanakan, mengembangkan serta mengelola sistem dan prosedur bidang Kepatuhan dan Hukum. b. Melaksanakan serta mengelola langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan Bank telah memenuhi seluruh peraturan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dalam pelaksanaan Kepatuhan. c. Melaksanakan serta mengelola kebijakan hukum di bidang usaha Perbankan, baik menyangkut hukum bidang Perkreditan maupun Non Perkreditan. d. Memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan, Pemerintah dan/atau Lembaga lainnya. e. Mencegah Direksi untuk tidak menempuh kebijakan dan/atau menetapkan keputusan yang menyimpang dari peraturan Bank Indonesia, peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. f. Melaksanakan pembinaan kepada Cabang dalam bidang Kepatuhan dan Hukum. h. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok, fungsi pokok dan kegiatannya. Laporan Tahunan 2015 | PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH

160

A. Penyesuaian dengan peraturan yang ada PT. Bank Kalteng berupaya menyediakan pedoman, sistem dan prosedur untuk seluruh unit kerja, baik operasional maupun non operasional, yang secara bertahap dilakukan up date/penyesuaian dengan ketentuan dan perundang–undangan yang berlaku. Untuk mendukung pelaksanaan berbagai aturan tersebut, PT. Bank Kalteng memprogramkan pelaksanaan fungsi konsultatif dan sosialisasi, agar sasaran yang telah ditetapkan dapat diwujudkan dan diupayakan pelaksanaan secara bertahap dengan skala prioritas sesuai dengan kebutuhan Bank Kalteng. Sepanjang tahun 2015 PT. Bank Kalteng telah berupaya menjaga kepatuhan terhadap PBI, POJK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, standar-standar kepatuhan lainnya yang telah ditetapkan secara internal, ketentuan mengenai Tata Kelola Perusahaan yang Baik, serta pemenuhan komitmen yang disepakati, baik kepada pihak internal maupun eksternal, terutama terhadap setiap unit kerja operasional dengan melakukan review secara berkala mengenai kepatuhan pada unit kerja operasional. Walaupun demikian masih terdapat kelemahan dan perlu ditingkatkan, menyangkut pemahaman dan disiplin pegawai maupun sistem kontrol atas implementasi peraturan yang berlaku, dengan demikian perbaikan yang berkesinambungan tetap terus dilakukan agar penerapan praktek-praktek prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik dan praktek kepatuhan benar-benar melekat dalam kegiatan kerja sehari-hari. Secara umum pelaksanaan kepatuhan telah berjalan baik dengan meningkatnya pelaksanaan ketentuan prinsip kehati-hatian, adanya upaya percepatan waktu penyelesaian uji kepatuhan terhadap rancangan prosedur dan kebijakan, analisa dampak peraturan eksternal terhadap kebijakan internal PT. Bank Kalteng dengan sistem dan prosedur yang lebih baik serta berkurangnya non-compliance issue dalam uji kepatuhan atas rancangan keputusan bisnis. B. Kewajiban Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) Dalam rangka optimalisasi dan efektivitas kewajiban penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) di Bank Kalteng sesuai PBI Nomor :14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum yang merupakan penyempurnaan dari PBI Nomor 11/28/PBI/2009 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum, serta dengan terbitnya UndangUndang nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dalam pelaporannya telah menggunakan software Anti Money Laundring (AML), dimana akhir tahun 2015 Aplikasi AML telah terintegrasi dengan Aplikasi Core Banking Virtual Banking System (VBS) PT. Bank Kalteng sehingga Laporan Tahunan 2015 | PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH

161

Pelaporan Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) dan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) telah go live disetiap Cabang/Capem PT. Bank Kalteng tidak manual lagi, walaupun dalam implementasinya masih banyak yang harus disempurnakan sehingga tahun 2016 telah direncanakan Sosialisasi Ke Cabang/Capem PT. Bank Kalteng untuk penyempurnaan Pengisian dan penggunakan Aplikasi Anti Money Laundring (AML). Penyediaan Sistem Modul Anti Money Laundering baik itu software dan server Anti Money Laundering (AML) yang merupakan sistem modul yang terhubung dengan Core Banking System PT. Bank Kalteng yang menghasilkan: 1. Daftar Transaksi Diluar Kebiasaan (Unusual transaction), daftar ini memuat transaksi-transaksi yang potensial menjadi Transaksi Keuangan Mencurigakan (Suspicious Transaction Report) dan memerlukan analisis lebih lanjut untuk memastikan apakah transaksi dimaksud memenuhi kriteria sebagai Transaksi Keuangan Mencurigakan dan Daftar Transaksi Tunai Berpotensi Dilaporkan (Potensial Cash Transaction Report), daftar ini memuat transaksi-transaksi tunai yang wajib dilaporkan ke PPATK. 2. Melakukan pelatihan dan evaluasi tentang kewajiban penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) dan UndangUndang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang bagi petugas Unit Kerja Khusus (UKK) Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas, dengan rincian sebagai berikut: a. b. c. d. e.

Pelatihan Customer Due Dilligence dan Enhanced Due Dilligence; Pendeteksian Beneficial Owner (BO) dan Proses Merge Customer; Pelatihan Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan; Pelatihan Pengkinian Data Nasabah; dan Sosialisasi dan Implementasi Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

3. Melakukan kewajiban pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (Suspicious Transaction Report) dan Transaksi Keuangan Tunai (Cash Transaction Report) kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Jakarta yang dikirim secara online melalui Gathering Reports & Information Processing System (GRIPS) ke server PPATK, jumlah laporan untuk tahun 2015 adalah sebagai berikut: a. Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) sejumlah 3 laporan; b. laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) sejumlah 246 laporan. 4. Pemenuhan data profil nasabah kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melalui sistem Secured Email Communication (SEC).


162

C. Indikator Kepatuhan Berkaitan dengan pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian, kegiatan operasional PT. Bank Kalteng selama tahun 2015 tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku, hal tersebut dapat tercermin dari: 1. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) CAR PT. Bank Kalteng sebesar 34,06%, lebih besar dari ketentuan BI 10% sampai dengan kurang dari 11% dari ATMR untuk Bank dengan profil risiko peringkat 3. 2. Aktiva Produktif Bermasalah (APB) dibandingkan dengan Total Aktiva Produktif sebesar 0,44%, ketentuan BI maksimal 5%. 3. Non Performing Loan (NPL) Gross sebesar 0,47%, ketentuan BI maksimal 5%. 4. Non Performing Loan (NPL) Net sebesar 0,47%, ketentuan BI maksimal 5%. 5. Return On Asset (ROA) sebesar 5,78%, ketentuan BI minimal 1,62%. 6. Return On Equity (ROE) sebesar 21,16%, ketentuan BI minimal 15%. 7. Net Interest Margin (NIM) sebesar 9,30%, ketentuan BI maksimal 5%. 8. Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) sebesar 57,95%, ketentuan BI maksimal 80%. 9. Loan to Funding Ratio (LFR) sebesar 106,34%, ketentuan BI maksimal 78-92%. Dari 9 parameter (benchmark) yang ditetapkan Bank Indonesia, rata-rata rasio Tingkat Kesehatan PT. Bank Kalteng Tahun 2015 menunjukkan tingkat rasio Bank yang sehat dan tidak ada pelanggaran yang signifikan terhadap ketentuan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.


163

Pelaksanaan Audit Ekstern Tahun Buku 2015 dilakukan oleh 5 (lima) institusi Audit Ekstern yaitu : 1. Kantor Akuntan Publik Dolly, Bambang Sulistyanto, Dadang dan Ali (Dbsd & a) a. Cakupan Pemeriksaan Laporan Keuangan dilakukan terhadap : -

Neraca Bank Kalteng tanggal 31 Desember 2014 dan 2015.

-

Laporan Laba – Rugi Komprehensif.

-

Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Arus Kas untuk tahun tanggal berakhir 2014 dan 2015.

b. Melakukan pengujian atas kepatuhan Bank terhadap hukum, peraturan Perundang– undangan, kontrak yang berlaku serta efektivitas Pengendalian Intern yang merupakan tanggung jawab manajemen Bank. c. Pemeriksaan berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institusi Akuntan Publik Indonesia dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang diterbitkan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. d. Berdasarkan hasil audit laporan keuangan PT. Bank Kalteng menyajikan Opini secara Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT. Bank Kalteng per 31 Desember 2014 dan 2015 dan hasil usaha serta arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum. 2. Pemeriksaan Khusus bidang Treasury oleh OJK Pusat 3. Pemeriksaan Khusus Bidang TI oleh OJK dan Pitu Bankers Solution 4. Pemeriksaan Khusus Pajak oleh Kantor Pajak Pratama Palangka Raya. 5. Pemeriksaan Umum oleh BPK RI.


164

Fungsi Audit Intern selama tahun 2015 : a. Tugas yang dilaksanakan bersifat independen dengan mengidentifikasikan dan mengevaluasi prinsip umum kegiatan operasional dan prinsip manajemen risiko yang baik. Dalam hal terdapat kesenjangan dalam kebijakan dan prosedur Bank maka Pengawasan Intern melakukan klarifikasi dengan auditee terhadap implementasi kebijakan dan prosedur yang dilakukan dan meminta auditee untuk melakukan perbaikan. b. Divisi Pengawasan Intern PT. Bank Kalteng telah melakukan pemeriksaan rutin pada tahun 2015 sesuai rencana yang ditetapkan yaitu 14 (empat belas) Kantor Cabang (termasuk Semua Kantor Cabang Pembantu) dan melakukan pemeriksaan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) di Kantor Cabang Utama dan Pemeriksaan BI RTGS di Kantor Pusat. Selain itu melakukan pemeriksaan khusus terhadap kasus pada Kantor Cabang Sukamara. Adapun cakupan pemeriksaan meliputi seluruh aspek risiko dan unsur-unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan mempengaruhi kepentingan Bank dan masyarakat. c. Pemeriksaan dilakukan berdasarkan perencanaan yang disusun dengan mempertimbangkan penetapan pelaksanaan waktu yang tepat sesuai dengan signifikansi masalah dan prioritas kegiatan pengawasan intern. Perencanaan waktu yang tepat sangat diperlukan agar sumber daya yang terbatas dialokasikan secara optimal untuk melaksanakan strategi pemeriksaan dalam satu periode perencanaan. d. Cakupan pemeriksaan meliputi delapan risiko dengan prioritas utama Risiko Kredit, Risiko Operasional dan Risiko Hukum serta Risiko lainnya. Namun untuk Risiko Pasar dan Risiko Likuiditas tidak dilakukan audit khusus hanya dilakukan bersamaan dengan pemeriksaan rutin/umum setiap tahun dengan mempertimbangkan bahwa Bank Kalteng aktivitasnya bukan sebagai Bank Devisa sehingga kompleksitas permasalahan tidak serumit Bank Devisa yang terutama terjadinya perubahan nilai tukar. Selain itu likuiditas Bank cukup aman karena dana Pemda dominan dan komposisi kualitas aset yang ditempatkan hanya dalam bentuk pemberian kredit dan dana ditempatkan pada Bank yang aman walaupun laba yang diperoleh tidak maksimal. e. Setiap melakukan pemeriksaan didokumentasikan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan membuat Laporan Kesimpulan Hasil Pemeriksaan (LKHP). f. Terhadap temuan-temuan pemeriksaan pada umumnya dapat ditindaklanjuti, namun ada beberapa temuan yang menyangkut kebijakan strategis belum ditindaklanjuti secara langsung karena terkait dengan Divisi lainnya.


165

g. Pedoman kerja serta sistem dan prosedur pemeriksaan telah beberapa kali dilakukan revisi sesuai kondisinya dan terakhir tahun 2014 revisi terhadap Audit Charter PT. Bank Kalteng. h. Dalam rangka meningkatkan kualitas auditor saat ini semua tenaga auditor baik yang ada di Divisi Pengawasan Intern maupun petugas KIC mengikuti sertifikat auditor pada Lembaga Yayasan Pendidikan Internal Auditor (YPAI) Jakarta secara bertahap dan berkesinambungan.


166

Proses Manajemen Risiko Adanya kewajiban setiap Bank Umum untuk menyampaikan Laporan Profil Risiko kepada Bank Indonesia secara triwulanan yang diatur dalam PBI No. 11/25/PBI/2009 tanggal 01 Juli 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum dan SE BI No. 13/23/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 perihal Perubahan atas SE BI Nomor 5/21/DPNP tanggal 29 September 2003 perihal Pedoman Standar Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum. Ruang lingkup penerapan Manajemen Risiko PT. Bank Kalteng secara umum sesuai dengan BPP Pedoman Standar Manajemen Risiko (Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah No. DKR.22/SK-063/III.12) mencakup empat pilar yaitu : 1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi. 2. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko. 3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko. 4. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

Organisasi Manajemen Risiko Guna efektifitas penerapan Manajemen Risiko, Direksi PT. Bank Kalteng menetapkan struktur organisasi dalam pengelolaan manajemen risiko di PT. Bank Kalteng dipimpin oleh seorang Direktur yang bertanggung jawab dalam pengelolaan risiko, yaitu Direktur Kepatuhan. Untuk membantu Direktur Kepatuhan tersebut, Bank Kalteng telah membentuk Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR), yaitu Kelompok Manajemen Risiko yang ditetapkan sesuai dengan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Nomor : DPP.03/SK-0140/VIII-11 tanggal 26 Agustus 2011 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Kalteng Nomor : DPAI.400/SK-30073/VII-04 tanggal 22 Juli 2004 tentang Susunan Organisasi Kantor Pusat, Kantor Cabang Utama, Kantor Cabang Kelas 1, Kantor Cabang Kelas 2, Kantor Cabang Kelas 3, Kantor Cabang Syariah, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas. Kelompok Manajemen Risiko bertanggung jawab langsung kepada Direktur Kepatuhan, untuk melakukan fungsi evaluasi penerapan manajemen risiko secara independen.


167

PT. Bank Kalteng juga membentuk Komite Manajemen Risiko (KMR) yang dipimpin oleh Direktur Kepatuhan, beranggotakan Direksi (kecuali Direktur Utama), seluruh Pemimpin Divisi dan Pemimpin Kantor Cabang Utama. Komite Manajemen Risiko (KMR) dalam tugasnya membahas hal terkait kebijakan, strategi dan upaya untuk mengendalikan risiko yang terjadi pada PT. Bank Kalteng. PT. Bank Kalteng memiliki struktur organisasi yang menggambarkan secara jelas batas wewenang dan tanggung jawab Satuan Kerja yang menangani manajemen risiko. Di dalam organisasi yang dimiliki, terdapat pemisahan fungsi yang jelas antara Satuan Kerja Operasional (bussines unit) dengan Satuan Kerja yang melaksanakan pengendalian dan Satuan Kerja Manajemen Risiko, sehingga Satuan Kerja Manajemen Risiko harus independen terhadap satuan kerja bisnis Bank seperti treasuri, kredit, pendanaan, akuntansi serta terhadap Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), yang mempunyai tanggung jawab langsung kepada Direktur Kepatuhan.

Penilaian Profil Risiko Sesuai PBI No. 11/25/PBI/2009 tanggal 01 Juli 2009, maka penilaian profil risiko pada Bank Kalteng meliputi 8 (delapan) jenis risiko antara lain: 

Risiko Kredit,



Risiko Pasar,



Risiko Likuiditas,



Risiko Operasional,



Risiko Hukum,



Risiko Strategik,



Risiko Kepatuhan dan



Risiko Reputasi.

Berdasarkan SE BI Nomor 13/23/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 perihal Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, Peringkat Risiko Bank Umum Konvensional dikategorikan menjadi lima peringkat yaitu 1 (low), 2 (low to moderate), 3 (moderate), 4 (moderate to high) dan 5 (high) untuk tingkat risiko inheren dan predikat risiko komposit. Sedangkan untuk peringkat kualitas penerapan manajemen risiko dikategorikan menjadi lima peringkat yaitu 1 (strong), 2 (satisfactory), 3 (fair), 4 (marginal) dan 5 (unsastisfactory).


168

Dari hasil penilaian profil risiko per Desember 2015, risiko inheren PT. Bank Kalteng berpredikat MODERATE dengan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko FAIR, sehingga risiko komposit berada pada posisi MODERATE, sebagaimana Hasil Laporan Profil Risiko PT. Bank Kalteng bulan laporan Desember 2015 dan berdasarkan penilaian Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Tengah sebagai berikut : PERINGKAT Risiko Inhern

Kualitas Manajemen Risiko

Peringkat Komposit Risiko

Risiko Kredit

Low to Moderate

Fair

2

Risiko Pasar

Low to Moderate

Satisfactory

2

Risiko Likuiditas

Low to Moderate

Fair

2

Risiko Operasional

Low to Moderate

Fair

2

Risiko Hukum

Low to Moderate

Fair

2

Risiko Strategik

Low to Moderate

Fair

2

Moderate

Fair

3

Low to Moderate

Fair

2

Moderate

Fair

3

Jenis Risiko

Risiko Kepatuhan Risiko Reputasi Peringkat Agregat


169

A. Rencana Jangka Panjang (Corporate Plan) 1

Menjadi Bank Pilihan Utama, Kuat, Kompetitif, Kontributif, Terpercaya dan Kebanggaan Masyarakat Kalimantan Tengah.

2

Unggul pada Layanan Perbankan

3

Berperan aktip mengembangkan UMKM/ Usaha Retail, Kecil, Menengah dan Konsumer Banking

4

Memiliki jaringan Kantor Pelayanan disemua kecamatan yang Potensial dan prasarana yang mendukung di Provinsi Kalimantan Tengah

5

Menjadi Bank yang memberikan kontribusi kepada Pemerintah Daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah

6

Dapat mensejahterakan Stakeholder (Pemegang Saham, Pegawai dan Nasabah)

B. Program Jangka Menengah dan Pendek (Bussiness Plan) 1. Target Jangka Pendek Untuk dapat mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal yang dihadapi serta merupakan bagian dari implementasi strategi utama, maka telah ditetapkan target jangka pendek di Tahun 2015 adalah sebagai berikut: a. Jaringan Kantor, ATM dan Mobil Kas Keliling Target dan sasaran penambahan dan pemindahan dari jaringan Kantor, ATM dan mobil kas keliling dalam tahun 2015 sebagai berikut : -

Pindah alamat Kantor Cabang Kasongan dan Kantor Cabang Nanga Bulik dan UPK H. Ikap ;

-

Meningkatkan status Kantor yaitu : Kantor Kas Kumai menjadi Kantor Capem Kumai, dan UPK Kantor Gubernur menjadi Kantor Kas/Capem;

-

Pembukaan Kantor Capem di Muara Laung Kabupaten Murung Raya dan Balai Riam Kabupaten Sukamara.

-

Menambah 7 Unit Pelayanan Kas (UPK) di Buntok, Sampit, Kuala Kapuas, Muara Teweh, Pangkalan Bun dan Tamiang Layang (Kantor Bersama SAMSAT) serta di Eks Kantor Cabang Kasongan. Laporan Tahunan 2015 | PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH

170

-

Pengadaan 1 Unit Mobil Kas Keliling di lengkapi dengan ATM dengan wilayah operasional Kota Palangka Raya dan sekitarnya.

-

Menambah 15 (lima belas) Unit ATM yaitu di Sukamara 1 (satu) unit, Kantor Bupati Murung Raya 1 (satu) unit, Kantor Cabang Pembantu Karang Mulya 1 (satu) unit, Kantor Cabang Pembantu Kumai 1 (satu) unit, di Muara Teweh 3 (tiga) unit dan Kota Palangka Raya sebanyak 8 (delapan) unit ATM.

b. Survei alokasi potensial untuk penambahan jaringan Kantor Target dan sasaran alokasi Pemetaan potensi pasar Keuangan dan Perbankan melalui survei yang berlokasi antara lain: Kandui Kecamatan Barito Utara, Mentobi Raya Kecamatan Mentobi Raya, Timpah Kecamatan Timpah, Talaken Kecamatan Manuhing, dan daerah potensial lainnya serta sesuai permintaan Pemegang Saham. c. Permodalan Memperhatikan posisi Modal Setor per 31 Desember 2015, maka target dan sasaran modal disetor dari Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kota se Kalimantan Tengah dari tahun 2015-2018 minimal sebesar Rp. 130.275 juta disesuaikan dengan komitmen jangka waktu dan nominal sesuai Akta Notaris Ellys Nathalina, SH, MH., Nomor 06 tanggal 17 Mei 2013 dengan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU35100.AH.01.02 Tahun 2013 tanggal 28 Juni 2013 atas perubahan Modal Dasar dari Rp. 500 milyar menjadi Rp.1 triliun dengan rincian sebagai berikut : -

Pemerintah Provinsi sebesar 40%, atau Rp.400 miliar Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar 55% atau Rp. 550 miliar Pihak Ketiga sebesar 5% atau Rp. 50 miliar

d. Perkreditan Sesuai PBI Nomor: 14/26/PBI/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank, maka Bank Kalteng termasuk pada BUKU 1 dan mempunyai kewajiban untuk menyalurkan kredit atau pembiayaan kepada usaha produktif dengan paling rendah 55% (lima puluh lima persen) dari total kredit sampai dengan Juni 2018, dimana apabila melanggar ketentuan tersebut maka terdapat sanksi administratif yang salah satunya berupa penurunan tingkat kesehatan bank. Memperhatikan target share Kredit Produktif didalam Corporate Plan Tahun 2013-2018, untuk tahun 2013 ditetapkan target sebesar 14% sedangkan pencapaiannya pada Desember 2013 sebesar 6% (target tidak tercapai) sedangkan ditahun 2014 ditetapkan target sebesar 15% pencapaiannya sampai Desember Laporan Tahunan 2015 | PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH

171

2014 sebesar 8,84% (target tidak tercapai), maka khusus target pemberian share kredit produktif kembali dilakukan penyesuaian yaitu tahun 2015 sebesar 19%, tahun 2016 sebesar 31%, tahun 2017 sebesar 42%, dan dan tahun 2018 sebesar 60%. Atas hal-hal tersebut untuk bidang Perkreditan telah disusun langkah-langkah dan action plan sebagai berikut : a). Langkah-Langkah Strategis Peningkatan Kredit Produktif 1) Menambah kuantitas atau jumlah Analis Kredit minimal sebanyak 25 orang (Tahap I) dan 30 orang (Tahap II) ditahun 2015 yang sebagian akan difokuskan untuk menangani Kredit Produktif dan menambah tenaga Pemasaran Kredit minimal sebanyak 15 orang yang bersifat tenaga kontrak (outsourching). 2) Meningkatkan kualitas kerja bagi pegawai, baik dari sisi perekrutan, pendidikan, pelatihan maupun penghargaan yang bertujuan untuk membuat pegawai yang mempunyai etos kerja yang kuat, bersikap proaktif dan inovatif serta mengacu pada misi dan visi PT. Bank Kalteng. 3) Meningkatkan pelayanan kepada nasabah perlu ditunjukkan karena pelayanan yang lebih baik, dan akan lebih menjanjikan dibandingkan strategi tingkat suku bunga yang rendah; 4) Melakukan pembinaan terhadap customer relationship agar debitur lama tidak melakukan switch (beralih) ke produk Bank Pesaing mengingat banyaknya pelaku perbankan yang fokus pada sektor UMKM sehingga perlu meningkatkan bargaining power (daya tawar) UMKM; 5) Meningkatkan prinsip kehati-hatian (prudential behavior) dalam pemberian kredit dengan tidak bermaksud mengejar outstanding yang tinggi namun mengabaikan tingginya tingkat risiko yang kemudian berdampak pada NPL yang tinggi; 6) Meningkatkan strategi baru yaitu ekstensifikasi pasar kredit terutama untuk pasar kredit UMKM dengan cara mengembangkan peran petugas kredit Bank untuk lebih aktif dalam meningkatkan portfolio kredit khususnya kredit produktif di Kalimantan Tengah; 7) Meningkatkan penyaluran kredit produktif lainnya seperti kredit mikro, standby loans untuk sektor konstruksi, kredit ritel, kredit korporasi dan kredit sindikasi termasuk pembiayaan sektor konstruksi seperti proyek perumahan, proyek infrastruktur seperti pembangunan rel kereta api, PLTU, pelabuhan, bandara, SPBU dan lainnya yang memiliki nilai strategis dalam pengembangan ekonomi nasional dan kerakyatan. Laporan Tahunan 2015 | PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH

172

b). Langkah-Langkah Strategis Pemasaran Kredit Produktif 1) Mengembangkan peran petugas kredit Bank untuk lebih aktif dalam meningkatkan portfolio kredit khususnya kredit produktif di Kalimantan Tengah dengan menggali informasi debitur melalui register pinjaman untuk melihat riwayat pinjaman nasabah lama yang tidak pinjam lagi. Pemilihan data-data tentunya harus dipilih untuk nasabah- nasabah yang mempunyai riwayat pinjaman baik (tidak menunggak) dan setiap awal bulan nasabah lama yang tidak pinjam lagi dicatat pada register rencana kunjungan sebagai dasar untuk merencanakan kunjungan ke nasabah. 2) Menggali informasi nasabah yang saldo pinjamannya kurang dari 2 s.d 3 kali angsuran melalui VBS, yang diharapkan dapat meningkatkan Outstanding Kredit dari adanya suplesi pinjaman. Nasabah yang akan ditawari pinjaman lagi tetap harus dipilih untuk nasabah yang setorannya baik (tidak menunggak) sehingga akan jelas bahwa suplesi ini bukan dimaksudkan dalam rangka reschedulling pinjaman. Setiap awal bulan petugas kredit mencatat nasabah yang setorannya kurang 2 dan 3 kali untuk dicatat dalam register rencana kunjungan nasabah. 3) Menggali informasi dari nasabah pada saat melakukan pemeriksaan lapangan tentang calon nasabah baru lainnya minimal dua calon nasabah yang mempunyai usaha dan belum diberikan pinjaman. Untuk satu bulan jika petugas memeriksa 35 nasabah maka dapat diperoleh informasi sebanyak 70 nasabah untuk dimasukan dalam register rencanakunjungan nasabah. 4) Mengendalikan pertumbuhan kredit konsumtif dengan komposisi (share) kredit konsumtif maksimal 81% dan kredit produktif minimal 19% ditahun 2015. 5) Apabila terjadi lonjakan pemberian kredit konsumtif melebihi target, maka harus diimbangi dengan pertumbuhan kredit produktif yang salah satunya dengan mengalihkan kredit konsumtif ke multiguna produktif agar keseimbangan posisi antara kredit dan konsumtif selalu terjaga. 6) Pemimpin Cabang/Capem dan Pemimpin Bidang (KCU), Pemimpin Seksi Pemasaran (Cabang Kelas 2 dan 3) agar selalu memantau, memonitor dan mengevaluasi setiap bulan sehingga share kredit produktif 19% dapat dicapai sampai dengan akhir Desember 2015.


173

7) Menggali informasi calon debitur dari pihak ketiga seperti perangkat desa, tokoh masyarakat dan instansi-instansi yang berada dalam wilayah kerja yang bersangkutan. Seorang analis kredit/pemasaran Bank Kalteng dalam melakukan pekerjaannya tentu banyak bersinggungan dengan pihak-pihak ketiga tersebut. Keadaan ini dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan banyak informasi mengenai calon debitur. 8) Guna memacu peningkatan kredit multiguna produktif, agar setiap Cabang/Capem menawarkan kepada PNS/CPNS/TNI/POLRI/BUMN/ BUMD yang memiliki usaha produktif yang feasible untuk dibiayai. c). Action Plan Peningkatan Kredit Produktif adalah sebagai berikut : NO

TUUAN

HASIL YG DIHARAPKAN

METODOLOGI

1

Mengalokasikan target kredit produktif kepada masing – masing Cabang PT. Bank Kalteng.

Mengoptimalisasik an pencapaian target outstanding kredit produktif per kantor Cabang

Target kredit produktif dapat direalisasikan oleh Kantor Cabang

Penyampaian Kontrak Kinerja Cabang

2

Membuat Skim Kredit sebagai produk baru untuk sektor perkebunan

Meningkatkan penyaluran kredit produktif khususnya sektor usaha perkebunan.

Tersusunnya SOP pelaksanaan kredit usaha perkebunan dan disosialisasikan ke Kantor Cabang

Penyusunan SOP kredit usaha perkebunan

3

Menyusun aplikasi analisa kredit dengan IT system scoring sesuai pedoman perkreditan

Meningkatkan kecepatan dan keakuratan proses analis kredit

Tersusunnya aplikasi IT system credit scoring termasuk SOPnya

Penyusunan aplikasi dan SOP credit scoring

4

Menyusun kurikulum pendidikan dan pelatihan untuk analis kredit

Meningkatkan kualitas dan efektifitas pelatihan dan pendidikan analis kredit Bank Kalteng

Tersusuannya kurikulum pendidikan dan pelatihan analis kredit yang standard

Standarisasi kurikulum pendidikan dan pelatihan analis kredit

NO

5

NAMA KEGIATAN

NAMA KEGIATAN

TUUAN

HASIL YG DIHARAPKAN

METODOLOGI

Melakuan

Memberikan

Tersusunnya

Penelitian

pemetaan potensi

informasi kepada

laporan hasil

kualitatif dan

pembiayaan

Kantor Cabang

pemetaan potensi

kuantitatif


174

6

berdasarkan sektor ekonomi

sebagai acuan dalam meningkatkan penyaluran kredit produktif

pembiayaan berdasarkan sektor ekonomi per kabupaten/kota

Menyusun reward dan punishment serta career path bagi analis kredit dan pejabat kredit

Meningkatkan motivasi bagi pegawai guna meningkatkan penyaluran kredit produkti Bank

Tersusunya kebijakan reward dan punishment serta career path bagi analis kredit dan pejabat kredit

Kalteng

7

8

Penyusunan kebijakan reward dan punishment serta career path bagi analis kredit dan pejabat kredit

Melakukan rekruitment tenaga analis kredit yang baru khusus

Meningkatkan Jumlah SDM yang berkualitas untuk masing – masing

Tersedianya SDM kredit khusus segmen retail dan korporasi Bank

Seleksi pegawai analis kredit yang standar oleh konsultan

segmen retail dan korporasi Bank Kalteng

Kantor Cabang

Kalteng

independen

Melakukan pelatihan dan

Meningkatkan kualitas SDM

Terlaksananya kegiatan pelatihan

Pelatihan kelas, diskusi dan

pendampingan kepada analis kredit Kantor Cabang

bidang perkreditan Kantor Cabang

analis Kantor Cabang

studi kasus dengan topik analis dari berbagai sektor ekonomi.

e. Dana Pihak Ketiga Dana Pihak Ketiga (DPK) yaitu : Giro, Tabungan terdiri dari Simpeda, Taheta, TabunganKu, dan Deposito (jangka 1 Bulan, 3 Bulan, 6 Bulan dan 1 Tahun), dengan target dan sasaran sebagai berikut : - Untuk komposisi Tabungan pada tahun mendatang akan ditingkatkan berjenjang sehingga komposisi tidak terlalu dominan pada dana Giro Pemerintah maupun Deposito (yang sebagian besar tumbuh karena penempatan Pemerintah Daerah di deposito) sehingga pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) diproyeksikan pada akhir Tahun 2015 sebesar 9,33%, dengan rincian yaitu Giro tumbuh 13 %, Giro Non Pemerintah 34 %, Tabungan 8 %, dan Deposito 25 %, dan Deposito Non Pemerintah 71 %, dengan Komposisi Giro 63 %, Tabungan 28 % dan Deposito 8 %. Laporan Tahunan 2015 | PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH

175

- Suku Bunga DPK, dilakukan monitoring dan evaluasi melalui Rapat ALCO setiap bulan, guna mempertahankan dan meningkatkan daya saing; - Melakukan promosi melalui sarana Undian berhadiah, Website, radio/TV dan media cetak, baliho, Kalender, buku agenda, leaflet, even ulang tahun Bank Kalteng, dan even-even lainnya; - Melaksanakan program Corporate Social Responsibility (CSR) secara terarah dan terprogram; f. Laba (Rugi) Target Laba sebelum pajak tahun 2015, diproyeksi dari perkiraan laba tahun 2014 sebelum audit tumbuh sebesar 12,68% yaitu dari Rp.213 milyar menjadi Rp.240 milyar; g. Rasio Keuangan Target dan sasaran serta kondisi rasio keuangan inti adalah sebagai berikut : RASIO KEUANGAN - CAR (Modal / ATMR )

KETERANGAN

27.14%

Minimal

4.04%

Minimal

- ROE (Laba setelah pajak / Equity)

27.65%

Minimal

- BOPO ( Beban Operasional / Pend.Operasional)

63.70%

Maksimal

- LDR (Kredit yg diberikan / Dana Pihak Ketiga )

78.00%

Minimal

- ROA (Laba sebelum pajak/Total Aset)

- NIM (Pend.Bga - Beban Bga /Rata2 Aktiva Produktif)

8.38%

- NPL Gross (Kredit Kol 3 s/d 5 / Total Kredit)

1.16%

Maksimal

23.00%

Minimal

- Penyaluran Kredit Produktif / total kredit

h.

DES 2015

Kualitas, Kualitas dan Kompetensi SDM Target dan sasaran dari Kuantitas, kualitas dan Kompetensi SDM, adalah sebagai berikut : -

Pelaksanaan Career Path Management (CPM) sebagai upaya pembinaan jalur karir kepemimpinan secara perorangan didalam organisasi selama menempuh karir masing-masing pegawai.

-

Perhitungan Staffing Model untuk menetapkan formasi pegawai yang dilakukan secara sistimatis sebagai salah satu dasar penempatan dan penetapan kebutuhan pegawai di Cabang dan Kantor Pusat; Laporan Tahunan 2015 | PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH

176

-

Menambah jumlah SDM, keperluan analis kredit produktif di masing-masing Kantor Cabang dengan jumlah minimal 25 Orang dan dapat ditambah sesuai kebutuhan;

-

Melaksanakan pendidikan dan pelatihan intern dan ektern kepada pegawai Bank Kalteng sesuai dengan modul intern dengan sasaran yang telah direncanakan yang terdiri dari modul intern dan modul ektern untuk pendidikan ektern dan dapat ditambah disesuaikan dengan kebutuhan, keperluan regulasi keuangan dan Perbankan;

-

Memberlakukan standarisasi wajib memiliki sertifikasi manajemen risiko sesuai dengan tingkatan jabatan dan sebagai penjenjangan promosi dilaksanakan untuk level 1 sebanyak 50 orang, level 2 sebanyak 50 orang dan level 3 sebanyak 50 orang;

i. Aktiva Tetap & Inventaris Target dan sasaran penambahan Investasi aktiva tetap dan inventaris, termasuk aktiva tetap tidak berwujud perangkat lunak Komputer sebagai berikut : DALAM JUTA RUPIAH

AKTIVA TETAP & INVENTARIS - Perangkat lunak Komputer (Aktiva Tak Berwujud)

12,838

- Tanah

315

- Bangunan Kantor

22,337

- Bangunan Rumah Dinas

100

- Instalasi Listrik, Telp, Komputer

1,175

- Bangunan Garase dll

-

- Inventaris Kantor

23,252 Jumlah

60,017

Khusus untuk kendaraan dinas roda 4 dan perangkat komputer yang terkoneksi dengan core banking, ditahun 2015 akan dikaji dan diatur dalam bentuk sewa, sehingga perusahaan hanya keluar biaya sewa dan tidak direpotkan dengan biaya perawatan, penyusutan/amortisasi, perbaikan dan lain-lain. Sedangkan untuk usul pembelian komputer saat ini untuk realisasinya harus mendapat persetujuan dari Direksi dan Satuan Kerja terkait seperti Divisi SDM & Umum dan Divisi TI & Akuntansi.


177

j. Standarisasi Layanan Target dan sasaran untuk meningkatkan standar layanan menjadi unggul adalah sebagai berikut : -

Menumbuh budaya melayani di Kantor Cabang dan Capem melalui roleplay menggunakan video standar layanan untuk Satpam, CS, Teller, Premises dan melakukan pelatihan untuk frontliner Kantor Cabang dan Kantor Capem dengan materi positif mental attitude, KYC, grafologi & grafonomi, comunication skill, business etiquette;

-

Melakukan suvervisi kinerja layanan di Kantor Cabang dan capem melalui laporan kinerja layanan setiap bulan, dan tersusunnya pedoman reward and punishment bagi para frontliner.

-

Peringkat SE (service excellence) dengan penilaian secara internal adalah minimal 80 point.

k. Teknologi Informasi Target dan sasaran Teknologi Informasi adalah sebagai berikut : 1) Perkuatan infrastruktur Teknologi Informasi melalui : -

MaintenanceX-Link;

-

Maintenance Aplikasi Virtual Banking System;

-

Jaringan Telekomunikasi Data dimaintenance antara lain: Network Switch, Network Router, Network Firewall, Storage Switch dan Storage Server.

-

Pembangunan Fisik Gedung perlengkapan Data Center ;

-

Kepatuhan pada Hukum dan Regulasi yang Terkait dengan TI antara lain: Sosialisasi Undang-Undang, PBI dan OJK serta penyusunan SOP.

Bangunan

Data

Center

termasuk

2) Meningkatkan skill dan kompetensi SDM TI & Akuntansi, melalui : -

Tersedianya Kurikulum kebutuhan dan pelaksanaan Training TI & Akuntansi;

-

Terlaksananya rapat monitoring dan evaluasi bidang TI & Akuntansi.

3) Pengembangan Aplikasi Core Banking dan Non Core Banking -

Pengembangan Aplikasi Core Banking • • • • •

(VBS Next Gen)

SIM Asset; Anti Money Laundering (AML/APU PPT); Bank Garansi; Antar Bank Aktiva; SID (Sistem Informasi Debitur); Laporan Tahunan 2015 | PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH

178

• • • -

Integrated RTGS-VBS; Aplikasi EDC (Electronik Data Capture); Firewall.

Pengadaan Aplikasi Non Core Banking • Interconection BPD-Net; • XBRL; • Aplikasi kartu Chip ATM / Migrasi NSICCS; • Aplikasi Analisa Kredit; • Aplikasi SIM SDM &Payroll; • Aplikasi Toolkit;

4) Peremajaan dan Penambahan Personal Computer & termasuk penggunaan OS Software asli (bukan bajakan) l. Inovasi Pengembangan Produk - Mengembangkan fitur produk sesuai segmen melalui produk dapat diakses di ATM Bersama a.l.Telkomsel payment, PLN payment, PDAM Payment, setoran Pajak dapat disetor disemua Kantor Cabang; -

Melakukan diversifikasi untuk produk-produk melalui produk kredit produktif, produk tabungan sesuai segmen a.l.kemudahan transaksi, Bunga bersaing, Hadiah menarik dll

m. Manajemen Risiko, Good Corporate Governance (GCG) & Risk Based Bank Rating (RBBR) Target dan sasaran Manajemen Risiko, Good Corporate Governance (GCG) & Risk Based Bank Rating (RBBR), adalah sebagai berikut : -

Profil Risiko dari Peringkat Komposit 3 (Moderate) naik menjadi Peringkat Komposit 2 (Low to moderate), yaitu : Jenis Risiko

Peringkat

Peringkat Risiko Inheren

Kualitas

Risiko

Risiko Kredit

Low to moderate

Fair

2

Risiko Pasar

Low to moderate

Fair

2

Risiko Likuiditas

Low to moderate

Fair

2

Risiko Operasional

Low to moderate

Fair

2

Risiko Hukum

Low to moderate

Fair

2

Risiko Strategik

Low to moderate

Fair

2

Moderate

Fair

2

Risiko Reputasi

Low to moderate

Fair

2

Peringkat Komposit

Low to moderate

Fair

2

Risiko Kepatuhan


179

-

Hasil self assessment terhadap 3 (tiga) faktor yaitu : Governance Structure, Governance Process dan Governance Outcome yang mencakupi 11 (sebelas) Kriteria/Indikator didalam pelaksanaan GCG adalah minimal Peringkat 2 (BAIK).

-

Hasil penilaian Tingkat Kesehatan Bank secara individual dengan menggunakan pendekatan risiko (Risk-Based Bank Rating), sebagai berikut:

No.

1. 2. 3. 4.

FaktorPenilaian

Profil Risiko GCG Rentabilitas Permodalan KOMPOSIT

Peringkat Tahun 2015 (Proyeksi) Jun

Des

PK - 2 PK - 2 PK - 2 PK - 2

PK - 2 PK - 2 PK - 2 PK - 2

PK - 2

PK - 2

n. Fungsi Kepatuhan -

Memastikan semua kebijakan, keputusan, strategi, tindakan dan aktivitas operasional yang dilakukan telah memenuhi ketentuan pedoman internal, Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Undang-undang Republik Indonesia dan Peraturan lainnya melalui laporan bulanan, triwulan, semester dan tahunan;

-

Menekankan kepada terwujudnya Budaya Kepatuhan dalam rangka mengelola Risiko Kepatuhan;

-

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penerapan, pengendalian

fungsi

kepatuhan sebagai sistem informasi manajemen melalui laporan bulanan, triwulan, semester dan tahunan. o. Fungsi Pengawasan Intern -

Bidang Pengawasan 1) Menyusun program Audit Berbasis Risiko meliputi: Kantor Pusat, Kantor Cabang Utama, Kantor Cabang, Capem, Kantor Kas dan UPK. 2) Mensosialisasikan setiap pedoman audit yang baru kepada KIC atau seluruh jajaran Divisi Pengawasan Intern PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah. 3) Mengkoordinir penanganan tindak lanjut hasil temuan pemeriksa intern & ekstern. Laporan Tahunan 2015 | PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH

180

4) Meningkatkan kemampuan manejerial Pemeriksa intern sesuai dengan perkembangan dibidang Pengawasan. 5) Mendampingi Tim Auditor Ekstern (OJK, Akuntan Publik, BPK dan pemeriksa lainnya). -

Program kerja dan Bidang yang diaudit 1) Bidang Perkreditan meliputi : 

Posisi Pinjaman/kredit



Prosedur Kredit



Administrasi Kredit



Kunjungan ketempat debitur Non Lancar (bilamana perlu)



Kolektibilitas kredit dan



lain-lain sehubungan dengan perkreditan

2) Bidang Keuangan & Akuntansi 

Mengadakan Opname fisik kas



Administrasi Giro, Deposito, Tabungan, transfer dll



Fungsi pengawasan melekat (Waskat) oleh atasan langsung.



Lain-lain sehubungan dengan keuangan.

3) Bidang SDM & Umum 

Umum Meneliti perhitungan penyusutan harta tetap dan inventaris baik dari sistem maupun pengadaannya apakah sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.



Sumber Daya Manusia Meneliti beberapa ketentuan dan prosedur kepegawaianyang berlaku di PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah dan sejauh mana pelaksanaannya.

4) Bidang Teknologi Informasi 

Meneliti dan memantau penggunaanya apakah sudah berjalan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku terutama dalam operasionalnya.



Melihat/memeriksa

keadaan

perangkat

TI

sejauh

mana

pemeliharaanya dan tingkat keamanannya. Laporan Tahunan 2015 | PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH

181

5) Dan satker-satker lain yang dianggap perlu sesuai permintaan dan arahan dari manajemen. -

Jadwal Audit dan Program Pendukung Bidang Pengawasan Intern 1) Audit rutin tahun 2015 direncanakan mulai dilaksanakan mulai bulan Februari 2015 dengan memperhatikan Cabang mana saja yang akan dilakukan Audit setelah selesai dilakukan perhitungan beberapa elemen-elemen faktor risiko yang dinilai pada akhir tahun 2015 (setelah semua Audit ke Cabang selesai dilaksanakan). 2) Mensosialisasikan setiap pedoman audit yang baru kepada KIC atau seluruh jajaran Divisi Pengawasan Intern PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah. 3) Membenahi personil yang ada di Divisi Pengawasan Intern termasuk perbaikan kualitas KIC. 4) Mengusulkan personil di Divisi Pengawasan Intern agar segera diisi, dengan jumlah personil yang cukup memadai dan sesuai kualifikasi. 5) Meningkatkan kualitas personal dengan mengikuti pelatihan, seminar atau workshop maupun program sertifikasi.

2. Target Jangka Menengah dan Panjang Memperhatikan saran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu agar Pengurus Bank Kalteng Periode Tahun 2014-2018 melakukan review terhadap Corporate Plan Bank Kalteng Periode 2013-2018 serta melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan sesuai perkembangan data dan kondisi baik internal maupun eksternal terakhir, dimana hasil review dimaksud wajib disampaikan kepada OJK paling lambat bulan Februari 2015, maka sasaran, target dan tahapan pencapaian Bank Kalteng Jangka Menengah dan Panjang untuk mewujudkan diri menjadi BPD Regional Champion (BRC) akan disampaikan menyusul setelah review tersebut selesai dilaksanakan. Untuk melakukan review atas Corporate Plan Bank Kalteng Periode 2013-2018 dimaksud, akan dilakukan bekerjasama dengan konsultan.


182

Ada intervensi dari pemilik, misalnya pada saat pelaksanaan RUPS untuk menentukan Pengurus Bank. Tidak terdapat perselisihan di internal Bank serta tidak ada permasalahan yang timbul akibat dampak dari Kebijakan Remunerasi.

Semua transparansi kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank telah dituangkan dalam Laporan Tahunan, Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan, Laporan Keuangan Publikasi Bulanan, Laporan Keuangan Konsolidasi dan Laporan Non Keuangan Bank (leaflet, brosur dan media elektronik/media cetak). Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas maka tidak ada kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank yang belum diungkap dalam laporan lainnya.

Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak memiliki saham pada PT. Bank Kalteng, Bank lain, Lembaga Keuangan Bukan Bank maupun perusahaan lainnya. Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak mempunyai hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Komisaris lainnya, anggota Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali.

Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar PT. Bank Kalteng selama tahun 2015.

JUMLAH .NO

PENYEDIAAN DANA

JUMLAH (JUTAAN RUPIAH)

DEBITUR

1.

Pihak terkait

55

99.942

2.

Debitur Inti

0

0


183

Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah pada PT. Bank Kalteng pada tahun 2015 dalam skala perbandingan sebagai berikut :  Rasio gaji pegawai tertinggi dan terendah adalah 3,39 : 1  Rasio gaji Direksi tertinggi dan terendah adalah 1,11 : 1  Rasio gaji Komisaris tertinggi dan terendah adalah 1,11 : 1  Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi adalah 3 : 1

Kegiatan/aktivitas Shares Option, Buy Back Shares dan Buy Back Obligasi belum dilakukan pada PT. Bank Kalteng.

Internal Fraud adalah penyimpangan/kecurangan yang dilakukan oleh pengurus, pegawai tetap dan tidak tetap (honorer dan outsourcing) PT. Bank Kalteng terkait dengan proses kerja dan kegiatan operasional Bank yang mempengaruhi kondisi keuangan Bank secara signifikan. Jumlah Internal Fraud yang terjadi pada PT. Bank Kalteng selama tahun 2015 JUMLAH KASUS YANG DILAKUKAN OLEH INTERNAL FRAUD DALAM 1 TAHUN

PENGURUS

PEGAWAI TETAP

PEGAWAI TIDAK TETAP Tahun Tahun 2014 2015 (6) (7)

Tahun 2014 (2)

Tahun 2015 (3)

Tahun 2014 (4)

Tahun 2015 (5)

Total Fraud

-

-

1*

-

-

1*

Telah diselesaikan

-

-

1*

-

-

1*

Dalam proses penyelesaian di internal Bank

-

-

-

-

-

-

Belum diupayakan penyelesaiannya

-

-

-

-

-

-

Telah ditindak lanjuti melalui proses hukum

-

-

-

-

-

-

(1)

*) Pada tahun 2014 merupakan kasus Fraud Kantor Capem Pujon yang pada tahun 2014 masih dalam proses penyelesaian di internal Bank, pada awal Februari 2015 kasus ini telah selesai. *) Pada tahun 2015 merupakan kasus Fraud Kantor Cabang Sukamara yang pada tanggal 01 Desember tahun 2015 kasus ini telah selesai. Laporan Tahunan 2015 | PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH

184

Permasalahan Hukum adalah permasalahan Hukum Pidana, Perdata dan Pajak yang dihadapi Bank selama periode tahun 2015 dan telah diajukan melalui proses hukum. Permasalahan hukum yang dihadapi PT. Bank Kalteng untuk upaya penyelesaian pada tahun 2015 sbb :

1. Perkara Pidana Perkara Hukum ini berlanjut dari Tahun 2009 s.d. Tahun 2012 : a. Perkara Pidana selisih Dana Kas Daerah Kabupaten Gunung Mas yang melibatkan 2 (dua) orang Oknum Pegawai PT. Bank Kalteng yaitu DEMUS SIANG ASIN BIN SIANG ASIN (Eks. Pemimpin Cabang Pembantu) dan ANDAT KASUMAWATI SINTA BINTI SIMAL U. LINGKUS (Eks. Staf Pelaksana). Perkembangan Terakhir 

Bahwa PT. Bank Kalteng telah menghubungi Pengadilan Negeri Palangka Raya, guna menerima salinan Putusan MA an Demus Siang Asin bin Siang Asin, dengan PUTUSAN Nomor: 1822 K/Pid.Sus/2012 dengan pengantar dari Panitera Mahkamah Agung-RI Nomor: 1065/Pan.Pid.Sus/1822 K/PID.SUS/2012 tanggal 30 Juni 2015, yang memutuskan: 1) Menyatakan Terdakwa Demus Siang Asin bin Siang Asin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi secara bersama-sama”. 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan pidana denda sebesar Rp.200.000.000,(dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. 3) Menghukum pula Terdakwa tersebut untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.1.100.000.000,- (Satu Milyar Seratus Juta Rupiah), dikurangi asetaset yang disita dari Terdakwa, dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka akan diganti dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun.


185

4) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 

Bahwa PT. Bank Kalteng telah menghubungi Pengadilan Negeri Palangka Raya, guna menerima salinan Putusan MA an. Andat Kusumawati Sinta binti Simal U. Lingkus , dengan PUTUSAN Nomor: 740 K/Pid.Sus/2013 dengan pengantar dari Panitera Mahkamah Agung-RI Nomor: 954/Pan.Pid.Sus/740 K/PID.SUS/2013 tanggal 24 Juli 2014, yang memutuskan: (1) Menyatakan Terdakwa Andat Kusumawati Sinta, S.T. Binti Simal U. Lingkus terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan korupsi” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair; (2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. (3) Menghukum kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada Negara sebesar Rp.1.700.000.000,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Juta Rupiah) dikurangi aset-aset yang disita dari Terdakwa yaitu berupa: 1 (satu) bidang tanah seluas 162 m 2 (seratus enam puluh dua meter persegi) dan 1 (satu) unit rumah di atasnya terletak di perumahan Vila Bukit Tidar Blok A3-712 Malang sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 1726, tanggal 18 Januari 2007 atas nama pemegang hak: WILHAN ROEBERT DOHONG, dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar, maka diganti pidana penjara selama 6 (enam) bulan. (4) Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan. (5) Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan.

b. Perkara Pidana PT. Artha Ariesta Anthaloka (PT. AAA) Bahwa Perkara Tipikor Kredit Macet PT. Artha Ariesta Anthaloka yang melibatkan 2 (dua) orang oknum pegawai PT. Bank Kalteng yaitu ALFRIDO F. MAHAR (mantan Pemimpin Cabang Utama) dan FIKRI FAUZI (eks. staf pelaksana) serta HERRY FERNANDO TOEWEH, S.E. (Direktur Utama PT.AAA).


186

Perkembangan Terakhir Perkara atas nama ALFRIDO F. MAHAR dan FIKRI FAUZI pada Tingkat Pengadilan Negeri Palangka Raya telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan Pidana Penjara masing–masing 1 (satu) tahun dan tidak membayar uang pengganti kerugian negara. Sedangkan Perkara atas nama HERRY FERNANDO TOEWEH, S.E. pada tingkat Pengadilan Negeri Palangka Raya telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan Pidana penjara 1 (satu) tahun dan mengganti kerugian negara sebesar Rp. 4.657.797.236 (empat milyar enam ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan pulau tujuh ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah), diganti oleh terdakwa melalui pelelangan barang bukti milik terdakwa yang telah disita oleh penyidik. Bahwa pelaksanaan pembayaran ganti kerugian negara Cq. PT. Bank Kalteng telah dilaksanakan pada tanggal 17 Maret 2015 dari hasil penjualan lelang barang bukti milik terdakwa sebesar Rp. 4.657.797.236. Bahwa sebagaimana surat Direksi PT. Bank Kalteng Nomor: DPP.03/SB-1096/XII2015 tanggal 18 Desember 2015 Perihal Hasil Lelang Barang Rampasan PT. Artha Ariesta Anthaloka, yang pada intinya meminta kepada Pemimpin Cabang Utama untuk memindahbukukan secara keseluruhan sebagai pelunasan pokok kredit PT. Artha Ariesta Anthaloka dan bunga kredit tidak diperhitungkan. Hal tersebut telah ditindaklanjuti oleh Pemimpin Cabang Utama bahwa terhadap pinjaman PT. AAA telah dilakukan penihilan, sebagaimana surat Nomor: KCU.101/SPR-014/I.2016 tanggal 04 Januari 2016 Perihal Realisasi Action Plan PT. AAA.

2. Perkara Perdata a. PT. Surya Barokah 

Perkara Perdata antara Bank Kalteng dengan PT. Surya Barokah, KUD Sumber Indah dan KUD Rukun Mas telah memiliki Kekuatan Hukum Tetap sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1980 K/PDT/2009. Saat ini dalam proses persiapan eksekusi (anmaaning) oleh Pengadilan Negeri Palangka Raya kepada pihak tereksekusi (PT. Surya Barokah / Direksi PT. Surya Barokah, KUD Sumber Indah dan KUD Rukun Mas). Saat ini sedang mempersiapkan administrasi Pelaksanaan Eksekusi Aset Sita Jaminan.



Sebagai salah satu upaya guna mengikuti proses sita aset dimaksud, PT. Bank Kalteng telah menugaskan Tim guna melakukan investigasi aset PT. Surya Barokah, yaitu:


187

(1) Investigasi Aset PT. Surya Barokah tanggal 23 Juni 2015 Investigasi aset PT. Surya Barokah yang akan dieksekusi di Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Bogor/Cibinong dan Denpasar Bali, sebagaimana SPPD Kantor Pusat PT. Bank Kalteng Nomor: DSDM.18/SPH-233/VI-15 tanggal 12 Juni 2015 dan SPPD Kantor Cabang Utama Palangka Raya PT. Bank Kalteng Nomor: KCU.103/SPH-044/VI.15 tanggal 15 Juni 2015, Tim yang berangkat yaitu: -

I Made Danu

: Pemimpin Divisi Perkreditan

-

Masjuaini

: Pemimpin Kantor Cabang Utama

-

Lukie Y. Mahat

: Pemimpin Kelompok Pengendalian Kredit

-

Gito Siswoyo

: Pemimpin Kelompok Manajemen Risiko

-

Sugianoor

: Tenaga Ahli Bidang Hukum

-

Jeksenly

: Pemimpin Bagian Penyelamatan Kredit

Adapun hasil investigasi tersebut yaitu: Bahwa investigasi atas aset PT. Surya Barokah/Direksi PT. Surya Barokah an. Slamet Andrianto Gerdiman, Ir. Bambang Hariyadi Oetomo dan Bambang Sutikto alias Bambang Sutikno yang akan dieksekusi yaitu di Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Bogor/Cibinong dan Denpasar Bali, dari hasil pemantauan Tim di lapangan bahwa sebagian besar aset tersebut telah berpindah tangan ke pihak lain. (2) Investigasi Aset PT. Surya Barokah tanggal 14 Juli 2015 Investigasi aset PT. Surya Barokah yang akan dieksekusi di Surabayasebagaimana SPPD Kantor Pusat PT. Bank Kalteng Nomor: DSDM.18/SPH-261/VII-15 tanggal 06 Juli 2015, Tim yang berangkat yaitu: - Sugianoor

: Tenaga Ahli Bidang Hukum

- Moses Simanjuntak

: Yunior Asisten Seksi Penyelamatan Kredit Kantor Cabang Utama

Adapun hasil investigasi tersebut yaitu: Bahwa investigasi terhadap seluruh aset PT. Surya Barokah/Direksi PT. Surya Barokah an. Slamet Andrianto Gerdiman, Ir. Bambang Hariyadi Oetomo dan Bambang Sutikto alias Bambang Sutikno baik yang berada di Jakarta, Bogor/Cibinong, Denpasar dan Surabaya yang telah dilakukan investigasi guna mengetahui keadaan saat ini aset tersebut apakah masih dikuasai yang bersangkutan (Pemilik) atau telah dialihkan (dijual/diagunkan) kepada orang lain secara umum dapat terdeteksi keadaan tanah dan bangunan. Laporan Tahunan 2015 | PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH

188

Namun, secara khusus apabila aset tersebut ingin dijadikan sebagai aset sita jaminan yang akan dieksekusi untuk melunasi sisa hutang PT. Surya Barokah/Direksi PT. Surya Barokah, maka berpotensi menimbulkan Masalah Hukum Baru bagi PT. Bank Kalteng karena Pemegang Hak Aset tersebut pada umumnya telah beralih kepada pihak lain. yang sudah barang tentu akan melakukan gugatan perlawanan. hal tersebut bisa merugikan pihak PT. Bank Kalteng baik dari segi waktu, biaya, maupun reputasi. Bahwa Tim juga menyarankan kepada Direksi PT. Bank Kalteng agar menugaskan Tim Investigasi Independen Lutvi Hadib TJ Mitra Risk Managemen Guard (RMG) untuk melakukan pendekatan secara internal kepada Direksi PT. Surya Barokah an. Slamet Andrianto Gerdiman, Ir. Bambang Hariyadi Oetomo dan Bambang Sutikto alias Bambang Sutikno agar mau secara sukarela menyerahkan uang/aset yang sudah kita ketahui keberadaannya kepada PT. Bank Kalteng dengan penyelesaian win-win solution. Sehingga hal tersebut dinilai lebih efektif dan menguntungkan bagi PT. Bank Kalteng.  Berdasarkan hasil investigasi 2 (dua) tim tersebut, Direksi telah mempersilahkan kepada Tim Investigasi Eksternal (Sdr. Lutvi Hadib TJ Mitra Rsik Management Guard) untuk berkunjung ke PT. Bank Kalteng terlebih dahulu untuk berkonsultasi, namun sampai hari ini rencana konsultasi dimaksud belum terlaksana.  Bahwa terhadap aset yang ada di Palangka Raya, belum dilakukan investigasi oleh Tim yang telah ditugaskan untuk melaksanakannya. b. H. Wardoyo (Terlawan IV) Perkara Perdata kasus Gugatan Perlawanan Pelaksanaan Lelang Eksekusi karena Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi oleh H. Wardoyo melalui kuasa hukumnya M.H. Priyo Oetomo, SH, MH dan Wahyudi Pratiknyo, SH selaku penggugat dan PT. Bank Kalteng selaku turut tergugat IV/Turut terlawan IV Perkara Perdata Nomor 33/Pdt.Plw/2010/PN.Pl.R tanggal 30 Agustus 2010 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah Nomor : 72/Pdt/2010.PT.PR tanggal 28 Juli 2011 telah selesai dan telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap, namun Pihak H. Wardoyo mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung Republik Indonesia.


189

Perkembangan Terakhir Peninjauan Kembali perkara tersebut telah diperoleh PUTUSAN MA Nomor: 623 PK/Pdt/2014 tanggal 28 Januari 2015, yang memutuskan: “ Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: H. Wardoyo tersebut; Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ” Atas Putusan Mahkamah Agung RI tersebut di atas maka Perkara Perdata an. H. Wardoyo (Terlawan IV) dianggap selesai.

Selama tahun 2015 tidak terdapat transaksi pada PT. Bank Kalteng yang mengandung benturan kepentingan. TABEL PENGUNGKAPAN BENTURAN KEPENTINGAN PADA PT. BANK KALTENG TAHUN BUKU 2015 (dalam jutaan rupiah)

No

Nama & Jabatan Nama & Pihak yang memiliki Jabatan Jenis benturan Pengambil Transaksi kepentingan Keputusan

Nilai Transaksi

Keterangan *)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Sampai dengan tahun 2015, PT. Bank Kalteng belum mempunyai Unit Kerja Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary), sehingga untuk sementara segala tugas yang bersifat untuk pelaksanaan akuntabilitas dan tanggung jawab direksi untuk sementara waktu dikelola oleh Divisi Perencanaan & Pengembangan.


190

Program Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan salah satu perwujudan misi PT. Bank Kalteng, yaitu peduli pada kepentingan masyarakat dan lingkungan. Tujuan utama kegiatan CSR PT. Bank Kalteng antara lain adalah meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat Indonesia umumnya dilihat dari aspek sosial, pendidikan dan kesehatan, khususnya di Provinsi Kalimantan Tengah. Melalui kegiatan ini diharapkan PT. Bank Kalteng dapat memperkuat reputasinya sebagai perusahaan yang secara konsisten menunjukkan kepedulian pada masyarakat, memberikan inspirasi kepada stakeholders untuk melakukan kegiatan dalam kepedulian masyarakat. Selama tahun 2015 realisasi kegiatan CSR PT. Bank Kalteng meliputi: NO

NILAI BANTUAN (RP)

KETERANGAN

1.

Bantuan Dana untuk Kegiatan Peringatan Maulid Nabi Muhamad SAW Tahun 1436 H/2014 M

5.000.000.-

2.

Bantuan Doorprize pada acara Rapat Kerja Program Keluarga Harapan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015

7.000.000,-

3.

Bantuan Dana dalam rangka Pembangunan Gereja Kalimantan Evangelis Panarung Jalan Jati Raya II Palangka Raya

25.000.000,-

4.

Bantuan Dana dalam rangka Pembangunan/Renovasi Gedung GPIB Majelis Jemaat “EBENHAEZER” Jalan Baban No. 38 Palangka Raya

10.000.000,-

5.

Bantuan Dana dalam rangka Pembangunan Gedung Gereja Kristen Maranatha Indonesia Jemaat Eklesia

25.000.000,-

6.

Bantuan Dana dalam rangka Kemah Bakti Budaya Pencinta Alam Kalimantan Tengah Tahun 2015 di Desa Tumbang Gagu Kecamatan Antang Kalang Kabupaten Kotawaringin Timur

7.

Bantuan Dana dalam rangka Pembangunan Gedung GBI Glow Fellowship Center Palangka Raya

15.000.000,-

8.

Bantuan Dana dalam rangka Pembangunan Gedung Gereja Suara Injili Indonesia Jemaat Sion Palangka Raya

15.000.000,-

9.

Bantuan Dana dalam rangka Kegiatan Pilot Project Kecamatan SBS (Stop Buang Air Sembarangan) Provinsi Kalimantan Tengah

98.000.000,-

10.

Bantuan Dana dalam rangka Penyediaan Buku Perpustakaan Guna Keperluan Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya

47.724.500,-

11.

Bantuan Dana dalam Rangka kerja sama dengan Koperasi Karyawan PT. Bank Kalteng dalam Kegiatan Pasar Murah Penjualan Sembako bagi Masyarakat Umum

60.000.000,-

12.

Bantuan Dana dalam rangka Kegiatan Pemusatan Latihan Tim Pra PON Panjat Tebing Provinsi Kalimantan Tengah

25.000.000,-

5.000.000,-


191

NILAI BANTUAN (RP)

NO

KETERANGAN

13.

Bantuan Dana dalam rangka Pembangunan Tempat Ketrampilan Menjahit dan Komputer dan Asrama Panti Asuhan Yatim Piatu/LKSA “BUDI MULYA”

15.000.000,-

14.

Bantuan Dana dalam rangka Pembangunan Mesjid Pondok Pesantren dan Panti Sosial “Nurul Sholihin”

15.000.000,-

15.

Bantuan dalam rangka Kegiatan Traveling dan Teaching Komunitas 1000 Guru Kalteng Provinsi Kalimantan Tengah berupa Tas, Sepatu dan Kaos kaki

9.950.000,-

16.

Bantuan Dana dalam rangka Kegiatan Pelatihan Komputer dan Menjahit untuk Lembaga Pembinaan Kreatifitas Perempuan (LPKP) “MOHINI” Kalimantan Tengah

5.000.000,-

17.

Bantuan Dana dalam rangka Pembangunan /Renovasi Gedung Gereja GKE Viktoria Palangka Raya

18.

Bantuan Dana dalam rangka Pembelian Perlengkapan Pertandingan Tim Pra PON Softball Putra Provinsi Kalimantan Tengah

19.

Bantuan dana dalam rangka Persiapan Tim Pra PON Bulutangkis Kalimantan Tengah

20.

Bantuan dana dalam rangka Pelaksanaan Seminar Internasional Pendidikan yang dilaksanakan tanggal 17 November 2015 di GPU Tambun Bungai Palngka Raya

21.

Bantuan Dana dalam rangka Pembelian Meja dan Kursi Kerja bagi SMP Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Palangka Raya

10.000.000,-

22.

Bantuan Dana dalam rangka Pembangunan Gedung Gereja POUK 631 Antang Jl. Tjilik Riwut Km.6,5 Palangka Raya

15.000.000,-

23.

Bantuan berupa barang Alat Olah Raga (1 buah Meja Tenis Meja Lengkap) untuk Yayasan Pendidikan dan Pengajaran Santa Maria SMP Katholik Santa Maria Jl. Tjilik Riwut Km 5,5 Palangka Raya

7.715.000,-

24.

Bantuan Dana untuk Korban Kebakaran Masyarakat di Kabupaten Sukamara

20.000.000,-

25.

Bantuan 100 buah tong sampah dalam rangka Mempertahankan Adipura Kabupaten Sukamara di Kabupaten Sukamara.

37.500.000,-

26.

Bantuan Dana bagi Panitia Seleksi Tilawatil Quran Tingkat Kabupaten Murung Raya Tahun 2015 Tingkat Kabupaten Murung Raya Tahun 2015

20.000.000,-

27.

Bantuan Dana dalam Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Tahun 2015 untuk Dinas Kabupaten Barito Selatan

62.500.000,-

28.

Posko Bantuan Musibah Jatuhnya Pesawat Air Asia QZ 8501 di Kotawaringin Barat untuk Relawan Basarnas, BPBD, TNI, Polri dan Relawa serta Petugas dan awak media di Pangkalan Bun

39.404.750,-

29.

Bentuk Kepedulian kepada masyarakat dalam rangka Pembukaan Kantor Cabang Muara Laung untuk Mesjid Arifinnor, Mesjid Nurul Hidayah, Gereja GKE Tumbang Bahan dan Paud Aminda

20.000.000,-

15.000.000,7.500.000,14. 000.000,8.000.000,-


192

NILAI BANTUAN (RP)

NO

KETERANGAN

30.

Pemberian Bantuan sebagai bentuk Kepedulian kepada masyarakat di Kuala Pembuang untuk SMK Miftahussalam, Musholla Al-Falah, Pondok Pesantren Hidayatul Amin dan Unit Pasukan Kebersihan Kabupaten Seruyan

93.200.000,-

31.

Pengadaan Kaos kepada Peserta Sosialisasi Penyalahgunaan Napza bagi Pelajar SMA sederajat di Kabupaten Barito Timur.

37.500.000,-

32.

Bantuan Biaya Pendidikan melaui Pembiayaan Beasiswa di Kabupaten Sukamara.

50.000.000,-

33.

Kegiatan Pembuatan Taman di RSUD Sultan Imanuddin di Pangkalan Bun

48.000.000,-

34.

Bantuan kepada Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Hapakat Manggatang Pambelum di Gunung Mas

85.000.000,-

35.

Bantuan Dana Kepada TK Kristen Kuala Kurun, TK Negeri Pembina Kuala Kurun dan SD Pionir Kuala Kurun masing-masing Rp. 10.000.000,-

30.000.000,-

36.

Bantuan Sosial kepada 9 (sembilan) Rumah Ibadah (Mesjid, Gereja dan dan Majelis Hindu Kaharingan) masing-masing Rp. 5.000.000,- yang berada di Kelurahan Nanga Bulik

45.000.000,-

37.

Bantuan Dana Pembangunan Halte Tunggu Kapal Ferry di Kecamatan Seranau di Sampit

25.000.000,-

38.

Bantuan Dana Rehab WC Siswa dan Pagar SMP PGRI 4 Sampit

17.500.000,-

39.

Bantuan Dana untuk Penyediaan Alat Pendidikan Outdoor dan Seragam Guru SDLB Negeri Sampit

12.500.000,-

40.

Pengadaan Kendaraan Roda 3 Angkutan Sampah Kelurahan Baamang di Sampit.

28.000.000,-

41.

Bantuan Ambal/Karpet Sajadah untuk Mesjid Al Hadi Nor Bahtera Parenggean

7.950.000,-

42.

Bantuan Pembuatan Meja Mezbah dan Mimbar Podium Kotbah untuk Gereja Moria Parenggean

7.850.000,-

43.

Bantuan Pembuatan Sarana Permainan anak kepada TK Melati Parenggean.

1.500.000,-

44.

Bantuan Pembelian bahan bangunan untuk Pembangunan Mesjid Nurul Hidayah Simpang Sebabi

4.335.000,-

45.

Bantuan Pembelian Handycam, Laptop, LCD Proyektor dan Kipas Angin bagi Gereja Sinta Nauli Simpang Sebabi

15.665.000,-

46.

Bantuan Dana untuk Pembangunan Gedung Gereja EFATA GKE Jemaat Jaar di Tamiang Layang.

25.000.000,-

47.

Bantuan Bangku Meja dan Sound System Gereja Haleluya Kuala Kapuas

35.000.000,-

48.

Bantuan Fasilitas Peralatan Pendidikan untuk SDN Telok dan Taman Kanak-kanak Haring Oya Telok Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan

40.000.000,-


193

NO

NILAI BANTUAN (RP)

KETERANGAN

49.

Bantuan Dana Pembangunan Gedung Sekretariat Badan Pekerja Harian (BPH) Majelis dan Aula Serbaguna Jemaat GKE Muara Teweh Kabupaten Barito Utara

35.000.000,-

50.

Bantuan Dana bagi Pembangunan Gedung Gereja Katholik Paroki Santo Mikael Tamiang Layang

7.500.000,-

51.

Pengadaan Barang dan Jasa berupa Rehabilitasi Ringan Bangunan Pasar Mini Nanga Bulik yang terletak di Trans Lokal Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau.

75.000.000,-

52.

Bantuan Dana Pembangunan Gereja Gloria Majelis Jemaat GKE Kalawa Kuala Kapuas

65.000.000,-

53.

Bantuan Dana Pembuatan 4 (empat) unit Jembatan Penghubung antara lokasi parkir mobil dengan arena pameran di Kompleks Stadion Willy M. Yoseph Kabupaten Murung Raya

95.000.000,-

TOTAL

1.545.794.250,-


194

Hasil Penilaian PT. Bank Kalteng terhadap Self Assessment Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) PT. Bank Kalteng Tahun Buku 2015 adalah Peringkat 3 dengan predikat “CUKUP BAIK“. Rincian Self Assessment GCG PT. Bank Kalteng tahun 2015 sebagai berikut : HASIL PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT) PELAKSANAAN GCG

Individual

PERINGKAT

DEFINISI PERINGKAT

3 (CUKUP BAIK)

Berdasarkan hasil self assessment terhadap 3 (tiga) faktor yaitu: Governance Structure, Governance Process dan Gavernance Outcome yang mencakupi 11 (sebelas) Kriteria/Indikator, bahwa secara umum sesuai dengan ketentuan dan Peraturan yang berlaku, hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip Good Corporate Governance, PT. Bank Kalteng telah melakukan Good Corporate Governance. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Good Corporate Governance, kelemahan tersebut kurang operasional Bank dan dapat tindakan normatif oleh pihak Bank.

maka secara umum signifikan terhadap diselesaikan dengan Manajemen/Pengurus


195

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Bank Kalteng merupakan sarana bagi seluruh Pemegang Saham untuk mengambil keputusan bagi PT. Bank Kalteng yang pelaksanaanyaa diatur dalam batas yang ditentukan sebagaimana tertuang dalam UU Perseroan Terbatas dan atau Anggaran Dasar PT. Bank Kalteng. RUPS berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi, menyetujui perubahan Anggaran Dasar, menyetujui Laporan Tahunan, menunjuk Akuntan Publik (Audiotr Eksternal), dan menentukan jumlah Kompensasi / Remunerasi yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

PT. Bank Kalteng melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan pada tanggal 09 Juni 2015, bertempat di Aula Eka Hapakat (Lantai III) Kantor Gubernur Kalimantan Tengah. Materi dan agenda utama yang menjadi pembahasan yaitu : 1. Pembahasan dan pengesahan atas Laporan Tahunan untuk Tahun Buku sebelumnya yang telah ditutup, dalam kaitan itu Laporan Tahun Buku 2014 PT. Bank Kalteng; 2. Menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ditunjuk untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Tahunan Tahun Buku yang sedang berjalan, dalam kaitan itu Audit atas Laporan Keuangan Tahunan Tahun Buku 2015 PT. Bank Kalteng; 3. Menetapkan keputasan atas hal-hal ang diusulkan yang menjadi agenda dari RUPS. Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan dipimpin oleh Komisaris Utama dan dihadiri oleh seratus persen (100%) Pemegang Saham.

Agenda 1

Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Tahun 2014 PT. Bank Kalteng

Agenda 2

Penetapan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Tahunan PT. Bank Kalteng Tahun Buku 2015

Agenda 3

Pembebanan PPh 21 pada PT. Bank Kalteng

Agenda 4

Visi Misi dan Arah Pengembangan PT. Bank Kalteng kedepan


196

Dalam pelaksanaan RUPS Tahunan Tahun Buku 2015 telah disetujui dan disahkan hal-hal sebagai berikut : 1. Laporan Tahunan 2014 yang meliputi : Laporan Pertanggungjawaban Direksi dan Laporan tentang Tugas Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris dalam pengurusan dan Pengawasan Perseroan Tahun Buku 2014 dan Laporan Keuangan Tahun Buku 2014 yang telah diaudit oleh Kantor akuntan Publik (KAP) Ellya Noorlisyati & Rekan di Jakarta dengan opini “Wajar Dalam Semua Hal Yang Material”; 2. Tambahan Modal Setor untuk Tahun 2014 sebesar Rp. 69.146.400.000,- (enam puluh sembilan juta seratus empat puluh enam ribu empat ratus ribu rupiah) dan Tahun 2015 sebesar Rp. 96.994.399.998,- (sembilan puluh enam milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah) sehingga jumlah keseluruhan Modal Setor menjadi Rp. 531.857.416.830,- (lima ratus tiga puluh satu milyar delapan ratus lima puluh tujuh juta empat ratus enam belas ribu delapan ratus tiga puluh rupiah); 3. Tambahan Modal Setor dalam tahun Buku 2014 (26 Juni 2014 s/d 31 Desember 2014) sebesar Rp. 69.146.400.000,- (enam puluh Sembilan milyar seratus empat puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp. 365.716.616.832,- + Rp. 69.146.400.000,- = Rp. 434.863.016.832,- (empat ratus tiga pulh empat milyar delapan ratus enam puluh tiga juta enam belas ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah). Sehingga total modal tersebut sebagai dasar untuk menghitung pembagian dividen kepada masing-masing Pemegang Saham Tahun Buku 2014. 4. Pembagian Laba Bersih Tahun Buku 2014 sebesar Rp. 169.022.393.702,- (seratus enam puluh sembilan milyar dua puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus dua rupiah) dengan prosentase (komposisi) yang sama dengan pembagian laba tahun lalu, yaitu : NO

URAIAN

KOMPOSISI

1

Dividen Peserta Modal

58,00 %

2

Cadangan Umum

15,00 %

3

Cadangan Tujuan

10,00 %

4

Dana Kesejahteraan

10,00 %

5

Tantiem Direksi & Dewan Komisaris

Jumlah

7,00 % 100,00 %


197

5. Untuk Penghitungan Dividen tahun buku 2014 menjadi sebesar Rp. 98.032.988.347,16 (Sembilan puluh delapan milyar tiga puluh dua juta Sembilan ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah, enam belas perseratus) dengan rincian sebagai berikut : (dalam rupiah) No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

PEMEGANG SAHAM Pemprov. Kalteng Pemkab. Kobar Pemkab. Sukamara Pemkab. Barito Selatan Pemkab. Kotim Pemkab. Katingan Pemkab. Barito Utara Pemkab. Murung Raya Pemkab. Barito Timur Pemkab. Gunung Mas Pemkab. Kapuas Pemkab. Seruyan Pemkab. Lamandau Pemkab. Pulang Pisau Pemkot. Palangka Raya JUMLAH

Tahun Buku 2014 (dibagi ke Pemegang Saham Tahun 2015) Modal Per % Total Dividen 31 Desember 2014 180,000,010,134.00 22,688,000,000.00 23,500,000,000.00 20,688,000,000.00 21,520,000,000.00 16,250,000,000.00 22,014,400,008.00 18,000,000,000.00 16,600,000,000.00 20,800,000,000.00 15,327,000,000.00 22,000,000,000.00 19,500,000,000.00 9,900,000,000.00 6,075,606,690.00 434,863,016,832.00

41.39% 5.22% 5.40% 4.76% 4.95% 3.74% 5.06% 4.14% 3.82% 4.78% 3.52% 5.06% 4.48% 2.28% 1.40% 100.00%

37,075,679,486.26 5,806,819,427.70 5,894,430,861.04 5,253,635,144.81 5,747,690,957.16 3,619,254,974.51 4,831,224,481.21 4,185,227,886.35 3,644,726,069.64 4,618,228,513.28 3,348,727,803.27 5,579,549,236.73 4,760,649,871.36 2,288,539,902.23 1,378,603,731.61 98,032,988,347.16

6. Menetapkan Dan menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) yang mengaudit Laporan Keuangan PT. Bank Kalteng untuk Tahun Buku 2015 yaitu mengusulkan KAP Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali Menara Kuningan Jl. HR. Rasuma Said Jakarta dengan biaya sebesar Rp. 525.349.000,- (lima ratus dua puluh lima juta tiga ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah); 7. Pembebanan PPh Pasal 21 tahun buku 2014 dan tahun buku 2015 menggunakan Metode Gross-Up (dibebankan kepada Bank), sedangkan untuk tahun buku 2016 dan seterusnya diselesaikan pada tahun yang bersangkutan;

8. Berkenaan dengan asset kendaraan terutama mobil, Pelelangan dilakukan setelah hapus buku. Aset kendaraan khususnya mobil yang dapat dihapusbukuan dan dilelang adalah mobil / kendaraan yang telah berusia 8 (delapan) tahun ke atas, dengan system lelang terbuka setelah terlebih dahulu dievaluasi oleh Tim Penilai Independen. Sedangkan kendaraan yang belum mencapai usia tersebut (8 tahun)dan berada di tangan pihak-pihak di luar Bank, supaya ditugaskan kepada Direksi untuk ditarik dan diamankan untuk kepentingan Bank; Laporan Tahunan 2015 | PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH

198

9. Berkenaan dengan kasus-kasus hukum yang dihadapi oleh Bank, RUPS memerintahkan kepada Direksi untuk menanyakan kepada pihak-pihak yang berwenang atau terkait dan hasilnya dilaporkan dengan tuntas kepada PSP selambatnya bulan juli 2015;

10. Perlakuan cuti besar untuk pengurus Bank diputuskan untuk dihapus; 11. Perlakuan biaya berobat bagi pengurus dan karyawan Bank diputuskan untuk tidak dibedakan artiya diperlakukan sama dan masuk di dalam BPJS; 12. Usul pembukaan Unit Layanan Ban Kalteng di Manuhing Tumbang Talaken, dengan terlebih dahulu dilakukan Survey oleh Bank pada tahun 2015 dan hasilnya akan dilaporkan lebih lanjut pada RUPS yang akan datang; 13. Dalam rangka memperkuat permodalan Bank, RUPS mengusulkan agar RUPS tahun 2016 mempertimbangkan usulan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang pembagian Dividen kepada Pemegang Saham sebesar 30% dari Laba Bersih; 14. Perkuatan Modal Bank dengan menugaskan kepada Direksi untuk melakukan penilaian

kembali terhadap Nilai Wajar Saham 5% yang diberikan kesempatan kepada Pihak Ketiga dan melaporkannya kepada PSP pada minggu ketiga bulan juli 2015.

Realisasi dari Keputusa RUPS tahun buku 2014 pada tanggal 09 Juni 2015 sebagaimana tertuang dalam setiap hasil keputusan RUPS telah dilaksanakan dan direalisasikan.


199

Laporan Tahunan 2015 PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH

Recommend Documents