LAPORAN TATA KELOLA BANK TAHUN 2015 PT. BANK PEMBANGUNAN DAEREAH SULAWESI TENGAH

LAPORAN TATA KELOLA BANK TAHUN 2015 PT. BANK PEMBANGUNAN DAEREAH SULAWESI TENGAH I.

PENDAHULUAN. Perkembangan perbankan yang semakin pesat saat ini menimbulkan persaingan bank yang semakin ketat. Persaingan ini mengakibatkan pasar perbankan semakin dinamis sehingga menuntut bank-bank untuk berusaha lebih efektif dan efisien. Kelangsungan hidup suatu bank sangat dipengaruhi oleh Good Corporate Governance atau tata kelola bank tersebut. Good Corporate Governance merupakan sistem pengendalian dan pengaturan bank yang dapat dilihat dari mekanisme hubungan antara berbagai pihak yang mengurus bank (hard

definition),

maupun

mekanisme pengelolaan

itu

ditinjau sendiri.

dari Sesuai

nilai-nilai dengan

yang

Peraturan

terkandung Bank

dari

Indonesia

No.8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 dan PBI NO.8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Perubahan atas PBI No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 serta Surat Edaran BI No. 15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum, yang menjadi dasar hukum Good Corporate Governance dalam sektor perbankan, mendefinisikan Good Corporate Governance adalah suatu tata kelola bank yang

menerapkan

prinsip-prinsip

keterbukaan

(transparency),

akuntabilitas

(accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran ( fairness). Good Corporate Governance merupakan salah satu elemen kunci dalam meningkatkan efisiensi ekonomis, yang meliputi serangkaian hubungan antara Dewan Komisaris, Dewan Direksi, para pemegang saham dan stakeholders lainnya. Good Corporate Governance memberikan suatu struktur yang memfasilitasi penentuan sasaran-sasaran dari suatu bank, dan sebagai sarana untuk menentukan teknik monitoring kinerja, maka dalam rangka meningkatkan kinerja bank guna melindungi kepentingan stakeholders dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, diperlukan pelaksanaan Good Corporate Governance secara tepat dan terukur. Dengan semakin kompleknya Risiko yang dihadapi bank, maka semakin meningkat pula kebutuhan praktek Good Corporate Governance oleh perbankan. Tata Kelola adalah faktor yang sangat penting dalam industri perbankan dalam memelihara kepercayaan dan keyakinan pemegang saham. Bank Sulteng sebagai bank milik daerah yang menjadi tumpuan harapan masyarakat Sulawesi Tengah menyadari pentingnya Tata Kelola Bank yang Baik (Good Corporate Governance) untuk mendukung pertumbuhan usaha serta memberi nilai tambah bagi seluruh stakeholders. Laporan TATA KELOLA BANK Tahun 2015 PT. BANK SULTENG

1

Dewan Komisaris dan Direksi Bank Sulteng berkomitmen dan berkeyakinan bahwa penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang tepat merupakan salah satu prasyarat mutlak dalam proses penyelenggaraan aktivitas dan operasional bank. Penerapan prinsip Good Corporate Governance secara baik diharapkan akan meningkatkan kepercayaan investor dan stakeholder serta memberikan nilai tambah bagi para pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Dapat diyakini bahwa penerapan prinsip-prinsip dan praktek-praktek terbaik Good Corporate Governance yang konsisten diharapkan akan memberikan manfaat, baik bagi bank maupun para pemangku kepentingan lainnya yaitu dengan : 1. Meningkatnya

kesungguhan

manajemen

dalam

menerapkan

prinsip-prinsip

keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, kewajaran dan kehati-hatian dalam pengelolaan/pengurusan bank. 2. Meningkatnya kinerja bank, efisiensi yang terukur, mengefektifkan manajemen dan meningkatkan pelayanan kepada stakeholders. 3. Meningkatnya minat dan kepercayaan investor, nasabah dan debitur serta para pemegang saham. 4. Terlindunginya bank dari intervensi eksternal dan tuntutan hukum. 5. Dapat meminimalisir terjadinya fraud yang bisa merugikan bank. 6. Dapat memberikan kontribusi laba yang optimal. 1. Prinsip-Prinsip Utama Good Corporate Gevernance Pelaksanaan Good Corporate Governance pada industri perbankan harus senantiasa berlandaskan pada 5 (lima) prinsip dasar sebagai berikut : a. Transparency (Keterbukaan) Transparency yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan. Dalam mewujudkan transparansi, bank harus menyediakan informasi yang cukup, akurat, dan tepat waktu kepada pihak yang berkepentingan dengan bank tersebut. Selain itu, para investor harus dapat mengakses informasi penting bank secara mudah pada saat diperlukan. Penyediaan informasi yang memadai, akurat, dan tepat waktu kepada stakeholders harus dilakukan oleh bank agar dapat dikatakan transparan. Pengungkapan yang memadai sangat diperlukan oleh investor dalam kemampuannya untuk membuat keputusan terhadap risiko dan keuntungan dari investasinya. Kurangnya pernyataan keuangan yang menyeluruh menyulitkan pihak luar untuk menentukan apakah bank tersebut memiliki dana dalam tingkat yang Laporan TATA KELOLA BANK Tahun 2015 PT. BANK SULTENG

2

mengkhawatirkan. Kurangnya informasi akan membatasi kemampuan investor untuk memperkirakan nilai dan risiko serta pertambahan dari perubahan modal (volatility of capital). b. Accountability (Akuntabilitas) Accountability (akuntabilitas)

yaitu

kejelasan

fungsi

dan

pelaksanaan

pertanggungjawaban bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Bila prinsip accountability (akuntabilitas) ini diterapkan secara efektif, maka bank akan terhindar dari agency problem (benturan kepentingan peran). Pengelolaan bank harus didasarkan pada pembagian kekuasaan diantara pejabat bank, yang bertanggung jawab pada pengoperasian setiap harinya, dan pemegang sahamnya yang diwakili oleh Dewan Direksi. Dewan Direksi diharapkan untuk menetapkan kesalahan (oversight) dan pengawasan. c. Responsibility(Pertanggungjawaban) Responsibility

(pertanggungjawaban)

adalah

kesesuaian

atau

kepatuhan

didalam pengelolaan bank terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku. Peraturan yang berlaku termasuk yang berkaitan dengan masalah pajak, hubungan industrial, perlindungan lingkungan hidup, kesehatan/keselamatan kerja, standar penggajian, dan persaingan yang sehat. d. Independency (Kemandirian) Independency atau kemandirian adalah suatu keadaan dimana bank dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsipprinsip korporasi yang sehat. Independensi penting sekali dalam proses pengambilan keputusan. Hilangnya independensi dalam proses pengambilan keputusan akan menghilangkan objektivitas dalam pengambilan keputusan tersebut. e. Fairness(Kesetaraan dan Kewajaran) Fairness yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fairness diharapkan membuat seluruh aset bank dikelola secara baik dan prudent (hati-hati), sehingga muncul perlindungan kepentingan pemegang saham secara fair (jujur dan adil). Secara sederhana kesetaraan didefinisikan sebagai perlakuan yang adil dan setara dalam memenuhi hak-hak stakeholder. Dalam pengelolaan bank perlu ditekankan pada kesetaraan, terutama untuk pemegang saham minoritas. Investor harus memiliki hak-hak yang jelas tentang kepemilikan dan sistem dari aturan dan hukum yang dijalankan untuk melindungi hak-haknya. Laporan TATA KELOLA BANK Tahun 2015 PT. BANK SULTENG

3

2. Penerapan Good Corporate Governance Penerapan Good Corporate Governance (GCG) harus melakukan penilaian sendiri (self assessment) secara berkala meliputi 11 (sebelas) faktor penilaian pelaksanaan GCG, yaitu: a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris. b. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi. c. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite. d. Penerapan benturan kepentingan. e. Penerapan fungsi kepatuhan. f.

Penerapan fungsi audit intern.

g. Penerapan fungsi audit ekstern. h. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern. i.

Penyediaan dana kepada pihak terkait (related party) dan penyediaan dana besar (large exposures).

j.

Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal. dan

k. Rencana strategis Bank. Penilaian terhadap pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) yang dikelompokkan dalam suatu governance system yaitu :  Governance structure  Governance proces.  Governance outcome 3. Visi, Misi, Motto dan Corporate Values Visi : “Menjadi Bank Daerah Terpercaya di Indonesia, Memahami Kebutuhan Pelanggan, Menyediakan Solusi Keuangan Yang tepat, Membangun Kemitraan Yang Saling Menguntungkan Dan Berkelanjutan“. Misi :

a. Menjadi Bank terbesar ke – 12 dari BPD Seluruh Indonesia. b. Menjadi Rangking ke- 9 dari BPD Seluruh Indonesia baik Total Aset maupun Dana Pihak Ketiga (DPK).

c. Menjadi Rangking ke -10 dari BPD Seluruh Indonesia untuk Total Pemberian Kredit. d. Menjadi Rangking ke-11 dari BPD Seluruh Indonesia untuk Laba sebelum Pajak. Penjabaran misi ini ditargetkan sampai dengan tahun 2017. Laporan TATA KELOLA BANK Tahun 2015 PT. BANK SULTENG

4

Motto : One goal, One Team, One Spirit. Nilai-nilai Budaya Bank (Corporate Values) Nilai-nilai Budaya Bank Sulteng merupakan penjabaran atas slogan Bank Sulteng sebagai acuan pokok bagaimana perilaku Bank Sulteng dengan segenap jajarannya dalam mengelola bisnisnya. Dari slogan tersebut lebih lanjut dapat dijabarkan nilai-nilai Bank Sulteng sebagai berikut : 1) Trust. 2) Intergrity. 3) Professional. 4) Sinergy. 5) Service Exellence Dari keenam nilai bank tersebut diatas, dapat dijabarkan dalam 15 (lima belas) perilaku utama yang meliputi :

GO SPIRIT Corporate Values 1. Trust

Perilaku Utama 1. Mampu menjaga Bank. 2. Membangun hubungan yang tulus dan saling percaya. 3. Mengutamakan keterbukaan.

2. Integrity

1. Jujur. 2. Adil dan Bijaksana. 3. Bertanggung jawab.

3. Professional

1. Meningkatkan kompetensi. 2. Disiplin. 3. Inovatif & kreatif.

4. Sinergy

1. Komunikasi efektif. 2. Saling mendukung & menghargai. 3. Membangun Jaringan.

5. Service Excellence

1. Proses yang cepat, tepat dan akurat. 2. Memahami kebutuhan pelanggan. 3. Melayani dengan ramah dan kekeluargaan.

4. Struktur Organisasi Good Corporate Governance

Laporan TATA KELOLA BANK Tahun 2015 PT. BANK SULTENG

5

Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) di Bank Sulteng berlandaskan pada komitmen bersama dari seluruh jajaran manajemen dan karyawan untuk tunduk dan patuh pada seluruh peraturan dan perundangan yang berlaku. Hal ini dimulai dari puncak kepengurusan Bank Sulteng yang dilakukan oleh Dewan Komisaris dan Direksi yang independen dan profesional. Secara umum, kegiatan perbankan dilakukan oleh Komisaris dan Direksi. Komisaris mengkaji kebijakan-kebijakan dan melaksanakan pengawasan serta memberikan saran terhadap pengelolaan bank, sedangkan Direksi memimpin pelaksanaan kebijakan, prosedur, dan pengelolaan sehari-hari. Struktur Organisasi Bank Sulteng sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Nomor 15/SK/BPD-ST/2014 tanggal 1 April 2014 sebagai berikut :


6

5. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Pada hari ini, Kamis tanggal 21 (dua puluh satu) April tahun 2016 (dua ribu enam belas)


7

telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2015, yang bertempat di Ballroom Lere Hotel Mercure Jalan Cumi-cumi No. 8 Palu Provinsi Sulawesi Tengah. A. Agenda RUPS 1.

Persetujuan Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2015 dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2015 sekaligus pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2015.

2.

Penetapan penggunaan Laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

3.

Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit Perseroan untuk tahun buku 2016.

4.

Persetujuan pembayaran “Jasa produksi” dan “Dana kesejahteraan” kepada karyawan tahun buku 2015 serta “Tantiem” kepada pengurus.

5.

Keputusan Lainnya terkait dengan : (i) Pengembalian Dana Setoran Modal PT. Mega Corpora, (ii) Penyelesaian kasus hukum Anand Umar Adnan SH, (iii) Pengalihan iuran dana

pensiun Bank Sulteng, (iv) Komposisi Saham,(v)

Pembayaran Sisa Laba Tahun Buku 2013 dan (vi) Menyetujui penggunaan dana CSR. RUPST dibuka dan dipimpin oleh Drs. H. Abdul Karim Hanggi, Komisaris Utama Perseroan, sesuai pasal 13 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan. Komisaris utama memimpin jalannya rapat RUPST sampai pada sambutan dan amanah Gubernur, selanjutnya untuk efektifitas dan efisiennya waktu Komisaris Utama memohon perkenaan Bapak Gubernur selaku pemegang saham pengendali untuk memimpin agenda rapat selanjutnya. Selesai pembahasan agenda yang ke 5 Bapak Gubernur menyerahkan kembali rapat kepada Komisaris Utama dan selanjutnya Komisaris


8

Utama menutup dengan resmi Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Bank Sulteng tahun 2016. RUPST dihadiri oleh seluruh anggota Direksi, seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan dan seluruh Pemegang Saham sebagai berikut :

DEWAN KOMISARIS

DIREKSI

Komisaris Utama :

Direktur Utama :

Drs. H. Abdul Karim Hanggi

Rahmat A. Haris

Komisaris Independen :

Direktur Pemasaran :

Drs. H. Said Awad, MH

Diana Liza Mustaqim

Komisaris Independen :

Direktur Operasional :

Drs. H. Amiluddin Haludin

Sitti Maryam Dalle

No

Pemegang Saham

Nominal Saham

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah PT. Mega Corpora Pemerintah Kab. Poso Pemerintah Kab. Donggala Pemerintah Kota Palu Pemerintah Kab. Banggai Pemerintah Kab. Toli-toli Pemerintah Kab. Buol Pemerintah Kab. Tojo Una-una Pemerintah Kab. Morowali Pemerintah Kab. Parigi Moutong Pemerintah Kab. Sigi Pemerintah Kab. Banggai Kepulauan Pemerintah Kab. Morowali Utara Pemerintah Kab. Banggai Laut Jumlah Total

78,041,100,000 56,630,000,000 12,324,000,000 11,800,100,000 11,310,700,000 10,509,800,000 10,262,100,000 8,540,100,000 8,245,600,000 7,790,200,000 5,900,000,000 3,519,400,000 2,557,200,000 ----227,430,300,000

Lembar Saham 780.411 566.300 123.240 118.001 113.107 105.098 102.621 85.401 82.456 77.902 59.000 35.194 25.572 ----2.274.303

Persentase 34.31% 24.90% 5.42% 5.19% 4.97% 4.62% 4.51% 3.76% 3.63% 3.43% 2.59% 1.55% 1.12% ----100%

Perseroan dalam hal ini telah: (i) menunjuk Charles, SH., MKN selaku Notaris untuk melakukan penghitungan kuorum dan pengambilan suara; dan (ii) memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat atas agenda RUPST, RUPSLB. Laporan TATA KELOLA BANK Tahun 2015 PT. BANK SULTENG

9

Sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 31 Desember 2015, pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili adalah 2.274.303 saham. RUPST dihadiri atau diwakili oleh 2.274.303 saham atau ± 100% dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dan RUPSLB dihadiri atau diwakili oleh 2.274.303 saham atau ± 100% dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan, dengan demikian telah memenuhi persyaratan kuorum untuk pengambilan keputusan. Atas keseluruhan agenda RUPST yang diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Namun jika musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka untuk agenda RUPST pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang telah dikeluarkan secara sah dalam Rapat, sehingga menghasilkan keputusan sebagai berikut : B. Keputusan RUPS Agenda Pertama 1. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan serta pengesahan laporan keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, yang telah diaudit oleh akuntan publik; 2. Pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku tahun 2015 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan tersebut

Agenda Kedua 1. Penetapan penggunaan Laba bersih Perseroan tahun buku 2015 yaitu sebesar Rp. 98.975.133.835,- (sembilan puluh delapan milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta seratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah) digunakan sebagai berikut ; a. 50% (lima puluh persen) akan dibagikan kepada pemegang saham sebagai pembagian deviden yaitu Sebesar Rp. 49.487.566.917,- (empat puluh sembilan milyar empat ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah), kepada pemegang saham yang


10

namanya tertera dalam daftar pemegang saham perseroan per tanggal 31 Desember 2015 dan dibagikan secara proporsional, dengan ketentuan apabila terdapat beban pajak yang harus dibayarkan atas deviden tunai berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku, maka beban pajak tersebut menjadi tanggung jawab masing-masing pemegang saham yang menerima deviden tunai tersebut dengan cara perseroan langsung memotong jumlah pajak tersebut dan menyetorkannya ke Kas Negara atas nama wajib pajak bersangkutan. b. 45% (empat puluh lima persen) disisihkan untuk pembentukan cadangan umum atau sebesar Rp. 44.538.810.225,- (empat puluh empat milyar lima ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus sepuluh ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) c. 5% (lima persen) disisihkan sebagai pembentukan cadangan khusus dalam rangka pengembangan Informasi Teknologi (IT) sebesar Rp.4.948.756.691,(empat milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh enam ribu enam ratus Sembilan puluh satu rupiah) 2. Persetujuan pembayaran sisa laba tahun buku 2013 secara proporsional kepada pemegang saham perseroan sebesar Rp. 5.400.875.462,30,- (lima milyar empat ratus juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus enam puluh dua rupiah tigah puluh sen) 3. Menyetujui

pengembalian

Dana

Setoran

Modal

(DSM)

sebesar

Rp.18.047.191.602 milik PT. Mega Corpora (DSM tsb.distor untuk porsi saham 30 % , namun RUPS tgl. 24 April 2015 th.buku 2014 menyetujui sebesar 24,9%)

Agenda Ketiga

1.

Persetujuan penetapan “Dana Setoran Modal” (DSM) yang disetorkan oleh Pemegang Saham Perseroan pada periode Tahun 2015 menjadi “Setoran Modal” dengan perincian sebagai berikut : Total JumlahSetoran : SETORAN MODAL

JUMLAH (RP)

1. PemdaToli-Toli

3.269.600.497,-

2. Pemda Banggai Kepulauan

2.200.000.000,-


11

3. Pemprov Sulteng

4.300.000.000,-

4. Pemda Poso

93.487.176,-

5. Pemda Morowali Utara

2.000.000.000,-

6. Pemda Banggai

2.000.000.000,-

7. PemdaTojo Una-Una

4.500.000.000,-

8. PemdaSigi Jumlah Total

310.000.000, 18.673.087.672.95,-

Menjadi Nominal Saham sebagai berikut : PEMDA

JUMLAH (RP)

1. PemdaToli-Toli

2.063.300.000,-

2. Pemda Banggai Kepulauan

1.388.300.000,-

3. Pemprov Sulteng

2.713.600.000,-

4. Pemda Poso

58.900.000,-


1.262.100.000,-

6. Pemda Banggai

1.262.100.000,-

7. Pemda Tojo Una-Una

2.839.800.000,-

8. Pemda Sigi Jumlah Total

195.600.000,11.783.700.000,-

Menjadi AGIO sebagai berikut : PEMDA 1. PemdaToli-Toli 2. Pemda Banggai Kepulauan 3. Pemprov Sulteng 4. Pemda Poso

JUMLAH (RP) 1.206.184.547,811.586.297,1.586.343.424,34.432.351,-


737.811.039,-

6. Pemda Banggai

737.811.039,-

7. PemdaTojo Una-Una Laporan TATA KELOLA BANK Tahun 2015 PT. BANK SULTENG

1.660.118.682,12

8. Pemda Sigi

114.345.804,-

Jumlah Total

6.888.633.183,-

2. Persetujuan penetapan untuk menjadi Setoran Modal atas penyerahan asset dari Pemda Buol ke PT. Bank Sulteng Sebidang tanah dengan luas 777m2, terletak di kelurahan Leok II Kec. Biau Kab. Buol senilai Rp 194.250.000,- untuk dan atas nama Pemegang Saham Pemda Buol yang diserahkan pada tanggal 16 Februari 2015 (akan digunakan untuk Pembangunan Kantor Bank Sulteng Cabang Buol)

3. Persetujuan penetapan “Dana Setoran Modal” yang disetorkan oleh pemegang saham

Kabupaten

Morowali

Utara

menjadi

“Modal

Setor”

sebesar

Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)

Agenda Keempat 1. Menyetujui Komposisi Saham perseroan sebagai berikut : - Saham Pemda Provinsi = 38% - Saham Pemda Kabupaten/Kota = 37,1% - Saham Mega Corpora = 24,9%; 2. Persetujuan pembayaran “Jasa produksi” dan “Dana kesejahteraan” kepada karyawan perseroan tahun buku 2015 serta “Tantiem” kepada Pengurus Perseroan (Dana sudah dicadangkan pada periode Laba Rugi tahun 2015). a. Persetujuan pemberian “Jasa Produksi” sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) untuk karyawan b. Persetujuan pemberian “Dana Kesejahteraan” sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) untuk karyawan c. Persetujuan pemberian “Tantiem” sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) untuk Pengurus Perseroan

Agenda Kelima 1. Persetujuan atas penunjukan Kantor Akuntan Publik Independent yang terdaftar pada BAPEPAM-LK dan Bank Indonesia dimana sebelumnya telah memperoleh Rekomendasi dari Komite Audit PT. Bank Sulteng dengan memberi kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Laporan TATA KELOLA BANK Tahun 2015 PT. BANK SULTENG

13

Perseroan untuk Tahun Buku 2016. 2. Menyetujui pembayaran kasus hukum an. Anand Umar Adnan “maksimal” sebesar Rp. 2.234.421.000,- (apabila dibayarkan maka menjadi beban tahun buku 2016). Namun sebelum dilakukan pembayaran upaya negosiasi dan upaya hukum lainnya tetap dilakukan oleh pihak manajemen 3. Menyetujui pelaksanaan Corporate Social Responcibility (CSR) sebesar 2% dari laba bersih tahun buku 2015 (2 % x Rp. 98.975.133.835,-) = Rp.1.979.502.676,mekanisme program CSR Bank Sulteng sesuai pedoman dan peraturan yang ada tentang CSR dan dilaksanakan oleh Direksi. 4. Menyetujui untuk merubah Peraturan dana pensiun dari Dana Pensiun Bank Sulteng, serta iuran Tunjangan Hari Tua, bahwa kepesertaan Pegawai Bank Sulteng pada Dana Pensiun hanya sampai dengan Pegawai yang diangkat pada tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Pegawai Bank Sulteng yang diangkat terhitung mulai tanggal 01 Januari 2016 dan setelahnya akan diikut sertakan dalam Program Pensiun Iuran Pasti. C. Agenda dan Keputusan RUPS -LB Pada hari ini, Kamis tanggal 21 (dua puluh satu) April tahun 2016 (dua ribu enam belas) telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Luar Biasa (RUPS-LB) tahun yang 2016, yang bertempat di Ballroom Lere Hotel Mercure Jalan Cumi-cumi No. 8 Palu Provinsi Sulawesi Tengah. 

Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan



Komposisi Kepengurusan

RUPS-LB pada awalnya dibuka dan dipimpin oleh Komisaris Utama, kemudian saat pembahasan Komisaris Utama memohon kepada Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah sebagai Pemegang Saham Pengendali untuk memimpin rapat selanjutnya. Memasuki agenda selanjutnya rapat tentang komposisi pengurus Bank Sulteng, pimpinan rapat dalam hal ini Gubernur sebagai pemegang saham pengendali mempersilahkan kepada seluruh pengurus untuk berada diluar rapat. Setelah agenda tentang kepengurusan perseroan selesai dibahas, pimpinan rapat kembali memanggil seluruh pengurus perseroan untuk masuk keruangan rapat dan pimpinan rapat menyerahkan kembali pimpinan rapat kepada Komisaris Utama, dan sekaligus menutup seluruh agenda RUPSLB Bank Sulteng. Agenda Pertama Laporan TATA KELOLA BANK Tahun 2015 PT. BANK SULTENG

14

1. Menyetujui perubahan ketentuan anggaran dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Undang-Undang Republik Indonesia No 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang

Saham

Perusahaan

Terbuka

dan

Peraturan

OJK

No.

33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan

Publik,

dengan

bunyi

perubahan

masing-masing

pasal

sebagaimana yang telah lampirkan dalam notulen ini; 2. Menyetujui Pembagian Tugas dan Wewenang diantara Pengurus Perseroan disusun oleh Direksi Perseroan dengan Persetujuan Dewan Komisaris Perseroan 3. Menyetujui

Komite

Remunerasi

dan

Nominasi

(KRN)

untuk

merekomendasikan kepada Dewan Komisaris dalam hal Remunerasi, Tunjangan atau fasilitas lainnya terhadap pengurus perseroan sesuai dengan pedoman yang diatur oleh OJK dan batasan serta persetujuan dari Gubernur selaku Pemegang Saham Pengendali perseroan.

Agenda Kedua 1. Menyetujui perpanjangan masa Jabatan bagi Direktur Pemasaran Diana Liza Mustaqim dan Komisaris Independen Drs. H. Said Awad, MH paling lambat sampai dengan 1 Oktober 2016. 2. Menyetujui nama Calon Anggota Komisaris Perseroan yaitu Drs. H. Anwar Ponulele, M.Si dan Drs. Amdjad Lawasa, MM sebagai Komisaris Perseroan setelah dinyatakan lulus dari Fit and Proper Test dari OJK, dan pengangkatan yang bersangkutan menjadi komisaris diserahkan kewenangan pengangkatan yang bersangkutan kepada Gubernur selaku pemegang saham pengendali perseroan. 3. Menyetujui nama Calon Direktur Pemasaran yaitu Darmizal Aladdin dan Hendra Gunawan Sudarman untuk diangkat sebagai Direktur Pemasaran Perseroan. Jika salah satu atau keduanya dinyatakan lulus Fit and Proper Test dari OJK, dan selanjutnya pengangkatan salah seorang menjadi Direktur pemasaran kewenangannya diserahkan kepada Gubernur selaku pemegang saham pengendali perseroan. 4. Menyetujui Calon Direktur Kepatuhan Faizal Amrah, SE dan Drs. H.N. Ikawidjaja, MM untuk diangkat sebagai Direktur Kepatuhan Perseroan. Jika Laporan TATA KELOLA BANK Tahun 2015 PT. BANK SULTENG

15

salah satu atau keduanya dinyatakan lulus Fit and Proper Test dari OJK, dan selanjutnya pengangkatan salah seorang menjadi Direktur Kepatuhan kewenangannya diserahkan kepada Gubernur selaku pemegang saham pengendali perseroan 5. Menyetujui Drs. H. Abd. Karim Hanggi menjadi Komisaris Independen setelah melalui tahapan Fit and Proper Test oleh OJK dengan ketentuan tetap menjabat sebagai Komisaris Utama perseroan.

II. PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCEANCE DI BANKSULTENG 1. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS 1.1

Dewan Komisaris a. Jumlah dan Komposisi Dewan Komisaris Sesuai dengan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah, Akta Notaris Nomor: 19 tanggal 24 April 2015 Susunan Dewan Komisaris Bank Sulteng tahun 2015, sebagai berikut : 1. Komisaris Utama

: Drs. H. Abdul Karim Hanggi

2. Komisaris Independen

: Drs. H. Said Awad, MH

3. Komisaris

: Drs. H. Amiluddin Haludin *)

*) (Namun sesuai surat dari OJK Nomor : SR-1/D.03/2016 Tanggal 04 Januari 2016 Perihal Penyetujuan Perlaihan Jabatan Sdr Amiluddin Haludin dari Komisaris menjadi Komisaris Independen PT. Bank Sulteng) b. Fungsi Dan Tugas Pokok Dewan Komisaris. Dewan Komisaris Sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor: 01/DK/BPD-ST/IV/2013 menjelaskan bahwa Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris sebagai berikut : 1. Melakukan pengawasan secara umum dan secara khusus terhadap pengelolaan operasional bank oleh Direksi. a. Pengawasan Umum : Melakukan pemantauan, pengawasan serta evaluasi terhadap proses pelaksanaan kebijakan strategis yang dilakukan Direksi, antara lain Laporan TATA KELOLA BANK Tahun 2015 PT. BANK SULTENG

16

rencana bisnis dan rencana strategis bank, Standar Operasional Prosedur, Struktur Organisasi Bank, Implementasi Good Corporate Governance,

kerjasama

dengan

pihak

ketiga.

Dalam

rangka

pelaksanaan tugas Pengawasan Umum dimaksud dengan kegiatankegiatan yang dilakukan adalah : 

Melakukan rapat Internal Dewan Komisaris, Rapat dengan Direksi Bank Indonesia/OJK dan Pemegang saham pengendali baik rutin maupun berkala, guna memastikan bahan Rencana Bisnis Bank dan rencana strategis Bank, Standar Operasional Prosedur, Struktur Organisasi Bank telah disusun sesuai dengan standar-standar Perbankan yang berlaku serta memperhitungkan kemampuan Internal Bank seperti Sumber Daya Manusia, Informasi Teknologi, Modal serta pencapaian-pencapaian sebelumnya serta melakukan pemantauan,

pengawasan

dan

evaluasi

terhadap

realisasi

pencapaian hasil sesuai target yang telah ditetapkan. b. Pengawasan Khusus Melakukan

pemantauan,

pengawasan

serta

evaluasi

terhadap

pencapaian target-target Rencana Bisnis Bank, hasil temuan S.K.A.I dan Eksternal Audit, tindak lanjut atas pelaksanaan Internal Audit dan Eksternal Audit serta saran dan Rekomendasi Dewan Komisaris. 2. Memberikan nasihat-nasihat yang dianggap perlu kepada Direksi agar pelaksanaan operasional bank tetap berjalan sesuai dengan target-target bisnis yang telah ditetapkan dan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. 1.2

Kewenangan Dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris 1.

Melakukan

pengawasan

atas

pelaksanaan

Operasional

Bank

yang

dilaksanakan oleh Direksi Bank Sulteng. 2.

Menyetujui kebijakan umum Bank dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Daerah, ketentuan-ketentuan lain yang digariskan oleh Bank Indonesia, perkembangan ekonomi dan keuangan serta perbankan.

3.

Memberikan persetujuan penyusunan Rencana Jangka Panjang (Corporate Plan) bank, dan memberikan persetujuan Rencana Bisnis Jangka Menengah dan Tahunan bank yang di ajukan oleh Direksi.


17

4.

Menilai dan memberikan persetujuan Perubahan Rencana Bisnis Tahunan Bank yang diajukan oleh Direksi.

5.

Mengevaluasi dan menilai laporan Realisasi Bisnis Bank setiap Triwulan, Semester dan Tahunan, Laba/Rugi, Tingkat Kesehatan Bank, Portofolio Kredit dan kegiatan operasional lainnya.

6.

Menyetujui kebijakan dan prosedur manajemen risiko sesuai dengan prinsip pengendalian risiko yang baik dan memenuhi peratuan perundang-undangan.

7.

Meminta keterangan kepada Direksi dan atau satuan kerja lainnya mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kepengurusan dan pengelolaan bank bila diketahui atau diduga ada kebijakan pengelolaan bank yang dapat merugikan atau mempengaruhi kesehatan bank.

8.

Memberikan penilaian dan persetujuan kepada Direksi dalam hal pembelian dan/ atau penjualan asset tetap/barang tidak bergerak untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9.

Memberikan persetujuan penghapusbukuan kredit macet yang sulit untuk ditagih dalam rangka perbaikan portofolio kredit.

10. Memberikan pertimbangan pembukaan Kantor Cabang/Cabang Pembantu dan pengangkatan Kepala-kepala Divisi dan Kepala Kantor Cabang Bank Sulteng. 11. Mengevaluasi dan menilai Laporan Hasil Pemeriksaan Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) dan memberikan petunjuk serta saran atas hasil evaluasi dan penilaian hasil pemeriksaan tersebut kepada Direksi. 12. Meminta laporan kepada Direktur Kepatuhan atas pelaksanaan kegiatan operasional bank yang berkaitan dengan kepatuhan terhadap pelaksanaan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam kegiatan operasional Bank. 13. Memberikan persetujuan atas sistem Remunerasi dan Nominasi dalam lingkungan Bank. 14. Memberikan persetujuan terhadap rencana pemberian kredit kepada pihak terkait, dan besar dan kredit sindikasi. 1.3

Tanggung Jawab Dewan Komisaris 1.

Memberikan saran/pendapat dalam rangka penyusunan Visi, Misi dan Rencana Strategis Jangka Panjang Bank.

2.

Memastikan bahwa kebijakan penerapan manajemen risiko telah terlaksana sesuai dengan Buku Pedoman Bank Manajemen Risiko yang telah disetujui.


18

3.

Memastikan bahwa Bank telah memiliki Standar Sistem Pengendalian Intern dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengendalian intern bank secara umum.

4.

Memastikan bahwa Bank mematuhi ketentuan yang berlaku mengenai pemantauan likuiditas , melakukan pengawasan dalam pelaksanaannya serta memastikan kebenaran isi, kesesuaian persyaratan dan ketepatan waktu penyampaian laporan kepada Bank Indonesia/OJK dan memberikan pendapat atas laporan tersebut.

5.

Bahwa kebijakan dan prosedur Bank dalam menjalankan Sistem BI-RTGS telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan memantau pelaksanaannya.

6.

Memastikan bahwa Bank mematuahi ketentuan yang berlaku mengenai kegiatan penyertaan modal bank, memberikan persetujuan terhadap rencana penyertaan modal bank.

7.

Memantau Bank mematuhi ketentuan yang berlaku mengenai penggunaan Informasi Teknologi (IT).

8.

Memantau perkembangan kinerja Bank berdasarkan penilaian Tingkat Kesehatan Bank yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

9.

Memantau pelaksanaan Kewajiban Penyedian Modal Minimum (KPMM/CAR) Bank Umum.

10. Memantau pelaksanaan pemeliharaan Giro Wajib Minimum (GWM) pada Bank Indonesia. 11. Memantau bahwa bank memenuhi ketentuan yang berlaku mengenai Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (KYC) dan melakukan pengawasan atas penerapan (KYC) secara berkala. 12. Mengawasi pelaksanaan ketentuan kebijakan perkreditan secara benar, dan melakukan pengawasan atas pemberian kredit. 13. Memantau bahwa bank telah melaksanakan perbaikan Portofolio Kredit dan tetap menjaga NPL lebih kecil dari ketentuan Bank Indonesia. 14. Memantau bahwa bank mematuhi ketentuan yang berlaku mengenai Kualitas Aktiva Produktif (KAP), dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam penanaman dana pada aktiva produktif. 15. Memastikan bahwa bank mematuhi ketentuan yang berlaku mengenai Batas Minimum Pemberian Kredit (BMPK) dan memberikan saran/pendapat terhadap BMPK.


19

16. Memastikan bahwa Bank telah membentuk Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif

(PPAP)

sesuai

ketentuan

yang

berlaku

dan

memonitor

pelaksanaannya. 17. Memastikan bahwa Bank telah membuat laporan keuangan bulanan secara benar dan tepat waktu kepada Bank Indonesia dan tembusannya disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk dievaluasi. 18. Memastikan bahwa Bank membuat laporan keuangan Publikasi Triwulanan, Semesteran dan Tahunan secara benar dan tepat waktu kepada Bank Indonesia dan tembusannya disampaikan kepada Dewan Komisaris. 19. Memastikan bahwa Bank telah menindaklanjuti temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan Satuan Pemeriksaan Intern Bank (SPI) dan pemeriksa Ekstern (Bank Indonesia, Akuntan Publik dan BPK). 20. Memastikan Bank telah melaksanakan prinsip Good Cororate Governance kepada setiap kegiatan usaha Bank di semua tingkatan atau jenjang organisasi. 21. Memastikan Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Remunerasi dan Nominasi telah melaksanakan tugas secara efektif. 22. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal. 23. Dilarang memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga dan atau pihak lain untuk mempengaruhi kegiatan operasional bank yang dapat merugikan bank atau mempengaruhi profesionalisme pengelolaan Bank. 24. Dilarang mengambil dan atau menerima untuk keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang telah diltetapkan menurut ketentuan yang berlaku. 1.4

Pada tahun 2015 Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan adalah sebagai berikut : 1.

Dewan komisaris berpendapat bahwa bank telah menerapkan tata kelola bank dengan baik, berdasarkan hasil pengawasan, pemantauan dan evaluasi yang telah kami lakukan bersama Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi & Nominasi, nampak bahwa masalah keterbukaan, keterperiksaan, pertanggung jawaban, independensi, dan kewajaran, dalam aspek perencanaan pelaksanaan dan pengawasan seperti penyusunan kebijakan, rencana strategis, program prioritas dan action plan, demikian pula dalam hal pelaksanaan operasional dan penataan terhadap standar


20

operasional prosedur serta perundang-undangan yang berlaku selama Tahun Buku 2015 telah menunjukkan kemajuan yang positif. 2.

Dewan Komisaris melihat Bank Sulteng telah menunjukkan kinerja tata kelola bank yang baik dan berkelanjutan. Pengelolaan risiko adalah salah satu bentuk tindakan manajemen yang sangat konstruktif, yang setiap saat yang dijalankan oleh Komite Pemantau Risiko, Komite Audit dan Komite Remunerasi dan Nominasi.

3.

Dewan Komisaris telah melakukan sistem pengawasan terhadap Direksi melalui rapat-rapat, yang mencakup pemantauan perencanaan dan realisasi serta mereview terhadap pendanaan yang berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan.

4.

Dewan Kohmisaris memiliki Komite yang menjalankan tugas pengawasan operasional yang mendorong dibangunnya sistem pengawasan internal disetiap kantor cabang, serta komunikasi antara Dewan Komisaris dan Komite lancar dan diadakan secara rutin dalam bentuk rapat Komite Dewan Komisaris.

5.

Program-program tanggung jawab sosial Bank (CSR) dalam kurun waktu tahun 2015 telah merefleksikan komitmen bank untuk tumbuh bersama seluruh pemangku kepentingan.

6.

Secara keseluruhan bahwa permasalahan yang dihadapi oleh Bank Sulteng, yaitu ; Perlu peningkatan kualitas Penerapan Good Corporate Governance, Masih rendahnya daya saing, dan terbatasnya kemampuan penguatan modal. Oleh karena itu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah merevisi Program Regional Champion (BRC) Jilid 1 menjadi BRC Jilid 2 yang saat ini sementara dalam tahap kosinyering oleh OJK bersama Tim Pokja pada masing-masing BPD, yang bertujuan untuk pengembangan BPD seluruh Indonesia agar menjadi Champion di daerahnya masing-masing.

7.

Disamping hal-hal tersebut diatas Dewan Komisaris juga melakukan Pemantauan atas pelaksanaan Rencana Bisnis Bank (RBB) tahun 2015 melalui rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi, Pemantauan kerja Keuangan dan Non Keuangan Bank Sulteng serta Pemantauan perkembangan Good Corporate Governance Bank Sulteng secara keseluruhan.

Semester 1 : Selama periode Januari s/d Juni 2015 (semester I) telah melaksanakan berbagai kegiatan dalam rangka pelaksanaan pengawasan aktif dan non aktif secara Laporan TATA KELOLA BANK Tahun 2015 PT. BANK SULTENG

21

independen sekaligus memberikan saran kepada Direksi untuk tujuan perbaikan kinerja Bank Sulteng melalui : a.

Melakukan pengawasan dan memberikan saran/pendapat serta nasehat kepada Direksi secara tertulis (surat). 

Surat No. 03/DK-BPDST/I/2015, tanggal 14 Januari 2015, perihal Penilaian Sendiri (Self Assessment).



Surat No. 04/DK-BPDST/I/2015, tanggal 26 Januari 2015, perihal Rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi mengenai perhitungan penyisihan penghapusan asset dan cadangan kerugian penurunan nilai.



Surat No. 05/DK-BPDST/II/2015, tanggal 04 Februari 2015, perihal Perubahan Komite-komite Dewan Komisaris PT. Bank Sulteng



Surat No. 06/DK-BPDST/II/2015, tanggal 09 Februari 2015, perihal Selisih rekening pendapatan dan biaya pada rekening antar kantor posisi 31 Desember 2014



Surat No. 07/DK-BPDST/II/2015, tanggal 09 Februari 2015, perihal Revisi Buku Pedoman Kerja Dewan Komisaris, Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi Bank Sulteng



Surat No. 08/DK-BPDST/II/2015, tanggal 12 Februari 2015, perihal Penyesuaian biaya perjalanan dinas bagi Pengurus dan Pegawai Bank Sulteng.



SuratNo. 13/DK-BPDST/III/2015, tanggal 02 Maret 2015, perihal Penyesuaian Modal disetor serta Action Plan Corrective Action.



Surat No. 14/DK-BPDST/III/2015, tanggal 02 Maret 2015, perihal Permintaan laporan pelaksanaan fungsi Kepatuhan



Surat No. 15/DK-BPDST/III/2015, tanggal 02 Maret 2015, perihal Pengkinian update kebijakan dan SOP Bank.



Surat No. 16/DK-BPDST/III/2015, tanggal 02 Maret 2015, perihal Pendapatan provisi kredit PT. Bank Sulteng



Surat No. 17/DK-BPDST/III/2015, tanggal 02 Maret 2015, perihal Realisasi denda-denda per 31 Desember 2014



Surat No. 18/DK-BPDST/III/2015, tanggal 02 Maret 2015, perihal Realisasi pencapaian target RBB Triwulan IV tahun 2014 pada pos beban non operasional lainnya.


22



Surat No. 19/DK-BPDST/III/2015, tanggal 02 Maret 2015, perihal Realisasi penghimpunan dana PT. Bank Sulteng periode 31 Desember 2014



Surat No. 20/DK-BPDST/III/2015, tanggal 05 Maret 2015, perihal Laporan hasil pemeriksaan SKAI semester I dan II tahun 2014



Surat No. 21/DK-BPDST/III/2015, tanggal 06 Maret 2015, perihal Persetujuan risk appetite, risk tolerance dan risk limit PT. Bank Sulteng tahun 2015.



Surat No. 22/DK-BPDST/III/2015, tanggal 16 Maret 2015, perihal Persetujuan pengadaan Laptop untuk laporan LBU Bank Sulteng cabang Bungku



Surat No. 23/DK-BPDST/III/2015, tanggal 16 Maret 2015, perihal Persetujuan permintaan UPS untuk mesin ATM Bank Sulteng cabang Bangkep



Surat No. 28/DK-BPDST/IV/2015, tanggal 09 April 2015, perihal Tindak lanjut Direksi atas temuan audit dan rekomendasi SKAI semester II/2013



Surat No. 29/DK-BPDST/IV/2015, tanggal 09 April 2015, perihal Tindak lanjut Direksi atas temuan audit dan rekomendasi SKAI semester I/2014



Surat No. 31/DK-BPDST/IV/2015, tanggal 08 April 2015,perihal Rekomendasi usulan komite Independen Bank Sulteng



Surat No. 32/DK-BPDST/IV/2015, tanggal 10 April 2015, perihal Kualitas LDR cabang-cabang PT. Bank Sulteng periode 31 Desember 2014



Surat No. 33/DK-BPDST/IV/2015, tanggal 10 April 2015,perihal Permintaan penyelesaian janji/komitmen Auditee



Surat No. 34/DK-BPDST/IV/2015, tanggal 14 April 2015,perihal Perpanjangan tugas sementara Direktur Kepatuhan



Surat No. 36/DK-BPDST/IV/2015, tanggal 16 April 2015, perihal Permintaan laporan data perkreditan Bank



Surat No. 37/DK-BPDST/IV/2015, tanggal 16 April 2015, perihal Peningkatan perbaikan kualitas manajemen risiko



Surat No. 38/DK-BPDST/IV/2015, tanggal 16 April 2015, perihal Permintaan laporan bulanan kredit Hapus Buku


23



Surat No. 41/DK-BPDST/IV/2015, tanggal 16 April 2015, perihal Laporan transparansi informasi Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK)



Surat No. 42/DK-BPDST/IV/2015, tanggal 16 April 2015, perihal Upaya pencegahan timbulnya penyalahgunaan (fraud)



Surat No. 44/DK-BPDST/IV/2015, tanggal 29 April 2015, perihal Pengambilan sertifikat hak milik No. 172 an. Joko S.



Surat

No.

45/DK-BPDST/V/2015,

tanggal

05 Mei

2015,perihal

Persetujuan revisi RBB Bank Sulteng tahun 2015 – 2017. 

Surat No. 47/DK-BPDST/IV/2015, tanggal 29 April 2015, perihal Rekomendasi assessment calon Direktur Kepatuhan Bank Sulteng oleh assessment center Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI)



Surat No. 48/DK-BPDST/V/2015, tanggal 07 Mei 2015, perihal Persetujuan pengadaan barang inventaris



Surat No. 57/DK-BPDST/V/2015, tanggal 18 Mei 2015, perihal Temuan KAP terhadap cabang Toli-toli



Surat No. 58/DK-BPDST/V/2015, tanggal 18 Mei 2015, perihal Penyerahan tanah milik Pemda Parigi Moutong kepada Bank Sulteng



Surat No. 59/DK-BPDST/V/2015, tanggal 18 Mei 2015, perihal Pembobolan kas pada PT. Bank Sulteng kantor Cabang Utama Palu



Surat No. 60/DK-BPDST/V/2015, tanggal 18 Mei 2015, perihal Penyelewengan dana pada Kantor Kas Lambunu (Cab. Parigi)



Surat No. 61/DK-BPDST/V/2015, tanggal 18 Mei 2015, perihal Penyelewengan dana pada Kantor Cabang Parigi



Surat No. 68/DK-BPDST/VI/2015, tanggal 11 Juni 2015, perihal Pengkinian/ update Buku Kebijakan dan SOP Bank



Surat No. 69/DK-BPDST/VI/2015, tanggal 11 Juni 2015, perihal Kebijakan dan prosedur tertulis



Surat No. 70/DK-BPDST/VI/2015, tanggal 11 Juni 2015, perihal Pembentukan komite Manajemen Risiko



Surat No. 71/DK-BPDST/VI/2015, tanggal 11 Juni 2015, perihal Kolektibilitas kredit.



Surat No. 72/DK-BPDST/VI/2015, tanggal 11 Juni 2015, perihal Peningkatan Laba.



Surat No. 73/DK-BPDST/VI/2015, tanggal 11 Juni 2015, perihal Tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Akuntan Publik (KAP)


24



Surat No. 74/DK-BPDST/VI/2015, tanggal 11 Juni 2015, perihal Laporan keuangan publikasi triwulan I Tahun 2015



Surat No. 76/DK-BPDST/VI/2015, tanggal 16 Juni 2015, perihal Permintaan User ID oleh Komite Audit PT. Bank Sulteng



Surat No. 77/DK-BPDST/VI/2015, tanggal 17 Juni 2015, perihal Pengawasan kelengkapan dokumen kredit terhadap 15 Debitur Inti.



Surat No. 78/DK-BPDST/VI/2015, tanggal 19 Juni 2015, perihal Pengenaan sanksi SID cabang Toli-toli



Surat No. 79/DK-BPDST/VI/2015, tanggal 19 Juni 2015, perihal Permohonan pemindahan alamat kantor PT. Bank Sulteng cabang Luwuk.



Surat No. 80/DK-BPDST/VI/2015, tanggal 22 Juni 2015, perihal Persetujuan pengadaan kursi tunggu cabang Donggala.



Surat No. 86/DK-BPDST/VI/2015, tanggal 22 Juni 2015, perihal Persetujuan pengadaan AC standing untuk emergency situasi pada gedung Bank Sulteng



Surat No. 87/DK-BPDST/VI/2015, tanggal 24 Juni 2015, perihal Data kepemilikan PT. Mega Corpora



Surat No. 88/DK-BPDST/VI/2015, tanggal 24 Juni 2015, perihal Pengembalian deviden Tahun Buku 2013



Surat No. 89/DK-BPDST/VI/2015, tanggal 24 Juni 2015, perihal Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Bank Sulteng



Surat No. 90/DK-BPDST/VI/2015, tanggal 30 Juni 2015, perihal Tanggapan atas RBB perubahan Bank Sulteng tahun 2015 – 2017.

b.

Melakukan rapat Dewan Komisaris, jajaran Direksi dan Pejabat bank serta Komite Dewan Komisaris dan pihak-pihak lain. Semester I

6 Kali Pertemuan dengan Pembahasan : 1. Tgl. 08 Januari 2015, pembahasan : Rekomendasi Komite Pemantau Risiko Dewan Komisaris dan Rekomendasi Komite Audit Dewan Komisaris mengenai : a. Perhitungan

Penyisihan

Penghapusan

(PPA)

dan

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN). b. Kualitas portofolio kredit posisi triwulan III/2014 dibanding posisi Desember 2013. Laporan TATA KELOLA BANK Tahun 2015 PT. BANK SULTENG

25

c. Persetujuan Dewan komisaris atas penyediaan dana pihak terkait dan pelaporannya. d. Mengkaji

ulang

secara

periodik

sebagaimana

dipersyaratkan dalam PBI minimal 1 kali dalam 1 tahun kebijakan dan prosedur (SOP). 2. Tgl. 05 Februari 2015, pembahasan : Rekomendasi Komite Dewan Komisaris. 3. Tgl. 27 Februari 2015, pembahasan : Rekomendasirekomendasi Komite Dewan Komisaris mengenai : a. Penyampaian laporan fungsi kepatuhan periode tahun 2014. b. Revisi dan pengkinian kebijakan dan Standar c. Operasional Prosedur (SOP) Bank. d. Penyesuaian Jumlah dan komposisi setoran Modal saham Bank Sulteng. e. Corective Ection penerimaan Deviden Tahun Buku 2013 dan setoran modal serta Agio saham PT. Mega Corpora. f.

Pendapatan provinsi kredit Bank Sulteng Tahun 2014.

g. Realisasi pencapaian target RBB Tw.IV Tahun 2014 (Beban non Operasioanl lainnya). h. Realisasi pencapaian target RBB Tw.IV Tahun 2014 (Denda-denda laporan dan pajak). i.

Realisasi pencapaian target RBB Tw.IV Tahun 2014 (Dana pihak ke III dan Laba/Rugi).

j.

Realisasi pencapaian target RBB Tw.IV Tahun 2014 (Aktiva Produktif).

k. Laporan Hasil Pemeriksaan SKAI Semester I Tahun 2014. 4. Tgl. 24 Maret 2015, pembahasan : Rekomendasirekomendasi Komite Dewan Komisaris mengenai : a. Peningkatan

upaya

pencegahan

timbulnya

penyalahgunaan (Fraud). b. Permintaan laporan tentang transparansi informasi suku bunga dasar kredit (SBDK). c. Peningkatan perbaikan kualitas Manajemen Risiko.


26

d. Permintaan laporan bulanan saldo kredit Hapus buku 5. Tgl 11 Mei 2015, pembahasan : Rekomendasi dari komite Pemantau Resiko dan komite Audit mengenai : a. Permintaan persetujuan Dewan Komisaris atas Buku Pedoman Bank (BPP) atau buku kebijakan Bank Sulteng. b. Pengenaan

Sanksi

kepada

Bank

Sulteng

atas

keterlambatan penyampaian LTKT. c. Pengawasan kelengkapan Dokumen kredit terhadap 15 (lima belas) Debitur inti. d. Permintaan Buku kebijakan dan SOP Agunan yang diambil alih (AYDA) serta data AYDAA posisi Maret 2015 bila ada. e. Merevisi dan menyempurnakan laporan GCG terkait Self Assessment secara lengkap kepada OJK. f.

Permintaan ketegasan Direksi atas pemberlakuan Pedoman Kebijakan kredit.

g. Mencegah timbulnya kredit bermasalah baru dan menurunkan kredit bermasalah. h. Penyelesaian kerugian Bank dari kasus Fraud. i.

Temuan KAP terhadap Cabang Tolitoli.

j.

Pembobolan Kas pada Bank Sulteng KCU Palu.

k. Penyelewengan Dana pada Bank Sulteng kantor Kas Lambunu (Cabang Parigi). 6. Tgl 10 Juni 2015, pembahasan : Rekomendasi dari komite Pemantau Risiko dan komite Audit mengenai : a. Permintaan UP Date atau pengkinian Buku Pedoman Bank (BPP) kebijakan kredit, penyelamatan kredit, ristrukturisasi kredit, Hapus Buku dan Hapus Tagih. b. Permintaan Buku Pedoman/Buku kebijakan sumber Daya manusia serta update/pengkinian SOP divisi Sumber Daya Manusia. c. Permintaan update atau kaji ulang Buku Pedoman Bank (BPP) Kebijakan pengkreditan ketentuan BMPK. d. Permintaan penyediaan Buku Kebijakan dan Prosedur Tertulis.


27

e. Pembentukan

Komite

Manajemen

Risiko

untuk

memenuhi ketentuan Good Corporate Governance (GCG). f.

Mencegah dan Menurunkan kredit kolektibilitas dua (DPK).

g. Laporan target dan realisasi Rencana Bisnis Bank Triwulan I Tahun 2015. h. Tindak lanjut pengkinian atau Update kebijakan dan SOP Bank. i.

Permintaan tindaklanjut oleh Direksi atas hasil temuan Akuntan Publik.

j.

Laporan keuangan publikasi Triwulan I Tahun 2015.

k. Jumlah Nominal Kredit Bermasalah PT. Bank Sulteng. c.

Melakukan kunjungan kerja ke kantor-kantor cabang Bank Sulteng dalam rangka pengawasan dan pembinaan. 1. Perjalanan Dinas ke Poso dalam rangka penyerahan mobil Ambulans CSR ke Pemda Poso tanggal 16 s/d 18 Februari 2015 oleh Komisaris Bapak Drs. H. Amiluddin Haludin. 2. Perjalanan Dinas ke Morowali dalam rangka penyerahan mobil Ambulans ke Pemda Morowali tanggal 19 s/d 21 Februari 2015 oleh Komisaris Utama Bapak Drs. H. Abdul Karim Hanggi. 3. Perjalanan dinas ke Buol dalam rangka seleksi Tilawatil Qur’an STQ XXIII di Kabupaten Buol sekaligus mengunjungi Kantor Cabang Buol, tanggal 18 s/d 21 Maret 2015 oleh Komisaris Utama Bapak. Drs. H. Abdul Karim Hanggi.

d.

Mengikuti pendidikan/pelatihan. 1. Dalam rangka mendampingi Gubernur Sulawesi Tengah dalam pertemuan dengan OJK di Jakarta tanggal 08 s/d 10 Januari 2015 oleh Komisaris Utama Bapak. Drs. H. Abd. Karim Hanggi. 2. Dalam rangka menghadiri Rountable Discussion penerapan risiko dan tata kelola terintegrasi bagi konglomerasi keuangan di Indonesia sesuai surat BSMR di Jakarta tanggal 25 s/d 27 Januari 2015 oleh Komisaris Independen Bapak. Drs. H. Said Awad, MH. 3. Pelatihan penanganan benturan kepentingan di Jakarta tanggal 16 s/d 19 Februari 2015 oleh Komisaris Independen Bapak Drs. H. Said Awad, MH.


28

4. Dalam rangka seminar BPDSI dan Penarikan Undian Simpeda di Padang tanggal 12 s/d 16 Maret 2015, oleh Komisaris Bapak Drs. H. Amiluddin Haludin. 5. Dalam rangka mengikuti workshop Implementasi GCG secara utuh bagi seluruh unit kerja terkait sesuai surat RMG, di Yogyakarta tanggal 24 s/d 28 Maret 2015 oleh Komisaris Utama Bapak Drs. H. Abdul Karim Hanggi dan Komite Pemantau Risiko Bapak H. Ramli Nurdin, B.sc.6. Dalam rangka mengikuti workshop Aspek Strategik pendorong/penentu kinerja Direksi dan Komisaris, identifikasi komponen Remunerasi pada tingkat Direksi dan Komisaris sesuai surat RMG, di Jakarta tanggal 25 s/d 27 Maret 2015 oleh Komisaris Independen Bapak. Drs. H. Said Awad, MH. 7. Dalam rangka

menghadiri workshop penyusunan laporan Dewan

Komisaris yang komprehenshif dan efektif, di Jakarta tanggal 11 s/d 14 Mei 2015 oleh Komisaris Independen Bapak Drs. H. Said Awad, MH dan Komite Pemantau Risiko Bapak Bambang Setiawan. 8. Dalam

rangka

menghadiri

pelaksanaan

peluncuran

program

Transformasi BPD di Jakarta, tanggal 25 s/d 27 Mei 2015 oleh Komisaris Utama, Direktur Utama dan Staf Divisi Corporate Secretary. 9. Dalam rangka menghadiri undangan workshop GCG Risk Owner menyusun formulasi assessment, di Jakarta tanggal 27 s/d 30 Mei 2015 oleh Komisaris Independen Bapak Drs. H. Said Awad, MH. 10. Dalam rangka mengikuti workshop non performing financing (NPF) kupas tuntas strategi penanganan NPL dan tehnik negosiasi dalam kerangka kualitas kredit syariah dan konvensional, di Jakarta tanggal 02 s/d 05 Juni 2015 oleh Komisaris Bapak. Drs. H. Amiluddin Haludin dan Komite Audit Bank Sulteng. Semester 2 : Selama periode Juli s/d Desember 2015 (semester II2015) telah melaksanakan berbagai kegiatan dalam rangka pelaksanaan pengawasan aktif dan non aktif secara independen sekaligus memberikan saran kepada Direksi untuk tujuan perbaikan kinerja Bank Sulteng melalui : a.

Melakukan pengawasan dan memberikan saran serta nasehat kepada Direksi secara tertulis. 1.

Surat No. 94/DK-BPDST/VII/2015, tanggal 13 Juli 2015, perihal Persetujuan Dewan Komisaris terhadap pemberlakuan kebijakan umum fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR).


29

2.

Surat No. 98/DK-BPDST/VII/2015, tanggal 31 Juli 2015, perihal Rekomendasi tindak lanjut pengkinia BPP, SOP SDM, Honorarium Komite Dewan Komisaris serta tindak lanjut pembukaan Kantor Cabang Palu Barat.

3.

Surat No. 103/DK-BPDST/VII/2015, tanggal 27 Juli 2015, perihal Pengusulan Fit and Proper Test calon Direktur Kepatuhan PT. Bank Sulteng.

4.

Surat No. 104/DK-BPDST/VII/2015, tanggal 27 Juli 2015, perihal Pengusulan Fit and Proper Test calon Komisaris Independen PT. Bank Sulteng.

5.

Surat No. 107/DK-BPDST/VII/2015, tanggal 31 Juli 2015, perihal Hasil pemeriksaan kantor Pelayanan Pajak Pratama Palu terhadap pajak pada PT. Bank Sulteng.

6.

Surat No. 108/DK-BPDST/VII/2015, tanggal 31 Juli 2015, perihal Evaluasi sebab menurunnya tabungan.

7.

SuratNo. 109/DK-BPDST/VII/2015, tanggal 31 Juli 2015, perihal Permintaan Buku Kebijakan dan SOP.

8.

Surat No. 110/DK-BPDST/VII/2015, tanggal 31 Juli 2015, perihal Peningkatan pengawasan dan tindak lanjut temuan SKAI.

9.

Surat No. 111/DK-BPDST/VII/2015, tanggal 31 Juli 2015, perihal Tindak lanjut Direksi atas temuan audit dan rekomendasi SKAI.

10. Surat No. 112/DK-BPDST/VIII/2015, tanggal 05 Agustus 2015, perihal Tanggapan atas RBB perubahan Tahun 2015 - 2017 11. Surat No. 113/DK-BPDST/VIII/2015, tanggal 05 Agustus 2015, perihal Kelengkapan dokumen terkait perubahan komposisi kepemilikan Bank Sulteng. 12. SuratNo. 114/DK-BPDST/VIII/2015, tanggal 12 Agustus 2015, perihal Penilaian profil risiko Triwulan II Tahun 2015. 13. Surat No. 121/DK-BPDST/VIII/2015, tanggal 28 Agustus 2015, perihal Sanksi pelaporan SID periode April 2015. 14. SuratNo. 122/DK-BPDST/VIII/2015, tanggal 28 Agustus 2015, perihal Mengkaji dan merevisi buku pedoman dan kebijakan kredit. 15. Surat No. 123/DK-BPDST/VIII/2015, tanggal 28 Agustus 2015, perihal Persetujuan pengadaan inventaris Divisi Corporate Secretary. 16. Surat No. 124/DK-BPDST/IX/2015, tanggal 1 September 2015, perihal Persetujuan pengadaan inventaris Kantor Cabang Ampana. Laporan TATA KELOLA BANK Tahun 2015 PT. BANK SULTENG

30

17. Surat No. 125/DK-BPDST/IX/2015, tanggal 1 September 2015, perihal Laporan Realisasi RBB Bank Sulteng triwulan II Tahun 2015. 18. Surat No. 126/DK-BPDST/IX/2015, tanggal 1 September 2015, perihal Laporan Realisasi RBB Bank Sulteng triwulan II Tahun 2015 19. Surat No. 127/DK-BPDST/IX/2015, tanggal 1 September 2015, perihal Laporan Realisasi RBB Bank Sulteng triwulan II Tahun 2015 20. Surat No. 128/DK-BPDST/IX/2015, tanggal 1 September 2015, perihal Penyisihan Penghapusan Asset (PPA). 21. Surat No. 137/DK-BPDST/IX/2015, tanggal 16 September 2015, perihal Permintaan calon Pemegang Saham Bank Sulteng. 22. Surat No. 138/DK-BPDST/IX/2015, tanggal 17 September 2015, perihal Rekomendasi pembayaran gaji Pegawai PT. Bank Sulteng bulan September 2015. 23. Surat No. 139/DK-BPDST/IX/2015, tanggal 17 September 2015, perihal Rekomendasi perubahan susunan keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi PT. Bank Sulteng. 24. Surat No. 140/DK-BPDST/IX/2015, tanggal 17 September 2015, perihal Permohonan pengunduran diri calon Direktur Kepatuhan PT. Bank Sulteng. 25. Surat No. 158/DK-BPDST/X/2015, tanggal 21 Oktober 2015, perihal Rincian Neraca periode 30 September 2015. 26. Surat No. 159/DK-BPDST/X/2015, tanggal 27 Oktober 2015, perihal Restrukturisasi Kredit 27. Surat No. 160/DK-BPDST/X/2015, tanggal 27 Oktober 2015, perihal Pencegahan timbulnya kredit macet usaha jasa konstruksi. 28. Surat No. 161/DK-BPDST/X/2015, tanggal 27 Oktober 2015, perihal Permintaan laporan triwulan pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan 29. Surat No. 162/DK-BPDST/X/2015, tanggal 27 Oktober 2015, perihal Tindak lanjut action plan perbaikan GCG. 30. Surat No. 163/DK-BPDST/X/2015, tanggal 27 Oktober 2015, perihal Pengadaan barang inventaris. 31. Surat No. 164/DK-BPDST/X/2015, tanggal 27 Oktober 2015, perihal Penyisihan Penghapusan Asset (PPA). 32. Surat No. 165/DK-BPDST/X/2015, tanggal 21 Oktober 2015, perihal Permintaan laporan SKAI tentang tindak lanjut komitmen auditee.


31

33. Surat No. 167/DK-BPDST/X/2015, tanggal 30 Oktober 2015, perihal Permintaan tindak lanjut Direksi atas temuan audit dan rekomendasi dari SKAI semester I & II tahun 2014. 34. Surat No. 168/DK-BPDST/X/2015, tanggal 30 Oktober 2015, perihal Hasil pemeriksaan SKAI terhadap Kantor Cabang Luwuk semester I tahun 2014. 35. Surat No. 169/DK-BPDST/X/2015, tanggal 30 Oktober 2015, perihal realisasi kegiatan kerja SKAI dibandingkan dengan target RBB semester I & II tahun 2014. 36. Surat No. 171/DK-BPDST/XI/2015, tanggal 3 November 2015, perihal Hasil pemeriksaan SKAI terhadap Kantor cabang Poso semester I & II tahun 2014. 37. Surat No. 172/DK-BPDST/XI/2015, tanggal 3 November 2015, perihal Hasil pemeriksaan SKAI terhadap Kantor cabang Bungku semester I & II tahun 2014. 38. Surat No. 173/DK-BPDST/XI/2015, tanggal 4 November 2015, perihal Persetujuan kekurangan biaya Rakerwil FKDK/P BPD Wiltim di Palu. 39. Surat No. 174/DK-BPDST/XI/2015, tanggal 5 November 2015, perihal Kesiapan penyaluran kredit UMKM Bank Sulteng. 40. Surat No. 175/DK-BPDST/X/2015, tanggal 30 Oktober 2015, perihal Baki debet kredit konstruksi periode 31 Desember 2014. 41. Surat No. 178/DK-BPDST/XI/2015, tanggal 26 November 2015, perihal Penunjukan KAP sebagai pelaksana audit laporan keuangan PT. Bank Sulteng tahun buku 2015. 42. Surat No. 179/DK-BPDST/XI/2015, tanggal 27 November 2015, perihal Tindak lanjut surat-surat Dewan Komisaris. 43. Surat No. 180/DK-BPDST/XI/2015, tanggal 30 November 2015, perihal Persetujuan RBB Bank Sulteng tahun 2016 – 2018. 44. Surat No. 181/DK-BPDST/XII/2015, tanggal 03 Desember 2015, perihal Hasil pemeriksaan SKAI terhadap KCP Ampana semester I & II tahun 2014. 45. Surat No. 182/DK-BPDST/XII/2015, tanggal 03 Desember 2015, perihal realisasi program kerja SKAI semester I tahun 2015. 46. Surat No. 183/DK-BPDST/XII/2015, tanggal 03 Desember 2015, perihal Laporan hasil kaji ulang pihak eksteren yang memuat pendapat tentang


32

hasil kerja SKAI dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern bank serta perbaikan yang mungkin dilakukan. 47. Surat No. 184/DK-BPDST/XII/2015, tanggal 03 Desember 2015, perihal Beban denda-denda PT. Bank Sulteng s/d 31 Oktober 2015 48. Surat No. 185/DK-BPDST/XII/2015, tanggal 03 Desember 2015, perihal Permintaan hasil auditor eksternal (BPK) terhadap Bank Sulteng 49. Surat No. 186/DK-BPDST/XII/2015, tanggal 03 Desember 2015, perihal Kelengkapan dokumen kredit an. CV. Iwasaka Perkasa 50. Surat No. 187/DK-BPDST/XII/2015, tanggal 03 Desember 2015, perihal Kesiapan pelaporan laku pandai dan mobile banking 51. Surat No. 188/DK-BPDST/XII/2015, tanggal 03 Desember 2015, perihal Permintaan laporan sisa kredit hapus buku. 52. Surat No. 189/DK-BPDST/XII/2015, tanggal 03 Desember 2015, perihal Kaji ulang laporan profil risiko triwulan III tahun 2015 khusus risiko hukum. 53. Surat No. 190/DK-BPDST/XII/2015, tanggal 03 Desember 2015, perihal Evaluasi dan pencegahan timbulnya kredit bermasalah. b.

Melakukan rapat intern Dewan Komisaris, rapat dengan jajaran Direksi dan Pejabat Eksekutif bank serta Komite Dewan Komisaris dan pihakpihak lain. Semester II

4 Kali Pertemuan dengan Pembahasan : 1. Tgl. 01 Juli 2015 pembahasan, antara lain : Tindak lanjut proses perekrutan calon Direktur Kepatuhan  Usulan Komisaris Independen  Pengkinian BPP dan SOP SDM  Permintaan

kenaikan

honorarium

Komite

Dewan

Komisaris  Tindak lanjut pembukaan Kantor Cabang Palu Barat 2. Tgl. 24 Juli 2015 pembahasan : surat FKDK/P-BPD-SI wilayah Timur, yaitu surat No.4/FKDK/P-SI/wiltim/07/015 tanggal 14 Juli 2015 perihal, Pelaksanaan Rakerwil FKDKP BPD-SI Wilayah Timur. 3. Tgl. 30 Juli 2015 pembahasan : Rekomendasi-rekomendasi Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko Dewan Laporan TATA KELOLA BANK Tahun 2015 PT. BANK SULTENG

33

Komisaris. 4. Tgl. 20 Oktober 2015 pembahasan : Rekomendasi Pemantau Risiko dan Komite Audit mengenai : a. Penyisihan Penghapusan Asset (PPA) b. Penilaian Profil Risiko Triwulan II Tahun 2015. c. Pemberlakuan Pedoman dan Kebijakan Perkreditan. d. Persetujuan DEKOM untuk Pengadaan Inventaris PT. Bank Sulteng. e. Hapus Buku Kredit Macet. f.

Rencana Bisnis Bank (RBB).

g. Tindak lanjut Action Plan Self Assesment Pelaksanaan Good Coorporate Governance (GCG). h. Restrukturisasi Kredit Bermasalah. i.

Pencegahan timbulnya Kredit macet usaha Jasa Konstruksi.

j.

Permintaan

Laporan

Triwulan

Direktur

Yang

Membawahi Fungsi Kepatuhan. k. Hasil Auditor Kantor Cabang Luwuk semester I tahun 2015. l.

Evaluasi/Kajian Audit Intern atas Cabang Poso Untuk Semester I & II Tahun 2014.

m. Realisasi Kegiatan Kerja SKAI di Bandingkan dengan Target RBB Semester I dan II tahun 2014. n. Evaluasi/Kajian Audit Intern atas Cabang Bungku untuk Semester I & II Tahun 2014. o. Permintaan laporan SKAI

tentang tindak lanjut

komitmen Auditee. p. Permintaan Tindak Lanjut Direksi atas temuan Audit dan Rekomendasi dari SKAI semester I & II tahun 2014. q. Kolektibilitas kredit konstruksi PT. Bank Sulteng. r.

Rincian Neraca Periode 30 September 2015.

s. Penunjukan Kantor Akuntan Publik (AP) untuk Audit Laporan Keuangan PT. Bank Sulteng tahun Buku 2015. 5. Tgl. 25 November 2015, pembahasan : Rekomendasi Pemantauan Risiko dan Komite Audit mengenai :


34

a. Meneliti kembali kelengkapan dan keabsahan dokumen kredit atas nama : CV. Iwasaka Perkasa. b. Pencegahan timbulnya kredit bermasalah. c. Permintaan laporan kredit hapus buku tahun 2013 dan tahun-tahun sebelumnya. d. Kelengkapan dokumen terkait penerbitan laku pandai. e. Kaji ulang laporan profil risiko triwulan II tahun 2015 khususnya pada risiko hukum. f.

Evaluasi/kajian audit intern atas Cabang Pembantu Ampana untuk semester I dan II tahun 2014.

g. Realisasi Program kerja SKAI semester I tahun 2015. h. Beban denda-denda PT. Bank Sulteng per 31 Oktober 2015. i.

Laporan kepada Bank Indonesia tentang fungsi Audit Intern yaitu laporan hasil kaji ulang pihak ekstern yang memuat pendapat tentang hasil kerja SKAI dan kepatuhannya terhadap Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank serta perbaikan yang mungkin dilakukan.

j.

Permintaan hasil Auditor Ekstern (BPK) terhadap Bank Sulteng.

k. Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang mengaudit Laporan Keuangan PT. Bank Sulteng tahun buku 2015.

c.

Melakukan kunjungan kerja ke kantor-kantor cabang Bank Sulteng dalam rangka pengawasan dan pembinaan. 1.

Perjalanan Dinas ke Jakarta dalam rangka pengurusan aktuaris remunerasi dan nominasi, di OJK dan pengecekan/pengawasan kantor pemasaran di Jakarta, tanggal 27 Juli 2015 oleh Komisaris Bapak Drs. H. Amiluddin Haludin.

2.

Perjalanan Dinas ke Ampana dalam rangka menghadiri syukuran gedung Kantor Bank Sulteng Cabang Ampana dan memantau perkembangan serta mensupport Cabang di Ampana, tanggal 21 Agustus 2015 oleh Komisaris Utama Bapak Drs. H. Abdul Karim Hanggi.


35

3.

Dalam rangka menghadiri pelantikan Kepala Cabang Poso serta memantau perkembangan/mendukung Bank Sulteng Cabang Poso, tanggal 17 November 2015 oleh Komisaris Utama Bapak Drs. H. Abd. Karim Hanggi.

4.

Perjalanan Dinas ke Salakan dalam rangka menghadiri syukuran gedung Kantor Bank Sulteng Cabang Salakan dan memantau perkembangan serta mendukung Cabang, tanggal 19 November 2015 oleh Komisaris Utama Bapak Drs. H. Abdul Karim Hanggi.

d.

Mengikuti pendidikan/pelatihan, seminar dan lain-lain dalam rangka peningkatan pengetahuan serta wawasan. 1.

Dalam rangka menghadiri sosialisasi program transformasi BPD di Surabaya, tanggal 3 September 2015, oleh Komisaris Utama Bapak Drs. H. Abd. Karim Hanggi.

2.

Dalam rangka menghadiri undangan seminar FKDK/P untuk level pengurus bank di Jakarta serta memonitoring perkembangan rehab Kantor Pemasaran Bank Sulteng di Jakarta, tanggal 13 Oktober 2015 oleh Komisaris Bapak Drs. H. Amiluddin Haludin dan Komite Pemantau Risiko Bapak H. Ramli Nurdin.

3.

Dalam rangka menghadiri seminar 2 Hari Komisaris Professional dengan tema menjadi Komisaris yang efektif dan bertanggung jawab, tanggal 05 November 2015 di Jakarta, oleh Komisaris Utama Bapak Drs. H. Abd. Karim Hanggi.

e.

Selama periode semester II tahun 2015, Dewan Komisaris menindak lanjuti rekomendasi Komite dalam bentuk surat kepada Direksi sebanyak 53 surat.

2. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI 2.1

Dewan Direksi a.

Jumlah dan Komposisi Direksi Sesuai dengan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah., melalui Akta Notaris Nomor: 19 tanggal 24 April 2015 yang dibuat oleh Notaris Charles,SH.,MKn Notaris di Palu. Susunan Direksi tahun 2015, sebagai berikut : 1. Direktur Utama

: Ir. Rahmat Abdul Haris

2. Direktur Pemasaran

: Diana Liza Mustaqim

3. Direktur Operasional

: Hj. Sitti Maryam Dalle


36

4. Pjs. Direktur Kepatuhan

: Hj. Sitti Maryam Dalle (*)

*) Melalui Surat Gubernur Sulawesi Tengah selaku Pemegang Saham Pengendali No. 584/519/KO.ADM EKON tanggal 27 Oktober 2014 dan Surat No. 584/240/KO.ADM EKON tanggal 13 April 2015 dimana Direktur Operasional (Sitti Maryam Dalle) ditunjuk sebagai Pejabat sementara Direktur yang membidangi Kepatuhan. (Sesuai dengan keputusan RUPS yakni menyetujui calon Direktur Kepatuhan Faizal Amrah, SE dan Drs. H. N Ikawidjaja, MM untuk diangkat sebagai Direktur Kepatuhan Perseroan. Jika salah satunya atau keduanya dinyatakan lulus Fit and Proper Test dari OJK dan selanjutnya pengangkatan salah seorang menjadi Direktur Kepatuhan kewenangannya diserahkan kepada Gubernur selaku pemegang saham pengendali perseroan. b. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi Secara umum Direksi telah menunjukkan upaya serius untuk mencapai kinerja terbaik dalam merealisasikan rencana bisnis bank yang telah ditetapkan. Kinerja Bank tahun 2015 bila dibandingkan dengan tahun 2014 menunjukkan adanya pertumbuhan, walaupun masih ada yang belum mencapai target sepenuhnya. Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan menjelaskan mengenai tugas dan tanggung jawab Direksi sebagai berikut : 1. Tugas Pokok Direksi adalah : a. Melaksanakan pengurusan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan serta bertindak selaku pimpinan dalam pengurusan tersebut. b. Memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan. 2. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuan Perseroan. 3. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perseroan dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4. Setiap anggota Direksi bertangung jawab penuh secara pribadi apabila anggota Direksi yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha Perseroan.


37

5. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan serta melakukan segala tindakan dan perbuatan, baik mengenai pengurusan maupun mengenai kepemilikan serta mengikat Perseroan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perseroan. 6. Perbuatan-perbuatan Direksi dibawah ini harus mendapat persetujuan tertulis dari Komisaris dengan mengindahkan peraturan perundangundangan yang berlaku : a. Mengeluarkan surat-surat obligasi. b. Membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas barang-barang inventaris milik Perseroan. c. Melepaskan atau menjual barang tidak bergerak milik Perseroan yang melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Rapat Komisaris. d. Menetapkan struktur organisasi dan tata kerja Perseroan. e. Mengambil bagian baik sebagian atau seluruhnya atau ikut serta didalam perseroan atau badan-badan lain atau mendirikan bank baru yang tidak dalam rangka penyelamatan piutang. f.

Melepaskan sebagian atau seluruhnya penyertaan Perseroan dalam perseroan atau badan-badan lainnya yang tidak dalam rangka penyelamatan piutang.

g. Perbuatan untuk tidak menagih lagi piutang macet yang telah dihapus tagih yang jumlahnya dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. 7. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan hutang seluruh atau lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh jumlah harta kekayaan Perseroan, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. 8. Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada point (7) diatas tanpa persetujuan RUPS, tetap mengikat Perseroan sepanjang pihak lain dalam perbuatan hukum tersebut beretikat baik. 9. Untuk

menjalankan

pebuatan

hukum

berupa

transaksi

yang

mengakibatkan benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Komisaris atau Pemegang Saham dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini


38

dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang Perbankan. 10. Kebijakan Kepengurusan ditetapkan dalam Rapat Direksi dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan yang berlaku dibidang Perbankan. 11. Direksi untuk perbuatan tertentu atas tanggung jawabnya sendiri, berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya, dengan memberikan kepadanya atau kepada mereka kekuasaan untuk perbuatan tertentu tersebut yang diatur dalam Surat kuasa. 12. Pembagian tugas dan wewenang setiap angota Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut dapat dilimpahkan kepada Komisaris. Dalam menentukan keputusan tersebut perlu mempertimbangkan usulan Direktur Utama. Dalam hubungan dengan tugas pokok Direksi memiliki kewajiban, antara lain: a. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perseroan sesuai dengan tujuan dan lapangan usahanya. b. Menyiapkan rencana kerja dan anggaran tahunan Perseroan dan menyampaikannya kepada Komisaris selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sebelum tahun anggaran berikutnya dimulai untuk mendapatkan persetujuan Komisaris. c. Menyiapkan rencana jangka panjang Perseroan, untuk mendapatkan persetujuan Komisaris. d. Mengadakan dan memelihara pembukuan dan administrasi Perseroan sesuai dengan kelaziman yang berlaku bagi suatu perseroan. e. Menyusun sistem akuntansi berdasarkan prinsip pengendalian intern, terutama pemisahan fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan dan pengawasan. f.

Memberikan pertanggungjawaban dan segala keterangan tentang keadaan dan jalannya Perseroan berupa laporan kegiatan Perseroan termasuk laporan keuangan, baik dalam bentuk laporan tahunan maupun dalam bentuk laporan berkala lainya menurut cara dan waktu yang ditentukan dalam anggaran dasar setiap diminta oleh Komisaris.

g. Menyiapkan susunan organisasi Perseroan lengkap dengan perincian tugas.


39

h. Direksi dapat mengangkat tenaga ahli atau konsultan dalam melakukan sebahagian tugas perseroan dan tidak dapat diangkat menjadi

pegawai

atau

pejabat

dalam

perseroan,

dengan

memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. i.

Direksi dapat mengangkat tenaga yang berpengalaman (Special hare) sebagai pejabat dalam perseroan, dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

j.

Menjalankan kewajiban lainnya sesuai dengan Angaran Dasar.

13. Direksi mempunyai hak dan wewenang, antara lain sebagai berikut: a. Menetapkan kebijakan dalam kepemimpinan dan kepengurusan. b. Mengatur ketentuan tentang kepegawaian Perseroan termasuk menetapkan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pegawai Perseroan. c. Mengangkat dan memberhentikan pegawai Perseroan berdasarkan peraturan

kepegawaian

Perseroan

dan/atau

Peraturan

Ketenagakerjaan yang berlaku. d. Mengangkat Sekertaris dan Komite-Komite Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan usulan Komisaris, dan kriteria dari anggota komite adalah berintegritas dan jujur serta memiliki pengalaman dibidang perbankan, keuangan dan hukum serta ekonomi baik praktisi maupun akademisi. Khusus Sekertaris diwajibkan dari seorang Pegawai dalam Perseroan. e. Mengatur pendelegasian kekuasaan Direksi untuk mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan kepada seorang atau beberapa orang anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang atau beberapa orang pegawai Perseroan, baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada badan lain. f.

Menghapusbukukan piutang macet yang selanjutnya mendapat persetujuan Komisaris.

g. Menjalankan tindakan lainnya, baik mengenai pengurusan maupun mengenai pemilikan, sesuai dengan ketentuan yang diatur lebih lanjut oleh Rapat Komisaris dengan memperhatikan perundang-undangan yang berlaku. c.

Rapat Direksi selama Tahun 2015


40

Semester I

21 Kali pertemuan dengan pembahasan : 1. 6 Januari 2015 pembahasan : acara penyerahan sekaligus peresmian bantuan CSR Kios Pedagang Komersial Lapangan (PKL) kepada Pemerintah Daerah Kota Palu. 2. 8 Januari 2015 pembahasan : Bantuan CSR Bank Sulteng yaitu Penghijauan Bandara Mutiara Sis Aljufri Palu. 3. 14 Januari 2015 Pembahasan : Pembentuan panitia RAKOR PT. Bank Sulteng 2015. 4. 19 – 21 Januari 2015 Pembahasan : Presentasi masingmasing Divisi, BM, dan Kepala Kantor Kas. 5. 19 – 20 Januari 2015 Pembahasan : Tindak lanjut hasil Rakor 2015. 6. 23 Januari 2015 Pembahasan : Diskusi antara Pemda Sulawesi Tengah, China Exim Bank, dan PT. Bank Sulteng tentang Penanaman Modal untuk percepatan Pengembangan Wilayah di Sulawesi Tengah. 7. 29 Januari 2015 Pembahasan : Rencana Project Bank Sulteng tahun 2015. 8. 3 Februari 2015 Pembahasan : Mengenai “Pemda Fund Reward”. 9. 5 Februari 2016 Pembahasan : Perkembangan Bisnis Bank Sulteng tahun 2015. 10. 11 Februari 2015 Pembahasan : Pengembangan BPD Net Online Generation, Pembahasan MPN G2, dan Tindak Lanjut Temuan OJK. 11. 3 Maret 2015 Pembahasan : Pengadaan Majalah Bank Sulteng Edisi ke 1. 12. 9 Maret 2015 Pembahasan : Lisensi Produk Microsoft, Mobile Banking, Pengadaan Loan Origination System (LOS), Chanelling, dan Pengadaan/Sewa Mesin ATM. 13. 10 Maret 2015 Pembahasan : Persiapan RUPS, Penerbitan Saham, dan CSR. 14. 8 April 2015 Pembahasan : Tentang Kantor Cabang Jakarta, Penambahan Lahan Parkir Kantor Cabang Ampana, Gedung Baru Kantor Cabang Luwuk, Gedung Kantor Cabang Palu


41

Barat, dan Penambahan Lahan Parkir Kantor Cabang Tolitoli. 15. 27 April 2015 Pembahasan : Penyelesaian Selisih Kas ATM dan Rekening Nominatif. 16. 28 April 2015 Pembahasan : Penerbitan Kartu ATM khusus MAhasiswa Kab. Morowali. 17. 6 Mei 2015 Pembahasan : mengenai “Permasalahan autodebet rekening nasabah tawa plus dan progress TDR. 18. 9 Juni 2015 Pembahasan : Pelaksanaan Teknis Rapat Koordinasi dan Malam Ramah Tamah Sejuta Bintang 2015. 19. 1 Juni 2015

Pembahasan : Pembentukan Panitia rapat

Koordinasi 2015 Tanggal 11 s/d 12 juni 2015. 20. 24 Juni 2015 Pembahasan : Bisnis Bank Sulteng Periode Juni 2015, COM + OHC = COF & Suku Bunga DPK dan Kredit, Limit Kredit Bulan Juni 2015, Mobile Banking, Produk Laku PAndai, Simulasi LDR Akhir Tahun 2015, dan Credit Line Conterparty Treasury. 21. 29 Juni 2015 Pembahasan : Tanggapan atas RBB Perubahan Tahun 2015 0 2017 sesuai Surat OJK No.448/KO.631/2015 tanggal 5 Juni 2015. Semester II

21kali Pertemuan dengan pembahasan : 1. 5 Agustus 2015 Pembahasan : Mengenai Program Corporate Social Responsibility (CSR). 2. 7 Agustus 2015 Pembahasan : mengenai “Kebijakan Proses SI-gaji & Solusi IT”. 3. 19 Agustus 2015 Pembahasan : Kantor Ampana, Kantor Jakarta dan Kantor Palu Barat. 4. 21 Agustus 2015 Pembahasan : a. Bisnis Bank Sulteng Periode Juli 2015 b. COM + OHC = COF & Suku Bunga DPK c. Limit Kredit Bulan Juli 2015 dan Bisnis Kredit d. Makro Ekonomi e. Other 

Kredit Internal Pegawai Bank Sulteng



Mobile Banking



Laku Pandai


42



Credit Channeling

5. 16 September 2015 Pembahasan : a. Makro Ekonomi b. Bisnis Bank Sulteng Periode Sptember 2015 c. COM + OHC = COF (Bisnis Treasury & Bisnis Funding) d. Bisnis Kredit (Pengususlan Bisnis Kredit dan Limit Kredit September 2015) e. Kebijakan Kredit Internal f.

Others

6. 19 September 2015 Pembahasan : Lanjutan Pelaksanaan program Corporate Social Responsibility Bank Sulteng 2014. 7. 30 September 2015 Pembahasan : Lanjutan Pelaksanaan program Corporate Social Responsibility Bank Sulteng 2014. 8. 1 Oktober 2015 Pembahasan : Perkembangan Bisnis Bank Sulteng menghadapi ekonomi makro yang sedang bergejolak dan Others. 9. 15 Oktober 2015 Pembahasan : Tindaklanjut Komitmen

Kepada

PPATK,

Persiapan

materi

dan Divisi

Kepatuhan pada Rapat Kerja Bank Sulteng, dan Evaluasi mengenai ketentuan dan fungsi kepatuhan. 10. 26 Oktober 2015 Pembahasan : Pembayaran Dividen Tahun Buku 2014. 11. 29 Oktober 2015 Pembahasan : Operasional MPN G-2 dengan pilot Project Cabang Utama. 12. 9 November 2015 Pembahasan : Analisa Kebutuhan, Manfaat dan Strategis Teknologi Informasi Bank Sulteng 2015 – 2018. 13. 12 November 2015 Pembahasan : Upgrade Teknologi Informasi Bank Sulteng. 14. 14 November 2015 Pembahasan : Proses Pengadaan Mesin Switching yang baru untuk Bank Sulteng. 15. 16 November 2015 Pembahasan : Launching tabungan SimPel di Sulawesi Tengah, dimana Bank Sulteng menjadi Host dalam kegiatan tersebut dan dihadiri oleh Wapres RI Bpk. Drs.Jusuf Kalla. Laporan TATA KELOLA BANK Tahun 2015 PT. BANK SULTENG

43

16. 24 November 2015 Pembahasan : Gathering Nasabah (Kontraktor), OJK dan Pemegang Saham, dan Persiapan Akhir Tahun. 17. 27 November 2015 Pembahasan : a. Makro ekonomi b. Bisnis Bank Sulteng Periode Oktober 2015 c. COM + OHC = COF (Bisnis Treasury dan Bisnis Funding) d. Bisnis Kredit (Limit Kredit Bulan Oktober 2015) e. Simulasi ketahanan likuiditas akhir tahun 2015 f. Others 18. 27 November 2015 Pembahasan : Evaluasi dan Kajian Kredit Hapus Buku Usulan Cabang Tahun 2014 (lanjutan). 19. 2 Desember 2015 Pembahasan : Pembuatan Buku Kebijakan Bank tentang Sumber Daya Manusia dan Revisi/Pengkinian SOP Sumber Daya Manusia. 20. 10 Desember 2015 Pembahasan : Presentasi Pembukaan kantor Capem Toili, Kantor Jakarta, Kantor Cab. Palu Barat, dan Kantor Kas Labean. 21. 30 Desember 2015 Pembahasan : a. Makro Ekonomi b. Bisnis Bank Sulteng Periode Oktober 2015 c. COM + OHC = COF (Bisnis Treasury dan Bisnis Funding) d. Bisnis Kredit (Limit Kredit Bulan November 2015) e. Strest Test likuiditas akhir tahun 2015 f. Audit BPK dan OJK g. Others

d. Hubungan Direksi dan Dewan Komisaris Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 dan PBI NO.8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Perubahan atas PBI No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 serta Surat Edaran BI No. 15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum, Bank Sulteng telah sejak lama menerapkan pemisahan tugas, fungsi dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris. Selain itu, tidak terdapat hubungan keluarga baik horizontal maupun vertikal, Laporan TATA KELOLA BANK Tahun 2015 PT. BANK SULTENG

44

termasuk hubungan karena pernikahan, sampai derajat ketiga, antara sesama anggota Direksi, atau antar anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris, atau sesama anggota Dewan Komisaris. Secara umum hubungan Direksi dengan Dewan Komisaris sesuai Anggaran Dasar Bank dan Peraturan Perundang-undangan serta Peraturan Bank Indonesia/OJK yang berlaku, adalah : 1. Direksi dan Dewan Komisaris secara bersama-sama menandatangani dokumen Bank, yaitu Rencana Korporasi, Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Bank (GCG) Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Bank. 2. Transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang Direksi bertanggung jawab untuk memastikan agar semua informasi mengenai Bank secara tepat waktu dan lengkap disampaikan kepada Dewan Komisaris. 3. Direksi wajib memberikan akses atas informasi Bank secara tepat waktu dan lengkap kepada Dewan Komisaris. 4. Direksi wajib membebaskan para anggota Dewan Komisaris untuk secara bersama-sama maupun sendiri setiap waktu dalam jam kerja Bank, berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh bank dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, persediaan barang, memeriksa dan mencocokan keadaan uang kas (untuk keperluan verifikasi) dan lain-lain surat berharga serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang dijalankan oleh Direksi. 5. Direksi dan tiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh anggota Dewan Komisaris. 6.

Atas permintaan tertulis dari Dewan Komisaris, Direksi memberikan keterangan hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas Audit Internal.

7. Menyampaikan laporan keuangan bulanan sesuai permintaan Dewan Komisaris. 8. Menyampaikan surat permohonan persetujuan tambahan modal di setor untuk mendapat persetujuan Dewan Komisaris. 9. Menyampaikan laporan pelaksanaan manajemen risiko dan laporan pelaksanaan tugas bidang kepatuhan kepada Dewan Komisaris. 10. Menyampaikan materi RUPS/RUPSLB untuk menjadi bahan keputusan bersama dan mendapat persetujuan Dewan Komisaris dengan Direksi. 11. Jika dianggap perlu, Dewan Komisaris dapat meminta secara langsung informasi dari fungsi - fungsi manajemen terkait operasional bank untuk Laporan TATA KELOLA BANK Tahun 2015 PT. BANK SULTENG

45

melaksanakan fungsi pengawasan dengan sepengetahuan Direksi. 12. Direksi dan atau pejabat bank lainnya wajib menghadiri undangan rapat Dewan Komisaris dengan sepengetahuan Direksi. 13. Direksi wajib memberikan akses atas informasi bank kepada komitekomite

yang

membantu

Dewan

Komisaris

dengan

sebelumnya

mengirimkan pemberitahuan terlebih dahulu melalui Dewan Komisaris kepada Direksi. 14. Direksi dapat mengundang anggota Dewan Komisaris jika diperlukan pendapatnya dalam Rapat Direksi. 15. Risalah Rapat Direksi harus tersedia apabila diminta oleh anggota Dewan Komisaris. 16. Direksi mempunyai hak dan wewenang untuk menetapkan kebijaksanaan Bank berdasarkan persetujuan Dewan Komisaris dalam menjamin kepengurusan Bank, kecuali ditetapkan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan. 17. Direksi menetapkan susunan Organisasi dan tata kerja Bank dengan persetujuan Dewan Komisaris. 18. Direksi berdasarkan persetujuan tertulis Dewan Komisaris dengan berpedoman kepada perundang-undangan yang berlaku dapat melakukan hal-hal sebagai berikut : a.

Mengambil bagian atau ikut serta dalam Perseroan/badan-badan lain atau menyelenggarakan bank baru yang tidak dalam rangka penyelamatan piutang, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b.

Melepaskan sebagian atau seluruhnya penyertaan Perseroan dalam bank atau badan-badan lain.

c.

Menggunakan cadangan untuk penghapusan kredit kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) Umum atau peraturan perundangan yang berlaku.

d.

Melakukan hapus buku terhadap pokok kredit yang diberikan kepada pihak terkait sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

19. Transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku atau jangka waktu yang lebih lama sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dapat dilakukan Direksi dengan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang Laporan TATA KELOLA BANK Tahun 2015 PT. BANK SULTENG

46

berlaku khususnya peraturan Pasar Modal. 20. alam hal Bank mempunyai benturan kepentingan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota

Direksi lainnya dan dalam hal

Perseroan

mempunyai

kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini bank diwakili oleh Dewan Komisaris. 21. Pengurusan Perseroan oleh Direksi pada umumnya, (baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan dan memberikan nasehat kepada Direksi) dijalankan dibawah pengawasan Dewan Komisaris. 3. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE-KOMITE Komite Dewan Komisaris terdiri dari Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi aktif membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris sesuai Tupoksinya masing-masing yang diatur dalam ketentuan Good Corporate Governance (GCG) dan buku pedoman kerja Komite.Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab komite Dewan Komisaris

selama periode

Semester I tahun 2015 adalah sebagai berikut : 3.1

Merekomendasikan kepada Dewan Komisaris atas hasil pantauan dan evaluasi Komite-komite. 1. Komite Audit Daftar Rekomendasi Komite Audit Semester 1 : No.

No./Tanggal Rekomendasi


Perihal

47

1.

No.01/Komite AuditDekom/BPD- ST/2015 Tgl. 07 Januari 2015

Buku pedoman kerja komite audit SK Direksi No. 83/SK/BPD-ST/2013 tanggal 31 Oktober 2013

2.


Rek. Pendapatan dan beban bunga antar kantor PT. Bank Sulteng periode 31 Desember 2014.

3.


Pendapatan provisi kredit PT. Bank Sulteng tahun 2014

4.


Realisasi pencapaian target RBB Tw. IV 2014, khusus rincian laba rugi (beban non operasional lainnya)

5.

No.05/Komite AuditDekom/BPD- ST/2015 Tgl. 21 anuari 2015

Realisasi pencapaian target RBB Tw. IV 2014, khusus denda laporan dan pajak

6.


Realisasi pencapaian target RBB Tw. IV 2014, khusus rincian neraca sisi passiva pada pos-pos tertentu

7.


Realisasi pencapaian target RBB Tw. IV 2014, khusus rincian neraca sisi aktiva pada pos-pos tertentu

8.

No.08/Komite AuditDekom/BPD- ST/2015 Tgl. 02 Februari 2015

Laporan hasil pemeriksaan SKAI semester I 2014 dan semester II 2014.

9.


Tindak lanjut Direksi atas temuan audit dan rekomendasi dari SKAI semester II /2013

10.


Tindak lanjut Direksi atas temuan audit dan rekomendasi dari SKAI semester I /2014

11.

No.11/Komite AuditDekom/BPD- ST/2015 Tgl. 16 Maret 2015

Permintaan penyelesaian janji/ komitmen auditee

12.


Kualitas LDR cabang Toli-toli

13.


Kualitas LDR cabang Poso


48

14.


Kualitas LDR cabang Luwuk

15.


Kualitas LDR cabang Bungku

16.


Kualitas LDR cabang Salakan

17.


Kualitas LDR cabang Donggala

18.


Kualitas LDR cabang Parigi

19.


Kualitas LDR cabang Buol

20.


Kualitas LDR cabang Ampana

21.


Kualitas LDR cabang Morowali

22.


Kualitas LDR cabang Bangkep

23.


Kualitas LDR cabang Paleleh

24.

No.24/Komite AuditDekom/BPD- ST/2015 Tgl. 30 April 2015

Temuan KAP terhadap Cab. Toli-toli

25.

No.25/Komite AuditDekom/BPD- ST/2015 Tgl. 04 Mei 2015

Pembobolan Kas pada PT. Bank Sulteng KCU Palu

26.


Penyelewengan Dana pada Bank Sulteng Kantor Kas Lambunu (Cab. Parigi)

27.

No.27/Komite Audit-

Penyelewengan Dana Kantor Cabang Parigi.


49

Dekom/BPD- ST/2015 Tgl. 04 Mei 2015 28.


Tindak lanjut pengkinian atau update kebijakan dan SOP Bank

29.


Permintaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Akuntan Publik

30.


Laporan Keuangan Publikasi Triwulan I Tahun 2015

31.


Jumlah nominal Kredit Bermasalah PT. Bank Sulteng

32.

No.32/Komite AuditDekom/BPD- ST/2015 Tgl. 12 Juni 2015

Evaluasi hasil audit/SKAI kantor cabang Salakan semester I tahun 2014.

33.


Evaluasi hasil audit/SKAI kantor cabang Parigi semester II tahun 2014.

34.


Evaluasi hasil audit/SKAI kantor cabang Donggala semester II tahun 2014.

35.


Evaluasi hasil audit/SKAI kantor cabang Palu semester I & II tahun 2014.

36.


Temuan pemeriksaan kantor pelayanan pajak

37.


Evaluasi hasil audit/SKAI kantor cabang Bangkep semester I tahun 2014.

2. Komite Pemantau Risiko Daftar Rekomendasi Komite Pemantau Risiko Semester I : No. 1.


Perihal

01/KomiteDekom/BPD-ST/ I/2015

Usul revisi Buku V Buku pedoman kerja komite pemantau risiko Dewan Komisaris


50

Tgl. 12 Januari 2015

2.

02/KomiteDekom/BPD-ST/ I/2015 Tgl. 19 Januari 2015

Penyelesaian dokumen kredit yang diduga hilang

3.


Perhitungan PPA sesuai Peraturan Bank Indonesia

4.


Perbaikan kualitas LDR dan NCD serta pengaruhnya terhadap risiko likuiditas dan risiko kepatuhan.

5.


Pengelolaan penagihan kredit hapus buku.

6.

06/KomiteDekom/BPD-ST/ II/2015 Tgl. 03 Februari 2015

Penyampaian laporan fungsi kepatuhan periode tahun 2014

7.


Revisi atau pengkinian kebijakan Standar Operasional Prosedur (SOP) Bank

8.


Penyesuaian jumlah dan komposisi setoran modal saham Bank Sulteng

9.


Corrective Action penerimaan deviden tahun buku 2013, dan setoran modal serta agio saham PT. Mega Corpora.

10.

10/KomiteDekom/BPD-ST/ III/2015 Tgl. 05 Maret 2015

Peningkatan upaya pencegahan timbulnya penyalahgunaan (fraud)

11.


Permintaan laporan tentang transparansi informasi Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK)


dan

ketentuan

pelaporan

51

12.

12/KomiteDekom/BPD-ST/ III/2015 Tgl. 09 Maret 2015 13/KomiteDekom/BPD-ST/ III/2015 Tgl. 16 Maret 2015

Peningkatan perbaikan kualitas Manajemen Risiko.

14.


Permintaan laporan data perkreditan bank

15.


Permintaan persetujuan Dewan Komisaris atas Buku Pedoman Perusahaan (BPP) atau Buku Kebijakan Bank Sulteng

16.


Pengenaan sanksi kepada Bank Sulteng atas keterlambatan penyampaian LTKT

17.

17/KomiteDekom/BPD-ST/ IV/2015 Tgl. 02 April 2015

Pengawasan kelengkapan dokumen kredit terhadap 15 (lima belas) Debitur Inti

18.


Permintaan Buku Kebijakan dan SOP Agunan yang diambil alih (AYDA) serta data AYDA posisi Maret 2015, bila ada.

19.


Merevisi dan menyempurnakan laporan GCG terkait dengan Self Assessment secara lengkap kepada OJK

20.


Permintaan ketegasan Direksi atas pemberlakuan Pedoman Kebijakan Kredit.

21.


Mencegah timbulnya kredit bermasalah baru dan menurunkan nominal kredit bermasalah

22.


Penyelesaian kerugian Bank dari kasus fraud.

13.


Permintaan laporan bulanan saldo kredit Hapus Buku (ekstracomtable)

52

23.

23/KomiteDekom/BPD-ST/ V/2015 Tgl. 04 Mei 2015 24/KomiteDekom/BPD-ST/ V/2015 Tgl. 06 Mei 2015

Permintaan update atau pengkinian Buku Pedoman Perusahaan (BPP) kebijakan kredit, penyelamatan kredit, ristrukturisasi kredit, Hapus Buku dan Hapus Tagih. Permintaan Buku Pedoman/Buku Kebijakan Sumber Daya Manusia serta up date/pengkinian SOP Divisi Sumber Daya Manusia.

25.

25/KomiteDekom/BPD-ST/ V/2015 Tgl. 08 Mei 2015

Permintaan update atau kaji ulang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Kebijakan Perkreditan ketentuan BMPK.

26.


Permintaan penyediaan Buku Kebijakan dan Prosedur Tertulis.

27.


Pembentukan Komite Manajemen Risiko untuk memenuhi Ketentuan Good Corporate Governance (GCG)

28.


Mencegah dan menurunkan kolektibilitas dua (DPK)

29.


Laporan target dan realisasi Rencana Bisnis Bank Triwulan I Tahun 2015

30.

30/KomiteDekom/BPD-ST/ VI/2015 Tgl. 04 Juni 2015

Pengawasan dan pembinaan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan Satuan KErja Audit Intern (SKAI)

31.


Melakukan evaluasi sebab melambatnya pertumbuhan tabungan serta upaya tindak lanjutnya.

32.


Buku Pedoman kerja Dewan Komisaris dan Komite Dewan Komisaris

33.

33/KomiteDekom/BPD-ST/ VI/2015 Tgl. 18 Juni

Inventarisasi dan tata kelola Asset barang bergerak dan tidak bergerak serta hapus buku dan tata cara pelelangan.

24.


kredit

53

2015 34.

34/KomiteMelengkapi kembali perubahan RBB tahun Dekom/BPD-ST/ 2015-2017 VI/2015 Tgl. 29 Juni 2015 3. Komite Remunerasi Dan Nominasi Daftar Rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi No.

3.2


Perihal

1.

01/KRN.DK/BPDST/IV/2015 Tgl. 12 Januari 2015

Kenaikan gaji pegawai.

2.


Penyesuaian biaya perjalanan dinas

3.


Biaya perawatan kesehatan bagi Istri Pengurus.

4.


Usulan perubahan Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi Bank Sulteng.

5.

05/KRN.DK/BPDST/IV/2015 Tgl. 20 Maret 2015

Usulan Komisaris Independen Bank Sulteng

Melaksanakan dan mengikuti rapat intern Komite, rapat Dewan Komisaris, serta Divisi terkait dan lain-lain. 1. Rapat Dewan Komisaris dan Komite Audit : Semester 1 : a. Rapat Tgl. 08 Januari 2015 Pembahasan rekomendasi-rekomendasi Komite Audit sebanyak 8 rekomendasi. b. Rapat Tgl. 05 Februari2015 Pembahasan rekomendasi-rekomendasi Komite Audit sebanyak 2 rekomendasi. c. Rapat Tgl. 27 Februari 2015 Pembahasan rekomendasi-rekomendasi Komite Audit sebanyak 6 rekomendasi. d. Rapat Tgl. 24 Maret 2015, pembahasan Rekomendasi-rekomendasi Komite Audit sebanyak 15 rekomendasi


54

e. Rapat Tgl. 11 Mei 2015, pembahasan Rekomendasi-rekomendasi Komite Audit sebanyak 4 rekomendasi. f.

Rapat Tgl. 10 Juni 2015, pembahasan Rekomendasi-rekomendasi Komite Audit Dewan Komisaris sebanyak 4 rekomendasi.

Semester 2 : a. Rapat Dewan Komisaris dan Komite Dewan Komisaris Tgl. 30 Juli 2015 pembahasan : Pembahasan rekomendasi Komite Audit sebanyak 6 (enam) rekomendasi. b. Rapat Dewan Komisaris dan Komite Dewan Komisaris Tgl. 20 Oktober 2015 pembahasan Rekomendasi Komite Audit sebanyak 9 (sembilan) rekomendasi c. Rapat Dewan Komisaris dan Komite-komite Audit Tgl. 25 November 2015, pembahasan : 1. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan mengaudit laporan keuangan PT. Bank Sulteng Tahun Buku 2015. 2. Pembahasan rekomendasi-rekomendasi dari Komite Audit sebanyak 5 (lima) rekomendasi. 2. Rapat Interen Komite Pemantau Risiko : Semester 1 : a. Rapat Tgl. 05 Januari 2015 dan dari notulen rapat disepakati untuk merekomendasikan

kepada

Dewan Komisaris

sebanyak 5 (lima)

rekomendasi. b. Rapat Tgl. 09 Februari 2015 dan dari notulen disepakati untuk merekomendasikan

kepada

Dewan

Komisaris

sebanyak

3

(tiga)

rekomendasi. c. Rapat Tgl. 09 Maret 2015 dalam notulen rapat disepakati untuk direkomendasikan kepada Dewan Komisaris

sebanyak 5 (lima)

rekomendasi. d. Rapat Tgl. 07 April 2015, dari hasil pembahasan yang tertuang dalam notulen rapat disepakati untuk direkmomendasikan kepada Dewan Komisaris sebanyak 6 (enam) rekomendasi. e. Rapat Tgl. 05 Mei 2015, dalam pembahasan rapat yang tertuang dalam notulen rapat disepakati sebanyak 7 (tujuh) rekomendasi untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris.Laporan TATA KELOLA BANK Tahun 2015 PT. BANK SULTENG

55

f.

Rapat Tgl. 08 Juni 2015, dalam rapat yang dituangkan dalam notulen rapat terdapat 4 (empat) rekomendasi yang akan diajukan kepada Dewan Komisaris.

Semester 2 : a.

Risalah rapat No. 06/Komite/Dekom/BPD-ST/2015 Tgl. 6 Juli 2015 dan disepakati untuk merekomendasikan kepada Dewan Komisaris sebanyak 3 (tiga) rekomendasi.

b.

Risalah rapat No. 08/Komite/Dekom/BPD-ST/2015 Tgl. 6 Agustus 2015 dan disepakati untuk merekomendasikan kepada Dewan Komisaris sebanyak 3 (tiga) rekomendasi.

c.

Risalah rapat No. 09/Komite/Dekom/BPD-ST/2015 Tgl. 3 September 2015 dan disepakati untuk merekomendasikan kepada Dewan Komisaris sebanyak 4 (empat) rekomendasi.

d.

Risalah rapat No. 10/Komite/Dekom/BPD-ST/2015 Tgl. 6 Oktober 2015 dan disepakati untuk merekomendasikan kepada Dewan Komisaris sebanyak 3 (tiga) rekomendasi.

e.

Risalah rapat No. 11/Komite/Dekom/BPD-ST/2015 Tgl. 3 November 2015 dan disepakati untuk merekomendasikan kepada Dewan Komisaris sebanyak 4 (empat) rekomendasi.

f.

Risalah rapat No. 12/Komite/Dekom/BPD-ST/2015 Tgl. 3 Desember 2015 dan disepakati untuk merekomendasikan kepada Dewan Komisaris sebanyak 4 (empat) rekomendasi.

3. Rapat dengan Dewan Komisaris bersama Komite-komite : Semester 1 : a. Rapat tanggal 08 Januari 2015, membahas 12 (dua belas) rekomendasi 4 (empat) diantaranya rekomendasi dari Komite Pemantau Risiko dan 8 (delapan) rekomendasi Komite Audit. b. Rapat tanggal 05 Februari 2015, membahas 7 (tujuh) rekomendasi yaitu 5 (lima) rekomendasi Komite Pemantau Risiko 2 (dua) rekomendasi Komite Audit, rapat menyepakati untuk dimintakan/disarankan kepada Direksi untuk ditindaklanjuti. c. Rapat tanggal 27 Pebruari 2015 membahas 10 (sepuluh) rekomendasi yaitu 4 (empat) rekomendasi Komite Pemantau Risiko dan 6 (enam) Laporan TATA KELOLA BANK Tahun 2015 PT. BANK SULTENG

56

rekomendasi Komite Audit, pada rapat tersebut disetujui untuk disarankan kepada Direksi untuk tindak lanjutnya. d. Rapat tanggal 24 Maret 2015, membahas sebanyak 20 (dua puluh) rekomendasi terdiri dari 5 (lima) rekomendasi Komite Pemantau Risiko dan 15 (lima belas) rekomendasi Komite Audit,

pada rapat tersebut

disepakati untuk disarankan kepada Direksi untuk ditindaklanjuti, dan dari 12 (dua belas) rekomendasi Komite Audit agar dijadikan satu surat saja kepada Direksi. e. Rapat tanggal 11 Mei 2015, membahas sebanyak 12 (dua belas) rekomendasi terdiri dari 8 (delapan) rekomendasi Komite Pemantau Resiko dan 4 (empat) rekomendasi Komite Audit. Dari hasil rapat tersebut disepakati untuk dimintakan/disarankan kepada Direksi untuk tindak lanjutnya. f.

Rapat tanggal 10 Juni 2015, membahas sebanyak 11 (sebelas) rekomendasi dan 7 (tujuh) rekomendasi dari Komite Pemantau Resiko dan 4 (empat) rekomendasi dari Komite Audit. Rapat menyepakati untuk disarankan/dimintakan kepada Direksi untuk ditindak lanjuti.

Semester 2 : -

Tidak pernah mengikuti

4. Rapat dengan Komite Pemantau Risiko dengan Divisi : Rapat dengan Divisi Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) a. Rapat diadakan tanggal, 26 Januari 2015, membahas tentang Laporan Good Corporate Governance (GCG) periode semester II tahun 2014. 5. Rapat Dewan Komisaris dan Komite Remunerasi dan Nominasi selama 2015 : Semester 1 : a. Rapat Dewan Komisaris dan Komite Remunerasi dan Nominasi Tgl. 11 Februari 2015 pembahasan : Rekomendasi-rekomendasi dari komite remunerasi dan nominasi. b. Rapat Dewan Komisaris, Direksi, dan Kadiv. SDM (Anggota Komite remunerasi dan Nominasi) dan Kadiv. SKAI Bank Sulteng Tgl. 25 Mei 2015, pembahasan : Jasa Produksi Pegawai yang belum terbayarkan, Biaya perjalanan dinas, kenaikan honor Komite Dewan Komisaris, Pembayaran


57

uang pendidikan dan pengenaan sanksi kepada pegawai yang melakukan fraud. Semester 2 : Rapat Dewan Komisaris dan Komite Remunerasi dan Nominasi, Tanggal 01 Juli 2015 pembahasan, antara lain :

3.3

a.

Tindak lanjut proses perekrutan calon Direktur Kepatuhan

b.

Usulan Komisaris Independen

c.

Pengkinian BPP dan SOP SDM

d.

Permintaan kenaikan honorarium Komite Dewan Komisaris

e.

Tindak lanjut pembukaan Kantor Cabang Palu Barat

Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan. 1. Pendidikan dan Pelatihan yang diikuti oleh Komite Audit selama 2015 : Semester 1 : a. Dalam rangka mengikuti workshop non performing financing (NPF) kupas tuntas strategi penanganan NPL dan teknik negosiasi dalam kerangka kualitas kredit syariah dan konvensional, di Jakarta tanggal 02 s/d 05 Juni 2015 oleh Komisaris Bapak. Drs. H. Amiluddin Haludin dan Komite Audit Bank Sulteng Bapak H. Syafruddin Sunumpole. Semester 2 : -


2. Pendidikan dan Pelatihan yang diikuti oleh Komite Pemantau Risiko selama 2015 : Semester 1 : a. A to Z Good Corporate Governance (GCG) Implementasi GCG secara utuh bagi seluruh Unit kerja terkait, diselenggarakan oleh Risk Management Guard (RMG) di Grand Zuri Malioboro Hotel Yogyakarta tanggal 25 s/d 27 Maret 2015 diikuti oleh Bapak H. Ramli Nurdin. b. WorkShop penyusunan Laporan Dewan Komisaris yang Komprehensif dan Efektif yang diselenggarakan oleh Assosiasi Bank Pembangunan Daerah (ASBANDA) di Hotel Pullman Surabaya, tanggal, 12 s/d 13 Mei 2015 diikuti oleh Bapak Bambang Setiawan. Semester 2 : a. Dalam rangka menghadiri undangan seminar FKDK/P untuk level pengurus bank di Jakarta serta memonitoring perkembangan rehab Kantor Laporan TATA KELOLA BANK Tahun 2015 PT. BANK SULTENG

58

Pemasaran Bank Sulteng di Jakarta, tanggal 13 Oktober 2015 oleh Komisaris Bapak Drs. H. Amiluddin Haludin dan Komite Pemantau Risiko Bapak H. Ramli Nurdin. 3. Pendidikan dan Pelatihan yang diikuti oleh Komite Remunerasi dan Nominasi selama 2015 : Semester 1 : -


Semester 2 : 3.4


Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-Komite Dewan Komisaris wajib membentuk paling kurang Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Remunerasi dan Nominasi, dalam rangka mendukung efektivitas tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris. 1. Komite Audit Dalam rangka memenuhi Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/2006 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum, maka Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit. Komite Audit merupakan alat kelengkapan Dewan Komisaris yang berfungsi untuk melakukan pengawasan atas efektivitas sistem pengendalian intern, proses internal audit dan pelaporan keuangan, sehingga Bank dapat dikelola berdasarkan prinsip transparansi,

akuntabilitas,

pertanggungjawaban,

independensi,

dan

kewajaran. Pembentukan Komite Audit Bank Sulteng juga berpedoman pada ketentuan sebagai berikut : a. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-117/M-PBUMN/2002 tanggal 1 Agustus 2002 tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara . b. Surat Keputusan Direksi PT Bank Sulteng Nomor 05/SK/BPD-ST/2014 tanggal 7 Maret 2014 tentang pengangkatan Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko PT. Bank Sulteng Periode 2014-2017 . c. Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sulteng Nomor 19/SK/BPD-ST/2014 Laporan TATA KELOLA BANK Tahun 2015 PT. BANK SULTENG

59

tanggal 28 April 2014 Pengangkatan Komite Audit PT. Bank Sulteng Periode 2014-2017. d. Surat Keputusan Direksi Bank Sulteng No.07/SK/BPD-ST/2015 tanggal 05 Februari 2015 tentang Perubahan Susunan Komite Remunerasi dan Nominasi PT. Bank Sulteng. Susunan Komite AuditBank Sulteng tahun 2015 sebagai berikut: 1. Ketua

: Drs.H.Said Awad,MH (Komisaris Independen)

2. Anggota

: H.Syafruddin Sunumpole (Pihak Independen)

3. Anggota

: Dahlan Lasaki (Pihak Independen)

Komite Audit secara kolektif mempunyai kompetensi dan pengalaman dalam bidang akuntansi, keuangan, dan perbankan. Semua anggota Komite bertindak secara Independen terhadap Direksi dan Auditor Ekstern, serta melaporkan kegiatannya kepada Dewan Komisaris. a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit Komite Audit mendukung Dewan Komisaris dalam hal : 1. Memastikan laporan keuangan Bank Sulteng dapat dimengerti, transparan, dan dapat diandalkan. 2. Menilai pelaksanaan dan hasil audit yang dilaksanakan oleh Divisi Audit

Internal

maupun

eksternal

sehingga

dapat

mencegah

pelaksanaan dan pelaporan yang tidak memenuhi standar. 3. Melakukan evaluasi kebijakan Bank Sulteng yang berhubungan dengan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, etika, benturan kepentingan, dan investigasi kesalahan maupun kecurangan dan memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian intern Bank serta pelaksanaannya melalui Dewan Komisaris. 4. Melakukan evaluasi Rencana Kerja Divisi Audit Intern, pelaporan, dan temuan yang signifikan. 5. Berkomunikasi dengan Direksi dan Satuan Kerja terkait tentang status, kemajuan, dan perkembangan baru pada permasalahan operasional yang dijumpai serta temuan Divisi Audit Internal. 6. Memastikan bahwa Divisi Audit Internal dapat memiliki akses langsung kepada Komite Audit dan dapat berkomunikasi di luar rapat komite yang telah dijadwalkan. 7. Menciptakan Laporan TATA KELOLA BANK Tahun 2015 PT. BANK SULTENG

jalur

komunikasi

langsung

dengan

Auditor 60

Eksternal/Pengawas Bank untuk membahas rencana audit, temuan audit maupun laporan audit. Komite Audit memiliki pedoman kerja yang dituangkan dalam Pedoman Kerja Komite yang telah disetujui oleh Komisaris. Sesuai dengan pedoman kerja, Komite Audit mereview laporan keuangan dan informasi keuangan lainnya untuk kepentingan para stakeholders, menelaah hasil pencapaian, efektivitas, dan objektifitas dari seluruh proses audit internal dan eksternal, mengevaluasi kebijakan Bank yang berhubungan dengan kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, dan memberikan rekomendasi penyempurnaan sistem pengendalian internal Bank. Sehubungan dengan tugas dan tanggung jawab tersebut di atas, Komite Audit memiliki wewenang sebagai berikut : 

Mendapatkan

informasi,

melalui

Dewan

Komisaris,

mengenai

operasional Bank, data karyawan, dana, aset serta sumber daya Bank lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya . 

Bekerja sama dengan Divisi Audit Internal.



Memberikan

masukan

kepada

Dewan

Komisaris

mengenai

penyempurnaan proses audit internal, eksternal, dan laporan keuangan Bank. 

Melakukan evaluasi deskripsi mengenai pengendalian internal/audit yang akan dipublikasikan dalam laporan keuangan dan laporan pelaksanaan penerapan GCG.



Melakukan kajian atas independensi dan objektivitas auditor eksternal serta merekomendasikan auditor eksternal yang akan dipilih oleh Bank untuk mengaudit laporan keuangan Bank.



Secara garis besar, Komite Audit memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris berdasarkan hasil evaluasi dan semua risiko yang penting dipertimbangkan, identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian khusus dalam bidang laporan keuangan dari Direksi dan auditor eksternal, serta ketaatan pada peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan manajemen risiko.

b. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Komite Audit Komite Audit melaporkan kegiatannya kepada Dewan Komisaris, sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas Komite Audit. Komite Audit Laporan TATA KELOLA BANK Tahun 2015 PT. BANK SULTENG

61

telah melakukan tugasnya, baik yang bersifat rutin maupun yang nonrutin. Komite Audit selama tahun 2015 melaksanakan kegiatan sebagai berikut : 1. Penelaahan atas informasi keuangan yang akan diterbitkan oleh Bank seperti laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya. 2. Komite Audit melakukan penelaan dan memberikan saran-saran penyempurnaan atas laporan keuangan publikasi triwulanan. 3. Evaluasi atas efektivitas pelaksanaan audit eksternal termasuk penelaan independensi dan objektivitas auditor eksternal serta penelaan kecukupan pemeriksaan yang dilakukan untuk memastikan semua risiko yang penting telah dipertimbangkan. 4. Penelaan atas ketaatan Bank terhadap perundang-undangan dan aturan perbankan. Pengujian dan pemantauan kepatuhan yang dilakukan oleh Bank telah diupayakan secara optimal. 5. Pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan proses pelaporan keuangan. Selama tahun 2015, Komite Audit telah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap: 

Pelaksanaan tugas Divisi Satuan Kerja Audit internal (SKAI). Dari hasil evaluasi dapat disimpulkan bahwa perencanaan SKAI telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan audit berbasis risiko, pelaksanaan audit dan pelaporan telah dilakukan sesuai dengan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB) .



Kesesuaian pelaksanaan audit oleh kantor akuntan publik dengan standar yang berlaku. Dari hasil pemantauan dan evaluasi Komite Audit, kantor akuntan publik telah melaksanakan sesuai dengan Standar Auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Publik Indonesia.



Kesesuaian laporan keuangan dengan standar yang berlaku termasuk tentang penerapan PSAK Nomor 50 dan Nomor 55.



Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan SKAI, akuntan publik dan hasil pengawasan Bank Indonesia. Selama tahun 2015 Komite Audit melakukan pertemuan-pertemuan dengan SKAI dalam rangka membahas temuan dan tindak lanjut temuan SKAI. Komite Audit juga menjaga jalur komunikasi langsung dengan SKAI, baik yang terjadwal dalam rapat rutin maupun di luar jadwal rapat.


62



Pemberian rekomendasi mengenai penunjukan kantor akuntan publik kepada Dewan Komisaris. Untuk tahun buku 2015, Tim Pemilihan Kantor Akuntan Publik yang terdiri dari Komite Audit dan unsur manajemen telah melakukan proses pemilihan Kantor akuntan publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasi bank. Tim telah mengusulkan dan Dewan Komisaris telah menetapkan Kantor Akuntan Publik dbsd&a (Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali) sebagai Auditor Independen.



Komite Audit juga melakukan beberapa tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris, diantaranya memberikan masukan terhadap pembahasan Rencana Bisnis Bank (RBB).

e. Rapat dan Kehadiran Komite Audit Selama tahun 2015, Komite Audit telah menyelenggarakan pertemuan sebanyak 4 kali. Berikut informasi tingkat kehadiran Komite Audit dalam Rapat di tahun 2015 : No.

f.

Nama

Jumlah

Presentasi

Kehadiran

kehadiran

1.

Drs.H.Said Awad,MH

4 Kali

100 %

2.

H.Syafruddin Sunumpole

4 Kali

100 %

3.

Dahlan Lasaki

4 Kali

100%

Independensi Anggota Komite Audit Sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN) bahwa, setiap anggota komite harus bersifat independen. Kualifikasi penugasan dan fungsi dari Komite Audit harus tunduk kepada aturan yang berlaku dari Otoritas Jasa Keuasngan dan atau Bank Indonesia. Bahwa seluruh anggota komite audit Bank Sulteng periode 2015 memiliki kedudukan yang independen terhadap Bank Sulteng.

2. Komite Pemantau Risiko Komite Pemantau Risiko (KPR) Bank Sulteng merupakan salah satu komite yang dibentuk Dewan Komisaris Bank dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang pelaksanaan Good


63

Corporate Governance bagi Bank Umum. Komite Pemantau Risiko Bank Sulteng untuk periode tahun 2015 dibentuk berdasarkan : 

Surat Keputusan Direksi PT Bank Sulteng Nomor 05/SK/BPD-ST/2014 tanggal 7 Maret 2014 tentang pegangkatan Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko PT. Bank Sulteng Periode 2014-2017. Susunan Komite Pemantau Risiko Bank Sulteng tahun 2015, sebagai berikut : 1. Ketua

: Drs.H.Said Awad,MH (Komisaris Independen)

2. Anggota

: H.Ramli Nurdin. BSc (Pihak Independen)

3. Anggota

: Bambang Setiawan,SH (Pihak Independen)

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko Sesuai Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003, Pasal 2 yang telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, mewajibkan Bank menerapkan Manajemen Risiko secara efektif, baik untuk Bank secara individual maupun untuk bank secara konsolidasi, yang paling kurang mencakup 4 (empat) pilar yaitu : 1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi. 2. Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit. 3. Kecukupan

proses

identifikasi,

pengukuran,

pemantauan,

dan

pengendalian Risiko, serta sistem informasi Manajemen Risiko. dan 4. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh. Evaluasi

atas

merekomendasikan

pelaksanaan

kebijakan

penyempurnaan

pengelolaan

infrastruktur

dan

risiko

metodologi

pengukuran risiko. Secara berkala, Komite Pemantau Risiko melakukan penyempurnaan kebijakan dan Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance

(GCG)

Bank

Sulteng

Tahun2015

berpedoman

pada

pengelolaan manajemen risiko agar dapat digunakan dalam pengambilan keputusan bisnis Bank. Berkaitan dengan tugas pemantauan pelaksanaan tugas SKMR, Komite Pemantau Risiko telah mengevaluasi laporan Profil Risiko Bank, meliputi risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategi, dan risiko kepatuhan. Hingga akhir tahun 2015 pengelolaan risiko yang semakin baik dibuktikan dengan Laporan TATA KELOLA BANK Tahun 2015 PT. BANK SULTENG

64

peningkatan risk awareness secara mayoritas pada risk taking unit. Metode pengukuran risiko dan pengendaliannya terus menerus disempurnakan oleh SKMR. b. Kegiatan Komite Pemantau Risiko Tahun 2015 Sesuai pedoman kerja Komite Pemantau Risiko, maka pada tahun 2015 telah dilakukan hal-hal yang terkait dengan Manajemen Risiko di Bank sebagai berikut : 1. Mengevaluasi

implementasi

pelaksanaannya

sesuai

Surat

kebijakan Edaran

manajemen Bank

risiko

Indonesia

dan

Nomor

13/23/DNPN serta melaporkan dan memberikan rekomendasi berdasarkan hasil evaluasi kepada Dewan Komisaris adalah sebagai berikut : 

Profil risiko triwulanan Bank Sulteng baik individual, maupun konsolidasi selama tahun 2015 dan triwulan berjalan tahun 2016.



Profil Risiko Bank Sulteng pada triwulan I tahun 2015 adalah Moderate dengan trend naik sampai dengan triwulan IV tahun 2015 adalah Moderate.



Risiko kredit, risiko Operasional, risiko likuiditas, risiko strategik dan risiko kepatuhan, adalah Moderate.



Risiko Pasar, Reputasi dan Risiko Hukum adalah low to moderate.

2. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan tugas Satuan Kerja yang menjalankan fungsi Manajemen Risiko melalui Rapat koordinasi, Diskusi dan telaan atas program kerja Satuan Manajemen risiko, Diskusi dan telaah mendesain mekanisme risk tolerance dan risk culture, Diskusi pengembangan metode dan tools pengukuran risiko pasar, Knowledge sharing: dampak kondisi keuangan global terhadap perbankan Indonesia. 3. Mengkaji

dan

mengevaluasi

pertanggungjawaban

Direksi

atas

pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan melalui : 

Rapat koordinasi dengan Komite Audit membahas temuan hasil pemeriksaan Bank Indonesia dan progres tindak lanjut.



Pembahasan laporan pengawasan Dewan Komisaris setiap semester.

4. Melakukan pemantauan dan mengevaluasi penetapan kebijakan dan pelaksanaan risk appetite, serta risk tolerance atas setiap produk dan Laporan TATA KELOLA BANK Tahun 2015 PT. BANK SULTENG

65

layanan Bank Sulteng. 5. Dihadapi oleh Bank melalui telaan draft RBB tahun 2015. 6. Mengevaluasi perkembangan portofolio pinjaman melalui koordinasi dengan Komite Audit. 7. Memantau restrukturisasi pinjaman, penghapusbukuan pinjaman dan recovery pinjaman melalui koordinasi dengan Komite Audit. 8. Memonitor risiko bank wide yang dihadapi Bank dan memastikan bahwa Direksi telah melakukan mitigasi risiko-risiko tersebut melalui pembahasan profil risiko triwulanan. 9. Melakukan penelaahan atas pengelolaan manajemen risiko dan kepatuhan atas peraturan dan perundang-undangan yang berlaku bersama dengan manajemen, auditor eksternal, Divisi Audit Intern serta Satuan Kerja yang menjalankan fungsi Manajemen Risiko. 10. Memastikan bahwa Bank telah memiliki risk appetite dan risk tolerance serta telah dijabarkan ke dalam kebijakan pada tiap unit kerja, unit bisnis dan Bank secara keseluruhan. 11. Melakukan penelaan atas draft RBB Bank Sultengtahun 2015, Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris dalam bentuk Economic

Outlook

tahun

2015,dan

mengkaji

RBB

termasuk

perubahannya, khususnya dari aspek risiko, untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris. 12. Mengevaluasi

Realisasi

target

RBB

setiap

Triwulan

dan

merekomendasikan kepada Dewan Komisaris untuk disarankan kepada Direksi agar menindaklanjuti Deviasi Target yang belum tercapai. 13. Membantu Sekertariat Dewan Komisaris didalam pembuatan laporan Pengawasan Dewan Komisaris setiap semester 14. Merekomendasikan kepada Dewan Komisaris untuk disarankan kepada Direksi agar menginventarisir Kebijakan dan SOP yang ada dan melakukan pengkinian (update) minimal sekali dalam setahun. c. Rapat dan Kehadiran Komite Pemantau Risiko Selama tahun 2015, Komite Pemantau Risiko telah menyelenggarakan pertemuan sebanyak 12 kali. Berikut informasi tingkat kehadiran Komite Pemantau Risiko dalam Rapat di tahun 2015 :


66

No.

Nama

Jumlah

Presentasi

Kehadiran

kehadiran

1.

Drs. Amiluddin Haludin

12 Kali

100 %

2.

H.Ramli Nurdin, BSc

12 Kali

100 %

3.

Bambang Setiawan,SH

12 Kali

100 %

d. Independensi Ketua dan Anggota Komite Pemantau Risiko Ketua dan anggota Komite Pemantau Risiko terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen dan 2 (dua) orang anggota independen. e. Mekanisme Kerja Komite Pemantau Risiko bekerja berdasarkan program kerja tahunan yang disusun dan disetujui Dewan Komisaris, diantaranya kegiatan pemantauan risiko bulanan, triwulanan dan tahunan, serta kegiatan yang tidak ditetapkan

waktu

pelaksanaannya

seperti

kegiatan

peningkatan

kapabilitas ketua dan anggota Komite Pemantau Risiko. Komite Pemantau Risiko melaksanakan rapat mingguan yang merupakan rapat internal KPR, rapat koordinasi dengan Divisi Manajemen Risiko, Komite Audit, atau rapat gabungan dengan bagian lain sesuai program kerja dan kebutuhan. 3. Komite Remunerasi dan Nominasi Komite Remunerasi dan Nominasi Bank Sulteng dibentuk berdasarkan: a. Peraturan Bank Indonesia nomor 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Good Corporate Governance bagi Bank Umum. b. Peraturan Bank Indonesia nomor 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia nomor 8/4/PBI/2006 tentang Good Corporate Governance bagi Bank Umum. c. Surat Edaran Bank Indonesia nomor 9/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum. d. Surat Edaran Bank Indonesia nomor 15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 tentang Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia nomor 9/12/DPNP tentang Good Corporate Governance bagi Bank Umum. e. Surat Keputusan Direksi Bank Sulteng No.07/SK/BPD-ST/2015 tanggal 05 Februari 2015 tentang Perubahan Susunan Komite Remunerasi dan Nominasi PT. Bank Sulteng. Susunan Komite Remunerasi dan Nominasi Bank Sulteng adalah sebagai Laporan TATA KELOLA BANK Tahun 2015 PT. BANK SULTENG

67

berikut : 1. Ketua

: Drs.H Amiluddin Haludin (Komisaris Independen)

2. Anggota

: Drs. H Said Awad,MH (Komisaris Independen)

3. Anggota

: Myrna Rianasari,SE (Pegawai Divisi SDM)

4. Anggota

: Ocvita Pusadan,SH (Pegawai Divisi Task Force)

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance yang telah dituangkan dalam program kerja Komite, secara garis besar Komite Remunerasi dan Nominasi mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut : b. Terkait dengan kebijakan remunerasi adalah : 1. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi. 2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai : a. Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham. b. Kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi. c. Terkait dengan kebijakan nominasi adalah : 1. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham. 2. Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham. 3. Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite. d. Tugas lainnya 1. Melakukan evaluasi atas pelaporan kebijakan SDM dan memberikan saran untuk perbaikan atau peningkatannya. 2. Melakukan self assessment dalam pelaksanaan tugasnya serta melaksanakan tugas khusus yang diberikan Dewan Komisaris.


68

e. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Komite Remunerasi dan Nominasi. Dalam rapat sepanjang tahun 2015 Komite Remunerasi dan Nominasi telah melakukan pembahasan terhadap hal-hal sebagai berikut : 1. Terkait dengan kebijakan remunerasi a. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi. b. Dokumentasi ketentuan dan peraturan perundang-undangan, kebijakan bank yang berlaku dalam kebijakan remunerasi, penetapan fasilitas dan tunjangan lainnya. c. Melakukan pemantauan sistem remunerasi yang sedang berlaku di pasar Bank BUMN/BUMD, Bank Swasta Nasional maupun asing. d. Melakukan pembahasan terhadap kebijakan remunerasi yang sedang berjalan di Bank Sulteng 

Remunerasi Pengurus: Membahas kebijakan remunerasi pengurus yang sedang berjalan di bank dan merekomendasikan kepada Dewan Komisaris.



Remunerasi Pegawai : Evaluasi kebijakan remunerasi bagi pejabat eksekutif dan pegawai secara keseluruhan.

2. Terkait dengan kebijakan nominasi 1. Pembahasan mengenai pedoman/sistem serta prosedur pemilihan dan atau penggantian Pengurus. 2. Membahas

penjaringan

serta

rekomendasi

calon

anggota

Pengurus. 3. Membahas rekomendasi anggota komite dari pihak independen. 

Membahas

rekomendasi

anggota

komite

dari

pihak

independen.  f.

Pembahasan nominasi anggota komite.

Rapat dan Kehadiran Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Selama

tahun

2015,

menyelenggarakan

Komite

Remunerasi

pertemuan/rapat

baru

dan

Nominasi

sebanyak

1(satu)

telah kali,

Selanjutnya dari rapat tersebut seluruh anggota Komite hadir 100 % dengan agenda pembahasan adalah nama-nama calon Direktur Kepatuhan untuk diusulkan ke Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahun 2015. Laporan TATA KELOLA BANK Tahun 2015 PT. BANK SULTENG

69

g. Independensi Komite Remunerasi dan Nominasi Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi sebanyak 4 (empat) orang terdiri dari 2 (dua) orang Komisaris Independen, 2 (dua) orang pejabat dari Kepala Divisi Sumber Daya Manusia dan Pegawai Divisi Task Force dalam melaksanakan fungsi tugasnya senantiasa bersikap secara independen. h. Paket Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas lain Bagi Dewan Komisaris dan Direksi. 1. DEWAN KOMISARIS No.

Jenis Remunerasi & Fasilitas lainnya

Jumlah

Jumlah diterima

Penerima

Dalam 1 tahun

Remunerasi

1.

a. Gaji Tahun 2015 (Januari s.d 3 Orang

1.872.000.000

Desember) b. THR

3 Orang

156.000.000

c. Tunjangan Pendidikan

3 Orang

156.000.000

d. Tunjangan Akhir Tahun

3 Orang

156.000.000

e. Tunjangan Sewa Rumah

3 Orang

-

f.

3 Orang

9.450.000

Laba 3 Orang

2.449.634.563

JUMLAH :

3 Orang

4.799.084.563

Fasilitas lain dalam bentuk natura

-

-

JUMLAH :

-

-

Tunjangan Pakaian Dinas

g. Tantiem

(dihitung

dari

diperoleh)

2.

TOTAL :

3 Orang

4.799.084.563

Jumlah

Jumlah diterima

Penerima

Dalam 1 tahun

2. DIREKSI No.

1.

Jenis Remunerasi & Fasilitas lainnya

Remunerasi a. Gaji Tahun 2015 (Januari s.d 3 Orang

2.160.000.000

Desember) b. THR Laporan TATA KELOLA BANK Tahun 2015 PT. BANK SULTENG

3 Orang

180.000.000

70

c. Tunjangan Pendidikan

3 Orang

180.000.000

d. Tunjangan Akhir Tahun

3 Orang

180.000.000

e. Tunjangan Sewa Rumah

3 Orang

70.000.000

f.

3 Orang

13.650.000

Laba 3 Orang

4.973.500.475

3 Orang

7.757.150.475

Tunjangan Pakaian Dinas

g. Tantiem

(dihitung

dari

diperoleh) JUMLAH : 2.

Fasilitas lain dalam bentuk natura JUMLAH :

-

-

-

3 Orang

TOTAL : i.

-

7.757.150.475

Jumlah Remunerasi Per Orang Dalam 1 Tahun Berdasarkan Tingkat Penghasilan

j.

Jumlah Remunerasi per orang

Jumlah

Jumlah

dalam 1(satu) tahun

Dewan Komisaris

Direksi

Di atas Rp. 2 Miliar

-

1 Orang

Di atas Rp. 1 Miliar s.d Rp. 2 Miliar

3 Orang

2 Orang

Di atas Rp. 500 Juta s.d Rp. 1 Miliar

-

-

Rp. 500 Juta ke bawah

-

-

Rasio Gaji Tertinggi Dan Terendah Pada PT. Bank Sulteng Tahun 2015: Rasio

No. 1.

Keterangan Rasio

Gaji

Pegawai

Tertinggi

Terendah

Tertinggi

Terendah

16.500.000

1.750.000

11

1

75.000.000

52.500.000

1,4

1

60.000.000

48.000.000

1,3

1

75.000.000

16.500.000

4

1

Tertinggi dan terendah 2.

Rasio Gaji Direksi tertinggi dan terendah

3.

Rasio

Gaji

Komisaris

tertinggi dan terendah 4.

Rasio Gaji Direksi tertinggi dan Gaji Pegawai tertinggi

III. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, AUDIT INTERN DAN AUDIT EKSTERN 1. Penerapan Fungsi Kepatuhan Pelaksanaan fungsi kepatuhan Bank berdasarkan kepada Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 tentang Pelaksanaan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Laporan TATA KELOLA BANK Tahun 2015 PT. BANK SULTENG

71

Umum, yaitu sebagai berikut : a. Fungsi Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah sebagai berikut : 1. Mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank. 2. Mengelola risiko kepatuhan yang dihadapi oleh Bank. 3. Memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4. Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang. b. Tugas dan tanggung jawab Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan, paling kurang mencakup : 1. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank. 2. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi. 3. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank. 4. Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 5. Meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank. 6. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank atau pimpinan Kantor Cabang tidak menyimpang dari ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 7. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan. Tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud di atas tidak menghilangkan hak dan kewajiban Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan sebagai anggota Direksi Bank sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, apabila untuk perbuatan-perbuatan tertentu tersebut diperlukan keputusan dari seluruh anggota Direksi Bank. Mempersiapkan, mengkoordinasikan, dan mengontrol anggaran Satuan Kerja Kepatuhan/Divisi Kepatuhan, sesuai dengan rencana kerja yang telah disusun serta memanfaatkan anggaran yang ada seefisien dan seefektif mungkin, dan memastikan agar program dan sistem berjalan secara cost effective (efektif dari segi biaya). Laporan TATA KELOLA BANK Tahun 2015 PT. BANK SULTENG

72

Selanjutnya Direktur Kepatuhan untuk lebih mengefektifkan melaksanakan fungsi tugasnya melakukan antara lain : 

Mengembangkan

prosedur

kepatuhan

pada

setiap

satuan

kerja,

dengan

menginformasikan perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk disesuaikan ke dalam pedoman internal bank oleh Divisi terkait. 

Mengembangkan, melaksanakan dan mempertahankan kepatuhan bank dengan memberikan pandangan kepada pihak manajemen mengenai masalah hukum yang ditemukan.



Mengembangkan, melaksanakan dan mempertahankan kepatuhan bank terhadap penerapan kebijakan, prosedur dan panduan mengenai anti tindak pencucian uang dan tindak pidana terorisme.



Bertindak sebagai pihak yang dihubungi di Bank mengenai penanganan secara internal laporan transaksi yang mencurigakan dari staff dan juga pihak yang dapat dihubungi untuk Unit Anti-Money Laundring oleh instansi pemerintah yang berkepentingan terhadap tindak pencucian uang ini.



Melakukan kajian atas kebijakan bank yang belum selaras dengan peraturan perundangan yang berlaku.



Memberikan masukan kepada pihak manajemen mengenai masalah kepatuhan dan potensi dampak, trend serta perkembangan peraturan yang ada.



Melakukan kajian aspek kepatuhan dan penerapan prinsip kehati-hatian terhadap peraturan internal Bank antara lain berupa Surat Keputusan, Surat Edaran, dan bentuk Surat lainnya sesuai tata naskah Dinas Bank yang berlaku serta perjanjian atau dokumen hukum lainnya baik yang telah berjalan ataupun yang diajukan.



Memastikan dilaksanakannya penyampaian laporan kepada Bank Indonesia dan atau Otoritas Jasa Keuangan tentang pelaksanaan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan, meliputi: 1. Rencana kerja kepatuhan yang dimuat dalam Rencana Bisnis Bank (RBB). 2. Laporan kepatuhan. dan 3. Laporan khusus mengenai kebijakan dan/atau keputusan Direksi yang menurut Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan telah menyimpang dari ketentuan Bank Indonesia dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Laporan sebagaimana dimaksud dalam PBI No. 13/2/PBI/2011 pada Pasal 16 huruf (b), wajib ditandatangani oleh Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan, dan disampaikan kepada Bank Indonesia setiap semester dan


73

diterima Bank Indonesia paling lambat 1 (satu) bulan setelah periode pelaporan berakhir dengan tembusan kepada Dewan Komisaris dan Direktur Utama . 

Bank dianggap terlambat menyampaikan laporan kepatuhan apabila laporan diterima Bank Indonesia melampaui batas akhir waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetapi belum melampaui 1 (satu) bulan setelah batas akhir waktu penyampaian laporan.



Bank dianggap tidak menyampaikan laporan kepatuhan apabila laporan tersebut belum diterima Bank Indonesia hingga akhir batas waktu keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).



Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c PBI diatas disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui oleh Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan mengenai adanya penyimpangan.



Mengelola penerapan Manajemen Risiko di Divisi.



Melaksanakan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Perundang-undangan lainnya, serta Peraturan Internal Bank yang berlaku.



Melakukan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan.



Mengelola buku pedoman bank Divisi Kepatuhan.



Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan.



Menetapkan

pembagian

tugas

serta

penegakan

disiplin

kepada

Pejabat/Pegawai yang menjadi tanggung jawab penyeliaannya. 

Melakukan kunjungan pembinaan dan sosialisasi kepada seluruh unit kerja, untuk membangun budaya hukum.

Dalam mengimplementasikan Fungsi Kepatuhan, Pjs. Direktur Kepatuhan dibantu oleh Satuan Kerja Kepatuhan yang bertanggung jawab untuk membuat langkah-langkah dalam rangka mendukung terciptanya budaya kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha bank pada setiap jenjang organisasi, antara lain melalui pelaksanaan : a.

Melaksanakan penyempurnaan Compliance Sheet bagi bidang-bidang operasional dan non operasional secara bertahap.

b.

Melakukan pengkajian terhadap seluruh kebijakan dan prosedur terkait produk dan jasa Bank.

c.

Melakukan review atas ketentuan-ketentuan internal yang telah diberlakukan.


74

d.

Melakukan pemantauan kewajiban pelaporan Divisi dan Kantor Cabang.

e.

Memantau pelaksanaan hasil pemeriksaan Bank Indonesia/OJK dan pemantauan terhadap komitmen Divisi dan Kantor Cabang atas hasil pemeriksaan Divisi Satuan Kerja Audit Internal.

f.

Menginformasikan setiap ketentuan internal maupun eksternal Bank kepada unit terkait.

g.

Mensosialisasikan Fungsi Kepatuhan, Ketentuan Internal dan Eksternal Bank kepada segenap organisasi Bank Sulteng.

h.

Pengembangan Sumber Daya Manusia Bagian Kepatuhan melalui program pendidikan dan pelatihan baik yang ditugaskan oleh bagian Pendidikan dan Pelatihan maupun berdasarkan pengajuan/inisiatif dari Divisi Kepatuhan.

Pelaksanaan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme merupakan program yang dilaksanakan secara berkesinambungan dalam rangka pemenuhan kewajiban berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/27/PBI/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme bagi bank umum. Selama tahun 2015, sebagai langkah keseriusan dalam menerapkan Program APU-PPT Bank Sulteng telah melaksanakan berbagai aktivitas sebagai berikut : 1. Melaksanakan pengembangan dan penyempurnaan sistem aplikasi sebagai alat bantu penerapan program APUPPT yang dapat digunakan untuk : a. Mendeteksi transaksi-transaksi keuangan yang memenuhi kriteria sebagai transaksi yang wajib dilaporkan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. b. Mengidentifikasi pengelompokan risiko nasabah dari sisi APUPPT dan alat bantu dalam rangka pemantauan Pengkinian Data Nasabah Bank Sulteng. 2. Melaksanakan pembenahan database CIF (Costumer Identification File) nasabah Bank Sulteng dalam rangka penerapan ketentuan Single CIF. 3. Melaksanakan program pelatihan secara rutin baik pelatihan secara regular yang diterapkan kepada calon pegawai baru maupun pelatihan yang khusus kepada pegawai yang berhubungan langsung dengan nasabah atau pegawai yang posisinya strategis dalam penerapan APUPPT. 4. Adapun statistik pelaksanaan program APUPPT selama tahun 2015 sebagai berikut : 

Laporan Transaksi Keuangan Tunai

: 1516 Laporan



Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan

: 2 Laporan



Koresponden dengan pihak berwenang

: 8 Koresponden.


75

2. Penerapan Fungsi Audit Intern a. Pelaksanaan fungsi pengendalian internal terselenggara dalam setiap tingkatan manajemen dimana pada struktur organisasi Bank, Divisi Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) berada di bawah Direktur Utama. SKAI telah melaksanakan kewajiban sebagai berikut : 

SKAI menyampaikan laporan hasil audit kepada Pemimpin Unit Kerja yang dilakukan

pemeriksaan

dan

atasan

langsung

untuk

diketahui

dan

ditindaklanjuti. 

SKAI menyampaikan ringkasan eksekutif secara berkala kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan.



SKAI menyusun laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit internal yang ditanda tangani oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Bank Indonesia/Otoritas Jasa Kuangan (OJK).

b. Kedudukan SKAI berada langsung di bawah Direktur Utama yang tidak terkoordinasi secara langsung dengan satuan kerja operasional. c. Pemeriksaan yang dilakukan sesuai dengan Rencana Bisnis Bank Divisi Satuan Kerja Audit Internal tahun 2015 yang telah disetujui oleh Direktur Utama. Terhitung sejak tanggal 01 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015, SKAI telah melakukan pemeriksaan secara independen terhadap unit operasional Kantor Cabang, Pembantu Cabang, Divisi dan Kantor Pusat, proses bisnis serta teknologi informasi secara menyeluruh, namun disadari belum maksimal karena masih ada beberapa kantor yang belum selesai dilakukan pemeriksaan. Berikut ini table kegiatan Pemeriksaan SKAI tahun 2015 : Realisasi Aktivitas Audit

Rencana

Semester I

Semester II

Audit Umum Kantor 1. Cab. Utama

Terlaksana

Terlaksana

Cabang,

Terlaksana

Terlaksana

Terlaksana

Terlaksana

4. Cab. Buol

Terlaksana

Terlaksana

5. Cab. Luwuk

Terlaksana

Terlaksana

6. Cab. Salakan

Terlaksana

Terlaksana

7. Cab. Bangkep

Terlaksana

Terlaksana

8. Cab. Poso

Terlaksana

Terlaksana

9. Cab. Bungku

Terlaksana

Terlaksana

Pembantu Kantor Kas

Cabang 2. Cab. Parigi dan 3. Cab. Toli-toli


76

10. Capem. Morowali

Terlaksana

Terlaksana

11. Capem. Ampana

Terlaksana

Terlaksana

12. Capem Donggala

Terlaksana

Terlaksana

13. Capem. Paleleh

Terlaksana

Terlaksana

14. Kantor Kas Lambunu

Terlaksana

Terlaksana

15. Kantor Kas Soni

Terlaksana

Terlaksana

16. Kantor Kas Tentena

Terlaksana

Terlaksana

17. Kantor Kas Wakai

Terlaksana

Terlaksana

18. Kantor Kas Beteleme

Terlaksana

Terlaksana

19. Kantor Kas Bahomoteve

Terlaksana

Terlaksana

Audit Kantor Pusat

Sekali dalam setahun

Blm Terlaksana

Blm Terlaksana

Audit TI

Sekali dalam setahun

Terlaksana

Terlaksana

Laporan Semester

2 (dua) kali dalam setahun

Terlaksana

Terlaksana

pemeriksaan Terlaksana

Terlaksana

Menjadi LO untuk Setiap

ada

Pemeriksaan BI dan dari Eksternal baik itu dari BPK-RI

BI, BPK-RI maupun dari KAP Divisi SKAI menjadi LO

Audit Khusus

Fraud/Audit Audit

khusus

dilakukan

Terlaksana

Terlaksana

apabila ada indikasi fraud diseluruh

kegiatan

Sulteng

baik

Bank Cabang

maupun Pusat 3. Penerapan Fungsi Audit Ekstern Sebagai Pihak Independen untuk menyampaikan laporan (transparansi kondisi) keuangan Bank dalam rangka meningkatkan kualitas pelaporan dan akurasi penyajian kondisi keuangan Bank. Laporan keuangan Bank Sulteng setiap tahun di audit oleh Akuntan Publik (KAP) Independen. Penunjukan Akuntan Publik (KAP) tersebut menunjuk pada hasil rekomendasi Komite Audit dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana salah satunya ditegaskan bahwa penunjukan KAP untuk melakukan audit Bank paling lama dilakukan selama 3(tiga) tahun berturut-turut. Persyaratan lainnya yang harus dipenuhi KAP adalah terdaftar di Bank Indonesia sebagai kantor akuntan publik dan memiliki kriteria yang disyaratkan dalam Peraturan Bank Indonesia. Auditor Independen melakukan audit sesuai dengan standar Laporan TATA KELOLA BANK Tahun 2015 PT. BANK SULTENG

77

profesional akuntan publik untuk memastikan laporan keuangan Bank disusun sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku. Ruang lingkup pelaksanaan audit dilakukan secara komprehensif dan menyeluruh ke aspek kebijakan, operasional, teknologi informasi, verifikasi dan lain sebagainya. Penunjukkan KAP telah terlebih dahulu telah mendapat persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris dalam hal penunjukan KAP sesuai rekomendasi Komite Audit (Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 perihal pelaksanaan Good Corporate Governance bagi bank umum). Untuk pemeriksaan yang dilakukan oleh Auditor Independen (KAP), telah ditunjuk oleh Komisaris adalah Auditor Independen Husni Muharam & Rasidi, beralamat The Royal Place blok C – 18 Jln. Prof. Dr. Soepomo, SH, No.178A Jakarta Selatan 12870, sebagai Auditor Independen untuk tahun Buku 2015. Sesuai dengan isi perjanjian kerjasama dalam pelaksanaan audit disepakati bahwa tanggung jawab manajemen dalam penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian disusun dalam hasil audit yang berupa Manajement Letter yang kemudian akan menggambarkan permasalahan, kelemahan-kelamahan dari pengendalian intern bank Bank, Standar Akuntansi Keuangan, dan masalah lain yang ditemukan selama pelaksanaan pemeriksaan, disertai dengan rekomendasi dan saran-saran perbaikan. Cakupan hasil diantaranya telah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/22/PBI/2001 yang telah diperbaharui dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/5/PBI/2005 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank. Daftar Kantor Akuntan Publik yang telah mengaudit Laporan Bank Sultengdalam 3 (tiga) tahun terakhiradalah sebagai berikut :

Tahun Buku

Kantor Akuntan

Akuntan

2015

Husni Muharam & Rasidi

Husni Muharam

2014

Dbsd & a

Bambang Sulistiyanto

2013

Supriadi Laupe & rekan

Drs.Supriadi Laupe,MSi

Adapun hal-hal yang menjadi temuan dalam pemeriksaan OJK yaitu : Laporan TATA KELOLA BANK Tahun 2015 PT. BANK SULTENG

78

1. Tidak terdapat adanya SOP Kebijakan Akuntansi Kredit yang mencantumkan tanggal berlaku dan telah ditandatangani oleh pihak/pejabat yang berwenang di Bank sebagai bukti bahwa SOP telah diotorisasi sebagai aturan yang diberlukan di Bank. Menindaklanjuti

hal

tersebut

diatas,

maka

Bank

Sulteng

memberikan

tanggapan/komiten bahwa akan melengkapi SOP perhitungan CKPN sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, serta Bank Sulteng akan mereview dan mengkoreksi kembali perhitungan CKPN, dan koreksi data CKPN kredit pada aplikasi LBU termasuk perubahan koreksi data CKPN pada form LBU lainnya (Neraca, laba rugi, dsb) mulai periode Juni 2015 s/d periode pelaporan terakhir (November 2015). 2. Temuan mengenai SOP Sumber Daya Manusia terkait dengan formasi ideal, mapping SDM, dan parameter rekrutmen pegawai, dan indicator pencalonana atau pemilihan pejabat eksekutif dan pengurus. Bank menanggapi dengan akan menyempurnakan kebijakan internal/SOP terkait pengelolaan SDM sebagaimana concern temuan, dan SOP akan disampaikan paling lambat akhir triwulan I tahun 2016. 4. Penerapan Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Intern. 1. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi. a. Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut: 

Melakukan persetujuan atas Kebijakan Manajemen Risiko Bank melalui forum Komite Pemantau Risiko (KPR) dan telah dilakukan pengesahan oleh Direksi. Sebagai proses tindak lanjut atas kesesuaian Kebijakan Manajemen Risiko dengan kompleksitas bisnis bank.



Melakukan review/evaluasi atas Kebijakan Manajemen Risiko dan Strategi Manajemen Risiko secara bank wide melalui Forum Komite Pemantau Risiko (KPR) yang dilakukan secara berkala dan/atau jika ada kegiatan dan aktivitas yang meningkatkan risiko bank secara signifikan.

b. Direksi telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut: 

Telah melakukan penyusunan Kebijakan Manajemen Risiko Bank pada tahun 2013, serta melakukan penyesuaian atas Strategi dan Kerangka Manajemen Risiko secara komprehensif termasuk limit risiko yang meliputi limit Risiko Kredit, Risiko Pasar, dan Limit Risiko Operasional dan risiko lainnya dengan memperhatikan tingkat risiko yang diambil dan toleransi risiko terhadap


79

kecukupan permodalan. Penyusunan Kebijakan Manajemen Risiko Bank tersebut sebelumnya telah melalui pembahasan bersama dan persetujuan Dewan Komisaris. 

Telah melakukan penyusunan dan penetapan alat untuk mengidentifikasi risiko antara lain berupa Pengembangan Aplikasi Self Assessment, dan lainlain. Untuk proses pengkinian atas tools yang digunakan dalam mengidentifikasi risiko tersebut, Bank melakukan pengkinian parameter serta review pedoman terkait tools tersebut sehingga penerapan atas alatalat untuk mengidentifikasi risiko tersebut dapat diimplementasikan secara regular.



Telah melakukan penyusunan dan penetapan mekanisme persetujuan transaksi antara lain berupa kewenangan transaksi dalam aktivitas treasury dan investasi dan kewenangan memutus dalam pemberian kredit yang disesuaikan dengan jenjang jabatan.



Telah melakukan evaluasi dan/atau mengkinikan kebijakan, strategi, dan kerangka

Manajemen

Risiko

secara

berkala

untuk

mengakomodir

perkembangan kompleksitas bisnis Bank dan kepatuhan terhadap regulasi. Evaluasi yang telah dilakukan pada tahun 2014, yaitu evaluasi terhadap kepatuhan regulasi atas metodologi Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) yaitu metodologi perhitungan kecukupan modal dan add-on capital terhadap 7 (tujuh) jenis risiko yang telah ditetapkan dalam penentuan permodalan minimum sesuai dengan tingkat profil risiko bank dan evaluasi atas tools yang dikembangkan oleh SKMR yang mendukung proses penerapan manajemen risiko secara bank wide. 

Menetapkan struktur organisasi termasuk wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan manajemen risiko. Hal tersebut dapat tercermin dari telah ditetapkannya fungsi manajemen risiko yang bersifat independen dan melekat pada unit bisnis. Adapun pelaksanaan fungsi manajemen risiko secara independen dijalankan oleh Divisi Manajemen Risiko sebagai Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR).



Memastikan penerapan budaya risiko secara berkesinambungan pada semua level agar tercipta risk awareness pada masing-masing risk taking unit. Bank secara rutin melakukan sosialisasi manajemen risiko kepada risk taking unit melalui media pelatihan manajemen risiko dan sosialisasi manajemen risiko secara langsung oleh SKMR. Pengembangan budaya risiko dapat membawa


80

pada pengambilan keputusan yang senantiasa mempertimbangkan potensi risiko saat ini maupun di masa yang akan datang. Atas dasar hal tersebut, setiap keputusan akan diambil dengan hati-hati dan penuh pertimbangan (informed decfision making). Perilaku hati-hati dan penuh pertimbangan atas informasi yang ada inilah yang menjadi tujuan terciptanya budaya sadar risiko/risk awareness. 

Memastikan kecukupan dukungan keuangan dan infrastruktur untuk mengelola dan mengendalikan risiko yang tercermin dari tingginya tingkat permodalan Bank untuk menyerap kejadian risiko. Tingkat permodalan Bank secara historis selalu memadai dengan tingkat rasio permodalan minimum berada pada level 16% (enam belas persen). Dengan adanya penerapan Basel II Pilar 2 supervisory review yang tercermin dari penerapan ICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment Process) pada perbankan di Indonesia, Bank diharuskan memiliki kecukupan rasio permodalan minimum di level 9-10% dan atas assessment tersebut dapat diketahui bahwa Bank masih memiliki capital buffer (±6%) yang sangat memadai ketika terjadinya risk event di kemudian hari.



Telah

melakukan

assessment

terkait

tingkat

maturitas

penerapan

manajemen risiko bank termasuk kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko menggunakan jasa konsultan Manajemen Risiko. Selanjutnya hasil assessment akan dijadikan roadmap bagi bank untuk mengembangkan penerapan manajemen risiko secara bankwide menuju Enterprise Risk Management (ERM). Adapun pengembangan penerapan manajemen risiko bank selanjutnya akan difokuskan pada penyusunan framework penetapan tingkat risiko yang diambil (risk appetite) dan toleransi risiko (risk tolerance) secara bertahap pada tahun 2015. c. Kegiatan ALCO (Asset Liability Committee) antara lain membahas mengenai: 

Membahas mengenai Tingkat suku bunga.



Merumuskan dan memutuskan pricing strategy.



Mereview secara periodik mengenai posisi likuiditas bank.



Mereview secara periodik mengenai posisi kualitas portofolio kredit.

2. Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit Selain didukung oleh kecukupan dukungan keuangan dalam mengelola dan mengendalikan risiko, Bank telah menyusun kebijakan, prosedur, dan penetapan Laporan TATA KELOLA BANK Tahun 2015 PT. BANK SULTENG

81

limit sebagai proses pengelolaan manajemen risiko yang didukung dengan kecukupan infrastruktur dalam melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko Bank. Kebijakan, prosedur dan penetapan limit dimaksud meliputi : 

Kebijakan dan Pedoman Manajemen Risiko Bank yang mengakomodir penerapan Manajemen Risiko secara bank wide maupun perjenis risiko, Pedoman Profil Risiko, dan Pedoman Pengukuran ICAAP.



Pedoman Manajemen Risiko untuk setiap jenis risiko antara lain Pedoman Pengukuran Risiko Pasar dan Likuiditas,



Menetapkan alat/metode untuk mengidentifikasi dan mengukur risiko pasar yang meliputi risiko nilai tukar dan risiko suku bunga.



Menetapkan alat/metode untuk mengidentifikasi dan mengukur risiko likuiditas antara lain Maturity Profile.



Pengukuran dan pengawasan risiko pasar dan risiko likuiditas melalui penetapan early warning indicator dan analisis skenario kondisi likuiditas (stress testing) serta Laporan Market and Liquidity Risk Measurement, Mitigate, and Control.

3. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko. a. Dalam rangka melakukan proses identifikasi, pengukuran, dan pemantauan risiko, Divisi Manajemen Risiko melakukan beberapa hal sebagai berikut : 

Bank melakukan identifikasi risiko terhadap produk dan kegiatan usaha bank termasuk untuk produk dan aktivitas baru beserta pengembangannya .



Dilakukannya pelaporan Profil Risiko Bank secara konsolidasi kepada Bank Indonesia sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 perihal Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. Penilaian profil risiko dilakukan terhadap 8 (delapan) jenis risiko yang melekat pada kegiatan usaha bank untuk dilaporkan kepada Bank Indonesia/OJK setiap periode 3 (tiga) bulanan.



Melakukan review terhadap kebijakan dan Pedoman Manajemen Risiko secara berkala minimal 1 (satu) tahun sekali atau lebih sesuai dengan kebutuhan. Berkoordinasi dengan Satuan Pengendalian Internal lainnya dalam rangka proses kaji ulang dan validasi atas pengembangan proses Manajemen Risiko yang dilakukan.


82



Melakukan pengkajian atas permohonan review termasuk kewenangan memutus transaksi bagi setiap level manajerial yang terkait. Pengkajian yang dikeluarkan bersifat rekomendasi dalam rangka menjaga independensi Divisi Manajemen Risiko terhadap proses bisnis.

4. Sistem Pengendalian Intern yang menyeluruh. Sistem pengendalian intern telah berjalan secara sinergis yang tercermin dari koordinasi dua arah antara Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) dengan Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) serta Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) berupa adanya review dan/atau validasi atas penerapan Manajemen Risiko di Bank oleh Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) yang kemudian hasil review dan/atau validasi tersebut menjadi bahan evaluasi dan pengembangan penerapan Manajemen Risiko secara berkesinambungan. Selanjutnya Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) juga telah melakukan implementasi Risk Based Audit secara continue dalam rangka memitigasi risiko secara ex-ante dan ex-post. Adapun Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) berperan aktif dalam memastikan bahwa aktivitas operasional bank telah sesuai dengan ketentuan internal maupun ketentuan eksternal yang berlaku. IV. RENCANA STRATEGIS BANK Pada Tahun 2015 Bank Sulteng menetapkan rencana strategis Bank sebagai berikut : a. Corporate plan merupakan suatu rencana strategis ke depan, yang bertujuan memberikan

arah

strategis

yang

harus

diambil

suatu

organisasi.

Bank

Sultengmenentukan arahan strategis sampai dengan tahun 2017 yang akan dicapai, dimulai dengan analisis lingkungan eksternal dan internal (SWOT Analysis). b. Sebagai tahapan lanjutan dari pencapaian “next level”, Bank Sulteng diarahkan untuk menjadi bank daerah yang tumbuh berkesinambungan dengan tingkat profitabilitas tinggi dan unggul dalam bidang pelayanan. Dengan demikian, Bank Sulteng dapat tumbuh menjadi bank yang lebih besar, lebih kuat, dan lebih baik. Oleh karena itu, prioritas rencana bisnis tahun 2015 selain meningkatkan kredit, terutama kredit konsumtif dan kredit mikro, juga ditekankan kepada peningkatan kompetensi SDM dan teknologi informasi yang terintegrasi. c. Kebijakan Umum Direksi Tahunan (KUDT) Tahun 2016 ini merupakan dasar serta pedoman dalam menyusun Rencana Bisnis bank tahun 2016 dan merupakan landasan pelaksanaan tugas seluruh jajaran organisasi baik di Kantor Pusat, Kantor Cabang, Laporan TATA KELOLA BANK Tahun 2015 PT. BANK SULTENG

83

Kantor Cabang Pembantu, Kantor Kas dan unit-unit pelayanan kas. Berikut ini 4(empat) prioritas tersebut dimaksud sebagai berikut: 1. Sumber Daya Manusia : a. Perseroan memandang kebutuhan terhadap Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berintegritas merupakan salah satu syarat utama pertumbuhan usaha Bank Sulteng. Karena itulah, pengembangan kompetensinya merupakan suatu keharusan. b. Melanjutkan strategi tahun sebelumnya, hal itu dilakukan melalui beberapa upaya, di antaranya : 

Peningkatan peran dan fungsi Assesment Center yang terintegrasi dengan training program academy.



Pengembangan

program

pendidikan

dan

pelatihan

sesuai

dengan

perkembangan bisnis bank. 

Pengembangan sistem informasi SDM yang komprehensif dan terintegrasi sehingga dapat memberikan peta kondisi pegawai yang ada saat ini dan arah pengembangan pegawai yang harus dilakukan.

2. Teknologi Informasi Pengembangan teknologi informasi yang terintegrasi dilakukan untuk mendukung tujuan bisnis bank.Sehingga, Perseroan dapat menjadi bank yang besar dan miliki layanan unggul. Untuk itu, pengembangan teknologi informasi diarahkan untuk menyediakan layanan perbankan yang aman, cepat, mudah, serta customer oriented, melalui hal-hal sebagai berikut : a. Pengembangan core banking system yang andal. b. Meningkatan infrastruktur yang memadai dalam rangka perluasan layanan electronic banking. c. Pengembangan features layanan perbankan yang lebih beragam dan multi channel. d. Menerapkan GCG dalam proses pengadaan dan pengembangan teknologi informasi. e. Meningkatkan kompetensi pegawai dalam pengembangan dan operasional teknologi informasi secara mandiri dan berkelanjutan. 3. Kualitas Layanan Pengembangan budaya layanan pada tahun 2016 diarahkan agar tercipta services culture melalui : Laporan TATA KELOLA BANK Tahun 2015 PT. BANK SULTENG

84

a. Implementasi “Pengembangan Budaya Layanan” di seluruh unit layanan Bank Sulteng. b. Implementasi standarisasi aspek fisik (Premises) di seluruh unit layanan Bank Sulteng. c. Evaluasi implementasi “Pengembangan Budaya Layanan” di seluruh unit layanan Bank Sulteng. 4. Membangun Inkorporasi Percepatan pencapaian visi Bank Sulteng dapat ditempuh dengan cara organik dan anorganik. Secara anorganik, pertumbuhan Bank Sulteng ditempuh melalui penyertaan modal untuk meningkatkan aset dan pendapatan bank. Pada tahun 2016, penyertaan modal akan dilakukan pada Bank Pihak Ketiga, dan Pemda Propinsi Kabupaten/Kota sebagaimana yang telah disepakati oleh Para Pemegang Saham. 5. Kebijakan dan Strategi Manajemen. Kebijakan dan strategi manajemen yang akan dilaksanakan pada tahun 2016 sebagai berikut : a. Peningkatan komposisi dana pihak ketiga yang dilakukan melalui upaya : 1. Pertumbuhan DPK yang optimal. 

Intensifikasi pertumbuhan tabungan melalui optimalisasi penetrasi pasar, antara lain melalui direct sales agency, yaitu bekerjasama dengan vendor untuk memasarkan produk tabungan Bank Sulteng.



Optimalisasi institusional banking untuk pengerahan dana dari BUMN, BUMD maupun institusi lainnya.



Menerapakan one stop service solution yang sesuai dengan kebutuhan nasabah korporasi secara menyeluruh.



Pengembangan infrastruktur dan sistem Cash Management untuk institusi bisnis dan institusi pemerintah.



Penambahan jaringan kantor dan ATM pada lokasi – lokasi yang strategis.

b. Peningkatan kulitas layanan 1. Peningkatan kualiatas layanan di cabang-cabang dan ATM secara intensif melalui implementasi budaya layanan. 2. Peningkatan kualitas layanan electronic banking melalui dukungan teknologi Laporan TATA KELOLA BANK Tahun 2015 PT. BANK SULTENG

85

informasi yang memadai untuk memberikan pelayanan unggul dalan rangka meningkatkan corporate image dan fee based income. c. Peningkatan penyaluran kredit dilakukan dengan upaya : 1. Akselerasi fungsi Bank sebagai lembaga intermediasi. 

Peningkatan pemberian kredit baik sektor produktif maupun konsumtif dengan

mengoptimalkan

penggunaan

Dana

dengan

tetap

memperhatikan prinsip kehati-hatian. 

Di verifikasi produk perkreditan yang memiliki value preposition dan daya saing.

2. Pertumbuhan kredit yang optimal dalam rangka meningkatkan pangsa pasar kredit. 

Peningkatan pemasaran kredit melalui tenaga pemasar kredit.



Mempertahankan serta terus melakukan ekspansi kredit konsumsi terutama

KMG,

serta

peningkatan,

portofolio

KPR

melalui

pengembangan fitur produk dan kerjasama dengan pihak ketiga. 

Perluasan jaringan serta optimalisasi fungsi kantor-kantor kas Bank Sulteng.



Memanfaatkan akses likuiditas treasury untuk disalurkan ke dalam kredit skala besar.



Mempertahankan kualitas kredit.



Pengelolaan non-performing laon melalui pemantauan kolektibikliatas pada setiap unit bisnis pengelola kredit.



Mengendalikan kualitas kajian terhadap risiko kredit sebagai upaya untuk mengendalikan risiko kredit.

d. Optimalisasi fee based income untuk mendukung pencapaian target laba bank. 1. Optimalisasi pengelolaan instrument treasury. 2. Pengembangan Jasa transaksi perbankan, penambahan jumlah jaringan, serta ATM. 3. Optimalisasi fungsi ATM bagi nasabah melalui penambahan fitur layanan ATM. 4. Peningkatan penjualan produk wealth management. e. Pengembangan manajemen untuk mendukung bisnis bank yang tumbuh berkesinambungan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi. Laporan TATA KELOLA BANK Tahun 2015 PT. BANK SULTENG

86

1. Perencanaan dan Change Management 

Menetapkan arah dan strategi Perseroan, baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang untuk mendukung peningkatan pertumbuhan bisnis Bank Sulteng.



Meningkatkan kuantitas dan kualitas riset untuk pengembangan bisnis (termasuk analisis internal dan eksternal).



Menyempurnakan struktur organisasi bank yang efektif dan efisien dalam menunjang sasaran dan tujuan bisnis Perseroan.



Memastikan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan proyek/program kerja.



Peningkatan kualitas performa strategi Bank Sultengdengan cara mereview key performance indicator yang telah ditetapkan, serta mengimplementasikan Balanced Scorecard KPI individu.

2. Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Kebijakan dan pelaksanaan rekrutmen, career path, serta job grading.



Penerapan sistem reward dan punishment.



Pengembangan system informasi terintegrasi melalui HRIS (Human Resources Information System).



Pengembangan Assessment Center.



Program pendidikan dan pelatihan yang mendukung bisnis Bank secara teratur dan berkesinambungan dalam Training Program Academy.



Meningkatkan kompetensi pegawai, baik di posisi manajerial maupun supporting melalui Training Program Academy.



Menetapkan silabus program, silabus dan anggaran pendidikan dan pelatihan melalui Soft Skill Program Academy.

3. Peningkatan Layanan dan Operasional 

Meningkatkan dan mengembangkan kualitas layanan menjadi lebih baik, sehingga tercipta service culture yang dapat bersaing dengan standar layanan bank yang baik.



Optimalisasi pengelolaan likuiditas.

4. Penerapan Manajemen Risiko dan Pelaksanaan Kepatuhan Bank 

Mengembangkan budaya sadar risiko (risk culture).



Membangun Risk Management System yang memenuhi ketentuan standar Basel II dan basel III.



Mengelola potensi risiko secara komprehensif.


87



Mengembangkan profil risiko Bank Sulteng secara terintegrasi untuk mempermudah kontrol.



Memonitor dan evaluasi program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.



Melaksanakan zero fraud program.

5. Peningkatan Sistem Pengawasan Internal 

Meningkatkan audit internal sebagai Strategic Business Partner dan memastikan optimalnya penerapan SPFAIB.



Memberikan assurance atas terciptanya ketaatan bank terhadap ketentuan internal dan kepatuhan bank terhadap ketentuan eksternal.

6. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 

Standarisasi penyusunan laporan keuangan yang dapat memenuhi unsur keakuratan dan tepat waktu.



Pengembangan dan peningkatan pengelolaan data cost center secara tepat waktu dan akurat.



Meningkatkan penyempurnaan dan penyesuaian sistem akuntansi, ketentuan, dan sistem prosedur internal sesuai perubahan business requirement definition.



Sentralisasi dan otomasi pelaporan pajak.

V. RENCANA BISNIS TAHUN 2015 1. Arah Dan Kebijakan Bank a. Pembinaan/peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) 

Merencanakan mengikutsertakan pegawai pada kursus/pelatihan sebanyak 60 orang (yaitu; TW.I=20 og, TW.II=20 org, dan TW.III=20 org).



Memberikan Reward & Punishment kepada pegawai yang mencapai target yang disesuaikan dengan penilaian KPI.

b. Menetapakan peningkatan pemberian kredit (baki debet) sebesar 17,21% pada akhir tahun 2015, untuk pembiayaan Kredit Modal Kerja, Kredit Investasi, Kredit Konsumtip, dan kredit Pemilikan Rumah (KPR). c. Peningkatan Kredit Produktif sebesar 15% pada akhir tahun 2015, dengan sasaran kepada Pertanian, Kehutanan, UKM, Kerajinan, Pedagang Kecil, dan Konstruksi. d. Menetapkan peningkatan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 54,12%, pada akhir tahun 2015, yang terdiri dari Giro, Tabungan dan Deposito. Laporan TATA KELOLA BANK Tahun 2015 PT. BANK SULTENG

88

e. Pemenuhan struktur organisasi yang berdasarkan Good Corporate Governance yaitu: Kecukupan Direktur Kepatuahn dan Komisaris Independen ditargetkan Semester I tahun 2015 sudah terisi. 2. Langkah – Langkah Strategis Secara garis besar Visi dan Misi Bank Sulteng akan menyesuaikan dengan karakteristik BPD Regional Champion. Adapun langkah-langkah strageis yang akan ditempuh Bank Sulteng dalam mencapai Visi dan Misi adlah sebagai berikut : a. Melaksanakan Project Tahun 2015. b. Meningkatkan pelayanan yang terbaik kepada nasabah/masyarakat, agar dapat mendukung kinerja dan kualitas bank. Langkah yang akan ditempuh adalah melakukan trainer kepada pegawai bila ditempatkan pada costumer service agar bias mendapat bekal dan memiliki pemahaman dalam melayani nasabah terutama memberikan sapaan halus dan sopan tetap melempar senyum sehingga nasabah merasa puas dalam pelayanan. c. Peningkatan teknologi bank yang dapat memiliki daya saing serta mampu memberikan

jawaban

atas

pelayanan,

keinginan

serta

kebutuhan

masyarakat/nasabah, yaitu : Pengembangan fitur-fitur (BPD-Net, Mobile Banking, SMS Banking, Telkomsel/Mentari/M3/Indosat, dan MPN Pajak 7 BPHTB). d. Melakukan transformasi secara teritegrasi yang mencakup aspek kelembagaan termasuk Good Corporate Governance, Manajemen Risiko, PEnguatan Modal, Sumber Daya, Manusia dan Kultur, Insfratuktur, serta pengembangan bisnis. e. Meningkatkan penjualan produk unggulan bank “Tbungan Siswa” (Tawa Program) dan “TabunganKu”, melanjutkan program Time Deposit Berhadiah. Sasarn Pelajar/siswa dan masyarakat luas, serta melaksanakan Giro Program. f.

Bekerja sama dengan Pemda Propinsi, KAbupaten/Kota, dalam rangka mengelola dana hibah dari propinsi Sulawesi Tengah kepada Kabupaten/Kota. Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulteng No.66 tahun 2013, tentang Pedoman Umum Program Tepadu Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Beadh Kampung (PTPK-BBK)

g. Memanfaatkan jaringan kantor yang ada sekarang berjumlah 122 unit, yang terdiri dari KC/KCP 14 unit, dan ATM 71 Unit. Direncanakan pada tahun 2015 akan membuka jaringan Kantor Fungsional Bank Sulteng di “Zona 1” (DKI Jakarta), yang melakukan kegiatan operasional dalam 1 (satu) kegiatan yaitu dalam rangka penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK), Serta menambah/memperluas jaringan layanan Bank Sulteng (di”Zona 6”) sampai ke tingkat Kecamatan yang terdiri dari : Laporan TATA KELOLA BANK Tahun 2015 PT. BANK SULTENG

89



Kantor Fungsional (KF) di “Zona 1” (DKI Jakarta) 1 unit,



Kantor Cabang (KC) 1 unit,



Kantor Kas (KK) 11 unit,



Kantor Kegiatan Pelayanan Kas (Gerai) 9 unit,



ATM 27 unit,



EDC 1 unit,



Drive Thru 2 unit,

“Zona 6” (Sulawesi Tengah)

Perluasan jaringan kantor tersebut, maka dibutuhkan tenaga SDM sebanyak 91 orang masing-masing untuk kebutuhan kantor Fungsional (KF) di DKI Jakarta 3 orang, Kantor Cabang sebanyak 16 orang, Kantor Kas (KK) sebanyak 77 orangdan kebutuhan Kantor Kas Pelayanan (KPK) sebanyak 18 orang. Pengembangan jaringan kantor tersebut dengan berpijak pada “5(lima) Pilar Utama”, yaitu : Pendekatan Strategis Pendekatan Bisnis, Pendekatan Permodalan, Mempermudah Akses Pelayanan, serta Meminimalisir Risiko Konsentrasi. h. Menjalin kerjasama usaha melalui partnership atau aliansi diluar Pemda dalam rangka diversifikasi prodk & layanan, peningkatan infrastruktur pendukung (kompetensi SDM, jaringan kantor, dan IT) i.

Rekruitmen dan pendidikan/pelatuhan Sumber Daya Manusia (SSDM), dengan menggunakan vendor dan untuk pelatihan dilaksanakan secara internal dan eksternal (LPPI/IBI, Asbanda dan Lembaga Pendidikan Lainnya).

j.

Diversifikasi/inovasi produk funding maupun lending.

k. Melakukan kerjasama dengan Bank BJB dalam rangka Aset Buy/Sells & Chanelling, untuk menurunkan LDR. l.

Pemberhintian sementara

realisasi kredit baru sampai dengan Triwulan Ke-I

(pertama) tahun 2015. m. Penyesuaian SOP/Peraturan Internal Bank Sulteng. n. Mereview kembali perjanjian kerjasama dengan patner strategis (IT, Training & Advice Company, Penyewaan/service ATM, Insurance. Legal). o. Menurunkan Non Performing oan (NPL) dengan langkah0langkah; 

Pengaihan langsung (collection) kepada seluruh debitur,



Restrukturiasi/Rescheduling dapat dilakuakan unutk nasabah yang memenuhi syarat dan masih memiliki ada sumber pembayaran atau kewajibannya.



Litigasi dapat dilakukan apabila ada jaminan dan debitur tidak mau bekerja sama menyelesaikan kewajiban.



Melakukan penghapusan kredit (24 jam).


90

p. Membangun kemitraan dengan perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya alam dan hasil bumi di Sulawesi Tengah, diantaranya perusahaan yang bergerak di budang kakao, rotan, tapioca, sawit, kelapa dalam, batu pecah, Nikel, Emas dan lainnya dalam rangka penyaluran kredit dan peningkatan penghimpunan Dana Pihak Ketiga. 3. Indikator Keuangan Utama Indikator keuangan utama antara lain memuat proyeksi sebagaimana tabel dibawah ini : Rasio

Actual

Proyeksi

Des

Tahun 2015 (Thn Ke-I)

2014

TW.1

TW.2

TW.3

TW.4

16,72

19,49

19,79

18,56

18,89

16,72

19,49

19,79

18,56

18,89

9,06

11,44

12,57

15,96

16,23

ROE

35,59

33,12

31,77

31,35

28,86

ROA

3,95

4,25

4,28

4,17

4,08

NIM

8,94

9,67

8,92

8,15

8,67

BOPO

67,25

73,32

73,20

73,20

73,01

0,12

0,11

0,11

0,11

0,12

0,82

2,34

1,70

1,57

1,23

0,82

2,34

1,70

1,58

1,23

NPL Ratio-Gross

1,40

1,61

1.02

1,43

0,95

NPL Ratio-Net

0,43

0,08

0,07

0,33

0,30

84,49

89,20

83,88

82,38

82,94

2.038.574

1.747943

Rasio KPMM (CAR) Rasio Modal Inti terhadap ATMR Rasio Leverage Modal Inti (Tiler 1 Leverage Ratio)

Rasio Fee Base Income terhadap total pendapatan Operasioanl Rasio Aset Produktif bermasalah dan terhadap total asset produktif Rasio cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) aset keuangan terhadap aset produktif

Rasio Kredit terhadap Total Aset Produktif Kredit yang diberikan


1.956.629 2.173.203 2.389.500 91

dalam Rupiah DPK dalam Rupiah

1.685.813 2.478.905 2.310.311 2.458.367 2.598.267

LDR

120,92

70,51

84,69

88,40

91,97

10,66

10,48

12,11

12,78

13,94

34,66

34,21

37,05

42,38

44,06

54,68

55,31

50,48

44,84

42,00

4,28

4,84

4,83

5,05

5,03

5,30

5,00

5,00

5,00

5,00

Rasio Total Kredit kepada Usaha Mikro terhadap Total Kredit kepada UMKM Rasio Total Kreditn kepada Usaha Kecil terhadap Total Kredit kepada UMKM Rasio Total Kredit kepada Usaha Menengah terhadap Total Kredit kepada UMKM Rasio Total Kredit kepada UMKM terhadap Total Kredit Rasio dana Pendidikan dan latihan terhadap pengeluaran realisasi/anggaran SDM

4. TARGET RENCANA BISNIS a. Mempertahankan kelembagaan yang kuat dengan target sebagai berikut : 

Modal Inti minimum Rp.423 M



CAR ditargetkan sebesar 18,89%



ROA ditargetkan sebesar 4,08%



ROE ditargetkan sebesar 28,86%



NIM ditargetkan sebesar 8,67%



BOPO ditrgetkan sebesar 73,01%



NPL Gross ditargetkan sebesar 0,95% dan Net 0,33%

b. Menjadi Agent Pembangunan Daerah, secara bertahap dengan melakukan :


92



Peningkatan portofolio kredit produktif dengan komposisi menjadi sebesar 15% dari total kredit.



Pertumbuhan kredit 17,21%



LDR 91,97% tahun 2015



Pertumbuhan DPK tahun 2015 ditargetkan 54,12%



Menjadi APEX BPR(“Bank Sentral” atau induk dari BPR dan LKM, Bank Pasar, Bank Perkreditan Kecamatan/Desa)

c. Kemampuan Bisnis & Pelayanan kepada Masyarakat Sulteng : 

Mempermudah akses layanan keuangan seluasnya terutama kepada masyarakat kecil.



Melakukan edukasi produk unggulan (Tabungan Siswa & TabunganKu) secara luas kepada masyarakat.



Memperluas jaringan layanan kantor sampai tingkat kecamatan.



Berperan sebagai financial consultan bagi Pemda dalam mengelola keuangan daerah agar lebih optimal.

d. Peningkatan Literasi Pemegang Saham (PS) dan DPRD terkait bisnis perbankan yang haus modal dan fungsi modal melalui sosialisasi & komunikasi berkelanjutan, dan setiap pertemuan dengan PS atau DPRD agar dibuatkan risalah pertemuan. VI. PENYEDIAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (RELATED PARTY) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (LARGE EXPOSURE). Penyediaan dana kepada pihak terkait (related party) dan penyediaan dana besar (large exposure), posisi pada akhir tahun 2015 adalah sebagai berikut : 1.

Kepada Pihak terkait

33 Debitur

Rp. 7.569.529.347.33

2.

Kepada Debitur Inti

15 Debitur

Rp. 52.708.457.753.32

VII. PROFIL RISIKO Sesuai PBI No. 11/25/PBI/2009 tanggal 01 Juli 2009, maka penilaian profil risiko pada Bank Sulteng meliputi 8(delapan) risiko antara lain : 

Risiko Kredit,



Risiko Pasar,



Risiko Likuiditas,



Risiko Operasional,



Risiko Hukum,


93



Risiko Reputasi,



Risiko Strategik, dan



Risioko Kepatuhan.

Berdasarkan SE BI Nomor 13/23/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 perihal Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, Peringkat Risiko Umum Konvensional dikategorikan menjadi lima peringkat yaitu : 1 (Low), 2 (low to moderate), 3 (moderate), 4 (moderate to high), dan 5 (high) untuk tingkat risiko inheren dan predikat risiko komposit. Sedangkan untuk peringkat kualitas penerapan manajemen risiko dikategorikan menjadi lima peringkat yaitu : 1 (strong), 2 (satisfactory), 3 (fair), 4 (marginal) dan 5 (unsastisfactory). Dari hasil penilaian profil risiko per Desember 2015, risiko inherent PT. Bank Sulteng berpredikat MODERATE dengan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko FAIR, sehingga peringkat tingkat risiko komposit berada pada posisi “ 3 “, (tiga) sebagaimana hasil laporan profil risiko Bank Sulteng bulan laporan Desember 2015 sebagai berikut :

Profil Risiko

Peringkat Risiko Inherent

Desember 2015 Peringkat Kualitas Manajemen Risiko

Peringkat Tingkat Risiko

Risiko Kredit

Moderate

Fair

3

Risiko Pasar

Low to Moderate

Satisfactory

2

Risiko Operasional

Moderate

Fair

3

Risiko Likuiditas

Moderate

Fair

3

Risiko Hukum

Low to Moderate

Fair

2

Risiko Reputasi

Low to Moderate

Fair

2

Risiko Strategik

Moderate

Fair

3

Risiko Kepatuhan

Moderate

Fair

3

Peringkat Komposit

Moderate

Fair

3

Dengan melihat risiko inherent berada pada posisi MODERATE dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko pada posisi FAIR, maka peringkat Profil Risiko PER Desember 2015 adalah peringkat 3 (Tiga), dengan karakteristik sesuai kriteria Bank Indonesia sebagai berikut : 1. Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Bank, kemungkinan kerugian yang dihadapi Bank dari risiko inherent komposit tergolong cukup tinggi selama periode waktu tertentu di masa datang. 2. Kualitas Penerapan Manajemen Risiko secara komposit memadai. 3. VIII. INTERVENSI PEMILIK, PERSELISIHAN INTERNAL DAN PERMASALAHAN YANG TIMBUL SEBAGAI DAMPAK KEBIJAKAN REMUNERASI.


94

Ada intervensi dari pemilik, misalnya pada saat pelaksanaan RUPS untuk menentukan Pengurus Bank.Tidak terdapat perselisihan di internal Bank serta tidak ada permasalahan yang timbul akibat dampak dari kebijakan Remunerasi. IX. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK YANG BELUM DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN LAINNYA. Semua transparansi kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank telah dituangkan dalam Laporan Tahunan, Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan, Laporan Keuangan Publikasi Bulanan, Laporan Keuangan Konsolidasi dan Laporan Non Keuangan Bank (leaflet, brosur dan media elektronik/media cetak). Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas maka tidak ada kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank yang belum diungkap dalam laporan lainnya. X. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI, SERTA HUBUNGAN KEUANGAN DAN HUBUNGAN KELUARGA. Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak memiliki saham pada Bank Sulteng, Bank lain, Lembaga Keuangan Bukan Bank maupun Bank lainnya.Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak mempunyai hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Komisaris lainnya, anggota Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali. XI. SHARES OPTION, BUY BACK SHARES DAN BUY BACK OBLIGASI Kegiatan/aktivitas Shares Option, Buy Back Shares dan Buy Back Obligasi belum dilakukan pada PT. Bank Sulteng. XII. PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD) Internal Fraud adalah penyimpangan/kecurangan yang dilakukan oleh pengurus, pegawai tetap dan tidak tetap (honorer dan outsourcing) Bank Sulteng terkait dengan proses kerja dan kegiatan operasional bank yang mempengaruhi kondisi keuangan Bank secara signifikan. Jumlah Internal Fraud yang terjadi pada Bank Sulteng selama tahun 2015 : Jumlah kasus yang dilakukan oleh Internal Fraud dalam 1 tahun (1) Total Fraud Telah diselesaikan Dalam proses penyelesaian di

Pengurus Thn.2014 Thn. 2015 (2) (3) -

Pegawai tetap Thn.2014 Thn.2015 (4) (5) 4 1

Pegawai tidak tetap Thn. 2014 Thn.2015 (6) (7) -

-

-

4

1

-

-

-

-

-

-

-

-


95

internal Bank Belum diupayakan penyelesaianny a Telah ditindak lanjuti melalui proses hukum

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

XIII. BENTURAN KEPENTINGAN Selama tahun 2015 tidak terdapat transaksi pada PT. Bank Sulteng yang mengandung benturan kepentingan. Tabel benturan kepentingan pada Bank Sulteng tahun buku 2015 No 1.

Nama & Jabatan Pihak yang memiliki benturan kepentingan nihil

Nama & Jabatan Pengambil Keputusan nihil

Jenis Transaksi nihil

Nilai Transaksi (jutaan rupiah) nihil

Keterangan *) nihil

XIV. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) Program Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan salah satu perwujudan misi PT. Bank Sulteng, yaitu peduli pada kepentingan masyarakat dan lingkungan. Tujuan utama kegiatan CSR PT. Bank Sulteng antara lain adalah meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat Indonesia umumnya dari aspek sosial, pendidikan dan kesehatan, khususnya di Provinsi Sulawesi Tengah. Melalui kegiatan ini

diharapkan Bank Sulteng dapat

memperkuat reputasinya sebagai bank yang secara konsisten menunjukan kepedulian pada masyarakat, memberikan inspirasi kepada stakeholders untuk melakukan kegiatan dalam kepedulian masyarakat. Dana CSR Yang Telah Dilaporankan Di RUPS 2015 No.

1

2

3

Jenis Kegiatan Pengadaan Motor bak sampah triseda dan Biaya pengirimannya Pengadaan mobil Toyota hylux ambulance type standard dan biaya pengirimannya Bantuan beasiswa Akper di Tolitoli

Penyaluran Bidang Nominal (Rp)

Unit Kerja

Sarana Umum

160.800.000

Corsec/Perencan aan/Umum

Bidang Kesehatan

1.073.800.000

Corsec/Perencan aan/Umum

Bidang Pendidikan

13.500.000

Kantor Pusat


96

4 5 6

Pembuatan huruf taman PMK Sail Tomini Pembelian Bunga Taman Bandara Pembuatan bak penampungan taman

Sarana Umum

249.355.000

Corsec/Umum

Sarana Umum

30.350.000

Corsec/Umum

Sarana Umum

11.960.000

Corsec/Umum

Jumlah :

1.539.765.000

XV. PERMASALAH HUKUM No

KASUS HUKUM

PROSES

TINDAK LANJUT

1.

Kasus Putusan Perdata pada tingkat Banding Pengadilan Tinggi No.03/Pdt.G/2015/PT.PL, Jo No.108/Pdt.G/2011/PN/PL, antara Anand Umar Adnan sebagai Penggugat melawan PT. Bank Sulteng sebagai Tergugat dalam hal Perkara Perbuatan Melawan Hukum, yang mengakibatkan tuntutan ganti rugi sebesar Rp. 2 Milyar.

Putusan Pengadilan Tinggi memutus Perkara tersebut pada Tingkat Banding dengan Putusan Tidak ada Pihak yang di Menangkan (Draw). Dan saat ini pihak dari pembanding Sdr. Anand Umar Adnan melalui Kuasa Hukum nya telah melayangkan Memori Kasasi pada Tingkat Mahkama Agung dengan nilai Tuntutan 107 Milyar Rupiah.

2.

Kasus Perdata tingkat Pengadilan Tinggi Negeri Palu No.87/Pdt.G/2014/PN.PAL, tentang Gugatan Hilangnya Surat Ukur SHM No.34/1978 a.n. Moehd Idris Roe. Penggugat Sdr. Chairil Anwar (ahli waris) dan Tergugat PT. Bank Sulteng. Dimana Pada PEngadilan Tinggi Sulteng PT. Bank Sulteng dimenangkan dalamn perkara ini.

Saat ini Kasus tersebut telah berada pada Tingkat Kasasi dimana yang mengajukan Kasasi adalah Pihak Penggugat Sdr. Chairil Anwar (ahli waris dari Moehd Idris Roe) karena merasa tidak puas akan Putusan pada tingkat pada tingkat Pengadilan Tinggi Sulteng. Yang mana nilai tuntutan materiil sebesar Rp. 2.672.407.500, dan immateriilnya sebesar Rp. 10.000.000.000,-, yang sebelumnya nilai tuntutan awalnya total senilai Rp. 204.000.000.000,-.

Laporan/pemberitah uan pendaftaran Memori Kasasi Pihak Sdr Anand Umar Adnan dari Pengdilan Tinggi Palu, sudah diterima dan oleh Disposisi Direktur Utama langkah Upaya Hukum Kasasi dimandatkan kepada Bagian Legal, dan telah membuat serta mengirim Kontra Kasasi tersebut ke Mahkamah Agung RI. Pihak PT. Bank Sulteng melalui Kuasa Hukumnya ADE-PALOH&REKAN di Jakarta, telah melayangkan Kontra Memori Kasasi sebagai pertimbangan/pemb anding Majeis Hakim Mahkamah Agung RI terhadap Perkara ini. Agar kedepannya, Putusan Majelis Mahkamah Agung RI dapat melahirkan putusan yang Objektif dan berkekuatan Hukum yaitu menolak tuntutan Penggugat tersebut.


97

4.

Adapun proses historis daripada kasus tersebut diatas dimana pada Pengadilan Negeri Pihak Tergugat kalah. Dan pada Proses Banding di Pengadilan Tinggi Pihak Tergugat menang.

Adapun Putusan Pengadilan Tinggi yakni a). Menerima Permohonan Banding dari Pembanding/Terbanding semula Penggugat, dan Terbanding/Pembanding semula Tergugat. b). Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palu No.87/Pdt.G/2014 yang dimohonkan Banding tersebut. C). Menyatakan gugatan Pembanding/Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima.

Kasus Gugatan Perdata No. 84/Pdt.G/2015/PN.Pal tentang Dugaan Hilangnya Jaminan Kredit SK PNS milik Sdr. Karyanto Sat.Pol.PP Propinsi (Penggugat) yang hilang di PT. Bank Sulteng (Tergugat).

Saat ini Kasus tersebut masih dalam tahap Proses Persidangan di Pengadilan Negeri Palu.

5. Laporan Polisi terkait hilangnya surat Ukur SHM No.34/1978, a.n. Moehd Idris Roe. Pelapor Sdr. Chairil Anwar (ahli waris) dan Pelapor PT. Bank Sulteng pada Polda Sulteng.

Saat Ini dalam Proses PEnyidikan yang mana pemeriksa Saksi-Saksi dari Pihak Pelaku Sejarah telah dilakukan. Selain itu juga telah memberikan bukti-bukti pendukung (bukti surat).

Pada tingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi kasusu ini diwakili/dikuasakan kepada Sdr. Abdurrahim Arief Hi. Buchori SH.MH, Syafruddin A Datu SH.MH, dan dari bagian legal PT. Bank Sulteng. Kasus Gugatan ini sementara bergulir di Mahkamah agung RI yang mana perkembangan di Mahkamah Agung RI, setiap bulannya dilaporkan oleh Lawyer Jakarta ke Divisi Corsec. Laporan terakhir dalam proses dengan No.Perkara Kasasi 3366.K/Pdt/2015. Pt. Bank Sulteng diwakili oleh Bagian Hukum yakni Sdr. Muhammad Rum SH dan Sdr. Remran SH, telah menyerahkan Jawaban Gugatan, Duplik, Bukti Surat dan Saksi-Saksi, serta kesimpulan. Hal ini telah dikoordinasikan dengan Polda dengan membantu menghadirkan saksi pelaku sejarah dan memberikan buktibukti yang dibutuhkan Polda.

XVI. SELF ASSESSMENT PELAKSANAAN GCG Hasil penilaian Bank Sulteng terhadap Self Assessment Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) PT. Bank Sulteng Tahun Buku 2015 adalah Peringkat 3 (Cukup Baik) dengan predikat “ CUKUP BAIK”. Laporan TATA KELOLA BANK Tahun 2015 PT. BANK SULTENG

98

Table : Rincian Self Assessment GCG PT. Bank Sulteng tahun 2015 sebagai berikut : Table : Rincian Self Assessment GCG PT. Bank Sulteng tahun 2015 sebagai berikut : Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Pelaksanaan GCG

Individual

Peringkat

Definisi Peringkat

3 (CUKUP BAIK)

Berdasarkan hasil self assessment terhadap (tiga) faktor yaitu : Governance Structur, Governance Process dan Governance Outcome yang

mencakupi

11

(sebelas)

Kriteria/Indikator, bahwa PT. Bank Sulteng telah melakukan penerapan Good Corporate Governance secara umum cukup baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Apabila terdapat kelemahankelemahan dalam penerapan prinsip Good Corporate Governance, maka secara umum kelemahan-kelemahan

tersebut

telah

diupayakan perbaikannya dan terhadap halhal yang cukup signifikan maka diberikan perhatian yang seksama dari Manajemen. Demikian yang dapat kami laporkan atas pelaksanan Tata Kelola Bank tahun 2015 semoga dapat diterima dengan baik.


99

LAPORAN TATA KELOLA BANK TAHUN 2015 PT. BANK PEMBANGUNAN DAEREAH SULAWESI TENGAH

Recommend Documents