Laporan Tahunan. Kerja Keras Menjawab Tahun Penuh Tantangan LAPORAN TAHUNAN 2010 PT ASKRINDO (PERSERO)

Laporan Tahunan

2009

Kerja Keras Menjawab Tahun Penuh Tantangan LAPORAN TAHUNAN 2010 PT ASKRINDO (PERSERO)

1

Daftar Isi HALAMAN

Sekilas Perusahaan

01

• Visi Misi & Budaya Perusahaan • Ikhtisar Keuangan • Ikhtisar Operasional • Sambutan Komisaris Utama • Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris • Laporan Direktur Utama • Pernyataan Tanggung Jawab Pelaporan Keuangan Direksi & Dewan Komisaris

Profil Perusahaan

19

• Informasi Umum Perusahaan • Produk Perusahaan • Struktur Organisasi • Photo Jaringan Kerja • Profil Dewan Komisaris • Profil Dewan Direksi • Profil Pejabat Senior Perusahaan • Profil Kantor Cabang • Peta Jaringan Kerja • Sumber Daya Manusia • Peristiwa Penting • Akuntan Publik & Auditor Eksternal

Analisis & Pembahasan Manajemen

37

• Tinjauan Umum • Tinjauan Keuangan • Posisi Keuangan • Tinjauan Usaha • Tinjauan Operasional • Riset & Pengembangan Usaha • Teknologi Informasi • Manajamen Risiko

Tata Kelola Perusahaan

55

• Pengantar • Struktur Tata Kelola Perusahaan • Rapat Umum Pemegang Saham • Dewan Komisaris • Pelaksanaan Tugas, Wewenang & Kewajiban Dewan Komisaris • Kelengkapan & Pelaksanaan Tugas Komite di Bawah Dewan Komisaris • Direksi • Kelengkapan & Pelaksanaan Tugas Komite • Hubungan Kemasyarakatan • Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern • Pengungkapan Informasi • Self Assessment Pelaksanaan GCG

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Anak Perusahaan Rencana Strategis Perusahaan 2010 Laporan Keuangan Perusahaan

67 73 77 87

SEKILAS PERUSAHAAN

1

Sekilas Perusahaan | Profil Perusahaan | Analisis & Pembahasan Manajemen Tata Kelola Perusahaan | Tanggung Jawab Sosial Perusahaan | Anak Perusahaan Rencana Strategis Perusahaan 2010 | Laporan Keuangan Perusahaan

Sekilas Perusahaan

Laporan Tahunan ASKRINDO 2009 ASKRINDO Annual Report 2009

2

PT. (Persero) Asuransi Kredit Indonesia atau PT. Askrindo (Persero) merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dalam asuransi/penjaminan, tidak dapat dipisahkan dari pembangunan ekonomi Bangsa dan Negara Republik Indonesia. Sejak pemerintah menyusun dan menetapkan REPELITA I tahun 1969, yang salah satu sasaran pokok rencana tersebut adalah pemerataan hasil pembangunan dalam bidang kesempatan berusaha, pendapatan masyarakat dan sekaligus merangsang pertumbuhan lapangan kerja. Dalam rangka mencapai sasaran ini pemerintah mengambil langkah konkrit antara lain dengan mengembangkan usaha kecil dan menengah dengan cara mengatasi salah satu aspek usaha yang penting yaitu aspek pembiayaan.


Sekilas Perusahaan

Berdiri tanggal 6 April 1971 berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1/1971 tanggal 11 Januari 1971, untuk mengemban misi dalam pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) guna menunjang pertumbuhan perekonomian Indonesia. Peran PT. Askrindo (Persero) dalam pemberdayaan UMKM adalah sebagai lembaga penjamin atas kredit yang disalurkan oleh perbankan kepada UMKM. Sesuai dengan Visi dan Misinya, PT. Askrindo (Persero) senantiasa menjalankan peran dan fungsinya sebagai Collateral Subtitution Institution, yaitu lembaga penjamin yang menjembatani kesenjangan antara UMKM yang layak namun tidak memiliki agunan cukup untuk memperoleh kredit dengan lembaga keuangan, baik perbankan maupun lembaga non bank (feasible tetapi tidak bankable). Sejalan dengan berubahnya waktu, saat ini PT. Askrindo (Persero) memiliki empat lini usaha yaitu Asuransi Kredit Bank, Asuransi Kredit Perdagangan, Surety Bond dan Customs Bond. Sejak tahun 2007 PT. Askrindo menjalankan pelaksanaan program pemerintah dalam rangka Inpres 6/2007 atau yang lebih dikenal sebagai penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Dalam pelaksanaannya memberikan penjaminan atas kredit yang disalurkan oleh enam Bank pelaksana yaitu : Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri dan Bank Bukopin.

Askrindo senantiasa mengembangkan sayap usahanya untuk memberikan layanan yang prima, dengan didukung oleh Kantor Cabang dan Kantor Unit Pelayanan berjumlah 39 Kantor yang tersebar di 20 Provinsi seluruh Indonesia.


Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia merupakan tulang punggung kekuatan ekonomi yang mampu memberikan kontribusi yang sangat signifikan. Menguatnya permodalan UMKM akan memberikan multiplier effects berupa tumbuhnya kegiatan usaha yang diikuti dengan terbukanya lapangan kerja serta meningkatkan nilai usaha. Terciptanya UMKM yang tangguh pada tahap berikutnya mampu memberikan kontribusi dalam menekan angka pengangguran dari kemiskinan di Indonesia.

3


Visi & Misi Perusahaan


4

Menjadi perusahaan yang sehat, handal dan terpercaya yang berorientasi pada pengembangan

Visi

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Misi

Mendukung pelaksanaan dan kebijakan serta program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, terutama dalam menciptakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang tangguh.


Motto Perusahaan

PRIMA Professional Memiliki kecakapan, kemampuan dan menguasai bidang pekerjaan

Responsible Menjunjung tinggi tanggung-jawab, kejujuran dan kepercayaan dalam menjalankan tugas

Innovative Memiliki daya pikir dan kreasi dalam mengembangkan produk dan layanan

Motivated Memiliki kemauan untuk meningkatkan kinerja, kerjasama dan produktifitas

Assertive peraturan yang berlaku


Memiliki sikap tegas, saling menghargai, memegang teguh norma-norma dan

5


Budaya Perusahaan

Komitmen pada pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dengan mengutamakan layanan prima dan kerjasama yang baik melalui pengembangan kemampuan dan daya saing perusahaan dengan cara mengutamakan keharmonisan, sinergitas, profesionalisme, integritas dan loyalitas karyawan, sehingga dapat memberikan manfaat kepada semua pihak yang berkepentingan.

NILAI-NILAI INTI BUDAYA PERUSAHAAN Laporan Tahunan ASKRINDO 2009 ASKRINDO Annual Report 2009

6

Dalam melaksanakan kegiatan bisnis perusahaan, setiap individu mulai dari karyawan hingga jajaran manajemen tunduk dan patuh pada nilai-nilai inti Budaya Perusahaan, yaitu : 1. Meyakini bahwa Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang tangguh merupakan penopang utama ekonomi nasional dan dalam mewujudkannya membutuhkan dukungan dari keberadaan kami melalui penyediaan jasa asuransi dan penjaminan atas risiko keuangan (financial risk). 2. Selalu mengharapkan keberhasilan Pengguna Jasa dan oleh karena itu kami selalu berupaya menyiapkan produk yang sesuai dengan kebutuhan Pengguna Jasa dan perkembangan pasar serta memberikan layanan yang terbaik. 3. Selalu berupaya untuk menjaga kelangsungan hidup perusahaan dengan senantiasa mengembangkan kemampuan dan daya saing perusahaan demi tercapainya tujuan dan sasaran perusahaan. 4. Meyakini bahwa melalui kerjasama yang harmonis dan sinergis antar karyawan yang bekerja secara profesional, efektif dan efisien, kreatif, inovatif dan responsif serta berdaya juang tinggi yang dilandasi oleh integritas dan loyalitas yang tinggi, maka tujuan dan sasaran perusahaan dapat dicapai. 5. Selalu berupaya menjalin dan memelihara hubungan baik dengan Pengguna Jasa, baik langsung maupun tidak langsung yang dilandasi dengan prinsip saling menguntungkan. 6. Meyakini bahwa karyawan yang mampu dan kompeten merupakan kekuatan penting perusahaan yang harus dipertahankan dan dikembangkan sehingga perusahaan perlu memperlakukan karyawannya secara adil, memberikan rasa aman dan nyaman dalam bekerja serta memberikan kesejahteraan yang layak. 7. Selalu berupaya untuk memberikan manfaat kepada semua pihak yang berkepentingan dengan keberadaan perusahaan.


Ikhtisar Keuangan

2009

2008

2007

2006

2005

Neraca Total Aktiva Total Aktiva Lancar Total Aktiva Lain-lain Kewajiban Jangka Pendek Kewajiban Jangka Panjang Kewajiban Lain-lain Cadangan Teknis Ekuitas

2.106.982 1.862.117 244.865 39.180 10.964 51.351 551.226 1.454.261

2.314.625 2.076.742 237.883 40.579 10.065 32.542 476.502 1.754.937

2.053.003 1.775.133 277.870 31.382 9.082 14.873 270.042 1.727.624

1.155.896 937.036 218.860 38.236 10.382 9.438 245.406 852.433

1.065.642 879.785 185.857 42.592 10.174 12.697 204.215 795.963

Laporan Laba/Rugi Premi & Jasa Penjaminan Pendapatan Investasi Beban Usaha Beban Klaim Beban Non Klaim Pendapatan (Beban) Lain-lain Laba/Rugi Sebelum Pajak Laba/Rugi Setelah Pajak

814.466 154.106 172.866 675.672 200.043 (32.331) (112.338) (102.029)

692.124 89.818 145.995 334.277 265.734 25 35.961 51.394

490.211 107.862 116.643 293.778 118.708 (14.401) 54.543 57.984

431.509 107.088 101.885 205.917 119.098 (9.835) 101.862 97.863

411.158 74.138 99.192 206.227 84.337 (6.982) 88.558 82.179

Rasio Keuangan Rasio Lancar Rasio Operasi Rasio Hutang Rasio Klaim

875.714 4752,67% -5,48% 4,82% -662,24%

600.011 5117,76% 2,47% 3,59% 650,42%

412.486 5656,57% 3,27% 2,70% 506,65%

325.015 2450,66% 10,44% 5,02% 210,41%

290.564 2065,60% 9,34% 6,14% 250,95%

-5,08% -6,36% 17,85%

1,65% 2,95% 18,67%

3,40% 4,49% 19,50%

9,17% 11,87% 18,92%

8,55% 10,38% 20,44%

Prof itabilitas ROA ROE BOPO


7


Ikhtisar Operasional, Penjaminan, Asuransi, Reasuransi & Retrosesi

KINERJA PERUSAHAAN 1 JANUARI S.D 31 DESEMBER 2009 1. Premi dan Jasa Penjaminan : Total penerimaan

3. Klaim dan Recoveries: Posisi per tanggal 31 Desember

Premi dan Jasa Penjaminan Rp 908 milyar atau 104%

2009 jumlah beban klaim sebesar Rp 676 milyar atau

dari target RKAP tahun 2009. Penerimaan Premi dan

378% dari RKAP tahun 2009. Sedangkan penerimaan

Jasa Penjaminan tersebut terdiri dari IJP kredit Non

recoveries hingga 31 Desember 2009 sebesar Rp 42

KUR (Rp 190,480 milyar atau 91,1% RKAP), IJP KUR


8

milyar atau 150% dari RKAP.

(Rp 119,546 milyar atau 75,35% dari RKAP) dan Premi

4. Pendapatan Investasi : Realisasi pendapatan investasi

Reasuransi & Retrosesi (Rp 598 milyar atau 118% dari

untuk periode 1 Januari sd 31 Desember 2009 adalah

RKAP).

sebesar Rp 154 milyar atau 99% RKAP tahun 2009.

2. Tingkat NPG dan Gearing Ratio : Tingkat NPG per 31

5. Laba (Rugi) : Laba usaha perusahaan hingga 31

Desember 2009 adalah 3,17% untuk KUR. Sementara

Desember 2009 minus Rp 80 milyar sedangkan beban

itu Gearing ratio untuk KUR per 31 Desember 2008

diluar usaha sebesar Rp 32 milyar sehingga laba

adalah 11,64 kali.

sebelum pajak sebesar minus Rp 112 milyar.


Sambutan Komisaris Utama

Assalamu’alaikum Wr, Wb. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN dan Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka pada setiap akhir periode pembukuan manajamen diwajibkan untuk menerbitkan Laporan tahunan yang kemudian disahkan oleh RUPS. Laporan tahunan ini merupakan salah satu bentuk informasi kepada para stakeholder mengenai kinerja dan eksistensi perusahaan selama 1 tahun, sekaligus menginformasikan berbagai pelaksanaan program kerja periode tersebut. Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas berkat rahmat-Nya laporan tahunan tahun 2009 dapat tersusun dengan baik. Selama periode tahun 2009 segenap jajaran Askrindo telah berusaha untuk meningkatkan kinerjanya agar menjadi perusahaan yang sehat, handal, terpercaya dan berorientasi pada pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), sebagaimana yang diamanatkan dalam visi perusahaan. Namun demikian kinerja perusahaan selama tahun 2009 masih belum menggembirakan, meskipun langkah-langkah perbaikan sudah mulai dilakukan, seperti review terhadap SOP-SOP operasional. Untuk itu dalam periode ke depan, manajemen dan segenap jajaran perlu mengambil langkah-langkah perbaikan secara komprehensip, sekaligus untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi. Sejak akhir tahun 2007 Pemerintah telah memberikan kepercayaan kepada Askrindo untuk menjamin Kredit Usaha Rakyat (KUR). Dan untuk itu Pemerintah telah memberikan tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebanyak 2 kali, yaitu pada akhir tahun 2007 sebesar Rp 850 milyar dan pada akhir 2009 sebesar Rp 250 milyar. Sejalan dengan misi perusahaan, maka Askrindo telah menyambut baik dan melaksanaan penugasan tersebut. Dengan demikian Askrindo secara langsung turut memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional, terutama dalam menciptakan UMKM yang tangguh. Penjaminan KUR selama tahun 2009 meningkat cukup pesat, dan Askrindo cukup serius dalam menjalankan program mencapai 1.817.698 debitur, dengan nilai kredit mencapai Rp 12,4 T. Untuk itu Dewan Komisaris telah meminta perhatian manajemen agar segera melakukan pembenahan internal sebaik mungkin, melengkapi diri dengan sarana dan prasaran yang memadai serta handal. Sasaran utama dari langkah-langkah perbaikan ini adalah untuk mendukung akuntabilitas dan validitas data dalam menjalankan penugasan ini. Dalam periode-periode ke depan, tugas yang diemban Askrindo dan segenap jajarannya semakin berat yang tentunya akan lebih banyak tantangan yang dihadapi. Untuk itu Askindo dan segenap jajarannya harus mempersiapkan diri sebaik mungkin dalam menjawab tantangan tersebut. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa mencurahkan rahmat dan petunjuk Nya kepada kita semua. Amin. Wassalamu’alaikum Wr, Wb.

Oloan Harahap Komisaris Utama


tersebut. Jumlah debitur KUR yang kreditnya dijamin oleh Askrindo posisi sampai dengan akhir tahun 2009 tercatat

9


Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan UndangUndang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, disebutkan tugas-tugas Dewan Komisaris antara lain: melakukan pengawasan terhadap kebijaksanaan pengurusan Perseroan yang dilakukan Direksi dan memberi nasehat kepada Direksi, serta melakukan tugas, wewenang dan tanggungjawab sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Keputusan RUPS. Berdasarkan tugas-tugas tersebut, perkenankan Dewan Komisaris PT Askrindo melaporkan kegiatannya selama tahun buku 2009 sebagaimana berikut ini. 1. PELAKSANAAN RAPAT DEWAN KOMISARIS Dalam rangka melakukan pengawasan dan mengikuti pelaksanaan operasional perusahaan, Dewan Komisaris telah melakukan rapat-rapat baik rapat internal Dewan Komisaris maupun rapat-rapat koordinasi bersama Direksi. Dalam tahun 2009 telah dilaksanakan rapat internal Dewan Komisaris sebanyak 7 kali, dan rapat koordinasi antara Dewan Komisaris bersama Direksi telah dilaksanakan 19 kali. Dalam rapat-rapat tersebut, Dewan Komisaris telah memberikan saran-saran / arahan kepada manajemen mengenai permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan. Tindak lanjut setiap hasil / keputusan rapat selalu dievaluasi oleh Dewan Komisaris, dan hasil evaluasi tersebut senantiasa dimintakan konfirmasi kepada Direksi dan pihak-pihak terkait. Laporan Tahunan ASKRINDO 2009 ASKRINDO Annual Report 2009

10

2. MELAKUKAN PENGAWASAN DAN MENGIKUTI PERKEMBANGAN KEGIATAN PERSEROAN Selain melalui rapat-rapat tersebut di atas, proses pengawasan dan mengikuti perkembangan perusahaan juga dilakukan dengan cara mempelajari dan mencermati setiap laporan bulanan yang disampaikan oleh manajemen, maupun memanggil para pelaksana operasional untuk memberikanberbagai keterangan yang diperlukan. Dalam melakukan tugas-tugas tersebut, Dewan Komisaris telah melibatkan / menugaskan Komite Audit secara aktif. Komite Audit telah menyampaikan masukan-masukan maupun rekomendasi kepada Dewan Komisaris baik secara langsung maupun tertulis. Secara khusus perlu kami laporkan bahwa fokus yang

menjadi pengawasan Komisaris pada tahun 2008 adalah tindak lanjut terhadap penyelesaian permasalahan yang dihadapi perusahaan, sebagaimana telah diminta oleh RUPS Pengesahan Laporan Keuangan tahun buku 2007. Pada dasarnya Direksi telah menindak-lanjuti dan melakukan upaya penyelesaian permasalahan perusahaan yang menjadi perhatian Pemegang Saham, meskipun belum seluruhnya dapat dituntaskan pada tahun 2008. Disamping itu Dewan Komisaris juga telah memberikan berbagai arahan, antara lain sebagai berikut : a. Direksi diminta untuk membenahi sistem pelaporan, sekaligus segera menyelesaikan penyusunan pedoman akuntansi. b. Pembukuan dan pembebanan terhadap piutangpiutang yang belum tertagih agar dilakukan secara konservatif, dengan dasar yang jelas dan kuat, serta sesuai dengan prosedur akuntansi yang benar. c. Direksi diminta untuk mengkaji mekanisme pembebanan biaya joint cost sehubungan dengan penjaminan program KUR. d. Direksi diminta untuk melakukan pembenahan terhadap berbagai produk perusahaan sehingga kinerjanya dapat lebih ditingkatkan. e. Terhadap tagihan-tagihan piutang yang bermasalah, agar tetap dilakukan penagihan, diselesaikan melalui jalur hukum dengan bantuan lawyer, dibuatkan cadangannya (cadangan atas piutang ragu-ragu), kemudian dimintakan ijin penghapus-bukuan kepada RUPS sesuai dengan Anggaran Dasar. f. Dalam rangka memperbaiki kinerja investasi ke depan, Direksi diminta untuk : membentuk divisi investasi, melengkapi dan mengoptimalkan peran anggota komite investasi, mengkaji ulang atas kebijakan investasi, melengkapi SOP dengan petunjuk teknis, melengkapi peralatan pemantauan investasi pasar modal, melengkapi Divisi Investasi dengan SDM yang kompeten. g. Khusus mengenai masalah KPD dan PT Tranka, Direksi diminta untuk melakukan langkahlangkah kongkrit guna menurunkan outstandingnya, menempuh langkah-langkah hukum, serta menggantikannya ke instrumen lain yang lebih aman dan menguntungkan.



h. Mengevaluasi pembukuan terhadap piutang hasil investasi (termasuk hasil investasi KPD), mencatat pembukuannya secara konservatif, sehingga benarbenar mencerminkan kondisi perusahaan secara riil. • Hal-hal yang menjadi pengecualian acquit et decharge dalam RUPS (khususnya Repo dan KPD) agar dapat diselesaikan pada akhir tahun 2009. • Berkenaan dengan pertumbuhaan penjaminan KUR yang sangat cepat dan makin tingginya NPL, maka Direksi agar mengendalikan pertumbuhannya agar tidak sampai melebihi gearing ratio. Mengingat posisi NPL telah jauh melebihi asumsi NPL dalam business plan, maka Direksi diminta untuk melaporkannya kepada Pemerintah (selaku pemberi penugasan) sekaligus mengusulkan untuk dilakukan revisi terhadap business plan. • Direksi diminta untuk menyusun analisis atas kelayakan setiap pembentukan Kantor Cabang, sehingga setiap Cabang dapat diberikan target kontribusinya (Pendapatan / Hasil Underwrinting) kepada perusahaan.

Underwriting meningkat seiring dengan meningkatnya Beban Klaim secara signifikan. Tingginya realisasi NPL tersebut jauh melebihi asumsi business plan, dimana telah diasumsikan NPL sebesar 3% dari kredit yang dijamin. Dengan pencapaian tersebut maka realisasi Laba / Rugi penjaminan KUR tahun 2009 diperoleh Laba Sebelum Pajak minus Rp 126,96 milyar.

3. PENJAMINAN KUR (INPRES 6 TAHUN 2007) Sebagaimana diketahui bahwa dalam rangka meningkatkan kapasitas penjaminan khususnya untuk menjamin KUR, Pemerintah telah memberikan tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada PT Askrindo (Persero), yang direalisasikan pada tanggal 28 Desember 2007 sebesar Rp 850 milyar dan tanggal 28 Desember 2009 sebesar Rp 250 milyar.

4. PELAKSANAAN KEGIATAN / PENUGASAN KHUSUS Disamping pelaksanaan tugas-tugas rutin sebagaimana tersebut di atas, Dewan Komisaris PT Askrindo telah menerima penugasan khusus dari Pemegang Saham, baik yang disampaikan melalui Keputusan RUPS maupun melalui surat tersendiri. Adapun penugasan tersebut antara lain terkait penunjukan KAP dan penugasan untuk memantau serta memberikan arahan terhadap penyelesaian discretionary fund/ KPD. a. Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) Sebagaimana telah diamanatkan oleh RUPS bahwa penetapan KAP dilimpahkan kepada Dewan Komisaris, maka melalui surat Nomor 29/DK/ASK tanggal 19 Oktober 2009 Dewan Komisaris telah menetapkan KAP Nugroho dan Rekan sebagai auditor Laporan Keuangan tahun buku 2009. Sebagai tambahan informasi bahwa penunjukaan KAP ditunjuk melalui proses tender / lelang. b. Perkembangan discretionary fund / KPD dan Repo Terhadap Investasi PT Askrindo khususnya

Besarnya penjaminan KUR tersebut di sisi lain juga diiringi dengan meningkatnya NPL perbankan penyalur KUR, yang mencapai 5,82%. Akibatnya Beban

Mengimplementasi pola co guarantee (sebagaimana asumsi business plan) dan atau mengarahkan pengajuan penjaminan KUR sementara waktu agar dapat diarahkan kepada Perum Jamkrindo, karena gearing ratio-nya jauh di bawah PT Askrindo.


Jumlah debitur KUR yang kreditnya dijamin oleh PT Askrindo (Persero) posisi sampai dengan akhir tahun 2009 tercatat mencapai 1.817.698 debitur, dengan nilai kredit mencapai Rp 12,4 Trilyun. Penjaminan KUR meningkat cukup pesat, di mana sampai dengan akhir tahun 2009 gearing ratio telah mencapai 11,8 kali. (Sebagai informasi bahwa asumsi gearing ratio yang digunakan dalam business plan maksimal 10 kali).

Mencermati permasalahan tersebut, Dewan Komisaris melalui suratnya Nomor 12/DK/ASK tanggal 26 Maret 2010 telah mengusulkan kepada Pemegang Saham mengenai langkah-langkah perbaikan antara lain melalui : • Mengubah penjaminan KUR menjadi penugasan yang bersifat Public Service Obligation (PSO). • Hendaknya Pemerintah menyesuaikan meningkatkan besarnya premi/IJP agar menjadi lebih realistis.

11



mengenai penempatan dana pada KPD dan Repo Saham, Dewan Komisaris telah meminta agar Direksi segera menyelesaikan permasalahan investasi KPD dan Repo, serta hal-hal yang menjadi pengecualian dalam acquite et decharge dalam RUPS. Dewan Komisaris telah melaporkan perkembangan masalah KPD dan Repo secara detail kepada Pemegang Saham, dengan beberapa kesimpulan sebagai berikut : • Penyelesaian masalah KPD sampai dengan saat ini belum mengalami kemajuan yang berarti, dimana sejak tahun 2007 outstanding / pokok tidak mengalami pengurangan yang signifikan. • Sejak tahun 2004, manajemen telah melakukan penempatan dana investasi dalam bentuk Repo dalam jumlah yang cukup besar, dengan jaminan saham-saham unggulan (LQ 45) kecuali saham PT ARTI. Counter party penerbit Repo cukup beragam (lebih dari 10 perusahaan), namun Repo yang bermasalah terpusat pada 4 perusahaan saja, yaitu : 1) PT Harvestindo Asset Management, 2) PT Reliance Asset Management, 3) PT Jakarta Investment, dan 4) PT Jakarta Securities. • Ke 4 perusahaan tersebut telah wanprestasi (tidak melakukan pembelian kembali pada waktu yang ditentukan) dan menunggak pembayaran bunga. Namun demikian Direksi PT Askrindo terus memperbarui kontrak-kontrak Repo tersebut sampai dengan saat ini, dan tidak ada bentuk penyelesaian lainnya. Laporan Tahunan ASKRINDO 2009 ASKRINDO Annual Report 2009

12

Dalam rangka penyelesaian masalah KPD dan Repo tersebut Dewan Komisaris telah memberikan rekomendasi kepada Direksi antara lain sebagai berikut : • Segera menyelesaikan permasalahan KPD dengan tidak memperpanjang kontrak KPD tersebut, serta meminta pengembalian aset perusahaan dari Manajer Investasi baik berupa dana dan atau aset KPD serta hasil yang tertunggak. • Meminta laporan pengelolaan dan konfirmasi hasil KPD dari masing-masing Manajer Investasi. • Segera meyelesaikan permasalahan Repo Saham dengan tidak memperpanjang kontrak Repo Saham dan meminta pengembalian dana yang diinvestasikan dalam Repo Saham serta bunga Repo yang tertunggak.

•

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dan mengingat jumlah investasi di Repo Saham dan KPD cukup besar beserta permasalahannya, Dewan Komisaris menyarankan agar penyelesaian terhadap masalah investasi tersebut dan penempatan danadana investasi diputuskan melalui rapat Direksi dengan memperhatikan arahan Pemegang Saham dalam RUPS yang lalu.

5. Pelaksanaan Kegiatan Komite Audit Dalam melaksanakan tugas-tugasnya membantu kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Komisaris, selama tahun 2009 Komite Audit telah melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut : • Menelaah Laporan Keuangan Triwulanan, Laporan Keuangan Audit Konsolidasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009. • Menelaah tingkat kepatuhan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan. • Melakukan pertemuan dengan Internal Auditor untuk menelaah, mendiskusikan dan memberikan rekomendasi atas hasil pemeriksaan Internal Audit terhadap aktifitas operasional Perseroan dan laporan keuangan Perseroan tahun 2009. • Menelaah independensi dan objektifitas Akuntan Publik yang akan melaksanakan audit atas laporan keuangan Perseroan tahun buku 2009 yaitu KAP Nugroho dan Rekan yang telah ditunjuk oleh Dewan Komisaris. • Melakukan rapat intern Komite Audit, rapat bersama Dewan Komisaris, serta rapat bersama Dewan Komisaris dan Direksi. 6. Evaluasi Kinerja Perusahaan tahun 2009 Menurut penilaian Dewan Komisaris secara umum kinerja perusahaan tahun buku 2009 telah menurun, semata-mata disebabkan oleh tidak tercapainya target laba yang ditetapkan dalam RKAP, sehingga rentabilitasnya tidak sebesar yang ditargetkan dalam RKAP tahun 2009. Dalam operasional perusahaan memang masih terdapat kekurangan yang perlu dibenahi, dan Dewan Komisaris telah meminta kepada Direksi agar hal-hal tersebut menjadi perhatian.



7. Penutup Sebagaimana disadari bahwa tugas-tugas yang diemban ke depan semakin berat, untuk itu mohon dukungan Pemegang Saham. Komisaris juga telah meminta kepada Direksi untuk mempersiapkan dan membenahi perusahaan, serta mendorong pelaksanaan implementasi GCG, sehingga semakin siap dalam melaksanakan tugas penjaminan KUR ke depan sekaligus dapat meningkatkan kinerjanya pada periode-periode berikutnya.


13


Sambutan Direktur Utama

Assalamualaikum Wr, Wb. Menunjuk keputusan Pemegang Saham No.KEP-105/MBU/2010 dan 12/48/KEP-GBI/2010 tanggal 23 Juni dan 30 Juni 2010 butir IV mengenai tidak dapat diberikannya persetujuan atas laporan tahunan tahun 2009 serta instruksi Pemegang Saham untuk dilakukannya reaudit atas laporan keuangan tahun 2009, maka berdasarkan data dan dokumen yang diperoleh setelah tanggal penyelesaian laporan auditor independen atas laporan keuangan tahun 2009, telah dilakukan penyajian kembali (restatement) laporan keuangan tahun 2009. Dibandingkan dengan laporan keuangan tahun 2009 yang telah disusun sebelumnya, laporan keuangan tahun 2009 yang disajikan kembali mengalami perubahan pada pos asset investasi sehingga diperlukan pembentukan cadangan penyisihan penurunan asset yang dicatat sebagai koreksi saldo awal ekuitas perusahaan tahun 2009. Penyajian kembali laporan keuangan perusahaan tahun 2009 telah dilakukan sesuai dengan Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) serta sesuai dengan arahan yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI saat berkonsultasi untuk perihal tersebut. Perubahan dimaksud juga didasarkan pada hasil pengukuran nilai wajar pos investasi yang telah dilakukan oleh pihak independen (Kantor Jasa Penilai Publik/KJPP) Budi Edy Saptono & Rekan. Terhadap laporan keuangan tahun 2009 yang disajikan kembali, KAP Nugroho & Rekan telah memberikan opini : Wajar tanpa Pengecualian (dual dating). Selanjutnya, atas dasar laporan keuangan tahun 2009 (restatement) yang telah diaudit tersebut, dilakukan penyusunan laporan tahunan tahun 2009 sebagai revisi atas laporan tahunan yang telah disampaikan sebelumnya. Dibandingkan dengan data laporan keuangan tahun 2009 sebelumnya, data laporan keuangan tahun 2009 yang disajikan kembali dimaksud dapat kami sampaikan sebagai berikut : • Data laporan keuangan pada Ikhtisar Laba-rugi tidak mengalami perubahan, kecuali hasil usaha perusahaan anak dicatat pada pos hasil investasi perusahaan induk • Data laporan keuangan pada Neraca mengalami perubahan dengan terkoreksinya saldo awal ekuitas tahun 2009 Laporan Tahunan ASKRINDO 2009 ASKRINDO Annual Report 2009

14

Sehubungan dengan data laporan keuangan pada Ikhtisar Laba-rugi tidak mengalami perubahan, maka evaluasi kinerja yang disampaikan dalam laporan tahunan ini tidak jauh berbeda dibanding materi penjelasan dalam laporan sebelumnya yang secara ringkas dapat kami sampaikan sebagai berikut : Sepanjang tahun 2009 ini perusahaan tetap menyelenggarakan kegiatan bisnis penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagaimana amanat Pemerintah disamping juga tetap fokus menjalankan usaha-usaha yang sudah berlangsung selama ini dan telah direncanakan sebelumnya, yaitu bisnis penjaminan kredit dan asuransi kredit & suretyship. Pada kegiatan bisnis Non KUR target pertumbuhan premi bisnis Non KUR tidak dapat tercapai sepenuhnya namun masih dapat diimbangi dengan beban underwriting yang menurun sehingga hasil bisnis Non KUR tahun 2009 masih mampu memperoleh laba meskipun tidak mencapai anggarannya.


Pada bisnis penjaminan KUR, terjadi peningkatan beban klaim yang harus dibayar dengan lonjakan tinggi dibanding tahun sebelumnya sebagai akibat tingginya tingkat NPG dari bank pelaksana penyaluran KUR. Berdasarkan kondisi tersebut, hasil bisnis penjaminan KUR tahun 2009 mengalami kerugian cukup besar. Akibat kerugian yang cukup besar pada bisnis Penjaminan KUR, perolehan laba dari bisnis Non KUR tidak mampu menopang kinerja gabungan Non KUR dan KUR sehingga pada akhirnya, hasil usaha secara gabungan tercatat mengalami kerugian sebesar Rp 101 milyar. Demikian laporan tahunan ini kami sampaikan dan atas dukungan dan arahan Pemegang Saham, Dewan Komisaris, seluruh jajaran karyawan dan para pemangku kepentingan lainnya kami mengucapkan terima kasih. Wassalamu’alaikum Wr, Wb.

Chairul Bahri Direktur Utama


15


PERNYATAAN TANGGUNG-JAWAB PELAPORAN KEUANGAN Laporan tahunan berikut laporan keuangan dan informasi lain yang terkait merupakan tanggung-jawab manajemen PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia dan dijamin kebenarannya oleh seluruh anggota Direksi yang membubuhkan tanda-tangannya masing-masing dibawah ini Yang bertanda-tangan :

Chairul Bahri Direktur Utama


16

Hartono Direktur


PERNYATAAN TANGGUNG-JAWAB PELAPORAN KEUANGAN Laporan tahunan berikut laporan keuangan dan informasi lain yang terkait merupakan tanggung-jawab manajemen PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia dan dijamin kebenarannya oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang membubuhkan tanda-tangannya masing-masing dibawah ini. Yang bertanda-tangan :


17

Halaman ini sengaja dikosongkan


18

PROFIL PERUSAHAAN

2


Informasi Umum Perusahaan

NAMA PERUSAHAAN Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Asuransi Kredit Indonesia atau disingkat sebagai PT. Askrindo (Persero). Laporan Tahunan ASKRINDO 2009 ASKRINDO Annual Report 2009

20

DASAR PENDIRIAN Berdiri tanggal 6 April 1971, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 1 tanggal 11 Januari 1971, tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Dalam Bidang Perasuransian Kredit. ALAMAT PERUSAHAAN Jl. Angkasa Blok B-9, Kavling No. 8 Kota Baru Bandar Kemayoran, Jakarta 10610, Indonesia BIDANG USAHA Asuransi Kerugian KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM (100%) Pemerintah Republik Indonesia


Produk Perusahaan

ASURANSI KREDIT BANK

Jenis Asuransi Kredit Bank • Penjaminan Kredit Menengah • Penjaminan Kredit Kecil Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Manfaat Asuransi Kredit • Memperbesar akses UMKM terhadap sumber pembiayaan • Mengurangi risiko yang dihadapi Bank atas pemberian kredit kepada UMKM Pengguna Jasa Asuransi Kredit • Bank Pemerintah/Swasta Nasional termasuk BPR • Bank Pembangunan Daerah • Bank Syariah • Lembaga Keuangan non Bank (Pegadaian)


Merupakan produk jasa Askrindo untuk memberikan penjaminan kepada perbankan maupun non perbankan atas kredit yang diberikan kepada UMKM. Fungsi Askrindo dalam hal ini adalah memberikan jaminan/ganti rugi atas kemacetan yang disalurkan perbankan maupun non perbankan kepada UMKM.

21


Produk Perusahaan

ASURANSI KREDIT PERDAGANGAN Produk ini diperlukan untuk mellindungi pembayaran secara kredit yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam transaksi perdagangan barang, misalnya antara produsen dengan distributornya, distributor dengan pengecer. Fungsi lain dari produk ini adalah memberikan akses bagi sektor riil untuk meningkatkan volume transaksi penjualan melalui kebijakan kredit (credit policy) yang fleksibel sesuai dengan fluktuasi permintaan pasar. Produk ini telah dikemas dalam bentuk jasa layanan manajemen kredit dengan memberikan bentuk-bentuk layanan credit advice, credit control dan insurance protection. Manfaat Asuransi Kredit Perdagangan • Mempermudah pelaksanaan kebijakan kredit perusahaan (credit policy). • Mengurangi cadangan piutang ragu-ragu akibat kemacetan kredit • Meningkatkan volume penjualan • Memberikan akses kepada pedagang/distrbutor untuk memperoleh barang dagangannya. Pengguna Asuransi Kredit Perdagangan • Produsen/supplier dari barang-barang industry • Produsen/supplier dari jenis barang yang habis dalam jangka pendek

SURETY BOND Produk ini digunakan untuk memberikan jaminan kepada Pemilik Proyek/obligee/ bouwheer terhadap kerugian yang timbul akibat tidak dipenuhinya kewajiban Pelaksana Proyek/Principal atas suatu proyek dalam batas waktu yang telah ditentukan.


22

Kontra Bank Garansi Produk ini dimaksudkan untuk membantu Principal dalam memperoleh bank garansi yang dipersyaratkan oleh Pemilik Proyek/Obligee/Bouwheer dalam melaksanakan pekerjaannya. Manfaat Surety Bond dan Kontra Bank Garansi Bagi Obligee Memperoleh kepastian bahwa Principal akan melaksanakan kewajibannya Bagi Principal • Membantu Principal untuk memperoleh kontrak • Membantu Principal untuk menjaga likuiditas keuangannya Pengguna Surety Bond dan Kontra Bank Garansi Bagi Obligee • Pemerintah • Perbankan • BUMN/BUMD • Perusahaan Swasta


Produk Perusahaan

Bagi Principal • Kontraktor • Konsultan • Pengusaha Perdagangan Umum

CUSTOMS BOND Merupakan produk jasa Askrindo untuk memberikan jaminan atas fasilitas kepabeanan, fasilitas penangguhan/ pembebasan bea masuk barang impor dan pemungutan bea masuk barang impor dan pemungutan bea masuk barang lainnya kepada Obligee (Direktorat Jendral Bea & Cukai) apabila Principal (importir/ produsen eksportir) tidak dapat menyelesaikan kewajibannya. Manfaat Customs Bond Bagi Obligee Memperoleh kepastian bahwa Principal (importir/produsen eksportir) akan melaksanakan kewajibannya. Bagi Principal (importir/produsen eksportir) Membantu Principal (importir/produsen eksportir) keuangannya.

untuk

menjaga

likuiditas

Pengguna Customs Bond • Obligee (Ditjen Bea & Cukai). • Principal (Produsen Eksportir dan Importir)

REASURANSI PT Askrindo (Persero) juga menerima reciprocal business dari perusahaan reasuransi luar negeri maupun perusahaan asuransi dan reasuransi dalam negeri.

Merupakan kredit/Pembiayaan Modal Kerja dan Investasi kepada UMKMK untuk bidang usaha usaha yang produktif dan layak, namun belum bankable dengan plafond kredit/pembiayaan sampai dengan Rp 500 juta yang dijamin oleh perusahaan penjaminan. Penyaluran KUR diharapkan dapat membantu mengembangkan pengusaha mejadi lebih produktif.


PENJAMINAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR)

23


Struktur Organisasi

Satuan Pengawasan Intern

,


24

Divisi Investasi

Kantor Cabang


Foto Kantor Cabang

KANTOR CABANG SURABAYA Jl.Biliton No.30 Surabaya 60281

KANTOR CABANG PALANGKARAYA Jl. Imam Bonjol No.19, Blok D


KANTOR CABANG BANDA ACEH Perkantoran Aceh Square Jl. T. Imun Lueng Bata

KANTOR CABANG DENPASAR Jl.Raya Puputan No.9 Niti Mandala Renon

25


Dewan Komisaris


26

1. Oloan Harahap Komisaris Utama 2. Suhendro Bakri Komisaris 3. Imam Sukarno Komisaris 4. Djoko Hidayanto Komisaris


Profil Dewan Komisaris

Oloan Harahap, SE. Komisaris Utama Warga Negara Indonesia, 69 tahun. Diangkat sebagai Komisaris Utama sejak tanggal 15 Februari 2006 dan terpilih kembali sejak 14 Februari 2011. Saat ini menjabat sebagai Staf Khusus Menko Perekonomian Republik Indonesia. Sebelumnya pernah menjabat beberapa jabatan manajerial antara lain Direktur PT Estika Jasatama Insurance Broker (1990-1995) dan Direktur PT Caraka Mulia (Broker Asuransi) (1998-2001). Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia.

Drs. Suhendro Bakri, MA. Komisaris Warga Negara Indonesia, 59 tahun. Diangkat sebagai Komisaris sejak tanggal 15 Februari 2006 dan terpilih kembali sejak 14 Februari 2011. Saat ini menjabat sebagai Direktur Restrukturisasi & Privatisasi Meneg BUMN Republik Indonesia. Sebelumnya pernah menjabat Kasubdit Perusahaan Perbankan Departemen Keuangan Republik Indonesia (1998-1999). Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Unversitas Airlangga, Surabaya (1978), kemudian meraih gelar Master of Arts dari Boston University, USA (1988).

Drs. Imam Sukarno, MM. Komisaris

Dr. Djoko Hidayanto, SE, MM. Komisaris Warga Negara Indonesia, 60 tahun. Diangkat sebagai Komisaris sejak tanggal 15 Februari 2006 dan terpilih kembali sejak 14 Februari 2011. Saat ini menjabat sebagai Sekretaris Ditjen Anggaran. Sebelumnya pernah menjabat jabatan Sekretaris Direktorat Jendral Anggaran dan Perimbangan Keuangan (2004-2006). Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Unversitas Brawijaya, Malang (1979), kemudian meraih gelar Magister Manajemen dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWI, Jakarta (1996) dan meraih gelar Doktor dalam bidang Ilmu Manajemen dari Univeritas Negeri Jakarta (2007).


Warga Negara Indonesia, 64 tahun. Diangkat sebagai Komisaris sejak tanggal 15 Februari 2006 dan terpilih kembali sejak 14 Februari 2011. Saat ini menjabat sebagai Anggota Komite Audit Bank Mandiri. Sebelumnya pernah menjabat beberapa jabatan manajerial antara lain Direktur Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat (1998-2000) dan Direktur Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan (2000-2002). Meraih gelar Magister Manajemen dari Asian Institute of Management Manila (1985).

27


Dewan Direksi


28

1. Chairul Bahri Direktur Utama 2. Hartono Direktur Pemasaran & Pertanggungan 3. Zulfan Lubis Direktur Keuangan dan Teknologi Informasi 4. Suharsono Direktur Klaim dan Sumber Daya Manusia


Profil Dewan Direksi

Ir. Chairul Bahri, MM. Direktur Utama Warga Negara Indonesia, 57 tahun. Menjabat sebagai Direktur Utama sejak tanggal 17 Juli 2007, dimulai dari Pegawai Direktorat Jendral Perkebunan, Departemen Pertanian RI (1980-1983), memulai karir di Bank BRI sejak tahun 1983-2007 dan jabatan terakhir sebelum bergabung ke PT Askrindo (Persero) adalah menjabat Pemimpin Wilayah (BRI Bandung) sejak tahun 2005 sampai tahun 2007. Meraih gelar Sarjana Insinyur dalam bidang Pertanian dari Universitas Andalas (1975), kemudian meraih gelah Magister Manajemen dalam bidang Manajemen Keuangan dari Univeritas Padjadjaran (2003).

Ir. Hartono. Direktur Pemasaran & Pertanggungan Warga Negara Indonesia, 57 tahun. Menjabat sebagai Direktur Pemasaran & Pertanggungan sejak tanggal 17 Juli 2007, memulai meniti karir di Bank BRI sejak tahun 1980 dan jabatan terakhir sebelum bergabung ke PT Askrindo (Persero) adalah menjabat segabai Kepala Divisi Bisnis Mikro (BRI Kantor Pusat) sejak tahun 2006 sampai tahun 2007. Meraih gelar Insinyur dalam bidang Sosial Ekonomi Pertanian dari Univeritas Jember (1979).

Zulfan Lubis, SE Ak, MM. Direktur Keuangan & Teknologi Informasi

Suharsono, SE, MM. Direktur Klaim & Sumber Daya Manusia Warga Negara Indonesia, 55 tahun. Menjabat sebagai Direktur Klaim & SDM sejak tanggal 17 Juli 2007, memulai karir di PT. Askrindo (Persero) sejak tahun 1978 sebagai Pegawai di Bagian Statistik dan terakhir menjabat sebagai Kepala Divisi Asuransi Kredit (2002), kemudian menjadi Direktur Pemasaran & Pertanggungan sejak tahun 2002 sampai tahun 2007, dianggkat kembali menjadi Direktur Klaim dan SDM, (2007-2009). Tanggal 19 Oktober 2009 mengundurkan diri, karena diangkat sebagai Direktur Pelaksana II (Managing Director) Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Meraih gelar Magister Manajemen bidang Manajemen dari Univeritas Indonesia, Jakarta (2000).


Warga Negara Indonesia, 51 tahun. Menjabat sebagai Direktur Keuangan & Teknologi Informasi sejak tanggal 17 Juli 2007, memulai karir di PT. Askrindo (Persero) sejak tahun 1987 sebagai staf di Bagian Akuntansi dan terakhir menjabat sebagai Kepala Divisi Keuangan & Akuntansi (PT Askrindo Kantor Pusat) sejak tahun 2000 sampai tahun 2007. Meraih gelar Sarjana Akuntansi di Unversitas Syaih Kuala Banda Aceh program afiliasi Pendidikan Sarjana Akutansi (Akuntan) dengan Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara (1986) kemudian meraih gelar Magister Manajemen bidang Manajemen Keuangan dari Univeritas Pancasila (1999).

29


Profil Pejabat Askrindo

PROFIL PEJABAT SENIOR (KEPALA DIVISI) PEJABAT PT ASKRINDO (Persero) NO NAMA

JABA TAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Sekretaris Perusahaan Kepala Satuan Pengawasan Intern Kadiv. Perencanaan, Pembinaan & Pengendalian Kadiv. SDM & Umum Kadiv. Klaim & Subrogasi Kadiv. Investasi Kadiv. Penjaminan Kadiv. Keuangan & Akuntansi Kadiv. Teknologi & Informasi Kacab. Jakarta Kemayoran Kacab. Jakarta Cikini Kadiv. Askred & Surety

Singgih Hardjanto Hendry Kristal Siagian Rinarno Pramudiyanto Sulaeman Abbas Basoeny Noviar Yuana Mulyono T. Widya Kuntarto Arief Kusuma Agus Nugroho I Gusti Made Mardika I Nyoman Sulendra

PROFIL KEPALA BAGIAN KANTOR PUSAT & KANTOR CABANG


30

NO

NAMA

JABATAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Eddy Koesdjomo Novie Revianti Legawa Huri Suksianto Maulana A. Siddiq Adde Daryono Wahyu Wisambada Herry R. Agustin Ratna Salfiani Aceng Sudarma Wijaya Bambang Sumarsono M. Effendi Nasution Indaryati Achmad Suez Kurmansyah Novian Prihantono M. Mukhsi Petrus Benyamin H. Chumaedi Manuasa Siregar Abdul Gaffar Sulis Setyono I Gede Putrawijaya Puji Santoso Firman Berahima Seno Supranoto Soegiharto Lucky Alfianto Hartawan Ade Sumadi Effitawati Djurie Hamlet Subekti Karino Antung Masyhor A.A Gede Wira Utama Purwadi

Kabag. Sekretariat & Humas Kabag. Hukum Kabag. Pengawasan 1 Kabag. Pengawasan 2 Kabag. Perencanaan & Pengembangan Kabag. Manajemen Resiko Kabag. Pengembangan SDM Kabag. SDM & Umum Kabag. Klaim & Subrogasi Kabag. Penempatan Investasi Kabag. Analisis Investasi Kabag. Akuntansi & Anggaran Kabag. Keuangan Kabag. Pengembangan Aplikasi Komputer Kabag. Operasi Komputer Kabag. Marketing Penjaminan Kredit Kabag. Marketing Askred & Surety Kabag. Underwriting Askred & Surety Kabag. Reasuransi Kacab. Medan Kacab. Makassar Kacab. Surabaya Kacab. Denpasar Kacab. Bandung Kacab. Semarang Kabag. Penjaminan Kredit Cabang Jakarta Kemayoran Kabag. Surety & Customs Bond Cabang Jakarta Kemayoran Kabag. Asuransi Kredit Perdagangan Cabang Jakarta Kemayoran Kabag. Klaim & Subrogasi Cabang Jakarta Kemayoran Kabag. Keuangan & Umum Cabang Jakarta Kemayoran Kabag. Penjaminan Kredit Cabang Jakarta Cikini Kabag. Surety & Customs Bond Cabang Jakarta Cikini Kabag. Klaim & Subrogasi Cabang Jakarta Cikini Kabag. Keuangan & Umum Cabang Jakarta Cikini Kepala Marketing Penjaminan Kredit


Profil Pejabat Askrindo

PROFIL KEPALA KANTOR CABANG & KANTOR UNIT PELAYANAN PEJABAT PT ASKRINDO (Persero) NO NAMA

JABA TAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Kacab. Banda Aceh Kacab. Pekanbaru Kacab. Palembang Kacab. Lampung Kacab. Manado Kacab. Banjarmasin Kacab. Palangkaraya Kacab. Pontianak Kacab. Padang Kacab. Balikpapan Kepala KUP Samarinda Kepala KUP Surakarta / Solo Kepala KUP Mataram Kepala KUP Gorontalo Kepala KUP Batam Kepala KUP Jambi Kepala KUP Cirebon Kepala KUP Purwokerto Kepala KUP Kediri Kepala KUP Jakarta Selatan Kepala KUP Jakarta Barat Kepala KUP Jakarta Utara Kepala KUP Jakarta Timur Kepala KUP Serang Kepala KUP Yogyakarta Kepala KUP Tegal Kepala KUP Malang Kepala KUP Jember Kepala KUP Bekasi Kepala KUP Tangerang Kepala KUP Pangkal Pinang Kepala KUP Madiun

Achmad Faisal Gde Sudarta Himawan Sutanto Syafruddin Neil J.B Rarumangkay Priyono Mardiyantoro Putu Apriyanto Atang Kusnadi Adjis Eko Sudiantono Iwan P. Pasaribu E. Mirmo Santoso Makkaarena Sri Wisnu Kertapati Robinson Zebua Henry Sabar PM Achmad Rizali Debby Cahyo Wicaksono Dwi Handayani Dewi Larasati Nur aini Ratih Triwardhani Adhi Dwinantyo Wahyuni Hartati I Ketut Anom Mayun Achmad Solichin Budiantoro Vonne F. Tumbelaka Eni Restiani Ryanto Martono Afiat


31


Peta Jaringan Kerja


32

Semarang


Sumber Daya Manusia

PENDIDIKAN NO.

URAIAN

JUMLAH

1

Strata II

51

2

Strata I

225

3

Diploma III

4

Sekolah Lanjutan Tingkat Atas

5

Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama

5

6

Sekolah Dasar

2

52 101

436 TINGKAT NO.

JABATAN

JUMLAH

1

Kepala Divisi/Biro

11

2

Kepala Bagian/Staf Ahli/Kepala Cabang

36

3

Kepala Seksi/Kepala Perwakilan

88

4

Staf/Kepala Kantor Unit Pemasaran

64

5

Pegawai Pelaksana

6

Pegawai Dasar

187 50 436


33


Peristiwa Penting

Penandatangan PKS dengan BANK Sumsel Bertempat di Gedung Askrindo


34

Pembukaan Rapat Kerja Evaluasi Bertempat di Gedung Askrindo, Juli 2009

Pemberian Cendramata kepada BANK Sumsel Bertempat di Gedung Askrindo

Penandatangan PKS dengan BANK Lampung Bertempat di Gedung Askrindo


Akuntan Publik & Auditor Eksternal

KANTOR AKUNTAN PUBLIK NUGROHO & REKAN Jl. Fatmawati Raya No.43 B, Cilandak Barat Jakarta Selatan 12430, Indonesia Telp. : 021-75906688 Fax. : 021-7698777 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) Jl. Pramuka No. 33, Jakarta Timur 13120 Telp. : 021-85910031 Fax. : 021-85910030 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK-RI) Jl. Gatot Subroto Kav. 31, Jakarta Pusat 10210 Telp. : 021-75906688 Fax. : 021-7698777 BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN (BAPEPAM-LK) Gedung Sumitro Djojohadikusumo Lt. 13. Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1-4, Jakarta Pusat 10710 Telp. : 021-3858001 Fax. : 021-3847437


35



36

ANALISIS & PEMBAHASAN MANAJEMEN

3


Tinjauan Umum

kinerja utama untuk gabungan kedua bisnis Askrindo dan anak perusahaan (konsolidasi) dimaksud : Total Aset Pada akhir tahun 2009 aset Askrindo tercatat sebesar Rp 2,11 triliun Rp 2,31 triliun pada tahun 2008. Dengan demikian Total Aset Askrindo turun sebesar 8,97%. Rasio Keuangan Rasio Operasional terhadap Pendapatan Operasional Askrindo pada tahun 2009 adalah sebesar 217,47%. Pada tahun 2009 tercatat total Biaya Operasional Askrindo adalah sebesar Rp 172,9 milyar dan Pendapatan Operasional sebesar 93,5 milyar. Klaim Ratio Claim Ratio yang menunjukkan perbandingan antara pembayaran klaim dengan penerimaan Imbal Jasa Penjaminan (IJP) pada tahun 2009 adalah sebesar Rp 347 milyar dan penerimaan IJP adalah sebesar Rp 310 milyar . Return on Assets (ROA) ROA Askrindo tahun 2009 sebesar -1,27% . Nilai tersebut mengalami penurunan dibandingkan dengan ROA tahun sebelumnya, dimana ROA tahun 2008 Laporan Tahunan ASKRINDO 2009 ASKRINDO Annual Report 2009

38

Sebagai Badan Usaha Milik Negara yang mempunyai

tercatat -0,41%. Penurunan ROA tersebut dikarenakan

core business penjaminan kredit bagi Usaha Mikro,

adanya penambahan PMN sebesar Rp 250 miliar di

Kecil, menengah dan Koperasi (UMKMK). Selain

akhir tahun 2009.

masih menjalankan bisnis komersial (Non KUR) dan anak perusahaan, pada tahun 2009 Askrindo kembali

Gearing Ratio

mendapatkan

mendukung

Gearing Ratio merupakan pembanding antara outstanding

program Pemerintah, yaitu penjaminan Kredit usaha

kredit yang dijamin dengan jumlah ekuitas perusahaan.

Rakyat (KUR). Guna mendukung program tersebut,

Pada tahun 2009, Gearing Ratio PT Askrindo sebesar

Askrindo mendapatkan tambahan Penyertaan Modal

11,64 kali.

kepercayaan

untuk

Negara (PMN) sebesar Rp 250 miliar. Dengan adanya penambahan PMN tersebut, maka total aset

Non Performing Guarantee (NPG)

Askrindo untuk bisnis Non KUR dan KUR menjadi

Tingkat NPG penjaminan kredit yang dijamin oleh

sebesar Rp 2,11 triliun pada tahun 2009 atau

Askrindo pada tahun 2009 adalah sebesar 3,2%. Hal ini

mengalami penurunan sebesar 8,97% dibandingkan

mengindikasikan Askrindo belum dapat mengelola risiko

tahun sebelumnya. Berikut adalah beberapa indikator

penjaminan kredit pada tingkat yang cukup aman.


Tinjauan Keuangan

PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI Berdasarkan Laporan Keuangan Askrindo untuk tahun buku 2009 ini disusun dengan mengikuti PSAK 55 dan melakukan perubahan kebijakan akuntansi. Khusunya untuk : (1) pengakuan pendapatan IJP, dari cash basis menjadi accrual basis ; dan (2) Penyajian laporan laba/rugi. PT. (Persero) ASURANSI KREDIT INDONESIA DAN ANAK PERUSAHAAN LAPORAN LABA RUGI KONSOLIDASIAN Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2005 s.d 2009 (Jt. Rp.) KETERANGAN

Audit 2005

2006

2007

2008

2009

136,402

124,188

146,348

297,107

310,027

(8,929)

(6,867)

(15,421)

(23,960)

(17,194)

ASURANSI KREDIT DAN PENJAMINAN 1.

Pendapatan Underwriting Premi & Js.Penjaminan Premi Reasuransi +/- premi & Js.Penjaminan YTM Pendpt

30,317

22,830

21,213

20,968

60,304

+/- premi & Js.Penjaminan YBM Pendpt

(22,830)

(21,129)

(20,968)

(60,304)

(75,664)

Underwriting Lain Jumlah Pendapatan Underwriting 2.

2,083

7,237

8,830

4,361

5,160

137,043

126,258

140,001

238,173

282,633

Beban Underwriting Beban Klaim Klaim disetujui Recoveries Estm.klaim retensi sendiri Tahun Berjalan Estm.klaim retensi sendiri Tahun Lalu Jumlah Beban Klaim Beban Premi Reasuransi Beban Komisi Beban Underwriting Lain

67,231

50,685

68,958

69,950

347,301

(40,175)

(36,161)

(25,377)

(19,398)

(42,273)

9,142

10,791

19,266

101,703

135,730

(13,368)

(9,142)

(10,791)

(19,266)

(101,703)

22,831

16,173

52,055

132,989

339,056

-

-

-

-

-

6,888

5,225

13,170

17,274

10,460

7,990

10,439

6,461

8,613

3,884

Jumlah Beban Underwriting

37,709

31,837

71,686

158,877

353,400

Hasil Underwriting Askredag

99,335

94,422

68,315

79,296

(70,766)

REASURANSI 3.

4.

Pendapatan Underwriting Premi Reasuransi

351,749

383,774

416,092

564,328

598,384

Premi Retrosesi

(65,230)

(71,772)

(150,097)

(210,393)

(212,737)

+/- premi & Js.Penjaminan YBM Pendpt

(12,405)

(6,751)

84,214

100,016

146,186

Jumlah Pendapatan Underwriting

274,114

305,251

350,209

453,951

531,833

138,995

155,231

224,820

264,327

328,371

19,735

34,491

521

38,518

23,126

93,450

103,062

115,081

136,892

170,502

Beban Underwriting

Beban Underwriting Lain netto

675

394

378

1,397

315

Jumlah Beban Underwriting

252,855

293,178

340,800

441,134

522,315

Hasil Underwriting Reasuransi Total Hasil Underwriting 5.

Hasil Investasi

6.

Beban Usaha Biaya Pemasaran

21,259

12,073

9,410

12,817

9,518

120,594

106,494

77,725

92,113

(61,248)

74,138

107,088

107,862

89,818

154,785

6,609

5,501

6,215

33,888

10,470

Biaya Umum

66,129

67,136

81,043

81,078

120,325

Biaya Administrasi

18,169

20,727

27,383

22,764

28,093

8,284

8,521

2,002

8,265

13,977

Biaya Penyusutan dan Amortisasi Jumlah Beban Usaha

99,192

101,885

116,643

145,995

172,866

7.

Laba Usaha

95,540

111,697

68,944

35,936

(79,329)

8.

Pendapatan (Beban) Lain2 Pendapatan lain2 Beban lain2

4,368

4,589

4,936

14,350

7,093

(11,350)

(14,424)

(19,337)

(14,325)

(40,102)

Jumlah Pendapatan (Beban) Lain2

(6,982)

(9,835)

(14,401)

25

(33,009)

Laba Sebelum Pajak

88,558

101,862

54,543

35,961

(112,338)

10.

Pajak & Zakat

(6,379)

(3,998)

3,441

15,434

10,310

11.

Laba Bersih

82.179

97.863

57.984

51.394

(102.029)

9.


Klaim tanggungan sendiri Penurunan/(kenaikan) estimasi klaim ret. Sndiri Beban Komisi netto

39


Tinjauan Keuangan


40

a. Premi dan Jasa Penjaminan. Premi dan jasa Penjaminan selama tahun 2009 diakui sebesar Rp 310 milyar atau meningkat sebesar 4,35% dari tahun sebelumnya yang diakui sebesar Rp 297 milyar. Kenaikan tersebut disebabkan adanya peningkatan penjaminan Kredit Usaha Rakyat pada tahun 2009. b. Premi Reasuransi Premi Reasuransi selama tahun 2009 diakui sebesar Rp 598,4 milyar atau meningkat sebesar 6,03% dari tahun sebelumnya yang diakui sebesar Rp 564,3 milyar. c. Recoveries Hasil Recoveries yang diperoleh pada tahun 2009 meningkat sebesar 117,93% dari Rp 19,40 milyar pada tahun 2008 menjadi sebesar Rp 42,27 milyar pada tahun 2009. d. Pendapatan Hasil Investasi. Selama tahun 2009 pendapatan investasi tercatat sebesar Rp 154.8 milyar, mengalami kenaikan 72,33% dari perolehan tahun 2008 yang tercatat sebesar Rp 89,9 milyar. e. Beban Klaim Penjaminan. Beban Klaim Penjaminan tahun 2009 sebesar Rp 347,3 miliar, mengalami kenaikan 396,50% dari tahun 2008 yang tercatat sebesar Rp 69,9 milyar. Kenaikan biaya klaim sebanding dengan meningkatnya portofolio penjaminan Askrindo, baik penjaminan KUR maupun Non KUR. f. Penurunan/(Kenaikan) Estimasi Klaim Retensi Sendiri. Penurunan/(Kenaikan) Estimasi Klaim Retensi Sendiri merupakan pembentukan cadangan atas klaim yang mungkin akan terjadi di tahun tahun mendatang, mengingat jangka waktu penjaminan yang disetujui sebagian berjangka waktu lebih dari 1(satu) tahun, bahkan ada yang 5 (lima) tahun. Mengacu pada ketentuan PSAK 50 & 55 perusahaan membentuk cadangan klaim seperti tahun 2009. g. Beban Usaha. Adanya peningkatan kegiatan usaha perusahaan dan meningkatnya biaya biaya yang berhubungan dengan beban pemasaran, beban umum, beban administrasi tahun 2009 meningkat 5,2% atau tercatat sebesar Rp 172,9 milyar dari sebelumnya sebesar Rp 146 milyar pada tahun 2008. h. Beban Pajak Penghasilan Pembayaran pajak penghasilan perusahaan merupakan salah satu betuk kontribusi PT Askrindo kepada Negara. Pembayaran pajak penghasilan perusahaan turun sebesar 33,19% dari Rp 15,4 milyar di tahun 2008 menjadi Rp 10,3 milyar di tahun 2009.


Posisi Keuangan

PT. (Persero) ASURANSI KREDIT INDONESIA DAN ANAK PERUSAHAAN NERACA KONSOLIDASIAN Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2005 s.d 2009

KETERANGAN

AUDIT 2005

2006

2007

2008

2009

228,618

189,443

158,956

836,051

937,861

25,127

25,437

25,606

36,001

37,776

Surat Berharga

504,996

532,588

609,288

971,617

665,220

Jumlah Investasi Jangka Pendek

758,741

747,468

793,850

1,843,670

1,640,857

7,667

10,373

859,261

13,563

28,215

AKTIVA INVESTASI Deposito Biasa Deposito Wajib/Dana Jaminan

KAS DAN BANK PIUTANG USAHA Piutang Jasa Penjaminan

13,051

6,723

9,627

64,910

78,662

Piutang Jasa Asuransi Kredit

21,289

25,533

34,284

24,883

13,155

Piutang Retrosesi

13,760

16,000

18,189

8,424

11,175

Piutang Reasuransi

32,810

33,772

45,167

58,825

38,076

Jumlah Piutang Usaha

141,068

80,910

82,028

107,267

157,043

BIAYA DIBAYAR DIMUKA

1,538

1,610

4,760

2,307

2,730

PAJAK DIBAYAR DIMUKA

2,792

2,101

3,698

5,041

2,422

PIUTANG HASIL INVESTASI

13,497

27,869

25,373

26,864

20,007

PIUTANG LAIN-LAIN

14,638

65,586

37,135

28,254

26,818

AKTIVA PAJAK TANGGUHAN

4,696

966

56

18,464

28,774

INVESTASI JANGKA PANJANG (Penyertaan Saham)

4,649

4,649

4,649

2,247

2,247

AKTIVA TETAP Nilai Perolehan

195,936

199,518

204,139

215,905

223,629

Akumulasi

(54,511)

(61,418)

(69,158)

(75,966)

(81,665)

Nilai Buku

141,425

138,100

134,981

139,939

141,964

35,087

75,145

81,973

77,232

71,880

1,065,642

1,155,896

2,053,003

2,314,624

2,106,982

AKTIVA LAIN-LAIN JUMLAH AKTIVA KEWAJIBAN DAN EKUITAS Hutang Klaim Askred, Penjaminan & Reasuransi

459

10,023

17,204

1,290

11,829

19,928

38

1,651

20,493

14,363

Estm. Kalim Askred & Penjaminan Retensi sendiri

103,922

140,062

149,057

270,012

327,166

Premi & Js.Penjaminan YBM Pendpt.

100,293

105,344

120,985

206,490

224,060

10,707

18,904

8,972

9,619

9,311

Hutang Reasuransi

Utang retrosesi Utang Komisi

447

Hutang Pajak

1,004

1,051

485

3,196

1,897

7,110

1,416 51,432

12,251

9,438

14,873

32,542

Kewajiban Pajak Tangguhan

10,592

6,073

1,655

-

-

870

1,014

1,693

Surplus Dana Peserta Berjalan Kewajiban Imbalan Kerja Jumlah Kewajiban Hak Minoritas atas aset bersih anak perusahaan

10,074

10,382

9,082

10,065

10,965

269,676

303,461

326,247

559,686

652,719

2

2

2

2

2

400,000

400,000

400,000

400,000

400,000

-

-

850,000

850,000

1,100,000

EKUITAS Modal Sendiri & Cadangan : Modal Disetor Penambahan Modal Negara (PMN) Keuntungan(kerugian) belum direalisasi atas efek tersedia untuk dijual

(3,230)

(945)

(4,067)

(8,161)

73,500

Cadangan Umum

91,982

116,954

183,221

220,927

245,834

Cadangan Tujuan

225,033

238,561

239,616

240,777

241,511

Jumlah Modal Sendiri & Cadangan :

713,784

754,570

1,668,770

1,703,543

2,060,846 (102,029)

Laba (Rugi) Belum Dibagi Laba Tahun Berjalan

82,179

97,863

57,984

51,394

Laba Tahun Lalu

-

-

-

-

22,476

Koreksi Terhadap Ekuitas

-

-

-

-

(527,032)

Jumlah Laba Belum Dibagi Jumlah Ekuitas JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS

82,179

97,863

57,984

51,394

(606,585)

795,963

852,433

1,726,754

1,754,937

1,454,261

1,065,642

1,155,896

2,053,003

2,314,624

2,106,982


Hutang Lain-lain

41


Posisi Keuangan


42

a. Aset Total Aset PT Askrindo per 31 Des 2009 mengalami penurunan sebesar 8,97% dari Rp 2.315 milyar pada Desember 2008 menjadi sebesar Rp 2.107 milyar pada Desember 2009. Kenaikan asset terutama berasal dari adanya tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN). i. Investasi Investasi terdiri dari dana jaminan, deposito berjangka, surat berharga dan penyertaan saham. Total Investasi per 31 Desember mengalami penurunan sebesar 11% dari Rp 1.846 milyar pada Desember 2008 menjadi sebesar Rp 1.643 milyar pada Desember 2009. Penurunan tersebut disebabkan adanya penyisihan penurunan nilai investasi yang dilakukan pada tahun 2009. ii. Kas Bank Saldo kas Bank termasuk saldo valuta asing yang telah dinyatakan dalam rupiah per 31 Desember mengalami kenaikan sebesar 108,03% dari Rp 13.563 milyar pada Desember 2008 menjadi sebesar Rp 28.215 milyar per 31 Desember 2009. iii. Piutang Jasa Penjaminan Piutang Jasa Penjaminan per 31 Desember 2009 mengalami kenaikan sebesar 21,19% dari Rp 64.910 juta pada Desember 2008 menjadi sebesar Rp 78.662 juta pada Desember 2009. Kenaikan ini disebabkan meningkatnya penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR). iv. Piutang Jasa Penjaminan Surety, Customs Bond dan Askredag. Piutang Jasa Penjaminan Surety, Customs Bond dan Askredag per 31 Desember 2009 mengalami kenaikan sebesar 47,13% dari Rp 24.883 juta pada Desember 2008 menjadi sebesar Rp 13.155 juta pada Desember 2009. Kenaikan ini disebabkan meningkatnya penjaminan Surety Bond. v. Piutang Reasuransi Piutang Reasuransi per 31 Desember 2009 mengalami penurunan sebesar 35,27% dari Rp 58.824 juta pada Desember 2008 menjadi sebesar Rp 38.076 juta pada Desember 2009. Kenaikan ini disebabkan meningkatnya penutupan reasuransi umum, reasuransi jiwa dan reasuransi syariah. vi. Piutang Retrosesi Piutang Retrosesi per 31 Desember 2009 mengalami kenaikan sebesar 32,65% dari Rp 8.424 juta pada Desember 2008 menjadi sebesar Rp 11.175 juta pada Desember 2009. Kenaikan ini disebabkan meningkatnya penutupan retrosesi, dan syariah.

vii. Biaya Dibayar di Muka Biaya Dibayar di Muka per 31 Desember 2009 mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari Rp 2.307 juta pada Desember 2008 menjadi sebesar Rp 2.730 juta pada Desember 2009. Kenaikan tersebut disebabkan pembayaran sewa gedung kantor cabang dan rumah dinas cabang. viii. Piutang Hasil Investasi Piutang Hasil Investasi per 31 Desember 2009 mengalami penurunan sebesar 25,52% dari Rp 26.864 juta pada Desember 2008 menjadi sebesar Rp 20.007 juta pada Desember 2009. ix. Piutang lain-lain Piutang lain-lain per 31 Desember 2009 mengalami penurunan sebesar 5,08% dari Rp 28.253 juta pada Desember 2008 menjadi sebesar Rp 26.818 juta pada Desember 2010. x. Aset Tetap Aset tetap per 31 Desember 2009 mengalami kenaikan sebesar 1,45% dari Rp 139.939 juta pada Desember 2008 menjadi sebesar Rp 141.964 juta pada Desember 2009. Kenaikan ini disebabkan adanya tambahan belanja modal pada tahun 2009 xi. Aset lain-lain Aset lain-lain per 31 Desember 2009 mengalami penurunan sebesar 7,56% dari Rp 77.233 juta pada Desember 2008 menjadi sebesar Rp 71.880 juta pada Desember 2009. Penurunan ini disebabkan adanya penyisihan aset lain di tahun 2009. xii. Utang Klaim Askred dan Penjaminan Utang Klaim Askred dan Penjaminan mengalami kenaikan yang cukup signifikan sebesar 817,69% dari Rp 1.290 juta pada Desember 2008 menjadi sebesar Rp 11.829 juta pada Desember 2009. Kenaikan ini disebabkan adanya klaim Kredit Usaha Rakyat yang baru timbul di tahun 2009. xiii. Utang Reas Utang Reas mengalami penurunan sebesar 29,92% dari Rp 20.493 juta pada Desember 2008 menjadi sebesar Rp 14.363 juta pada Desember 2009. xiv. Estimasi Klaim Retensi Sendiri (EKRS) Estimasi Klaim Retensi Sendiri mengalami kenaikan sebesar 21,17% dari Rp 270.012 juta pada Desember 2008 menjadi sebesar Rp 327.166 juta pada Desember 2009. xv. Premi yang Belum Merupakan Pendapatan (PYBMP) Premi yang Belum Merupakan Pendapatan mengalami


Posisi Keuangan

kenaikan sebesar 8,51% dari Rp 206.489 juta pada Desember 2008 menjadi sebesar Rp 224.060 juta pada Desember 2009. Kenaikan ini disebabkan adanya tambahan penutupan penjaminan di tahun 2009. xvi. Utang lain-lain Utang lain-lain mengalami kenaikan sebesar 57,80% dari Rp 32.542 juta pada Desember 2009 menjadi sebesar Rp 51.351 juta pada Desember 2010. Kenaikan ini disebabkan adanya beban klaim KUR yang belum dibayar oleh Pemerintah.

c. Informasi Arus kas Jumlah Kas Bank PT Askrindo pada akhir tahun 2009 tercatat sebesar 28,2 milyar meningkat sebesar 108,03% dibandingkan tahun 2008 sebesar Rp 13,6 milyar. Adapun rincian arus kas dari aktivitas operasi dan aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. 2009

2008

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

(141.898.211.886)

153.595.835.253

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

(89.793.677.113)

(966.646.990.037)

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

246.343.628.754

(32.646.761.735)


b. Ekuitas Total ekuitas PT Askrindo mengalami penurunan sebesar 17,10% dari Rp 1.754 milyar pada Desember 2008 menjadi Rp 1.454 milyar pada Desember 2009. i. Penyertaan Modal Negara Penyertaan Modal Negara mengalami kenaikan sebesar 29,41% dari Rp 850 milyar pada Desember 2008 menjadi sebesar Rp 1.100 milyar pada Desember 2009. Kenaikan ini disebabkan pada tahun 2009 Perusahaan menerima tambahan penyertaan modal sebesar Rp 250 milyar dalam rangka penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR). ii. Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasikan atas efek tersedia untuk dijual Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasikan atas efek tersedia untuk dijual mengalami kenaikan yang cukup signifikan sebesar 1.100,61% dari rugi sebesar Rp 8,2 milyar pada Desember 2008 menjadi sebesar Rp 73,5 milyar pada Desember 2009. iii. Saldo Laba Saldo laba mengalami penurunan sebesar 51% dari Rp 407,8 milyar pada Desember 2009 menjadi sebesar Rp 206,1 milyar pada Desember 2010.

RASIO KEUANGAN a. Rasio Lancar Rasio Lancar merupakan perbandingan antara aktiva lancar dan hutang lancar. Rasio Lancar PT Askrindo pada tahun 2009 adalah 4.752,67%. Jika dibandingkan tahun 2008, rasio lancar mengalami penurunan sebesar 5.117,76%. b. Rasio Operasi Rasio operasi merupakan perbandingan antara biaya usaha dan pendapatan usaha. Rasio operasi PT Askrindo pada tahun 2009 adalah minus 5,48%. Jika dibandingkan tahun 2008, rasio operasi mengalami penurunan sebesar 2,47%. c. Rasio Hutang Rasio hutang merupakan perbandingan antara total aktiva dan total hutang. Rasio Hutang PT Askrindo pada tahun 2009 adalah 4,82%. Jika dibandingkan tahun 2008, rasio hutang ini mengalami kenaikan sebesar 3,59%.

43


Tinjauan Usaha

1. Kondisi Lingkungan Usaha Seiring dengan berangsur membaiknya permintaan domestik dan kondisi ekonomi global, pertumbuhan PDB pada tahun 2009 meningkat 4,5% terhadap tahun 2008. Pertumbuhan PDB ini terjadi pada semua sektor ekonomi dengan pertumbuhan tertinggi di sektor pengangkutan dan komunikasi 15,5 % dan terendah di Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran 1,1%. Pertumbuhan PDB sebesar 4,5% didukung dari sisi pengeluaran konsumsi pemerintah yang meningkat 15,7%, diikuti oleh pengeluaran konsumsi rumahtangga 4,9% dan pembentukan modal tetap bruto 3,3%. Sedangkan komponen ekspor tumbuh minus 9,7% dan impor minus 15,0%.


44

Sementara itu, laju Inflasi bulanan selama tahun 2009 memiliki tren yang menurun. Secara tahunan, inflasi IHK pada tahun 2009 mencapai 2,78% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2008 yaitu sebesar 11,06%. Laju inflasi pada tahun 2009 yang relatif rendah disebabkan karena didorong baik oleh faktor fundamental maupun non-fundamental. Menurunnya tekanan faktor fundamental disebabkan karena menurunnya ekspektasi inflasi, meredanya tekanan eksternal seiring dengan penguatan rupiah, dan rendahnya inflasi impor. Penurunan tekanan inflasi IHK dari faktor non fundamental disebabkan tidak adanya kebijakan strategis di bidang harga yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Selain itu, produksi serta distribusi bahan makanan yang membaik menyebabkan terjaganya pasokan bahan pangan domestik. Secara umum, tren penurunan tekanan inflasi terjadi hampir di seluruh kelompok. Meskipun demikian, beberapa kelompok menunjukkan peningkatan seperti ditunjukkan oleh kelompok bahan makanan dan Sandang terkait dengan peningkatan permintaan sesuai dengan pola musimannya. Kelompok lain yang mengalami inflasi cukup tinggi adalah kelompok pendidikan terkait dengan pola tahunan kalender pendidikan.

pemilihan presiden 2009 yang kondusif, maupun imbal hasil aset finansial domestik yang tinggi. Pada akhir tahun 2009, Rupiah ditutup pada level Rp 9.425 per USD atau menguat 16% sejak triwulan II 2009. Kondisi ekonomi yang kondusif ini merupakan buah dari kebijakan pemerintah di sektor ekonomi memperoleh tanggapan positip dari pelaku ekonomi dan masyarakat secara luas. Kondisi ekonomi makro tersebut tidak terlalu berbeda dengan asumsi makro saat penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2009. Dalam rangka untuk memperkuat daya tahan ekonomi nasional, salah satu hal yang perlu menjadi catatan penting dari kegiatan ekonomi yang terjadi pada tahun 2009 dan terkait langsung dengan misi perusahaan adalah kelanjutan dari Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2007 mengenai kebijakan percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Melalui paket kebijakan tersebut, selain dapat meningkatkan kapasitas ekonomi UMKM, ekonomi di sektor riil juga terangkat dan memberikan pengaruh yang positif atas penguatan daya tahan perekonomian nasional dari krisis ekonomi global.

Kinerja faktor fundamental yaitu neraca pembayaran yang membaik dan faktor sentimen pasar keuangan global yang positif mendorong penguatan nilai tukar Rupiah pada tahun 2009, disertai dengan volatilitas yang menurun. Penguatan Rupiah ditopang oleh aliran

2. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Dalam tahun 2009, pelaksanaan penjaminan kredit UMKM (KUR) telah memberikan dampak positif bagi peningkatan peranan UMKM terhadap perekonomian dan penyerapan tenaga kerja. Kilas balik tahun 2008, berdasarkan data BPS dan Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, pada tahun 2008, peran UMKM terhadap penciptaan PDB nasional menurut harga berlaku tercatat sebesar Rp 2.609,36 triliun atau 55,56% dari total PDB nasional, mengalami perkembangan sebesar Rp 504,23 triliun atau 23,95% dibanding tahun 2007. Kontribusi Usaha Mikro tercatat sebesar Rp 1.505,31 triliun atau 32,05% dan UK sebesar Rp 473,27 triliun atau 10,08%. Sedangkan UM tercatat sebesar Rp 630,78 triliun atau 13,43%, selebihnya sebesar Rp 2.087,12 triliun atau 44,44% merupakan kontribusi UB.

masuk modal asing. Berlanjutnya aliran masuk dana asing juga didukung oleh kondisi sosial politik paska

Peranan UMKM dalam perekonomian Indonesia cukup besar. Dilihat dari kontribusinya terhadap


Tinjauan Usaha

pembentukan PDB (atas harga berlaku) pada tahun 2009 diperkirakan tidak berbeda jauh dengan kondisi tahun 2008 yaitu UMKM menyumbang sekitar 55,56% dari total PDB. Secara sektoral, pada tahun 2008 peran UMKM di sektor pertanian, perdagangan, dan jasa-jasa cukup besar yaitu masing masing sebesar 95,26%, 96,34%, dan 95,66%. Kemudian diikuti oleh sektor keuangan dan jasa perusahaan; jasa-jasa; konstruksi; dan pengangkutan/ komunikasi. Sementara kontribusi UMKM terhadap sektor pertambangan, industri, dan listrik relatif kecil. Di samping itu, kontribusi UMKM juga terlihat dominan dari sisi banyaknya unit usaha yang terserap. Jumlah unit usaha dalam yang terserap dalam UMKM mencapai 99,99% dari total unit usaha, dengan sumbangan 3 sektor terbesar mencapai 85%. Tiga sektor terbesar tersebut – sektor pertanian, perdagangan, dan jasa-jasa masing-masing menyumbang sebesar Rp 26,40 juta, Rp 14,79 juta, dan Rp 2,18 juta unit usaha.

Kebijakan Inpres No. 6 tahun 2007 yang memudahkan UMKM memperoleh akses keuangan dari bank dan LKBB merupakan kegiatan strategis agar dana KUR yang digelontorkan untuk UMKM tepat sasaran dan dapat mengembangkan potensi ekonomi UMKM secara nasional. Namun demikian, dalam proses penjaminan KUR tersebut, NPL perbankan untuk kredit UMKM, pada tahun 2009 tercatat sebesar 5,82 % melebihi NPL perbankan nasional yang hanya 3,80%. Angka NPL KUR perbankan yang relatif tinggi tersebut menyebabkan klaim KUR yang sangat besar. Sebagaimana diketahui, terdapat perbedaan yang besar antara nilai Imbal Jasa Penjaminan (IJP) yang diterima perusahaan yaitu sebesar 1,05% dan

3. Kegiatan Strategis Perusahaan Selama tahun 2009, perusahaan melakukan beberapa kegiatan strategis, yaitu : a. Melaksanakan usaha-usaha Existing Pada tahun 2009, perusahaan masih tetap menjalankan usaha yang sudah berjalan sejak tahun 1971 sebagaimana misi perusahaan yang telah ditetapkan pada saat pendirian. b. Melanjutkan Pelaksanaan penjaminan KUR Untuk merevitalisasi program Pemerintah dalam mengembangkan UMKMK, sebagaimana diamanatkan dalam Inpres No. 6 Tahun 2007, maka Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan No. 135/PMK.05/2008 tentang fasilitas penjaminan kredit usaha rakyat. Ketentuan tersebut mengatur secara jelas mengenai besaran tarip, cara penghitungan dan tatacara pembayaran Imbal Jasa Penjaminan. c. Perluasan Jejaring Kerja Dalam rangka meningkatkan pelayanan yang lebih dekat kepada pengguna jasa dan untuk peningkatan pendapatan perusahaan, maka pada tahun 2009 perusahaan telah melakukan perluasan jejaring usaha dengan membuka beberapa kantor unit pelayanan di daerahdaerah yang dinilai strategis dan potensial. Daerah-daerah yang nilai strategis dan potensial telah dibuka Kantor Unit Pelayanan (KUP) yaitu Malang dan Jember. Pada saat ini, fungsi kantor unit pelayanan adalah untuk membantu memasarkan seluruh produk perusahaan dan melayani penjaminan khususnya Suretyship. d. Peningkatan Status Jejaring Kerja Untuk meningkatkan mutu pelayanan dan mendukung pencapaian target pendapatan perusahaan, maka pada tahun 2009 hanya dilakukan peningkatan status terhadap 1 (satu) Kantor Unit Pelayanan (KUP) menjadi Kantor Cabang, yaitu KUP Padang. Dengan ditingkatkannya kantor unit pelayanan menjadi kantor cabang,


Berdasarkan kontribusi ekonomi UMKM yang dapat menggerakan sektor riil, peranan ekonomi UMKM ini masih dominan dalam kontribusi ekonominya terhadap pendapatan domestik bruto. Berbagai upaya dan kebijakan yang dilakukan pemerintah agar UMKM memiliki posisi yang lebih baik dalam memberikan kontribusi terhadap ekonomi nasional, antara lain memantapkan legalitas usaha, akses keuangan pada perbankan nasional dan membantu dalam memperluas pasar UMKM.

tingkat NPL KUR tahun 2009 sebesar 5,82% yang menyebabkan terjadinya kerugian karena ketidak seimbangan antara pendapatan IJP yang diterima lebih kecil dibandingkan dengan klaim yang harus dibayar Lembaga Penjamin.

45


Tinjauan Usaha


46

maka kantor cabang tersebut dapat melayani seluruh produk usaha perusahaan, baik usaha penjaminan kredit maupun usaha suretyship. e. Pembenahan Internal pada tahun 2009 Tahun 2009 merupakan tahun pertama dalam mengimplementasikan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Periode 2009-2013 untuk pembenahan internal. Pembenahan internal yang telah dilaksanakan pada tahun 2009 antara lain mencakup kegiatan transformasi TI, penyempurnaan struktur organisasi perusahaan, dan melakukan pembenahan sistem Manajemen SDM termasuk di dalamnya melakukan rekrutment baru. f. Melakukan Restrukturisasi Organisasi Perusahaan Untuk memenuhi tuntutan dan kebutuhan antisipasi persaingan bisnis serta perkembangan pasar dan perluasan jejaring kerja, maka pada tahun 2009 telah dilakukan restrukturisasi organisasi perusahaan baik untuk Kantor Pusat maupun Kantor Cabang. Kantor Pusat tidak lagi melaksanakan kegiatan operasional, akan tetapi bertindak sebagai pusat kebijakan, sementara kegiatan operasional dilimpahkan ke seluruh Kantor Cabang dan Kantor Unit Pelayanan termasuk Kantor Pusat Operasional. g. Membuat dan Menyempurnakan SOP Penyempurnaan struktur organisasi peru-sahaan harus diikuti pula penyempurnaan dan pembuatan Standard Operating Procedure (SOP) dalam mendukung kelancaran kegiatan operasional perusahaan. Adapun penyempurnaan dan pembuatan SOP meliputi beberapa bidang diantaranya SOP Investasi, Manajemen Risiko, Penjaminan Kredit Kecil (Inpres No.6/2007), Penjaminan Kredit Menengah, Surety Bond, Customs Bond, Kontra Bank Garansi, Asuransi Kredit Perdagangan dan SOP Reasuransi serta telah disusun revisi pedoman sistem akuntansi yang baru. h. Transformasi Teknologi Informasi Untuk mendukung kelancaran dan kebutuhan kegiatan operasional dan non operasional, peranan Teknologi Informasi perlu ditingkatkan dengan melakukan pembaharuan atau transformasi teknologi yang sesuai dengan kemajuan

teknologi informasi itu sendiri. Transformasi TI ini bekerjasama dengan konsultan. Meskipun dari usaha existing perusahaan dapat memperoleh laba sebesar Rp 16,06 milyar atau 18,75% dari anggarannya, tetapi pencapaian tersebut tidak dapat menutup kerugian dari usaha penjaminan KUR yang merupakan usaha penugasan dari Pemerintah sebagai penjamin UMKMK mendapatkan kredit dari perbankan. Tahun 2009 usaha penjaminan KUR mengalami kerugian sebesar Rp 117.147 milyar atau minus 3.007,17% dari anggarannya, sehingga dalam tahun 2009, perusahaan tidak dapat merealisasi target laba usaha (Non KUR dan Penjaminan KUR) sebagaimana yang diharapkan dan perusahaan mencatat kerugian sebesar Rp 101,07 milyar. Kerugian usaha Penjaminan KUR terjadi akibat tingginya NPL KUR perbankan yang melampaui sebesar 5,82 %, sehingga realisasi klaim perusahaan menjadi sangat besar yaitu sebesar Rp 280,63 milyar atau 288,58% dari anggarannya. Realisasi pendapatan premi tahun 2009 mencapai sebesar Rp 119,55 milyar atau 75,35% dari anggarannya, sedangkan hasil investasi dapat melebihi anggarannya yaitu sebesar Rp 100,54 milyar atau 177,45% dari anggarannya dan dapat menekan beban usaha sebesar Rp 136,86 milyar atau direalisasikan sebesar 92,25% dari anggarannya. Sebagai akibat dari pencapaian laba sebagaimana tersebut di atas disertai dengan adanya tambahan PMN kembali di tahun 2009 sebesar Rp 250 milyar dimana sebelum tahun 2007 telah mendapat PMN sebesar Rp 850 milyar, maka ROA dan ROE juga tidak dapat mencapai sasaran, masing-masing hanya sebesar minus 6,54% dan minus 7,27%.


Tinjauan Operasional

1.

anggarannya dan dapat menekan beban usaha sebesar Rp 136,86 milyar atau direalisasikan sebesar 92,25% dari anggarannya.

Pencapaian Sasaran Perusahaan Meskipun dari usaha existing perusahaan dapat memperoleh laba sebesar Rp 16,06 milyar atau 18,75% dari anggarannya, tetapi pencapaian tersebut tidak dapat menutup kerugian dari usaha penjaminan KUR yang merupakan usaha penugasan dari Pemerintah sebagai penjamin UMKMK mendapatkan kredit dari perbankan. Tahun 2009 usaha penjaminan KUR mengalami kerugian sebesar Rp 117.147 milyar atau minus 3.007,17% dari anggarannya, sehingga dalam tahun 2009, perusahaan tidak dapat merealisasi target laba usaha (Non KUR dan Penjaminan KUR) sebagaimana yang diharapkan dan perusahaan mencatat kerugian sebesar Rp 101,07 milyar. Kerugian usaha Penjaminan KUR terjadi akibat tingginya NPL KUR perbankan yang melampaui sebesar 5,82 %, sehingga realisasi klaim perusahaan menjadi sangat besar yaitu sebesar Rp 280,63 milyar atau 288,58% dari anggarannya.

Sebagai akibat dari pencapaian laba sebagaimana tersebut di atas disertai dengan adanya tambahan PMN kembali di tahun 2009 sebesar Rp 250 milyar dimana sebelum tahun 2007 telah mendapat PMN sebesar Rp 850 milyar, maka ROA dan ROE juga tidak dapat mencapai sasaran, masing-masing hanya sebesar minus 6,54% dan minus 7,27%. 2.

Realisasi pendapatan premi tahun 2009 mencapai sebesar Rp 119,55 milyar atau 75,35% dari anggarannya, sedangkan hasil investasi dapat melebihi anggarannya yaitu sebesar Rp 100,54 milyar atau 177,45% dari

Pelaksanaan Kegiatan Operasional Tahun 2009 Jumlah pengguna jasa seluruh produk tahun 2009 dibandingkan dengan tahun 2008 mengalami peningkatan. Tahun 2009 jumlah pengguna jasa mencapai 2.320.960 meningkat dibandingkan dengan tahun 2008 yakni sebanyak 1.475.779 atau terbanyak dibandingkan dengan jumlah pengguna jasa tahun-tahun sebelumnya. Dalam tahun 2009, produk Penjaminan Kredit Kecil, Penjaminan Kredit Menengah dan Penjaminan KUR mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Surety Bond, Customs Bond, Askredag dan Reasuransi Masuk mengalami penurunan. Selengkapnya sebagaimana tabel di bawah :

Tahun

No

Jenis Produk

1.

Penjaminan Kredit Kecil

2.

Penjaminan KUR

3.

Penjaminan Kredit Menengah

712

447

4.

Asuransi Kredit Perdagangan

19.945

2.346

5.

Surety Bond

95.596

167.656

6.

Customs Bond

19.258

23.787

7.

Reasuransi Masuk Jumlah

2005

2006

2007

2008

2009

99.465

78.907

80.698

117.622

292.347

-

-

177

1.130.312

1.817.698

409

661

1.282

1.793

5.302

293

192.452

194.887

190.717

24.437

26.925

18.603

41

1346

78

70

20

235.017

274.489

300.044

1.475.779

2.320.960


Tabel : Perkembangan Jumlah Pengguna Jasa/Debitur per Produk (2005 – 2009)

47



Meskipun jumlah pengguna jasa tahun 2009 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, namun untuk nilai penjaminannya mengalami penurunan. Tahun 2009 perolehan nilai penjaminan sebesar Rp 30,53 triliun menurun dibandingkan pencapaian tahun 2008 sebesar Rp 33,58 triliun, namun masih lebih baik dibandingkan tahun 2005-2007. Nilai penjaminan tertinggi berasal dari produk penjaminan KUR dan terendah dari Askredag. Produk Penjaminan Kredit Kecil meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, sedangkan Penjaminan Kredit Menengah dan Customs Bond menurun dibandingkan tahun sebelumnya dan produk Surety Bond menurun dibandingkan tahun 2008, namun masih lebih tinggi dibandingkan tahun 2005-2007. Tabel berikut ini memperlihatkan perkembangan tersebut selengkapnya. Tabel : Perkembangan Jumlah Nilai Penjaminan per Produk (2005-2009) 2005 1 Penjaminan Kredit Kecil 2 Penjaminan KUR

2007

1,722,093

-

2008

2,106,728

3,791,073

28,036

8,481,832

12,426,744

2,623,889

1,695,756

652,734

1,200,461

962,645

4 Askredag

1,624,179

2,312,261

3,326,626

6,531,507

723,957

5 Surety Bond

4,479,589

6,581,994

7,626,541

10,512,044

9,991,383

6 Customs Bond

1,430,553

1,650,240

1,832,220

2,224,566

1,504,798

203,618

139,198

1,011,952

1,667,165

1,124,907

12,186,726

14,101,542

16,584,837

33,575,640

30,525,507

Jumlah

-

2009

2,958,066

3 Penjaminan Kred Menengah

7 Reasuransi Masuk


48

2006

1,824,898

(Jt. Rp.)

Memperhatikan perolehan jumlah pengguna jasa dan nilai penjaminan, Penjaminan Kredit Kecil dan Penjaminan KUR terus mengalami peningkatan, hal ini sejalan dengan misi, visi dan tugas perusahaan dalam menjalankan usaha perusahaan. Menurunnya perolehan dari produk PKM, Surety Bond, Customs Bond dan Reasuransi Masuk disebabkan adanya kebijakan-kebijakan perusahaan lebih prudent dalam menutup penjaminan.Tahun 2009, Produk Penjaminan Kredit Kecil dan Penjaminan KUR memperoleh premi/

imbal jasa penjaminan melebihi anggarannya dan tertinggi sepanjang 2005-2009, sedangkan perolehan premi produk -produk lainnya yaitu PKM, Askredag, Surety Bond, Customs Bond dan Reasuransi Masuk menurun jika dibandingkan tahun 2008. Secara keseluruhan perolehan premi/imbal jasa penjaminan tahun 2009 sebesar 81,57% dari anggarannya, namun tetap menjadi tertinggi selama tahun 2005-2009. Tabel di bawah ini memperlihatkan perkembangan tersebut selengkapnya.

Tabel : Perkembangan Pendapatan Premi/Jasa Penjaminan per produk (2005–2009)

(Jt. Rp.)

Tahun No

Jenis Produk

2005

2006

2007

2008

2009 Angg.

Real. 6

Rasio (%)

1

2

3

4

5

1

PKKl

34.877

29.725

37.073

47.932

48.387

59.98

6:04 125,1

6:05

2

KUR

-

-

1.103

89.059

158.663

119.546

134,2

75,3

3

PKM

27.464

15.411

1.13

17.603

16.251

2.626

14,9

16,1

4

Askredag

14.655

15.178

14.14

15.449

17.25

7.713

49,9

44,7

5

Surety Bond

41.682

44.838

71.38

105.048

112.45

110.06

104,6

97,8

6

Cstm Bond

9.157

10.878

11.591

14.56

14.74

10.103

69,3

68,5

7

Reas. Masuk

9.515

8.297

9.93

8.856

12.348

-

-

-

Jumlah

137.35

124.327

146.348

298.507

380.089

310.027

103,8

81,5

123,9



Jumlah klaim yang disetujui terdapat kenaikan dibandingkan dengan jumlah klaim disetujui tahun 2008, yaitu dari sebesar Rp 68,79 milyar menjadi Rp 347,30 miliar. Tingginya klaim tersebut berasal dari klaim Penjaminan KUR yaitu sebesar Rp 280,63 milyar. Sedangkan klaim Penjaminan Kredit Kecil, Customs Bond, dan Askredag meningkat dari tahun sebelumnya namun produk PKM dan Surety Bond masih lebih rendah dari tahun sebelumnya. Rincian Klaim Disetujui selengkapnya pada tabel di bawah ini. Tabel : Klaim Disetujui per produk (2005 – 2009) Tahun No I

II

Jenis Produk

2008

2009 Real.

2005

2006

2007

Penjaminan Kredit 1. Penj. Kredit Kecil 2. Penj. Kredit Inpres 3. Penj. Kredit Menengah Jumlah (I)

30,753 0 8,526 39,279

28,553 0 2,067 30,620

35,507 0 19,982 55,489

31,488 3,339 8,829 43,656

34,383 97,246 5,539 137,168

34,001 280,629 1,391 316,021

98.9% 288.6% 25.1% 230.4%

Askred & Surety 1. Askredag 2. Surety Bond 3. Customs Bond 4. Reasuransi Jumlah (II) Total

610 21,367 5,331 593 27,901 67,180

809 17,934 157 1,069 19,969 50,589

5,284 6,712 1,881 (921) 12,956 68,445

1,118 23,885 5,169 (5,034) 25,138 68,794

24,219 20,701 3,739 (6,862) 41,797 178,965

4,768 25,588 10,768 (9,845) 31,279 347,300

19.7% 123.6% 288.0% 143.5% 74.8% 194.1%

Angg.

Rasio

Penerimaan recoveries secara keseluruhan pada tahun 2009 meningkat jika dibandingkan dengan penerimaan recoveries tahun 2008 dan tertinggi dibandingkan dengan penerimaan recoveries tahun 2005-2009. Semua produk mengalami kenaikan, kecuali Penjaminan Kredit Menengah. Rincian selengkapnya sebagaimana tabel 6 dibawah ini. Tabel : Penerimaan Recoveries Per Produk (2005-2009) No 1 2 3 4 5 6 7

Jenis Produk

23,263 0 305 688 13,908 2,011 0 40,175

Dibawah ini disajikan uraian pelaksanaan operasional untuk setiap produk pada tahun 2009, beserta dengan hasil underwritingnya. 1. Penjaminan Kredit Kecil Perusahaan menjamin kredit kecil untuk kredit UMKMK yang terdiri dari Kredit Usaha Kecil (KUK), KUM Pegadaian, KIK PIR Trans, Penjaminan Kredit Daerah (PKD), Kredit untuk Program Peningkatan Pendapatan Petani dan Nelayan Kecil (P4K), Kredit Ketahanan Pangan (KKP), dan Kredit Serba Guna (KSG). Kredit-kredit tersebut diberikan antara lain oleh Bank BRI, BNI, Bank Mandiri, Bank Pembangunan Daerah (BPD) serta bank swasta nasional, yaitu Bukopin dan Ganesha serta Perum Pegadaian.

2006 29,360 0 33 128 6,153 425 63 36,162

2007 15,798 0 7,070 60 1,292 1,532 (375) 25,377

Tahun 2008 12,658 0 1,087 54 3,910 1,689 0 19,398

Angg. 18,116 0 1,753 116 6,793 1,028 0 27,806

2009 Real. 23,384 6,577 49 2,323 6,167 3,773 0 42,273

Rasio 129% 0% 3% 2003% 91% 367% 0% 152%

Selama tahun 2009 kerjasama dengan BPD mengalami peningkatan yang cukup besar, sedangkan hubungan dengan bank swasta relatif menurun. Dari pelaksanaan operasional usaha ini, pada tahun 2009 Perusahaan menutup pertanggungan untuk 292.347 debitur dengan total plafon kredit mencapai Rp 3,79 triliun. Jumlah ini merupakan peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan merupakan yang tertinggi dalam periode 2005-2009. Hal ini menunjukkan bahwa semakin luas jumlah usaha dan volume bisnis UMKM yang memperoleh manfaat penutupan penjaminan dari Perusahaan.


Penj. Kredit Kecil Penjaminan KUR Penj. Kredit Menengah Askredag Surety Bond Customs Bond Reasuransi Masuk Jumlah

2005

49



Pendapatan premi dari usaha ini, mencapai Rp 59,98 miliar atau 123,96% dari anggaran tahun 2009dan menunjukkan peningkatan sebesar 25,14% dibandingkan dengan pendapatan premi tahun 2008.

kepada penjaminan untuk proyek financing yang sumber dananya dari Pemerintah atau BUMN/ BUMD yang telah dianggarkan dalam APBN/ APBD. Dari sisi beban, klaim masuk dari usaha ini mencapai Rp 34,11 milyar sehingga ditambah dengan klaim masuk yang belum diselesaikan tahun sebelumnya, total klaim yang harus diselesaikan mencapai Rp 34,76 milyar. Dari jumlah tersebut sebesar Rp 33,40 milyar telah selesai diproses, namun hingga tahun 2009 berakhir, besarnya klaim yang disetujui perusahaan adalah Rp 1,39 milyar. Sedangkan dari hasil penagihan piutang subrogasi telah berhasil dicapai perolehan Recoveries sebesar Rp 49 juta juta, sehingga hasil underwriting mencapai sebesar Rp 3,36 milyar.

Pada tahun 2009 ini, dari usaha Kredit Kecil, klaim masuk mencapai Rp 97,81 milyar, sehingga ditambah dengan klaim masuk yang belum diselesaikan tahun sebelumnya, total klaim yang harus diselesaikan mencapai Rp 102,34 milyar. Dari jumlah tersebut sebesar Rp 91,47 milyar telah selesai diproses dan hanya Rp 33,79 milyar yang layak untuk dibayar (disetujui). Pada kurun waktu yang sama, penerimaan recoveries dari Kredit Kecil mencapai Rp 23,38 miliar. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahuntahun sebelumnya. Dari hasil usaha tersebut, diperoleh hasil underwriting sebesar Rp 38,19 miliar. 2.


50

3.

Penjaminan KUR Dalam tahun 2009 usaha penjaminan ini telah dapat menghasilkan imbal jasa penjaminan sebesar Rp 119,55 milyar dengan nilai penjaminan sebesar Rp 12,43 triliun. Jumlah klaim disetujui sebesar Rp 280,63 milyar tertinggi dibandingkan tahun 2007-2009, sehingga hasil underwriting dari usaha ini menunjukkan defisit sebesar Rp 186,75 milyar yang terutama disebabkan tingginya NPL KUR perbankan yang melampaui sebesar 5,82% sehingga realisasi klaim perusahaan menjadi sangat besar yaitu sebesar Rp 280,63 milyar atau 288,6% dari anggarannya. Penjaminan Kredit Menengah Nilai penjaminan yang dapat ditutup pada tahun 2009 ini adalah sebesar Rp 962,65 milyar, dan perolehan premi sebesar Rp 2,63 milyar. Menurunnya pencapaian tersebut dari tahuntahun sebelumnya merupakan salah satu kebijakan perusahaan untuk tidak menjamin kredit modal kerja revolving/evergreen yang bersifat permanen yang sangat berpotensi klaim. Penjaminan kredit menengah lebih difokuskan

4.

Asuransi Kredit Perdagangan Selama tahun 2009 ini terjadi penurunan jumlah pengguna jasa dibanding tahun-tahun sebelumnya, yaitu dari sebanyak 5.302 pengguna jasa menjadi 293 pengguna jasa dan merupakan pencapaian terendah dalam periode 2005 2009. Hal ini terutama akibat diberhentikannya produk Askredag Contract Cover dan Askredag International (ekspor dan impor) yang dinilai berisiko tinggi, sehingga perlu dilakukan evaluasi terlebih dahulu secara mendalam. Realisasi nilai pertanggungan pada tahun 2009 ini mencapai Rp 723,96 milyar dengan perolehan jasa penjaminan sebesar Rp 7,71 milyar, sedangkan jumlah klaim masuk pada tahun ini mencapai Rp 279,41 milyar sehingga ditambah dengan klaim masuk yang belum diselesaikan tahun sebelumnya, total klaim yang harus diselesaikan mencapai Rp 295,40 milyar dan seluruhnya telah selesai diproses , namun hingga tahun 2009 berakhir, besarnya klaim yang disetujui perusahaan adalah Rp 4,77 milyar. Di sisi lain, recoveries yang diterima pada tahun 2009 mencapai Rp 2,32 milyar. Sehingga hasil underwriting menjadi defisit sebesar Rp 2,45 milyar.



5.

Rp 12,35 milyar. Dari total klaim tersebut semuanya telah diselesaikan mencapai Rp 12,34 milyar dan hanya Rp 9,97 milyar yang disetujui. Sementara itu, penerimaan recoveries mencapai sebesar Rp 3,77 milyar. Dengan hasil tersebut, hasil underwriting bersih mencapai Rp 2,34 milyar atau defisit 3,09% dari total hasil underwriting bersih sebesar defisit Rp 75,62 milyar.

Surety Bond Tahun 2009, pengguna jasa produk ini mencapai sebanyak 190.717 sedikit lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan perolehan nilai penjaminan sedikit lebih rendah dibandingkan tahun 2008, namun masih lebih tinggi dibandingkan tahun 2005-2007. Perolehan jasa penjaminan tahun 2009 sebesar Rp 110,06 milyar lebih tinggi dibandingkan pada tahun 2005 -2008. 7. Perkembangan tersebut di atas merupakan hasil usaha di luar Kantor Pusat, baik Kantor Cabang, maupun Kantor Unit Pelayanan. Hasil tersebut juga merupakan dampak positif dari dibukanya kerjasama kontra bank garansi dengan BPD setempat. Selain itu, pencapaian ini juga disebabkan oleh adanya pangsa pasar baru untuk produk ini.

6.

Customs Bond Tahun 2009, jumlah pengguna jasa produk ini terendah dibandingkan tahun 2005-2009. Demikian pula dengan jumlah nilai penjaminan sebesar Rp 1,5 trilyun dan jasa penjaminan sebesar Rp 10,10 milyar, terendah dalam jangka waktu 4 tahun terakhir, meskipun masih sedikit lebih tinggi dari tahun 2005. Pada tahun 2009 ini perusahaan menerima klaim masuk dari produk Customs Bond sebesar Rp 12,23 miliar dan ditambah dengan klaim masuk yang belum diselesaikan tahun sebelumnya, total klaim yang harus diselesaikan mencapai

Premi Reasuransi yang diterima selama tahun 2009 adalah sebesar Rp 7,24 Milyar dan klaim disetujui/ dibayar sebesar Rp .0,22 Milyar. Proses penyelesaian klaim Reasuransi adalah melalui mekanisme Statement of Account (SOA) dimana penyelesaian klaim akan dilakukan secara offset pada SOA. Dari uraian tersebut di atas, maka dapat dilaporkan bahwa pada tahun 2009 ini perusahaan memperoleh hasil underwriting bersih sebesar defisit Rp 75,62 milyar atau menurun dibandingkan dengan hasil underwriting bersih yang diperoleh tahun 2008, dan masih dibawah anggarannya sebesar defisit 73,80%. Hal tersebut terjadi terutama akibat besarnya realisasi beban klaim terutama klaim usaha penjaminan KUR dan cadangan klaim terutama cadangan klaim usaha penjaminan KUR yang jauh melampaui anggarannya dan beban premi reasuransi; Walaupun di sisi lain, perolehan premi dan jasa penjaminan sebenarnya juga terus meningkat, namun persentase peningkatannya tidak sesignifikan persentase peningkatan beban underwriting.


Total klaim masuk dari produk ini pada tahun 2009 mencapai Rp 52,56 milyar sehingga klaim yang harus diproses adalah sebesar Rp 54,54 milyar. Setelah selesai diproses sebesar Rp 51,97 milyar, maka jumlah yang disetujui untuk pembayaran klaimnya mencapai Rp 16,76 milyar. Sementara recoveries yang diperoleh pada tahun 2009 ini sebesar Rp 6,17 milyar, meningkat dibandingkan tahun 2008 yang hanya sebesar Rp 3,91 milyar. Dari kondisi-kondisi tersebut, hasil underwriting dari produk ini mencapai sebesar Rp 78,44 milyar.

Reasuransi Masuk Usaha Reasuransi Keluar (Outgoing) adalah dalam rangka Spreading Risk dan memperbesar kapasitas penjaminan. Sedangkan Usaha Bisnis Reasuransi Masuk (Incoming) selain untuk pendapatan premi adalah memanfaatkan kapasitas PT Askrindo serta untuk menjalin kerjasama reciprocal bisnis dengan Ceding/ Reinsurer.

51



PERENCANAAN & PENGEMBANGAN

2.

Penyempurnaan Job Description, Job Specification dan Alur kerja Kegiatan penyempurnaan Job Desc. Job Spec dan Alur kerja merupakan kegiatan yang mendukung kegiatan penyempurnaan struktur organisasi telah dilakukan penyesuaian sesuai dengan masukan dari unit kerja terkait dan arahan konsultan. Pada tahun 2009, telah dibentuk unit kerja Investasi setingkat Divisi dan unit kerja Manajemen Resiko setingkat Bagian yang telah dilengkapi dengan job desc, job spec. dan alur kerja. Pembahasan SOP untuk kedua unit kerja baru tersebut masih dalam proses penyempurnaan sesuai dengan perkembangan dan tuntutan perusahaan. Pada tahun 2009 sudah disusun draft SOP untuk manajemen resiko.

3.

Penyempurnaan dan standarisasi SOP operasional dan non operasional Perubahan struktur organisasi menuntut penyesuaian atas SOP operasional dan non operasional yang sampai saat ini masih terus dilakukan evaluasi dan dilakukan koordinasi dengan unit kerja terkait. Standarisasi SOP tersebut masih dilakukan dan bekerjasama dengan konsultan sampai saat ini.

4.

Pengembangan produk Penjaminan Kredit Daerah LPKD Askrindo sebagai perusahaan pelopor yang mendisain produk PKD memandang perlu untuk mengevaluasi dan mengembangkan potensi bisnis produk LPKD. Pengembangan produk PKD terus dilakukan dengan memperkaya pengetahuan tentang PKD dengan cara mengikuti seminar dan workshop.

5.

Kebijakan Batas Kewenangan Pada tahun 2009,telah disusun batas kewenangan Asuransi Kredit Perdagangan dan menyesuaikan Surat Keputusan Direksi yang mengatur kebijakan batas kewenangan dengan

Sejalan dengan rencana strategis tahun 2009 di bidang Perencanaan dan Pengembangan, telah dilakukan kegiatan baik yang bersifat strategis jangka panjang maupun kegiatan-kegiatan jangka pendek yang hasilnya terkait dengan mendukung kepentingan seluruh bidang. Kegiatan strategis yang telah dilakukan selama tahun 2009 adalah sebagai berikut : 1.


52

Penyempurnaan Struktur Organisasi Perusahaan Perkembangan bisnis perusahaan yang terus meningkat diikuti dengan tingkat persaingan bisnis yang semakin tinggi diperlukan instrumen organisasi yang lebih efektif dan akomodatif terhadap kebutuhan pasar dan operasional seperti perluasan jejaring usaha dan kebutuhan perubahan organisasi yang mengakomodir fungsi kebijakan dan operasional di Kantor Pusat Kantor Cabang. Berdasarkan kebutuhan strategis tersebut, pada tahun 2009, Askrindo melakukan penyempurnaan Struktur Organisasi Perusahaan. Kegiatan yang telah dilakukan dalam penyempurnaan struktur organisasi perusahaan selama tahun 2009 adalah melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dan telah membentuk Tim Penyempurnaan Struktur Organisasi Perusahaan bekerjasama dengan Pihak Ketiga (konsultan). Proses evaluasi dan assesment untuk memperoleh masukan dari unit kerja terkait telah dilakukan sebagai dasar penyempurnaan struktur organisasi perusahaan. Paradigma yang dibangun dalam penyempurnaan struktur organisasi adalah menempatkan Kantor Pusat sebagai pusat kebijakan dan Kantor Cabang diposisikan sebagai strategis business unit (SBU) yang menjalankan seluruh kegiatan operasional yang telah didesain oleh pusat kebijakan di Kantor Pusat. Kajian tentang penerapan konsep SBU masih terus dilakukan dan dibahas dengan unit kerja terkait.



6.

7.

8.

kebutuhan pasar dan operasional. Perluasan dan Peningkatan Status Kantor Cabang Untuk mendukung kebutuhan pasar dan operasional dalam rangka mengantisipasi persaingan usaha pada tahun 2009 berdasarkan hasil survei kelaikan, telah dibuka Kantor Cabang setingkat KUP di kota Malang dan Jember di Jawa Timur. Peningkatan status KUP Padang menjadi Kantor Cabang kelas III juga telah dilakukan setelah melakukan survei kelaikan bisnis di wilayah provinsi Padang. Sosialisasi Penerapan Good Corporate Governance (GCG) Selama tahun 2009 telah dilakukan studi banding dan peningkatan wawasan dan pengetahuan tentang penerapan GCG di beberapa perusahaan BUMN yang telah menerapkan GCG dengan baik yang bekerjasama dengan Sekretaris Perusahaan. Pengembangan produk baru Pengembangan produk baru seperti penjaminan syariah terus dilakukan dan menunggu perkembangan dari proses perizinan dari regulator. Sementara, produk Exise Bond yang merupakan produk customs bond sedang dalam kajian.

2.

Bidang Pembinaan dan Pengendalian Merumuskan konsep sistem penilaian kinerja Kantor Cabang yang digunakan untuk penilaian kinerja Kantor Cabang tahun 2008 dan 2009. Pembahasan evaluasi dan akselerasi kegiatan pembenahan internal yang telah diamanatkan dalam RJPP Askrindo periode 2009 – 2013.

TEKNOLOGI INFORMASI Selama tahun 2009 terdapat beberapa kegiatan strategis yang dilakukan oleh Bidang Teknologi Informasi, yakni : 1. Pembuatan program aplikasi untuk laporan produksi untuk Perum Pegadaian dengan berbasis web, sesuai dengan Perjanjian Kerjasama antara Askrindo dengan Perum Pegadaian 2. Melakukan install program aplikasi Pelaporan Konsolidasi Program Inpres No. 6/2007 di setiap unit kerja operasional untuk mempercepat proses penyampaian informasi terutama kepada pihak Manajemen dan Eksternal perusahaan. 3. Pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi guna mendukung kelancaran operasional sistem komputer serta mempercepat kegiatan administrasi pada unit-unit kerja dengan melakukan pemeliharaan sistem komputer dan jaringan komunikasi agar tetap berfungsi dengan baik. 4. Pembuatan program aplikasi proses pembayaran IJP Kredit Usaha Rakyat (KUR), mulai dari penagihan/ rekonsiliasi tagihan IJP ke Bank Pelaksana sampai dengan proses pelunasan IJP dari Departemen Keuangan. 5. Pembangunan Program Aplikasi Asuransi Kredit Perdagangan yang dapat diselesaikan sampai pada tahap proses penutupan pertanggungan dan paralel run oleh unit kerja terkait.


Disamping kegiatan strategi yang telah dilakukan seperti tersebut diatas, ada beberapa kegiatan yang bersifat ad hoc namun masih relevan dan mendukung kegiatan proses bisnis perusahaan yaitu sebagai berikut : 1. Bidang Perencanaan a. Menyusun kajian status bidang usaha perusahaan yang diperlukan oleh Pemegang Saham dalam menentukan arah bidang usaha perusahaan. Hasil kajian tersebut telah diserahkan kepada Pemegang Saham dan Meneg BUMN. b. Menyusun tabulation plan untuk membangun Management Information System (MIS) dan telah diserahkan kepada Divisi TI c. Merumuskan draft pedoman pengelolaan piutang perusahaan yang meliputi piutang

usaha dan piutang investasi d. Menjadi nara sumber dalam proses penyusunan RUU Penjaminan yang diselenggarakan oleh regulator (Bapepam LK) e. Penyusunan Due Diligence atas divestasi saham Bank Indonesia di Askrindo bekerjasama dengan konsultan. Hasil Due Diligence telah diserahkan kepada Pemegang Saham.

53



6.

Pemeliharaan terhadap program-program aplikasi dengan melakukan kegiatan update program aplikasi yang telah selesai dibuat guna standarisasi penggunaan program disesuaikan dengan perkembangan dan perubahan yang terjadi pada kegiatan operasional dari unit-unit kerja terkait.

C.

D.

E.

MANAJEMEN RISIKO Sesuai dengan arahan dari Pemegang Saham, perlu dibentuk unit Manajemen Risiko agar dapat memberikan masukkan mitigasi risiko dari usaha operasional dan non operasional. Melalui kerjasama dengan seluruh bidang dalam organisasi perusahaan, maka peran manajemen risiko dapat lebih ditingkatkan diseluruh bidang terutama dibidang operasional. Sejalan dengan program kerja yang telah ditetapkan dalam rencana strategis tahun 2009 beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut : A. Melakukan kerjasama dengan konsultan untuk membangun sistem manajemen risiko perusahaan yang dimulai dengan identifikasi risiko sampai pengaplikasian manajemen risiko yang berbasis IT. B. Penyusunan pedoman manajemen risiko sebagai petunjukan pengelolaan risiko yang mengarah pada Enterprise Risk Management (ERM).


54

F.

Melakukan sosialisasi manajemen risiko agar terbentuk budaya risiko yang melibatkan konsultan dan pihak ketiga. Bersama komite penjaminan, memberikan rekomendasi atas permohonan penjaminan yang akan diputus oleh Direksi. Melakukan monitoring terhadap implementasi kebijakan pembiayaan UMKM ke daerah-daerah, berkaitan dengan adanya program Pemerintah dalam rangka pergerakan sektor riil yang terkait dengan kegiatan penjaminan kredit untuk pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), kegiatan tersebut diprakarsai oleh Tim Ekonomi Kantor Sekretariat Wakil Presiden dalam rangka mencari masukan-masukan tentang kendala yang dihadapi oleh UMKM dalam rangka memperoleh akses kredit/pembiayaan kepada perbankan. Dalam rangka mendukung implementasi Inpres No. 6 Tahun 2007, bersama Tim Penjaminan Kredit UMKM melakukan penyempurnaan Standar Operasi & Prosedur (SOP) dan perjanjian kerjasama penjaminan Kredit Usaha Rakyat serta penyusunan Business Plan pemanfaatan tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 250 M.

TATA KELOLA PERUSAHAAN

4


PENGANTAR Dalam rangka mewujudkan Tata Kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) yang dilakukan oleh organ perusahaan, maka dituntut untuk melakukan pengelolaan perusahaan secara profesional, independen tanpa benturan kepentingan dari pengaruh pihak manapun dan setiap keputusan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga pengelolaan perusahaan dapat dilakukan secara efektif. Berdasarkan kepada Surat Keputusan Menteri BUMN No. Kep-117/M-MBU/2002 tanggal 1 Agusutus 2002 yang mewajibkan Perusahaan-perusahaan BUMN untuk wajib mengimplementasikan GCG. Untuk itu Direksi PT. Askrindo (Persero) telah membuat surat keputusan tentang Pedoman Good Corporate Governance (GCG) bernomor 50/KEP/DIR/VII/2007 tanggal 9 Juli 2007. Tujuan penerapan GCG adalah memaksimalkan nilai perusahaan dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya bertanggung jawab dan adil agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat baik secara nasional maupun internasional. Disamping itu juga untuk mendorong agar organ dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial perusahaan terhadap stakeholders maupun kelestarian lingkungan disekitar perusahaan. Laporan Tahunan ASKRINDO 2009 ASKRINDO Annual Report 2009

56

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS). Organ perusahaan yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Komisaris dan Direksi, mempunyai peran penting dalam pelaksanaan GCG secara efektif. RUPS merupakan wadah Pemegang Saham untuk mengambil keputusan penting yang berkaitan dengan modal yang ditanam dalam Perusahaan dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundangundangan dan Anggaran Dasar. RUPS Tahunan 2009. RUPS Tahunan 2009 diselenggarakan pada tanggal 28 Januari 2009 bertempat di Ruang Rapat Kantor Kementerian BUMN Lt. 7, Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13, Jakarta.

Agenda RUPS : a. Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2009 b. Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun 2009 c. Penandatanganan Kontrak Manajemen Tahun 2009 Keputusan RUPS : 1. Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2009 a. Proyeksi Neraca (Konsolidasi) b. Perhitungan Laba / Rugi (Konsolidasi) c. Proyeksi Neraca (Induk) d. Perhitungan Laba / Rugi (Induk) e. Proyeksi Neraca (Inpres No. 6 tahun 2007) f. Perhitungan Laba/Rugi (Inpers No. 6 tahun 2007) g. Rencana Investasi dan Hasil Investasi (Induk) h. Rencana Belanja Modal (Induk) i. Gaji Direksi, Dewan Komisaris dan Honorarium Sekretaris Dewan Komisaris 2. Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (RKA PKBL) Tahun 2009. RUPS mengesahkan RKA PKBL PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia tahun 2009 sebagai berikut: • Laporan Posisi Keuangan • Laporan Aktivitas 3. Penandatangan Kontrak Manajemen Tahun 2009 RUPS menandatangani dan mengesahkan Indikator– indiKator Kinerja Kunci (Key Performance Indicators) yang tertuang dalam Kontrak Manajemen tahun 2009 antara Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia sebagaimana terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari risalah ini.

DEWAN KOMISARIS Komisaris adalah Organ Perusahaan bertugas dan bertanggungjawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan bahwa Perusahaan melaksanakan GCG. Dewan Komisaris tidak boleh turut serta dalam mengambil keputusan operasional. Tugas Komisaris Utama adalah mengkoordinasikan kegiatan Komisaris.


A.

Pelaksanaan Tugas, Wewenang dan Kewajiban Dewan Komisaris 1. Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Anggota Dewan Komisaris. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara BUMN dan Gubernur Bank Indonesia selaku Pemegang Saham PT Askrindo (Persero) Nomor: KEP-23/MBU/2006.8/ 16/KEP.GBI/2006 tanggal 15 Februari 2006, telah diangkat Dewan Komisaris Perusahaan dengan susunan sebagai berikut :

No. 1 2 3 4

Nama Oloan Harahap Suhendro Bakri Imam Sukarno Djoko Hidayanto

Jabatan Komisaris Utama Komisaris Komisaris Komisaris


2. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Dewan Komisaris. a. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan serta ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. b. Dalam melaksanakan tugas diatas Dewan Komisaris berwenang antara lain meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perseroan. c. Dewan Komisaris berkewajiban antara lain memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan mengenai alasan Dewan Komisaris menandatangani Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.

3. Rapat Dewan Komisaris. a. Mengadakan rapat sekurang-kurangnya sekali tiap-tiap bulan. Dalam rapat tersebut Komisaris dapat mengundang Direksi. Rapat Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perusahaan atau di tempat kegiatan usaha Perusahaan atau di tempat lain di wilayah RI yang ditetapkan oleh Komisaris. b. Dapat mengadakan rapat sewaktu-waktu apabila dipandang perlu oleh Komisaris Utama atau atas usul sekurang-kurangnya 1/3 (satu per tiga) jumlah Anggota Komisaris atas permintaan tertulis dari Pemegang Saham yang memiliki jumlah saham terbesar dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan. c. Dalam panggilan rapat tersebut harus menentukan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat. Panggilan Rapat tersebut untuk Komisaris tidak disyaratkan apabila semua Anggota Komisaris hadir dalam Rapat. d. Rapat komisaris adalah sah dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang mengikat, apabila dihadiri atau diwakili oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah Anggota Komisaris. e. Seorang Anggota Komisaris dapat diwakili dalam rapat hanya oleh Anggota Komisaris lainnya, berdasarkan kuasa tertulis yang diberikan khusus untuk keperluan itu. Seorang Anggota Komisaris hanya dapat mewakili seorang Anggota Komisaris lainnya. f. Semua Rapat Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama. Dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan, Rapat Komisaris dipimpin oleh seorang Anggota Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh Komisaris Utama. g. Semua Kuputusan dalam Rapat komisaris diambil dengan musyawarah untuk mufakat. h. Apabila melalui musyawarah tidak tercapai kesepakatan, maka keputusan Rapat Komisaris diambil dengan suara terbanyak biasa. i. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul tersebut dianggap ditolak, kecuali mengenai diri orang akan ditentukan dengan undian. j. Setiap Anggota Komisaris berhak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara ditambah 1 (satu)

57


k.

l.

m.

n.

o.


58

p.

q.

r.

suara untuk Anggota Komisaris yang diwakilinya. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan yang diputuskan dalam rapat Komisaris, harus dibuat suatu risalah yang ditandatangani oleh Ketua Rapat Komisaris dan oleh salah seorang Anggota Komisaris yang ditunjuk oleh dan dari antara mereka yang hadir. Keputusan-keputusan yang mengikat dapat pula diambil tanpa diadakan rapat Komisaris asal saja keputusan itu disetujui secara tertulis dan ditandatngani oleh seluruh Anggota Komisaris. Agenda rapat dan bahan dari Anggota harus disediakan untuk setiap Komisaris sekurangkurangnya 2 (dua) hari kerja sebelum rapat untuk memberikan waktu bagi Anggota untuk melakukan review dan menanyakan informasi tambahan sebelum rapat berlangsung. Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pengiriman risalah rapat tersebut setiap Anggota Komisaris yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat Komisaris yang bersangkutan harus menyampaikan persetujuan atau keberatannya dan/ atau usulan perbaikannya, bila ada, atau apa yang tercantum dalam risalah Rapat komisaris kepada Ketua Rapat Komisaris tersebut. Jika keberatan dan/atau usul perbaikan tidak diterima dalam jangka waktu tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa memang tidak ada keberatan dan/atau perbaikan terhadap risalah rapat Komisaris yang bersangkutan. Risalah rapat harus disetujui oleh setidaknya 2 (dua) orang Anggota Komisaris dan harus diberikan pada setiap Anggota Komisaris, terlepas apakah Anggota Komisaris yang bersangkutan hadir atau tidak hadir dalam Rapat Komisaris tersebut. Risalah rapat yang asli dan lengkap serta telah ditandatangani harus dijilid dalam kumpulan tahunan dan ditempatkan di kantor Perusahaan untuk jangka waktu minimal 10 (sepuluh) tahun

4. Persetujuan dan Rekomendasi kepada Direksi berkaitan dengan Pelaksanaan Tugas, Wewenang dan Kewajiban Dewan Komisaris. Umum a. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi dan tidak boleh turut serta dalam mengambnil keputusan operasional. b. Memberikan nasihat kepada Direksi termasuk mengenai rencana pengembangan Perusahaan, rencana kerja dan ketentuan Anggaran Dasar dan keputusan RUPS dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. c. Melakukan tugas, wewenang dan tanggungjawab sesuai ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan dan keputusan RUPS. d. Untuk melaksanakan kepentingan Perusahaan dengan memperhatikan para Pemegang Saham dan bertanggungjawab kepada RUPS. e. Meneliti dan menelaah Laporan Tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tersebut. f. Dengan diberikannya persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan atas Laporan Keuangan, berarti RUPS telah memberikan pembebasan dan pelunasan tanggungjawab kepada masing-masing Anggota Komisaris sejauh hal-hal tersebut tercermin dari Laporan Tahunan, dengan tidak mengurangi tanggungjawab masing-masing Anggota Komisaris dalam hal terjadi tindak pidana atau kesalahan dan/atau kelalaian yang menimbulkan kerugian pihak ketiga yang tidak dapat dipenuhi dengan aset Perusahaan. g. Memastikan bahwa Perusahaan melaksanakan GCG. h. Komisaris harus memiliki Tata Tertib dan Pedoman Kerja (Charter), baik untuk kepentingan Komisaris maupun yang terkait dengan Direksi. i. Tercapainya pelaksanaan Kontrak Manajemen. j. Tercapainya imbal hasil/return yang optimal bagi Pemegang Saham. k. Terlindunginya kepentingan Stakeholders secara wajar. l. Terlaksananya suksesi kepemimpinan yang wajar. m. Pembagian kerja diantara para Anggota


Komisaris diatur oleh mereka sendiri dan untuk kelancaran tugasnya Komisaris dapat dibantu oleh seorang Sekretaris yang diangkat oleh Komisaris berdasarkan saran Pemegang Saham atas beban Perusahaan. n. Prosedur Penetapan Renumerasi Anggota Dewan Komisaris. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris. Selama tahun 2009 terdapat 7 kali rapat antara Dewan Komisaris dengan Komite Audit dan 19 kali rapat dengan Dewan Direksi. B.

Dasar Hukum • Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas • Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara • Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER05/MBU/2006 tentang Komite Audit bagi Badan Usaha Milik Negara 2. Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Anggota Komite Audit Untuk memastikan bahwa Komite Audit menjalankan tugasnya secara efektif, maka Komite

Keanggotaan Komite Audit : 1. Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris 2. Keanggotaan Komite Audit terdiri dari sekurangkurangnya 1 (satu) orang anggota Dewan Komiasris dan 2 (dua) orang ahli yang bukan merupakan pegawai PT Askrindo (Persero) 3. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang menjadi anggota Komite Audit lebih dari satu orang, maka salah satunya bertindak sebagai Ketua Komite Audit. Persyaratan Anggotan Komite Audit : 1. Memiliki integritas yang baik dan pengetahuan serta pengalaman kerja yang cukup di bidang pengawasan/pemeriksaan dan bidang-bidang lainnya yang dianggap perlu 2. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mampu membaca dan memahami laporan keuangan, sehingga dapat melaksanakan fungsinya dengan baik 3. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik yang memberikan jasa audit atau non audit dalam masa 3 ( tiga) tahun terakhir 4. Tidak memiliki kaitan hubungan keluarga dengan Direktur atau Dewan Komisaris Perusahaan 5. Tidak mempunyai hubungan bisnis/rekanan dengan PT Askrindo (Persero) 6. Mampu berkomunikasi secara efektif, mempunyai mental dan prilaku yang baik serta


Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas KomiteKomite di Bawah Dewan Komisaris 1. Komite Audit. Tujuan Pembentukan Komite Audit : Komite Audit dibentuk dengan tujuan untuk membantu Dewan Komsiaris menjalankan fungsi pengawasan, dalam hal : a. Meningkatkan kualitas laporan, baik Laporan Keuangan maupun Laporan Tahunan; b. Memastikan efektififitas sistem pengendalian internal dalam rangka mengurangi kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan; c. Mengawasi kemandirian dan kualifikasi fungsi audit internal dan eksternal dalam rangka meningkatkan kinerja dan efektifitas fungsi tersebut; d. Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, termasuk kepatuhan Perusahaan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Audit mengadakan rapat sebagai berikut : a. Rapat Komite Audit sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan b. Rapat Komite Audit dan keputusan yag diambil dianggap sah apabila dihadiri sekurangkurangnya oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota. c. Rapat Komite Audit dipimpin oleh Ketua Komite Audit atau anggota yang ditunjuk secara tertulis, apabila Ketua Komite Audit berhalangan hadir d. Rapat Komite Audit tersebut pada butir 1 dapat digabung dengan rapat Dewan Komisaris e. Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir

59


mempunyai tanggungjawab profesional yang tinggi 7. Memiliki kemampuan untuk berfikir obyektif dan independen secara profesional Dalam rangka pengelolaan perusahaan yang baik (good corporate governance), perusahaan telah membentuk Komite Audit untuk membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Komisaris Nomor: KEP-01/DK/ASK/2008 tanggal 1 Juli 2008 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Komite Audit PT Askrindo (Persero) dengan susunan sebagai berikut: No. 1 2 3 4

Nama Suhendro Bakri Djoko Hidayanto Ahmad Yani Herri Siswanto

Jabatan Ketua Komite Audit Anggota Komite Audit Anggota Komite Audit Anggota Komite Audit

Frekuensi Rapat Komite Audit Selama tahun 2009 terdapat 5 kali rapat internal dan 7 kali rapat dengan Dewan Komisaris.

DIREKSI •

• Laporan Tahunan ASKRINDO 2009 ASKRINDO Annual Report 2009

60

Direksi adalah Organ Perusahaan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai ketentuan Anggaran Dasar. Direksi bertanggung jawab atas tindakan mereka dalam mengelola Perusahaan kepada RUPS, dalam rangka meningkatkan pengelolaan usaha. Direksi harus mengacu pada prosedur yang telah baku atau dapat menggunakan jasa konsultan dan/atau membentuk komite.

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi. Jumlah, Komposisi dan Independensi Direksi Direksi PT Askrindo (Persero) diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Negara BUMN dan Bank Indonesia selaku Pemegang Saham PT Askrindo (Persero) Nomor : KEP-149/MBU/2007 dan 9/31/KEP. GBI/2007 tanggal 17 Juli 2007 dengan susunan sebagai berikut:

No. Nama

Jabatan

1 2

Chairul Bahri Hartono

3

Zulfan Lubis

4

Suharsono

Direktur Utama Direktur Pemasaran dan Pertanggungan Direktur Keuangan dan Teknologi Informasi Direktur Klaim dan SDM

Direktur Klaim dan SDM Suharsono mengundurkan diri berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Negara BUMN dan BI selaku RUPS Nomor: KEP204/ MBU/2009 dan 11/54/KEP.GBI/2009 tanggal 19 Oktober 2009 karena diangkat sebagai Direktur Pelaksana II (Managing Director) Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi. Umum a. Menyusun visi, misi dan nilai-nilai budaya Perusahaan serta Program Jangka Pendek dan Jangka Panjang Perusahaan. b. Memimpin dan mengurus Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan dan senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perusahaan. c. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perusahaan. d. Bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugas untuk kepentingan Perusahaan. e. Wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perusahaan dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. f. Bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha Perusahaan. g. Memiliki Tata Tertib dan Pedoman Kerja, baik untuk kepentingan Direksi maupun yang terkait dengan Komisaris. Khusus a. Menetapkan kebijaksanaan dalam memimpin dan mengurus Perusahaan. b. Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian Perusahaan termasuk penetapan gaji, pesiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi para pegawai


c.

d.

e.

f.

g.

h.

j.

k.

l.

m. n. o. p. q. r.

jawab masing-masing Anggota Direksi dalam hal terjadi tindak pidana atau kesalahan dan/atau kelalaian yang menimbulkan kerugian pihak ketiga yang tidak dapat dipenuhi dengan aset Perusahaan. Memberikan laporan berkala lainnya menurut cara dan waktu sesuai ketentuan yang berlaku serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh Pemegang Saham. Melaksanakan Kontrak Manajemen. Mengupayakan tercapainya imbal hasil/return yang optimal bagi Pemegang Saham. Melindungi kepentingan Stakeholders secara wajar. Melaksanakan suksesi kepemimpinan yang wajar. Menyiapkan susunan Organisasi Perusahaan lengkap dengan perincian tugasnya. Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar yang ditetapkan oleh RUPS berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-komite di Bawah Dewan Direksi • Komite Investasi • Komite Kebijakan Penjaminan Frekuensi Rapat Direksi Selama tahun 2009 terdapat 20 kali rapat.

SEKRETARIAT PERUSAHAAN Pemegang Saham/Pemilik dan pihak-pihak lainnya yang berkepentingan terhadap perusahaan perlu mendapat perhatian dan penanganan tersendiri. Pemegang Saham sangat membutuhkan informasi yang tepat waktu, objektif dan akurat dari perusahaan sebagai pertimbangan dalam mengambil keputusan. Informasi yang meragukan dan tidak berasal dari sumber yang resmi dapat menyesatkan dalam mengambil keputusan. Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan institusi internal yaitu Sekretaris Perusahaan yang berfungsi sebagai penghubung antara perusahaan dengan Pemegang Saham/Pemilik dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya dengan perusahaan. Uraian Fungsi dan Peranan Sekretaris Perusahaan. Ada 5 (lima) fungsi utama Sekretaris Perusahaan dalam menjalankan tugasnya, yaitu : 1. Fungsi Kesekretariatan Melakukan administrasi dan tata kelola persuratan


i.

Perusahaan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku dan keputusan RUPS. Mengangkat dan memberhentikan pegawai Perusahaan berdasarkan peraturan kepegawaian Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan kepada seseorang atau beberapa orang Anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada orang atau beberapa orang pegawai Perusahaan baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang atau badan lain. Menjalankan tindakan-tindakan lainnya baik mengenai pengirisan maupun pemilikan, sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar dan ditetapkan oleh RUOPS berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Menyiapkan pada waktunya rencana pengembangan Perusahaan, rencana kerja dan anggaran tahunan Perusahaan, termasuk rencana-rencana lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan usaha dan kegiatan Perusahaan dan menyampaikannya kepada Komisaris dan Pemegang Saham untuk selanjutnya disampaikan kepada RUPS guna mendapatkan pengesahan. Mengadakan dan memelihara pembukuan dan administrasi Perusahaan sesuai dengan kelaziman yang berhak bagi suatu Perusahaan. Menyususn sistem akuntansi sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern, terutama fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan dan pengawasan. Memberikan pertanggungjawaban dan segala keterangan tentang keadaan dan jalannya Perusahaan berupa Laporan Tahunan (Laporan Keuangan, Laporan Kegiatan, Laporan Pelaksanaan GCG), termasuk perhitungan tahunan kepada RUPS. Menyusun Laporan Tahunan dan menyampaikan kepada Pemegang Saham paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum RUPS untuk mendapatkan persetujuan dalam RUPS. Dengan diberikannya persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan atas Laporan Keuangan, berarti RUPS telah memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab kepada masing-masing Anggota Direksi sejauh hal-hal tersebut tercermin dari Laporan Tahunan, dengan tidak mengurangi tanggung

61


2.

3.

4.

5. Laporan Tahunan ASKRINDO 2009 ASKRINDO Annual Report 2009

62

serta dokumentasi / kearsipan. Disamping itu mempersiapkan dan menyelenggarakan kegiatan rapat-rapat baik intern maupun ekstern dan mendistribusikan materi rapat sesuai dengan jadual yang telah ditetapkan. Fungsi Kehumasan Memberikan informasi yang akurat dan relevan tentang korporasi baik kepada Pemegang Saham, investor dan stakeholders. Informasi yang disajikan adalah informasi yang obyektif khususnya mengenai kebijakan/ keputusan manajemen korporasi sehingga membantu Pemegang Saham dan stakeholders untuk menghindari kesalahan dalam mengambil keputusan. Fungsi Ketaatan Hukum Kepatuhan pada aturan sangat penting untuk meningkatkan keyakinan semua pihak. Tugas tersebut untuk memastikan Perusahaan mematuhi berbagai peraturan yang berlaku dan mengikat Perusahaan. Tugas-tugas tersebut antara lain membantu Direksi dan Komisaris dalam memastikan perusahaan mematuhi peraturan perundangundangan yang berlaku serta Anggaran Dasar Perusahaan. Fungsi Promosi dan Pemasaran Produk Melakukan promosi, pameran produk dan kegiatan perusahaan agar perusahaan lebih dikenal oleh masyarakat luas terutama yang menyangkut visi dan misi perusahaan. Fungsi Corporate Social Responsibility (CSR) Mengelola Program CSR atau Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dalam rangka mendorong program Pemerintah untuk memberdayakan dan mengembangkan kondisi ekonomi, kondisi sosial masyarakat dan lingkungan sekitarnya melalui Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) serta Program Bina Lingkungan.

Aturan dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan 1. Pelaksanaan Rapat. Sekretaris Perusahaan menyusun jadual dan mengatur pelaksanaan pertemuan/rapat Direksi baik dengan pihak internal, eksternal perusahaan dan pertemuan penting lainnya, antara lain : • Rapat Direksi yang diadakan minimal seminggu sekali • Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi setiap 1

(satu) bulan sekali • RUPS Pengesahan RKAP dan Pengesahan Laporan Keuangan yang diadakan masingmasing setiap tahun sekali • Rapat Kerja yang diadakan minimal 3 (tiga) kali setahun yaitu Rapat Konsolidasi awal tahun, Rapat Kerja Evaluasi Semester I dan Rapat Kerja Penyusunan Anggaran/RKAP tahun berikutnya. • Disamping hal tersebut juga menyiapkan dan memastikan agenda Rapat Direksi, Komisaris dan RUPS tahunan. • Memastikan bahwa agenda rapat sudah termasuk masalah-masalah yang perlu mendapatkan perhatian dan/atau keputusan serta masalah non rutin yang signifikan. • Materi rapat harus telah terdistribusikan sesuai jadual yang berlaku. • Risalah Rapat dibuat sesegara mungkin setelah rapat dan sudah harus ditandatangani oleh yang berwenang selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah rapat. 2. Penyusunan Laporan Tahunan Perusahaan • Laporan Tahunan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban dan komunikasi perusahaan terhadap publik. Melalui Laporan Tahunan, perusahaan menyampaikan kinerja perusahaan, kondisi keuangan dan risiko-risiko yang dihadapi, yang disampaikan oleh Sekretaris Perusahaan. • Sekretaris Perusahaan memastikan Laporan Tahunan perusahaan disusun sesuai ketentuan yang berlaku dan diserahkan kepada pihakpihak yang terkait. • Sekretaris Perusahaan memastikan bahwa persetujuan Laporan Tahunan harus tercantum di dalam agenda RUPS tahunan. 3. Rapat Umum Pemegang Saham Sekretaris Perusahaan mengatur dan memastikan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi menghadiri RUPS. 4. Efektifitas Hubungan Perusahaan Dengan Pihak Luar Sekretaris Perusahaan membangun koordinasi dan upaya-upaya komunikasi dengan pihak luar perusahaan yang dilaksanakan secara terpadu dengan bahasa yang sama. Penjelasan, jawaban dan informasi- informasi yang diberikan kepada pihak-pihak terkait harus relevan, sehingga tidak


menimbulkan kerancuan ataupun kebingungan yang dapat mempengaruhi citra perusahaan. 5. Penyimpanan Berbagai Dokumen Penting Perusahaan • Agar mudah diakses dan terkait dengan strategi satu pintu, maka berbagai dokumen penting perusahaan, antara lain Akte Pendirian Perusahaan, daftar surat berharga, berbagai risalah rapat, SK Direksi dan laporan-laporan perusahaan harus diadministrasikan dan ditempatkan di bawah pengawasan dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan. • Sekretaris Perusahaan bertanggungjawab atas Sistem Kearsipan, Tata Persuratan dan Pelaporan Perusahaan. • Sekretaris Perusahaan bertanggungjawab atas tertib hukum, perizinan, timbulnya produkproduk hukum lainnya, antara lain SK Direksi dan ketentuan lainnya. • Sekretaris Perusahaan bertanggungjawab pada fungsi kehumasan, promosi, publikasi, hubungan relasi dan pameran produk perusahaan.

• Keberadaan bangunan kantor, jejaring usaha, organisasi/asosiasi, SDM. 2. Informasi atau Pengetahuan Eksternal • Posisi perusahaan dibandingkan dengan mitra usaha, kompetitor dan stakeholder lain; • Undang-undang dan peraturan yang terkait; • Hubungan dan kewajiban dengan regulator dan lembaga terkait Iainnya. 3. Dokumen Perusahaan yang harus disampaikan selama program pengenalan perusahaan • Anggaran Dasar; • Pedoman Direksi dan Komisaris; • Laporan Tahunan terakhir; • Rencana Jangka Panjang Perusahaan; • Struktur Organisasi dan uraian kerja; • Laporan Audit Internal dan Eksternal; • Risalah Rapat; • Undang-Undang dan peraturan lainnya. • Menyiapkan panduan kerja (charter) untuk Direksi dan Komisaris. • Program pengenalan Iingkungan perusahaan termasuk jejaring usaha.

Pengenalan Perusahaan Sekretaris Perusahaan memastikan bahwa setiap anggota Direksi dan Komisaris menerima program pengenalan perusahaan pada saat pertama kali menjabat. Tujuan dari program tersebut adalah untuk menginformasikan anggota baru mengenai perusahaan sehingga anggota baru tersebut dapat memberikan kontribusinya secepat mungkin kepada perusahaan. Materi pengenalan tersebut harus disiapkan oleh Sekretaris Perusahaan, yang meliputi antara lain : 1. Informasi atau Pengetahuan Internal • Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga perusahaan; • Latar belakang dan sejarah perusahaan; • Misi dan visi perusahaan serta maksud dan tujuan perusahaan; • Struktur organisasi perusahaan; • Tugas, tanggung jawab dan hak/kewenangan serta fasilitas yang diperuntukkan bagi Direksi dan Komisaris; • Rencana Jangka Panjang Perusahaan; • Rencana Kerja dan Anggaran Belanja Perusahaan setiap tahun; • Perkembangan Kinerja Perusahaan selama 5 (lima) tahun terakhir; • Proses bisnis dan jenis produk perusahaan;

Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern Membantu Dewan Komisaris dalam memastikan efektivitas sistem pengedalian intern dan pelaksanaan tugas auditor internal dan eksternal.

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL Laporan Tahunan ASKRINDO 2009 ASKRINDO Annual Report 2009

1. Perusahaan menetapkan Sistem Pengendalian Internal yang efektif untuk mengamankan asset Perusahaan dengan mendayagunakan informasi-informasi yang ada, antara lain : • Laporan Manajemen; • Laporan Auditor Internal; • Opini dan Laporan Auditor Ekstemal; • Laporan dan pendapat Unit Manajemen Risiko (UMR) mengenai tingkat risiko; • Pengawasan Melekat di masing-masing unit kerja. 2. Satuan kerja atau fungsi pengawasan internal membantu Direksi dalam memastikan pencapaian tujuan dan kelangsungan usaha dengan : • Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program Perusahaan; • Memberikan saran dalam upaya memperbaiki efektifitas proses pengendalian risiko; • Melakukan evaluasi kepatuhan Perusahaan

63


terhadap peraturan Perusahaan, pelaksanaan GCG dan perundang-undangan; • Memfasilitasi kelancaran pelaksanaan audit oleh Auditor Eksternal. 3. Satuan kerja atau pemegang fungsi pengawasan internal bertanggungjawab kepada Direktur Utama atau Direktur yang membawahi tugas pengawasan internal. Satuan kerja pengawasan internal mempunyai hubungan fungsional dengan Komisaris melalui Komite Audit. Pengungkapan Informasi Perusahaan mengungkapkan informasi penting dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan kepada Pemegang Saham dan Instansi Pemerintah yang terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan secara tepat waktu, akurat, jelas dan obyektif.


64

Selain informasi yang tercantum dalam Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan, Perusahaan mengungkapkan informasi penting lain dalam Laporan Tahunan, antara lain: 1. Komposisi Pemegang Saham yaitu nama dan persentase kepemilikan sesuai ketentuan yang berlaku. 2. Faktor risiko material yang dapat diantisipasi, termasuk penilaian manajemen atas iklim usaha. 3. Kasus yang sedang dihadapi yaitu pengungkapan kasus yang dihadapi dan kronologis kasus tersebut serta tuntutan hukum yang material terhadap Perusahaan dan Anak Perusahaan yang beium terselesaikan. 4. Etika berusaha yaitu pernyataan tentang pedoman perilaku, sosialisasi kepada Pegawai dan upaya penegakannya.

PT Askrindo (Persero) tahun 2009, dilakukan oleh Tim Askrindo berdasarkan : a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. b. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2005 tentang Perubahan keenam atas Keputusan Presiden RI Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja LPND. c. Surat Kementrian BUMN No. S-168/MBU.S/2008 tanggal 27 Juni 2008. Tujuan ASSESSMENT Tujuan assessment penerapan GCG adalah untuk: a. Melakukan pengukuran dan pengujian atas penerapan GCG berupa gambaran kondisi secara umum di PT Askrindo (Persero) sebagai informasi/masukan bagi Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi dalam pengambilan keputusan penting menyangkut penerapan GCG di masa yang akan datang. b. Memberikan gambaran tentang pengelolaan GCG di PT Askrindo (Persero) mencakup aspek yang diuji dengan hasil mendekati atau mencapai praktik terbaik (best practices) dan penerapan yang memerlukan peningkatan atau areas of improvement berikut rekomendasi perbaikannya. Ruang Lingkup dan Periode ASSESSMENT Ruang lingkup pelaksanaan assessment atas penerapan GCG pada PT Askrindo (Persero) meliputi semua aspek yang mendukung pelaksanaan GCG yang terbagi dalam 5 (lima) hal pokok, yaitu: a. Hak dan Tanggung Jawab Pemegang Saham/RUPS. b. Kebijakan GCG. c. Penerapan GCG. d. Pengungkapan Informasi (Disclosure). e. Komitmen.

Kerahasiaan Informasi Informasi yang bersifat rahasia tidak diungkapkan, kecuali diharuskan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Informasi yang bersifat rahasia tersebut diantaranya adalah : • Informasi yang menyangkut kerahasiaan Pemegang Polis. • Informasi yang dapat mempengaruhi daya saing Perusahaan. • Informasi yang dapat mempengaruhi citra Perusahaan.

KESIMPULAN Berdasarkan assessment terhadap penerapan GCG pada PT Askrindo (Persero) yang dilakukan untuk periode tahun 2009, dapat disimpulkan bahwa kondisi penerapan GCG pada PT Askrindo (Persero) berpredikat “cukup”dengan skor aktual 67,44 dari skor maksimal 100 atau 67,44%.

Self Assessment Pelaksanaan GCG Pelaksanaan Self Assessment penerapan GCG pada

Jika dijabarkan per aspek governance, secara garis besar capaian skor tersebut adalah sebagai berikut:


ASPEK GOVERNANCE I.

Hak Dan Tanggung Jawab Pemegang Saham/RUPS

II. Kebijakan GCG

Bobot Maksimal

Skor

% Capaian

9,00

6,72

74,67

8,00

3,82

47,69

27,00

21,84

80,89

6,00

4,325

72,06

27,00

16,56

61,34

III. Penerapan GCG A. Komisaris B. Komite Komisaris C. Direksi D. S P I

3,00

2,37

79,00

E. Sekretaris Perusahaan

3,00

2,85

95,00

Sub Total III IV. Pengungkapan Informasi (Disclosure) V. Komitmen Total

66,00

47,95

72,65

7,00

5,025

71,79

10,00

3,94

39,35

100,00

67,44

67,44


65



66

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

5


Kegiatan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) tahun 2009 telah dilaksanakan sebagaimana Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-5/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.

nilai bobot Program Kemitraan dan Bina Lingkungan tahun 2010 adalah 5 (lima) atau memperoleh predikat “Baik”.

Berdasarkan perhitungan SK Menteri Negara BUMN No. 100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002, untuk tingkat efektivitas penyaluran dana diperoleh nilai bobot 2 (dua) dan untuk tingkat pengembalian piutang diperoleh nilai bobot 3 (tiga). Dengan demikian, secara keseluruhan

1. SUMBER & PENGGUNAAN DANA PKBL Sumber dan penggunaan Dana Program Kemitraan Sampai dengan 31 Desember 2009 posisi dana Program Kemitraan dapat disajikan seperti yang terlihat pada tabel sebagai berikut :

Adapun penjelasan selengkapnya atas kegiatan penyaluran dana PKBL tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel : Posisi Dana Program Kemitraan s.d Tahun 2009 No. 1

KETERANGAN Sumber Dana - Alokasi Penyisihan Laba - Angsuran Pinjaman - Bunga Pinjaman - Jasa Giro & Deposito - Hutang ke Askrindo - Bayar ke Askrindo - So awal buka rek bank - Lain-lain Jumlah Sumber Dana

2 Laporan Tahunan ASKRINDO 2009 ASKRINDO Annual Report 2009

68

3

s.d Thn.2009 32.801.341.894 50.349.050.232 14.539.303.035 2.706.668.482 654.258.386 (654.258.386) 5.000.000 100.491.363.643

Penggunaan Dana - Penyaluran Pinjaman - Hibah - Beban Operasional - Beban Administrasi Bank - Pengadaan Aktiva - Beban Pegawai Kontrak - Penempatan di Mandiri - Lain-lain

90.307.348.122 1.372.507.341 5.644.363.020 85.933.833 281.897.500 928.135.707 1.136.000.000 4.000.000.000

Jml Penggunaan Dana

92.656.020.760

So Dana Pembinaan

731.178.120


Sumber dan Penggunaan Dana Bina Lingkungan Sampai dengan 31 Desember 2010 posisi dana Bina Lingkungan dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel : Sumber dan Penggunaan Dana Bina Lingkungan Tahun 2010

No. 1

2

KETERANGAN Sumber Dana - Saldo Awal - Alokasi Penyisihan Laba - Jasa Giro - Hutang ke Askrindo - Bayar hutang Askrindo - Lain-lain Jumlah Sumber Dana Penggunaan Dana - Bantuan Pendidikan & Pelatihan - Bantuan Sarana Ibadah - Bantuan Sarana Sosial - Bencana Alam - Bantuan Kesehatan - Alokasi BUMN Peduli -Alokasi BL Kantor Cabang - Biaya Bank - Biaya Operasional Jml Penggunaan Dana

Realisasi

Realisasi

Tahun 2010

Tahun 2009

53.181.998 981.390.000 1.500.000 1.036.071.998

53.416.394 484.792 126.000.000 179.901.186

34.779.426 71.135.613 350.936 198.000.000 (40.000.000) 4.000.000 268.265.975

65.000.000

51.000.000

61.000.000

70.000.000 70.000.000 70.000.000 40.000.000 294.417.000 40.000.000 5.000.000 5.000.000 1.020.817.000

11.728.000 24.000.000 66.350.000 1.125.043 154.203.043

27.000.000 41.000.000 85.000.000 849.581 214.849.581

15.254.998

25.698.143

53.416.394

Sampai dengan 31 Desember 2009 saldo Bina Lingkungan adalah sebesar Rp 25.698.143,00 lebih besar dari saldo akhir tahun 2009. Sisa dana tersebut akan menjadi saldo awal untuk program kerja penyaluran dana Bina Lingkungan pada tahun 2010. 2. PENYALURAN ALOKASI & PEMANTAUAN DANA PKBL Kegiatan Penyaluran dana PKBL Tahun 2009 Dalam tahun 2010 telah disalurkan dana Program Kemitraan sebesar Rp 6.511.000.000,00 untuk 626 Mitra Binaan yang tersebar di 20 propinsi, atau 93% dari RKAP tahun 2010 sebesar Rp 7.000.000.000,00 dengan rincian sebagaimana tabel berikut ini :


Saldo per 31 Des 2010

RKAP Tahun 2010

69


Tabel : Realisasi Penyaluran Dana Kemitraan dan Hibah 2009 per Sektor Usaha No

Uraian

1

Penyaluran Pinjaman Sektor Industri Sektor Perdagangan Sekktor Pertanian Sektor Perikanan Sektor Peternakan Sektor Jasa Sektor Perkebunan Sub. Jumlah Penyaluran Hibah - Promosi dan Pameran - Pendidikan Sub. Jumlah

2

Jumlah

Mitra Binaan

Jumlah (Rp)

78 382 21 21 6 115 3 626

850.500.000,00 3.766.500.000,00 297.000.000,00 218.000.000,00 65.000.000,00 1.279.000.000,00 35.000.000,00 6.511.000.000,00

4 1 5

111.325.000,00 10.000.000,00 121.325.000,00

631

6.632.325.000,00

Adapun kegiatan penyaluran dana Program Kemitraan tahun 2009 adalah sebesar Rp 6.511.000.000,00 yang disalurkan untuk 20 Propinsi/wilayah dengan rincian sebagaimana tabel di bawah ini : Tabel : Realisasi dan Anggaran Penyaluran Dana Kemitraan Tahun 2009 per Wilayah


70

No -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 19 20 21

Wilayah -2 Nangroe Aceh Darusalam Sumatera Utara Riau Sumatera Barat Sumatera Selatan Jambi Lampung Banten DKI Jakarta & Botabek Jawa Barat Jawa Tengah Yogyakarta Jawa Timur Bali Nusa Tenggara Barat Sulawesi Utara Sulawesi Selatan Gorontalo Kalimantan Barat Kalimantan Timur Kalimantan Selatan Kalimantan Tengah Jumlah

RKAP 2010 -3 250.000.000 400.000.000 250.000.000 250.000.000 300.000.000 250.000.000 300.000.000 400.000.000 850.000.000 400.000.000 400.000.000 300.000.000 400.000.000 400.000.000 250.000.000 400.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000

Realisasi 2010 -4 185.000.000 369.000.000 250.000.000 192.000.000 230.000.000 238.000.000 402.500.000 278.000.000 1.086.500.000 385.000.000 365.000.000 150.000.000 400.000.000 400.000.000 250.000.000 400.000.000 95.000.000 300.000.000 220.000.000 315.000.000

Realisasi 2009 -5 200.000.000 338.500.000 131.500.000 255.000.000 230.000.000 205.000.000 285.000.000 325.000.000 932.500.000 300.000.000 315.000.000 235.000.000 300.000.000 300.000.000 200.000.000 225.000.000 300.000.000 207.500.000 200.000.000 300.000.000 255.000.000 292.500.000

7.000.000.000

6.511.000.000

6.332.500.000


Alokasi Penyaluran Dana Program Bina Lingkungan Tahun 2009 Adapun alokasi dana untuk program Bina Lingkungan yang dilakukan Perusahaan selama tahun 2009 sebesar Rp 153.078.000,00 untuk 34 (tiga puluh emapt) penerima bantuan, dengan rincian sebagaimana dalam tabel sebagai berikut : Tabel : Program Bina Lingkungan per Wilayah Tahun 2009 No

1 2 3 4 5 6 7

Propinsi

Bea Siswa PB

DKI Jakarta Sumut Subar Jateng Yogyakarta Irjal Kaltim Jumlah

Rp.

Sarana Ibadah PB Rp.

Sarana Umum Rp.

PB

Bencana Alam PB Rp.

Jumlah PB

Rp.

15 -

51.000.000 -

6 1 -

9.728.000 2.000.000 -

6 1

19.000.000 5.000.000

1 2 1 1 -

20.000.000 16.350.000 15.000.000 15.000.000 -

27 1 2 1 1 1

79.728.000 20.000.000 16.350.000 2.000.000 15.000.000 15.000.000 5.000.000

15

51.000.000

7

11.728.000

7

24.000.000

5

66.350.000

34

153.078.000

Pemantauan Dana PKBL Yang Telah Disalurkan Dari kegiatan pemantauan pengembalian pinjaman terlihat bahwa dari keseluruhan dana yang telah disalurkan sampai dengan tahun 2009 sebesar Rp 95.554.848.122,00 dengan rincian tunggakan sebagaimana tabel berikut ini : Tabel : Rincian Jumlah Tunggakan Berdasarkan Kolektibilitas Tahun 2009 Kolektibilitas Lancar Kurang Lancar Diragukan Macet Bermasalah Jumlah

Plafond

Baki Debet

Tunggakan

57.544.175.622,00 4.453.000.000,00 3.001.500.000,00 23.159.064.500,00 7.397.108.000,00 95.554.848.122,00

11.291.988.412,00 3.393.418.646,00 2.436.973.305,00 16.768.377.216,00 6.178.913.323,00 40.069.670.902,00

194.299.247,00 596.042.770,00 634.047.809,00 14.553.770.683,00 6.093.491.735,00 22.071.652.244,00

• • • •

•

•

•

memenuhi kriteria sebagai berikut : Mitra binaan diduga beritikad baik/kooperatif thd rencana usaha penyelamatan Usaha mitra binaan masih berjalan dan mempunyai prospek usaha. Mitra usaha diperkirakan masih mempunyai kemampuan untuk membayar angsuran. Untuk melakukan tindakan penjadwalan kembali (reschedulling) tunggakan bunga pinjaman dapat dikapitalisasikan menjadi pokok pinjaman. Sedangkan untuk melakukan tindakan penyesuaian persyaratan (reconditioning) tunggakan bunga pinjaman dapat dikapitalisasikan menjadi pokok pinjaman atau dihapuskan tunggakan beban bunganya dan bunga selanjutnya. Pelaksanaan penyesuaian persyaratan (reconditioning) dilakukan setelah adanya tindakan penjadwalan kembali (reschedulling). Terhadap pinjaman macet yang telah diupayakan pemulihannya namun tidak terpulihkan, dikelompokkan ke dalam pos pinjaman bermasalah.


Berdasarkan kolektibilitas tersebut, tunggakan yang macet adalah sebesar 15,2% atau sebesar Rp 14.553.770.683,dari jumlah penyaluran pinjaman. Adapun langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasi tingkat kemacetan adalah : • Mengoptimalkan pelaksanaan pembinaan dan penagihan kepada mitra binaan baik di wilayah kantor pusat dan wilayah kantor cabang. • Memberikan teguran melalui surat, telepon maupun lisan terhadap mitra binaan yang pinjamannya diragukan atau macet untuk mengingatkan/menyadarkan agar segera menyelesaikan kewajibannya. • Meningkatkan intensifikasi kunjungan kepada Mitra Binaan untuk mencari upaya pemecahan masalah yang dihadapi serta berkoordinasi dengan instansi terkait, khususnya BUMN Koordinator dan Dinas Koperindag setempat. • Melakukan usaha-usaha pemulihan pinjaman yang kurang lancar, diragukan dan macet dengan cara penjadwalan kembali (reschedulling) atau penyesuaian persyaratan (reconditioning) apabila

71


3. BIAYA PROGRAM KEMITRAAN Untuk menunjang pelaksanaan kegiatan penyaluran dana PKBL selama tahun 2010 dikeluarkan biaya operasional untuk pembinaan, penyaluran/ penyerahan dan biaya tenaga kontrak sebesar Rp 885.775.549,- atau 74,78% dari pendapatan bunga atas pinjaman dan jasa giro serta penempatan deposito di Bank yang jumlahnya mencapai sebesar Rp 1.184.443.393,- biaya tersebut dibebankan dari perolehan hasil bunga pinjaman /penyaluran dana PKBL, deposito dan jasa giro dan bukan merupakan beban perusahaan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007.

Milik Negara Nomor KEP 100/MBU/2002 tanggal 04 Juni 2002, untuk Tingkat Kinerja Program Kemitraan diperoleh nilai bobot 5 (lima) dan untuk efektifitas penyaluran dana diperoleh nilai bobot 2 (dua), sedangkan untuk tingkat kolektibilitas Program Kemitraan diperoleh nilai bobot 3 (tiga). Dengan pencapaian nilai bobot tersebut, kinerja pengelolaan Program Kemitraan dinilai telah optimal dan cukup baik. 5. PERKEMBANGAN KEGIATAN PKBL 5 TAHUN TERAKHIR Perkembangan kegiatan PKBL selama 5 (lima) tahun terakhir seperti yang terlihat pada tabel berikut ini :

4. KINERJA PROGRAM KEMITRAAN Berdasarkan SK Menteri Negara Badan Usaha

Tabel : Perkembangan Kegiatan PKBL Selama 5 (Lima) Tahun Terakhir (2006-2009) Tahun Pinjam. Kemitraan Mitra Binaan Bina Lingkungan Tunggakan macet


72

2006

2007

2008

2009

6.015.000.000

5.425.000.000

5.086.500.000

6.332.500.000

313

268

350

540

560.458.800

398.468.300

247.165.000

214.000.000

10.153.825.176

11.474.565.158

13.474.869.755

12.563.495.315

Dari perkembangan kegiatan PKBL selama 5 (lima) tahun terakhir tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa secara umum mengalami pertumbuhan fluktuatif. Secara garis besar indikator perkembangan kegiatan PKBL dapat diuraikan sebagai berikut : • Kegiatan penyaluran pinjaman Program Kemitraan dan Bina Lingkungan selama 5 tahun terakhir (tahun 2006 s.d 2010) mengalami fluktuasi, hal ini dipengaruhi oleh pembagian laba perusahaan serta besarnya pengembalian dana yang disalurkan tahun-tahun sebelumnya. • Namun demikian jumlah Mitra Binaan yang memperoleh pinjaman dana Kemitraan selama 5 (lima) tahun terakhir (tahun 2006 s.d 2010) terus diupayakan untuk meningkat. • Program Bina Lingkungan untuk 5 (lima) tahun terakhir (tahun 2006 s.d 2010) secara umum terus mengalami perkembangan baik untuk penerima bantuan maupun wilayah.

ANAK PERUSAHAAN

6


Gedung Kantor Nasional Re Jl. Cikini Raya No. 99, Jakarta Pusat

Pada saat pendirian PT. Asuransi Kredit Indonesia (Persero), bidang usaha yang dijalankan termasuk Reasuransi yaitu menutup pertanggungan ulang atas risiko-risiko asuransi kerugian dan asuransi jiwa. Namun dengan adanya ketentuan undang-undang No. 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, perusahaan harus memisahkan antara usaha asuransi dan reasuransi. Untuk itu pada tanggal 22 Agustus 1994 berdasarkan akta no. 129 dan 130 dengan Notaris Sutjipto SH. Perusahaan mendirikan anak perusahaan dengan kepemilikkan saham sebesar 99,99% yaitu PT Reasuransi Nasional Indonesia (Nasional Re) yang bergerak dalam bidang usaha reasuransi dan sekaligus juga untuk meningkatkan kapasitas pertanggungan nasional.


74

Maksud dan tujuan dari PT Reasuransi Nasional Indonesia adalah turut serta melaksanakan dan menunjang kebijakan dari program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, khususnya penyelenggaraan usaha reasuransi yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, dan mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas dengan memberikan jasa dalam pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan Asuransi baik berdasarkan prinsip konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, perusahaan melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut : a. Menyelenggarakan usaha pertanggungan ulang untuk risiko yang dihadapi perusahaan asuransi kerugian/ umum dan/atau perusahaan asuransi jiwa. b. Menerima reasuransi dalam bidang asuransi kerugian/umum dan/atau asuransi jiwa baik secara langsung maupun melalui perantara (broker) reasuransi. c. Melakukan retrosesi atau reasuransi sub a. diatas kepada perusahaan asuransi dan atau reasuransi secara langsung ataupun melalui perantara (broker) reasuransi. d. Menyelenggarakan sebagian usaha reasuransi berdasarkan prinsip syariah dengan membentuk unit syariah. JUMLAH DAN KOMPOSISI DIREKSI M Shaifie Zein Direktur Utama Rusdiyanto Direktur Keuangan & SDM Edhie Mulyono Direktur Operasional

Sekilas Perusahaan | Profil Perusahaan | Analisis & Pembahasan Manajemen Tata Kelola Perusahaan | Tanggung Jawab Sosial Perusahaan |Anak Perusahaan Rencana Strategis Perusahaan 2010 | Laporan Keuangan Perusahaan

Pokok-Pokok Laporan Keuangan

PERKEMBANGAN USAHA PT REASURANSI NASIONAL INDONESIA TAHUN 2000-2009


75



76

RENCANA STRATEGIS PERUSAHAAN 2010

7



78

Proyeksi realisasi kegiatan strategis perusahaan yang dilakukan per bidang sampai dengan akhir 2009, adalah sebagai berikut: A.

USAHA NON KUR Dalam Rencana Strategis 2009, perusahaan mentargetkan pendapatan premi yang relatif besar dibandingkan dengan realisasi tahun 2008. Penetapan target ini dilakukan sebelum krisis finansial terjadi. Bersamaan dengan proses penetapan Rencana Strategis 2009, berkembang perkiraan bahwa di tahun 2009, ekonomi nasional akan sangat terganggu oleh krisis tersebut. Oleh karena itu, perusahaan kemudian melakukan

berbagai pengetatan ketentuan penjaminan untuk menurunkafi risiko yang mungkin terjadi akibat dari kondisi buruk tersebut. Kebijakan ini secara langsung menekan realisasi pendapatan premi/ IJP tahun 2009, khususnya pads semester I. Setelah melakukan evaluasi atas kondisi obyektif dunia usaha dan perkembangan pendapatan perusahaan selama semester I, perusahaan kemudian melonggarkan kembali berbagai ketentuan dari produk-produk perusahaan, sehingga diproyeksikan pendapatan premi/ IJP semester II akan lebih besar dibandingkan pendapatan selama semester I.


Di sisi lain, tekanan juga muncul dari regulasi pemerintah, khususnya terhadap usaha Surety Bond sesuai PMK 128/2008, sedangkan sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, usaha ini memberikan kontribusi terbesar bagi pendapatan perusahaan. Regulasi ini nampaknya berkaitan dengan maksud Pemerintah untuk menyehatkan usaha Surety Bond. Namun demikian sebagaimana umumnya ketentuan yang baru disosialisasikan, terdapat beberapa ketentuan yang menimbulkan pro dan kontra dalam pelaksanaannya, yang pada gilirannya berdampak negatif kepada pendapatan perusahaan. Sebaliknya, klaim dari produk existing diproyeksikan tidak melebihi anggaran. Klaim yang timbul didominasi produk Penjaminan Kredit Kecil dan Surety Bond. Dengan hasil tersebut, Yield Underwriting dari produk existing diproyeksikan akan mencapai 55,07% relatif sama dengananggarannya, sebesar 51%. B.

Pada sisi Klaim, perusahaan diproyeksikan menyetujui pembayaran Klaim KUR dalam jumlah yang cukup besar yaitu sebesar Rp 270 milyar. Jumlah tersebut melebihi anggaran Rencana Strategis 2009 sebesar 97,25 milyar. Jumlah tersebut sebagai hasil dari tingkat kemacetan kredit yang melampaui perkiraan baik dalam RJPP 2009-2013 maupun Bisnis Plan penjaminan KUR. Dari realisasi klaim tersebut, walaupun perusahaan telah berhasil memperoleh recoveries dengan jumlahnya tidak

Dan sisi Investasi, yield basil investasi secara gabungan sebesar 8%. Hal ini terjadi akibat penurunan dana akibat diberikannya pinjaman subordinasi kepada anak perusahaan. Namun penempatan pada KPD dan Repo sudah mulai menurun sesuai arahan pemegang saham. Penempatan Investasi dilakukan umumya untuk jenis deposito dan surat berharga pemerintah, sesuai dengan RJPP. Beban usaha diproyeksikan akan terealisasi kurang dari anggaran karena adanya efisiensi. Namun terdapat beban lain berupa penyisihan piutang Vitron, deposito yang didebet Bank Mandiri dan tagihan ke PT Multi Megah Internusa. Dari sisi struktur organisasi telah dilaksanakan penyesuaian, Kantor Pusat menjadi pusat kebijakan dan pengendalian sedangkan operasional dilaksanakan oleh Kantor Cabang. Selanjutnya pada triwulan keempat akan dilakukan pembentukan Divisi Investasi dan Unit Kerja Manajemen Risiko dan pembentukan 3 unit KUP (Tegal, Malang dan Jember) serta peningkatan status KUP Padang menjadi Kantor Cabang. Pembenahan internal di bidang IT dilaksanakan antara lain dengan adanya penyusunan Blue Print IT 2009 yang selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam pembangunan sistem komputer dengan penyesuaian pada arsitektur IT-nya. Pada saat ini, pelaksanaan sistem komputer telah dimulai dengan membenahi sistem komputer di bidang KUR. Dari sisi SDM, perusahaan dalam rangka menyiapkan kegiatan di tahun mendatang telah melaksanakan rekruitmen pegawai sebanyak 41 orang dan menyelenggarakan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dan ketrampilan yang terkait dengan usaha perusahaan.


USAHA KUR Plafond KUR yang dijamin diproyeksikan sebesar Rp 4 trilyun, menurun dibanding nilai penjaminan tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp 8,5 trilyun. Hal ini, nampaknya antara lain berkaitan dengan kesulitan perbankan untuk memperoleh calon debitur barn yang belum pernah menikmati kredit bank dan memiliki usaha yang feasible walupun tidak bankable.

terlalu besar, Yield Underwriting usaha KUR diproyeksikan mencapai minus 111,92%.

79


Di bidang akuntansi, telah dilaksanakan penyesuaian pada sistem akuntansi yang ada sehingga sesuai dengan tuntutan perkembangan dari kebijakan yang diterbitkan oleh regulator. Selain itu juga telah dilaksanakan penyesuaian dalam sistem komputer berikut kegiatan sosialisasinya. C.

PROYEKSI KINERJA PERUSAHAAN TAHUN 2009 Proyeksi kinerja perusahaan tahun 2009 merupakan salah satu pertimbangan dalam penyusunan Rencana Strategis tahun 2009 ini. Adapun proyeksi kegiatan yang dilakukan sampai dengan akhir 2009 secara umum telah sesuai dengan Rencana Strategis 2009. Hal-hal pokok dari proyeksi realisasi anggaran, adalah sebagai berikut: a. Usaha Non KUR Pendapatan premi dan jasa penjaminan diproyeksikan sebesar Rp 191.299 juta atau 86,39% dari target RKAP tahun 2009 sebesar Rp 221.427 juta. Sementara itu klaim diproyeksikan pada akhir tahun 2009 mencapai sebesar Rp 73.175 juta atau 89,54% dari anggaran tahun 2009 sebesar Rp 81.719 juta.


80

Dari hasil kegiatan selama tahun 2009, perusahaan diperkirakan memperoleh total Hasil Underwriting sebesar Rp 105.345 juta atau 91,86% dari anggaran, Hasil Investasi sebesar Rp 40.199 juta atau 60,45% dari anggaran dan total Beban Usaha sebesar Rp 99.230 juta atau 93,94% dari anggaran, sehingga diproyeksikan laba sebelum pajak sebesar Rp 41.143 juta atau sebesar 52,35% dari anggaran. Total Aktiva diproyeksikan mencapai Rp 1.036.719 juta atau 94,34% dari anggaran, sedangkan Ekuitas akhir tahun 2009 diproyeksikan sebesar Rp 921.003 juta atau meningkat Rp 33.186 juta dari posisi akhir tahun 2008 sebesar Rp 887.817 juta

b. Usaha KUR Pendapatan premi dan jasa penjaminan diproyeksikan sebesar Rp 141.835 juta atau 89,39% dari target RKAP tahun 2009 sebesar Rp 158.663 juta. Sementara itu klaim diproyeksikan pada akhir tahun 2009 mencapai sebesar Rp 270.000 juta atau 277,65% dari anggaran tahun 2009 sebesar Rp 97.246 juta. Tingginya prosentasi proyeksi realisasi tersebut disebabkan akibat jumlah klaim dibayar, sesuai dengan RJPP, diperkirakan banyak akan jatuh pada tahun 2011 dan belum dianggarkan di tahun 2009. Dari hasil kegiatan selama tahun 2009, perusahaan diperkirakan memperoleh total Hasil Underwriting defisit sebesar Rp 158.737 juta atau 1.179,38% dari anggaran, Hasil Investasi sebesar Rp 101.257 juta atau 178,71% dari anggaran dan total Beban Usaha sebesar Rp 38.715 juta atau 90,77% dari anggaran, sehinggaa di diproyeksikan rugi sebelum pajak sebesar Rp 92.847 juta atau turun 2.383,39% dari anggaran. Total Aktiva diproyeksikan mencapai Rp 1.195.340 juta atau 114,18% dari anggaran, sedangkan Ekuitas akhir tahun 2009 diproyeksikan sebesar Rp 1.007.153 juta atau mengalami kenaikan sebesar Rp 139.720 juta dari posisi akhir tahun 2008 sebesar Rp 867.433 juta. c. Usaha Gabungan (Usaha Non KUR dan Usaha KUR) Dengan proyeksi hasil-hasil yang dicapai selama tahun 2009 sebagaimana tersebut di atas dan mengacu kepada Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. 424/KMK.06/2003 tanggal 30 September 2003, perusahaan pada akhir tahun 2009 diproyeksikan terdapat kelebihan tingkat solvabilitas sebesar Rp 594.956,38 juta atau rasio pencapaian solvabilitas dengan Risk Based Capital (RBC) sebesar 572.36%.


Highlight Kinerja Keuangan Tahun 2009 Perbandingan Anggaran dan Proyeksi Realisasi Gabungan Usaha Non KUR dan Pelaksanaan KUR

No.

1

Proyeksi Realisasi Tahun 2009

Ratio (%)

4

Klaim Disetujui

5

Recoveries

6

Hasil Investasi

7

Beban Usaha

8

Hasil (Beban) Lain-lain

9

Laba/ Rugi Sebelum Pajak

10

Penerimaan Arus Kas

414.664

814.234

196,36

11

445.326

593.875

133,36

-30.662

220.359

(718,67)

13

Pengeluaran Arus Kas Surplus (Defisit) Dana Arus Kas Total Aktiva

2.145.848

2.232.059

104,02

14

Total Ekuitas

1.835.318

1.928.156

105,06

15

ROA

3,84

-2,32

(60,42)

16

ROI

17

Likuiditas

18

Solvabilitas

19

Loss ratio

20

Rasio Efisiensi

12

Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2010 Tahun 2010 merupakan tahun kedua dari Rencana Jangka Panjang Perusahaan PT Askrindo periode 2009 - 2013. Rencana Strategis tahun 2009 ini disusun juga dengan memperhatikan dan memanfaatkan hasil-hasil yang telah dicapai pada tahun 2009. Dalam mendukung pencapaian anggaran perusahaan tahun buku 2010, perusahaan menetapkan strategi utama dalam melaksanakan misi Pemerintah, yaitu membantu pengembangan UMKMK dan tetap memiliki komitmen dalam

364.711

306.996

84,18

380.09

333.134

87,65

263.495

360.389

136,77

178.965

343.175

191,76

27.806

38.859

139,75

123.157

141.456

114,86

148.278

137.945

93,03

6.389

-1.822

(28,52)

82.484

-51.704

(62,68)

4,02

-3,09

(76,87)

904,99

877,65

96,98

1.072,54

1.082,34

100,91

39,77

91,35

229,70

27,92

26,87

96,24

mempertahankan sustainability serta pertumbuhan perusahaan, dengan menjalankan usaha penjaminan kredit dan usaha lainnya yang profitable. Dikaitkan, dengan komitmen tersebut di atas, maka mananjemen mengambil tema tahun 2010 ini Melanjutkan Pembenahan Internal untuk menunjang Pertumbuhan dan Membentuk Struktur Usaha yang Tangguh”. Tema tahun 2010 tersebut merupakan penjabaran dari visi perusahaan secara umum, yaitu “menjadi perusahaan yang handal dan terpercaya yang berorientasi pada pengembangan UMKM”.


3

Pendapatan Underwriting Premi/ Imbal Jasa Penjaminan Beban Underwriting

2

d.

Perihal

Anggaran Tahun 2009

81


asuransi, namun sebagian besar usahanya bersifat usaha penjaminan. Oleh karena itu, setelah melakukan kajian yang mendalam, perusahaan telah memutuskan untuk menjadi perusahaan penjaminan dengan segala konsekuensi yang menyertainya, termasuk menghentikan usahausaha yang tergolong usaha asuransi, dalam hal ini perusahaan harus menghentikan usaha Reasuransi Masuk dan mengubah skim serta terminologi usaha Asuransi Kredit Perdagangan menjadi usaha yang memenuhi kriteria sebagai usaha penjaminan. Berdasarkan pemetaan posisi perusahaan dalam RJPP 2004-2008 telah banyak mengalami perubahan baik dari sisi internal maupun eksternal, oleh karena itu posisi perusahaan mengacu kepada hasil pemetaan posisi perusahaan tersebut, dengan memperkirakan dan memperhitungkan aspek peluang, ancaman, kekuatan dan kelemahan, maka posisi perusahaan pada kuadran I, yaitu strategi pertumbuhan dalam garis silang Grand Strategy Matrix.

ANALISA LINGKUNGAN MAKRO, ASUMSI-ASUMSI DAN POSISI PERUSAHAAN. Dalam tahun 2010 diperkirakan perusahaan akan memiliki peluang sekaligus menghadapi ancaman untuk mewujudkan visi perusahaan. Kondisi makro ekonomi Indonesia tahun 2010 nampaknya akan dipengaruhi oleh 2 (dua) hal, yaitu dari bangkitnya perekonomian pasca krisis keuangan global dan pelaksanaan kabinet baru pasca terpilihnya presiden di tahun 2009. Secara langsung akan berdampak positif bagi perekonomian Indonesia. Dari kondisi makro ekonomi Indonesia tahun 2010, Pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2010 mencapai 5% lebih tinggi dari target tahun 2009 sebesar 4,3% dengan tingkat inflasi sebesar 5%. Langkah-langkah pendekatan yang dilakukan Pemerintah di tahun 2009 telah dapat memposisikan perekonomian Indonesia menjadi jauh lebih stabil dibandingkan pada saat krisis ekonomi di tahun 1998. Perekonomian juga diuntungkan dengan terus menguatnya keuangan global sehingga diharapkan akan mendorong perekonomian nasional.


82

Peran Bank Indonesia dalam mendorong peningkatan pemberian kredit dengan menurunkan suku bunga, perbankan terlihat mulai mengikuti pergerakan yang dikehendaki Bank Indonesia. Sementara itu suku bunga simpanan sudah mulai menurun tahun 2009, nampaknya akan berlanjut di tahun 2010. Dari program penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR), nampaknya bank peserta program penjaminan KUR kemungkinan diperluas, sehingga akan meningkatkan dan memperbanyak UMKMK yang akan menikmati Kredit Usaha Rakyat tersebut. Di sisi lain, dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 2/2008 dan Peraturan Menteri Keuangan No. 122/2008, yang mengatur bahwa perusahaan yang menjalankan usaha penjaminan diwajibkan untuk menyesuaikan status bidang usahanya, menjadi perusahaan penjaminan, telah menuntut perusahaan agar menyesuaikan dengan regulasi tersebut. Sebagaimana diketahui, hingga saat ini, perusahaan masih tergolong sebagai perusahaan

e.

Kebijakan Umum, Sasaran dan Strategi Perusahaan Tahun 2010 Kebijakan Umum perusahaan di tahun 2010 adalah sebagaimana diamanatkan dalam RJPP 20092013, yaitu : • untuk melanjutkan pembenahan internal di berbagai sendi perusahaan secara bertahap sehingga siap memasuki masa pertumbuhan yang bertumpu pada penguasaan pasar pada tahun 2011 dengan prioritas memperkuat aspek organisasi, SDM dan Teknologi Informasi serta sistem-sistem usaha dan pengendaliannya. • Tetap mengupayakan pertumbuhan perusahaan dengan tetap menerapkan prinsip kehatihatian. • Melaksanakan program penjaminan KUR dengan menekankan pada aspek kelancaran pelaksanaan usaha. • Dalam proses pengadaan kebutuhan perusahaan diutamakan dengan cars pembiayaan yang bersifat operational expenditure dibanding capital expenditure. Sejalan dengan RJPP periode 2009-2013 tersebut maka ditetapkan sasaran perusahaan pada tahun


maka Pemerintah melalui Menteri Keuangan RI telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan No. 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat, ketentuan tersebut memberikan arahan secara lebih jelas bagi UMKMK untuk meningkatkan akses pada sumber pembiayaan.

2010 adalah “Melanjutkan pembenahan internal untuk menunjang pertumbuhan dan membentuk struktur usaha yang tangguh”, dengan sasaran umum perusahaan sebagai berikut: 1) Perusahaan memiliki struktur organisasi yang lebih kokoh, efektif dan efisien serta memenuhi kaidah-kaidah Good Corporate Governance. 2) Perusahaan memiliki SDM yang lebih memenuhi kebutuhan, baik secara kuantitatif maupun kualitatif serta menerapkan Budaya Kerja PRIMA. 3) Perusahaan memiliki sistem pengelolaan informasi berbasis sistem komputer yang lebih memenuhi harapan, responsif dan efektif . 4) Perusahaan memiliki citra perusahaan yang baik di pandangan para pemangku kepentingan. 5) Perusahaan memiliki sistem usaha yang lebih berorientasi kepada peningkatan yield underwriting dengan tingkat pertumbuhan yang memadai melalui peningkatan pelayanan dan penerapan prinsip mengenal nasabah. 6) Perusahaan melaksanakan program penjaminan KUR dengan lancar dan memenuhi harapan Pemerintah. Diharapkan penjaminan kredit UMKMK (usaha existing) yang dapat dijamin sampai dengan sebesar Rp 5,25 trilyun dan khusus untuk penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam rangka pelaksanaan Inpres No.6/2007 sebesar Rp 15,85 trilyun.

Dalam rangka akses pembiayaan kepada lembaga keuangan, pada umumnya UMKMK sulit memperoleh kredit dari perbankan, khususnya kepada UMKMK yang memiliki usaha yang layak dikembangkan tapi belum layak menerima kredit bank (feasible tetapi tidak bankable), karena ratarata UMKMK tidak memiliki agunan tambahan yang cukup. Surety Bond, Customs Bond, Asuransi Kredit Perdagangan Strategi yang akan dilaksanakan untuk mengembangkan Surety Bond dan Customs Bond adalah mengembangkan produk Kontra Bank Garansi dengan meningkatkan pelayanan melalui pembukaan jejaring bare. Sedangkan strategi pada produk Asuransi kredit Perdagangan adalah mengembangkan Askredag jenis Contract Covered.

1.

USAHA PERUSAHAAN Penjaminan Non KUR Mengingat tingginya risiko inheren pada produk penjaminan existing, maka sasaran strategis utama bidang penjaminan adalah tetap mengembangkan produk Penjaminan Kredit Kecil, namun difokuskan pada segmen pasar yang berisiko rendah (berbasis agunan dan kredit konsumtif dengan debitur yang berpenghasilan tetap) serta melakukan evaluasi dan menjajaki penghentian perjanjian penjaminan kredit yang berisiko tinggi juga meningkatkan mutu pelayanan dengan menetapkan standar Service Level Agreement (SLA).

2.

Sasaran strategis bidang perencanaan adalah melakukan pemantapan dalam mekanisme organisasi khususnya organisasi kantor pusat kebijakan dengan kantor pusat operasional dan meningkatkan fungsi unit hukum.

3. KUR Menindaklanjuti pelaksanaan Inpres No. 6/2007,

BIDANG PERENCANAAN

BIDANG SDM Di bidang SDM, sasaran strategis yang ingin dicapai


Reasuransi Masuk Pada tahun 2010 seiring dengan berpindahnya bidang usaha perusahaan menjadi penjaminan, maka kegiatan bidang Reasuransi Masuk dihapuskan, sedangkan kegiatan reasuransi keluar (outgoing) tetap dilaksanakan dalam rangka pengendalian risiko.

Secara rinci sasaran strategis pada tahun 2010 adalah:

83


adalah melakukan perbaikan dalam pedoman yang ada serta melaksanakan program pendidikan dan pelatihan yang mengarah kepada pembentukan kompetensi pegawai (Penerapan CBHRM).

4.

BIDANG TI Sasaran strategis bidang TI adalah membangun sistem komputer yang bare sesuai dengan blueprint TI tahun 2009-2013, dengan tahap yang telah ditetapkan serta optimalisasi existing sistem dalam menunjang pelaksanaan usaha, pengadministrasian dan pelaporan usaha.

5.

BIDANG KEUANGAN, INVESTASI & AKUNTANSI Sasaran yang ingin dicapai bidang keuangan adalah mengefektifkan cash management, meningkatkan upaya-upaya penagihan atas piutang yang dikelompokkan dalam aktiva lain. Sedangkan di bidang Investasi adalah memperoleh yield minimum sesuai anggaran dan memperbaiki struktur portofolio ke arah yang lebih aman serta memperbaiki mekanisme kerja dan pedoman kerja Divisi Investasi. Adapun bidang akuntansi diarahkan untuk melaksanakan pedoman sistem akuntansi yang diperbaharui dan kantor cabang dapat membuat laporan secara lengkap dan tepat waktu (desentralisasi laporan).

6. Laporan Tahunan ASKRINDO 2009 ASKRINDO Annual Report 2009

84

UMUM Diarahkan untuk melaksanakan pengadaan sesuai kebutuhan dan utilisasi asset minimal 85% serta melaksanakan pengadaan untuk pembangunan sistem komputerisasi yang baru.

7.

SEKRETARIAT, HUMAS DAN HUKUM Sekretariat, Humas dan Hukum tetap diarahkan untuk menjaga citra perusahaan dan meningkatkan peranan/pendampingan unit kerja Hukum dalam penyusunan perjanjian usaha.

8. PENGAWASAN INTERN (PI) Kegiatan bidang PI diarahkan untuk dapat mengembangkan pengawasan berbasis TI dan merumuskan serta mengimplementasikan Internal Audit Charter.

ANGGARAN PERUSAHAAN 2010 1) Usaha KUR Pada tahun 2010, perusahaan mentargetkan untuk dapat menjamin kredit dengan plafond kredit minimal Rp 15,85 trilyun. Sesuai rencana tersebut, pada tahun 2010 usaha penjaminan Inpres 6/2007 akan ditargetkan pendapatan underwriting sebesar Rp 156.577 juta (naik 16,26% dari anggaran 2009), beban underwriting sebesar Rp 339.312 juta (naik 129,05% dari anggaran 2009), sehingga hasil underwriting defisit sebesar Rp 182.735 juta (turun 1.357,67% dari anggaran 2009). Hasil investasi ditargetkan sebesar Rp 101.309 juta (naik 78,80% dari anggaran 2009), sedangkan beban usaha dianggarkan sebesar Rp 64.872 juta (naik 52,10% dari anggaran 2009). Rugi usaha sebelum pajak dianggarkan sebesar Rp 142.492 juta. 2)

Usaha NON KUR Pada tahun 2010, perusahaan mentargetkan untuk dapat menjamin kredit dengan plafond kredit sebesar Rp 5,25 trilyun, sedangkan untuk Penjaminan Askred & Surety perusahaan mentargetkan penjaminan sebesar Rp 18,76 trilyun. Pendapatan underwriting dianggarkan sebesar Rp 233.675 juta (naik 1,58% dan anggaran 2009), beban underwriting sebesar Rp 89.786 juta (turun 22,17% dari anggaran 2009), sehingga hasil underwriting menjadi sebesar Rp 143.889 juta (naik 25,48% dari anggaran 2009). Hasil investasi ditargetkan sebesar Rp 34.188 juta (turun 48,59% dari anggaran 2009), sedangkan beban usaha dianggarkan sebesar Rp 97.071 juta (turun 8,10% dan anggaran 2009). Laba usaha sebelum pajak dianggarkan sebesar Rp 79.376 juta. Dengan proyeksi hasil-hasil usaha gabungan (NON KUR/KUR Inpres 6/2007) yang dicapai selama tahun 2010 sebagaimana tersebut di atas dan mengacu kepada Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. 424/KMK.06/2003 tanggal


30 September 2003, perusahaan pada akhir tahun 2010 dianggarkan terdapat kelebihan tingkat solvabilitas sebesar Rp 651.779,40 juta atau rasio pencapaian solvabilitas dengan Risk Based Capital (RBC) sebesar 550,09%. PROGRAM KEMITRAAN DENGAN USAHA KECIL DAN PROGRAM BINA LINGKUNGAN. Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil tahun 2010 diarahkan sekaligus sebagai media pemasaran dan promosi produk-produk usaha perusahaaan. Penyaluran dana untuk program ini diprioritaskan kepada pengusaha kecil selaku nasabah baru. Adapun besarnya jumlah dana yang disalurkan pada tahun 2010 diperkirakan mencapai sebesar Rp 7.000 juta untuk pengusaha kecil, sedangkan untuk penyaluran Program Bina Lingkungan dianggarkan sebesar Rp 1.020,82 juta.

sebagai akibat dari lebih rendahnya pertumbuhan pendapatan dibandingkan dengan pertumbuhan biaya. Dampak Perubahan Usaha dari Perusahaan Asuransi Menjadi Perusahaan Penjaminan Perusahaan berubah dari perusahaan asuransi menjadi perusahaan penjaminan. Perubahan ini memberikan konsekwensi yang cukup luas baik terhadap sisi operasional maupun sisi keuangan.

3.

Kondisi Klaim KUR Tahun 2010 Dengan memperhatikan posisi existing liabilities tahun 2010 dan target penjaminan KUR tahun 2010, diperkirakan klaim masuk masih sangat besar, tidak berbeda jauh dengan kondisi tahun 2009.

4.

Diperlukannya Penambahan Kembali PMN pada tahun 2010 Pada tahun 2009 terdapat tambahan PMN untuk menunjang pelaksanaan penjaminan KUR sebesar Rp 250 milyar, namun dengan meningkatnya klaim dalam jumlah yang besar, penambahan tersebut dapat dikatakan digunakan seluruhnya untuk membayar klaim tahun 2009 dan 2010. Oleh karena itu, nampaknya akan diperlukan penambahan kembali PMN pada tahun 2010 untuk mempertahankan kapasitas penjaminan sehingga sesuai dengan batasan gearing ratio yang telah ditetapkan dalam Business Plan Penjaminan KUR 2009-2013.

ANGGARAN KEUANGAN KONSOLIDASI TAHUN 2010 Setelah diperhitungkan dengan target laba anak perusahaan (Nasional Re), maka Laba Rugi Konsolidasi tahun 2010 menunjukkan Rugi Sebelum Pajak sebesar Rp 56.469 juta dibandingkan proyeksi realisasi Laba Konsolidasi tahun 2009 Rugi sebesar Rp 55.677 juta. Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian Pemegang Saham pada RKAP tahun 2010 adalah: 1.

RKAP Tahun 2010 merupakan tahun kedua dari Rencana Jangka Panjang ini Perusahaan (RJPP) Periode 2009-2013 tetap mengalami pertumbuhan sejalan dengan dilaksanakannya pembenahan internal Dalam RJPP 2009-2013 ditetapkan bahwa pada tahun 2010 perusahaan diarahkan untuk perusahaan sebagai kelanjutan dari kegiatan di tahun 2009. Pembenahan internal perusahaan diprioritaskan pada bidang penyusunan kebijakan internal organisasi, SDM, TI dan underwriting. Tahap ini dicirikan antara lain dengan peningkatan pada biaya tetap sebagai konsekwensi dari proses pembenahan; pertumbuhan pendapatan relatif rendah; demikian pula dengan pertumbuhan laba

Disamping hal pola pendanaan yang memperkuat ekuitas perusahaan sebagaimana tersebut di atas, dengan memperhatikan besarnya tingkat klaim yang jauh lebih besar dari tarif premi, maka untuk menjaga kelangsungan dari program penjaminan KUR ini serta sustainabilitas dari perusahaan, maka perlu dipertimbangkan untuk menerapkan pola pendanaan dari Pemerintah yang menutup pembayaran klaim yang timbul dari penjaminan ini melalui pola Public Service Obligation (PSO). 5.

Hasil Investasi Tahun 2010 Dengan memperhatikan PSAK 50 dan 55, dimana


2.

85


kewajaran pencatatan piutang dikaitkan dengan kondisi obyektif pihak yang berhutang, maka target hasil investasi tahun 2010 ditetapkan berdasarkan kemungkinan terbesar yang dapat dicapai dalam menyelesaikan masalah tersebut. Khusus mengenai penyelesaian masalah repo saham dan KPD, diasumsikan terdapat pencairan sebagian KPD dan Repo Saham yang terjadi setelah triwulan 1/2010 dimana pencairan ini diperoleh dengan mencairkan agunan yang telah dan akan dikuasai perusahaan, dan dana hasil pencairan ini direinvest pada deposito/ obligasi. Atas dana KPD/ Repo Sahara yang belum dapat dicairkan dihitung menghasilkan dengan suku bunga sebesar bunga rekening giro bank pada umumnya yakni 1,5%. 6.

Beban Usaha Tahun 2010 Seiring dengan semakin besarnya volume kegiatan usaha penjaminan KUR yang saat ini bukan saja dalam proses penerbitan sertifikat penjaminan sebagaimana yang terjadi di tahun 2008, tetapi juga sudah mulai dibebani oleh kegiatan penyelesaian klaim yang jumlahnya sangat besar, maka komposisi joint cost yang semula 70% untuk usaha existing dan 30% untuk usaha penjaminan KUR berubah


86

menjadi 59,92% untuk usaha existing dan 40,08% untuk usaha penjaminan KUR. Disamping itu dengan pertimbangan kegiatan penjaminan KUR juga memanfaatkan aktiva tetap yang telah dimiliki oleh perusahaan yang diperoleh dengan menggunakan dana usaha existing, maka untuk usaha penjaminan KUR dibebankan biaya penyusutan sebesar 30% dari total biaya penyusutan. 7.

Belanja Modal Tahun 2010 Sebagaimana arahan Pemegang Saham, pelaksanaan pembangunan IT pelaksanaannya diprioritaskan dengan menggunakan biaya operasional. Dengan mempertimbangkan masa pakai dan best practice dimana untuk alat-alat tertentu pengadaannya hanya dapat dilakukan melalui pengadaan (capital expenditure), pertimbangan harga serta sinergi dengan BUMN lainnya, maka terhadap kebutuhan tertentu untuk pelaksanaan pembangunan IT akan dilakukan dengan pengadaan.

LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN

8



88

Data

KANTOR PUSAT Jl. Angkasa Blok B-9 Kavling No.8 Kota Baru Bandar Kemayoran, Jakarta 10610 Telp. : 021-6546471, 021- 6546472 Fax. : 021-6546483, 021-6546484 Website : www. askrindo.co.id E-Mail : [email protected]

Kantor Cabang

KANTOR CABANG

KANTOR UNIT PELAYANAN

Jakarta Kemayoran Jl. Angkasa Blok B-9 Kavling No.8 Kota Baru Bandar Kemayoran, Jakarta 10610 Telp. : 021-6546471, 021- 6546472 Fax. : 021-6546541.

Bekasi Ruko Suncity Square Blok A No. 38 Jl. M. Hasibuan, Bekasi Barat 17141 Telp. : 021-88863671 Fax. : 021-88964761 Tangerang Ruko BSD Sektor 7 RK No. 7 Jl. Pahlawan Seribu Serpong, Tangerang Telp. : 021-53153037 Fax. : 021-88964761 Bogor Jl. Raya Pajajaran Ruko No. 28i, Bogor Telp. : 0251-8312101 Fax. : 0251-8315463 Serang-Banten Jl. A Yani No. 166, Serang Banten 42118 Telp. : 0254-223372. Fax. : 0254-223379.

Jakarta Cikini Jl. Cikini Raya No. 101 Jakarta 10330 Telp. : 021-2305683 Fax. : 021-3900550.

Jakarta Utara Ruko Sentra Bisnis Artha Gading Blok A6B, No. 19 Jl. Gading Kirana, Jakarta Utara 17141 Telp. : 021-45878851 Fax. : 021-45873981 Jakarta Timur Rukan Mitra Matraman Jl. Matraman Raya Blok A 1 No. 21 Jakarta Timur 13150 Telp. : 021-85918128 Fax. : 021-85918129 Jakarta Barat Business Park-Kebon Jeruk Jl. Meruya Ilir Utara No. 88 Blok A-15, Jakarta Barat 11620 Telp. : 021-58908136 Fax. : 021-58908137 Jakarta Selatan Grand Pasar Minggu Jl. Raya Pasar Minggu Blok W No. 88 Jakarta Selatan Telp. : 021-7807940 Fax. : 021-78835188

KANTOR CABANG


Medan Jl. Sultan Iskandar Muda No. 2, Medan 20153 Telp. : 061-4152366, 4522926, 4565671, 4159650. Fax. : 0251-4153283, 4539165

-

Makassar Jl. Kakatua No. 25, Makassar 90121 Telp. : 0411-872788 Hunting 3 lines. Fax. : 0411-851383, 878367 Surabaya Jl. Biliton No. 30, Surabaya 60281 Telp. : 031-5016666, 5012605, 5012607. Fax. : 031-5012608, 5046433

-

Kediri Hayam Wuruk Trade Center Blok B 2 Jl. Hayam Wuruk, Kediri 64121 Telp. : 0354-694666. Fax. : 0354-672666. Jember Gajah Mada Square A 15, Jl. Gajah Mada, Jember. Telp. : 0331-488111. Fax. : 0331-488111. Malang Jl. Jaksa Agung Suprapto No. 64 Kav. 2, Malang. Telp. : 0341-348222. Fax. : 0341-348222. Madiun Jl. Setia Budi No. 45 C, Madiun 63139. Telp. : 0351-452984. Fax. : 0351-452084.

Denpasar Jl. Raya Puputan No. 9 Niti Mandala Renon, Denpasar-80235 Telp. : 0361-231766, 231767, 231768. Fax. : 0361-231779, 261564.

Mataram Jl. Sriwijaya No. 318, Mataram. Telp. : 0370-647090. Fax. : 0370-647090.

Bandung Jl. Lapangan Supratman No. 8, Bandung 40114 Telp. : 022-7201839, 7234628, 7234629 Fax. : 022-7208331, 7211810

Cirebon Ruko Prima Jl. Sisingamangaraja Blok A-2 No. 58, Cirebon 45112. Telp. : 0231-248789. Fax. : 0231-248789.

KANTOR CABANG


Semarang Jl. Pamularsih No. 105, Semarang 50149 Telp. : 024-7614727, 7614728. Fax. : 024-7614725, 7613028.

Purwokerto Jl. Gatot Subroto No. 16 C, Puwokerto. Telp. : 0281-632328,7622535. Fax. : 0281-632328. Surakarta Gedung Pegadaian Jl. Slamet Riyadi No. 357, Surakarta 57142. Telp. : 0271-710959. Fax. : 0271-710959. Tegal Ruko No. 5 Nirwana Square Jl. Yos Sudarso No. 33, Tegal. Telp. : 0283-324077. Fax. : 0283-321377. Yogyakarta Jl. Godean No. 3, Ngupasan, Yogyakarta 55122. Telp. : 0274-560580. Fax. : 0274-584102.

Balikpapan Jl. Jend. Sudirman No. 7, Balikpapan 76114 Telp. : 0542-418428, 418568 Fax. : 0542-418777

Samarinda Jl. P. Antasari No. 40 B, Samarinda 75124, Telp. : 0541-764206. Fax. : 0541-767894.

Palangkaraya Jl. Imam Bonjol No. 19 Blok D, Palangkaraya 73111. Telp. : 0536-3242633, 3225400. Fax. : 0536-3228200, 3242622.

-

Banjarmasin Jl. A. Yani Km 6 No. 472 C, Banjarmasin 70249 Telp. : 0511-3254566. Fax. : 0511-3254562.

-

Pontianak Jl. A. Yani No. 34 B, Pontianak 78122 Telp. : 0561-767140. Fax. : 0561-763462.

-

Banda Aceh Perkantoran Aceh Square Jl. T Imun Lueng Bata, Banda Aceh Telp. : 0651-29465, 7400884. Fax. : 0651-28465

-

Padang Jl. Veteran No. 32 B, Kel. Bandar Purus, Padang 25116 Telp. : 0751-891288. Fax. : 0751-891388.

-

KANTOR CABANG


Pekanbaru Kompleks SJ Graha Building No. 18 N Jl. T Tambusai, Pekanbaru 28282 Telp. : 0761-7079969, 571697. Fax. : 0761-572359.

Batam Komplek Graha Kadin Blok F No. 1 Jl. Engku Putri Batam Centre, Batam 29432 Telp. : 0778-477508. Fax. : 0778-477507.

Palembang Jl. Basuki Rahmat No. 897 B, Palembang Telp. : 0711-317497. Fax. : 0711-367280.

Jambi Jl. Slamet Riyadi No. 1, Broni, Jambi. Telp. : 0741-61648. Fax. : 0741-616648. Pangkal Pinang Jl. Sukarno Hatta No. 228, Pangkal Pinang, Bangka Belitung 33146. Telp. : 0717-432399, 439079. Fax. : 0717-437243.

Bandar Lampung Jl. Jend. Sudirman No. 42 A, Bandar Lampung 35118 Telp. : 0721-268667. Fax. : 0721-268690.

Bengkulu Jl. Fatmawati No. 22 Blok D RT. 12/04, Kel. Penurunan Kec. Ratu Samban, Kota Bengkulu 38223. Telp. : 0736-25712. Fax. : 0736-25712.

Manado Jl. 17 Agustus No. 34, Manado 95111 Telp. : 0431-851056. Fax. : 0431-875938.

Gorontalo Jl. D I Panjaitan No. 104/105, Kel. Limba U-1, Kota Selatan Kota Gorontalo 96115. Telp. : 0435-826275. Fax. : 0435-826273.

Produk-produk yang dipasarkan PT Askrindo sepenuhnya telah mendapatkan back up reasuransi dari Perusahaan Reasuransi Luar Negeri seperti: Partner Re, Munich Re, Atradius Re, dan Perusahaan Reasuransi Dalam Negeri

REASURADUR

OVERSEAS PROFESSIONAL REINSURANCE COMPANIES

PERUSAHAAN REASURANSI DALAM NEGERI

PARTNER REINSURANCE COMPANY Zurich Branch Bellerivestrasse 36 8034 Zurich Switzerland Telp : + 41 1 385 35 89 Fax : + 41 1 385 37 06

PT ASURANSI BERINGIN SEJAHTERA ARTAMAKMUR DP BRI Building 4th floor Jl. Veteran II No. 15 Jakarta Pusat 10110 Telp : (021) 384 0001 (hunting) Fax : (021) 354 7037 - 344 2482

MUNICH REINSURANCE COMPANY 107 Konignistrasse 80802 Munchen, Jerman Telp : (089) 389 12 043 Fax : (089) 389 17 0243 ATRADIUS REINSURANCE S.A 2nd Floor, La Touche House International Financial Service Center, Dublin 1 Telp : + 353 (0) 1 6702466 Fax : + 353 (0) 1 6702471

PERUSAHAAN REASURANSI DALAM NEGERI PT REASURANSI NASIONAL INDONESIA Jl. Cikini Raya No.99-101, Jakarta Pusat 10330 Telp : (021) 3140009, 3149373 (Hunting) Fax : (021) 3143716, 3900430, 3904944 PT REASURANSI INTERNASIONAL INDONESIA Jl. Salemba Raya No.30, Jakarta 10430 Telp : (021) 3103836, 334208, 3920101 Fax : (021) 3143828, 3103837 PT MASKAPAI REASURANSI INDONESIA Plaza Marein, 16th Floor Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78 Jakarta 12910 Telp : (021) 57936588, 57936575-79 Fax : (021) 57936580-83 Website : www.marein-re.com PT TUGU REASURANSI INDONESIA Wisma Tugu Re Jl. Raden Saleh No.50 Jakarta 10330 Telp : (021) 3103952, 3140267 Fax : (021) 3923974 Website :www.tugu-re.com

PT ASURANSI BUMIPUTERA MUDA 1967 Jl. Wolter Monginsidi No.63 Kebayoran Baru, Jakarta 12180 Telp : (021) 7222685, 7222721 Fax : (021) 7222723 PT ASURANSI BUANA INDEPENDENT Jl. Pintubesar Selatan No.74 D, 76 & 78 Jakarta 11110 Telp : (021) 626 6286, 690 4331, 691 2061 Fax : (021) 626 3005, 625 8819 PT ASURANSI EKSPOR INDONESIA Graha Menara Kadin Indonesia Lt.22 Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 kav.2-3 Jakarta 12950 Telp : (021) 57903535 Fax : (021) 57904031-32 PT BERDIKARI INSURANCE COMPANY Jl. Medan Merdeka Barat No.1 Jakarta 10002 Telp : (021) 3841339, 3440266 Fax : (021) 3440586 PT ASURANSI JASA TANIA Jl. Teuku Cik Ditiro No. 14 Jakarta Pusat 10350 Telp : (021) 3101850 Fax : (021) 31923089 PT ASURANSI JASA INDONESIA Jl. MT. Haryono Kav.61 Jakarta Selatan 12041 Telp : (021) 7994508, 7987908 Fax : (021) 7971015, 7982488, 7995364 PT ASURANSI PAROLAMAS Komplek Golden Plaza Blok G. 39-42 Jl. RS. Fatmawati No.15 Jakarta Selatan 12420 Telp : (021) 7508983 Fax : (021) 7506339 PT ASURANSI TUGU KRESNA PRATAMA Jl. Raya Pasar Minggu No.5 Jakarta Selatan 12780 Telp : (021) 7995888 Fax : (021) 79183422, 79184342, 79184958

Laporan Tahunan. Kerja Keras Menjawab Tahun Penuh Tantangan LAPORAN TAHUNAN 2010 PT ASKRINDO (PERSERO)

Recommend Documents