LAPORAN TAHUNAN. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM Republik Indonesia. Jalan H.R. Rasuna Said Kav.6-7 Kuningan, Jakarta Selatan

LAPORAN

TAHUNAN

2015 www.kemenkumham.go.id

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM Republik Indonesia Jalan H.R. Rasuna Said Kav.6-7 Kuningan, Jakarta Selatan

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

Puji syukur saya panjatkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan untuk menunaikan tugas dan fungsi bagi kemajuan Hukum dan HAM melalui Kementerian Hukum dan HAM. Beberapa target dapat tercapai di tahun 2015, sebagaimana yang telah direncanakan, kendati masih banyak pekerjaan rumah yang menanti untuk diselesaikan. Sebagai

bentuk

akuntabilitas

kami

dalam

menyampaikan Laporan Tahunan, yang menggambarkan

mengemban

amanah,

kami

progres kinerja Kementerian

Hukum dan HAM selama kurun waktu Januari – Desember 2015, yang berisi capaian dan permasalahan yang kami hadapi selama kurun waktu tersebut. Tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM sangat heterogen, dan dalam melakukan pelayanan langsung kepada masyarakat, dilaksanakan oleh 44.460 pegawai yang tersebar di 836 satuan kerja di seluruh Indonesia dan Perwakilan Imigrasi RI di luar negeri. Adapun cakupan tugas dan fungsinya meliputi 11 Unit Eselon I yaitu Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Direktorat Jenderal Imigrasi, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kami menyadari berbagai dinamika senantiasa muncul silih berganti dalam pencapaian sasaran dan tujuan organisasi Kementerian Hukum dan HAM. Namun demikian hal tersebut bukan menjadi penghalang bagi jajaran Kementerian Hukum dan HAM untuk terus berkarya mewujudkan visi dan misi organisasi baik dalam penegakan hukum maupun pelayanan HAM.

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI

LAPORAN TAHUNAN (ANNUAL REPORT)

PENGANTAR SEKRETARIS JENDERAL

Tekad kami dijajaran Kementerian Hukum dan HAM adalah mewujudkan karya nyata yang mampu menjadikan Kementerian Hukum dan HAM sebagai instansi yang berkualitas, dalam menjalankan tugas dan fungsinya demi kemakmuran bangsa. dapat memberikan informasi yang

akurat, tepat dan akuntabel bagi pembaca serta bermanfaat bagi masyarakat dan bagi organisasi dalam rangka pengembangan kebijakan yang lebih baik dimasa yang akan datang.

Jakarta, 26 Februari 2016 Sekretaris Jenderal

Dr. Bambang Rantam Sariwanto NIP. 196012151988021001



Akhir kata semoga Laporan Tahunan ini

DAFTAR ISI

Daftar Isi

Selayang Pandang Kementerian Hukum dan HAM RI Visi Misi Tugas dan Fungsi Unit Organisasi Struktur Organisasi

Capaian Kinerja Kementerian Hukum dan HAM Penghargaan Capaian Kinerja

Kendala dan Upaya Pemecahan Masalah Kendala Upaya Pemecahan Masalah

Penutup



Pengantar Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM

05.OT.01.01 TAHUN 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM, Landasan Hukum sebagaimana tersebut di atas, menjadikan payung bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM agar di tahun-tahun mendatang kinerja Kementerian Hukum dan HAM semakin baik dan meningkat.

VISI MASYARAKAT MEMPEROLEH KEPASTIAN HUKUM .

MISI 1.

Mewujudkan peraturan Perundang-Undangan yang berkualitas;

2.

Mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas;

3.

Mewujudkan penegakan hukum yang berkualitas;

4.

Mewujudkan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan HAM;

5.

Mewujudkan layanan manajemen administrasi Kementerian Hukum dan HAM; serta

6.

Mewujudkan aparatur Kementerian Hukum dan HAM yang profesional dan berintegritas.



Dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No: M.HH-

TUGAS DAN FUNGSI TUGAS

untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

FUNGSI` a. Perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia; b. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; c. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; d. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di daerah; e. Pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional; dan f. pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.

UNIT ORGANISASI

UNIT ORGANISASI

TUGAS

SEKRETARIAT

Melaksanakan

JENDERAL

koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada

FUNGSI

a. Koordinasi kegiatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; b. Koordinasi dan penyusunan rencana dan program Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia; c. Pembinaan dan pemberian

seluruh unit

dukungan administrasi yang

organisasi di

meliputi ketatausahaan,

lingkungan

kepegawaian, keuangan,



Menyelenggarakan urusan di bidang hukum dan hak asasi manusia dalam pemerintahan

Kementerian Hukum

kerumahtanggaan, arsip dan

dan Hak Asasi

dokumentasi Kementerian Hukum

Manusia

dan Hak Asasi Manusia;

organisasi dan tata laksana, kerja sama dan hubungan masyarakat; e. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum; f. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

INSPEKTORAT

Melaksanakan

JENDERAL

pengawasan

kebijakan pengawasan intern

intern di

di lingkungan Kementerian

lingkungan

Hukum dan Hak Asasi

Kementerian

Manusia;

Hukum dan Hak Asasi Manusia

a. Penyiapan perumusan

b. Pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya; c. Pelaksanaan pengawasan



d. Pembinaan dan penyelenggaraan

untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;

pengawasan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal.

DIREKTORAT

Merumuskan serta

JENDERAL IMIGRASI

melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang imigrasi

a. Perumusan kebijakan di bidang imigrasi; b. Pelaksanaan kebijakan di bidang imigrasi; c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang imigrasi; d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang imigrasi; dan e. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Imigrasi

DIREKTORAT

Merumuskan serta

JENDERAL

melaksanakan

PEMASYARAKATAN

kebijakan dan standardisasi teknis

a. Perumusan kebijakan di bidang pemasyarakatan; b. Pelaksanaan kebijakan di



d. Penyusunan laporan hasil

di bidang pemasyarakatan

bidang pemasyarakatan; c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di

d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pemasyarakatan; dan e. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

DIREKTORAT

Merumuskan dan

JENDERAL

melaksanakan

KEKAYAAN

kebijakan dan

INTELEKTUAL

standardisasi teknis di bidang hak kekayaan intelektual

a. Perumusan kebijakan di bidang hak kekayaan intelektual; b. Pelaksanaan kebijakan di bidang hak kekayaan intelektual; c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang hak kekayaan intektual; d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang hak kekayaan intelektual; dan e. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual



bidang pemasyarakatan;

Merumuskan serta

JENDERAL

melaksanakan

ADMINISTRASI

kebijakan dan

HUKUM UMUM

standardisasi teknis di bidang administrasi hukum umum

a. Perumusan kebijakan di bidang administrasi hukum umum; b. Pelaksanaan kebijakan di bidang administrasi hukum umum; c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang administrasi hukum umum; d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang administrasi hukum umum; dan e. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

DIREKTORAT

Merumuskan serta

JENDERAL

melaksanakan

PERATURAN

kebijakan dan

PERUNDANG

standardisasi teknis

UNDANGAN

di bidang peraturan perundang-undangan

a. Perumusan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan; b. Pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan; c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peraturan perundang-undangan; d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang peraturan perundangundangan; dan e. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan



DIREKTORAT

Merumuskan serta

JENDERAL HAK

melaksanakan

ASASI MANUSIA

kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hak asasi manusia

a. Perumusan kebijakan di bidang hak asasi manusia; b. Pelaksanaan kebijakan di bidang hak asasi manusia; c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang hak asasi manusia; d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang hak asasi manusia; e. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia

BADAN PEMBINAAN

Melaksanakan

HUKUM NASIONAL

pembinaan hukum nasional

a. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program pembinaan hukum nasional; b. Pelaksanaan pembinaan hukum nasional; c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembinaan hukum nasional; dan d. Pelaksanaan administrasi Badan Pembinaan Hukum Nasional

BADAN PENELITIAN

Melaksanakan

DAN

penelitian dan

PENGEMBANGAN

pengembangan di bidang hak asasi

a. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penelitian dan pengembangan di bidang hak asasi manusia;



DIREKTORAT

HUKUM DAN HAM

manusia

b. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang hak asasi manusia;

pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang hak asasi manusia; dan d. Pelaksanaan administrasi Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia

BADAN

Melaksanakan

PENGEMBANGAN

pengembangan

SUMBER DAYA

sumber daya

MANUSIA

manusia di bidang hukum dan hak asasi manusia

a. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum dan hak asasi manusia; b. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum dan hak asasi manusia; c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum dan hak asasi manusia; dan d. Pelaksanaan administrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia



c. Pemantauan, evaluasi dan

STRUKTUR ORGANISASI









Direktorat Jederal

Sekretariat Direktorat Jenderal

Direktorat Informasi Hak Asasi Manusia

Direktorat Pelayanan Komunikasi Masyarakat

Direktorat Kerja Sama Hak Asasi Manusia

Direktorat Diseminasi Hak Asasi Manusia


Direktorat Penguatan Hak Asasi Manusia


Hak Asasi Manusia



Unit Eselon I yaitu Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Direktorat Jenderal Imigrasi, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia telah menghasilkan kinerja sebagai berikut :

PENGHARGAAN

1. Penganugerahan Apresiasi Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2015, dengan judul inovasi: Pengesahan Badan Hukum Versi AHU Online. (posisi 3 besar) 2. Dua Tahun Berturut-turut memperoleh Penghargaan Inovasi Pelayanan Publik Terbaik yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yaitu: a. “Fidusia Online” Tahun 2014; b. ”Pengesahan Badan Hukum Secara Online” Tahun 2015; 3. Untuk menstimulasi pelayanan publik Ditjen AHU tetap Prima, maka pelayanan publik di Ditjen AHU akan melalui proses Sertifikasi ISO 9001:2015. 4. Terbaik I (Pertama) Implementasi Rekruitmen ASN Berbasis Teknologi Informasi K/L dan Non Kementerian. 5. Posisi 2 (runner up) kategori Pengelola Kepegawaian Terbaik Bagi Kementerian /Lembaga. 6. Terbaik I (Pertama) National Procurement Award Pada Kategori Pemenuhan terhadap Standar LPSE. 7. Peringkat II (Kedua) LPSE Award Pada Kategori Kepemimpinan Dalam Transformasi Pengadaan Secara Elektronik.



Kementerian Hukum dan HAM dalam melaksanakan tugas dan fungsinya meliputi 11

8. Harapan II penghargaan Efisiensi Energi Nasional ke-4 Tahun 2015, untuk kategori Penghematan Energi Dan Air Pemerintah Pusat Dari Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral RI. Penghargaan dari BKN sebagai Kementerian yang Konsisten Menggunakan Metode Computer Assisted Test BKN dalam Pelaksanaan Manajemen Pegawai Negeri Sipil Tahun 2015. 10. Penganugerahan Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Berdasarkan UU No. 25 Tahun 2019 dari Ombudsmen Republik Indonesia kepada 16 Kantor Imigrasi. 11. Hasil evaluasi dari Kemenpan dan RB, atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015, Kementerian Hukum dan HAM memperoleh Predikat B.

12. Opini Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM tahun 2015 memberikan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). 13. Apresiasi “MURI”

dari atas

Museum

Rekor

penyediaan

sumur

sebagai sarana air bersih ditengah musim

kemarau

terjadi

sampai

panjang dengan

yang bulan

oktober 2015 sebanyak 275 sumur dibeberapa

lokasi

propinsi

yang

di

seluruh

mengalami

kekurangan air bersih.

CAPAIAN KINERJA 1. Deklarasi Gerakan Ayo Kerja Kami PASTI (Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, Inovatif) 2. Kegiatan Rapat Koordinasi Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran dengan capaian dalam bentuk 2 dokumen, sebagai berikut : a. Ditetapkannya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Target Kinerja Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2015 yang dipergunakan dalam pengukuran kinerja Kementerian Hukum dan HAM pertriwulannya pada tahun 2015;



9.

b. Ditetapkannya Instruksi Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH02.PR.01.04 Tahun 2015 tentang kesepakatan bersama Unit Eselon I dan Kantor Wilayah dalam penyusunan anggaran Tahun 2016 dilingkungan

sebgai bahan acuan dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran seluruh satuan kerja dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2016;

2. Kegiatan Penelitian RKA-KL pergeseran Perjalanan Dinas Kementerian Hukum dan HAM dengan capaian sebagai berikut : a. Catatan Hasil Penelitian RKA-KL Pergeseran Perjalanan Dinas oleh Tim Biro Perencanaan yang selanjutnya akan dipergunakan sebagai bahan Unit Eselon I untuk melakukan perbaikan dokumen usulan RKA-KL dan melengkapi kekurangan data pendukung. b. Dokumen RKA-KL Pergeseran Perjalanan Dinas Kementerian Hukum dan HAM TA 2015 yang akan diajukan ke Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;

3. Kegiatan Penyusunan Rancangan RKA/K-L satuan kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM tahun 2015 dengan capaian sebagai berikut : a. Rancangan

RKA-KL

Pagu

Indikatif

TA

2016

yang

selanjutnya

dipergunakan sebagai dasar penyusunan RKA-KL Pagu Anggaran TA 2016; b. Berita Acara Penyusunan RKA-KL Satuan Kerja dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2016

4. Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2015 dan Penyusunan Perencanaan 2016 dengan capaian sebagai berikut : a. Optimalisasi kegiatan dan anggaran Biro Perencanaan TA.2015; b. Jadwal pelaksanaan sisa kegiatan Biro Perencanaan TA.2015. c. Revisi kegiatan Biro Perencanaan TA. 2015. d. Kegiatan unggulan Biro Perencanaan TA.2016



Kementerian Hukum dan HAM, dari output tersebut akan dipergunakan

5. Kegiatan Penyesuaian Renstra K/L 2015-2019 dengan RPJMN 2015-2019 telah

dilaksanakan

dengan

hasil

ditetapkannya

Rencana

Strategis

Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2015-2019 berdasarkan Peraturan

seluruh unit eselon I dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.

6. Kegiatan Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja Kementerian Hukum dan HAM dengan capaian Dokumen Rencana Kerja Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2016 serta Dokumen Trilateral Meeting.

7. Kegiatan

Penyusunan

Disbursement

Plan

dengan

capaian

Dokumen

Disbursement Plan, Procuremen Plan dan Kalender Kerja Kementerian Hukum dan HAM Tahun Anggaran 2016.

8. Kegiatan Penelitian RKA-K/L Pagu Anggaran dan Alokasi Anggaran dengan hasil Catatan Hasil Penelitian dan Dokumen RKA-K/L Pagu Anggaran dan Alokasi Anggaran Tahun 2016 sesuai dengan kebutuhan/ prioritas pada masing-masing Satuan Kerja yang akan dijadikan sebagai panduan bagi Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

9. Ditetapkannya Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang Road Map/Grand Design Sarana dan Prasarana di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2016 - 2020 yang akan dijadikan sebagai panduan bagi Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam menyusun prioritas pemenuhan Sarana dan Prasarana.

10. Penyusunan Peta Bisnis Proses Kementerian Hukum dan HAM Hasil dari kegiatan ini adalah tersusunnya Peta Bisnis Proses Kementerian Hukum dan HAM.

11. Tim Budaya Kerja Kementerian Hukum dan HAM RI. Kegiatan ini masih merupakan lanjutan dari kegiatan budaya kerja di tahun sebelumnya. Budaya kerja bertujuan untuk mengubah paradigma berpikir (mind set), nilai-nilai (values) dan perilaku, maupun kultur organisasi birokrasi



Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2015 yang telah didistribusikan ke

di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, baik dalam melaksanakan tugastugas administratif maupun pelayanan masyarakat. Hasil dari kegiatan Tim Budaya Kerja dapat dilihat dari :

Kementerian Hukum dan HAM RI; b. berubahnya pola pikir dan cara kerja pegawai dalam bekerja; c.

terbangunnya kultur organisasi birokrasi yang efektif dan efisien di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI.

12. Evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) Unit Pelayanan Publik Kementerian Hukum dan HAM RI. Kegiatan ini pun merupakan lanjutan dari tahun-tahun sebelumnya, dengan tujuan : a. melakukan inventarisasi data dan informasi SOP Unit Pelayanan Publik Kementerian Hukum dan HAM RI; b. menganalisis dan mengevaluasi SOP yang ada di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI; c. menyusun SOP Kementerian Hukum dan HAM RI. Hasil dari kegiatan ini dapat dilihat dari tersusunnya SOP Kementerian Hukum dan HAM RI.

13. Penyusunan Analisa Jabatan Kementerian Hukum dan HAM. Penyusunan analisa jabatan dilaksanakan dengan tujuan : a. menginventarisasi data jabatan struktural dan fungsional, serta fungsional umum yang ada di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM; b. memperjelas tugas dan fungsi dari masing-masing jabatan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM; c. mengoptimalkan tugas dan fungsi organisasi dan tata kerja Kementerian Hukum dan HAM. Hasil dari kegiatan penyususnan analisa jabatan adalah tersusunnya draft uraian jabatan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.



a. terciptanya sikap, perilaku dan etika yang baik dalam bekerja di lingkungan

14. Penataan Kelembagaan a. Telah terbit Peraturan Presiden Nomor 44 tahun 2015 tanggal 22 April 2015 tentang Kementerian Hukum dan HAM;

tanggal 9 Juli 2015 tentang Pedoman Penilaian Pengubahan Klas Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan; c. Telah terbit Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2015 tanggal 4 Agustus 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penempatan Anak Sementara dengan Surat Persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/2320/M.PANRB/7/2015 tanggal 13 Juli 2015 ; (LPAS Medan, LPAS Palembang, LPAS Serang, LPAS Makassar); d. Telah terbit Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2015 tanggal 4 Agustus 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak dengan Surat Persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/2320/M.PANRB/7/2015 tanggal 13 Juli 2015; (LPKA Banda Aceh, LPKA Medan, LPKA Tanjung Pati, LPKA Pekanbaru, LPKA Muara Bulian, LPKA Palembang, LPKA Pangkal Pinang, LPKA Bengkulu, LPKA Bandar Lampung, LPKA Jakarta, LPKA Bandung, LPKA Tangerang, LPKA Kutoarjo, LPKA Yogyakarta, LPKA Blitar, LPKA Sungai Raya, LPKA Palangkaraya, LPKA Samarinda, LPKA Martapura, LPKA Karangasem, LPKA Mataram, LPKA Kupang, LPKA Pare-Pare, LPKA Palu, LPKA Tomohon, LPKA Gorontalo, LPKA Kendari, LPKA Ambon, LPKA Ternate, LPKA Jayapura, LPKA Manokwari, LPKA Batam, LPKA Mamuju); e. Telah terbit Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2015 tanggal 29 September 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan Surat Persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/2602/M.PANRB/8/2015 tanggal 11 Agustus 2015; f. Telah terbit Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH01.OT.01.01 Tahun 2015 tanggal 5 Maret 2015 tentang Pembentukan Unit Layanan Paspor Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan, Kantor Imigrasi



b. Telah terbit Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 15 Tahun 2015

Kelas I Tangerang, Kantor Imigrasi Kelas I Semarang, Kantor Imigrasi Kelas I Banjarmasin, Kantor Imigrasi Kelas I Makassar; g. Telah terbit Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HHTahun

2015

tanggal

10

September

2015

tentang

Peningkatan Kelas Kantor Imigrasi Kelas III Bekasi menjadi Kantor Imigrasi Kelas II Bekasi dengan Surat Persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/2601/M.PANRB/8/2015 tanggal 11 Agustus 2015;. 15. Pendayagunaan Telematika a. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kemenkumham dengan pengembangan sistem informasi telematika; monitoring ruang kontrol (Control Room) Menteri Hukum dan HAM, grand design sistem IT Kemenkumham 2015-2019, pembangunan infrastruktur jaringan serta pengembangan portal data dan informasi; b. LPSE Kementerian Hukum dan HAM dengan melakukan Bimtek LPSE; c. Sosialisasi Pengembangan Sistem Informasi Teknologi Kemenkumham.

16.

Evaluasi dan Laporan a. Dokumen Monitoring, Evaluasi Dan Laporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Tahun 2015. Salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk ketepatan rencana ialah melalui analisa hasil pembangunan tahun sebelumnya dan kondisi serta perkembangan pada saat sekarang. Sehingga diperoleh data tentang keberhasilan dan kegagalan yang akan berpengaruh pada pembangunan yang akan datang (untuk Tahun Anggaran selanjutnya). Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, antara lain evaluasi pelaksanaan rencana dimana evaluasi dilakukan terhadap pencapaian sasaran sumberdaya yang digunakan, indikator dan sasaran kinerja keluaran (output) untuk masing-masing kegiatan. Monitoring dilakukan dengan maksud untuk dapat mengetahui dengan pasti apakah pelaksanaan rencana pembangunan dapat berjalan sesuai



06.OT.01.02

dengan perencanaan dan peraturan yang berlaku serta mencapai target hasil yang telah ditentukan. Pada tahun 2015 telah dilakukan monitoring pada 33 Kantor Wilayah

diperoleh adalah fakta dan realita pelaksanaan rencana pembangunan yang ditetapkan pada awal tahun dan mengarahkan pelaksanaan rencana agar berjalan sesuai peraturan yang berlaku dan tetap dalam koridor kerangka pencapaian visi dan misi organisasi.

b. Rapat Kerja Evaluasi kinerja Kementerian Hukum dan HAM tahun 2015. Telah dihasilakan dokumen Evaluasi internal organisasi Kementerian Hukum dan HAM tahun 2015 pada seluruh lapisan dan komponen yang bergerak di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Dokumen tersebut dimaksudkan sebagai suatu gambaran yang jelas dan nyata adanya halhal yang didapati perlu dibenahi dan ditindaklanjuti. Dalam melakukan evaluasi diperlukan dukungan dan komitmen yang berangkat dari pemahaman dan kesadaran akan arti penting evaluasi dan pembenahan diri untuk kemajuan organisasi. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan laporan yang akurat kepada stakeholder Kementerian Hukum dan HAM, serta sebagai dasar pengambilan keputusan bagi pemegang kebijakan.

17.

Pengadaan Calon Taruna Akademi Ilmu Pemasyarakatan (AKIP) dan Akademi Imigrasi (AIM) Pada pengadaan AKIP dan AIM tahun 2015 berdasarkan surat persetujuan prinsip dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/1246/M.PAN-RB/3/2014. Kementerian Hukum dan HAM mendapatkan formasi sebanyak 136 dengan rincian untuk AKIP sebanyak 70 orang dan AIM sebanyak 66 orang. Bagi para pelamar AKIP-AIM wajib melakukan

pendaftaran

secara

online

ke

alamat

http://cpns.kemenkumham.go.id. Total pendaftar secara online sebanyak 8.330 dengan rincian untuk pelamar Calon Taruna AKIP sebanyak 3.051 orang dan pelamar Calon Taruna AIM sebanyak 5.279 orang. Pengadaan ini dilakukan dengan berbagai tahapan seleksi, yang dimulai dari seleksi administrasi.



Kementerian Hukum dan HAM yang tersebar di 33 Provinsi. hasil yang

Setelah dilakukan seleksi administrasi, jumlah ini menjadi berkurang yaitu, pelamar Calon Taruna AKIP menjadi 708 orang dan pelamar Calon Taruna AIM menjadi 1.289 orang.

Dasar (TKD) di 2 lokasi yaitu BKN Pusat da BKN Regional V Jakarta. Jumlah peserta yang dinyatakan lulus adalah sebanyak 187 orang untuk pelamar Calon Taruna AKIP dan 497 orang untuk pelamar Calon Taruna AIM. Pada tanggal 15 dan 16 Juni 2015, dilaksanakan Tes Kesamaptaan yang pelaksanaannya di MAKO BRIMOB. Jumlah peserta yang dinyatakan lulus adalah sebanyak 163 orang untuk pelamar Calon Taruna AKIP dan 382 orang untuk pelamar Calon Taruna AIM. Pada tanggal 29 Juni sampai dengan 2 juli 2015, dilaksanakan Ujian Tulis Psikotes dan Wawancara Psikotes, bertempat di BPSDM Hukum dan HAM. Jumlah peserta yang dinyatakan lulus adalah

sebanyak 114 orang untuk

pelamar Calon Taruna AKIP dan 266 orang untuk pelamar Calon Taruna AIM. Pada tanggal 7 sampai dengan 9 juli 2015, dilaksanakan Tes Pengamatan Fisik dan Ketrampilan (PFK), bertempat di BPSDM Hukum dan HAM.

Jumlah

peserta yang dinyatakan lulus adalah sebanyak 70 orang untuk pelamar Calon Taruna AKIP dan 66 orang untuk pelamar Calon Taruna AIM. Penentuan kelulusan terakhir didasarkan pada nilai hasil tes pengamatan fisik dan ketrampilam yang diuji oleh pejabat eselon II di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, sehingga menghasilkan jumlah peserta yang dinyatakan lulus sebanyak 70 orang untuk pelamar Calon Taruna AKIP dan 66 orang untuk pelamar Calon Taruna AIM.

18.

Mengusulkan peserta seleksi Diklat Kepemimpinan Tingkat I, Lemhannas dan peserta Diklat Kepemimpinan Pim Tingkat I, Diklat Kepemimpinan Tk. II, Sespimti Polri, Diklat Kepemimpinan Tingkat III, Prajabatan Golongan III dan II, dan Assesor: a. Diklat Kepemimpinan Tingkat I sejumlah 2 orang dari 24 antrian yang belum dipanggil b. Diklat Kepemimpinan Tingkat II sejumlah 6 orang dari 111 antrian yang belum dipanggil c. Diklat Kepemimpinan Tingkat III sejumlah 90 orang dari 226 antrian yang belum dipanggil



Pada tanggal 10 sampai dengan 13 Juni 2015, dilakukan Test Kompetensi

d. Diklat Kepemimpinan Tingkat IV sejumlah 180 orang dari 859 antrian yang belum dipanggil e. Diklat Lemhanas sejumlah 2 orang

g. Data Diklat Prajabatan sejumlah 150 CPNS h. Diklat lainnya 301 orang

19.

Pemberian Penghargaan Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil sebagai penghargaan atas kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran dan kedisiplinan serta telah bekerja secara terus-menerus sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun, atau 30 (tiga puluh) tahun. Pada tahun 2015 telah diberikan sebanyak 2595 Piagam SLKS. Pemberian penghargaan Satya Lencana Karya Satya dan Purna Pengayoman (Purna Bakti), sebanyak 279 orang

20.

Penerbitan Surat Keputusan Tugas Belajar dalam dan luar negeri

No

Unit

Biaya Pribadi

1.

Sekretariat Jenderal

2.

Inspektorat Jenderal

3.

4.

Ditjen. Peraturan Perundangundangan

6.

Ditjen. Pemasyarakatan

9. 10.

Sponsor

Negara

Jumlah

1

1

1

1

1

1

1

2

Umum

Ditjen. Imigrasi

8.

Biaya

Ditjen. Administrasi Hukum

5.

7.

Biaya

Ditjen. Hak Kekayaan Intelektual

1

Ditjen. HAM Badan Pembinaan Hukum Nasional Balai Penelitian dan



f. Diklat Sespimti Polri sejumlah 1 orang

Pengembangan HAM 11.

Badan Pengembangan SDM Hukum dan HAM Kanwil Aceh

1

1

13.

Kanwil Kepulauan Riau

14.

Kanwil Sumatera Utara

1

1

15.

Kanwil Riau

16.

Kanwil Bangka Belitung

17.

Kanwil DKI Jakarta

1

6

18.

Kanwil Banten

1

1

19.

Kanwil DI. Yogyakarta

1

1

20.

Kanwil Jawa Tengah

1

1

21.

Kanwil Jawa Barat

22.

Kanwil Bali

23.

Kanwil NTT

24.

Kanwil Kalimantan Barat

25.

Kanwil Kalimantan Selatan

26.

Kanwil Lampung

1

1

27.

Kanwil Sumatera Barat

1

1

19

24

5

JUMLAH

5

21. Pengembangan SDM melalui pelatihan di Luar Negeri

S1 No

Periode

Bea Siswa

1

Triwulan I

2

Triwulan II

3

Triwulan III

4

Triwulan IV Total

Pribadi

S2 Bea Siswa

Pribadi

S3 Bea Siswa

4

Pribadi

Lain -Lain Bea Siswa 34

1 4

23 12 82

8

1


151

Pribadi


12.

22. Seleksi Terbuka

Seleksi Terbuka telah dilaksanakan untuk mempersiapkan calon Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama yang memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan serta

Tinggi Madya yang terbuka dan transparan guna pengisian Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Direktur Jenderal Imigrasi, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Direktur Penindakan Keimigrasian, Direktur Keamanan dan Ketertiban, Kepala Divisi, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I dan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus. Pelaksanaan

Seleksi Terbuka ini

dilaporkan menjadi 3 (tiga) gelombang: a. Gelombang I untuk seleksi Pimpinan Tinggi Madya dan Pimpinan Tinggi Pratama yaitu untuk calon Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Direktur Jenderal Imigrasi, Direktur Penindakan Keimigrasian, Kepala Divisi, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I dan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus dengan jumlah pelamar sebanyak 153 orang; b. Gelombang II untuk seleksi Pimpinan Tinggi Pratama yaitu untuk seleksi calon Direktur Keamanan dan Ketertiban, dengan jumlah pelamar 6 orang; c. Gelombang III untuk seleksi Pimpinan Tinggi Madya yaitu untuk calon Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan jumlah pelamar sebanyak 13 orang.

23. Dilaksanakannya Uji kompetensi bagi Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat

Administrasi, dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas Kementerian Hukum dan HAM. Untuk itu, perlu dilakukan uji kompetensi agar penempatan tugas jabatannya sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Uji Kompetensi yang dilaksanakan berjumlah 686 orang, dengan rincian Pimpinan Tinggi Pratama sebanyak 246 orang dan Pejabat Administrasi sebanyak 440 orang. 24. Terlaksananya Sidang baperjakat I dan baperjakat II dalam rangka menjamin kualitas

dan obyektivitas dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural eselon II, III, IV di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, dibentuk Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) Kementerian Hukum dan HAM



menjamin independensi dan akuntabilitas dalam proses seleksi Pejabat Pimpinan

a. Pengangkatan dan a lih tugas eselon II.a sebanyak 74 orang b. Pengangkatan dan alih tugas eselon II.b sebanyak 59 orang c. Pengangkatan dan alih tugas eselon III.a sebanyak 511 orang

e. Pengangkatan dan alih tugas eselon IV.a sebanyak 1279 orang f. Pengangkatan dan alih tugas eselon IV.b sebanyak 110 orang g. Pengangkatan dan alih tugas eselon V sebanyak 90 orang h. Mutasi JFU (Pejabat Imigrasi) sebanyak 328 orang i.

Alih status sebanyak 3 orang

j.

Pemberhentian dari Jabatan Struktural menjadi JFU sebanyak 15 pejabat

k. Pembatalan Jabatan Struktural sebanyak orang l.

Perbantuan ke luar negeri sebanyak 1 orang

m. Pembebasan Sementara JFT Penyuluh Hukum, Pemeriksa Paten dan Dokter sebanyak 3 orang n. Pengangkatan dan kenaikan JFT Auditor sebanyak 2 orang o. Penyesuaian (Impassing) JFT Penyuluh Hukum sebanyak 1 orang p. Penyesuaian (Impassing) JFT Analis Keimigrasian sebanyak 5 orang 25. Pengelolaan administrasi kenaikan pangkat di lingkungan Kementerian Hukum

dan HAM Tahun 2015 dalam 2 (dua) periode yaitu April dan Oktober : a. Jumlah usul Kenaikan pangkat periode April sebanyak 736 berkas b. Terealisasi sebanyak 692 SK c. Tidak memenuhi syarat sebanyak 44 berkas d. Jumlah usul Kenaikan pangkat periode Oktober sebanyak 430 berkas e. Terealisasi sebanyak 400 SK f. Tidak Memenuhi syarat sebanyak 30 berkas Total Kenaikan Pangkat tahun 2015 yaitu sebanyak 1166 usul, yang terealisasi sebanyak 1092 dan tidak memenuhi syarat sebanyak 74 berkas g. Penyelesaian Kenaikan Gaji Berkala sebanyak 319 orang h. Pembuatan Surat Pernyataan Pelantikan dan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas sebanyak 122 orang i.

Pembayaran Biaya Mutasi Dalam Negeri sebanyak 1214 orang.

j.

Pembayaran Biaya Mutasi Luar Negeri sebanyak 22 orang.



d. Pengangkatan dan alih tugas eselon III.b sebanyak 98 orang

26. Pengelolaan Administrasi Jabatan Fungsional tertentu

Pengangkatan

Kenaikan

Pembebasan

Jenjang

Sementara

Dokter Umum

16

Dokter Gigi

8

Perawat

15

Apoteker

2

Asisten Apoteker

3

Fisio Terapis

80

5

4

Perancang PP

66

Auditor

22

1

10

5

Pemeriksan Merek

30

2

Pemeriksa Paten

9

8

Widyaiswara

2

Penerjemah

1

Radiography

1

Pustakawan

1

Arsiparis

2

Pemeriksa Desain Industri

10

Pranata Komputer

1

Peneliti

3

Penyuluh Hukum

2

6

2

167

15

155

Analis Kepegawaian

9

Jumlah

297

27. Penyelesaian permohonan pensiun pegawai dan pelanggaran disiplin pegawai

a. Pemberhentian dan Pensiun Pegawai usulan masuk sebanyak 129 berkas, terealisasi sebanyak 125 berkas, dan sedang dalam proses sebanyak 4 berkas. b. Perceraian usulan masuk 48 berkas, semua terealisasi. c. Penegakan Disiplin usulan masuk 190 berkas, terealisasi sebanyak 176 dan masih dalam proses sebanyak 5 berkas No 1.

Jenis Sanksi Pelanggaran Disiplin Pemberhentian Dengan Hormat


Jumlah 65


Nama Jabatan

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat

12

3.

Penurunan Pangkat selama 3 tahun

96

4.

Pembebasan Jabatan

15

5.

Penurunan Pangkat selama 1 Tahun

1

6.

Penundaan Kenaikan Gaji Berkala selama 1 Tahun

1

7.

Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis

1

8.

Tegoran Tertulis

1

9.

Tegoran Lisan

1

Total

28.

181

Dengan dibukanya Akses Aspirasi dan Pengaduan secara online telah diterima Laporan sebanyak 376 dengan rincian Laporan yang belum ditindak lanjuti sejumlah 40, yang sedang dalam proses tindak lanjut sejumlah 38, dan yang telah diselesaikan sejumlah 297 (data tersedia di website per tanggal 17 Maret 2015) LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT

Baik dan mudah diakses “eye catching, easy to use, used friendly” Masing-masing unit Eselon I dan Kantor Wilayah melakukan penguatan fungsi-fungsi pelayanan serta menyajikan data yang akurat

29. Kebijakan One Gate Policy yaitu dengan semua bentuk kerjasama luar negeri yang

dilakukan oleh unit eselon 1 di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM melalui Biro Humas dan KLN



2.

30. Telah ditanda tangani Kerjasama antara Kementerian Hukum dan HAM dengan

Frederic Naumann Stiftung (Yayasan NGO dari Jerman) pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2015

Terselenggaranya permohonan Courtessy Call dari Pihak asing kepada Menteri Hukum dan HAM (Duta Besar, Pejabat Negara/Tamu Negara lain)

32. Penjajakan Kerjasama dengan BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana)

dan LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban)

33. Tersusunnya Keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor M.HH-34.UM. 01.01

Tahun 2015 tentang Grand Design Kearsipan Kementerian Hukum dan HAM 34. Pelaksanaan kegiatan Inspektorat Jenderal Kementerian hukum dan Ham RI Tahun

2015 di biayai dari dana APBN sesuai DIPA Nomor : SP DIPA-013.02.1.409241/2015 tanggal 14 November 2014 dengan pagu anggaran senilai Rp.36.148.148.000,00 (Tiga Puluh Enam Milyar Seratus Empat Puluh Delapan Juta Seratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah). Hingga 31 Desember 2015, dari anggaran tersebut telah direalisasikan senilai Rp.34.587.561.263,00 atau 95,68%.

a. Target Capaian Pengawasan per Output/ IKK INDIKATOR KERJA KEGIATAN (IKK)

PROGRAM

KEGIATAN

Pengawasa n Kinerja Inspektorat Wilayah I

Terwujudnya kegiatan pembinaan satuan kerja di Lingkungan Inspektorat Wilayah I dalam rangka memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan Peningkatan Indeks Integritas Terwujudnya penetapan satuan kerja Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Inspektorat Wilayah I Terwujudnya pengaduan

TARGET

CAPAIAN

Jumlah kegiatan pembinaan satuan kerja di Lingkungan Inspektorat Wilayah I dalam rangka memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan Peningkatan Indeks Integritas

65 Kegiatan

82 Kegiatan

Jumlah penetapan satuan kerja Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Inspektorat Wilayah I

1 Unit Kerja

2 Unit Kerja

Persentase pengaduan

50%

100%



31. Menjadi focal point Kementerian Hukum dan HAM dibidang kerjasama luar negeri

Pengawasa n Kinerja Inspektorat Wilayah III

Pengawasa n Kinerja Inspektorat Wilayah IV

masyarakat yang ditindaklanjuti secara tepat waktu di Inspektorat Wilayah I Jumlah kegiatan pembinaan satuan kerja di Lingkungan Inspektorat Wilayah II dalam rangka memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan Peningkatan Indeks Integritas

65 Kegiatan

89 Kegiatan

Jumlah penetapan satuan kerja Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Inspektorat Wilayah II

1 Unit Kerja

2 Unit Kerja

Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti secara tepat waktu di Inspektorat Wilayah II Jumlah kegiatan pembinaan satuan kerja di Lingkungan Inspektorat Wilayah III dalam rangka memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan Peningkatan Indeks Integritas

50%

100%

69 Kegiatan

69 Kegiatan

Jumlah penetapan satuan kerja Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Inspektorat Wilayah III

1 Unit Kerja

3 Unit Kerja

Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti secara tepat waktu di Inspektorat Wilayah III Jumlah kegiatan pembinaan satuan kerja di Lingkungan Inspektorat Wilayah IV dalam rangka memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan Peningkatan Indeks Integritas

50%

50%

65 Kegiatan

89 Kegiatan



Pengawasa n Kinerja Inspektorat Wilayah II

masyarakat yang ditindaklanjuti secara tepat waktu di Inspektorat Wilayah I Terwujudnya kegiatan pembinaan satuan kerja di Lingkungan Inspektorat Wilayah II dalam rangka memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan Peningkatan Indeks Integritas Terwujudnya penetapan satuan kerja Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Inspektorat Wilayah II Terwujudnya pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti secara tepat waktu di Inspektorat Wilayah II Terwujudnya kegiatan pembinaan satuan kerja di Lingkungan Inspektorat Wilayah III dalam rangka memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan Peningkatan Indeks Integritas Terwujudnya penetapan satuan kerja Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Inspektorat Wilayah III Terwujudnya pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti secara tepat waktu di Inspektorat Wilayah III Terwujudnya kegiatan pembinaan satuan kerja di Lingkungan Inspektorat Wilayah IV dalam rangka memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan Peningkatan Indeks Integritas

Pengawasa n Kinerja Inspektorat Wilayah VI

Jumlah penetapan satuan kerja Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Inspektorat Wilayah IV

1 Unit Kerja

3 Unit Kerja

Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti secara tepat waktu di Inspektorat Wilayah IV Jumlah kegiatan pembinaan satuan kerja di Lingkungan Inspektorat Wilayah V dalam rangka memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan Peningkatan Indeks Integritas

50%

50%

65 Kegiatan

68 Kegiatan

Jumlah penetapan satuan kerja Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Inspektorat Wilayah V

1 Unit Kerja

1 Unit Kerja

Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti secara tepat waktu di Inspektorat Wilayah V Jumlah kegiatan pembinaan satuan kerja di Lingkungan Inspektorat Wilayah VI dalam rangka memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan Peningkatan Indeks Integritas

50%

68%

65 Kegiatan

67 Kegiatan

Jumlah penetapan satuan kerja Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Inspektorat Wilayah VI

1 Unit Kerja

3 Unit Kerja

Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti secara tepat waktu di Inspektorat Wilayah VI

50%

50%



Pengawasa n Kinerja Inspektorat Wilayah V

Terwujudnya penetapan satuan kerja Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Inspektorat Wilayah IV Terwujudnya pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti secara tepat waktu di Inspektorat Wilayah IV Terwujudnya kegiatan pembinaan satuan kerja di Lingkungan Inspektorat Wilayah V dalam rangka memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan Peningkatan Indeks Integritas Terwujudnya penetapan satuan kerja Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Inspektorat Wilayah V Terwujudnya pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti secara tepat waktu di Inspektorat Wilayah V Terwujudnya kegiatan pembinaan satuan kerja di Lingkungan Inspektorat Wilayah VI dalam rangka memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan Peningkatan Indeks Integritas Terwujudnya penetapan satuan kerja Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Inspektorat Wilayah VI Terwujudnya pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti secara tepat waktu di Inspektorat Wilayah VI

b. Jumlah Satuan Kerja yang dilakukan pengawasan terkait upaya mendukung opini WTP Inspektorat Wilayah I

17 Satuan Kerja

2

Inspektorat Wilayah II

26 Satuan Kerja

3

Inspektorat Wilayah III

12 Satuan Kerja

4

Inspektorat Wilayah IV

47 Satuan Kerja

5

Inspektorat Wilayah V

32 Satuan Kerja

6

Inspektorat Wilayah VI

67 Satuan Kerja

TOTAL:

201 Satuan Kerja

c. Pelaksanaan kegiatan terkait Peningkatan Indeks Integritas Dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2015, selain melaksanakan audit kinerja bersifat umum, Inspektorat Jenderal juga melaksanakan audit kinerja yang lebih spesifik yaitu audit Pelayanan Publik Pemasyarakatan dan audit Pelayanan Publik Imigrasi, Pelaksanaan kegiatan Audit Pelayanan Publik diantaranya yaitu : 

Sasaran audit pelayanan Pemasyarakatan TA 2014 s.d 2015 adalah sebagian Lapas, Rutan dan Cabang Rutan serta audit pelayanan keimigrasian pada beberapa kantor imigrasi dilingkungan Kemenkumham dengan mengacu kepada UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Standar audit yang digunakan adalah Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sesuai Permenpan dan RB Nomor PER/05/M.PAN/03/08

Tahun

2008

tentang

Standar

Audit

Aparat

Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Jumlah satuan kerja yang diaudit terdiri dari 23 (duapuluh tiga) Lapas, 9 (sembilan) Rutan dan 2 (dua) Cabang Rutan,

secara

keseluruhan

yang

dilaksanakan

audit

pelayanan

Pemasyarakatan terealisasi sebanyak 34 (tigapuluh empat) satuan kerja. Sedangkan audit pelayanan publik Keimigrasian dilaksanakan pada 18 (delapan belas) Kantor Imigrasi dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM dan audit pelayanan publik juga dilakukan pada unit eselon I yaitu pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. 

Untuk hasil indeks integritas, Inspektorat Jenderal tidak melakukan survey atas indeks integritas yang dalam hal ini melakukan indeks kepuasan



1

masyarakat pada saat audit pelayanan publik pada satuan kerja dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

Dalam rangka peningkatan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan Ham, Inspektorat Jenderal telah mereviu laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM untuk semester II TA 2014 berupa neraca per tanggal 31 Desember 2014, yang dilaksanakan di BPSDM. Kegiatan ini dilaksanakan sebelum dilakukan pemeriksaan Laporan Keuangan oleh BPK RI. Hasil kegiatan ini berupa pernyataan telah direviu yang ditandatangani oleh Inspektur Jenderal tanggal 27 februari 2015. Sebaai upaya hasil dari upaya perbaikan yang telah dilakukan, BPK RI memberikan opini WTP DPP atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM RI. Terhadap RKA-KL revisi penghematan/pergeseran perjalanan dinas dan meeting/konsinyering Kementerian Hukum dan HAM TA 2015 telah direviu oleh Inspektorat Jenderal tanggal 11 februari 2015 pada 11 (sebelas) unit eselon I dan II mandiri (Pusjianbang) dengan hasilnya berupa laporan kompilasi hasil reviu beserta Catatan Hasil Reviu (CHR).

e. Evaluasi 

Sesuai dengan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permen PAN dan RB Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah jo. Permen PAN dan RB Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Permen PAN dan RB Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Inspektorat Jenderal telah melakukan evaluasi terhadap LAKIP 2014 pada 11 (sebelas) unit eselon 1 dan 1 (satu) unit eselon 2 mandiri, serta 6 (enam) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang dilaksanakan pada bulan Mei 2015. Sebagai hasil kegiatan tersebut adalah nilai AKIP Kementerian Hukum dan HAM sebesar 75,94.

 Berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 25 Tahun 2013 tentang Pembentukan Tim Evaluasi Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga, Inspektorat Jenderal telah melakukan evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dan hasilnya telah dilaporkan kepada Tim



d. Reviu

Evaluasi RB Kementerian/Lembaga. Berdasarkan penilaian dari tim tersebut Kementerian Hukum dan HAM memperoleh nilai 81,86 dan berhak untuk memperoleh peningkatan tunjangan kinerja (remunerasi) dan hasil evaluasi  Evaluasi terhadap Sistem Pengendalian Intern Pemerintah telah dilaksanakan pada 1 (satu) Unit eselon 2 mandiri dan 10 (sepuluh) Kantor Wilayah, yaitu Pusjianbang, Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Barat, Kantor Wilayah Kemenkumham

Kepulauan

Riau,

Kantor

Wilayah

Kemenkumham

Nusa

Tenggara Barat, Kantor Wilayah Kemenkumham Maluku, Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta, Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Selatan, Kantor Wilayah Kemenkumham Jambi, Kantor Wilayah Kemenkumham D.I Yogyakarta, Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Timur dan Kantor Wilayah Kemenkumham Gorontalo.  Dalam rangka pelaksanaan upaya pencegahan dan percepatan pemberantasan korupsi sesuai Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 serta Permen PAN dan RB Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Umun Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi, Inspektorat Jenderal Kemenkumham telah melaksanakan Evaluasi WBK/WBBM pada 27 (dua puluh tujuh) satker dengan nilai rata-rata 70,11. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, Inspektur Jenderal menyampaikan surat rekomendasi kepada Meneteri Hukum dan HAM untuk menetapkan 10 (sepuluh) satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum untuk diusulkan sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Keberhasilan evaluasi zona integritas ini ditandai dengan terbitnya surat Menteri Pendayagunaan

Aparatur

B/3911/M.PANRB/12/2015

Negara

dan

Reformasi

Birokrasi

tanggal

07

Desember

2016,

Nomor: Lembaga

Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Semarang dinyatakan memenuhi syarat untuk memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK).  Kegiatan Reviu Output Cadangan (OC), telah dilaksanakan di 4 (empat) unit eselon I, yaitu Ditjen Imigrasi dan Sekretariat Jenderal pada bulan Maret tahun 2015, serta Ditjen HKI dan BPHN pada bulan April Tahun 2015.



PMPRB online oleh Inspektorat Jenderal memperoleh nilai rata-rata 77,07.

 Kegiatan Verifikasi Tunggakan Dana Bantuan Hukum Tahun 2014 telah dilaksanakan BPHN. Dasar pelaksanaan verifikasi atas tunggakan dana bantuan hukum yaitu PMK RI Nomor 257/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Revisi

surat Kepala BPHN Kementerian Hukum dan HAM Nomor PHN.HN.03.03-18 tanggal 24 Februari 2015 perihal verifikasi pembayaran tunggakan kepada Organisasi Bantuan Hukum. Tujuan verifikasi adalah untuk memperoleh keyakinan atas kelengkapan dan keandalan bukti permintaan pembayaran tunggakan bantuan hukum TA.2013 dan TA.2014 yang diajukan oleh Organisasi Bantuan Hukum pada TA.2014.  Pada bulan Mei telah dilaksanakan kegiatan pendampingan seleksi penerimaan Calon Taruna AKIP/AIM Kementerian Hukum dan HAM TA.2015 pada Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM.  Kegiatan Evaluasi Pelayanan Publik Dalam rangka peningkatan kinerja satuan kerja Kantor Imigrasi dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI untuk menghasilkan pelayanan prima, maka Inspektorat Jenderal bekerja sama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melakukan evaluasi terhadap kinerja pelayanan publik pada Kantor Imigrasi dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Evaluasi kinerja pelayanan publik Kantor Imigrasi dilakukan hanya pada pelayanan pembuatan paspor baru (WNI) dan pelayanan perpanjangan paspor (WNI). Atas dasar tersebut Inspektorat Jenderal melakukan evaluasi pelayanan publik pada 20 (dua puluh) Kantor Imigrasi dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Evaluasi dilaksanakan pada 7 (tujuh) komponen evaluasi pelayanan publik, meliputi : - Standar Pelayanan Publik; - Maklumat Pelayanan; - Survey Kepuasan Masyarakat; - Pengelolaan Pengaduan; - Inovasi; - Sumber Daya Manusia; dan - Sarana Prasarana.



Anggaran Tahun 2015 Bab II bagian ke empat Pasal 45 ayat (2) huruf b, dan

f. Kegiatan Pemantauan Sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Inspektorat Jenderal telah

atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pemantauan harus dapat menilai kualitas kinerja dari waktu ke waktu dan memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya dapat segera ditindaklanjuti. Selama Tahun 2015 Inspektorat Jenderal telah melakukan kegiatan pemantauan sebanyak 85 (delapan puluh lima) kegiatan pada satuan kerja dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Sasaran pemantauan adalah tindak lanjut terhadap saran dan rekomendasi hasil audit Inspektorat Jenderal, hasil pemeriksaan BPK dan BPKP. a) Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan BPK Perkembangan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI pada Kementerian Hukum dan HAM sampai dengan Semester II Tahun 2015 adalah sebagai berikut :  Jumlah rekomendasi yang diberikan BPK RI sebanyak 724 rekomendasi dengan nilai keuangan sebesar Rp.225.894.809.260,33  Rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti dengan kondisi sebagai berikut

sebanyak

490

(67,68%)

rekomendasi

senilai

Rp.40.551.266.270,01 (17,95%) dinyatakan sesuai dengan rekomendasi (tuntas),

sebanyak

139

(19,20%)

rekomendasi

senilai

Rp.182.909.049.472,68(80,97%) dinyatakan belum sesuai rekomendasi (proses). Sehingga masih tersisa sebanyak 95 (13,12%) rekomendasi senilai Rp.2.434.493.517,95 (1,08%) dinyatakan belum ditindaklanjuti. Progres tindaklanjut hasil pemeriksaan dapat dilihat secara rinci pada lampiran. b) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)  Saldo temuan yang belum ditindaklanjuti sampai dengan triwulan II Tahun 2015 sebanyak 44 temuan senilai Rp.764.526.354,80,-, telah ditindaklanjuti sebanyak 22 temuan senilai Rp.336.332.724,63,44%

dan

belum

ditindaklanjuti

sebanyak

Rp.428.193.630,17,- atau 56%


22

temuan

atau senilai


melakukan kegiatan pemantauan yaitu proses penilaian kemajuan suatu program

 Nilai temuan yang berkaitan dengan pengembalian ke kas negara diantaranya disebabkan kelalaian bendahara, sehingga jenis tindak lanjutnya berupa Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan diselesaikan

berikut : Klasifikasi Hasil Pemeriksaan BPKP

No

Rekomendasi

Uraian Kej

Tindak Lanjut

Nilai

Kej

Saldo

Nilai

Kej

%

Ket Adm

Nilai

1

Sumatera Utara

1

-

0

-

1

-

0%

2

DKI Jakarta

8

137.670.162,38

4

66.652.304,63

4

71.017.857,75

48%

3

Banten

7

58.325.000,00

5

22.000.000,00

2

36.325.000,00

38%

4

Jawa Barat

2

-

1

-

1

-

0%

Adm

5

Bali

1

-

0

-

1

-

0%

Adm

6

Sulawesi Utara

5

34.700.668,22

1

4.162.210,00

4

30.538.458,22

12%

7

Gorontalo

6

67.334.652,00

5

60.534.652,00

1

6.800.000,00

90%

8

Sulawesi Tengah

8

102.683.372,20

5

52.703.648,00

3

49.979.724,20

51%

9

Maluku Utara

2

267.345.000,00

0

92.000.000,00

2

175.345.000,00

34%

10 Papua

2

96.467.500,00

1

38.280.000,00

1

58.187.500,00

40%

11 Papua Barat

2

-

0

-

2

-

0%

Jumlah

44

336.332.814,63 22

428.193.540,17

44%

764.526.354,80 22

Dalam Proses Adm

c) Tindak Lanjut Temuan Audit Kinerja Dari pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan rutin/audit kinerja tahun 2015 yang dianalisis oleh Bagian Analisis I dan II terhadap 754 UPT/Satker dan 11 Unit Eselon I terdapat temuan dengan rincian sebagai berikut :

Jumlah

TP

TPL

TPB

%

671

252

419

37.5 %

Rp.

Rp.

Rp.

UPT 754 Nilai

627.261.437 107.523.766

519.737.671


17.14 %


dengan mencicil. Rincian saldo temuan hasil pemeriksaan BPKP sebagai

Penanganan Kasus khusus/ hukuman disiplin tahun 2015 sebanyak 416 hukuman disiplin dengan rincian : NO.

Hukuman

Jumlah

Selesai

Belum

Disiplin

Kasus

Ditindak

Ditindak

lanjuti

lanjuti

%

1.

Ringan

87

63

24

72.4%

2.

Sedang

169

75

94

44.4%

3.

Berat

160

56

104

35.0%

Jumlah

416

194

222

46.6%

Untuk jenis pelanggarannya dapat diklasifikasikan sebanyak 13 jenis, yaitu :

NO

JENIS PELANGGARAN

2015

1.

Tidak Masuk Kerja

113

2.

Penyalahgunaan wewenang

39

3.

Perbuatan pribadi yang tercela

26

4.

Hidup bersama

11

5.

Melakukan perkawinan /perceraian tanpa ijin atasan

7

6.

Pelarian napi

121

7.

Pengeluaran napi tanpa prosedur

0

8.

Pemukulan terhadap napi

0

9.

Tindak pidana narkotika

45

10.

Tindak pidana umum

0

11.

Tindak pidana korupsi

0

12.

Pungli, suap, penggelapan

10

13.

Lalai

49

Jumlah Pelanggaran


421


d) Tindak Lanjut Temuan Hukuman Disiplin

35. KEIMIGRASIAN 

Ditetapkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2015 tentang

penambahan negara dari 45 (empat puluh lima) negara menjadi 75 (tujuh puluh lima) negara yang warga negaranya dibebaskan dari visa kunjungan. 

Ditetapkannya Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 31 Tahun 2015 tentang Tempat Pemeriksan Imigrasi Bebas Visa Kunjungan pada tanggal 30 September 2015 yang menetapkan Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) tertentu sebagai tempat masuk ke wilayah Indonesia bagi orang asing warga negara dari negara tertentu yang dibebaskan dari kewajiban memiliki visa kunjungan dalam rangka wisata yaitu 5 (lima) TPI di Bandara Udara dan 9 (Sembilan) TPI di Pelabuhan Laut dan TPI sebagai tempat ke luar wilayah Indonesia bagi orang asing warga dari negara tertentu yang dibebaskan dari kewajiban memiliki visa kunjungan dalam rangka wisata (semua TPI).



Dalam rangka memperlancar arus ekspor impor di Provinsi Gorontalo dan Kabupaten Lhokseumawe, pada awal Oktober 2015 telah ditetapkan Pelabuhan Laut Anggrek di Gorontalo dan Pelabuhan Laut Lhokseumawe sebagai TPI Laut.



Penerapan Informasi Sistem Antrian Paspor di Kanim Kelas I Khusus Jakarta Selatan, Kanim Kelas I Khusus Jakarta Barat, Kanim Kelas I Khusus Soekarno Hatta, Kanim Kelas I Jakarta Pusat, Kanim, Kelas I Jakarta Utara, Kanim Kelas I Tanjung Priok, ULP Pndok Pinang, ULP Karang Tengah, dan ULP Jakarta Barat.



Penerapan Pemeriksaan Keimigrasian melalui Autogate di Bandara Ngurah Rai, Soekarno Hatta dan Batam Center.



Rencana penerapan SIMKIM di 5 Perwakilan RI di Luar Negeri yaitu di Sydney (Australia), Berlin (Jerman), Denhaag (Belanda), Tokyo (Jepang), dan Timor Leste



Telah menerbitkan permohonan visa kunjungan sebanyak 17.684 orang dan visa kunjungan beberapa kali perjalanan sebanyak 25.963 orang dengan total persetujuan sebanyak 43.647 orang.



Permohonan Visa Tinggal Terbatas sebagai berikut: No.

Periode

Visa Tinggal

Visa Tinggal

Work

Terbatas

Terbatas

and



Bebas Visa Kunjungan pada tanggal 18 September 2015, yaitu terdapat

Saat Kedatangan

Holiday Visa

Januari

6137

266

0

2.

Februari

5306

386

0

3.

Maret

6298

455

0

4.

April

6626

384

0

5.

Mei

7975

279

0

6.

Juni

7569

126

1

7.

Juli

7724

284

0

8.

Agustus

7478

336

0

9.

September

3813

317

0

10.

Oktober

5115

180

0

11.

November

6467

402

0

12.

Desember

6910

286

2

77418

3701

3

Total

 Permohonan Visa Untuk Negara Tertentu sebanyak 8587 orang  Pencetakan blanko paspor dan SPLP sebanyak 4.139.758 buku atau Rp. 389.090.392.625atau 74,32 % dari total anggaran yang dialokasikan dengan rincian sebagai berikut:



-

Paspor biasa 24 halaman sejumlah 500.000 buku;

-

Paspor biasa 48 halaman sejumlah 3.079.250 buku;

-

Paspor elektronik 48 halaman sejumlah 380.000 buku;

-

Surat Perjalanan Laksana Paspor sejumlah 180.508 buku.

Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Perbatasan (Dalam Negeri) dilaksanakan dalam kurun waktu antara 3-5 hari per lokasi dalam tahun anggaran 2015, yaitu sebagai berikut:

a) Kegiatan monitoring dan evaluasi perbatasan pada Kantor Imigrasi kelas II Atambua pada tanggal 07 – 11 Juli 2015; b) Kegiatan monitoring dan evaluasi perbatasan pada Kantor Imigrasi Kelas II Singkawang pada tanggal 29 Juli – 31 Juli 2015; c) Kegiatan monitoring dan evaluasi perbatasan pada Kantor Imigrasi Kelas II Nunukan pada tanggal 06 – 09 Oktober 2015;



1.

d) Kegiatan monitoring dan evaluasi perbatasan pada Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Karimun pada tanggal 26 – 29 Oktober 2015; e) Kegiatan monitoring dan evaluasi perbatasan pada Kantor Imigrasi Kelas II Entikong



Kerjasama Keimigrasian Internasional (Bilateral dan Multilateral) a) Pertemuan

APEC

First

Senior

Official Meeting (SOM1) Business Mobility

Group

dihadiri

21

(

BMG)

Negara

di

yang Subic

Philipina pada tanggal 30 Januari 02 Februari 2015;

b) Pertemuan The 5th IMT-GT Customs Immigration ang Quarantine (CIQ) Task Force Meeting yang dihadiri 3 negara di Hat Yai Songkhla Thailand pada tanggal 07 April - 09 April 2015; c) Pertemuan Dialog Mobilitas dan Migrasi RI – Uni Eropa yang dihadiri 3 negaradi Belgia, Polandia dan Perancis pada tanggal 28 – 31 Juli 2015; d) Pelaksanaan 3rd Meeting on Immigration Cooperation IETO – TETO di Jakarta pada tanggal 03-07 Agustus 2015; e) Pertemuan APEC Third Senior Official Meeting (SOM3) Business Mobility Group yang dihadiri 21 Negara di Cebu Philipina pada tanggal 22 – 24 Agustus 2015; f) Monitoring Program Beasiswa DIBP Hasil Kerjasama Bilateral untuk English Language Training (ELT) di University Queendsland dan Master Program di Flinders University pada tanggal 24 – 28 Agustus 2015 di Brisbane – Adelaide Australia; g) Pertemuan The 11th ASEAN Immigration Inteligent Forum ( 11th AIIF), The 19th ASEAN Director General of Immigration and Head of Consular Meeting (19th DGICM), The 11th DGICM+Australia Consultation di Phonpenh Kamboja pada tanggal 07 – 10 September 2015; h) Pertemuan Seminar Nasional : Peningkatan Partisipasi Aktif Pemerintah Daerah dan Sektor Swasta Dalam Memanfaatkan Kerjasama Ekonomi Sub Regional IMT-GT di Batam pada tanggal 30 September 2015;



pada tanggal 02 – 04 Desember 2015;

i) Pertemuan Pelaksanaan 9th Bilateral Meeting Indonesia – Singapore di Singapore pada tanggal 07 Oktober 2015; j) Pertemuan G20 Working Group on Anti Corruption Denial of Entry Expert

Oktober 2015; k) Pertemuan Indonesia-United Kingdom di London pada tanggal 27 Oktober – 01 Nopember 2015; l) Pertemuan Konsultasi Kekonsuleran RI – Iran yang dihadiri 2 Negara di Teheran Iran pada tanggal 09 – 11 Nopember 2015; m) Pertemuan Rakor persiapan pertemuan Joint Business Council (JBC) RI – Timor Leste di Kota Kupang pada tanggal 18 – 20 Nopember 2015; n) Pertemuan Technical Meeting Ditjenim – ICA Singapore dan Rakor Persiapan

Indonesia

bergabung

menjadi

anggota

ICAO-PKD

dan

Penerapan SIMKIM di Perwakilan RI yang dihadiri 2 Negara di Batam pada tanggal 26 – 29 Nopember 2015; o) Pertemuan Konsultasi Kekonsuleran ke 9 RI – Tiongkok yang dihadiri 2 Negara pada tanggal 01 – 03 Desember 2015 di Guangzhou RRT.



Pembekalan Teknis Keimigrasian bagi Pejabat Imigrasi dan Pejabat Konsuler PEMBEKALAN TEKNIS KEIMIGRASIAN BAGI PEJABAT IMIGRASI JAKARTA, 16 MARET 2015



Meeting yang dihadiri 20 Negara di Paris Perancis pada tanggal 14 – 16



kerjasama pertukaran data antara Direktorat Jenderal Imigrasi dengan Direktorat Kependukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri.



Penyidikan dan penindakan keimigrasian.

NO

TAHUN

PROJUSTITIA

ADMINISTRATIF KEIMIGRASIAN



1

2011

11

2906

2

2012

4

12.113

3

2013

17

13.462

4

2014

54

15.340

5

2015

255

16.531

pemberian persetujuan izin tinggal, Sub Direktorat Izin Tinggal, antara lain memberikan persetujuan pelaksanaan pemberian izin tinggal kunjungan bagi orang asing dari negara tertentu yang ingin tinggal di Indonesia lebih dari 6 (enam) bulan; izin tinggal terbatas dan perpanjangannya bagi orang asing dari negara tertentu yang menetap di Indonesia, izin tinggal tetap bagi orang asing dan keluarganya yang menetap di Indonesia serta izin tinggal terbatas bagi awak kapal tenaga ahli asing diatas kapal laut, alat apung yang beroperasi di wilayah perairan Indonesia sebanyak 30.918 surat.



Pemberian persetujuan SKIM untuk Tahun Anggaran 2015 sebanyak 235 surat



Perpanjangan ITK (Ijin Tingga Kunjungan) dan ITAS (Ijin Tinggal Terbtas) secara online



Terwujudnya APOA (Aplikasi Pengawasan Orang Asing);



Pembentukan Sekretariat Tim PORA (Pengawasan Orang Asing) baik dipusat maupun di daerah



Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding atau MoU) antara Menteri Hukum dan HAM dengan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tingggi tentang Layanan Izin Belajar dan Student Visa.



TINDAKAN



Pembentukan Unit Layanan Paspor (ULP) sebagai berikut: 1. 2 ULP Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan; 2. 2 ULP Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Barat;

4. 1 ULP Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan; 5. 1 ULP Kantor Imigrasi Kelas I Bandung; 6. 1 ULP Kantor Imigrasi Kelas I Tangerang; 7. 1 ULP Kantor Imigrasi Kelas I Makassar; 8. 1 ULP Kantor Imigrasi Kelas I Banjarmasin; 9. 1 ULP Kantor Imigrasi Kelas I Semarang.

36. PEMASYARAKATAN

a. Peristiwa Penting tahun 2015 1) Kegiatan Art-Action in Rutan Pondok Bambu serta Perjanjian Kerja Sama antara Pemprov DKI Jakarta dengan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta 2) Penandatanganan MoU YNI dengan Ditjenpas 3) Peresmian LPKA Bandung 4) Upacara Pemberian Remisi Umum 17 Agustus 5) Perkemahan Pemasyarakatan 6) Kunjungan DPR ke Rutan Pondok Bambu 7) Upacara Sumpah Pemuda Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika Jakarta 8) ASEAN Prisons Track & Field Championships 19th jakabaring Palembang INDONESIA 9) Kegiatan Napi Berkebun, Pasar Festifal Jakarta 10) Pameran Hasil Karya Narapidana (Napi Craft 2015) 11) Kuliah Umum Pangkostrad, Rutan Salemba Jakarta

b. Pencegahan Penindakan selama Januari-Juli telah melaksanakan Satgas Pencegahan Dan Penanggulangan Gangguan Kamtib di: -

LP Klas I Tangerang;

-

LP Klas IIA Bekasi;

-

LP Klas IIA Karawang;



3. 1 ULP Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Surabaya;

LP Klas IIA Banceuy;

-

LP Klas IIA Pemuda Tangerang;

-

Rutan Salemba;

-

Lapas Klas IIA Wanita Tangerang;

-

Lapas Klas I Cipinang;

-

Lapas Klas IIB Subang

-

Lapas Klas IIB Indramayu.

Jumlah Gangguan Kamtib sampai Desember 2015 adalah sebagai berikut: Jumlah Jenis Gangguan Kamtib 2011

2012

2013

2014

2015

Pelarian

69

122

106

156

113

Penyelundupan Narkoba

98

145

90

213

79

9

22

20

62

Perkelahian 21

Penganiayaan/ Kekerasan Kerusuhan 12

16

25

3 10

Pemberontakan Lain-Lain Jumlah

-

-

23

145

55

188

305

264

579

278

Perbandingan Jumlah Gangguan Kamtib

578 600

305 188

400

264

278

200 0 2011

2012

2013

2014


2015


-

c. Standar dan Modul  Standar yang dibuat : 1. Standar Pencegahan gangguan Keamanan dan Ketertiba

3. Standar Pelayanan Pengaduan 4. Standar Penyelenggara Sidang Kode Etik dan Pengelolaan Majelis Kode Etik  Modul yang dibuat : 1. Modul Diseminasi Standar Pencegahan Gangguan Kamtib 2. Modul Diseminasi Standar Pelayanan Pengaduan 3. Modul Diseminasi Standar Evaluasi Hunian 4. Modul Diseminasi Standar Penyelenggara Sidang Kode Etik dan Pengelolaan Majelis Kode Etik d. Melaksanakan registrasi dan klasifikasi terhadap narapidana dan tahanan

DATA PENGHUNI DAN KAPASITAS HUNIAN TAHUN 2007- SEPTEMBER 2015 Tahun

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015 ( Data Septem ber 2015)

51.949

54.628

56.083

47.617

48.785

47.538

49.398

50.336

55.184

2.360

2.966

2.188

1.932

2.201

1.862

2.049

839

Narapidana Dewasa

71.507

75.447

79.023

79.953

86.905

96.568

106.531

Anak Didik

2.179

2.944

3.540

3.750

3.317

3.183

3.130

3.127

Jumlah

127.995

135.985

140.834

133.252

141.208

149.151

161.108

160.754

URAIAN

Penghuni Tahanan Dewasa dan Pemuda Tahanan Anak


609

106.452 115.210

2.353

173.356


2. Standar Evaluasi Hunian

15.521

7.990

4.849

7.582

7.956

7.943

11.957

Kapasitas

86.550

88.599

90.853

95.908

96.491

101.759

108.321

Selisih Penambahan Kapasitas

10.000

2.049

2.254

5.055

583

5.268

6.562

1.051

41.445

47.386

49.981

37.344

44.717

47.392

52.787

51.382

Over Kapasitas

354 12.602

109.372 119.380

10.008

53.976

GRAFIK PERKEMBANGAN TINGKAT HUNIAN DAN KAPASITAS LAPAS/RUTAN

350000 300000 250000 200000

127995

135985

140384

133252

141208

149151

86550

88599

90853

95908

96491

101759

161108

160754

108321

109372

173356

150000 100000

119380

50000 0 2007

2008

2009

2010

Kapasitas Hunian

2011

2012

2013

Jumlah Napi/Tah


2014 ( Okt )

2015 ( Sep )


Selisih Penambahan Penghuni

DATA NARAPIDANA TINDAK PIDANA KHUSUS ( PER SEPTEMBER 2015 )

TINDAK PIDANA KHUSUS


NO

JUMLAH

1.

KORUPSI

3.287

2.

NARKOBA BANDAR

35.611

3.

NARKOBA PEMAKAI

22.734

4.

TERORIS

212

5.

ILEGAL LOGGING

949

6.

HUMAN TRAFICKING

288

7.

PENCUCIAN UANG

95

8.

GENOSIDA

2

JUMLAH

63.178

63178

70000 60000 35611

50000

22734

40000 30000 3287

20000

212

949

288

95

2

10000 0

Jumlah Pidana Khusus

Korupsi

Narkoba Bandar

Narkoba Pemakai

Teroris

Illegal Logging

Human Traficking


Pencucian Uang

Genosida

e. Melaksanakan program reintegrasi kepada narapidana berupa Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat, Asimilasi dan Cuti Mengunjungi Keluarga

TAHUN 2007 – SEPT 2015 TAHUN NO

2014

URAIAN 2007

1.

Pembebasan Bersyarat

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2015

( s/d

(s/d

Sept)

Sept)

9.308

16.728

23.137

25.737

20.262

24.802

34.533

30.636

2.044

597

446

310

1.024

622

600

233

24.863

Cuti 2.

Menjelang

168

Bebas 3.

Cuti Bersyarat

1.962

3.447

7.460

4.971

11.017

7.527

14.225

5.419

1.707

4.

Asimilasi

1.168

705

999

2.011

2.282

4.397

2.738

1.883

2.729

254

340

223

68

109

38

13

30

13.568

21.817

32.265

33.097

34.694

37.386

Cuti 5.

Mengunjungi

42

Keluarga Jumlah

52.109

38.201

29.509

GRAFIK PELAKSANAAN PROGRAM REINTEGRASI TAHUN 2007- SEPT 2015

200000 180000 160000 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0

Jumlah Napi PB CMB

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014 (s/d Sept)

2015 (s/d Sept)

CB Asimilasi CMK



DATA PB, CMB, CB, ASIMILASI DAN CMK

f. Melaksanakan pemberian remisi umum dan khusus kepada narapidana

DATA REMISI UMUM I DAN REMISI KHUSUS I

( PER SEPTEMBER 2015 ) TAHUN NO

1.

URAIAN

Remisi Umum I

2015 (s/d

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

57.251

55.687

54.640

53.612

51.660

56.349

65.152

71.919

190.639

49.944

51.442

47.822

41.408

43.423

48.988

53.555

55.884

53.889

Belum

Belum

Dilaksan

Dilaksan

akan

akan

Sep)

Remisi 2.

Khusus I Hari Raya Idul Fitri

Remisi 3.

Khusus I Hari Raya

7.516

6.803

7.681

7.132

6.110

6.373

8.268

Natal Remisi 4.

Khusus I Hari Raya

355

343

359

333

374

328

538

55

830

756

749

716

521

736

377

542

0

7

11

7

11

11

5

15

-

-

-

-

-

-

-

187

-

-

-

-

-

-

-

80

472

Nyepi Remisi 5.

Khusus I Hari Raya

412

Waisak Remisi 6.

Khusus I Hari Raya

16

Imlek Remisi 7.

Sakit Berkepanj

32

angan I Remisi 8.

Lanjut Usia (Lansia)


66


TAHUN 2007- SEPT 2015

Nasional I Remisi 9.

Sudah di

Anak

-

-

-

-

-

-

-

713

Bimkem

JUMLAH

as 115.89

115.03

111.26

103.20

102.09

6

8

2

8

9

112.785

127.895

129.395

245.526

DATA REMISI UMUM II DAN REMISI KHUSUS II (REMISI BEBAS) TAHUN 2007- SEP 2015 ( PER SEPTEMBER 2015 ) TAHUN NO

1.

URAIAN

Remisi Umum Ii

2014

2015 (s/d

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

6.641

5.797

5.232

4.788

3.584

2.246

2.197

2.549

5.682

2.373

1.880

1.793

1.415

1.229

793

841

820

545

Belum

Belum

Dilaks

Dilaksan

anakan

akan

Sept)

Remisi Khusus 2.

Ii Hari Raya Idul Fitri

Remisi Khusus 3.

Ii Hari Raya

312

221

247

192

170

118

161

Natal

Remisi Khusus 4.

Ii Hari Raya

16

5

12

11

15

5

8

2

5

32

8

17

11

18

3

6

3

1

0

7

0

0

0

0

1

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

Nyepi Remisi Khusus 5.

Ii Hari Raya Waisak Remisi Khusus

6.

Ii Hari Raya Imlek Remisi Sakit

7.

Berkepanjanga n Ii

8.

Remisi Lanjut Usia (Lansia)


1


Nasional I

Nasional Ii

9.

Sudah di

Remisi Anak

-

Nasional Ii

-

-

-

-

-

-

4

Bimkem

JUMLAH

9.374

7.918

7.301

6.417

5.016

3.165

3.214

3.378

6.236

g. Melaksanakan pembinaan kemandirian di Lapas/Rutan 1) Narapidana yang terserap dalam kegiatan bimbingan latihan keterampilan sejumlah 5.186 dan bimbingan kerja lingkungan adalah 3.189 orang, dengan perincian sebagai berikut :

NO

KANWIL

UPT

KEGIATAN BIMBINGAN LATIHAN KETERAMPILAN

KEGIATAN BIMBINGAN KERJA LINGKUNGAN

JUMLAH TENAGA TERSERAP

JUMLAH TENAGA TERSERAP

WBP

INSTRUKTUR

WBP

INSTRUKTUR

1.

NAD

22

33

7

14

2

2.

SUMATERA UTARA

37

105

28

64

16

3.

SUMATERA BARAT

19

0

0

0

0

4.

RIAU

13

162

26

74

14

5.

KEP. RIAU

7

17

0

0

0

6.

JAMBI

10

92

30

90

24

7.

SUMATERA

19

643

342

52

0



as

SELATAN

BANGKA BELITUNG

5

92

30

46

4

9.

LAMPUNG

16

18

8

25

1

10.

BENGKULU

4

0

0

0

0

11.

BANTEN

11

61

9

35

6

12.

DKI JAKARTA

7

53

11

75

7

13.

JAWA BARAT

30

580

190

315

28

14.

YOGYAKARTA

7

23

12

3

0

15.

JAWA TENGAH

44

716

171

915

54

16.

JAWA TIMUR

38

1287

199

128

20

17.

KALIMANTAN BARAT

12

107

31

72

11

18.

KALIMANTAN TENGAH

9

49

13

65

16

19.

KALIMANTAN SELATAN

12

175

44

658

21

20.

KALIMANTAN TIMUR

11

123

4

0

0

21.

SULAWESI UTARA

13

21

16

137

4

22.

GORONTALO

2

0

0

0

0

23.

SULAWESI TENGAH

10

35

24

58

3



8.

SULAWESI SELATAN

24

152

42

68

8

25.

SULAWESI BARAT

5

84

10

50

22

26.

SULAWESI TENGGARA

6

19

5

0

0

27.

BALI

9

91

22

32

6

28.

NTB

8

50

1

28

7

29.

NTT

18

381

38

146

41

30.

MALUKU

13

13

3

4

2

31.

MALUKU UTARA

7

4

2

35

15

32.

PAPUA

9

0

0

0

0

33.

PAPUA BARAT

6

0

0

0

0

459

5.186

1.318

3.189

332

JUMLAH


24.

2) Narapidana yang terserap dalam kegiatan kerja industri dan jasa adalah 6.280 orang, dengan perincian sebagai berikut :

NO

1. 2.

KANWIL

NAD SUMATERA UTARA

UPT

KEGIATAN KERJA

KEGIATAN KERJA

INDUSTRI

JASA

JUMLAH TENAGA

JUMLAH TENAGA

TERSERAP

TERSERAP

WBP

PEG

WBP

PEG

22

31

0

0

0

37

156

0

30

0


3.

SUMATERA BARAT

19

0

0

0

0

RIAU

13

38

0

10

0

5.

KEP. RIAU

7

35

0

3

0

6.

JAMBI

10

35

7

19

4

19

459

12

65

9

5

80

0

6

0

7.

8.

SUMATERA SELATAN BANGKA BELITUNG

9.

LAMPUNG

16

28

0

8

0

10.

BENGKULU

4

13

0

1

0

11.

BANTEN

11

33

1

7

1

12.

DKI JAKARTA

7

140

9

22

7

13.

JAWA BARAT

30

537

10

71

11

14.

YOGYAKARTA

7

92

27

33

2

44

413

0

57

6

38

793

22

62

9

12

18

0

18

0

9

17

0

2

0

12

60

5

31

7

11

17

14

17

0

13

29

6

16

0

2

0

0

0

0

10

23

0

3

0

15. 16. 17.

18.

19.

20.

21. 22. 23.

JAWA TENGAH JAWA TIMUR KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN SELATAN KALIMANTAN TIMUR SULAWESI UTARA GORONTALO SULAWESI TENGAH



4.

24.

25.

SELATAN SULAWESI BARAT SULAWESI TENGGARA

24

91

0

0

0

5

14

1

17

4

6

24

4

10

2

27.

BALI

9

54

2

8

0

28.

NTB

8

12

1

8

1

29.

NTT

18

80

8

18

6

30.

MALUKU

13

0

0

0

0

7

24

8

6

0

31.

MALUKU UTARA

32.

PAPUA

9

5

1

13

7

33.

PAPUA BARAT

6

15

1

0

0

459

3.366

139

561

76

JUMLAH

3) Narapidana yang terserap dalam kegiatan kerja pertanian dan perkebunan adalah 1.074 orang, dengan perincian sebagai berikut :

KEGIATAN KERJA PERTANIAN DAN PERKEBUNAN NO

KANWIL

UPT

JUMLAH TENAGA TERSERAP WBP

PEG

1.

NAD

22

1

1

2.

SUMATERA UTARA

37

17

10

3.

SUMATERA BARAT

19

0

0

4.

RIAU

13

66

15

5.

KEP. RIAU

7

0

0



26.

SULAWESI

6. 7.

JAMBI SUMATERA SELATAN

10

80

18

19

66

23

BANGKA BELITUNG

5

10

5

9.

LAMPUNG

16

27

5

10.

BENGKULU

4

10

1

11.

BANTEN

11

3

2

12.

DKI JAKARTA

7

7

5

13.

JAWA BARAT

30

120

26

14.

YOGYAKARTA

7

13

3

15.

JAWA TENGAH

44

51

18

16.

JAWA TIMUR

38

48

10

17.

KALIMANTAN BARAT

12

48

12

9

17

5

12

56

13

18.

19.

KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN SELATAN

20.

KALIMANTAN TIMUR

11

6

2

21.

SULAWESI UTARA

13

14

6

22.

GORONTALO

2

0

0

23.

SULAWESI TENGAH

10

17

0

24.

SULAWESI SELATAN

24

24

7

25.

SULAWESI BARAT

5

8

2

6

18

1

9

24

6

26. 27.

SULAWESI TENGGARA BALI



8.

NTB

8

29

13

29.

NTT

18

44

23

30.

MALUKU

13

8

2

31.

MALUKU UTARA

7

6

2

32.

PAPUA

9

0

0

33.

PAPUA BARAT

6

0

0

JUMLAH

459

838

236

4) Narapidana yang terserap dalam kegiatan kerja perikanan dan peternakan adalah 508 orang, dengan perincian sebagai berikut :

KEGIATAN KERJA PERIKANAN DAN PETERNAKAN NO

KANWIL

UPT JUMLAH TENAGA TERSERAP WBP

PEG

1.

NAD

22

0

0

2.

SUMATERA UTARA

37

5

10

3.

SUMATERA BARAT

19

0

0

4.

RIAU

13

8

4

5.

KEP. RIAU

7

0

0

6.

JAMBI

10

3

2

19

95

45

5

4

3

7. 8.

SUMATERA SELATAN BANGKA BELITUNG



28.

LAMPUNG

16

9

1

10.

BENGKULU

4

0

0

11.

BANTEN

11

0

0

12.

DKI JAKARTA

7

11

3

13.

JAWA BARAT

30

25

13

14.

YOGYAKARTA

7

8

1

15.

JAWA TENGAH

44

42

24

16.

JAWA TIMUR

38

45

14

17.

KALIMANTAN BARAT

12

10

6

9

1

1

12

38

11

18.

19.

KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN SELATAN

20.

KALIMANTAN TIMUR

11

12

4

21.

SULAWESI UTARA

13

0

0

22.

GORONTALO

2

0

0

23.

SULAWESI TENGAH

10

0

0

24.

SULAWESI SELATAN

24

8

4

25.

SULAWESI BARAT

5

6

5

6

5

3

26.

SULAWESI TENGGARA

27.

BALI

9

2

1

28.

NTB

8

2

2

29.

NTT

18

6

3

30.

MALUKU

13

0

0



9.

MALUKU UTARA

7

0

0

32.

PAPUA

9

1

2

33.

PAPUA BARAT

6

0

0

459

346

162

JUMLAH

h. Melaksanakan pembinaan kepribadian di Lapas/Rutan JUMLAH NARAPIDANA YANG MEMPEROLEH PEMBINAAN KEPRIBADIAN TAHUN 2015 Pembinaan Agama Islam

Katolik

Protestan

Hindu

Budha

55.160

2.041

6.254

606

382

i.

No

1

Olah Raga

74.01 0

Kesenian

Kejar Paket A,B,C

Pramuka

58.016

1.707

2.521

Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak

Judul Kegiatan /

Progres/ Tempat/

Komponen

Waktu pelaksanaan

Hasil

Keterangan

Nota

Telah

Nota

Bekerja sama

Kesepahaman

ditandatangani

Kesepahaman

dengan instansi

antara

Kementerian

Kementerian

Hukum dan HAM

Hukum dan HAM

dengan

dengan

Kementerian

Kementerian

Pendidikan dan

Pendidikan dan

Kebudayaan RI

Kebudayaan RI



31.

2.

Melaksanakan

Melaksanakan

verifikasi program

verifikasi :

pendidikan bagi

a. Lapas Anak

Hasil Laporan verifikasi

Bekerjasama dengan Kementerian

Bandung, 03 Juli

Pendidikan dan

sama dengan

2015

Kebudayaan

Ditjen Pendidikan

b. Lapas Anak

Dasar dan

Pekanbaru, 6

Menengah

Juli 2015

Kemedikbud RI

c. Lapas Kelas I Makassar, 6 Juli 2015 d. Lapas Anak Pekanbaru, 4 Juli 2015

3

Penyempurnaan

Waktu : Bulan

pedoman dan

Bekerja sama

pedoman dan

Februari 2015,

modul

dengan YPP

modul

Tempat : Palu

penanganan

penanganan

teroris untuk

teroris untuk

petugas Bapas

petugas Bapas 4

Waktu : April – Juni

Penyusunan Juknis

2015

Pascarehabilitasi

Tempat : Ditjen

di Bapas

Pemasyarakatan

Juknis

Bekerja sama

Pascarehabilitasi

dengan BNN

di Bapas

Peserta : 12 orang (Tim Perumus Juknis) 5

Peningkatan

Waktu : 8 – 11

Bekerja sama

kompetensi

September 2015

dengan BNN

Program Manager

Tempat : Hotel

Layanan

Swissbell, Kalibata

Pascarehabilitasi

Peserta : 65 orang



anak bekerja

6

Waktu : 16 – 21

Bekerja sama

Kompetensi

September 2015

dengan BNN

Pembimbing

Tempat : Hotel

Kemasyarakatan

Mercure

Dan Konselor

Peserta : 32 orang :

Layanan

(27 orang PK Bapas

Pascarehabilitasi

dan 5 orang

Di Bapas

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan)

7

Sinkronisasi

Waktu : 29

Bekerja sama

berkelanjutan

September – 1

dengan BNN

program layanan

Oktober 2015

pascarehabilitasi

Tempat : Hotel Bidakara Peserta : 51 orang (6 orang Ditjen Pemasyarakatan dan 25 orang Kepala Bapas dan 20 orang Kanwil )

j.

Penerbitan 6 (enam) Edisi Newsletter Pemasyarakatan



Peningkatan

k. Kegiatan

Tindak

Lanjut

MoU/Kerjasama/SKB

Direktorat

Jenderal

Pemasyarakatan Tahun Anggaran 2015 NO

MITRA

JUDUL MOU/PKS

WAKTU

TINDAK LANJUT

dilaksanakan: a. Pelatihan

1.

Memorandum Saling

tenaga asesor

Pengertian antara

dan

RAOUL

Ditjenpas dengan RWI

WALLENBERG

tentang Peningkatan

INSTITUTE (RWI)

Kapasitas Untuk

06 Februari 2015

kepemimpinan b. Seminar

Rancangan

Memperkuat Implementasi

Standar

HAM di Lapas/Rutan

Perlakuan Minimum bagi Tahanan dan Narapidana

Memorandum Saling PengertianAntara INTERNATIONAL CRIMINAL INVESTIGATIVE 2.

TRAINING ASISTANT PROGRAM (ICITAP)

Kementerian Hukum Dan

Telah

Hak Asasi Manusia

dilaksanakan:

Republik Indonesia Dan

a. Pelatihan ERT

Departemen Kehakiman

17 Februari

Amerika Serikat

2015

b. Pelatihan Intelijen

MengenaiBantuan

Pemaysarakat

Pengembangan Kapasitas

an

Manajamen Untuk Narapidana Resiko Tinggi

Nota Kesepahaman antara Kementerian Hukum dan HAM RI dan

3.

TENTARA

Tentara Nasional

NASIONAL

Indonesia tentang

INDONESIA (TNI)

Kerjasama

Telah 02 April

dilaksanakan

2015

penyusunan 2

Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Pemasyarakatan


(dua) PKS


Telah

NO

MITRA

JUDUL MOU/PKS

WAKTU

TINDAK LANJUT

Nomor : M.HH.07.HM.05.02 Tahun

Nomor : Kerma/11/IV/2015 Perjanjian Kerja Sama antara Ditjen Pemasyarakatan dan Komando Daerah Militer

Merupakan tindak

IV/Diponegoro tentang

4.

KODAM IV DIPONEGORO

Karya Bakti TNI Dalam

15

Pekerjaan Pembukaan

September

Akses Jalan Penghubung

2015

Pos Pengamanan di

lanjut MOU antara Kemenkumham dan TNI

Pulau Nusakambangan Nomor : PAS47.HM.05.02 Tahun 2015 Nomor : 19/IX/2015 Nota Kesepahaman

Telah

antara Ditjen

dilaksanakan

Pemasyarakatan dan

5.

KEPOLISIAN

Asops Mabes Polri

NEGARA

Tentang Kerja Sama

REPUBLIK

Penyelenggaraan Tugas

INDONESIA

dan Fungsi

(POLRI)

Pemasyarakatan.

penyusunan Pedoman 27 April

Pelaksanaan

2015

Kerja Sama Penyelenggaraan Tugas dan

Nomor : PAS-

Fungsi

25.HM.05.02 Tahun 2015

Pemasyarakatan.

Nomor : B/15/IV/2015 Nota Kesepahaman

KEMENTERIAN 6.

PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI

antara Kementerian

Telah

Hukum dan HAM RI dan

dilaksanakan

Kementerian Pendidikan

27 April

penyusunan draft

dan Kebudayaan Tentang

2015

awal PKS dengan

Penyelenggaraan

Direktorat Teknis

Pendidikan di Balai

terkait

Pemasyarakatan,



2015

NO

MITRA

JUDUL MOU/PKS

WAKTU

TINDAK LANJUT

Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Lembaga

Sementara, Rumah Tahanan Negara, dan Lembaga Pemasyarakatan. Nomor : M.HH08.HM.05.02 Tahun 2015 Nomor : 02/IV/NK/2015 Nota Kesepahaman Antara Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan

1. Telah

Center for Detention

7.

CENTER FOR

Studies Tentang

DETENTION

Penguatan

STUDIES (CDS)

Pemasyarakatan.

dilaksanakan 31 Agustus 2015

penyusunan PKS 2. Akan dibuat

Nomor : PAS-48.HM.05.03

Rencana

Tahun 2015

Kegiatan 2016

Nomor : 001/CDS/5/3/I/2015 Merupakan tindak lanjut MOU antara

LEMBAGA 8.

PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK)

PKS Ditjenpas dan LPSK

Kemenkumhan

tentang Perlindungan

dan LPSK

Bagi Tahanan dan Warga

tentang

Binaan Pemasyarakatan Yang Menjadi Pelapor, Saksi, Dan/Atau Korban.

21 Oktober 2015

Peningkatan Kapasitas Perlindungan

Nomor: PAS-HM.05.02-56

Saksi dan Korban

Nomor : PKS-001

Tindak Pidana

14.21LPSWX/2015

dari Aspek Hukum dan HAM No : M.HH09.HM.05.02 Th



Penempatan Anak

NO

MITRA

JUDUL MOU/PKS

WAKTU

TINDAK LANJUT 2015 No : NK-

K/04/2015 Ditindaklanjuti

ASOSIASI PERGURUAN 9.

TINGGI ILMU KOMPUTER (APTIKOM)

Nota Kesepahaman

dengan :

antara Ditjen

1. SE untuk

Pemasyarakatan dengan

seluruh

APTIKOM, Tentang

Kepala Divisi

Bhakti Perguruan Tinggi

Pemasyarakat

Dalam Peningkatan

an se-

Layanan Pemasyarakatan

30 Oktober

Berbasis Teknologi

2015

Indonesia. 2. Penyusunan

Informasi

template/conto

Nomor : PAS-

h PKS antara

HM.05.03.58

divisi pas dan

Nomor :

perguruan

09/MOU/APTIKOM/X/201

tinggi

5

komputer di wilayahnya

Nota Kesepahaman antara Ditjen

10.

INSTITUT

Pemasyarakatan dan

KEUANGAN

IPKIA PERBANAS,

PERBANKAN DAN

Tentang Peningkatan

INFORMATIKA

Kapasitas Petugas

30 Oktober

Belum Ada

ASIA PERBANAS

Pemasyarakatan Dalam

2015

Tindak Lanjut

(IKPIA

Bidang Kewirausahaan.

PERBANAS)

Nomor : PAS-HM.05.0306 Nomor 043/MOU/X/IKPIA/2015

INDONESIA 11.

COMNET PLUS (ICON +)

Nota Kesepahaman

Sedang disusun

antara Ditjen

30 Oktober

draft PKS berikut

Pemasyarakatan dengan

2015

dibuat Rencana

ICON+, Tentang


Kegiatan 2015-


005/1.DIV4.2/LPS

NO

MITRA

JUDUL MOU/PKS

WAKTU

Penyediaan Layanan

TINDAK LANJUT 2016

Jaringan Telekomunikasi


Berbasis Teknologi Informasi di Lingkungan Pemasyarakatan. Nomor : 10301/MOU/061/ICON+/2 01 5 Nomor : PAS-HM. 05. 0357 Nota Kesepahaman Antara Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Dan

12.

1. Telah dibentuk

Kepaniteraan Mahkamah

Tim Pokja

Agung Republik Indonesia

Ditjenpas.

KEPANITERAAN

Tentang Pilot Project

MAHKAMAH

Pertukaran Data Perkara

AGUNG

Pidana Pada Tingkat

30 Oktober 2015

2. Sedang disusun mekanisme

Kasasi Dalam Rangka

pertukaran

Rintisan Sistem Peradilan

data secara

Pidana Terpadu Berbasis

teknis.

Teknologi Informasi Nomor : PAS-HM.05.0159 Nomor

:

1454/PAN/HK.00/X/2015 1. DIREKTUR

13.

Keputusan Bersama

1. Telah

JENDERAL

Direktur Jenderal

dilaksanakan

PEMBINAAN

Pemasyarakatan

05

workshop

PELATIHAN

Kementerian Hukum dan

November

SKB 3

DAN

HAM RI dengan Direktur

2015

Menteri

PRODUKTIVITA

Jenderal Pembinaan

S

Pelatihan dan


2. Akan dibuat surat edaran

NO

MITRA

JUDUL MOU/PKS

WAKTU

TINDAK LANJUT

Produktivitas Kementerian

ke Kepala

KETENAGAKER

Tenaga Kerja RI dan

Divisi

JAAN RI

Direktur Jenderal

Pemasyaraka

2. DIREKTUR

Rehabilitasi Sosial

tan seluruh

JENDERAL

Kementerian Sosial

Indonesia

REHABILITASI

tentang Petunjuk

SOSIAL

Pelaksanaan

KEMENTERIAN

Penyelenggaraan

SOSIAL RI

Pelatihan Kerja Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan serta Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Bekas Warga Binaan Pemasyarakatan.

Nomor : PAS-64.HM.05.02 TAHUN 2015 Nomor : KEP.268/LATTAS/XI/2015 Nomor : 27 Tahun 2015 Nota Kesepahaman Antara Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Dan Yayasan Mitra Kencana Cendekia Tentang Pelayanan Rehabilitasi

YAYASASAN 14.

MITRA KENCANA CENDEKIA

Sosial Bagi Warga Binaan

23 Juni

Belum Ada

Pemasyarakatan

2015

Tindak Lanjut

Penyalahgunaan Narkoba

Nomor: PAS-35.HM.05.03 Tahun 2015 Nomor: 006/MoU/YAMIKA/062015



KEMENTERIAN

l.

Bina Kesehatan Dan Perawatan Narapidana Dan Tahanan 1) Melaksanakan kegiatan penyuluhan kesehatan (Preventif/KIE) kepada

2) Melaksanakan pengobatan (Kuratif) melalui rawat jalan dan rawat inap di dalam maupun luar lapas kepada 55.101 orang napi/tahanan.

Keadaan Kesehatan Narapidana Dan Tahanan

Peny. HIV/ AIDS

TBC

Hepatitis

IMS

Penyakit

Jantung &

Percernaan

Pembuluh

Kanker

Peny. Lain

Jumlah

Darah 3.686

2.493

1.880

1.928

11.646

3.656

1.755

28.057

55.101

3) Melaksanakan perlindungan terhadap 751 kelompok rentan 4) Melaksanakan perlindungan kepada

1.570 orang tahanan/narapidana

rIsiko tinggi (Sirosis Hepatis, Gangguan Jiwa Berat, Kanker, Jantung, Hipertensi, Stroke, DM, Gagal Ginjal, Cacat Tubuh) 5) Melaksanakan kegiatan perawatan kepada 126.872 tahanan/narapidana (rawat dalam 31.317 orang dan rawat luar lapas 95.555 orang)

Data Kematian Tahun 2015

STATUS Narapidana

JUMLAH KEMATIAN 378 orang

Tahanan

87 orang

Jumlah

465 orang



77.554 orang napi/tahanan.

Jumlah Kematian Tahun 2012 sampai dengan 2015

2012

2013

465

441

2014

2015

6) Penguatan Standar Penyelenggaraan Makanan (Bahan Makanan, Nilai Gizi Bama dan Standar Biaya, Proses dan Distribusi Makanan, Perlengkapan Makanan dan Dapur) 7) Diseminasi Standar Penyelenggaraan Makanan di Lapas/Rutan 8) Diseminasi Buku Standarisasi Kesehatan di Lapas/Rutan 9) Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan dan Perawatan Berbasis Informasi Teknologi 10) Penyusunan Standar Pengendalian TB, Hepatitis, Skabies, Lepra dan Penyakit Menular Lainnya 11) Penyusunan Modul Diseminasi Standar Pengendalian TB, Hepatitis, Skabies, Lepra dan Penyakit Menular Lainnya 12) Penyusunan Standar Terapi Rehabilitasi Medik 13) Penyusunan Modul Diseminasi Standar Terapi Rehabilitasi Medik 14) Penyusunan Instrumen Assesment 15) Penyusunan Instrumen Skrining 16) Penyusunan Materi Rehabilitasi Sosial 17) Penyusunan Materi/Media 18) Diseminasi Instrumen (Assesment dan Skrining) dan Materi Ke Di Yogyakarta 19) Diseminasi Instrumen (Assesment dan Skrining) dan Materi Ke Di Palembang 20) Diseminasi Instrumen (Assesment dan Skrining) dan Materi Ke Di Bandung 21) Diseminasi Instrumen (Assesment dan Skrining) dan Materi Ke Di Medan



530

506

22) Penguatan Standar Pelayanan dan Perawatan Kesehatan bagi Kelompok Rentan dan Risiko Tinggi 23) Diseminasi Standar Pelayanan dan Perawatan Kesehatan bagi Kelompok

37. KEKAYAAN INTELEKTUAL

a. Pelayanan Kekayaan Intelektual Penyediaan Layanan Elektronik Kekayaan Intelektual (e-KI) yang meliputi: 1) e-Hak Cipta 2) e-Perpanjangan Merek Terdaftar 3) e-Permohonan Paten 4) e-Permohonan Merek 5) e-Permohonan Desain Industri 6) e-Pencatatan Lisensi Kekayaan Intelektual 7) e-status permohonan KI

Permohonan Kekayaan Intelektual Yang Mendapat Kepastian Hukum Jenis HKI

Realisasi

Target

Realisasi

Realisasi

Realisasi

Realisasi

2015

2015

2014

2013

2012

2011

Hak Cipta

6.642

1.500

4.475

5.071

7.302

4.117

Desain Industri

3.482

4.000

4.456

5.011

6.991

5.367

Paten

4.031

2.916

2.030

2.552

2.252

2.825

Merek

56.581

50.000

51.939

34.264

37.482

56.993

Total

70.763

58.416

62.900

46.898

54.027

69.302



Rentan dan Risiko Tinggi

b. Perlindungan dan penegakan hukum atas kekayaan intelektual

No.

2.

JUMLAH

Penerimaan Pengaduan

32

Penindakan

15

38. ADMINISTRASI HUKUM UMUM

a. Inovasi Pelayanan Publik dilingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sebagai berikut : 1) Pengesahan Badan Hukum Yayasan Secara Online. 2) Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan Secara Online. 3) Unduh Data Perseroan Secara Online. 4) Unduh Data Fidusia Secara Online. 5) Pengangkatan Notaris Secara Online. 6) Unduh Data Protokol Notaris Secara Online. 7) Kemudahan Pembayaran Perjalanan Dinas Melalui Kartu Kredit BNI. 8) Sistem Pembayaran Administrasi Hukum Umum (SIMPADHU). 9) Layanan Pendaftaran Jaminan Fidusia sehingga ketentuan one day service dapat terwujud; 10) Layanan Pengesahan dan perubahan Perseroan Terbatas; 11) Layanan Pengesahan Badan Sosial; 12) Layanan Daftar Wasiat; 13) Layanan Formasi Notaris, perpindahan, cuti, pemberhentian dan daftar tunggu; 14) Layanan pencarian data (protokol notaris, data PT, data jaminan fidusia); b. Kerjasama

ASEAN

di

bidang

hukum

dilaksanakan melalui mekanisme pertemuan para Pejabat Tinggi ASEAN di bidang hukum (ASEAN Senior Law Officials Meeting/ASLOM) dan pertemuan para Menteri Hukum ASEAN (ASEAN Law Ministerial Meeting/ALAWMM)



1.

BIDANG

dimana Indonesia telah menjadi Tuan Rumah ASLOM ke 16 dan ALAWMM ke 9 pada tahun 2015 yang diselenggarakan di Bali. c. Sidang Tahunan ke-54 AALCO di Beijing RRT

Dengan Secretary Of Justice Hongkong Terkait Penanganan Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana PT. Bank Century di Hongkong tanggal tanggal 15-16 April 2016. d. Kerja sama Internasional 1) Peningkatan kerja sama di bidang hukum antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Belanda.. Beberapa isu yang ingin saya diskusikan dengan Belanda adalah peningkatan kerja sama di bidang hukum yang meliputi Mutual Legal Assistance (MLA), ekstradisi, dan kerja sama bidang hukum lainnya. 2) Kerja sama dalam bidang hukum antara Pemerintah Indonesia dengan Secretary for Justice (SJ) Hong Kong, terutama penyelesaian-penyelesaian kasus hukum dalam bidang arbitrase dan alternative dispute resolution. "Kerja sama antara Indonesia dengan Hong Kong, kalau ada kontrak-kontrak dagang, perselisihan business communities, dan lainnya. 3) Kerjasama dibidang hukum antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Tiongkok, Pemerintah Tiongkok berharap agar Indonesia segera meratifikasi perjanjian ekstradisi tersebut untuk menjadi payung hukum yang sangat kuat karena dapat membantu dalam pemberantasan kejahatan internasional. 4) Perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana/ Mutual Legal Assistance (MLA) in Criminal Matters antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Swiss. 5) Perjanjian bilateral dalam bidang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana/ Mutual Legal Assistance (MLA) in Criminal Matters antara Pemerintah Republik Indonesia dan Rusia. 6) Perjanjian Kerjasama MLA antara Republik Indonesia dan Perancis. 7) Perjanjian Kerjasama MLA antara Republik Indonesia dan Uni Eropa. 8) Perjanjian MLA dan Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Iran



pada tanggal 11-14 April 2015 dan Pertemuan

e. Pelayanan Administrasi Hukum Umum : 1) Permohonan Pelayanan Administrasi Perseroan Terbatas PT Terbuka dan PT Tertutup (Dian 1, Dian 2 dan Dian 3) diselesaikan sebanyak 94.227

2) Permohonan Pelayanan Administrasi Badan Hukum Sosial diselesaikan sebanyak 33.221 permohonan 3) Permohonan Surat Keputusan Perkumpulan yang diselesaikan sebanyak 33.145 permohonan. 4) Penerbitan Legal Opinion sebanyak 14 permohonan 5) Persetujuan ijin Kerja Lawyer Asing sebanyak 45 permohonan 6) Permohonan Legalisasi sebanyak 68.930 dokumen 7) Pelayanan Pemberian Pendapat Hukum sebanyak 336 permohonan 8) Pelayanan Proses Beracara Untuk Advokasi Keperdataan sebanyak 388 permohonan 9) Pelayanan Kenotariatan

PELAYANAN

JUMLAH

Pengangkatan Notaris

733

Penerbitan Sertifikat Cuti

431

Penerbitan Surat Persetujuan

73

Penambahan atau Perubahan Nama dan atau Gelar Akademik Perpindahan Notaris

74

Perpanjangan Notaris

54

Pemberhentian Notaris

88

Penyampaian Berita Acara Sumpah

357

Jabatan Notaris, Alamat, Contoh/Specimen Tanda Tangan Notaris Penunjukan Penampung Protokol

60

10) Harta Peninggalan sebagai berikut: -

Tindak lanjut pemberian rekomendasi boedoel sebanyak 23

-

Pemberian tanda terdaftar sebagai kurator/pengurus sebanyak 146

-

Kartu wasiat terdaftar sebanyak 9.598



permohonan

11) Pendaftaran Fidusia sebagai berikut: Pendaftaran Sertifikat Jaminan Fidusia

= 6.188.473 Pendaftaran

online Sertifikat

Jaminan

Fidusia

=

9.903 berkas

=

94.799 berkas

Online Penghapusan Sertifikat Jaminan Fidusia/Roya

12) Menerima surat-surat umum berkaitan dengan Hukum Tata Negara sebanyak 38 surat 13) Menerima surat-surat masuk lain berkaitan dengan partai politik sebanyak 228 surat 14) Menerima permohonan pendaftaran perubahan AD & ART dan perubahan kepengurusan partai politik sebanyak 23 permohonan 15) Menerima permohonan pendaftaran partai politik sebagai badan hukum sebanyak 4 permohonan 16) Menerima permohonan pewarganegaraan berdasarkan Pasal 8 UndangUndang Nomor 12 Tahun 2006 sebanyak 332 permohonan 17) Menerima permohonan pewarganegaraan berdasarkan Pasal 19 UndangUndang Nomor 12 Tahun 2006 sebanyak 129 permohonan 18) Menerima permohonan pewarganegaraan berdasarkan Pasal 20 UndangUndang Nomor 12 Tahun 2006 sebanyak 8 permohonan 19) Menerima permohonan pendaftaran memilih kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anak yang berkewarganegaraan ganda terbatas berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 sebanyak 62 permohonan



Perubahan

20) Permintaan MLA (incoming dan outgoing) Statistik Permintaan MLA ke Dalam

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Nama Negara

Polandia Jepang Belanda Rusia Belgia Republik Ceko Australia Hong Kong SAR Thailand Republik Korea Turki RRT Lichtenstein Filipina Jerman Swiss Romania Austria Peru Armenia Perancis Total

Jumlah Permintaan

5

3

1

1

1

1

1

1

2

1

1

3

2

1

5

5

1

1

1

1

3

2

1

2

1

1

1

1

2

1

2

2

1 3

2

1

1 1

2

2

2

1

1

1

1

1

1

2

2

41

24


17


No.

Permintaan Yang Ditindaklanjuti Permintaan Dalam Proses Permintaan Komunikasi Yang sudah dengan Negara Permintaan ditindaklanjuti Peminta Demi Selesai ke Penegak Melengkapi Hukum Berkas dan Informasi Tambahan

Statistik Permintaan MLA Keluar

Nama Negara

Hong Kong

4

Swiss

2

Korea

1

Viet Nam

1

Singapura

4

Inggris

4

British Virgin Island

1

8

Cayman Island

1

9

Amerika Serikat

4

Perancis

1

RRT

3

Australia

1

1 2 3 4 5 6

7

10 11 12 13

Selandia Baru TOTAL

1 28

4 2 0

1

1 4 4

1

1

2

2

1 3 1 1 25

3

21) Melakukan pengelompokan data sidik jari perorang untuk dicatat kedalam agenda dari Kantor Imigrasi, Ditjen Pemasyarakatan, Angkatan Darat, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Calon Pegawai Negeri Sipil, Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dari Januari s.d. Desember 2015 sebanyak 113.797 slip sidik jari, sedangkan pada target tahunan Subdit Data dan Informasi adalah 120.000 slip sidik jari



No.

Jumlah Permintaan Keluar yang diterima Kemenkumham dari Penegak Hukum di Indonesia

Permintaan Yang Ditindaklanjuti Permintaan Dalam Proses Komunikasi Permintaan dengan Yang sudah Negara Permintaan ditindaklanjuti Peminta Selesai ke Penegak Demi Hukum Melengkapi Berkas dan Informasi Tambahan

39. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

a. Kerja sama bidang hukum antara Kementerian Hukum dan HAM dengan yayasan politik Jerman Hanns Seidel Foundation Pimpinan HSF Pusat

Kemenkumham

khususnya

dengan

Direktorat

Jenderal

Peraturan

Perundang-undangan diantaranya adalah pelatihan legal drafting, litigasi, dan penyusunan modul. b. Penyusunan

pembentukan

peraturan

perundang-undangan

prakarsa

Kementerian Hukum dan HAM pada tahun 2015 sebanyak 56 rancangan peraturan

perundang-undangan.

Pengharmonisasian

atas

rancangan

peraturan perundang-undangan oleh Kementerian Hukum dan HAM pada tahun 2015 sebanyak 363 rancangan peraturan perundang-undangan c. Berdasarkan Keputusan DPR-RI Nomor 06A/DPR RI/II/2014-2019 tentang Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2015 serta Keputusan DPR RI Nomor 2/DPR RI/II/2014-2019 tentang Penetapan 2 (dua) RUU tambahan dan 2 (dua) RUU Pergantian dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2015 telah ditetapkan 40 RUU sebagai prioritas yang akan dibentuk tahun 2015. Dari jumlah tersebut, 10 RUU diantaranya menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menyiapkan naskah akademik dan RUUnya. Menteri Hukum dan HAM selaku koordinator Prolegnas di lingkungan Pemerintah, senantiasa melakukan koordinasi dengan Kementerian/LPNK yang menjadi pemrakarsa RUU dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2015.

Adapun perkembangan terhadap 10 RUU yang

menjadi tanggung jawab Pemerintah adalah sebagai berikut :

NO

1.

JUDUL RUU

PEMRAKARSA

KETERANGAN

RUU tentang Kitab


Pembahasan Tingkat

Undang-Undang Hukum

HAM

I di Komisi III DPR


Pembahasan Tingkat

HAM

I di Pansus DPR


Pembahasan Tingkat

HAM

I di Pansus DPR

Kementerian Keuangan

Pembahasan Tingkat

Pidana 2.

3.

RUU tentang Merek

RUU tentang Paten

RUU tentang Jaring 4.

Pengaman Sistem

I di Komisi XI DPR

Keuangan 5.

RUU tentang Perubahan



Pembahasan Tingkat


Ursula Männle menjelaskan yang sudah terjalin antara HSF dengan

atas Undang-Undang

I di Komisi XI DPR

Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak

7.

RUU tentang

Kementerian Kesehatan

Kekarantinaan Kesehatan

Pembahasan Tingkat I di Komisi IX DPR

RUU tentang Perubahan

Kementerian Komunikasi

Sudah disampaikan

atas Undang-Undang

dan Informatika

Presiden ke DPR

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) RUU tentang Perubahan

8.


Sudah disampaikan

Kelima Atas UU Nomor 6

kepada Presiden

Tahun 1983 tentang

(permohonan Surat

Ketentuan Umum Dan

Presiden)

Tata Cara Perpajakan RUU tentang Bea Materai


Dalam tahap harmonisasi di

9.

Kementerian Hukum dan HAM

10.

RUU tentang Komisi


Dalam tahap kajian

Kebenaran dan

HAM

Internal Pemerintah

Rekonsiliasi

d. Untuk meningkatkan kualitas naskah akademik yang menjadi dasar penyusunan rancangan undang-undang, pada tahun 2015 Kementerian Hukum dan HAM telah melakukan penyelarasan terhadap terhadap 26 (dua puluh) enam naskah akademik rancangan undang-undang yang berasal dari Kementerian/LPNK. 1)

Naskah Akademik RUU tentang KUHP;

2)

Naskah Akademik RUU tentang Merk;

3)

Naskah Akademik RUU tentang Paten;

4)

Naskah Akademik RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

5)

Naskah Akademik RUU tentang Perubahan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

6)

Naskah Akademik RUU tentang Perubahan Kelima atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;



6.

7)

Naskah Akademik RUU tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;

8)

Naskah Akademik RUU tentang Jaringan Pengamanan Sistem Keuangan; Naskah Akademik RUU tentang NA RUU Karantina Kesehatan;

10) Naskah Akademik RUU tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi; 11) Naskah Akademik RUU tentang Koperasi; 12) Naskah Akademik RUU tentang Bea Materai; 13) Naskah Akademik RUU NA RUU tentang Perampasan Aset Tindak Pidana; 14) Naskah Akademik RUU tentang Pembatasan Transaksi Penggunaan Uang Kartal; 15) Naskah Akademik RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme; 16) Naskah Akademik RUU tentang Desain Industri; 17) Naskah Akademik RUU tentang Pengesahan Persetujuan Antar Pemerintah RI dan Pemerintah Republik Filipina mengenai Penetapan Batas ZEE; 18) Naskah Akademik RUU tentang Pengesahan Persetujuan Antar Pemerintah RI dan Pemerintah Republik Singapura tentang Penerapan Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Timur Selat Singapura; 19) Naskah Akademik RUU tentang Pengesahan Persetujuan Antar Pemerintah RI dan Pemerintah Republik Polandia tentang Kerjasama di Bidang Pertahanan; 20) Naskah Akademik RUU tentang Pengesahan Persetujuan antar Pemerintah RI dengan Pemerintah Republik Rakyat China tentang Kerjasama Dalam Bidang Pertahanan; 21) Naskah Akademik RUU tentang Pengesahan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kementerian Pertahanan Pemerintah RI dan Kementerian Pertahanan Republik Federasi Jerman tentang Kerjasama di Bidang Pertahanan; 22) Naskah

Akademik

RUU

tentang

Perubahan

Harga

Rupiah

(Redeminasi); 23) Naskah Akademik RUU Pengesahan Maritime Labour Convention (MLC); 24) Naskah Akademik RUU tentang Bahan Kimia;



9)

25) Naskah Akademik RUU tentang Rahasia Negara; 26) Naskah Akademik RUU tentang Perubahan UP3 (IPTEK);

HAM, pada saat ini telah dibentuk unit baru di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang menjalankan tugas analisis dan evaluasi hukum. Tujuan dibentuk unit baru tersebut adalah untuk menganalisis dan mengevaluasi peraturan perundang-undangan yang ada saat ini (existing) agar dapat diketahui apakah peraturan tersebut masih sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah atau tidak. Selama ini proses pembentukan peraturan perundang-undangan tidak pernah diimbangi dengan pelaksanaan review untuk mengetahui daya guna dan efektifitas peraturan perundang-undangan

yang telah dibentuk tersebut,

akibatnya tidak terdeteksi dengan baik peraturan-perundang-undangan yang dalam penerapannya justru menghambat sektor-sektor tertentu, misalnya sektor perdagangan atau investasi.

f. Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan

DATA PERANCANG DI KEMENTERIAN/LEMBAGA/INSTANSI DAERAH (SAMPAI DENGAN DESEMBER 2015) NO

PERANCANGAN JUMLAH (orang)

a.

b.

Kementerian Hukum dan HAM

341

Pusat

60

Kantor Wilayah

281

Kementerian Lain/LPNK/Lembaga Negara Kementerian Lain

107 59

Kementerian Kehutanan

6

Kementerian Lingkungan Hidup

1

Kementerian Kelautan dan Perikanan

1



e. Seiring dengan perubahan organisasi dan tata kerja Kementerian Hukum dan

24

Kementerian Kesehatan

16

Kementerian Sosial

9

Kementerian Komunikasi dan Informatika

1

Kementerian Pekerjaan Umum

1

Lembaga Pemerintah Kementerian Badan Kepegawaian Nasional

Non

21 3

LAPAN

2

LIPI

9

Badan Nasional Bencana ANRI

Penanggulangan

1 3

Bakorsurtanal

3

Lembaga Negara

c.


Kementerian Perhubungan

27

DPD

2

Sekjen DPR RI

25

Instansi Daerah

1

Pemda Sumatera Selatan JUMLAH

1 449

g. Penerbitan Jurnal Legislasi Indonesia h. kerja sama antara Direktorat Jenderal Peratruan Perundang-undangan dengan Lembaga Analis Kebijakan dan Advokasi Perburuhan (ELKAPE) dan pendukung teknis implementasi yang dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) i.

Penjajakan Tindak Lanjut MoU Kerja Sama Regulasi RI-Meksiko di Kemenko Perekonomian

j.

Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan dengan Japan International Cooperation Agency (JICA) dan Diskusi mengenai kuisioner dari JICA di Direktorat Jenderal Peraturan Perundangundangan


k. Country Programme Document (CPD) Program Kerja Sama RI-UNICEF l.

Perpanjangan Kesepahaman Bersama LPSK dengan KEMENKUMHAM

m. Pembinaan Substansi Perancangan Peraturan Daerah

pada 9 kantor

n. Konsultasi langsung dan konsultasi tertulis baik dari Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/ Kota, atau DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota dan Instansi lainya o. Penanganan permohonan pengujian undang-undang terhadap UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebanyak 140 (seratus empat puluh) perkara

40. HAK ASASI MANUSIA

a. Penguatan HAM

NO

011 . 1.

2.

3.

4.

5.

6.

URAIAN KEGIATAN

TEMPAT DAN TANGGAL PELAKSANAA N

JUMLAH PESERT A L

Anggaran/ Kinerja

Realisasi

P

Pedoman/panduan/modul bahan ajar HAM

Penyusunan Draft Modul HAM Bagi Tenaga Pertanahan

Ditjen Ham, 14 Agustus 2015

Workshop Modul Pelatihan HAM Bagi Tenaga Pertanahan

Ditjen HAM, 13 Oktober 2015

Penyusunan Draft Modul HAM Bagi TKI


Workshop Modul Pela tihan HAM Bagi TKI

Ditjen HAM, 15 Oktober 2015

Penyusunan Modul Pelatihan HAM Bagi Penyusun dan Peran-cang Perda

Ditjen Ham, 8 Juli 2015

Workshop Modul

Ditjen HAM, tgl.

17

17

18

18

16

18

5

13

4

12

6

12


32.351.000

31.331.000

1 keg

1 keg

17.838.000

16.721.650

1 keg

1 keg

32.351.000

32.333.000

1 keg

1 keg

17.838.000

16.712.450

1 keg

1 keg

32.351.000

32.336.000

1 keg

1 keg

17.838.000

16.724.850


wilayah

NO

8.

9.

10.

012 . 1.

2.

3.

4.

5.

JUMLAH PESERT A L

Pelatihan HAM Bagi Penyusun dan Peran-cang Perda

12 Oktober 2015

Penyusunan Bahan Ajar HAM Bagi TKI

Ditjen Ham, 1 September 2015

Workshop Bahan Ajar HAM Bagi TKI

Ditjen HAM, tgl.18 Agustus 2015

15

Penyusunan Draft Bahan Ajar Ham Bagi Tenaga Pertanahan


14

Workshop Draft Bahan Ajar Ham Bagi Tenaga Pertanahan

-

18

17

Anggaran/ Kinerja

Realisasi

P

7

7

8

13

1 keg

1 keg

32.351.000

32.336.000

1 keg

1 keg

17.838.000

17.669.00

1 keg

1 keg

32.351.000

32.333.000

1 keg

1 keg

17.838.000

16.709.000

1 keg

1 keg

110.757.000

109.169.900

1 keg

1 keg

105.165.000

105.096.200

1 keg

1 keg

104.366.000

96.313.050

1 keg

1 keg

109.113.000

99.114.700

1 keg

1 keg

25.836.000

22.661.000

1 keg

1 keg

Penyelenggaraan Penguatan HAM di wilayah I

Penyelenggaraan Penguatan Ham Di Prov. Jawa Timur

Hotel Pullman Jln.Basuki Rahmat, 26-28 Agustus 2015

22

Penyelenggaraan Penguatan Ham Di Prov.Bali

Hotel Santika, Denpasar, tgl. 25-27 November 2015

22

Penyelenggaraan Penguatan Ham Di Prov. Kalimantan Barat

Hotel Orchard Pontianak, Tgl. 9-11 Juni 2015

24

Penyelenggaraan Penguatan Ham Di Prov. Sumbar

Hotel Pangeran Beach, Padang, 14-16 September 2015

22

Evaluasi Penguatan Ham Bagi Siswa SMA/SMK Di Wilayah I

Jakarta, 7 Desember 2015

7

8

8

6

8

29



7.

URAIAN KEGIATAN


NO

7.

013 . 1.

2.

3.

4.

5.

6.

JUMLAH PESERT A L

P 18

Penyelenggaraan Penguatan Ham Bagi Siswa SMA/SMK di Provinsi DKI Jakarta

Hotel Best Western Premier The Hive Jln.Di.Panjaitan Kav.3-4,Jakarta Timur, 10-12 Agustus 2015

12

Penyelenggaraan Penguatan HAM Bagi Tenaga Kesehatan di Jakarta DKI Jakarta

Hotel Puri Denpasar Jakart, tgl.23-26 Oktober 2015

-

-

Anggaran/ Kinerja

Realisasi

99.800.00

96.087.400

1 keg

1 keg

120.540.000

89.281.000

1 keg

1 keg

Penyelenggaraan Pendampingan Penguatan HAM di wilayah II Penyelenggaraan Penguatan HAM di Prov. Jawa Tengah

Hotel Ciputra Semarang, tgl. 27 – 29 Mei 2015

19

Penyelenggaraan Penguatan Ham Di Prov. NTB

Hotel Jayakarta Senggigi, tgl. 15-17 Juni 2015

17

Penyelenggaraan Penguatan Ham Di Prov. Kep.Riau

Hotel Aston Tanjung Pinang, tgl. 29 September – 1 Oktober 2015

-

Penyelenggaraan Penguatan Ham Bagi Siswa SMA/SMK di Provinsi DKI Jakarta

Hotel Puri Denpa-sar Jakarta, 12-14 Agustus 2015

9

Evaluasi Penguatan Ham Bagi Siswa SMA /SMK di Wilayah II


14

Penyelenggaraan Penguatan HAM

Hotel Emersia Lampung, 15-17

20

11

13

-

21

22

10


95.756.000

91.157.000

1 keg

1 keg

136.375.000

128.042.500

1 keg

1 keg

112.005.000

95.258.300

1 keg

1 keg

99.800.000

97.102.000

1 keg

1 keg

24.036.000

22.661.000

1 keg

1 keg

103.250.000

86.892.600


6.

URAIAN KEGIATAN


NO

014 . 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

di Provinsi Lampung

September 2015

Penyelenggaraan Penguatan HAM Bagi Guru di DKI Jakarta

Hotel Aston Marina Ancol, tgl.4-6 November 2015

JUMLAH PESERT A L

20

Anggaran/ Kinerja

Realisasi

P

10

1 keg

1 keg

120.540.000

93.218.00

1 keg

1 keg

Penyelenggaraan Pendampingan Penguatan HAM di wilayah III Penyelenggaraan Penguatan HAM di Provinsi Bangka Belitung

Hotel Santika, Pangkal Pinang, 4-7 Agustus 2015

28

Penyelenggaraan Penguatan HAM di Provinsi Maluku Utara

Hotel Corner Palace, Ternate, 10-13 Agustus 2015

28

Penyelenggaraan Penguatan HAM di Provinsi Sumatera Utara

Hotel Swissbell Medan, Tgl. 1922 Mei 2015

19

Penyelenggaraan Penguatan HAM di Provinsi Jawa Barat

Hotel Genoferuci, Bandung, tgl.6-9 Oktober 2015

17

Evaluasi Penguatan HAM Bagi Siswa SMA/SMK di Wilayah III


9

Penyelenggaraan Penguatan HAM Bagi Siswa SMA/SMK di Provinsi DKI Jakarta

Hotel Royal Kuningan Jakarta, 27 -29 Juli 2015

3

Penyelenggaraan Penguatan HAM Bagi Satpol PP di DKI Jakarta

Hotel Puri Denpasar, Jakarta, tgl.2-4 November 2015

27

2

2

11

13

27

27

3


108.812.000

100.401.525

1 keg

1 keg

113.113.000

109.121.075

1 keg

1 keg

122.535.000

108.815.050

1 keg

1 keg

107.102.000

89,361.125

1 keg

1 keg

24.036.000

22.661.000

1 keg

1 keg

99.800.000

95.844.300

1 keg

1 keg

120.540.000

94.280.000

1 keg

1 keg


7.

URAIAN KEGIATAN


b. Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM yang dikomunikasikan

URAIAN KEGIATAN

JUMLAH PESERT A L

011 . 1.

2.

3.

4.

Anggaran/ Kinerja

Realisasi

P

Pengembangan Standar Prosedur Operasional Pelayanan Komunikasi Masyarakat Penyusunan draft penyempurnaan standar prosedur operasional pelayanan komunikasi masyarakat

Ditjen HAM, tgl. 27-30 April 2015

Persiapan Workshop Draft Penyempurnaan Standar Prosedur Operasional Pelayanan Komunikasi Masyarakat

Ditjen HAM, tgl.20 Mei 2015

Pelaksanaan Workshop Draft Penyempurnaan Standar Prosedur Operasional Pelayanan Komunikasi Masyarakat

Ditjen HAM, tgl. 21-23 Mei 2015

Finalisasi Penyempurnaan Standar Prosedur Operasional Pelayanan Komunikasi Masyarakat

Ditjen HAM, tgl. 25-28 Mei 2015

15.560.000

14,363,400

1 keg

1 keg

4.240.000

4,117,300

1 keg

1 keg

79.050.000

70,830,000

1 keg

1 keg

22.718.000

22.494.400

1 keg

1 keg

012. Penelaahan dugaan pelanggaran HAM yang dikomunikasikan 1.

Penelaahan dugaan pelanggaran HAM yang dikomunikasikan pada wilayah I (12

Ditjen HAM, Januari – Desember 2015

1

3


51.340.000

28.317.850

140 telaahan

68 telaahan


NO

TEMPAT DAN TANGGAL PELAKSANAAN

NO

URAIAN KEGIATAN

TEMPAT DAN TANGGAL PELAKSANAAN

JUMLAH PESERT A P

2

Realisasi

51.340.000

30.207.000

140 telaahan

100 telaahan

51.340.000

30.384.800

140 telaahan

48 telaahan

bln) 2.

3.

Penelaahan dugaan pelanggaran HAM yang dikomunikasikan pada wilayah II (12 bln)


2

Penelaahan dugaan pelanggaran HAM yang dikomunikasikan pada wilayah III (12 bln)


4

4

013. Koordinasi penanganan dugaan pelanggaran HAM yang dikomunikasikan 1.

Koordinasi Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM Yang Dikomunikasikan

Bulan Mei – Desember 2015

845.772.00 0

682.538.850 24 Provinsi

33 Provinsi

015. Penyusunan laporan penangan an dugaan pelanggaran HAM yang dikomunikasikan 1.

Penyusunan Laporan Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM Yang Dikomunikasikan (3 Keg)

Bulan Mei – Desember 2015


59.166.000

55.836.480

3 keg

3 keg


L

Anggaran/ Kinerja

c. Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM yang Aktual

NO

1.

2.

3.

012 . 1.

013 .

JUMLAH PESERT A L

Anggaran/ Kinerja

Realisasi

P

Penelaahan dugaan pelanggaran HAM Aktual

Penelaahan dugaan pelanggaran HAM Aktual


51.340.000

35.385.850

140 telaahan

86 telaahan

Persiapan dan Penyusun an Laporan Forum Diskusi Terfokus Dugaan Pelanggaran Ham Aktual (6 Keg)

Ditjen HAM

20.880.000

13.188.800

6 keg

4 keg

Pelaksanaan Forum Diskusi Terfokus (6 Keg)

Ditjen HAM, FGD I tanggal 13 November 2015, FGD II tanggal 19 November 2015, FGD III tanggal 1 Desember 2015, FGD IV tanggal 4 Desember 2015

75.072.000

43.436.000

6 keg

4 keg

Koordinasi Penanganan Dugaan pelanggaran HAM Aktual

Koordinasi Penangan- an Dugaan pelanggar an HAM Aktual

Ditjen HAM, Mei – 2015

218.980.00 0

210.886.860 9 Provinsi

11 Provinsi

Penyusunan Laporan Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM Aktual

Penyusunan Laporan Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM Aktual

Ditjen HAM, Desember 2015


19.722.000

18.612.160

1 keg

1 keg


011 .

URAIAN KEGIATAN


d. Kerja Sama HAM di Dalam dan Luar Negeri 1) Kerja Sama HAM Dalam Negeri a) Kerja sama dengan Kementerian/Lembaga (K/L) dalam rangka

b) Kerja sama dengan 31 K/L Penanggungjawab dalam rangka penyusunan Inpres no 10 tahun 2015 tentang Aksi HAM 2015 c) Kerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri terkait Penyusunan dan Penerbitan SE Mendagri No 180/6317/SJ tentang Pelaksanaan Pelaporan Aksi HAM tahun 2015 d) Kerja sama dengan Mitra Pemerintah, yaitu: 

KONTRAS, dalam rangka diskusi tentang peran Lembaga Negara dalam menentang penyiksaan



ELSAM terkait pengembangan Kriteria Kabupaten/Kota (Kab/Kota) Peduli HAM



LSM terkait tentang Tinjauan Pelaksanaan Peraturan Walikota Palu dari konteks Legislasi Daerah



Institusi Criminal Justice Reform (ICJR) dan PUSHAM UI terkait masukan Aksi HAM 2016

e) Pelaksanaan Penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM di 7 (tujuh) Provinsi: 

Provinsi Jogyakarta



Provinsi NTB



Provinsi Sulawesi Selatan



Provinsi Sumatra Utara



Provinsi Maluku



Provinsi Kalimantan Tengah



Provinsi Papua

f) Kerja sama dengan Provinsi, Kab/Kota terkait verifikasi serta Penganugerahan Kabupaten/Kota Peduli HAM (Penetapan 132 Kabupaten/Kota sebagai Kab/Kota Peduli HAM, dari 27 Provinsi). g) Melakukan kerja sama terkait penyusunan Perpres RANHAM 20152019, Inpres no 10 tahun 2015, penyusunan aksi HAM 2016, penginputan

data

ke

sistem,

pelaporan

Kementerian/Lembaga:


dsb

di

beberapa


penyusunan Perpres RANHAM no 75 tahun 2015 tahun 2015

Kantor Staf Presiden



Bappenas



Kementerian Sosial



Kementerian Dalam Negeri



Kemenpolhukam



Kementerian Tenaga Kerja



Kementerian PDT



BNP2 TKI

h) Kerja Sama dalam rangka kunjungan konsultasi dari sejumlah Pemda, Provinsi, Kabupaten/Kota terkait RANHAM 2015-2019, Inpres no 10 tahun 2015 tentang Aksi HAM, SE Mendagri n0 180/6317/SJ tentang pelaporan Aksi HAM 2015, Aksi HAM 2016 dan Kriteria Kab/Kota Peduli HAM (sekitar 130 Kab/Kota)

2) Kerja Sama HAM dengan pihak Luar Negeri a) Kerja Sama dengan Association for the Prevention of Torture Geneva, dalam rangka Penyusunan Modul ToT bagi Aparat Penegak Hukum dalam Menentang Penyiksaan b) Kerja Sama dengan Association for the Prevention of Torture Geneva, dalam rangka Workshop bagi Aparat Penegak Hukum dalam Menentang Penyiksaan di Provinsi Kalimantan Timur dan Nusa Tenggara Barat c) Kerja sama dengan HRWG dalam rangka Penyusunan Panduan Penanganan

Kebebasan

Beragama

dan

Berkeyakinan

bagi

Pemerintah Daerah di Seluruh Indonesia d) Kerja sama dengan WHO dalam rangka orientasi dan konsultasi nasional tentang hak atas kesehatan dalam perdagangan e) Kerja sama dengan UNODC dalam rangka rapat koordinasi pembahasan kejahatan kehutanan sebagai bagian dari peningkatan kualitas lingkungan hidup f) Kerja sama dengan Kedutaan Besar Inggris dalam rangka Rapat Koordinasi tentang Pencegahan Kejahatan Seksual Anak g) Kerja sama dengan UNICEF rapat koordinasi mengenai implementasi UU SPPA Kerja sama dengan UN WOMEN dalam rangka workshop





mengenai hak perempuan dari aspek perjanjian internasional hak asasi manusia. h) Kerja sama dengan INFID dalam rangka Penyelenggaraan Konferensi

i) Kerja sama dengan UNAIDS dalam rangka Rapat Koordinasi mengenai pemenuhan Hak Kesehatan bagi Narapidana Penderita HIV/AIDS j) Kerja sama dengan IOM dalam rangka pengembangan kerja sama tentang menentang penyiksaan bagi petugas rumah detensi imigrasi k) Kerja sama dengan Kedutaan Besar Norwegia dalam rangka Rapat Koordinasi pembahasan pengembangan bahan kerja sama luar negeri mengenai HAM dan Bisnis

e. Telaahan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Perspektif HAM 1) Telaahan naskah akademik RUU Perlindungan Hak Pekerja Rumah Tangga 2) Telaahan naskah akademik RUU Penyandang Disabilitas 3) Telaahan naskah akademik RUU Sistem Pemasyarakatan 4) Telaahan naskah akademik RUU tentang Penyandang Disabilitas 5) Telaahan dalam rangka Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden

tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 2015-2019 6) Telaahan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan

Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) 7) Telaahan RUU tentang Penyandang Disabilitas 8) Telaahan RUU tentang Sistem Pemasyarakatan 9) Telaahan dalam rangka Penyusunan Instruksi Presiden tentang Aksi HAM

2015 10) Telaahan dalam rangka Penyusunan Perubahan Peraturan Menteri Hukum

dan HAM RI Nomor 25 Tahun 2013 tentang Kriteria Kabupaten/Kota Peduli HAM 11) Telaahan Peraturan Daerah (Qanun) Provinsi Aceh Nomor 6 Tahun 2014

tentang Hukum Jinayah 12) Telaahan Rancangan Qanun Aceh tentang Pembinaan dan Perlindungan

Aqidah 13) Telaahan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 tahun 2007

tentang Pendidikan Al-Qur’an



Nasional Kabupaten/Kota pada

14) Telaahan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7 tahun 2009

tentang Penanggulangan Pelacuran 15) Telaahan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 40 Tahun 2003 tentang

Penertiban dan Penindakan Penyakit Masyarakat 16) Telaahan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Ketertiban Umum

f. Laporan Implementasi Instrumen HAM Internasional 1) Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 2) Konvensi Menentang Penyiksaan; 3) Kovenan Hak Sipil dan Politik; 4) Kovenan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya; 5) Konvensi Pelindungan Pekerja Migran dan Seluruh Anggota Keluarganya; 6) Konvensi Hak Anak; 7) Protokol Opsional Konvensi Hak Anak; 8) Konvensi Penyandang Disabilitas; 9) Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan

41. PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

a. Aksi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015 Aksi yang di tugaskan BPHN adalah : Penguatan pengintegrasian data peraturan perundang-undangan pada pusat data dan situs WEB (PDSW) melalui kerjasama antar Kementerian/Lembaga. b. Program Kinerja Kementerian Hukum Dan Ham Tahun 2015 Ada 3 (tiga) kegiatan yang dilaksanakan oleh BPHN, adalah :

NO

1.

PROGRAM

KRITERIA

UNGGULAN

KEBERHASILAN

UKURAN KEBERHASILAN

Sinkronisasi dan

Teridentifikasi per-

Tersedianya data peraturan

harmonisasi

masalahan peraturan

perundang-undangan sektor

peraturan

perundang-undangan sektor

kemaritiman yang bermasalah

perundang-

kemaritiman yang saat ini

sebagai bahan penyusunan

undangan sektor

masih berlaku sehingga

rencana peraturan perundang-



Perubahan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2000 tentang

kemaritiman

2.

Penguatan

menghambat terwujudnya

undangan dan peraturan

kedaulatan kemaritiman.

kebijakan

1. Terwujudnya Sistem

1. Terwujudnya perubahan

Bantuan Hukum di Kan-

peraturan pelaksana :

Bantuan Hukum

tor Wilayah (KANWIL).

a. Permenkumham No. 22

dalam rangka

2. Peningkatan jumlah

pe-ningkatan

peneri-ma bantuan hu-

jumlah penerima

kum bagi orang atau

bantuan hukum

kelompok miskin

Tahun 2014. b. Juklak penyaluran dana bantuan hukum. c. Juklak pengawasan 2. Terwujudnya SOP Bankum 3. Terwujudnya sistem informasi database (SID) bantuan hukum 4. Jumlah penerima bantuan hukum meningkat.

3.

Target Kinerja

Adanya perubahan

Meningkatnya 20% tingkat

perilaku pegawai

disiplin pegawai dilihat dari

terhadap kinerja, etika

indikator absensi dan

dan kedisiplinan

pembayaran tunjngan kinerja

c. Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Teknis, Publikasi, Pengolahan Data Hukum dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional. 

Pembinaan dan Pengembangan JDIH



Sosialisasi dan Evaluasi Pengelolaan dan Pelaksanaan Kegiatan JDIH di 8 Daerah (Maluku Utara/Ternate, Sulawesi Selatan/Makasar, Sumatera

Utara/Medan,

Riau/Pekan

Baru,

Nusa

Tenggara

Timur/Kupang, Kalimantan Selatan / Banjarmasin, Papua dan Jakarta). 

Bimbingan Teknis JDIH Tingkat Pusat.



Penerbitan dan Publikasi.



Koordinasi pelaksanaan pengelolaan dokumentasi dan jaringan informasi hukum.



Pemantapan dan pengembangan perpustakaan hukum online.



Sistem



Pengelolaan perpustakaan dan alih media digital buku-buku hukum langka peninggalan Hindia Belanda.



Pengelolaan dan pengembangan database informasi hukum berbasis

yaitu : -

Pengelolaan dan Pengembangan Database Informasi Hukum Berbasis Teknologi tentang Pengembangan Database Naskah Lengkap Peraturan Pusat.

-

Pengelolaan dan Pengembangan Database Informasi Hukum Berbasis Teknologi Tentang Pengembangan Database Naskah Lengkap Peraturan Daerah.



Pengelolaan website BPHN.go.id



Workshop penerapan aplikasi integrasi database di daerah.



Workshop

penerapan

aplikasi

integrasi

database

hukum

Kementerian/Lembaga.

d. Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Teknis, Pengkajian dan Penelitian dan Pertemuan Ilmiah dalam rangka pengembangan Sistem Hukum Nasional. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional a)

Kegiatan Pengkajian Hukum di bidang substansi hukum, sebanyak 3 (tiga) Tim, yaitu : 

Tim Pengkajian Hukum Tentang Tinjauan Terhadap Efisiensi Pelaksanaan Pemilu Indonesia.



Tim Pengkajian Hukum Tentang Implementasi Prinsip “Pencemar Membayar” Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan.



Tim Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Sistem Public Private Partnership Dalam Proyek Pembangunan Energi Listrik.

b)

Kegiatan Penelitian Hukum di bidang substansi hukum. 

Tim Penelitian Hukum Tentang Konsistensi Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.



teknologi CD-ROOM, dilaksanakan dengan membentuk 2 (dua) tim,



Tim Penelitian Hukum Tentang Dampak Pilihan Model Kontrak Karya Pertambangan dan Migas Terhadap Prinsip Kedaulatan Nasional. Tim Penelitian Hukum Tentang Efektivitas Penerapan Metode MultiDoor Approach Dalam Penanganan Tindak Pidana Kejahatan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup.

e. Penyusunan research brief hasil penelitian dan pengkajian. Kegiatan penyusunan Research Brief hasil penelitian dan pengkajian hukum dilakukan dalam rangka mengemas hasil penelitian dan pengkajian hukum Puslitbang BPHN yang ringkas, mudah dipahami, berdesain menarik sehingga diharapkan dapat mengoptimalkan penyebaran dan pemanfaatan hasil penelitian dan pengkajian hukum yang selama ini masih dikemas secara konvensional. Research Brief direncanakan akan berbentuk cetak A4 full colour, keping CD dan e-book. Untuk tahun 2015 ini, Research Brief akan dilakukan terhadap hasil-hasil kegiatan penelitian dan engkajian hukum Puslitbang SHN BPHN tahun 2014.

f. Pengkajian di bidang kelembagaan dan penegakan hukum. 

Tim Pengkajian Hukum Tentang Penegakan Hukum Pemberantasan Mafia Impor Pangan.



Tim Pengkajian Hukum Tentang Pembagian Kewenangan Pusat dan Daerah Dalam Pengelolaan Laut.



Tim Pengkajian Hukum Tentang Penegakan Hukum Perlindungan HKI Melalui Pembentukan Penyelesaian Sengketa Acara Cepat (Small Claim Court).

g. Penelitian di bidang kelembagaan dan penegakan hukum, ada 3 (tiga) tim, yaitu : 

Tim Penelitian Hukum Tentang Penegakan Hukum Penataan Ruang Wilayah Pesisir dan Lautan Menuju Pembangunan Maritim.



Tim Penelitian Hukum Tentang Mekanisme Penyelesaian Konflik Antar Negara Dalam Pengelolaan Sumber Daya Kelautan.



Tim Penelitian Hukum Tentang Penegakan Hukum Konflik-Konflik Agraria yang terkait dengan Hak-hak Masyarakat Adat.





h. Pengkajian konstitusi hubungan antar lembaga negara dalam UUNRI.

Pengkajian Hukum di bidang budaya dan masyarakat, ada 3 (tiga) tim, yaitu: 

Tim Pengkajian Hukum Tentang Partisipasi Akitf Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi.



Tim

Pengkajian

Hukum

Tentang

Kontribusi

Hukum

Adat

Dalam

Pengembangan Hukum Laut di Indonesia. 

j.

Tim Pengkajian Hukum Tentang Mekanisme Pengakuan Hukum Adat.

Penelitian Hukum di bidang budaya dan masyarakat, ada (tiga) yaitu: 

Tim Penelitian Hukum Tentang Hak Menguasai Tanah Negara di Bidang Pertanahan.



Tim Penelitian Hukum Tentang Peraturan Daerah tentang Peran dan Fungsi


i.

Peradilan Adat Dalam Mendukung Sistem Hukum Nasional. 

Tim Penelitian Hukum Tentang Peran Penegak Hukum Dalam Rangka Meningkatkan Kepercayaan Publik Kepada Lembaga Peradilan.

k. Inventarisasi dan pemantauan perkembangan hukum adat/kebijakan di Gorontalo. Kegiatan

Inventarisasi

dan

Pamantauan

Perkembangan

Hukum

Adat/

Kebiasaan di Daerah ini dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI dan bekerja selama 9 (sembilan) bulan. Pada tahun 2015 akan dilaksanakan 1 (satu) judul kegiatan Inventarisasi dan Pemantaun Perkembangan Hukum Adat/Kebiasaan di Daerah. Sedangkan lokasi Inventarisasi dan Pemantauan Perkembangan Hukum Adat/kebiasaan di daerah adalah di Provinsi Gorontalo.

l.

Pertemuan Ilmiah bidang hukum. Pertemuan ilmiah merupakan media penyebarluasan gagasan para peneliti hukum dengan melibatkan masyarakat akademis dan para pemangku kepentingan secara lebih luas. Pertemuan ilmiah ini pada tahun 2015 dilaksanakan dalam format seminar yang bermanfaat guna mendapat masukan-masukan ataupun informasi-informasi dari forum yang lebih luas


dengan tujuan adalah mencari suatu pemecahan atas permalahan yang dibahas. Untuk tahun 2015 direncanakan akan diadakan 4 kali seminar.


m. Pengujian kompetensi pejabat peneliti hukum.

Kegiatan ini merupakan kegiatan dalam rangka pengujian kompetensi pejabat

peneliti hukum yang akan berpengaruh pada jenjang karier dan kepangkatan fungsional para peneliti. Kegiatan ini dilakukan dengan membentuk sebuah tim penilai yang terdiri dari para peneliti senior, para pimpinan lembaga

kelitbangan di lingkungan kementerian Hukum dan Ham, serta didukung oleh sebuah kesekretariatan.

Tim bertugas selama 12 bulan tahun 2015 bertugas menilai angka kredit jabatan fungsional peneliti, pembinaan karier peneliti, menetapkan Angka Kredit bagi Peneliti di Lingkungannya, membantu, memeriksa dan meneliti

butir-butir kegiatan dalam DUPAK (Daftar Usul Penetapan Angka Kredit),

memeriksa kebenaran dokumen-dokumen DUPAK yang dianggap perlu,

mengikuti sidang penilaian peneliti, dan menyampaikan laporan kegiatan pejabat fungsional peneliti Kementerian Hukum dan HAM RI.

n. Penerbitan jurnal ilmiah publikasi (jurnal rechtsvinding). Kegiatan ini merupakan media ilmiah penyaluran gagasan dari para tenaga peneliti hukum, sekaligus media yang efektif guna memberikan kontribusi pemikiran pembangunan hukum nasional. Penerbitan ini diharapkan juga makin mengasah ketajaman ilmu dan kualitas penulisan ilmiah para peneliti hukum disamping sangat bermanfaat bagi pengembangan ilmu.

o. Pendidikan hukum yang berkelanjutan (Countinuing Legal Education/CLE). Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pemahaman ilmu hukum serta perkembangannya bagi Sumber Daya Manusia (SDM) Badan Pembinaan Hukum Nasional, khususnya tenaga peneliti hukum. Untuk tahun 2015 akan dilaksanakan sebanyak 10 (sepuluh) kali CLE.

p. Workshop metode peneliti Kegiatan ini merupakan kegiatan pelatihan selama 2 (dua) hari tentang berbagai macam metode penelitian yang bertujuan untuk meningkatkan


kapasitas dan kualitas sumber daya di lingkungan Badan Pembinaan Hukum Nasional.

pola

pengkajian

dan

penelitian

hukum

dalam

rangka

pengembangan dan pembentukan SHN.


q. Penyusunan

Kegiatan ini dibuat dalam sebuah tim yang dibentuk dengan sebuah Surat Keputusan (SK) bertujuan untuk menyempurnakan pola penelitian dan

pengkajian hukum sebagai guideline bagi institusi pemerintah khususnya Kementerian Hukum dan HAM dalam melaksanakan kegiatan pengkajian dan

penelitian hukum yang difokuskan pada pembentukan sistem hukum nasional.

selain kegiatan rapat-rapat tim akan dilaksanakan juga beberapa kali kegiatan Focus Group Discussion (FGD).

r. Forum dialog urgensi penelitian dan pengkajian hukum.

Kegiatan ini dimaksudkan memberikan pemahaman dan penyamaan persepsi

antara para peneliti dengan masyarakat luas mengenai pentingnya sebuah penelitian dan pengkajian hukum sebagai bagian dari proses pembentukan peraturan perundang-undangan.

s. Kegiatan

Penyelenggaraan

Pelayanan

Teknis,

Pengembangan

Penyuluhan Hukum dan Pembudayaan Kesadaran Hukum. 

Temu sadar hukum (Kementerian/LPND/Pelajar/ORMAS).



Peresmian desa sadar hukum di daerah.



Lomba KADARKUM tingkat pusat.



Koordinasi internal dan eksternal dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Pusluh.



Pemetaan desa/kelurahan sadar hukum



Penyuluhan hukum tidak langsung dalam bentuk cetakan



Pembuatan film pendek dan dokumentasi penyuluhan hukum



Pembentukan jabatan fungsional penyuluh hukum dan angka kreditnya.



Ceramah penyuluhan hukum terpadu.



Perbincangan penyuluhan hukum di Radio Swasta dan RRI.



Pelaksanaan penyuluhan hukum keliling.



Pemberian pelayanan konsultasi hukum kepada masyarakat.


Pameran penyuluhan hukum.



Talkshow di Televisi Swasta.



Pembuatan studio radio/tv streaming.



Pembuatan aplikasi jabatan fungsional penyuluh hukum.



Monitoring, evaluasi dan pengawasan pelaksanaan bantuan hukum.

t. Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Teknis, Perencanaan Pembangunan Hukum, Analisa dan Evaluasi dan Penyusunan Naskah Akademik Peraturan Perundang-Undangan

Serta

Kerjasama

Bidang

Hukum

dalam

rangka

pembinaan dan pengembangan hukum. 

Penyusunan Analisis dan Evaluasi Hukum, terdiri dari : -

AE Bidang Kehutanan

-

AE Bidang Pengelolaan wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

-

AE Bidang Perikanan

-

AE Bidang Pertanahan

-

AE Peraturan Perundang-undangan Kolonjual (Lanjutan)

-

AE tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam

-

AE tentang Pemanfaatan Sumber Daya Genetika

-

AE tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem penyusunan Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Kolonial (lanjutan)



Inventarisasi dan Analisis Permasalahan Hukum



Forum Harmonisasi Hukum Nasional dan Internasional



Sinkronisasi dan Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Sektor Kemaritiman



Penyusunan Tools Analisis dan Evaluasi Hukum dan Perundangundangan Dalamm Rangka Harmonisasi Hukum



Koordinasi Perencanaan Hukum Internal Maupun Eksternal



Inventarisasi Peraturan Kolonial Pelaksanaan Kegiatan



Kegiatan Prolegnas (Pengarah dan Antar kementerian Perencanaan Legislasi)



Pembahasan Tahunan Program legislasi Nasional



Penyusunan Materi dan Pedoman Prolegda



Pembahasan Tahunan Perencanaan PP dan PERPRES







Monitoring dan Evaluasi Program Legislasi Nasional 2014 Maupun Perencanaan Prolegnas Prioritas 2015



Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Perencanaan Peraturan (PP)



Temu Konsultasi dan Diseminasi Pedoman Penyusunan Prolegnas



Forum Koordinasi Penyusunan Prolegnas Dengan Baleg DPR



Workshop Perencanaan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan



Asistensi dan Evaluasi Penyusunan Prolegda



Penyusunan Naskah Akademik RUU, sebanyak 5 (lima) tim, yaitu : -

Naskah Akademik RUU tentang Hukum Perdata Internasional (lanjutan)

-

Naskah Akademik RUU tentang Perubahan Atas UU No. 1 tahun 2006 tentang bantuan Hukum Timbal balik

-

Penyusunan Naskah Akademik RUU tentang Perubahan UU No. 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi

-

Naskah Akademik RUU tentang Hukum Acara Perdata

-

Naskah Akadedmik RUU Tentang Perubahan UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.



Penyelarasan Naskah Akademik Peraturan Perundang-undangan yaitu: -

Pokja NA RUU KUHP

-

Pokja NA RUU Merek

-

Pokja NA RUU Paten

-

Pokja NA RUU Ketentuan Umum Perpajakan

-

Pokja NA RUU Kekarantinaan Kesehatan

-

Pokja NA RUU Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah

-

Pokja NA RUU Penerimaan Negara bukan Pajak

-

Pokja NA RUU Jaring Pengaman Sistem Keuangan

-

Pokja NA RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

-

Pokja NA RUU Koperasi

-

Pokja NA RUU Bea Materai

-

Pokja NA RUU Perubahan UU No. 15 Prp Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

-

Pokja NA RUU Perampasan Aset Tindak Pidana



Pemerintah dan Perpres Baik Prioritas 2014/2015

Pokja NA RUU Pembatasan Transaksi Penggunaan Uang Kartal

-

Pokja NA RUU Desain Industri

-

Pokja NA RUU Minyak dan Gas Bumi

-

Pokja NA RUU Pengesahan Persetujuan Antar Pemerintah RI dan Pemerintah Republik Singapura tentang penetapan Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Timur Selat Singapura

-

Pokja NA RUU Pengesahan Persetujuan Antar Pemerintah RI dan Pemerintah Republik Filipina mengenai Penetapan Batas ZEE.

-

Pokja NA RUU Pengesahan Persetujuan Antar Pemerintah RI dan Pemerintah Republik Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Timur Selat Singapura

-

Pokja NA RUU Pengesahan Persetujuan Antar Pemerintah RI dan Pemerintah Republik Polandia tentang Kerjasama di Bidang Pertahanan.



Workshop

Penyusunan

Naskah

Akademik

Peraturan

Perundang-

undangan

42. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM DAN HAM

Sebagai unit pelaksana kegiatan penelitian dan pengembangan HAM, maka capaian

pelaksanaan

tugas,

fungsi

dan

kinerja

Badan

Penelitian

dan

Pengembangan adalah sebagai berikut: a. Pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan dan evaluasi tahun anggaran 2015:

NO

Pusat/Bidang

JUDUL

LOKASI

Puslitbang Hak-hak Sipil dan Politik

1.

Bidang Penelitian

a. Penelitian tentang Aspek Kelembagaan pada Bali, Pengakuan Hak Asal Usul Desa dalam Perspektif

Sumbar,

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang DIY, Sulut, Desa direvisi menjadi Implementasi Undang- Kepri Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap Pemenuhan Hak Sipil Masyarakat



-

NO

Pusat/Bidang

JUDUL

LOKASI

Desa.

Maluku

Kerja Ditinjau dari Perspektif Hak Sipil.

Utara, Kalsel, Sulsel, Jabar c. Kajian dan Pembahasan Isu-Isu HAM Aktual 3 Hak-Hak Sipil dan Politik.

Bidang Evaluasi

(tiga)

Provinsi

d. Evaluasi Hasil Penelitian dan Pengembangan Hak-hak Sipil dan Politik: -

Program Pemantauan, Pengendalian dan Jabar, Evaluasi

Sumbar, Sulsel,

-

Penyusunan

Program

Kerja,

Laporan DIY -

Evaluasi dan Ketatausahaan -

Evaluasi Peran Pemerintah Daerah dalam Jatim, Pemenuhan terkait

Hak

Akses

Memperoleh Bantuan

Keadilan NTT, Bali,

Hukum

bagi Sumut,

Masyarakat Miskin -

Telaahan

Sumsel

Peraturan

Perundangan

dalam

-

Perspektif HAM. e. Evaluasi

Penerapan

Hasil

Penelitian

dan

Pengembangan Hak-hak Sipil dan Politik: -

Evaluasi Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Jabar, Pengembangan.

Jatim, Sumut,

-

Penyiapan

Rekomendasi

dan

Rumusan Sulsel,

Kebijakan Puslitbang

Kalbar -

Bidang Pengembangan

f. Pedoman Indonesia

HAM yang

Penanganan Dideportasi


Tenaga di

Kerja Sumut,

Wilayah Kalbar,


b. Penelitian tentang Kesetaraan Gender di Sektor Aceh,

NO

Pusat/Bidang

JUDUL

LOKASI

Perbatasan.

Kaltim

Perdagangan Orang.

Kalbar, Jatim, NTB

h. Workshop

Diseminasi

Hasil-Hasil

Puslitbang -

Hak-Hak Sipil dan Politik Tahun 2015

i. Penyusunan

Bahan

Rancangan

Naskah -

Akademik Hak-Hak Sipil dan Politik.

2

Puslitbang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya Bidang Penelitian

a. Penelitian tentang Peran Negara Terhadap Babel, Tanggung Jawab Bisnis Perusahaan Tambang Sulsel, Kalsel

Dalam Penghormatan Hak Asasi Manusia.

b. Penelitian

tentang

Perlindungan

Hak Maluku, NTT,

Berkebudayaan Bagi Masyarakat Adat.

Sulsel

c. Penelitian Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Bagi Bali, Sulsel,

Penyandang Skizofrenia.

DIY, Jateng

d. Kajian dan Pembahasan Isu-Isu HAM Aktual 4 (empat) Provinsi

Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Bidang Evaluasi

c. Evaluasi Hasil Penelitian dan Pengembangan Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya: -

Program Pemantauan, Pengendalian dan Kalsel, Babel,

Evaluasi

Papua, -

Penyusunan

Program

Kerja,

Laporan Maluku,

Evaluasi dan Ketatausahaan

NTT -

-

Evaluasi Dampak Pemekaran Wilayah dalam



g. Workshop Pedoman HAM Penanganan Korban Sumut,

NO

Pusat/Bidang

JUDUL

LOKASI

Pemenuhan Hak Atas Pendidikan

Babel, Kepri,

e. Evaluasi

Penerapan

Hasil

Penelitian

dan

Pengembangan Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Bali,

Budaya: -

Evaluasi Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Sulsel, DIY, Aceh

Pengembangan

-

Penyiapan

Rekomendasi

dan

Rumusan


Bidang Pengembangan

f. Buku Pedoman tentang Kurikulum Berbasis HAM Bali, Sulsel,

Bagi Sekolah Lanjutan Tingkat Atas.

Jabar

g. Sosialisasi Hasil Penelitian tentang Pemulihan DIY, Aceh, Kegiatan

Usaha

Bagi

Masyarakat

Ekonomi Sumbar

Lemah di Daerah Pasca Gempa.

h. Penyusunan

Bahan

Rancangan

Naskah -

Akademik Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.

i. Workshop Diseminasi Hasil-Hasil Puslitbang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya Tahun 2015.

Puslitbang Transformasi Konflik

3.

Bidang Penelitian

a. Penelitian

Anatomi

Menimbulkan

Sengketa

Konflik

Sosial

Agraria (Studi

yang Sumut,

tentang Jatim,

Dampak Regulasi Pusat dan Daerah di Sektor Sumsel, Agraria

terhadap

Pelanggaran

Hak

Asasi Papua

Manusia).

b. Penelitian Penanaman Budaya Anti Kekerasan Kalsel, Sejak Dini Melalui Kearifan Lokal Permainan DIY,



Gorontalo

NO

Pusat/Bidang

JUDUL

LOKASI

Tradisional pada Pendidikan Anak.

Babel, Sultera

dari Sengketa Batas Wilayah di Era Otonomi Kalbar, Daerah.

Riau, Kaltim

d. Kajian dan Pembahasan Isu-Isu HAM Aktual 3 (tiga) Transformasi Konflik.

Bidang Evaluasi

Provinsi

a. Evaluasi Hasil Penelitian dan Pengembangan Transformasi Konflik: -

Program Pemantauan, Pengendalian dan Jatim, Evaluasi

Sumsel, Babel,

-

Penyusunan

Program

Kerja,

Laporan Kalsel,

Evaluasi dan Ketatausahaan

Riau -

-

Penilaian

Aplikabilitas

Hasil

Penelitian

Implementasi Norma Standar HAM Rudenim NTT, dalam Upaya Pencegahan Konflik Antar Sulut, Deteni b. Evaluasi

Kalbar Penerapan

Hasil

Penelitian

dan

Pengembangan Transformasi Konflik: -

-

Penyusunan Indikator Hak Atas Rasa Aman

Sumbar, -

Evaluasi Pemanfaatan Hasil Penelitian dan

Kalteng,

Pengembangan

Bengkulu, Jabar

-

Penyiapan

Rekomendasi

dan

Rumusan

-


Bidang Pengembangan

a. Pengembangan Gangguan

Mekanisme

Keamanan

dan

Lembaga Pemasyarakatan.

Peringatan Ketertiban

Dini Aceh, di Lampung, Bali

b. Lokakarya Implementasi Norma Standar HAM NTT,



c. Penelitian Potensi Konflik Sosial yang Bersumber NTT,

NO

Pusat/Bidang

JUDUL Rumah

Detensi

LOKASI

Imigrasi

dalam

Pencegahan Konflik Antar Deteni.

Upaya Kalbar, Sulut, DKI

c. Workshop

Diseminasi

Hasil-Hasil

Puslitbang -

Transformasi Konflik Tahun 2015

d. Penyusunan

Bahan

Rancangan

Naskah -

Akademik Transformasi Konflik

Puslitbang Hak Kelompok Khusus

4.

Bidang Penelitian

a. Penelitian Optimalisasi Pusat Pelayanan Terpadu Sulut, dalam Penanganan Korban Kekerasan Seksual Sumut, terhadap Perempuan Berbasis HAM direvisi Papua, menjadi Optimalisasi Pemenuhan Hak Korban DKI Kekerasan terhadap Perempuan melalui Pusat Jakarta Pelayanan Terpadu.

b. Penelitian Hak Atas Layanan Hukum Bagi Kepri, Masyarakat Miskin.

Gorontalo, Kalbar, DKI Jakarta

c. Penelitian

Implementasi

Pendidikan

Inklusif Sumsel,

dalam Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Bagi Jatim, Anak Berkebutuhan Khusus.

Kalsel, DKI Jakarta

d. Penelitian

Kesiapan

Pemerintah

dalam Jateng,

Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun NTB, 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Sulsel (SPPA) dalam Perspektif HAM.

e. Kajian dan Pembahasan Isu-Isu HAM Aktual 2 (dua) Hak-Hak Kelompok Khusus.


Provinsi


Jakarta

NO

Pusat/Bidang Bidang Evaluasi

JUDUL

LOKASI

a. Evaluasi Hasil Penelitian dan Pengembangan Hak-hak Kelompok Khusus: Program Pemantauan, Pengendalian dan Kepri, Evaluasi

Jateng, Sumsel,

-

Penyusunan

Program

Kerja,

Laporan Kalbar -

Evaluasi dan Ketatausahaan -

Perlindungan

Hukum

dan

HAM

bagi Jatim,

Perempuan Tindak Kekerasan

Aceh, Kalsel

b. Evaluasi

Penerapan

Hasil

Penelitian

dan

Pengembangan Hak-hak Kelompok Khusus: -

Evaluasi Pemanfaatan Hasil Penelitian dan NTB, Pengembangan

Kalbar, Kepri

-

Penyiapan

Rekomendasi

dan

Rumusan -


Bidang Pengembangan

a. Workshop Pemenuhan Hak Perempuan dan Papua Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Barat, terhadap Pemulangan dan Reintegritas Sosial.

Sulut, NTT

b. Pola Penanganan Anak Korban Eksploitasi Seks Kalbar, Komersial di Indonesia.

Bali, NTB

c. Workshop Proses Pengangkatan Anak dalam Sumut, Upaya Perlindungan Hak Atas Identitas Anak di Kepri, Indonesia.

d. Penyusunan

Babel

Bahan

Rancangan

Naskah -

Akademik Hak-Hak Kelompok Khusus.

e. Workshop

Diseminasi

Hasil-Hasil

Puslitbang -

Hak-Hak Kelompok Khusus Tahun 2015.



-

b. Kegiatan Penelitian Mandiri Terkait Kajian Isu HAM Aktual

NO 1

2

JUDUL

PENELITI

Hubungan Industrial antara Korporasi dengan

Denny

Tenaga Kerja dalam Kerangka Konflik Horisontal

Zainuddin

Peran Kebijakan Strategis Pemerintah Provinsi

Oksimana

DKI Jakarta dalam Lokalisasi Pedagang Kaki

Darmawan

Lima

3

Upaya Penyelesaian Konflik antara Warga Berlan

Yuliyanto

dengan Palmeriam

4

Ekuilibrium Perdamaian dan Keadilan: Legalitas

Harison

dan Legitimasi Amnesti terhadap Pelanggaran

Citrawan

HAM yang Berat Masa Lalu

b) Puslitbang Hak-hak Kelompok Khusus NO 1

JUDUL

PENELITI

Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan

Penny

Dalam Rumah Tangga

Naluria Utami

2

Proses Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum

Andi

dan Hak Asasi Manusia di Indonesia

Rahmansya h

3

4

Kualitas Layanan dan Akses Informasi dalam

Hakki

Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin

Fajriando

Mediasi Menuju Diversi dalam Sistem Peradilan

Arief R.

Pidana Anak (SPPA)

Kurniawan



a) Puslitbang Transformasi Konflik

c) Puslitbang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya NO 1

JUDUL Kajian dan Pembahasan Penelitian Mandiri tentang

PENELITI Firdaus

bagi Masyarakat Miskin di Provinsi Jawa Timur

2

3

Tanggungjawab Negara Terhadap Pemenuhan Hak

Niken

Kesehatan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Sarwo Rini

Hak Hidup Pengungsi Bangladesh dan Etnis

Hidayat

Rohingya dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Kasus : Aceh)

4

Kajian dan Pembahasan Isu HAM Aktual tentang

Yuliana

Peran Pemerintah dalam Upaya Memberikan

Primawarda

Perlindungan Hak Kesehatan Konsumen terhadap

ni

Peredaran Beras Sintetis

5

Kajian dan Pembahasan Isu HAM Aktual tentang Hak

Saefullah

Atas Kesejahteraan Nelayan di Jakarta

6

Koridor hak atas kebebasan berpendapat dan

Fikri;

berekspresi dalam Pasal 310 dan 311 KUHP

Marwan; Hilmi.

7

Partisipasi Masyarakat Lokal dalam Perlindungan

Josefhin

Kekayaan Intelektual atas Produk Batik di Kabupaten

Mareta

Cirebon



Peran Negara terhadap Perumahan dan Permukiman

d) Puslitbang Hak-hak Sipil dan Politik NO

JUDUL

PENELITI

Abdillah;

1

Alternatif Kebijakan Pemerintah terhadap Diaspora

Galuh

Indonesia: Studi tentang Overseas Cityzenship of

Hadiningru

India (OCI)

m; Antonio Rajoli Ginting

2

3

4

5

Peran Pemerintah dalam Pemenuhan Hak Atas

Dony

Pendidikan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak

Michael

(LPKA)

Situmorang

Implementasi Undang-Undang No. 32 Tahun 2002

Tony Yuri

tentang Penyiaran terhadap Perlindungan Hak

Rahmanto

Kebebasan Berekspresi

Kepastian Hukum bagi Penghayatan Kepercayaan

Oki Wahju

sebagai Upaya Penghormatan HAM

Budijanto

Penerapan Hak Identitas Anak dalam Rangka

Okky Cahyo

Pemenuhan Hak Sipil di Kabupaten Bandung

Nugroho

c. Seminar Hak Asasi Manusia Dalam Rangka Peringatan Hari Hak Asasi Manusia Sedunia, pada tanggal 22 Desember 2015, di Hotel Manhattan, dihadiri oleh Menteri Hukum dan HAM RI, para pejabat eselon I di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI, anggota Forum Komunikasi Kelitbangan (FKK), Pejabat Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, para pemenang lomba artikel popular, para wali kelas/wali murid pemenang lomba, para pejabat strukural eselon III dan IV dan seluruh peneliti; d. Seminar Hak Asasi Manusia pada tanggal 28 Agustus 2015 dengan tema penguatan lembaga Balitbang Hukum dan HAM dilaksanakan di Hotel Swiss Bell, Jakarta dengan peserta peneliti Balitbang HAM, Pusjianbang dan BPHN;



Junaidi

e. Selama tahun 2015 telah dilaksanakan pertemuan FKK pada Badan Penelitian dan Pengembangan kementerian/lembaga sebagai berikut:


a) Kementerian Dalam Negeri; b) Kementerian Luar Negeri; c) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; d) Kementerian Pekerjaan Umum; e) Kementerian Pertanian; f) Kementerian Pertahanan; g) Kementerian Kesehatan; h) Kementerian Perhubungan; i) Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; j) Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi; k) Kementerian Badan Narkotika Nasional; l) Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN); m) Lembaga Administrasi Negara (LAN).

43. PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

a. Pusat Pengembangan Kepemimpinan dan Manajemen Menyelenggarakan 40 (empat puluh) Pendidikan dan Pelatihan baik dengan anggaran DIPA BPSDM Hukum dan HAM maupun PNBP Dijten Imigrasi dan Ditjen Kekayaan Intelektual dengan jumlah target peserta sebanyak 1.985 orang yang menghasilkan lulusan sebanyak 1.047 orang

DIPA BPSDM HUKUM DAN HAM NO

DIKLAT

1

DIKLAT PIM TK.I

2

DIKLAT PIM TK.II

3

DIKLAT PIM TK.III

OUTPUT

TANGGAL PELAKSANAAN 5 Maret-28 Agustus Maret-Juli 9 Feb s/d 21 Mei 2015

Pria

wanita

JUMLAH

1

-

1

5

-

5

26

4

30


4

5

DIKLAT

PIM

TK.IV

2015

GEL 1 DIKLAT

PIM

TK.IV

7

KADER PIM GEL 2

10

11

12

13

14

15

16

17

PIMPINAN

TINGGI

23-29 Agustus 2015 27 September-3 Oktober 2015 13-19 September 2015

PRATAMA 1 PIMPINAN

TINGGI

8-14 November 2015

PRATAMA 2 COACH

AND

MENTOR PRAJABATAN GOL III

4-10 Oktober 2015 30 Juli s/d 7 September 2015

PENGELOLA

18-24 Oktober

KEUANGAN I

2015

PENGELOLA

18-24 Oktober

KEUANGAN 2

2015

PENGELOLA

1-7 November 2015

KEUANGAN 3 1-7 November 2015

PENGELOLA KEUANGAN 4 AGEN PERUBAHAN I AGEN

PERUBAHAN

15-21 November 2015 22-28 November 2015

2 Total Peserta

23

6

29

19

10

29

24

6

30

22

7

29

18

8

26

27

3

30

19

6

25

97

53

150

31

13

44

35

6

41

26

12

38

33

6

39

36

4

40

34

6

40

476

150

626



2015

KADER PIM GEL 1

9

25 Feb s/d 12 Juni

GEL 2

6

8

11 Feb s/d 29 Mei

DIKLAT METODE E-LEARNING NO.

DIKLAT

OUTPUT LULUS

TIDAK LULUS

JUMLAH

DIKLAT RB GEL 1

12

28

40

2

DIKLAT RB GEL 2

20

20

40

3

DIKLAT RB GEL 3

20

20

40

4

DIKLAT RB GEL 4

16

24

40

5

DIKLAT RB GEL 5

8

32

40

6

DIKLAT RB GEL 6

13

27

40

7

DIKLAT RB GEL 7

14

26

40

8

DIKLAT RB GEL 8

13

27

40

9

DIKLAT RB GEL 9

1

39

40

10

DIKLAT RB GEL 10

8

32

40

11

IMPLE PROG KEG WIL 1

20

20

40

12


13

27

40

13


27

13

40

14


14

26

40

15


20

20

40

16


10

30

40

17


12

28

40

241

439

680

Total

PNBP IMIGRASI DAN HKI

NO

DIKLAT

OUTPUT

TANGGAL PELAKSANAAN

Pria

wanita

Jumlah

1

Kepemimpinan TK III (PNBP Imigrasi) Gel I

18 Mei s/d 10 September

28

2

30

2

Kepemimpinan TK III (PNBP Imigrasi) Gel II

4 Agustus s/d 12 November

29

1

30

3

Kepemimpinan TK IV (PNBP Imigrasi) Gel I

20 Mei s/d 18 September

25

5

30

4

Kepemimpinan TK IV (PNBP Imigrasi)

12 Agustus s/d 27 November

22

8

30



1

Gel II Kepemimpinan TK IV (PNBP Imigrasi) Gel III

19 Agustus s/d 4 Desember

6

Kepemimpinan TK IV (PNBP HKI)

22 april s/d 21 Agustus 2015

Total Peserta

27

3

30

21

9

30

152

28

180

b. Pusat Pengembangan Fungsional dan HAM Menyelenggarakan 46(empat puluh enam) Pendidikan dan Pelatihan baik dengan anggaran DIPA BPSDM Hukum dan HAM maupun PNBP Dijten Imigrasi dan Ditjen Kekayaan Intelektual dengan target jumlah peserta sebanyak 1.670orang, menghasilkan lulusan sebanyak 962 orang

DIPA BPSDM HUKUM DAN HAM

NO

1

2

3

4

DIKLAT / BIMTEK Diklat Penyuluh Hukum Angkatan I TOT Perancang

OUTPUT

TANGGAL PELAKSANAAN 10 Februari s/d 2 Maret 2015 11 s/d 24

Pria

Wanita

JUMLAH

20

10

30

19

11

20

10

16

14

Februari 2015 Diklat Penyuluh

25 Februari s/d

Hukum Angkatan II

17 Maret 2015

Perancang Peraturan

20 April s/d 3

Perundang-undangan

juni 2015

30

30

30

Tingkat Pertama angkatan I

5

Perancang Peraturan

27 April s/d 10

Perundang-undangan

Juni 2015

16

14 30

Tingkat Pertama angkatan II

6 7 8

Analisa kepegawaian

22 April s/d 2

16

14

Mei 2015 Diklat Audit Investigatif

4 Mei sd 8 Mei

22

8

Penguatan Perancang

19 Mei s/d 1 Juni

19

11


30 30 30


5

I

9

11

21 oktober-3

II

23

7

17

12

17

13

November

Penguatan Perancang

28 oktober-10

III

November

Perancang Peraturan

10 Agustus s/d

Perundang-undangan

23 Oktober

30

29

30

Tingkat Pertama angkatan III

12 13

14

15

16

HAM Bagi Apgakkum I

18-31 Agustus

24

4

HAM Bagi Apgakkum II

27 Agustus-9

26

4

24

4

28

2

25

4

332

142

September HAM Bagi Apgakkum

21 September-

III

20 November

HAM Bagi Apgakkum

27 September-

IV

10 Oktober

HAM Bagi Apgakkum

15-28 Oktober

V TOTAL

28 30

28

30

29 474

DIKLAT METODE E-LEARNING NO.

DIKLAT

Output Lulus

Tidak Lulus

Jumlah

1

Dasar- Dasar HAM Angkatan I

25

15

40

2

Dasar- Dasar HAM Angkatan II

19

21

40

3

Dasar- Dasar HAM Angkatan III

21

19

40

4

Dasar- Dasar HAM Angkatan IV

20

20

40

5

Dasar- Dasar HAM Angkatan V

19

21

40

6

Dasar- Dasar HAM Angkatan VI

12

28

40

7

Dasar- Dasar HAM Angkatan VII

16

24

40

8

Dasar- Dasar HAM Angkatan VIII

19

22

41

9

Dasar- Dasar HAM Angkatan IX

19

21

40

10

Dasar- Dasar HAM Angkatan X

18

22

40

11

Dasar- Dasar HAM Angkatan XI

13

26

39



10

Penguatan Perancang

Dasar- Dasar HAM Angkatan XII

15

25

40

13

Dasar- Dasar HAM Angkatan XIII

6

33

39

14

Dasar- Dasar HAM Angkatan XIV

15

23

38

15

Dasar- Dasar HAM Angkatan XV

14

26

40

16

Dasar- Dasar HAM Angkatan XVI

13

27

40

17

Dasar- Dasar HAM Angkatan XVII

11

29

40

18

Dasar- Dasar HAM Angkatan XVIII

7

33

40

19

Dasar- Dasar HAM Angkatan XIX

11

29

40

20

Dasar- Dasar HAM Angkatan XX

11

29

40

21

Dasar- Dasar HAM Angkatan XXI

16

24

40

22

Dasar- Dasar HAM Angkatan XXII

7

33

40

23

Dasar- Dasar HAM Angkatan XXIII

11

29

40

24

Dasar- Dasar HAM Angkatan XXIV

11

29

40

25

Dasar- Dasar HAM Angkatan XXV

7

33

40

26

Dasar- Dasar HAM Angkatan XXVI

12

27

39

368

668

1.036

Total Peserta

DIPA DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI DAN DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

NO 1

DIKLAT / BIMTEK

TANGGAL PELAKSANAAN

OUTPUT Pria

Wanita

Jumlah

PPNS Imigrasi I (PNBP Imigrasi)

31 Agustus-29 Oktober

27

3

30

PPNS Imigrasi II (PNBP Imigrasi)

7 September-5 November

26

4

30

3

PPNS Imigrasi III (PNBP Imigrasi)

21 September-20 November

26

4

30

4

DIKLAT PEMERIKSA KI

19 Agustus-8 September

19

11

30

98

22

120

2

Total Peserta



12

c. Pusat Pengembangan Teknis Menyelenggarakan 58 (lima puluh delapan) Pendidikan dan Pelatihan baik dengan anggaran dari DIPA BPSDM Hukum dan HAM maupun anggaran dari

orang yang menghasilkan lulusan sebanyak1.667 orang

DIPA BPSDM Hukum dan HAM

NO

DIKLAT / BIMTEK

1

Pelatihan Assessment

OUTPUT

TANGGAL PELAKSANAAN

PRIA

03-17 Februari

29

11

40

23 Februari s/d

23

17

40

26

14

40

06 s/d 23 April

25

14

39

27 April s/d 12

19

20

39

WANITA JUMLAH

WBP 2

Pelatihan Terpadu Sistem Peradilan Pidana

12 Maret

Anak (SPPA) Bagi Aparat Penegak Hukum Dan Instansi Terkait Angkatan I

3


16 Maret s/d 2 April

Anak (SPPA) Bagi Aparat Penegak Hukum Dan Instansi Terkait Angkatan II 4

Pelatihan Terpadu Sistem Peradilan Pidana Anak Bagi Aparat Penegak Hukum Dan Instansi Terkait Angkatan III

5


Mei

Anak Bagi Aparat Penegak Hukum Dan Instansi Terkait Angkatan IV



Ditjen Imigrasi dan Ditjen AHU dengan jumlah target peserta sebanyak 2.372

6

Pelatihan Terpadu

18 Mei s/d 1

Sistem Peradilan Pidana

25

15

40

25

11

36

25

13

38

28

10

38

27

13

40

26

14

40

28

12

40

Juni

Anak Bagi Aparat Penegak

Terkait Angkatan V 7

Pelatihan Terpadu

14 s/d 28


September

Anak Bagi

Aparat

Penegak

Hukum

Dan

Instansi

Terkait

Angkatan

VI

Tahun Anggaran 2015 8

Pelatihan Terpadu

06 s/d 20


Oktober

Anak bagi Aparat Penegak Hukum dan Instansi terkait Angkatan VII Tahun Anggaran 2015 9

Pelatihan terpadu Sistem

26 Oktober s/d

Peradilan Pidana Anak

09 Nopember

bagi Aparat Penegak Hukum dan Instansi terkait Angkatan VIII Tahun Anggaran 2015 10

Pelatihan terpadu Sistem

11 s/d 25

Peradilan Pidana Anak

Nopember

bagi Aparat Penegak Hukum dan Instansi terkait Angkatan IX Tahun Anggaran 2015 11

Pelatihan Pembimbing

16 Feb s/d 15

Kemasyarakatan Balai

Maret

Pemasyarakatan Angkatan I 12


09 s/d 26 Maret




Hukum Dan Instansi

Pemasyarakatan Angkatan II 13


06 s/d 23 April

27

13

40


28 April s/d 12

27

13

40


Mei

28

12

40

31

8

39

28

12

40

25

15

40

22

8

30


Angkatan III 14

Pemasyarakatan Angkatan IV 15


26 Mei s/d 12


Juni

Pemasyarakatan Angkatan V Tahun Anggaran 2015 16

Pelatihan

Pembimbing

Kemasyarakatan

Balai

18 Agst s/d 4 September

Pemasyarakatan Angkatan

VI

Tahun

Anggaran 2015 17


09 s/d 26


Nopember

Pemasyarakatan Angkatan VII Tahun anggaran 2015 18


16 November


s/d 03

Pemasyarakatan

Desember

Angkatan VIII Tahun Anggaran 2015 19

Bendaharawan I

24 Feb s/d 16 Maret

20

Bendaharawan II

09 s/d 28 Maret

15

13

28

21

Manajemen Arsip

06 s/d 12 Mei

14

16

30

22

Perencana Anggaran

03 s/d 9 juni

17

13

30

23

SistemAplikasiKeuangan

06 s/d 12

22

6

28

BMN

Agustus



Pemasyarakatan

24

25

ManajemenKepegawaian

19 s/d 25

6

30

ASN

Agustus 2

28

30

4

13

17

07 – 13 Oktober

21

7

28

09 Oktober s/d

9

22

31

22

21

43

26

14

40

670

404

1.074

Pelatihan Teknis Basic

28 September

Trauma And Cardiac Life

s/d 03 Oktober

Support (BTCLS) Tahun Anggaran 2015 26

Assesor

10 s/d 29 September 2015

27

Pelatihan teknis Pengelolaan BMN Tahun Anggaran 2015

28

Pelatihan Teknis Advanced Trauma life

11 oktober

Support (ATLS) tahun Anggaran 2015 29

Training Of Trainer Diklat Terpadu Sistem Peradilan Pidana Anak

18 nopember s/d 05 Desember 2015

bagi Aparat penegak Hukum dan Instansi terkait Tahun anggaran 2015 30

Pelatihan Teknis Sistem Peradilan Pidana Terpadu bagi Aparat

25 nopember s/d 01 desember 2015

Penegak Hukum Tahun Anggaran 2015 Total Peserta



24

PNBP DITJEN IMIGRASI DAN AHU DIKLAT / BIMTEK

1

Bendaharawan (PNBP

OUTPUT

TANGGAL PELAKSANAAN

PRIA

06-26 Mei 2015

15

13

28

27 Juli s/d 15

23

7

30

60

-

60

30

-

30

17

13

30

145

33

178

WANITA JUMLAH


NO

Imigrasi) angkatan I 2

Bendaharawan (PNBP Imigrasi)

Agustus

Angkatan II 3

Intelejen Imigrasi

11 Agustus s/d

Dasar

08 September

2 Akt (PNBP Imigrasi) 4

5

2015

Intelijen Imigrasi

26 Agustus s/d

Lanjutan

22 September

(PNBP Imigrasi)

2015

Pelatihan teknis

21 – 27 Oktober

Perencanaan

2015

Anggaran (PNBP AHU) Tahun Anggaran 2015 Total

Diklat Metode E-learning

NO

DIKLAT

Output Lulus

Tidak Lulus

Jumlah

1

Diklat Pelayanan Publik Tk Dasar Akt I

26

14

40

2

Diklat Pelayanan Publik Tk Dasar Akt II

17

23

40

3

Diklat Pelayanan Publik Tk Dasar Angk

23

17

40

17

23

40

23

17

40

9

31

40

III 4

Diklat Pelayanan Publik Tk Dasar Angk IV

5

Diklat Pelayanan Publik Tk Dasar Angk V

6

Diklat Pelayanan Publik Tk Dasar Angk VI


7

Diklat Pelayanan Publik Tk. Lanjutan

22

18

40

21

19

40

15

18

33

Akt. I 8

Diklat Pelayanan Publik Tk. Lanjutan Akt. II Diklat Pelayanan Publik Tk. Lanjutan Akt. III

10

MTSL Akt I

16

24

40

11

MTSL Akt II

14

26

40

12

MTSL Akt III

8

32

40

13

MTSL Akt IV

7

33

40

14

MTSL Akt V

21

19

40

15

MTSL Akt VI

23

17

40

16

MTSL Akt VII

7

33

40

17

Administrasi Perkantoran ModernAkt I

22

18

40

18

Administrasi Perkantoran ModernAkt II

21

19

40

19

Administrasi Perkantoran ModernAkt III

23

17

40

20

Administrasi Perkantoran ModernAkt IV

7

33

40

21

Administrasi Perkantoran ModernAkt V

21

19

40

22

Administrasi Perkantoran

29

11

40

23

17

40

415

505

913

ModernLanjutan Akt I 23

Administrasi Perkantoran ModernLanjutan Akt II Total



9

d. Akademi Ilmu Pemasyarakatan (AKIP) -

Penerimaan calon taruna sebanyak 67 orang; Kegiatan

Pendidikan,

Pelatihan

dan

Pengasuhan bagi Taruna AKIP dari bulan JanuariDesember; -

Tersedianya ATK

kebutuhan

dalam

menunjang

rangka Kegiatan

belajar mengajar bagi 258 Taruna AKIP; -

Menjuarai beberapa kejuaran dan kompetisi yang diikuti oleh Taruna

-

Pada tahun 2015 tidak ada Wisuda Kelulusn dikarenakan jadwal pelaksanaan penerimaan Calon Taruna AKIP mundur dari jadwal yang telah ditetapkan;

-

Sejak tanggal 12 September 2014 sesuai dengan keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (DIKTI) Nomor 782/MPK.E/KL/2014, Akademi Ilmu Pemasyarakatan mengalami perubahan dan peningkatan status menjadi Politeknik Pemasyarakatan Indonesia yang berarti setara dengan D-IV.

-

Untuk menyambut perubahan status ini AKIP akan melakukan beberapa langkah antara lain : perubahan struktur kelembagaan, kurikulum sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia serta rekrutmen tenaga pengajar sesuai dengan Ditjen DIKTI.

-

Mempersiapkan tiga jenis program studi pada Politeknik Pemasyarakatan Indonesia diantaranya : Program Studi Teknik Pemasyarakatan, Program Studi Manajemen Pemasyarakatan dan Program Studi Bimbingan Kemasyarakatan. Banyaknya program studi yang ditawarkan akan membuat masyarakat umum lebih tertarik mendaftar di Politeknik Pemasyarakatan Indonesia



-

e. Akademi Imigrasi (AIM) -

Penerimaan calon taruna sebanyak 63 orang; Tersedianya ATK

kebutuhan

dalam

rangka

menunjang

Kegatan

belajar mengajar bagi 180 Taruna

AIM

dan

orang

peserta

130 Diklat

Khusus Keimigrasian; -

Pada tahun 2015 tidak ada Wisuda Kelulusn dikarenakan jadwal pelaksanaan

penerimaan

Calon

Taruna

AIM

dan

Diklat

Khusus

Keimgrasian mundur dari jadwal yang telah ditetapkan;

f. Penyelenggaraan Diklat/Bimtek Kantor Wilayah Penyelenggaraan Diklat/Bimtek pada 33 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM sebanyak 179kegiatan diklat/bimtekmenghasilkan lulusan sebanyak 5.501 orang dengan target lulusan sebanyak 5.719 orang NO

KEGIATAN

REALISASI TANGGAL

JML PESERTA

1. Aceh 1

Pelatihan

Teknis

Perawatan

30 Agustus-5

29

Kesehatan WBP

September

2

Diklat Kesamaptaan

12-26 April

30

3

Diklat

22-28 Maret

30

12-14 Agustus

30

26-28 Mei

30

Pengelola

Sarana

dan

Prasarana Pemasyarakatan 4

Bimtek Pembuatan Laporan/LAKIP

5

Bimtek Pengelolaan Keuangan

6

Diklat Prajabatan Gol. II

16

2. SUMATERA UTARA 1

Diklat Perencanaan Anggaran

2

Pelatihan

Teknis

25-31 Oktober

Perawatan

Kesehatan WBP

30 Belum ada laporan



-

3

Diklat Kesamaptaan

4

Diklat

Pengelola

Sarana

dan

2-15 Juni

30

19-25 april

30

13 Agustus-9

87

Prasarana Pas 5

Prajabatan Gol. II

6

Pelatihan Teknis Pelayanan Publik

7

Bimtek

Peningkatan

23-29 Maret

Kapasitas

30 Belum

HAM bagi Petugas PAS

ada laporan

8

Bimtek

Penyusunan

Peraturan

Belum

Daerah

ada laporan

9

Bimtek Pengelolaan BMN

10 Bimtek Pengelolaan Kepegawaian

20-22 April

30

13 Agustus-9

30

September 11 Bimtek LAKIP

20-22 ei

30

3. SUMATERA BARAT 1 Pelatihan Dasar Pemasyarakatan

13-27 April

30

3-5 Juni

30

02-04 September

30

9-11 Juni

30

26 Maret-9 April

30

19-25 Mei

30

3 Bimtek Pengelolaan Keuangan

23 s/d 25 Mei 2015

30

4 Diklat Prajabatan Gol. II

16 Sept-6 Oktober

51

2 Bimtek Pengelolaan Keuangan 3 Bimtek Pengelolaan BMN 4 Bimtek Pengelolaan Kepegawaian 4. RIAU 1 Diklat Kesamaptaan 2 Diklat

Pengelola

Sarana

dan

Prasana Pas

5. KEPULAUAN RIAU 1 Pelatihan

Teknis

Perawatan

Belum

Kesehatan WBP

ada laporan

2 Diklat Kesamaptaan 3 Pelatihan

Teknis

Dasar

4-17 November

30

6 -19 April

30

17-23 Mei

30

4-6 Juni

30

Pemasyarakatan 4 Pelatihan Teknis Pelayanan Publik 5 Bimbingan

Teknis

Tata

Naskah

Dinas



September

6 Bimtek Pengelola Gizi dan Makanan

10-12 Agustus

30

di LAPAS/RUTAN 6. JAMBI 1 Pelatihan

Teknis

Perawatan

Belum ada laporan

2 Diklat Kesamaptaan

31 Maret-13 April

30

04-10 Mei

30

19-25 Oktober

30

5 Bimtek Manajemen Perubahan

8-10 September

30

6 Bimtek Pengelolaan Keuangan

18-20 Mei

30

3 Diklat

Pengelola

Sarana

dan

Prasarana Pas 4 Pelatihan Protokoler dan MC

7. BENGKULU 1 Diklat Kesamaptaan 2 Pelatihan

Teknis

03-16 Maret

30

12-25 Mei

30

Dasar

Pemasyarakatan 8. BANGKA BELITUNG 1 2 3 4

Diklat Kesamaptaan Pelatihan Teknis Dasar Pemasyarakatan Bimtek Pengelola Kepegawaian Bimtek Pengelola Keuangan

10-23 Maret

30

7-20 April

30

19-21 Agustus

30

20-22 Mei

30

9. SUMATERA SELATAN 1 2 3 4

Diklat Bendaharawan

10-30 Maret

30

Diklat Kesamaptaan

24 Maret-6 April

30

10-16 Maret

30

7 September-10 Oktober

81

Diklat Pengelola Sarana Prasarana Pemasyarakatan Diklat Prajabatan

dan

10. LAMPUNG 1

Diklat Kesamaptaan

02-15 September

2

Pelatihan Teknis Pemasyarakatan

3

Bimtek Pengelola Gizi dan Makanan di LAPAS/RUTAN Bimtek Pengelola Keuangan

4

Dasar


7-9 April

30

31 Maret-2 April

30



Kesehatan WBP

11. BANTEN 1

3

27 Mei-9 Juni

48


11-13 Mei

40

Bimtek Protokoler dan MC

3-5 Juni

40

Diklat Bendaharawan

15-28 Oktober

30

Diklat Teknis Perawatan Kesehatan WBP Diklat Kesamaptaan

9-15 Agustus

30

13-26 April

30

14-16 September

30

20-26 April

30

Juli

107

07 s/d 09 April 2015

30

10-12 Juni

30

11-13 Mei

30

12. JAWA BARAT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2

Diklat Pengelola Sarana Prasarana Lapas/Rutan Diklat Pelayanan Publik

dan

Diklat Prajabatan Gol. II (Angkatan I) Bimtek Pengelolaan BMN Bimtek Pengelola Gizi dan Makanan di LAPAS/RUTAN Bimtek Pengelolaan Keuangan Bimtek Pengelolaa Kepegawaian

30

Diklat Barang dan Jasa

6

Diklat Prajabatan Gol II (angkatan II)

14

13. DKI JAKARTA 1 2 3 4 5 6 7 8

Diklat Pelayanan Publik

4-10 Mei

35

1-21 September

35

20 Agustus-26 September 03-05 Juni

35

24-26 November

70


10-12 Juni

40

Bimtek Penilaian Kinerja PNS

27-29 Mei

60

Bimtek Barang dan Jasa

21-23 April

40

Diklat Bendaharawan Diklat Prajabatan Gol. II Bimtek Pengelolaan BMN Bimtek LAKIP

50

14. JAWA TENGAH 1

Diklat Kesamaptaan

21 Mei-3 Juni


30


2

Diklat Kesamaptaan

2 3 4

6 7

9-22 Agustus/18-31 Agustus 25-31 Oktober

60

8-10 Juni

30

Bimtek Tata Naskah

24-26 Maret

30

Bimtek/Pelatihan Manajemen Perubahan Bimtek Pengelolaan Keuangan

20-22 April

30

11-13 Mei

30

Bimtek pembuatan laporan/LAKIP

30

15. DI YOGYAKARTA 1 2 3 4 5

Diklat Perencanaan Anggaran

13-19 September

30

15-28 April

30

Diklat Kesamaptaan Pelatihan Teknis Dasar Pemasyarakatan Bimtek Pengelolaan Keuangan I

3-16 Juni

30

24-26 Agustus

30

Bimtek Pengelolaan Keuangan II

26-28 Agustus

30

16. JAWA TIMUR 1 2 3 4 5 6 7 8

Diklat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Pelatihan Teknis Perawatan Kesehatan WBP Diklat Kesamaptaan

19-25 April

60

Oktober

30

18-31 Mei

30

Diklat Prajabatan Gol.II Angkatan I

3- 29 Agustus

65

Diklat Prajabatan Gol.II Angkatan I

64

Bimtek Protokoler dan MC

15 Agustus – 10 September 2-4 Desember

Bimtek Pembuatan Laporan/LAKIP I

14-16 September

30

Bimtek Pembuatan Laporan/LAKIP II

14-16 Desember

30

30

17. KALIMANTAN BARAT 1 2 3 4 5

Diklat Kesamaptaan

18 April-1 Mei

30

Pelatihan Teknis Dasar Pemasyarakatan Bimtek Pembuatan Laporan/LAKIP

17-30 Mei

27

9-11 September

30

Bimtek Pengelolaan Kepegawaian

11-13 November

30

8-10 Juni

30


18. KALIMANTAN TENGAH 1

Diklat Bendaharawan

20 April-9 Mei


30


5

Pelatihan Teknis Dasar Pemasyarakatan / 2 akt Diklat Pengadaan Barang dan Jasa

2 3 4

24 Mei-6 Juni

30

Prajabatan Gol. II

18 Mei-17 Juni

19

Bimtek LAKIP

24-26 Agustus

30

Bimtek Tata Naskah Dinas Elektronik

19-21 Agustus

30

19. KALIMANTAN SELATAN 1 2 3 4 5

Diklat Kesamaptaan

26 Mei-9 Juni

30

Diklat Prajabatan Gol II

28 juli-23 agustus

44


16-18 November

30

29 Juni-1 Juli

30

24 Mei-06 Juni

30

Bimtek Pengelolaan Keuangan Diklat Teknis Dasar Pemasyarakatan

20. KALIMANTAN TIMUR 1 2 3 4

Diklat Kesamaptaan

6-19 September

30

Diklat Teknis Perawatan WBP

9-15 Agustus

30

Bimtek Peningkatan Kapasitas HAM bagi Petugas PAS dan Imigrasi Pelatihan Manajemen Perubahan

11-13 Oktober

30

11-13 Oktober

30

21. GORONTALO 1 2 3 4

Diklat Kesamaptaan Pelatihan Teknis Pemasyarakatan Bimtek Pengelolaan BMN

Dasar

Bimtek Pembuatan Laporan/LAKIP

23 Maret-5 April

30

27 Mei-9 Juni

30

18-20 Mei

30


30

22. SULAWESI UTARA 1

2 3 4

5

Pelatihan Teknis Kesehatan WBP

Perawatan

Diklat Kesamaptaan Pelatihan Teknis Pemasyarakatan Diklat Prajabatan Gol. II

Dasar

Bimbingan Teknis Tata Naskah Dinas

Belum ada laporan 7-20 April

30

30 Juni-14 Juli


3-6 November

23. SULAWESI TENGAH


30


5

Diklat Kesamaptaan

1 2 3

Penyusunan Anggaran Kinerja Diklat Kesamaptaan

Berbasis

Bimtek Pengelola Kepegawaian

27 April-3 Mei

30

18-31 Mei

30

5-7 Mei

30

1 2

Diklat Kesamaptaan

19 April-02 Mei

30

Bimtek Manajemen Perubahan

05-07 Oktober

30

25. SULAWESI SELATAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0

Diklat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Diklat Kesamaptaan Pelatihan Teknis Dasar Pemasyarakatan Diklat Pengelola Sarana dan Prasarana Pemasyarakatan Diklat Prajabatan Gol. II Bimtek Penyusunan Peraturan Daerah Bimtek Pengelolaan BMN Bimtek Pengelola Gizi dan Makanan di LAPAS/RUTAN Bimtek Pengelola Kepegawaian Bimtek Pengelolaan Keuangan

12-18 April

5

24 Mei-6 Juni

30

24 Mei-6 Juni

30

23-29 Maret

30

3 Agustus-2 September 16-18 November

39

9-11 November

30

5-7 November

30

2-4 November

30

12-14 November

30

31

26. SULAWESI TENGGARA 1 2 3 4 5 6

Diklat Kesamaptaan

7-20 April

30

Pelatihan Dasar Pemasyarakatan

20 April-3 Mei

30

Diklat Pengelola Sarana dan Prasarana Pas Pelatihan Peningkatan Kapasitas HAM Bagi Petugas PAS dan Imigrasi Bimtek Pengelolaan Gizi dan Makanan di Lapas/Rutan Bimtek Pengelola BMN

5-11 Agustus

30

25-27 Juni

30

29-31 Juli

30

23-25 Juni

30

7-13 Mei

30

16-31 Maret

30

14-27 April

30

27. BALI 1 2 3

Diklat Penyusunan Berbasis Kinerja Diklat Kesamaptaan Pelatihan Teknis Pemasyarakatan

Anggaran

Dasar



24. SULAWESI BARAT

4 5 6

Pelatihan Protokoler dan MC Bimtek Pengelolaan BMN Prajabatan Gol. II

23-29 Agustus

30

4-6 Mei

30 3 5


3 0

28. NTB 1 2 3

Pelatihan Teknis Kesehatan WBP

Perawatan

Diklat Kesamaptaan

8-21 April

30


11-13 Juni

30

02-15 Maret

30

16-29 Oktober

30

27 Mei-2 Juni

30

20-22 Mei

30

9-15 Juni

30

27. NTT 1 2 3 4 5

Diklat Kesamaptaan Pelatihan dasar Pemasyarakatan Diklat Pengelola Sarana Prasarana Pemasyarakatan Bimtek Pengelolaan Keuangan

dan

Diklat Barang dan Jasa Pemerintah MALUKU

1 2 3 4

Diklat Kesamaptaan

30

Diklat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Bimtek Pengelolaan BMN

2 26


30

MALUKU UTARA 1 2 3 4 5 6 7 8

Diklat Perencanaan anggaran

7-13 Juni

29

Diklat Kesamaptaan

17-30 Mei

30

18-31 Oktober

28

Pelatihan Teknis Dasar Pemasyarakatan Diklat Pengelola Sarana dan Prasarana Pemasyarakatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas HAM bagi Petugas PAS Bimbingan Teknis Tata Naskah Dinas Bimtek Pengelola Gizi dan Makanan di LAPAS/RUTAN Bimtek Pengelolaan Keuangan

30 30 18-20 Agustus

30 30

20-22 April

PAPUA BARAT


30


25 Mei-24 Juni

1 2

Diklat Kesamaptaan Diklat Perencana Anggaran

14-27 April

30

9-15 Agustus

30

01 - 07 September 2015 21 April-4 Mei

30

28 Oktober-03 November 2015 15-17 Juni

30


36

PAPUA

2 3 4 5 6 7

Diklat Penyusunan Berbasis Kinerja Diklat Kesamaptaan

Anggaran

Diklat Pengelola Sarana dan Prasarana Pas Pelatihan Teknis Pelayanan Publik Diklat Prajabatan Gol. II Bimtek Pengelola Gizi dan Makanan di LAPAS/RUTAN Bimtek Pengelolaan Keuangan Total Peserta


30

30

28 29 5.501


1

Dalam

pelaksanaan

tugas

Kementerian

Hukum

dan

HAM

terdapat

beberapa

hambatan/permasalahan. Akan tetapi kendala/permasalahan tersebut dapat dijadikan sebagai upaya peningkatan kinerja tahun berjalan dan tahun yang akan datang. Adapun kendala/permasalahan tersebut diantaranya : 1. Masih terlihat ego sektoral di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, sehingga menghambat jalur koordinasi dan tidak berjalannya fungsi manajemen kinerja dengan baik. 2. Kuranganya SDM teknis maupun administrasi terutama pada Direktorat Jenderal Imigrasi dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. 3. Kuranganya SDM yang menguasai anggaran dan BMN pada Divisi di Kantor wilayah disebabkan oleh restrukturisasi program dan anggaran. 4. Over Kapasitas pada UPT Pemasyarakatan (Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan).

UPAYA PEMECAHAN MASALAH

1. Membangun

Hubungan

Lintas

Sektoral.

Tahapan

ini

dilakukan

dengan

menggunakan metode pendekatan (approach metod) secara konsisten yang melibatkan seluruh unit di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. 2. Meningkatkan jumlah peserta Diklat Teknis Keimigrasian dan Diklat Teknis dibidang Pemasyarakatan pada BPSDM Kementerian Hukum dan HAM. 3. Mengajukan usulan peneriamaan pegawai bagi petugas jaga pada UPT Pemasyarakatan. 4. Meningkatkan jumlah Diklat anggaran dan BMN pada BPSDM Kementerian Hukum dan HAM. 5. Mengajukan penambahan anggaran pada tahun 2016 untuk penambahan kapasitas pada UPT Pemasyarakatan.



KENDALA

Demikian laporan tahunan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan

Semoga laporan ini bermanfaat bagi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam rangka peningkatan kinerja dimasa yang akan datang.



HAM selama kurun waktu Januari-Desember 2015.

LAPORAN TAHUNAN. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM Republik Indonesia. Jalan H.R. Rasuna Said Kav.6-7 Kuningan, Jakarta Selatan

Recommend Documents