LAPORAN TAHUNAN BPPK 2012 FROM OUTPUTS TO OUTCOMES

LAPORAN TAHUNAN BPPK

2012

“FROM OUTPUTS TO OUTCOMES”

2 | LAPORAN TAHUNAN BPPK 2012

DAFTAR ISI Sambutan Kepala BPPK

4

Profil BPPK

6

Profil Pimpinan BPPK

12

Portofolio BPPK

21

Current Issue BPPK: ”From Outputs to Outcomes”

43

Continuous Improvement Programs

52

Kalender Peristiwa BPPK 2012

57

Lampiran

65

LAPORAN TAHUNAN BPPK 2012 | 3

///////////////// SAMBUTAN KEPALA BPPK

P

KAMIL SJOEIB

uji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas izinNya sehingga penyusunan Laporan Tahunan ini dapat terwujud. Laporan Tahunan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerjanya sepanjang tahun 2012 kepada stakeholders, para pemangku kepentingan, dan khususnya kepada Kementerian Keuangan Republik Indonesia selaku induk organisasinya. Di samping itu, laporan ini juga dimaksudkan sebagai bahan dokumentasi yang harapannya dapat bermanfaat dalam proses pembelajaran ke depan. Laporan Tahunan BPPK Tahun 2012 ini disusun untuk memberikan gambaran kinerja BPPK secara komprehensif selama tahun 2012 dengan semangat menghasilkan SDM Keuangan dan Kekayaan Negara yang amanah, profesional, berintegritas tinggi dan bertanggung jawab sesuai dengan visi BPPK. Untuk itu, BPPK sebagai pusat pendidikan dan pelatihan di bidang keuangan dan kekayaan negara, harus selalu meningkatkan kualitas pelayanan diklat agar dapat memenuhi kebutuhan para stakeholdernya. Salah satu usaha BPPK untuk dapat mewujudkan hal tersebut adalah dengan meredefinisi layanan dan kinerja BPPK yang berorientasi pada outcome melalui penyempurnaan strategi pengelolaan diklat yang dimulai sejak tahun 2012. Selain itu, BPPK senantiasa meningkatkan kinerja dan kapasitasnya dalam memberikan pendidikan dan pelatihan SDM Keuangan dan Kekayaan Negara yang selama tahun 2012 telah diikuti 44.613 peserta. Pendidikan dan pelatihan yang diikuti meliputi diklat yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia, anggaran, perbendaharaan, perpajakan, kepabeanan dan cukai, kekayaan Negara, perimbangan keuangan, dan keuangan umum serta pendidikan program diploma yang diselenggaran di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) Akhir kata, kami memberikan apresiasi kepada seluruh pegawai dan stakeholders BPPK yang telah memberikan komitmen, koordinasi, dukungan serta kepercayaannya sehingga BPPK dapat mencapai target yang ditetapkan selama tahun 2012. Kami berharap, komitmen dan kepercayaan ini dapat selalu terjaga demi mewujudkan SDM pengelola Keuangan dan Kekayaan Negara yang amanah, professional, berintegritas tinggi dan bertanggung jawab sesuai dengan visi BPPK.


SUPPLY

Memasok ilmu untuk SDM Kementerian Keuangan

PROFIL BPPK ///////////////// • Milestone BPPK 2012 • Visi Misi BPPK • Struktur Organisasi BPPK

///////////////// MILESTONE BPPK 2012

2012 From Outputs to Outcomes

2010 Let Us Train Your People

2008 Revitalization

2007 Back to Basic

2009 Leap to Lead

2011 Transformation


///////////////// VISI & MISI BPPK

“

VISI Menjadi lembaga pendidikan dan pelatihan terdepan dalam menghasilkan SDM Keuangan dan Kekayaan Negara yang amanah, profesional, berintegritas tinggi dan bertanggung jawab

MISI

”

MISI UMUM

Melaksanakan pengembangan SDM pengelola keuangan dan kekayaan negara melalui pendidikan dan pelatihan

MISI KHUSUS

1. Meningkatkan kegiatan penelitian di bidang pengembangan SDM serta bidang Keuangan dan Kekayaan Negara 2. Melanjutkan reformasi birokrasi BPPK 3. Mewujudkan tata kelola yang baik di BPPK


///////////////// BPPK STRUKTUR ORGANISASI

BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

PUSDIKLAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

BALAI DIKLAT KEPEMIMPINAN Magelang

PUSDIKLAT ANGGARAN DAN PERBENDAHARAAN

PUSDIKLAT BEA DAN CUKAI

SEKRETARIAT BADAN

PUSDIKLAT PAJAK

PUSDIKLAT KEKAYAAN NEGARA DAN PERIMBANGAN KEUANGAN

PUSDIKLAT KEUANGAN UMUM

SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA

BALAI DIKLAT KEUANGAN Medan, Pekanbaru, Palembang, Cimahi, Yogyakarta, Malang, Denpasar, Pontianak, Balikpapan, Makassar, dan Manado


WILAYAH KERJA BALAI DIKLAT

o BDK Medan o BDK Pekanbaru o BDK Pontianak

o BDK Balikpapan

o BDK Manado

o BDK Palembang

o BDK Makassar o BDK Cimahi o BDK Yogyakarta o BDK Malang o BDK Denpasar

No

Balai Diklat

Wilayah Kerja

No

Balai Diklat

Wilayah Kerja

1

Balai Diklat Keuangan Medan

• Nanggroe Aceh Darussalam • Sumatera Utara • Sumatera Barat

7

Balai Diklat Keuangan Malang

• JawaTimur

8

Balai Diklat Keuangan Denpasar

• Bali • Nusa Tenggara Barat • Nusa Tenggara Timur

9

Balai Diklat Keuangan Pontianak

• Kalimantan Barat • Kalimantan Tengah

10

Balai Diklat Keuangan Balikpapan

• Kalimantan Timur • Kalimantan Selatan

11

Balai Diklat Keuangan Makassar

• • • • • •

Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Sulawesi Barat Maluku Papua Papua Barat

12

Balai Diklat Keuangan Manado

• • • •

Sulawesi Utara Gorontalo Sulawesi Tengah Maluku Utara

2

3

Balai Diklat Keuangan Pekanbaru

Balai Diklat Keuangan Palembang

• • • •

Riau Bengkulu Jambi Kepulauan Riau

• Sumatera Selatan • Lampung • Kepulauan Bangka Belitung

4

Balai Diklat Keuangan Cimahi

• Jawa Barat • Banten

5

Balai Diklat Keuangan Yogyakarta

• Jawa Tengah • Daerah Istimewa Yogyakarta

6

Balai Diklat Kepemimpinan Magelang

• Seluruh Indonesia

Tabel Wilayah Kerja Balai Diklat


STRIVE

Berjuang sekuat tenaga untuk meningkatkan kompetensi SDM Kementerian Keuangan

PROFIL PIMPINAN BPPK ///////////////// • Profil Kepala BPPK

• Profil Eselon II BPPK • Profil Kepala Balai Diklat BPPK

PROFIL KEPALA BPPK

KAMIL SJOEIB Kamil Sjoeib mulai menjabat sebagai Kepala BPPK sejak bulan Januari 2011. Beliau meraih gelar Master of Arts Economics di Ohio University Amerika Serikat pada tahun 1987.


PROFIL PIMPINAN BPPK

PROFIL ESELON II BPPK

Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Dodi Iskandar Periode Mei 2008 - sekarang Dodi Iskandar mulai menjabat sebagai Sekretaris BPPK sejak 23 Mei 2008. Beliau meraih gelar Master of Art di University of Colorado at Denver, USA pada tahun 1994.

Kepala Pusdiklat Pengembangan Sumber Daya Manusia Safuadi Periode Juni 2011 - sekarang Safuadi mulai menjabat sebagai Kepala Pusdiklat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM) sejak 21 Juni 2011. Beliau meraih gelar Master of Science dari Universiti Kebangsaan Malaysia pada tahun 2005.

Kepala Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan Agus Hermanto Periode Mei 2008 - sekarang Agus Hermanto mulai menjabat sebagai Kepala Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan sejak 23 Mei 2008. Beliau menyelesaikan program Magister Manajemen di Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta pada 1997.

Kepala Pusdiklat Bea dan Cukai Endang Tata Periode Agustus 2006 – Agustus 2012 Endang Tata menjabat sebagai Kepala Pusdiklat Bea dan Cukai pada 30 Agustus 2006 s.d. 14 Agustus 2012. Beliau telah menyelesaikan pendidikan S1 Institut Ilmu Keuangan pada tahun 1979.

Agus Hermawan Periode Agustus 2012 - sekarang Agus Hermawan mulai menjabat sebagai Kepala Pusdiklat Bea dan Cukai sejak 14 Agustus 2012. Beliau meraih gelar Master of Arts dari International University of Japan pada tahun 1998.



PROFIL ESELON II BPPK

Kepala Pusdiklat Pajak Chaizi Nasucha Periode Januari 2001 – Januari 2012 Chaizi Nasucha menjabat sebagai Kepala Pusdiklat Pajak pada 1 Januari 2001 s.d. 21 Februari 2012. Beliau menyelesaikan program pascasarjana MPKN di Universitas Gadjah Mada pada tahun 1995 dan program S-3 Ilmu Administrasi Negara di Universitas Padjajaran tahun 2003.

Imam Arifin Periode Februari 2012 – sekarang Imam Arifin mulai menjabat sebagai Kepala Pusdiklat Pajak sejak 21 Februari 2012. Beliau meraih gelar Master of Arts dari International University of Japan tahun 2000.

Kepala Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan Syamsu Syakbani Periode Februari 2009 – sekarang Syamsu Syakbani mulai menjabat sebagai Kepala Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan sejak 5 Februari 2009. Beliau memperoleh gelar Master of Science dari University of Nevada at Reno, USA.

Kepala Pusdiklat Keuangan Umum Tony Rooswiyanto Periode Juni 2011 – sekarang Tony Rooswiyanto mulai menjabat sebagai Kepala Pusdiklat Keuangan Umum sejak 21 Juni 2011. Beliau menyelesaikan pendidikan pasca sarjana di University of Kentucky, Amerika Serikat pada tahun 1992.

Direktur Sekolah Tinggi Akuntansi Negara Kusmanadji Periode Mei 2008 – sekarang Kusmanadji mulai menjabat sebagai Direktur Sekolah Tinggi Akuntansi Negara sejak 23 Mei 2008. Beliau memperoleh gelar Master of Business Administration dari University of New Brunswick, Canada pada tahun 1994.



PROFIL KEPALA BALAI DIKLAT BPPK

Kepala Balai Diklat Keuangan Medan Sinung Prabowo Periode Juni 2009 – Agustus 2012 Sinung Prabowo menjabat sebagai Kepala Balai Diklat Keuangan Medan pada 22 Juni 2009 s.d. 28 Agustus 2012. Beliau memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) pada tahun 1994.

Marihot Tarigan Periode Agustus 2012 – Sekarang Marihot Tarigan mulai menjabat sebagai Kepala Balai Diklat Keuangan Medan sejak 28 Agustus 2012. Beliau menyelesaikan pendidikan pascasarjana di Universitas Sumatera Utara pada tahun 2005.

Kepala Balai Diklat Keuangan Pekanbaru Mardial Periode Juni 2009 – Sekarang Mardial mulai menjabat sebagai Kepala Balai Diklat Keuangan Pekanbaru pada 22 Juni 2009. Beliau memperoleh gelar Master of Public Policy di Graduate School of Policy Studies (GSPS), Saitama University, Jepang pada tahun 2000.

Kepala Balai Diklat Keuangan Palembang Yuniarto Hadi Wibowo Periode November 2011 – Sekarang Yuniarto Hadi Wibowo menjabat sebagai Kepala BDK Palembang sejak 16 November 2011. Sebelumnya beliau adalah Kepala Subbidang Tatalaksana Pendidikan Akuntan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara.

Kepala Balai Diklat Keuangan Cimahi Sri Rahayu Tresnawati Periode Mei 2011 – Sekarang Sri Rahayu Tresnawati mulai menjabat sebagai Kepala BDK Cimahi sejak 26 Mei 2011. Beliau menyelesaikan program S2 Ilmu Ekonomi di Universitas Indonesia pada tahun 2006.




Kepala Balai Diklat Keuangan Yogyakarta Ririn Mardiyani Periode November 2011 – Sekarang Ririn Mardiyani mulai menjabat sebagai Kepala Balai Diklat Keuangan Yogyakarta pada 16 November 2011. Beliau menyelesaikan program Magister Sains Program Ekonomi Pembangunan Daerah – MEP pada tahun 2005 di Universitas Gadjah Mada.

Kepala Balai Diklat Keuangan Malang Ida Hamidah Periode November 2011 – Agustus 2012 Ida Hamidah menjabat sebagai Kepala BDK Malang pada 16 November 2011 s.d. 28 Agustus 2012. Beliau menyelesaikan pendidikan program Master of Business Administration di York University Graduates Studies pada tahun 1997.

Budi Setiawan Periode Agustus 2012 – sekarang Budi Setiawan mulai menjabat sebagai Kepala BDK Malang sejak 28 Agustus 2012. Beliau menyelesaikan program S2 Magister Akuntansi di Universitas Indonesia pada tahun 2003.

Kepala Balai Diklat Keuangan Pontianak Parwanta Periode Juni 2009 – Agustus 2012 Parwanta menjabat sebagai Kepala BDK Pontianak pada 22 Juni 2009 s.d. 28 Agustus 2012. Beliau menyelesaikan program Magister Sains di Universitas Gadjah Mada pada tahun 2004.

Muhamad Sandri Merizanta Periode Agustus 2012 – sekarang Muhamad Sandri Merizanta mulai menjabat sebagai Kepala BDK Pontianak sejak 28 Agustus 2012. Beliau menyelesaikan program pascasarjana di Universitas Muhammadiyah Jakarta pada tahun 2011.




Kepala Balai Diklat Keuangan Denpasar Harmonis Siregar Periode Mei 2011 – sekarang Harmonis Siregar mulai menjabat sebagai Kepala BDK Denpasar sejak 26 Mei 2011. Beliau telah menyelesaikan program S2 Magister Kenotariatan di universitas Sumatera Utara pada tahun 2008.

Kepala Balai Diklat Keuangan Balikpapan Armansyah Periode Agustus 2010 – Agustus 2012 Armansyah menjabat sebagai Kepala BDK Balikpapan pada 7 Oktober 2010 s.d. 28 Agustus 2012. Beliau menyelesaikan program S1 Ilmu Administrasi Negara di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara (STIA-LAN) pada tahun 1989.

Eko Sulistyo Periode Agustus 2012 – sekarang Eko Sulistyo menjabat sebagai Kepala BDK Balikpapan sejak 28 Agustus 2012. Beliau menyelesaikan program pascasarjana di International University of Japan pada tahun 2001.

Kepala Balai Diklat Keuangan Makassar Mutasim Billah Periode Juni 2009 – Desember 2012 Mutasim Billah menjabat sebagai Kepala Balai Diklat Keuangan Makassar pada 22 Juni 2009 s.d. 26 Desember 2012. Beliau meraih gelar Magister Sains di Universitas Brawijaya pada tahun 2002

Agung Heru Pranyoto Periode Desember 2012 – sekarang Agung Heru Pranyoto mulai menjabat sebagai Kepala Balai Diklat Keuangan Makassar pada 26 Desember 2012. Beliau menyelesaikan pendidikan S2 di STIE Mitra Indonesia pada tahun 1999.




Kepala Balai Diklat Keuangan Manado Budi Setiawan Periode Mei 2011 – Agustus 2012 Budi Setiawan menjabat sebagai Kepala BDK Manado pada 26 Mei 2011 s.d. 28 Agustus 2012. Beliau menyelesaikan program S2 Magister Akuntansi di Universitas Indonesia pada tahun 2003.

Sahminan Zega Periode Agustus 2012 – sekarang Sahminan Zega mulai menjabat sebagai Kepala BDK Manado sejak 28 Agustus 2012. Beliau menyelesaikan pendidikan S2 Teknologi Pendidikan di Universitas Negeri Medan pada tahun 2004 dan pendidikan S3 Manajemen Pendidikan di Universitas Negeri Jakarta pada tahun 2011.

Kepala Balai Diklat Kepemimpinan Magelang Ilhan Lasahido Periode Agustus 2012 – sekarang Ilhan Lasahido mulai menjabat sebagai Kepala Balai Diklat Kepemimpinan Magelang sejak 28 Agustus 2012. Beliau menyelesaikan program S2 Manajemen Keuangan dan Agribisnis di Universitas Gadjah Mada pada tahun 1994.

Unggul Kusalawan Respatiadi Periode Mei 2011 – Agustus 2012 Unggul Kusalawan Respatiadi menjabat sebagai Kepala Balai Diklat Kepemimpinan Magelang pada 26 Mei 2011 s.d. 28 Agustus 2012. Beliau telah menyelesaikan program Magister Sains di Universitas Diponegoro, Semarang pada tahun 2007.


FOCUS

Menapakkan langkah pada koridor yang tepat untuk mencapai tujuan

PORTOFOLIO BPPK ///////////////// • Capaian Indikator Kinerja Utama BPPK 2012

• Tujuan Kinerja Penyelenggaraan Diklat • Tinjauan Laporan Keuangan BPPK 2012

///////////////// PORTOFOLIO BPPK

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Semakin meningkatnya kebutuhan Kementerian Keuangan terhadap SDM yang berintegritas dan berkompetensi tinggi, mendorong BPPK untuk menghasilkan SDM-SDM yang profesional melalui pendidikan dan pelatihan.

No

Uraian IKU

Target

Realisasi

1

PP-1.1

Persentase Diklat yang Berkontribusi terhadap Peningkatan Kompetensi

85,00%

100,00%

2

PP-1.2

Persentase Jam Pelatihan Pegawai terhadap Jam Kerja Kementerian Keuangan

2,50%

3,1996%

3

PP-1.3

Persentase Lulusan Diklat dari Kementerian Keuangan dengan Predikat Minimal Baik

85,00%

85,78%

4

PP-2.1

Capaian Kualitas Layanan Prima dalam Pendidikan dan Pelatihan

75,00%

87,38%

5

PP-2.2

Rasio Program Diklat Dipenuhi terhadap Program Diklat Dibutuhkan

55,00%

71,88%

6

PP-2.3

Indeks Kepuasan Pengguna Layanan

3,87

4

7

PP-3.1

Kesesuaian Program Diklat dengan Kebutuhan Pemenuhan Kompetensi

95,00%

98,00%

8

PP-4.1

Persentase Widyaiswara/Pengajar yang Dinilai Minimal Baik

95%

99,15%

9

PP-4.2

Jumlah Karya Tulis Widyaiswara yang Dipublikasikan

165

298

10

PP-4.3

Rasio Unit yang Widyaiswaranya Melaksanakan Riset terhadap Jumlah Unit Kerja

100,00%

100,00%

11

PP-5.1

Tingkat Kesesuaian Sarana Diklat dengan Standar Pelayanan Minimal

70,00%

95,60%

12

PP-6.1

Tingkat Validitas Materi Evaluasi Belajar

85,00%

98,53%

13

PP-7.1

Persentase Rekomendasi Pendidikan dan Pelatihan yang Ditindaklanjuti

90,00%

97,61%

14

PP-7.2

Jumlah Rekomendasi Strategis Hasil Evaluasi Pascadiklat kepada Unit Pengguna

6

6

15

PP-7.3

Indeks Kepuasan Pegawai

3

3,33

16

PP-7.4

Persentase Policy Recommendation Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti

85,00%

100,00%

17

PP-8.1

Persentase Pegawai BPPK yang Memenuhi Target Diklat

60,00%

80,52%

18

PP-8.2

Persentase Pejabat yang telah Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan

87,00%

94,12%

19

PP-8.3

Tingkat Efektivitas Penegakan Disiplin Pegawai

85,00%

100,00%

20

PP-8.4

Persentase Akurasi Data SIMPEG

100,00%

100,00%

21

PP-9.1

Persentase Penyelesaian Penataan Organisasi

100,00%

100,00%

22

PP-9.2

Indeks Reformasi Birokrasi

92

92,52

23

PP-9.3

Persentase Mitigasi Risiko yang Selesai Dijalankan

70,00%

87,36%

24

PP-10.1

Kualitas Layanan TIK terhadap Pemenuhan Kebutuhan Organisasi

80,00%

100,00%

25

PP-11.1

Persentase Penyerapan DIPA (Non Belanja Pegawai)

95,00%

97,20%

26

PP-11.2

Persentase Realisasi Pengadaan Barang dan Jasa

85,00%

99,49%

Tabel Capaian Indikator Kinerja Utama BPPK Tahun 2012


D

alam menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan yang mampu menghasilkan SDM yang dibutuhkan oleh Kementerian Keuangan, BPPK berusaha untuk mewujudkan kinerja unggul dengan mutu yang memuaskan. Untuk merealisasikan hal tersebut, tentunya BPPK membutuhkan modal yang memadai dan mendukung proses pencapaian. BPPK telah merumuskan 4 modal utama dalam merealisasikan pendidikan dan pelatihan yang prima. Empat modal utama tersebut kemudian dituangkan ke dalam sasaran strategis BPPK. Keempat sasaran strategis tersebut adalah SDM Profesional, Organisasi Responsif, Teknologi Informasi dan Komunikasi Handal, Pengelolaan Keuangan dan Aset yang Akuntabel dan Optimal.

SDM Profesional BPPK membutuhkan SDM yang professional untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan yang mampu menghasilkan SDM Kementerian Keuangan yang berintegritas dan berkompetensi tinggi. SDM BPPK diharapkan mampu menghasilkan kinerja dengan keunggulan-keunggulan yang mendukung tercapainya pendidikan dan pelatihan yang memuaskan unit pengguna. BPPK meyakini bahwa dengan fokus terhadap kinerja seperti itu, SDM BPPK tidak lagi diukur dengan status, kekuatan, dan kendali dari kekuasaan yang lebih tinggi, melainkan diukur dari pemikiran mereka. Komposisi SDM BPPK sendiri per 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut: 1. BPPK memiliki 1220 pegawai, dimana 163 di antaranya merupakan widyaiswara; 2. berdasarkan tingkat pendidikan, 10 pegawai berpendidikan doktoral, 210 pegawai berpendidikan master, 354 pegawai berpendidikan sarjana, 466 pegawai berpendidikan Diploma I,III, dan IV, sisanya yaitu 180 pegawai berpendidikan menengah dan tinggi 3. berdasarkan golongan, golongan I terdiri dari 13 pegawai, golongan II terdiri dari 538 pegawai, golongan III terdiri dari 523 pegawai, dan golongan IV terdiri dari 146 pegawai. Dalam rangka meningkatkan hard competencies dan soft competencies dari SDM BPPK, selama tahun 2012 telah dilaksanakan berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan, capacity building, assessment, pengawasan kepatuhan pegawai BPPK, dan pembangunan sistem informasi manajemen pegawai (SIMPeg). Ada beberapa indikator yang dirumuskan untuk melihat sejauh mana pengembangan SDM BPPK dilaksanakan. Indikator-indikator tersebut antara lain: a. Persentase Pegawai BPPK yang Memenuhi Target Diklat Sampai dengan akhir tahun 2012, telah terealisasi 80,52% (dari target 60%) pegawai BPPK memenuhi target diklat.

Dari total 1.042 pegawai, sebanyak 839 pegawai BPPK telah mencapai target diklat 30 jam pelatihan, dengan rincian: Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV

: 267 pegawai : 313 pegawai : 200 pegawai : 59 pegawai

b. Persentase Pejabat yang telah Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) BPPK memiliki 8 pejabat eselon II, 45 pejabat eselon III, dan 119 pejabat eselon IV, sehingga total pejabat yang ada sebanyak 172. Dari jumlah tersebut, 170 pejabat telah mengikuti assessment center, dengan hasil sebanyak 160 pejabat telah memenuhi SKJ di atas 72%. Berikut ini adalah rincian persentase tersebut: Eselon

Jumlah Pejabat

Pejabat yang Mengikuti Assessment

Pejabat yang Memenuhi SKJ > 72%

Persentase

II

8

8

8

100,00%

III

45

45

44

97,78%

IV

119

117

108

92,31%

Jumlah

172

170

160

94,12%

Tabel Jumlah Pejabat yang Memenuhi SKJ

c. Tingkat Efektivitas Penegakan Disiplin Pegawai IKU ini untuk memastikan bahwa upaya penegakan kode etik dan peraturan mampu memengaruhi pegawai yang terkena sanksi untuk tidak mengulangi pelanggaran yang sama, dan mampu membangun komitmen pegawai yang belum pernah melanggar untuk tetap menjaga kedisiplinannya. Sampai dengan akhir tahun 2012, terdapat 5 kasus pelanggaran yang terjadi di BPPK dan tidak ada kasus yang berulang. Hal ini merupakan sebuah kemajuan penegakan disiplin BPPK dibandingkan tahun sebelumnya yang masih terdapat 13 kasus pelanggaran dan 2 kasus berulang,


d. Persentase Akurasi Data SIMPEG Berdasarkan hasil pengujian dari 440 Sampel, Persentase akurasi data SIMPEG sampai dengan akhir tahun 2012 mempunyai nilai realisasi sebesar 100% dari target 100%; Tercapainya target tersebut disebabkan oleh selalu diupdate-nya kelengkapan dan kebenaran komponen data pegawai yang terdapat pada aplikasi SIMPEG BPPK meliputi Nama Lengkap, Nomor Induk Pegawai, Pangkat (golongan/ Ruang), Tempat Tanggal Lahir, Status Perkawinan/Jumlah Anak, Jabatan (dirinci sampai unit terendah), Riwayat Jabatan dan Riwayat Pendidikan.

Organisasi Responsif BPPK berusaha untuk menjadi sebuah organisasi yang responsif terhadap kebutuhan SDM Kementerian Keuangan. Pengembangan organisasi yang handal dan modern dilakukan oleh BPPK selama tahun 2012 dengan berkonsentrasi kepada pembentukan/penataan organisasi baik tingkat pusat, instansi vertikal maupun unit pelaksana teknis yang efektif, efisien, responsif, transparan, dan akuntabel, right sizing, independen, one stop service,

Penataan Tata Laksana Penataan SDM Penguatan Pengawasan Penguatan Akuntabilitas Peningkatan Pelayanan

: : : : :

10,00 20,00 8,95 9,59 18,20

c. Persentase Mitigasi Risiko yang Selesai Dijalankan Jumlah Mitigasi Risiko yang direncanakan adalah sejumlah risiko yang teridentifikasi dalam Profil Risiko. Jumlah Mitigasi Risiko yang selesai dijalankan adalah mitigasi suatu risiko yang sudah selesai dilaksanakan dan disampaikan dalam Laporan Manajemen Risiko. Profil Risiko telah dibuat di awal semester dan Laporan Manajemen Risiko disampaikan di akhir semester. Hingga akhir tahun, dari 348 mitigasi risiko yang direncanakan, 304 mitigasi risiko telah diselesaikan.

Teknologi Informasi dan Komunikasi Handal Teknologi informasi dan komunikasi merupakan bagian tak terpisahkan yang mendukung pelaksanaan pendidikan dan pelatihan. Untuk itu, BPPK terus mengembangkan teknologi dan aplikasi dalam rangka pembangunan sistem informasi, pengembangan dan pemeliharaan jaringan BPPK. Untuk mengetahui sejauh mana BPPK memiliki modal ini, BPPK juga menyusun indikator kinerja yang dapat dijabarkan sebagai berikut: Kualitas Layanan TIK terhadap Pemenuhan Kebutuhan Organisasi

build in control, dan check and balances, sesuai dengan perkembangan kebutuhan pelaksanaan tugas, tuntutan masyarakat, dan kemajuan teknologi. BPPK merumuskan beberapa indikator untuk mengetahui ketercapaian modal ini dalam rangka menjamin kelancaran penyelengaraan diklat. Indikator-indikator tersebut adalah: a. Persentase Penyelesaian Penataan Organisasi Penyelesaian proses penataan organisasi memiliki bobot sbg berikut: Pengumpulan Data : Analisis/Telaahan : Pembahasan Internal : Usulan ke Menteri Keuangan : Total :

20% 30% 30% 20% 100%

b. Indeks Reformasi Birokrasi Indeks Reformasi Birokrasi diukur dengan menggunakan tool yang ditetapkan oleh MenPAN-RB dan dilaksanakan oleh BPKP/Itjen untuk menilai kualitas reformasi birokrasi. Ukuran tersebut meliputi: Pola Pikir dan Budaya Kerja, Penataan Peraturan Perundang-undangan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem SDM Aparatur, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Di tahun 2012, BPPK berhasil melampaui target indeks reformasi birokrasi berdasarkan hasil quality assurance yang telah dilakukan terhadap BPPK dengan rincian skor: Pola Pikir dan Budaya Penataan Per-UU-an Penataan Organisasi

: 7,37 : 10,00 : 8,76


Hingga akhir tahun 2012, 100% permintaan kebutuhan organisasi terhadap ICT telah dapat difasilitasi oleh Sekretariat Badan cq. Bagian TIK selaku pengelola ICT di BPPK. Realisasi tersebut didapat dari kegiatan pemantauan yang hasilnya menunjukkan bahwa TIK dapat memfasilitasi seluruh kebutuhan organisasi akan ICT, terkait kebutuhan network, permintaan akun & password, kebutuhan software aplikasi, perbaikan hardware, dan lain-lain. Selanjutnya BPPK akan mengawali implementasi dan penataan IT yang terintegrasi menuju visi IT BPPK 2016.

Pengelolaan Keuangan dan Aset yang Akuntabel dan Optimal BPPK mencapai keuangan yang akuntabel dengan terpenuhinya prinsip-prinsip 3E (Ekonomis, Efisiensi dan Efektifitas) dalam pengelolaan keuangan BPPK. Selain itu, disadari juga bahwa sarana merupakan faktor penentu terlaksananya dukungan pendidikan dan pelatihan yang komprehensif. Maka BPPK juga memberikan perhatian kepada sarana yang dapat memenuhi kebutuhan minimum dalam penyelenggaraan diklat dan perkantoran. Dalam rangka mengukur ketersediaan sarana dan terpenuhinya prinsip-prinsip pengelolaan keuangan di BPPK, kembali dirumuskan indikator-indikator kinerja sebagai berikut: a. Persentase Pegawai)

Penyerapan

DIPA

(Non

Belanja

Dengan target tahunan penyerapan DIPA 95%, capaian IKU serapan anggaran sampai dengan 31 Desember 2012 adalah 97,20%. Rincian realisasi serapan Jan-Des 2012 adalah: 1. Belanja Barang Pagu : 287,53 M Realisasi : 278,9 M (97%) 2. Belanja Modal Pagu : 55,58 M Realisasi : 54,6 M (98,20%) Beberapa kendala yang dihadapi unit teknis dalam merealisasikan penyerapan anggaran adalah: 1. Penetapan Pejabat Pengelola Anggaran (PPA) terlambat, antara lain di KPPN Kediri, KPPN Malang, Kanwil DJP Jatim I, dan GKN. Tindak lanjut : Segera ditetapkan SK Penetapan Pejabat Pengelola Anggaran (PPA) yang tidak terikat oleh Tahun Anggaran sesuai dengan ketentuan dalam Perpres Nomor 70 Tahun 2012. 2. Kesulitan memperoleh Pendapat Teknis dari Kementerian Pekerjaan Umum dalam rangka memperoleh ijin kontrak Multiyears terlambat, antara lain di KPPBC Medan, PSO Tanjung Balai Karimun, GKN Jayapura, KPP Pratama Atambua, KPP Pratama Ende, dan BDK Pontianak. Tindak lanjut : Peningkatan Koordinasi antara Kementerian PU, Unit Eselon I dan Ditjen Anggaran. 3. Penghapusan Gedung yang akan dibangun kembali belum selesai, antara lain di Kanwil DJPB Kalsel, KPPN Mataram, KPPN Tapaktuan, Kanwil DJP Bali, KPP Pratama Kuningan, KPP Pratama Jakarta Setiabudi II, KPP Pratama Soreang, KPP Pratama Muara Bungo. Tindak lanjut : Perlu percepatan penyelesaian penghapusan melalui koordinasi lewat Unit Eselon I, Biro Perlengkapan, dan DJKN. 4. Rencana pengadaan rumah negara tidak melalui pembangunan di DJKN belum didukung dengan ketentuan pelaksanaan pengadaan . Tindak lanjut : DJPB dan DJKN agar segera berkoordinasi dengan LKPP untuk menyusun ketentuan pengadaan rumah dinas tidak melalui pembangunan. 5. Ketidakpastian pelaksanaan pembangunan/renovasi gedung di KPP Pratama Ketapang, KPP Pratama Tapaktuan, Kanwil DJP Jawa Tengah I, dan Kanwil DJPB Kalimantan Selatan seperti perencanaan dan sewa tempat untuk pindah belum siap. Tindak lanjut : Unit Eselon I segera mengambil langkah

terkait percepatan pembangunan gedung. 6. Pengadaan Kapal di DJBC dan DJP berpotensi terlambat dikarenakan perlu perencanaan yang matang sebelum kegiatan konstruksi. Tindak lanjut : Koordinasi yang intensif antara DJBC, DJP, Direktorat Perkapalan, ITS tentang rancang bangun kapal. 7. Pengunduran/pembatalan diklat dan pengurangan peserta diklat oleh unit pengusul. Tindak lanjut : Peningkatan koordinasi kebutuhan dan pelaksanaan diklat yang lebih intensif antara BPPK dengan Unit Eselon I terkait. Untuk itu, BPPK mempersiapkan Action Plan untuk Percepatan Pelaksanaan Anggaran di Tahun 2013, yaitu: 1. Rakor Persiapan Pelaksanaan Anggaran TA 2013 telah dilaksanakan pada bulan November dan Desember tahun 2012. 2. Penunjukan Pejabat Pengelola Anggaran diharapkan selesai bulan Desember 2012. 3. Percepatan pelaksanaan sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa pada awal tahun 2013. 4. Pemaketan pengadaan barang dan jasa diharapkan selesai bulan Desember 2012. 5. RUP dapat diumumkan paling lambat pertengahan Januari 2013. 6. Bekerja sama dengan Kementerian PU untuk penyelesaian pendapat teknis dalam rangka pembangunan gedung maupun izin kontrak tahun jamak. 7. Bekerja sama dengan LKPP untuk menyusun ketentuan tentang pengadaan rumah negara tidak melalui pembangunan. 8. Penelaahan kembali DIPA untuk percepatan revisi anggaran jika diperlukan. 9. Penyelenggaraan help desk untuk membantu pengadaan barang dan jasa. 10. Monitoring pelaksanaan anggaran melalui aplikasi MONIKA (Monitoring Keuangan dan Aset Kementerian Keuangan Republik Indonesia). b. Persentase Realisasi Pengadaan Barang dan Jasa Hingga akhir tahun 2012, BPPK telah merealisasikan 195 paket pengadaan dari yang direncanakan sebanyak 196 paket. Semua unit telah mengontrakkan paket pengadaan barang dan jasa.



TINJAUAN KINERJA PENYELENGGARAAN DIKLAT EXECUTIVE SUMMARY

Diagram Realisasi Peserta Diklat BPPK Tahun 2012

Selama tahun 2012, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) telah mendidik dan melatih 44.613 peserta yang terdiri dari pegawai di jajaran Kementerian Keuangan, instansi kementerian dan lembaga lain di luar Kementerian Keuangan, serta mahasiswa program Diploma I, III dan IV Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. No

Adapun jumlah peserta pendidikan dan pelatihan di lingkungan BPPK yang diselenggarakan oleh Pusdiklat dan STAN pada tahun 2012 tergambar dalam tabel berikut ini:

Jumlah

Persentase

1

Diklat Pengembangan Sumber Daya Manusia

Jenis Diklat

7.387

16,56%

2

Diklat Anggaran dan Perbendaharaan

5.391

12,08%

3

Diklat Pajak

12.483

27,98%

4

Diklat Bea dan Cukai

3.308

7,41%

5

Diklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan

2.071

4,64%

6

Diklat Keuangan Umum

6.835

15,32%

7

Pendidikan Program Diploma Sekolah Tinggi Akuntansi Negara

7.138

16,00%

Total

44.613

100%

Tabel Realisasi Peserta Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan BPPK (Rincian detail pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh BPPK dapat dilihat pada bagian lampiran)


TINJAUAN KINERJA PENYELENGGARAAN DIKLAT

PUSDIKLAT

1. Pusdiklat Pengembangan Sumber Daya Manusia Sebagai pusat pendidikan dan pelatihan yang menangani pembinaan dan penyelenggaraan diklat penjenjangan pangkat dan jabatan serta administrasi pendidikan pascasarjana bagi pegawai Kementerian Keuangan, Pusdiklat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM) memiliki unit pengguna terbanyak di Kementerian Keuangan. Untuk melayani seluruh unit pengguna itulah, Pusdiklat PSDM mempunyai tiga lokasi yang berbeda yaitu di Jakarta, Tangerang dan Magelang.

Pada tahun 2012, Pusdiklat PSDM menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi 7.387 peserta. Diklat-diklat yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia dilaksanakan tidak hanya di Pusdiklat PSDM (pusat) saja namun juga dilaksanakan di Balai Diklat. Keuangan. Realisasi peserta diklat pada Pusdiklat dan tiap Balai Diklat Keuangan tergambar dalam diagram berikut:

Diagram Realisasi Peserta Diklat Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2012



PUSDIKLAT

2. Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan berlokasi di antara kota Bogor dan Puncak. Suasana Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan sangat mendukung kegiatan pendidikan dan pelatihan. Hal ini didukung pula dengan fasilitas yang tersedia seperti ruang kelas, asrama peserta, wisma tamu, wisma pengajar, dan arena olahraga serta area outbound. Dalam tahun anggaran 2012, Pusdiklat Anggaran dan

Perbendaharaan telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan yang terkait dengan anggaran dan perbendaharaan bagi 5.391 peserta. Diklat-diklat tersebut dilaksanakan di Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan (pusat) dan Balai Diklat Keuangan dengan jumlah realisasi peserta diklat seperti yang tergambar dalam diagram berikut:

Diagram Realisasi Peserta Diklat Anggaran dan Perbendaharaan Tahun 2012



PUSDIKLAT

3. Pusdiklat Pajak Sebagai unit yang bertanggung jawab memberikan pendidikan dan pelatihan kepada pegawai di Kementerian Keuangan di bidang Pajak, Pusdiklat Pajak terus melakukan inovasi guna mewujudkan kualitas sumber daya manusia sesuai kompetensi pegawai Kementerian Keuangan di bidang perpajakan.

Untuk itu, di tahun anggaran 2012, Pusdiklat Pajak telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi 12.483 peserta. Selain di Pusdiklat Pajak, diklat-diklat tersebut juga diselenggarakan di Balai Diklat Keuangan. Realisasi peserta diklat pada Pusdiklat dan tiap Balai Diklat Keuangan tergambar dalam diagram berikut:

Diagram Realisasi Peserta Diklat Perpajakan Tahun 2012



PUSDIKLAT

4. Pusdiklat Bea dan Cukai Sebagai unit yang berperan dalam mendidik dan melatih SDM yang berkualitas di bidang kepabeanan dan cukai, Pusdiklat Bea dan Cukai berkonsentrasi pada desain dan penyelenggaraaan program diklat untuk pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Program diklat yang diselenggarakan dirancang untuk meningkatkan kompetensi pegawai DJBC di bidang kepabeanan dan cukai baik teknis substantive maupun keterampilan umum dan kesamaptaan.

Pada tahun anggaran 2012, Pusdiklat Bea dan Cukai telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi 3.308 peserta. Diklat-diklat tersebut dilaksanakan di Pusdiklat Bea dan Cukai (pusat) dan Balai Diklat Keuangan. Realisasi peserta diklat pada Pusdiklat dan tiap Balai Diklat Keuangan tergambar dalam diagram berikut:

Diagram Realisasi Peserta Diklat Kepabeanan dan Cukai Tahun 2012



PUSDIKLAT

5. Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan (KNPK) merupakan Pusdiklat yang memberikan pendidikan dan pelatihan kepada pegawai Kementerian Keuangan dan juga Kementerian Negara/Lembaga di luar Kementerian Keuangan di bidang kekayaan negara dan perimbangan keuangan seiring dengan kebutuhan pegawai yang kompeten untuk mengelola kekayaan negara. Selain itu, pendidikan dan pelatihan untuk mendukung peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia di bidang pengelolaan

kekayaan negara diharapkan dapat meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Pada tahun 2012, Pusdiklat KNPK menyelenggarakan diklat untuk 2.071 peserta. Diklat-diklat tersebut diselenggarakan di Pusdiklat KNPK (pusat) dan beberapa Balai Diklat Keuangan dengan realisasi peserta diklat seperti yang tergambar dalam diagram berikut ini:

Diagram Realisasi Peserta Diklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan Tahun 2012



PUSDIKLAT

6. Pusdiklat Keuangan Umum Pusdiklat Keuangan Umum merupakan unit Eselon II di BPPK yang bertugas menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi seluruh unit Eselon I Kementerian Keuangan selain di bidang Anggaran dan Perbendaharaan, Perpajakan, Kepabeanan dan Cukai serta Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan. Pengguna jasa potensial program Pusdiklat Keuangan Umum di lingkungan Kementerian Keuangan antara lain Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK), Badan Pengawas Pasar Modal dan

Diagram Realisasi Peserta Diklat Keuangan Umum Tahun 2012


Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK), Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, Inspektorat Jenderal, dan Sekretariat Jenderal. Pada tahun 2012, Pusdiklat Keuangan Umum menyelenggarakan diklat untuk 6.835 peserta. Diklat-diklat tersebut diselenggarakan di Pusdiklat Keuangan Umum (pusat) dan Balai Diklat Keuangan dengan realisasi peserta diklat seperti yang tergambar dalam diagram berikut ini:


SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA (STAN)

Sekilas tentang Pendidikan di STAN Sebagai institusi penyelenggara pendidikan kedinasan di bawah naungan Kementerian Keuangan, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara menyelenggarakan Pendidikan Program Diploma di Bidang Keuangan Negara. Pendidikan tersebut bertujuan menghasilkan tenaga di bidang keuangan dengan spesialisasi tertentu yang mempunyai pengetahuan, keterampilan dan kemampuan serta keahlian profesional sesyau dengan spesialisasinya dalam rangkat memenuhi kebutuhan pegawai dan mencetak kader-kader pengelola keuangan negara pada unit-unit di lingkungan Kementerian Keuangan.

Penyelenggaraan Pendidikan Kedinasan di STAN Pada tahun 2012, STAN menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dengan rincian sebagai berikut:

Ujian Saringan Masuk STAN Dalam rangka meningkatkan kompetensi SDM Pengelola Keuangan Negara, pada tahun 2012 STAN membuka penerimaan mahasiswa baru bagi lulusan STAN Program Diploma I yang akan meningkatkan jenjang pendidikannya menjadi Diploma III serta alumni STAN Program Diploma III menjadi Diploma IV dengan menempuh Program Pendidikan Tugas Belajar yang rincian hasil penerimaannya pada tahun 2012 adalah sebagai berikut:

Program

Jumlah Mahasiswa

Mahasiswa Kedinasan: 1

Prodip I Administrasi Perpajakan

818

2

Prodip I Kepabeanan dan Cukai

769

3

Prodip III Akuntansi Pemerintahan

2164

4

Prodip III Perpajakan

1195

5

Prodip III Penilai/PBB

133

Jumlah Mahasiswa

6

Prodip III Kebendaharaan Negara

545

7

Prodip III Kepabeanan dan Cukai

189

Prodip III Akuntansi Kurikulum Khusus

68

8

Prodip III PPLN

94

2

Prodip IV Akuntansi Kurikulum Khusus

121

Mahasiswa Tugas Belajar (Non Program Kerja Sama):

3

Prodip IV Akuntansi

120

Program 1

Total Tabel Penerimaan Mahasiswa STAN Tahun 2012

309

1

Prodip III Khusus Akuntansi Pemerintahan

238

2

Prodip III Khusus Administrasi Perpajakan

155

3

Prodip IV Akuntansi

443

Mahasiswa Tugas Belajar (Program Kerja Sama): 1

Prodip I Kerja Sama BLU

360

2

Prodip III Akuntansi

35

Total

7138

Tabel Penyelenggaraan Pendidikan STAN Tahun 2012



BALAI DIKLAT

1. Balai Diklat Keuangan Medan BDK Medan merupakan unit pelaksana teknis BPPK untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang Keuangan Negara untuk wilayah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Propinsi Sumatera Utara dan Propinsi Sumatera Barat. Jenis-jenis diklat yang diselenggarakan di BDK Medan beserta jumlah realisasi peserta diklat selama tahun 2012 dapat dilihat pada diagram berikut:

Diagram Realisasi Peserta Diklat di BDK Medan Tahun 2012

2. Balai Diklat Keuangan Pekanbaru BDK Pekanbaru merupakan unit pelaksana teknis BPPK untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang Keuangan Negara untuk wilayah Propinsi Riau, Propinsi Bengkulu, Propinsi Jambi, dan Propinsi Kepulauan Riau. Jenis-jenis diklat yang diselenggarakan di BDK Pekanbaru beserta jumlah realisasi peserta diklat selama tahun 2012 dapat dilihat pada diagram berikut:

Diagram Realisasi Peserta Diklat di BDK Pekanbaru Tahun 2012



BALAI DIKLAT

3. Balai Diklat Keuangan Palembang BDK Palembang merupakan unit pelaksana teknis BPPK untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang Keuangan Negara untuk wilayah Propinsi Sumatera Selatan, Lampung, dan Kepulauan Bangka Belitung. Jenis-jenis diklat yang diselenggarakan di BDK Palembang beserta jumlah realisasi peserta diklat selama tahun 2012 dapat dilihat pada diagram berikut:

Diagram Realisasi Peserta Diklat di BDK Palembang Tahun 2012

4. Balai Diklat Keuangan Cimahi BDK Cimahi merupakan unit pelaksana teknis BPPK untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang Keuangan Negara untuk wilayah Propinsi Jawa Barat dan Propinsi Banten. Jenis-jenis diklat yang diselenggarakan di BDK Cimahi beserta jumlah realisasi peserta diklat selama tahun 2012 dapat dilihat pada diagram berikut:

Diagram Realisasi Peserta Diklat di BDK Cimahi Tahun 2012



BALAI DIKLAT

5. Balai Diklat Keuangan Yogyakarta BDK Yogyakarta merupakan unit pelaksana teknis BPPK untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang Keuangan Negara untuk wilayah Propinsi Jawa Tengah dan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Jenis-jenis diklat yang diselenggarakan di BDK Yogyakarta beserta jumlah realisasi peserta diklat selama tahun 2012 dapat dilihat pada diagram berikut:

Diagram Realisasi Peserta Diklat di BDK Yogyakarta Tahun 2012

6. Balai Diklat Keuangan Malang BDK Malang merupakan unit pelaksana teknis BPPK untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang Keuangan Negara untuk wilayah Propinsi Jawa Timur. Jenis-jenis diklat yang diselenggarakan di BDK Malang beserta jumlah realisasi peserta diklat selama tahun 2012 dapat dilihat pada diagram berikut:

Diagram Realisasi Peserta Diklat di BDK Malang Tahun 2012



BALAI DIKLAT

7. Balai Diklat Keuangan Denpasar BDK Denpasar merupakan unit pelaksana teknis BPPK untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang Keuangan Negara untuk wilayah Propinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur. Jenis-jenis diklat yang diselenggarakan di BDK Denpasar beserta jumlah realisasi peserta diklat selama tahun 2012 dapat dilihat pada diagram berikut:

Diagram Realisasi Peserta Diklat di BDK Denpasar Tahun 2012

8. Balai Diklat Keuangan Pontianak BDK Pontianak merupakan unit pelaksana teknis BPPK untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang Keuangan Negara untuk wilayah Propinsi Kalimantan Barat, dan Propinsi Kalimantan Timur. Jenis-jenis diklat yang diselenggarakan di BDK Pontianak beserta jumlah realisasi peserta diklat selama tahun 2012 dapat dilihat pada diagram berikut:

Diagram Realisasi Peserta Diklat di BDK Pontianak Tahun 2012



BALAI DIKLAT

9. Balai Diklat Keuangan Balikpapan BDK Balikpapan merupakan unit pelaksana teknis BPPK untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang Keuangan Negara untuk wilayah Propinsi Kalimantan Timur, dan Propinsi Kalimantan Selatan. Jenis-jenis diklat yang diselenggarakan di BDK Balikpapan beserta jumlah realisasi peserta diklat selama tahun 2012 dapat dilihat pada diagram berikut:

Diagram Realisasi Peserta Diklat di BDK Balikpapan Tahun 2012

10. Balai Diklat Keuangan Makassar BDK Makassar merupakan unit pelaksana teknis BPPK untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang Keuangan Negara untuk wilayah Propinsi Sulawesi Selatan, Propinsi Sulawesi Tenggara, Propinsi Sulawesi Barat, Propinsi Maluku, Propinsi Papua, Propinsi Papua Barat. Jenis-jenis diklat yang diselenggarakan di BDK Makassar beserta jumlah realisasi peserta diklat selama tahun 2012 dapat dilihat pada diagram berikut:

Diagram Realisasi Peserta Diklat di BDK Makassar Tahun 2012



BALAI DIKLAT

11. Balai Diklat Keuangan Manado BDK Manado merupakan unit pelaksana teknis BPPK untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang Keuangan Negara untuk wilayah Propinsi Sulawesi Utara, Propinsi Gorontalo, Propinsi Sulawesi Tengah, Propinsi Maluku Utara. Jenis-jenis diklat yang diselenggarakan di BDK Manado beserta jumlah realisasi peserta diklat selama tahun 2012 dapat dilihat pada diagram berikut:

Diagram Realisasi Peserta Diklat di BDK Manado Tahun 2012

12. Balai Diklat Kepemimpinan Magelang BDKPim Magelang merupakan unit pelaksana teknis BPPK yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Pusdiklat PSDM. BDKPim Magelang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan dengan wilayah kerja seluruh wilayah Republik Indonesia. Jenis-jenis diklat yang diselenggarakan di BDKPim Magelang beserta jumlah realisasi peserta diklat selama tahun 2012 dapat dilihat pada diagram berikut:

Diagram Realisasi Peserta Diklat di BDKPim Magelang Tahun 2012



TINJAUAN

LAPORAN KEUANGAN BPPK

U

ntuk mewujudkan tujuan dan sasaran BPPK, pada tahun anggaran 2012 BPPK menetapkan 1 program yang terdiri dari 9 kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp421.882.973.000,-. Program tersebut adalah Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Keuangan. Realisasi anggaran pada pelaksanaan program BPPK hingga 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp 395.195.874.815,- atau sebesar 93.67% dengan rincian realisasi untuk setiap kegiatan sebagai berikut:

KEGIATAN

ANGGARAN (Rp)

REALISASI (Rp)

CAPAIAN (%)

SALDO (Rp)

Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Negara di Daerah

74.141.048.000

71.280.744.174

96,14

2.860.303.826

Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional di Bidang Anggaran dan Perbendaharaan

15.776.283.000

15.484.565.691

98,15

291.717.309

Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional di Bidang Kepabeanan dan Cukai

21.459.951.000

20.815.937.941

97

644.013.059

Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional di Bidang Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan

16.327.535.000

15.930.400.034

97,57

397.134.966

Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional di Bidang Selain Anggaran, Perbendaharaan, Perpajakan, Kepabeanan, Cukai, Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan

18.888.283.000

18.514.157.335

98,02

374.125.665

Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional di Bidang Perpajakan

28.356.207.000

28.060.224.537

98,96

295.982.463

Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan dan Manajemen Serta Pendidikan Pascasarjana Bagi Pegawai Kementerian Keuangan

119.405.915.000

118.105.072.703

98,91

1.300.842.297

Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Pendidikan Program Diploma Keuangan Negara

88.385.007.000

69.534.212.158

78,67

18.850.794.842

Penyelenggaraan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Bagi Unit Kerja di Lingkungan BPPK

39.142.744.000

37.470.560.242

95,73

1.672.183.758

421.882.973.000

395.195.874.815

93,67

26.687.098.185

Jumlah

Tabel Realisasi Anggaran BPPK Tahun 2012 Per Kegiatan


Sedangkan rincian realisasi anggaran untuk setiap unit di lingkungan BPPK adalah:

KEGIATAN

ANGGARAN (Rp)

REALISASI (Rp)

CAPAIAN (%)

SALDO (Rp)

PUSAT 1

Sekretariat Badan

39.142.744.000

37.470.560.242

95,73

1.672.183.758

2

Pusdiklat Pengembangan SDM

111.749.970.000

110.622.970.617

98,99

1.126.999.383

3

Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan

15.776.283.000

15.484.565.691

98,15

291.717.309

4

Pusdiklat Pajak

28.356.207.000

28.060.224.537

98,96

295.982.463

5

Pusdiklat Bea dan Cukai

21.459.951.000

20.815.937.941

97,00

644.013.059

6

Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan

16.327.535.000

15.930.400.034

97,57

397.134.966

7

Pusdiklat Keuangan Umum

18.888.283.000

18.514.157.335

98,02

374.125.665

88.385.007.000

69.534.212.158

78,67

18.850.794.842

STAN DAERAH 1

BDK Medan

8.726.602.000

8.359.839.471

95,80

366.762.529

2

BDK Pekanbaru

7.088.127.000

6.744.038.524

95,15

344.088.476

3

BDK Palembang

5.268.504.000

5.101.771.311

96,84

166.732.689

4

BDK Cimahi

7.483.007.000

7.225.144.280

96,55

257.862.720

5

BDK Yogya

7.450.708.000

7.205.618.636

96,71

245.089.364

6

BDK Malang

7.607.996.000

7.419.345.549

97,52

188.650.451

7

BDK Denpasar

5.980.068.000

5.922.909.660

99,04

57.158.340

8

BDK Pontianak

4.394.463.000

3.826.052.844

87,07

568.410.156

9

BDK Balikpapan

8.122.329.000

7.674.212.262

94,48

448.116.738

10

BDK Makassar

6.931.480.000

6.858.778.268

98,95

72.701.732

11

BDK Manado

5.087.764.000

4.943.033.369

97,16

144.730.631

12

BDKPim Magelang

7.655.945.000

7.482.102.086

97,73

173.842.914

421.882.973.000

395.195.874.815

93,67

26.687.098.185

Jumlah

Tabel Realisasi Anggaran BPPK Tahun 2012 Per Satuan Kerja


CALMNESS

Responsif, bukan reaktif dalam menggapai tangga keberhasilan

CURRENT ISSUE BPPK ///////////////// “FROM OUTPUTS TO OUTCOMES”

///////////////// CURRENT ISSUE BPPK FROM OUTPUTS TO OUTCOMES

U

ntuk menjadi sebuah institusi yang menyediakan kesempurnaan layanan diperlukan pola pikir organisasi yang lebih bijak. Dalam perjalanannya, BPPK menyadari bahwa kesempurnaan kinerja layanan BPPK tidak cukup hanya dinilai dari ketercapaian jumlah pegawai yang dididik melalui diklat, jumlah program diklat yang berhasil diselenggarakan, atau persentase anggaran yang berhasil terserap dalam 1 tahun. Pendek kata, kinerja layanan yang baik tidaklah selalu dapat diukur dengan tercapainya outputs. Dengan melihat bahwa kepuasan user adalah yang terutama, BPPK menyadari bahwa tercapainya outputs tidak sepenuhnya dapat memuaskan user. Untuk memperoleh kepuasan itu, diperlukan lebih dari sekadar outputs, yaitu outcomes.

Outputs vs Outcomes Menyadari perbedaan konsep outputs dan outcomes menjadi penting. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa kata “outputs” berkaitan dengan wujud produk yang dihasilkan atau “apa yang kita lakukan”. Berbeda halnya dengan outputs, outcomes adalah suatu tujuan pada level yang lebih tinggi dari outputs. Jika outputs hanya berbicara tentang “apa yang kita lakukan”, maka outcomes berbicara tentang “Perbedaan/perubahan signifikan apa yang telah dihasilkan dari apa yang kita lakukan”. Outcomes tidak lagi bercerita tentang berapa banyak jumlah kegiatan yang telah dilakukan, total produk yang dihasilkan, atau jumlah dana yang telah dikeluarkan. Outcomes lebih berorientasi tentang perubahan signifikan

apa yang telah dialami oleh user atas layanan yang diberikan. INPUTS

PROCESS

OUPUTS

OUTCOMES

Strive To Move Forward: From Outputs To Outcomes Kesadaran akan konsep ini mendorong BPPK untuk melakukan pendekatan sistematis dengan memetakan setiap kegiatannya untuk berorientasi pada outcomes

Ultimate Outcomes: SDM Berkompetensi Tinggi

Outcomes Level 1 Perencanaan Yang Baik

Outcomes Level 2 Penyelenggaraan Yang Baik

Outcomes Antara 1: Program Diklat Sesuai Kebutuhan

Outcomes Antara: Pengajar Yang Berkualitas

Outcomes Antara 2: Kurikulum Yang Tepat

Outcomes Antara: Sarana dan Prasarana Yang Memadai

Outcomes Antara 3: Metode dan Media Pembelajaran Yang Efektif

Outcomes Antara: Pelayanan Prima Oleh Penyelenggara Diklat

Outcomes Antara 4: Materi Pembelajaran Valid dan Mutakhir

Outcomes Antara: Pelayanan Administrasi Yang Cepat dan Tepat


Outcomes Level 3 Evaluasi Yang Baik

Outcomes Antara: Hasil Evaluasi Diklat Memberikan Rekomendasi Yang Dapat Mendukung Perubahan Perilaku

Outcomes Antara: Ketepatan Antara Alat Evaluasi Hasil Belajar Dengan Perilaku Yang Diharapkan Muncul Dari Sebuah Diklat

Gambar Pemetaan Ultimate Outcomes BPPK

sehingga tidak terjebak pada zona nyaman kegemilangan ketercapaian outputs. Inisiasi pun di mulai, pada Rapat Dinas tahun 2012, BPPK berhasil menyusun konsep outcomes yang dimiliki oleh BPPK. Pada Rapat Dinas tersebut telah disepakati bahwa menghasilkan “SDM Berkompetensi Tinggi” merupakan ultimate outcomes BPPK. Ultimate outcomes tersebut lalu dipetakan dengan “outcomes antara” yang diperlukan OUTCOMES ANTARA I

untuk dicapai sehingga ultimate outcomes dapat terwujud. Pemetaan rencana outcomes BPPK tersaji pada Gambar Pemetaan Ultimate Outcomes BPPK.

Perencanaan yang Sistematis Untuk memastikan bahwa apa yang telah dirumuskan dapat berjalan, BPPK merumuskan secara sistematis cara untuk dapat mencapai ultimate outcomes BPPK. Outcomes

Program Diklat Sesuai Kebutuhan

INDIKATOR

a. Program Diklat sesuai dengan standar kompetensi yang dibutuhkan b. Program diklat sejalan(in line) dengan pola pengembangan pegawai

ACTION PLAN

a. Mengusulkan penambahan pasal terkait dengan persyaratan penyusunan SKJ Hard Competency dalam pelaksanaan IKD oleh unit eselon I di dalam RPMK IKD usulan BPPK. b. Bekerjasama dengan Setjen untuk mendorong unit eselon I menyusun SKJ Hard Competency. c. Melaksanakan IKD dengan baik sehingga dapat memotret kesenjangan kompetensi (hard dan soft competencies) yang dapat diselesaikan dengan diklat, selanjutnya diterjemahkan ke dalam program diklat yang tepat. d. Berkoordinasi dengan Setjen untuk membangun Modern Training System yang menyediakan database yang lengkap terkait dengan data kebutuhan kompetensi untuk semua jabatan serta pegawai yang memenuhi syarat untuk menduduki jabatan tersebut.

OUTCOMES ANTARA II

Kurikulum Yang Tepat

INDIKATOR

a. Tujuan pembelajaran mengacu pada kompetensi yang hendak dicapai sesuai hasil IKD b. Fleksibilitas pengembangan kurikulum sesuai dengan perkembangan c. Kurikulum sesuai standar

ACTION PLAN

a. Menyusun peraturan terkait standarisasi kurikulum b. Menyusun kurikulum dengan mengacu kepada IKD, masukan unit eselon I, narasumber/pakar terkait substansi, dan alumni diklat. c. Melakukan perbaikan pedoman validasi dengan memasukkan unsur validasi konten. d. Melakukan validasi kurikulum dari sisi administrasi dan konten. e. Melakukan pengembangan kurikulum dengan mengikuti perkembangan peraturan, teknologi, kebijakan, hasil evaluasi dan permintaan user.

OUTCOMES ANTARA III

Metode Dan Media Pembelajaran Efektif

INDIKATOR

a. Metode dan media pembelajaran yang variatif dan menarik b. Metode dan media pembelajaran yang tepat

ACTION PLAN

a. Mengkombinasikan metode pembelajaran di dalam dan luar kelas. b. Meningkatkan kemampuan tenaga pengajar dalam penguasaan berbagai metode pembelajaran. c. Memastikan metode dan media yang digunakan mengacu pada output pembelajaran.

OUTCOMES ANTARA IV

Materi Pembelajaran Valid Dan Mutakhir

INDIKATOR

a. b. c. d.

Materi pembelajaran yang memudahkan proses pemahaman Materi pembelajaran mencakup seluruh materi dalam kurikulum Materi pembelajaran telah lulus uji validitas Materi pembelajaran yang up to date sesuai dengan situasi di lapangan dan perkembangan teknologi

ACTION PLAN

a. Menyusun materi pembelajaran dengan mengacu pada kaidah MORAL (Menarik, Orisinil, Relevan, Aktual, Lengkap). b. Mengunggah semua materi pembelajaran di intranet BPPK. c. Menentukan materi pembelajaran melalui proses penelahaan yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaraan.

Tabel Outcomes Antara: Perencanaan yang Baik


dibagi ke dalam 3 bagian utama yang perlu dipersiapkan dalam upaya mencapainya.

ketercapaiannya sesuai dengan Tabel Outcomes Antara: Perencanaan yang Baik

a. Perencanaan yang Baik

b. Penyelenggaraan yang Baik

Untuk dapat menghasilkan SDM yang berkompetensi Tinggi maka BPPK harus dapat menghasilkan sebuah proses perencanaan yang baik. BPPK merumuskan sebuah perencanaan dikatakan baik apabila: program diklat sesuai kebutuhan, kurikulum tepat, metode dan media pembelajaran efektif, dan Materi Pembelajaran valid dan mutakhir. Setiap aspek tersebut lalu diukur indikator

Perencanaan yang baik saja tidak cukup dalam mencapai ultimate outcomes BPPK. BPPK juga memerlukan proses penyelenggaraan diklat yang baik yang mencakup pengajar yang berkualitas, sarana dan prasarana yang memadai, pelayanan yang prima oleh penyelenggara diklat, dan pelayanan administrasi yang cepat dan tepat, sesuai Tabel Outcomes Antara: Penyelenggaraan yang Baik

OUTCOMES ANTARA I

Pengajar yang Berkualitas

INDIKATOR

a. Hasil penilaian evaluasi pengajar dinilai minimal baik oleh peserta untuk indikator: 1) Penguasaan materi 2) Metode pembelajaran 3) Sikap pengajar 4) Penampilan pengajar 5) Suara dan intonasi 6) Komunikatif 7) Kemampuan memotivasi peserta b. Hasil penilaian evaluasi pengajar dinilai minimal baik oleh penyelenggara untuk indikator: 1) Kerjasama penyelenggaraan diklat 2) Inisiatif penyelenggaraan diklat 3) Sikap dan penampilan pengajar 4) Kedisiplinan dan tertib mengajar

ACTION PLAN

a. Cara untuk menciptakan pengajar yang memiliki Penguasaan Materi yang baik: 1) Adanya TOT atas materi 2) Pengajar ditambah dari praktisi atau professional 3) FGD pengajar untuk mata diklat yang sama 4) FGD pengajar antar pusdiklat, BDK, dan praktisi 5) Kaderisasi struktural 6) Capacity building secara teratur 7) Monitoring atas pengajar dengan penilaian 360 derajat b. Cara untuk menciptakan pengajar yang memiliki sikap yang baik: 1) Kode etik pengajar 2) SOP pengajar 3) Monitoring atas pengajar dengan penilaian 360 derajat c. Cara untuk menciptakan pengajar yang memiliki Metode pembelajaran yang baik: 1) Adanya TOT teaching method 2) Training untuk meningkatkan softskill pengajar (interpersonal skill, public speaking) 3) Monitoring atas pengajar dengan penilaian 360 derajat d. Cara untuk menciptakan pengajar yang memiliki penampilan yang baik: 1) Training Kepribadian (cth: John Robert Power) 2) Kode etik pengajar 3) SOP pengajar 4) Monitoring atas pengajar dengan penilaian 360 derajat e. Cara untuk menciptakan pengajar yang memiliki suara dan intonasi yang baik: 1) Training Komunikasi yang efektif, khusus training bahasa verbal/non verbal (cth: NLP) 2) Monitoring atas pengajar dengan penilaian 360 derajat f. Cara untuk menciptakan pengajar yang memiliki komunikasi yang baik: 1) Training Komunikasi yang efektif, khusus training bahasa verbal/non verbal (cth: NLP) 2) Monitoring atas pengajar dengan penilaian 360 derajat g. Cara untuk menciptakan pengajar yang memiliki Kemampuan memotivasi peserta yang baik: 1) Training Creative Thinking 2) Training untuk meningkatkan softskill pengajar (interpersonal skill, motivasi) 3) Monitoring atas pengajar dengan penilaian 360 derajat h. Cara untuk menciptakan pengajar yang kooperatif terhadap penyelenggara: 1) SOP Pengajar 2) Monitoring atas pengajar dengan penilaian 360 derajat i. Cara untuk menciptakan pengajar yang memiliki inisiatif penyelenggaraan diklat yang baik: 1) Training Creative Thinking


OUTCOMES ANTARA I

Pengajar yang Berkualitas j. Cara untuk menciptakan pengajar yang memiliki Kedisiplinan dan tertib mengajar yag baik: 1) Kode etik pengajar 2) SOP pengajar 3) Reward dan punishment system 4) Monitoring atas pengajar dengan penilaian 360 derajat

OUTCOMES ANTARA II

Sarana dan prasarana yang memadai (atk, kelas, asrama,fasilitas lain)

INDIKATOR

a. Memperoleh hasil “sertifikasi atas sarana dan prasarana“ yang dinilai oleh pihak independen (konsultan) dengan predikat minimal baik b. Hasil evaluasi sarana dan prasarana oleh peserta dinilai minimal baik untuk indikator: 1) Kelengkapan jumlah ATK, atribut kelas, asrama, fasilitas lainnya 2) Kualitas ATK, atribut kelas, asrama, fasilitas lainnya 3) Kepuasan peserta terhadap ATK, atribut kelas, asrama, fasilitas lainnya c. Hasil evaluasi sarana dan prasarana oleh pengajar dinilai minimal baik untuk indikator: 1) Kelengkapan jumlah ATK, atribut kelas, asrama, fasilitas lainnya 2) Kualitas ATK, atribut kelas, asrama, fasilitas lainnya 3) Kepuasan peserta terhadap ATK, atribut kelas, asrama, fasilitas lainnya

ACTION PLAN

a. Cara untuk memperoleh sarana dan prasarana yang lengkap dan berkualitas: 1) Pemetaan sarana dan prasarana pada setiap Satker 2) Clustering per satker : tiap satker sudah mencapai level mana dalam pencapaian standar. 3) Pengalokasian anggaran sesuai dengan hasil mapping; diperlukan koordinasi antara Bagian Keuangan dalam penyusunan anggaran dan Bagian Umum dalam kontrol pengadaan pada Satker BPPK. 4) Membangun standarisasi sarana dan prasarana diklat 5) Standarisasi pelaksanaan perawatan dan pelayanan melalui chek list pelaksanaan tugas oleh petugas kelas dan petugas asrama 6) Membangun kelas-kelas tematik (dengan dekorasi tertentu) dengan nama kelas sesuai tema (sesuai nilai-nilai kemenkeu/ sesuai program diklatnya) 7) pelaksanaan penilaian atas sarana dan prasarana oleh pihak independen secara periodik 8) melaksanakan monitoring oleh pihak internal (pegawai BPPK) secara rutin. b. Cara untuk memperoleh kepuasan peserta, pengajar, penyelenggara atas sarana dan prasarana 1) Pengukuran pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana menurut persepsi peserta, pengajar, dan penyelenggara (cth: melalui kuesioner) 2) menyediakan buku panduan diklat yang juga berisi informasi praktikal (cth: cara mencapai lokasi diklat/hotel dengan berbagai moda transportasi, tiket, rekomendasi interest place di sekitar lokasi diklat, rekomendasi wisata kuliner di sekitar lokasi diklat, rumah sakit terdekat, dll) 3) Mendokumentasikan semua kegiatan diklat (data alumni, materi2) 4) Standarisasi ijin keluar masuk peserta diklat

OUTCOMES ANTARA III INDIKATOR

Pelayanan Prima Oleh Penyelenggara (Petugas Piket, Pegawai, Security, Cleaning Service) a. Memperoleh hasil “sertifikasi atas pelayanan“ yang dinilai oleh pihak independen (konsultan) dengan predikat minimal baik b. Hasil penilaian evaluasi penyelenggara dinilai minimal baik oleh peserta untuk indikator: 1) Keramahan 2) Kesigapan 3) Penampilan 4) Kedisiplinan 5) Kerjasama c. Hasil penilaian evaluasi penyelenggara dinilai minimal baik oleh pengajar untuk indikator: 1) Keramahan 2) Kesigapan 3) Penampilan 4) Kedisiplinan 5) Kerjasama


OUTCOMES ANTARA III

Pelayanan Prima Oleh Penyelenggara (Petugas Piket, Pegawai, Security, Cleaning Service) d. Hasil penilaian evaluasi penyelenggara dinilai minimal baik oleh pengajar untuk indikator: 1) Keramahan 2) Kesigapan 3) Penampilan 4) Kedisiplinan 5) Kerjasama

ACTION PLAN

OUTCOMES ANTARA IV

a. Cara untuk menciptakan penyelenggara yang kooperatif: 1) Diklat Service Level Agreement (SLA) 2) Standar pelayanan prima 3) Kode etik penyelenggara 4) Monitoring penerapan standar pelayanan dan kode etik 5) (cara: Kuesioner pelayanan, Membentuk Unit Manajemen Pelayanan, Kotak kritik dan saran) 6) Mengimplementasikan program budaya masing-masing 7) Reward and punishment system b. Cara untuk menciptakan penyelenggara yang ramah: 1) Diklat Service Level Agreement (SLA) 2) Penerapan 4S (Senyum, Sapa, Salam, Servis) 3) Standar pelayanan prima 4) Kode etik penyelenggara 5) Monitoring penerapan standar pelayanan dan kode etik (cara:Kuesioner pelayanan, Membentuk unit pengawasan pelayanan, Kotak kritik dan saran) 6) Reward and punishment system c. Cara untuk menciptakan penyelenggara yang sigap: 1) Diklat Service Level Agreement (SLA) 2) Standar pelayanan prima 3) Kode etik penyelenggara 4) Monitoring penerapan standar pelayanan dan kode etik (cara:Kuesioner pelayanan, Membentuk unit pengawasan pelayanan, Kotak kritik dan saran) 5) Reward and punishment system d. Cara untuk menciptakan penyelenggara yang berpenampilan menarik: 1) Diklat Kepribadian (cth: John Robert Power) 2) Standar pelayanan prima 3) Kode etik penyelenggara 4) Monitoring penerapan standar pelayanan dan kode etik (cara:Kuesioner pelayanan, Membentuk unit pengawasan pelayanan, Kotak kritik dan saran) 5) Reward and punishment system Pelayanan Administrasi Yang Cepat Dan Tepat

INDIKATOR

a. Tidak terdapat permintaan berkas administrasi berulang untuk dokumen yang sama untuk peserta yang pernah mengikuti diklat di BPPK b. Hasil penilaian evaluasi administrasi dinilai minimal baik oleh peserta untuk indikator: 1) Kecepatan 2) Kepraktisan 3) Kepuasan c. Hasil penilaian evaluasi administrasi dinilai minimal baik oleh Unit Pengembangan SDM Unit Eselon I untuk indikator: 1) Kecepatan 2) Kepraktisan 3) Kepuasan

ACTION PLAN

a. Cara untuk mencegah permintaan berkas berulang untuk peserta yang pernah mengikuti diklat di BPPK: 1) Membangun database peserta yang terintegrasi seluruh BPPK 2) Membangun training management application 3) Membangun aplikasi registrasi diklat berbasis web yang terintegrasi oleh semua unit di BPPK 4) Menugaskan Pusdiklat dan BDK untuk mentransfer data dari SIMDiklat ke Aplikasi Registrasi


OUTCOMES ANTARA IV

Pelayanan Administrasi Yang Cepat Dan Tepat 5) Perubahan kebijakan/peraturan terkait bukti fisik sebagai syarat peserta (BPPK harus terintegrasi dengan database SDM pada Biro SDM sehingga tidak perlu meminta bukti fisik dokumen kepegawaian kepada peserta) b. Cara untuk menciptakan kecepatan dalam adminisitrasi diklat: 1) Membangun database peserta yang terintegrasi seluruh BPPK 2) Membangun training management application 3) Menerapkan e-registrasi pada seluruh diklat 4) Perubahan kebijakan/peraturan terkait bukti fisik sebagai syarat peserta (BPPK harus terintegrasi dengan database SDM pada Biro SDM sehingga tidak perlu meminta bukti fisik dokumen kepegawaian kepada peserta) 5) Permintaan peserta telah diterima oleh Unit Pengguna minimal dua minggu sebelum penyelenggaraan diklat. 6) Informasi program diklat telah disebarkan melalui media minimal berupa surat, email, dan web site (situs BPPK dan Unit Pengguna). 7) Informasi program diklat telah disebarkan melalui media pada poin f maksimal minggu kedua awal tahun. 8) Informasi program diklat dimutakhirkan dan disebarkan dengan media pada poin f minimal setiap bulan. c. Cara untuk menciptakan kepraktisan dalam adminsitrasi diklat: 1) Membangun database peserta yang terintegrasi seluruh BPPK 2) Membangun training management application 3) Menerapkan e-registrasi pada seluruh diklat 4) Perubahan kebijakan/peraturan terkait bukti fisik sebagai syarat peserta (BPPK harus terintegrasi dengan database SDM pada Biro SDM sehingga tidak perlu meminta bukti fisik dokumen kepegawaian kepada peserta) d. Cara untuk menciptakan kepuasan dalam adminsitrasi diklat: 1) Membangun database peserta yang terintegrasi seluruh BPPK 2) Membangun training management application 3) Menerapkan e-registrasi pada seluruh diklat 4) Perubahan kebijakan/peraturan terkait bukti fisik sebagai syarat peserta (BPPK harus terintegrasi dengan database SDM pada Biro SDM sehingga tidak perlu meminta bukti fisik dokumen kepegawaian kepada peserta)

Tabel Outcomes Antara: Penyelenggaraan yang Baik

C. Evaluasi yang Baik Untuk memastikan bahwa proses perencanaan dan penyelenggaraan telah berjalan dengan baik diperlukan suatu sistem evaluasi yang dapat mengukur kondisi yang terjadi dengan tepat dan valid sehingga dapat digunakan sebagai alat untuk berefleksi dengan baik. Oleh karena itu, BPPK berpandangan bahwa Evaluasi yang baik dibutuhkan sebagai salah satu aspek utama dalam upaya mencapai OUTCOMES ANTARA I

ultimate outcomes BPPK. Sistem evaluasi dapat dikatakan valid dan tepat apabila hasil evaluasi diklat memberikan rekomendasi yang dapat mendukung perubahan perilaku dan adanya ketepatan antara alat evaluasi hasil belajar dengan perilaku-perilaku yang diharapkan muncul dari sebuah diklat. Indikator pencapaian evaluasi tersebut dapat dilihat pada Tabel Outcomes Antara: Evaluasi yang Baik

Hasil Evaluasi Diklat Memberikan Rekomendasi Yang Dapat Mendukung Perubahan Perilaku

INDIKATOR

Persentase alat evaluasi hasil belajar untuk mengukur perilaku yang diharapkan dibandingkan dengan alat evaluasi hasil belajar yang digunakan

ACTION PLAN

a. Menyelenggarakan workshop tentang evaluasi diklat, dan metodologi penelitian (dikhususkan untuk pejabat dan staf yang terlibat di dalam proses evaluasi diklat). b. Menyelenggarakan Evaluasi Pascadiklat BPPK (serentak dilaksanakan oleh Pusdiklat dan Balai Diklat). c. Melakukan penyesuaian terhadap Pedoman Evaluasi Diklat. d. Merancang dan menyusun Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Diklat, Laporan Evalusi Pascadiklat. e. (per pusdiklat dan BPPK secara keseluruhan untuk diserahkan ke Menteri Keuangan) f. Menyelenggarakan forum evaluasi diklat yang dihadiri oleh pejabat maupun staf. g. Menyelenggarakan FDG untuk tim inti epasdik. h. Melibatkan Balai Diklat dalam pelaksanaan Epasdik BPPK.


OUTCOMES ANTARA I

Hasil Evaluasi Diklat Memberikan Rekomendasi Yang Dapat Mendukung Perubahan Perilaku i. Melibatkan fungsi pengelolaan SDM di Unit Pengguna Diklat dalam menyusun dan mengembangkan rekomendasi dari evaluasi pascadiklat. j. Mempercepat pelaksanaan SIM Diklat BPPK. k. Mengembangkan mekanisme “action plan” untuk mengukur perubahan perilaku alumni. l. Menyusun mekanisme epasdik online atau via email. m. Otomasi pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan diklat di Pusdiklat dan BDK

OUTCOMES ANTARA II

Ketepatan antara alat evaluasi hasil belajar dengan perilaku-perilaku yang diharapkan muncul dari sebuah diklat

INDIKATOR

Persentase alat evaluasi hasil belajar untuk mengukur perilaku yang diharapkan dibandingkan dengan alat evaluasi hasil belajar yang digunakan

ACTION PLAN

a. Menyelenggarakan workshop penyusunan alat evaluasi hasil belajar bagi WI dan Tenaga Pengajar. b. Membuat standarisasi soal untuk mengukur tingkatan KSA. c. Menyusun Pedoman Evaluasi Hasil Belajar Non Test. d. Merancang dan menyusun Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Ujian. e. Menajamkan SOP Pelaksanaan Evaluasi Hasil Belajar

Tabel Outcomes Antara: Evaluasi yang Baik

Project Charter/ Carta Aktivita Untuk memastikan bahwa action plan dijalankan, BPPK menyusun project charter untuk setiap outcomes antara yang telah disusun. Harapannya, BPPK dapat terus memantau perkembangan pelaksanaan upaya untuk PROJECT LATAR BELAKANG BATASAN

1

mencapai ultimate outcomes BPPK. Contoh salah satu bentuk project charter dapat dilihat pada Tabel Carta Aktivita.

: METODE DAN MEDIA PEMBELAJARAN EFEKTIF : Munculnya ketidakpuasan peserta diklat atas metode dan media pembelajaran yang dirasa membosankan dan tidak mudah dimengerti mendorong BPPK untuk merumuskan suatu bentuk metode dan media pembelajaran yang efektif : Metode pembelajaran dalam kegiatan ini meliputi teknik mengajar, cara penyampaian pengajar, ice breaking. Media pembelajaran dalam kegiatan ini meliputi alat-alat, perlengkapan, dan sarana pendukung proses diklat Menarik dimaksudkan meningkatkan semangat belajar dan antusiasme peserta diklatEfektif dimaksudkan memudahkan peserta diklat memahami dan menerima materi pembelajaran

Metode dan 1 Tempat diklat media di dalam dan pembelajaran di luar kelas yang variatif dan menarik

OWNER PIC Mengkombinasik Kapusdiklat Kabid Renbang 1 Melakukan an metode pembahasan pembelajaran di mengenai kelayakan dalam dan luar diklat di luar kelas kelas untuk masing-masing program diklat 2 Menentukan tempat pembelajaran di luar kelas untuk program diklat yang memungkinkan 3 Mempersiapkan tempat pembelajaran di luar kelas untuk program diklat yang memungkinkan

2 Media pembelajaran yang berbasis IT

3 Pengajar yang menarik

MILESTONEPENERIMA MANFAAT Kajian BPPK sebagai 1 Peserta diklat tidak cocok dengan Kelayakan Unit Pengelola metode diklat yang Diklat di Luar Diklat Pegawai diterapkan Kelas Kementerian Keuangan

Daftar alternatif tempat pembelajaran di luar kelas

Menyusun media Kapusdiklat Kabid Renbang 1 Melakukan identifikasi hasil identifikasi BPPK sebagai pembelajaran media pembelajaran Unit Pengelola yang berbasis IT berbasis IT yang Diklat Pegawai diperlukan Kementerian Keuangan 2 Menyusun media media pembelajaran yang pembelajaran berbasis IT yang berbasis IT 1 Meningkatkan Kapusdiklat Kabid Renbang 1 Melakukan hasil kemampuan pembahasan pembahasan tenaga pengajar penentuan dalam kompetensi teknik penguasaan mengajar yang berbagai metode dibutuhkan pengajar pembelajaran 2 Mengadakan diklat atau mencari diklat yang dibutuhkan

Tabel Carta Aktivita


BPPK sebagai Unit Pengelola Diklat Pegawai Kementerian Keuangan

2 Kurangnya perlengkapan IT yang mendukung

LIKEHOOD RISK OWNER

Low

Pusdiklat

MITIGATION PLAN Perlunya penggunaan metode diklat secara bertahap kepada peserta diklat

Low

Pusdiklat Menggunakan pihak ketiga dalam pembuatan media pembelajaran IT yang mendukung 3 Kurangnya Medium Pusdiklat Mengadakan diklat kemampuan SDM pembuatan media membuat media pembelajaran berbasis pembelajaran IT yang berbasis IT 4 Peserta diklat Medium Pusdiklat Mencari tempat belajar kurang mengajar di luar kelas konsentrasi dengan tingkat belajar mengajar gangguan yang kecil di luar kelas 5 Resistensi Low Pusdiklat Pengajar berusaha pengajar atas meminimalisasi media gangguan pembelajaran berbasis IT 6 Resistensi Medium Pusdiklat Pengenalan secara pengajar atas bertahap atas media metode pembelajaran berbasis pembelajaran IT yang baru

CONTINUOUS IMPROVEMENT

Selalu merajut diri demi kesempurnaan

CONTINUOUS IMPROVEMENT PROGRAMS

///////////////// • External Public Hearing

• Internalisasi Nilai-Nilai Kementerian Keuangan • Kerja Sama Diklat Luar Negeri

///////////////// CONTINUOUS IMPROVEMENT PROGRAMS

EXTERNAL PUBLIC HEARING

U

ntuk dapat memenuhi kebutuhan diklat para stakeholder, BPPK mengupayakan untuk selalu memperbarui pelayanan diklatnya, baik itu dari sisi sistem maupun kapasitas SDM-nya. Upaya ini direalisasikan BPPK dalam bentuk kegiatan yang memang didesain khusus untuk perbaikan kualitas pelayanan diklat BPPK. Berikut ini adalah kegiatan yang dilakukan BPPK.

Sebagai unit yang bergerak di bidang layanan kediklatan, kebutuhan untuk selalu mengevaluasi dan memperbaiki layanan diklat menjadi keharusan bagi BPPK. Sejalan dengan strategi BPPK untuk lebih fokus pada customer, BPPK harus memahami ekspektasi eksternal pengguna layanan BPPK. Terkait hal tersebut dan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dan program diklat, BPPK perlu mendapat masukan dari sudut pandang user untuk memperkuat apa yang telah menjadi unggulan BPPK dan untuk memperbaiki hal-hal yang selama ini menjadi tantangan BPPK, salah satunya melalui kegiatan External Public Hearing. Kegiatan External Public Hearing BPPK diselenggarakan pada hari Rabu, 26 September 2012 di Jakarta. Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan dari unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan, terdiri dari Alumni Diklat BPPK tahun 2010 s.d. 2012, dan Atasan dari alumni diklat tersebut. Kegiatan External Public Hearing ini dimaksudkan untuk memberikan wadah bagi para user BPPK, untuk dapat memberikan pendapatnya mengenai BPPK secara bebas. Tujuan dari diadakannya kegiatan ini adalah untuk 1. Menggali informasi terkait image BPPK dari sudut pandang user. 2. Mengevaluasi layanan diklat yang diselenggarakan BPPK saat ini, dalam rangka memperbaiki layanan BPPK. 3. Mendapatkan informasi mengenai standar ideal yang menjadi ekspektasi user terhadap layanan Diklat BPPK.

4. Mendapatkan masukan-masukan terkait rekomendasi rencana aksi dan rekomendasi lembaga lain yang dapat dijadikan sebagai benchmark bagi layanan diklat BPPK yang lebih baik. Dari 48 peserta dari berbagai unit Eselon I Kementerian Keuangan yang diundang, jumlah peserta yang hadir adalah sebanyak 43 orang. Sebaran Alumni Diklat dan Atasan Alumni Diklat dan sebaran berdasarkan jenis kelamin peserta di tiap Unit Eselon I adalah sebagai berikut:

Diagram Sebaran Peserta External Public Hearing

Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan BPPK dapat lebih memahami user sehingga dapat memperbaiki layanan BPPK sesuai dengan yang diharapkan. Tidak hanya itu, kegiatan ini juga menjadi momen bagi BPPK untuk mempererat kebersamaan dengan seluruh Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan.



INTERNALISASI NILAI-NILAI KEMENTERIAN KEUANGAN

I

ntegritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, dan Kesempurnaan. Itulah 5 nilai Kementerian Keuangan yang menjadi pedoman moral seluruh pegawai Kementerian Keuangan dalam mengabdi, bekerja, dan bersikap. Lima Nilai ini merupakan penyatuan seluruh nilai yang tersebar di masing-masing unit eselon I Kementerian Keuangan yang ditetapkan demi mewujudkan Kementerian Keuangan sebagai institusi pemerintahan terbaik, berkualitas, bermartabat, terpercaya, dihormati, dan disegani.

Sejalan dengan tujuan tersebut dan untuk pengembangan kualitas pelayanan diklatnya, BPPK mengupayakan untuk menanamkan NilaiNilai Kementerian Keuangan kepada seluruh SDM-nya. Upaya ini dituangkan dalam kegiatan Internalisasi Nilai-Nilai Kementerian Keuangan yang dilaksanakan di lingkungan BPPK. Kegiatan internalisasi ini diawali dengan pembentukan “change agent” dengan mengumpulkan pegawai-pegawai yang patut diteladani dan memiliki komitmen. Kegiatan dilaksanakan pada 9-10 Juli 2012 dan dihadiri oleh para change agent dari unit Pusdiklat dan STAN. Kegiatan ini menghasilkan 5 program budaya yang diturunkan dari Nilia-Nilai Kementerian Keuangan, yaitu: program budaya Embun Pagi (Nilai Integritas), Bintang Bulan Ini (Nilai Profesionalisme), Harmonisasi, Aksi, Tindakan, dan Inisiatif (Nilai Sinergi), Welcome Home (Nilai Pelayanan), dan Curah Ide untuk Maju BPPK (Nilai Kesempurnaan). Workshop Change Agent kembali diadakan pada tanggal 29-30 Agustus 2012 yang dihadiri oleh perwakilan dari seluruh Balai Diklat dan dilanjutkan dengan pelaksanaan internalisasi Nilai-Nilai Kementerian Keuangan di tiap unit kerja yang pesertanya adalah seluruh pegawai di unit kerja. Kegiatan ini dilaksanakan di tiap unit kerja dengan tidak menganggu pelayanan, yaitu dalam dua gelombang secara bergantian. Sebagai bentuk evaluasi atas hasil internalisasi Nilai-Nilai Kementerian Keuangan di BPPK, bekerja sama dengan lembaga independen, BPPK melakukan kegiatan Evaluasi Tingkat Pemahaman Nilai-Nilai Kemenkeu. Hasil dari evaluasi menunjukkan bahwa 1. pelaksana di seluruh unit kerja sudah memahami NilaiNilai Kementerian Keuangan, 2. sudah ada inisiatif untuk saling mengingatkan dan menggerakkan rekan kerja untuk berperilaku selaras dengan Nilai-Nilai Kementerian Keuangan,


3. semangat bekerja secara maksimal dan perbaikan terus menerus melalui forum-forum pembelajaran sudah sangat dirasakan oleh seluruh jajaran pegawai, 4. sudah terdapat jadwal dan PIC yang akan memberikan knowledge sharing setiap hari Rabu pagi, 5. terdapat apel pagi dan sore yang menjadi ajang berbagi ide/motivasi serta perencanaan setiap hari, 6. terkait dengan kebersihan ruang kerja dan kerapihan, terlihat para pegawai sudah mempunyai kesadaran yang tinggi, terdapat kesepakatan tidak boleh ada makanan diruang kerja, tidak boleh memakai sandal, dan harus memaki identitas pegawai, dan 7. nilai pelayanan masih harus ditingkatkan karena berdasarkan survei yang dilakukan setiap tahun terhadap pengguna jasa BPPK, kepuasan pelanggan masih mendapatkan nilai 67-70 dari 100


KERJA SAMA DIKLAT LUAR NEGERI

D

engan pesatnya perkembangan informasi, pengetahuan, dan teknologi yang berkontribusi pada tingginya kebutuhan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), BPPK semakin dituntut untuk bersikap proaktif dalam meningkatkan kapasitas dan kualitas layanan kediklatan. Menanggapi hal tersebut, BPPK membuka diri terhadap kerjasama internasional, khususnya dalam bidang pendidikan.

Melalui Global Development Learning Network, lembaga yang memfasilitasi jaringan internasional dalam bidang pendidikan, BPPK menjalin kerjasama dengan berbagai negara, seperti Amerika Serikat, Australia, Bangladesh, Belanda, Belgia, China, India, Jepang, Jerman, Korea Selatan, Malaysia, Maroko, Pakistan, Palestina, Papua New Guinea, Filipina, Singapura, Sri Lanka, Thailand, Timor Leste, Vietnam. BPPK yang telah dilengkapi dengan fasilitas video conference mampu menyelenggarakan kerja sama diklat secara online dengan lembaga pendidikan di seluruh dunia. Kegiatan selama tahun 2012 yang memanfaatkan network tersebut adalah: - Science and Policy of Climate Change (GDLN-TERI India-Pusdiklat KU) - Municipal Finance Certification WorldBank- Pusdiklat KNPK)

Training

- - - - - - - - - -

ASEAN Secretariat Civil Service College, Singapore Tax Academy, Singapore Singapore Research Institute – IMF Institute (ASEAN) NESO, Belanda KOICA, Korea JICA, Japan AIPEG, Australia World Bank Beberapa Universitas (Belanda, Jerman, Australia, USA, Jepang) - Beberapa Provider Diklat Ternama Nasional/ Internasional

(GDLN-

- Health Insurance System (GDLN-KDI Korea-Pusdiklat KU) - ICT Infrastructure and Finance (GDLN-AFDC ChinaPusdiklat KU) - Capacity Building for Government Officials (GDLN-KDI Korea- Pusdiklat KU) - The Future We Want for All : The Role of Education, Science and Culture (CONNECT ASIA-ITB-Setban) Sebagai salah satu metode bagi Peningkatan Kapasitas BPPK (Organisasi dan Sumber Daya) dalam memberikan layanan diklat (program, kurikulum, materi, delivery, evaluasi dan tenaga pengajar) yang berkualitas dan terkini, serta untuk memperluas cakrawala bagi sumber daya kediklatan BPPK, selama tahun 2012 BPPK juga menjalin kerja sama dengan lembaga-lembaga sebagai berikut:

Existing Network BPPK saat ini adalah dengan negaranegara sebagai berikut: Amerika Serikat, Australia, Bangladesh, Belanda, Belgia, China, India, Jepang, Jerman, Korea Selatan, Malaysia, Maroko, Pakistan, Palestina, Papua New Guinea, Filipina, Singapura, Sri Lanka, Thailand, Timor Leste, dan Vietnam.

- INHERENT (300 universitas di Indonesia: DIKTI) - CONNECT Asia (komunitas Research Education Network Asia: UNESCO) - IDLN (Komunitas Diklat Jarak-jauh K/L: Pustekom Dikbud) - PICARD (Customs Academic Community/WCO) Canberra University + Munster University (INCU)


TRAINING INVESTMENT SDM bukan aset biasa, mereka bertumbuh

KALENDER PERISTIWA ///////////////// BPPK 2012

KALENDER PERISTIWA BPPK 2012

JANUARI – MARET

2 Januari 2012

[BDK Yogyakarta] Pada hari pertama kerja di tahun baru 2012 di BDK Yogyakarta dilaksanakan acara Pisah-Sambut dan Serah Terima Jabatan Kepala Balai dari Bapak Herawanto kepada Ibu Ririn Mardiani. Acara yang dihadiri seluruh pegawai dan tenaga honorer ini berlangsung di Aula BDK Yogyakarta pukul 10.00 WIB.

20 Februari 2012

[BDKPim Magelang] Mengawali kegiatan diklat tahun 2012, Aula Gedung A lantai 3 BDKPim Magelang disemarakkan oleh wajah-wajah baru calon peserta Diklat Kepemimpinan IV angkatan 151 dan 152. Diawali dengan Laporan Penyelenggaraan Diklat oleh Kepala Seksi Evaluasi dan Informasi, acara dilanjutkan dengan sambutan dan pengarahan Kepala Balai Diklatpim yang juga akan membuka secara resmi penyelenggaraan Diklat.

7 Maret 2012

[Pusdiklat BC] Seminar “Leading The Change”. Seminar ini merupakan untuk mempersiapkan SDM di lingkungan BPPK sebagai agent perubahan yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat pada proses transformasi kelembagaan yang dilakukan di lingkungan BPPK.

1 Maret 2012

[BDK Palembang] Balai Diklat Keuangan Palembang kedatangan peserta dari Balai Diklat Pekerjaan Umum Wilayah VII Palembang untuk melakukan studi banding terhadap persiapan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan diklat yang ada di BDK Palembang. Peserta studi banding ini berasal dari unit - unit Pekerjaan Umum dari seluruh Indonesia yang berjumlah 30 Peserta.



MARET – APRIL

14 Maret 2012

[BDK Cimahi] Pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2012 telah diadakan Ceramah Umum Pengelolaan APBN untuk para peserta DTSS Penguji Tagihan Tahun 2012. Ceramah Umum tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara (DJPBN) Jawa Barat, Bapak Seto Utarko, M.Si.

27 Maret 2012

[Pusdiklat BC] Seminar “Manajemen Perubahan”. Seminar ini merupakan bagian dari proses transformasi kelembagaan yang dilakukan BPPK yang bertujuan untuk memberikan pandangan dan wawasan baru dalam proses transformasi BPPK.

9-12 April 2012

[BDK Malang] Diklat Public Speaking 2012 diselenggarakan di BDK Malang dengan jumlah peserta 30 orang dari lingkungan Kementerian Keuangan. Pengajar diklat ini adalah dari RRI Malang dan widyaiswara BPPK. Diklat ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan dan sikap pegawai Kementerian Keuangan dalam hal Public Speaking.

18 April 2012

[Pusdiklat Keuangan Umum] Pusdiklat Keuangan Umum menyelenggarakan seminar yang berjudul Implementasi Sistem Pengawasan Lembaga Keuangan di Indonesia Pasca disahkannya UU OJK (Peluang dan Kendala). Bertempat di Hotel Borobudur, Seminar ini dihadiri oleh lebih dari 120 peserta, tidak hanya dari pegawai Kementerian Keuangan tetapi juga di ikuti oleh perwakilan dari Bank Indonesia, Bursa Efek Indonesia, dan Jamsostek.

27 April 2012

[BDK Denpasar] Bertempat di Hotel Puri Ayu Denpasar, BDK Denpasar mengadakan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa yang diikuti oleh 90 orang peserta dari satuan kerja Kementerian Keuangan di Bali, NTB, dan NTT. Peserta yang mengikuti ujian merupakan peserta yang telah mengikuti diklat pengadaan barang dan jasa yang diselenggarakan oleh BDK Denpasar, baik DTSS Pengadaan Barang dan Jasa maupun Diklat Penyegaran Pengadaan Barang dan Jasa.



MEI – JUNI

24 Mei 2012

[BDK Cimahi] Telah dilaksanakan acara sosialisasi diklat PBB P2 (Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan) dan BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) dengan metode e-learning (pembelajaran secara online) untuk kalangan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Jawa Barat.

24 Mei 2012

[Pusdiklat AP] Rapat Pimpinan BPPK. Dalam rapat ini dibahasa strategic planning BPPK yang akan dilakukan dalam rangka penyempurnaan proses bisnis di lingkungan BPPK.

4 Juni 2012

[BDK Manado] Bertempat di Ruang Serbaguna Asrama, telah diadakan pembukaan Diklat Penyegaran SIMAK Barang Milik Negara yang diikuti oleh 26 orang peserta yang merupakan pegawai-pegawai Kementerian Keuangan di bawah wilayah kerja Balai Diklat Keuangan Manado. Diklat tersebut akan dilaksanakan selama 5 hari sampai dengan tanggal 8 Juni 2012. Diklat dibuka oleh Kepala Kanwil XVI DJKN Manado yang diwakili oleh Kepala Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara Wahyu Nendro didampingi Kepala Balai Budi Setiawan.

25-29 Juni 2012 [Pusdiklat KNPK]

Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan (KNPK) menyelenggarakan diklat bertajuk Municipal Finance Training Certification. BPPK melalui Pusdiklat KNPK memfasilitasi kegiatan ini atas undangan dari World Bank, ICMA (the International City/Country Management Association) serta GDLN (Global Development Learning Network). Diklat yang memanfaatkan fasilitas video conference ini juga diikuti oleh peserta dari negara lain, seperti dari Vietnam, Filipina dan Malaysia. Narasumber berasal dari kantor pusat World Bank di Amerika Serikat. Peserta dari Indonesia adalah sebanyak 30 orang yang berasal dari berbagai unit di Kementerian Keuangan dan dari Sekretariat ASEAN.



JULI – OKTOBER

6 Juli 2012

[Pusdiklat BC] Penutupan DTU Kesamaptaan Angkatan IV. Diklat Kesamaptaan merupakan diklat yang wajib diikitu oleh setiap personel di lingkungan Direktorat Bea dan Cukai untuk menumbuhkan jiwa korsa para pegawainya.

30 Juli 2012

[Pusdiklat AP] Internalisasi Nilai-Nilai Kementerian Keuangan. Internalisasi ini bertujuan untuk memberikan pengenalanan dan pemahaman secara mendalam akan nilai-nilai (values) Kementerian Keuangan di lingkungan Pusdiklat AP

31 Agustus 2012

[BDK Pontianak] Kepala Seksi Penyelenggaraan Balai Diklat Keuangan Pontianak didampingi oleh Widyaiswara Balai Diklat Keuangan Pontianak berfoto bersama para peserta Diklat Penyegaran Account Representative.

27-28 September 2012

[Sekretariat Badan] Harmonisasi Program Diklat Kementerian Keuangan Tahun 2013 merupakan sebuah forum untuk mengakomodasi koordinasi penyelenggaraan diklat BPPK dengan Unit-Unit Eselon I. Pada kesempatan kali ini, kegiatan Harmonisasi dihadiri oleh Kepala Pusdiklat, Kepala Balai, dan Perwakilan Bagian SDM UnitUnit Eselon I.

17 Oktober 2012

[BDK Yogyakarta] Bertempat di Ruang Mataram Hotel Sheraton Mustika Yogyakarta, Kepala BPPK Kamil Sjoeib mewisuda 323 wisudawan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara Program Diploma I Pajak dan Bea Cukai Yogyakarta, Program Diploma I Pajak dan Bea Cukai Balikpapan dan Program Diploma I Bea Cukai Makassar. Wisuda ini juga dihadiri oleh Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan Kanwil DJBC Jawa Tengah dan DIY Eddhi Sutarto, Kepala KPPBC Kudus Nugroho Wahyu Widodo serta tamu undangan dari pejabat dan widyaiswara di lingkungan Kementerian Keuangan.



OKTOBER – DESEMBER

23 Oktober 2012

[Pusdiklat Keuangan Umum] Bertempat di Gedung B lantai 1 BPPK Purnawarman, Jakarta, BPPK melalui Pusdiklat Keuangan Umum menyelenggarakan seminar ICT Infrastructure Development and Financing. Seminar yang diselenggarakan dengan menggunakan teknologi video conference ini merupakan bagian dari AFDC Distance Learning Seminar Series. Seminar ini dihadiri oleh 22 orang perwakilan dari seluruh eselon I di Kementerian Keuangan. Bertindak sebagai pembicara adalah Natasha Beschorner dari World Bank, Australia; Nguyen Ngoc Hai dari Ministry of Information and Communications Vietnam, Yoichi Lida dari Ministry of Internal Affairs and Communications Jepang, Prof Stanley Paul Sakai dari KDI School of Public Policy and Management Korea, dan Dr. Li Chen dari Shanghai Finance Bureau.

22 November 2012

[Pusdiklat PSDM] Pusdiklat PSDM membentuk wadah untuk melakukan sharing pengetahuan, melalui diseminasi tugas akhir dari beberapa alumni program beasiswa di PPSDM. Kegiatan ini bertajuk Diseminasi Disertasi Alumni Peserta PHRDP. Gelar doktor yang telah didapat, diharapkan mampu memberikan sumbangsih nyata dalam pengembangan kinerja Kementerian Keuangan.

27 November 2012

[BDK Balikpapan] Pusdiklat PSDM menyelenggarakan Seminar Kepemimpinan yang dilaksanakan di Hotel Santika Balikpapan. Sebagai pemateri dalam seminar tersebut adalah Prof. Rhenald Kasali, Ph.D., Adapun yang bertindak sebagai moderator adalah Drs. Tulus Imam Prasetyo, widyaiswara BDK Balikpapan. Seminar yang dibuka oleh Kepala Balai Diklat Keuangan Balikpapan, Bpk. Eko Sulistyo, diikuti oleh pegawai dan pejabat eselon III dan IV Kementerian Keuangan di wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan.

5 Desember 2012

[BDK Makassar] BDK Makassar menjadi salah satu tempat penyelenggaraan Ujian Saringan Masuk Program Diploma IV dan Program Diploma III Khusus STAN. Jumlah Peserta yang terdaftar untuk USM Prodip IV sejumlah 116 orang peserta, sementara untuk USM Prodip III Khusus sejumlah 24 orang peserta.



DESEMBER

5-6 Desember 2012

[BDK Cimahi] Di BDK Cimahi telah dilaksanakan Ujian Saringan Masuk (USM) D IV dan D III Khusus yang dilaksanakan pada tanggal 5-6 Desember 2012. USM kali ini dibagi 4 kelompok, yaitu untuk penerimaan Program D IV Keuangan Spesialisasi Akuntansi, Program D IV Keuangan Spesialisasi Akuntansi (Kurikulum Khusus), Program D III Keuangan Spesialisasi Akuntansi (Kurikulum Khusus) dan Program D III Keuangan Spesialisasi Pajak (Kurikulum Khusus).

6 Desember 2012

[Pusdiklat Keuangan Umum] Sinergi adalah saling mengisi agar mendapatkan hasil yang maksimal. Sinergi perlu dibangun, dan butuh waktu untuk membangunnya. Demikianlah yang disampaikan oleh Gede Prama dalam kesempatan seminar yang bertajuk “Simfoni Sinergi Menuju Keberhasilan” yang dilaksanakan pada hari Kamis, 6 Desember 2012. Bertempat di gedung B lantai 5 BPPK Purnawarman Jakarta, BPPK melalui Pusdiklat Keuangan Umum menyelenggarakan seminar yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan dalam menerapkan nilai-nilai kementerian keuangan khususnya nilai sinergi pada seluruh aspek kehidupan sebagai seorang pegawai negeri sipil.

17 Desember 2012

[Sekretariat Badan] Pembukaan rapat dinas yang berlangsung di Aula Gedung B BPPK Purnawarman, Jakarta ini mengusung tema “Redefinisi Pelayanan dan Kinerja BPPK yang Berorientasi pada Outcomes melalui Penyempurnaan Strategi Pengelolaan Training”. Menteri Keuangan R.I., Agus D.W. Martowardojo memberikan arahan kepada seluruh pejabat dan pegawai BPPK yang hadir pada acara tersebut. Dalam arahannya, Menteri Keuangan memuji kinerja pegawai Kemenkeu. Perkembangan ekonomi Indonesia yang terus membaik di 10 tahun terakhir menjadikan Indonesia masuk ke dalam 3 negara dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di dunia setelah India dan Cina. Hal ini menunjukkan bahwa Kemenkeu memiliki kinerja yang baik. Bahkan di saat ada krisis ekonomi dunia, Kemenkeu bisa mengamankan ekonomi dalam negeri. Laporan keuangan wajar tanpa pengecualian serta predikat A pada LAKIP tahun 2012, serta pencapaian lainnya adalah martabat dan kebanggan Kementerian Keuangan. “Kalau Kementerian Keuangan bisa maju dan bisa dihormati karena kita mempunyai laporan keuangan yang baik, kinerja yang bak, itu peran dari BPPK sangat dominan”, imbuh Menteri Keuangan.


SYNERGY

Bahu membahu menuju SDM Kementerian Keuangan yang semakin berkualitas

///////////////// LAMPIRAN

REALISASI JUMLAH PESERTA DIKLAT DI BPPK

LAMPIRAN REALISASI JUMLAH PESERTA DIKLAT DI BPPK

BDK Manado

149

BDK Makassar

75

BDK Balikpapan

BDK Yogyakarta

42

BDK Pontianak

BDK Cimahi

80

BDK Denpasar

BDK Palembang

33

BDK Malang

BDK Pekanbaru

PROGRAM DIKLAT

BDK Medan

Pusdiklat PSDM

REALISASI PERSERTA DIKLAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

173

29

38

74

111

TOTAL

DIKLAT PENJENJANGAN PANGKAT Ujian Dinas I

472

Ujian Dinas I (Mengulang)

1045

1276 1045

Diklat Pim III

124

124

Diklat Pim IV

451

451

55

55

Diklat Pim Khusus DIKLAT UMUM Diklat MPI Diklat Berbasis Kompetensi Eselon III

32

32

102

102

Diklat Berbasis Kompetensi Eselon IV

386

Diklat Kompetensi Khas

321

38

386

Diklat Berbasis Kompetensi Pelaksana

344

27

52

63

275

46 24

795 395

Harmonisasi DJPU – Leadership and Team Building

56

56

Harmonisasi DJPU – Communication Skill

15

15

Harmonisasi BKF – Diklat Personality Development

19

19

Harmonisasi Bapepam LK – Conversation skill/English for Communication

25

25

Capacity Building Pegawai DJKN

245

245

Capacity Building Pegawai DJBC

1399

1399

BIDANG PENGELOLAAN BEASISWA Rintisan Pendidikan Gelar/S2/S3 Reguler Luar Negeri

351

351

Rintisan Pendidikan Non Gelar/Short Course Luar Negeri

499

499

Persiapan Beasiswa LN (Pre Departure Training)

117 JUMLAH


6058

117 33

80

107

127

212

275

173

29

62

74

157

7387


REALISASI PERSERTA DIKLAT

BDK Manado

BDK Makassar

BDK Balikpapan

BDK Pontianak

BDK Denpasar

BDK Malang

BDK Yogyakarta

BDK Cimahi

BDK Palembang

BDK Pekanbaru

PROGRAM DIKLAT

BDK Medan

Pusdiklat AP

ANGGARAN DAN PERBENDAHARAAN

TOTAL

DIKLAT TEKNIS DTSS DJA

28

28

DTSD DJA Tk II

19

19

DTSS Aplikasi Keuangan

20

20

DTSS Penyusunan Fiskal dan Penyusunan APBN

23

23

DTSS Kuasa Pengguna Anggaran

28

DTSS Pejabat Pembuat Komitmen bagi Depkeu

58

DTSS Pejabat Pengelola Perbendaharaan

25

DTSS Pengelolaan Belanja Pegawai

31

DTSS Pengadaan Barang dan Jasa Depkeu dan KL

476

29

30

51

25

32

60

31

30

57

26

30

28 30

22 27

47 88

50

24

31

31

DTSS Pengadaan Barang/Jasa Bagi ULP

27 25

DTSS Pengadaan Barang dan Jasa bagi Pejabat Pembuat Komitmen DTSD Pelayanan Perbendaharan pada Kanwil DJPBN

21

49

DTSD Perbendaharaan Tk.II

70 30

29

34

29

27

101

DTSS Pengelolaan Keuangan BLU bagi Depkeu dan KL

30

DTSS Pengelolaan Keuangan SKPP

79

DTSS Penguji Tagihan bagi Depkeu

88

119 101 30

25 28

27

22

28

33 30

DTSS Penyegaran Pengadaan Barang/Jasa

57

26

163

26

306

76

DTSS Penyegaran Pengadaan Barang/Jasa dan Ujian Sertifikasi DTSS Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja bagi Depkeu

757 25

30

DTSS Pengelolaan Belanja PNS bagi Depkeu

341

76 32

101

32

34

32 35

27

229

DTSS Pelayanan Perbendaharaan pada KPPN

59

59

DTSS Penyusunan Kontrak PBJ

24

24

TOT SPSE

19

19

DIKLAT FUNGSIONAL DF Bendahara Penerimaan bagi Depkeu

23

DF Bendahara Penerimaan (Crash Program)

22

45

25

DF Bendahara Pengeluaran bagi Depkeu

196

DF Bendahara Pengeluaran (Crash Program)

25 32

58

23

26

56

28

31

19

29

411 87

DF Pemeriksa Tingkat Menengah

29

29

DIKLAT PENYEGARAN DAN WORKSHOP Workshop Petugas Penyuluh Perbendaharaan Penyegaran Pengadaan Barang dan Jasa Bagi DJP

30

30

172

172

Penataran/penyegaran pengadaan barang dan jasa Khusus PPK Penataran/penyegaran pengadaan barang dan jasa

230

Penyegaran Kuasa Pengguna Anggaran

29

Penyegaran Bendahara Pengeluaran

87

71

35

25

25

68

30 70 56

27

Penyegaran Bendahara Penerimaan Penyegaran Bendahara Penerimaan (Crash Program)

25

713

53

12

275 64

22

29

Penyegaran dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa

17

81

16

45

70

70

Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa

98

JUMLAH

58

37 42

Seminar Optimalisasi Penyerapan APBN Bagi K/L

136

29 42

Penyegaran Bendahara Pengeluaran (Crash Program)

Workshop Pengembangan Kurikulum Diklat Bendahara Pengeluarang

90

55

90

109

297

265

265

29

29

2272

267

263

280

225

221

601

326

32

194

428

282

5391




BDK Manado

BDK Makassar

BDK Balikpapan

BDK Pontianak

BDK Denpasar

BDK Malang

BDK Yogyakarta

BDK Cimahi

BDK Palembang

BDK Pekanbaru

PROGRAM DIKLAT

BDK Medan

Pusdiklat Pajak

PERPAJAKAN

TOTAL

DIKLAT TEKNIS Diklat Transfer Pricing Diklat OC

89

89

150

150

DTSS Juru Sita Pajak

86

DTSS KUP Tingkat Dasar

79

DTSS KUP Tingkat Menengah

29

28

29

57

90

30

28

26

28 60

30

51

374 35

652

DTSS KUP Tingkat Tinggi

56

DTSS PPN Tingkat Dasar

92

DTSS PPN Tingkat Menengah

652 56 30

26

30

57

30

37

699

DTSS PPN Tingkat Tinggi

56

DTSS PPh Tingkat Dasar

74

DTSS PPh Tingkat Menengah DTSS Pemeriksa Dasar Pajak

56 29

55

29

28

702 58

735

735 29

Diklat AR Pajak

1181

87

Diklat AR Tingkat Dasar

1055

231

Diklat Pra Account Representative

30 148

29

90

239

174

28

119

90

128

177

60

29 144

45

129

150

Diklat Penelaah Keberatan Tingkat Menengah

30

30

Diklat Penelaah Keberatan

27 114

27

30

144

57

57

Diklat Penyegaran Juru Sita Pajak

30

Diklat Manajemen Keberatan

30

87

Diklat Manajemen Pengawasan dan Konsultasi

87

166

Diklat Manajemen Penagihan Diklat Manajemen Pemeriksaan Diklat Manajemen Tata Usaha dan Umum

21

187

57

57

107

107

51

51

Diklat Pengembangan Kompetensi dan Administrasi Perpajakan DIKLAT PERPAJAKAN UNTUK PEGAWAI NON DJP

1963 2221

150

Diklat Manajemen Ekstensifikasi Pajak

215

58

DTSS Ekstensifikasi

Diklat Petugas Pelayanan

302 699

702

DTSS PPh Tingkat Tinggi

312

29 130

50

29

31

211

Diklat Penyegaran Fungsional Penilai PBB

28

28

Diklat Tax Treaty

33

33

TOT Perpajakan

30

30

DIKLAT FUNGSIONAL DF Pemeriksa Pajak Menengah

453

DF Penelaah Keberatan

110

DF Pemeriksa Pajak Tinggi

196

196

DF Pemeriksa Pajak Dasar

825

825

DF Pemeriksa Pajak Ahli

243

243

34

34

DF Penelaah Keberatan (Surabaya)

30

28

30

27

28

30

596 140

DIKLAT PENYEGARAN DAN WORKSHOP Diklat Penyegaran Account Representative

30

60

Diklat Penyegaran Juru Sita Pajak

60

59

30

56

55 JUMLAH


8485

457

239

236

381

417

625

350

262

338

30

145

27

26

470 108

349

344

12483



BDK Palembang

BDK Cimahi

BDK Yogyakarta

BDK Malang

BDK Denpasar

BDK Pontianak

BDK Balikpapan

BDK Makassar

29

90

60

28

58

30

30

30

61

61

BDK Manado

BDK Pekanbaru

PROGRAM DIKLAT

BDK Medan

Pusdiklat BC

KEPABEANAN DAN CUKAI

TOTAL

DIKLAT TEKNIS DTSD Kepabeanan dan Cukai

177

DTSD Kepabeanan dan Cukai Khusus Lulusan DTSD 2006 - 2007

624

62

DTSD Kepabeanan dan Cukai Khusus Lulusan Prodip I berbasis E-Learning

500

Diklat Kesamaptaan

513

62 500 59

83

89

88

58

88

27

59

59

60

43

1256

DTSS Teknik Pemeriksaan

30

30

DTSS Intelijen Taktis

59

59

DTSS Post Clearance Audit

58

58

DTSS Intelijen Analisis

59

59

DTSS Kepatuhan Internal

56

56

DTSS Client Coordinator

27

27

DTSS Penyidik Kepabeanan dan Cukai

28

28

DTSS Ketrampilan X-Ray Cabin dan Cargo

30

30

DTSS Ketrampilan Penggunaan Gamma Ray Container Scanner

30

30

DTSS Keterampilan Penggunaan Hico Scan X-Ray Container Inspection System

30

30

DTSS Pemeriksaan Sarana Pengangkut Udara

30

30

DTSS Juru Sita

29

29

DTSS Patroli dan Pemeriksaan Sarana Pengangkut Laut

60

60

DTSS Audit Forensik

30

30

DTSS Cukai Lanjutan

30

30

Diklat Becoming an Effective Customs Frontliner

30

Diklat Customs Narcotics Team Diklat Ketrampilan Memelihara Senjata

60

30

60

34

34

36

96

DIKLAT FUNGSIONAL PFPD (Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen)

90 JUMLAH

1988

90 88

203

149

116

116

118

57

89

220

121

43

3308



BDK Manado

BDK Makassar

BDK Balikpapan

BDK Pontianak

BDK Denpasar

BDK Malang

BDK Yogyakarta

BDK Cimahi

BDK Palembang

BDK Pekanbaru

PROGRAM DIKLAT

BDK Medan

Pusdiklat KNPK

REALISASI PERSERTA DIKLAT KEKAYAAN NEGARA DAN PERIMBANGAN KEUANGAN

TOTAL

DIKLAT TEKNIS DTSD Kekayaan Negara I

57

DTSS Penatausahaan BMN (bagi pengguna barang)

16

DTSS Pengelolaan BMN

115

57 34 28

28

23

35 22

85 32

28

29

DTSS Pengelolaan BMN Bagi Pengguna DTSS Penghapusan dan Pemindahtangan BMN

28

29

32

Diklat Penghapusan BMN

305 24

24

32

121

32

32

DTSS Akuntansi Keuangan Daerah

20

20

DTSS Akuntansi Transfer ke Daerah

15

15

DTSS Analisis Kinerja Perusahaan Dasar Tingkat Pemula (Bagi Pegawai DJKN)

31

31

DTSS Analisis Laporan Keuangan Perusahaan Tingkat Madya

30

30

DTSS Analisis Laporan Keuangan Perusahaan Tingkat Pemula (Bagi Pegawai DJKN) Angkatan II

59

59

DTSS Analisis Perekonomian Daerah Tingkat Dasar

29

29

DTSS Beracara di Pengadilan

27

27

DTSS Jurusita Piutang Negara Angkatan II

61

61

DTSS Ketentuan Umum Perpajakan dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Bagi Pegawai DJPK)

18

18

DTSS Lelang (Bagi Pejabat Struktural) Angkatan II

54

54

DTSS Manajemen Aset Angkatan II

60

60

DTSS Pejabat Lelang Angkatan II

61

61

DTSS Pemeriksa Piutang Negara Dasar Angkatan II

62

62

DTSS Penatausahaan BMN (Bagi Pengelola)

30

30

DTSS Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

14

14

DTSS Pengelolaan PBB P2 dan BPHTB Angkatan III

70

70

DTSS Pengetahuan Lelang Bagi Pelaksana Angkatan II

57

57

DTSS Pengetahuan Penilaian (Bagi Pejabat Struktural DJKN)

28

28

DTSS Penggunaan dan Pemanfaatan BMN (Bagi Pengguna)

28

28

DTSS Pengurusan Piutang Negara

25

25

DTSS Penilaian Properti Dasar Angkatan II

62

62

DTSS Penilaian Properti Lanjutan Angkatan II

49

49

DTSS Penilaian Sumber Daya Alam

24

24

DTSS Penilaian Usaha Dasar

28

28

DTSS Perencanaan Kebutuhan BMN (Bagi Pengelola)

30

30

DTSS Perencanaan Kebutuhan BMN (bagi Pengguna Barang)

27

27

DTSS Supervisor Teknologi Informasi dan Komunikasi DJKN Tingkat Madya Angkatan II

46

46

DTSS Supervisor Teknologi Informasi dan Komunikasi DJKN Tingkat Pemula Angkatan II

58

58

DTSS Teknik Membuat Perjanjian Bagi Pegawai DJKN

29

29

DIKLAT PENYEGARAN DAN WORKSHOP Penyegaran SIMAK BMN

27

27

Municipal Finance Training Sertification 2012

27

27

Penyegaran Analisis dan Evaluasi Keuangan Daerah

18

18

Penyegaran Manajemen Aset Negara (bagi Itjen)

39

39

Penyegaran Pengelolaan Barang Milik Negara (Bagi Pengelola)

27

27

Penyegaran Pengelolaan BMN (Bagi Pengguna) Angkatan I

29

29

Penyegaran Pengurusan Piutang Negara dan Lelang Lanjutan (Untuk Itjen)

29

29

Penyegaran Penyisihan Piutang Tak Tertagih

19

19

Penyegaran SIMAK BMN (Bagi Pengelola)

26

26

Penyegaran SIMAK BMN (Bagi Pengguna) Angkatan II

45

45

Penyegaran Studi Kelayakan Penilaian Properti

29 JUMLAH


1636

29 28

28

86

22

0

67

64

0

28

29

83

2071



BDK Manado

BDK Makassar

BDK Balikpapan

BDK Pontianak

BDK Denpasar

BDK Malang

BDK Yogyakarta

BDK Cimahi

BDK Palembang

BDK Pekanbaru

BDK Medan

PROGRAM DIKLAT

Pusdiklat KU

KEUANGAN UMUM (1)

TOTAL

DF JFA Auditor Ahli

25

25

DF Prakom Terampil

24

24

DFP JFA Auditor Madya

12

12

DFP Pranata Komputer Ahli

20

20

DIKLAT Analisis Fundamental Pasar Modal

32

32

DIKLAT Blended Learning

10

10

Diklat Dasar Perasuransian

30

30

Diklat DMFAS Angkatan III DJPU

68

68

Diklat Fungsional Peneliti Ak. II (BKF)

14

14

Diklat Litigasi

40

40

Diklat Litigasi Angkatan II Bapepam-LK

38

38

DIKLAT Metodologi Penelitian

25

25

Diklat Microsoft Office Excel dan PowerPoint Advance (Office 2007) Ak. II

21

21

Diklat Persiapan Purnabhakti Angkatan III

81

81

DIKLAT Teori Ekonomi Makro Lanjutan

20

20

DIKLAT Transformasi Kelembagaan

15

15

Diklat Transformasi Kelembagaan (BPPK)

30

30

DTSD Kebijakan Publik

18

18

DTSD Manajemen Dana Pensiun

21

21

DTSD Manajemen Utang Angkatan IV (DJPU)

84

84

DTSD Orientasi Pegawai BKF

17

17

DTSD Pengelolaan Diklat Gol II Ak II

47

47

DTSD Pengenalan Pasar Modal

20

20

DTSD Pengenalan Perusahaan Pembiayaan

23

23

DTSD Pengenalan Perusahaan Penjaminan (BAPEPAM)

38

38

DTSD Pengetahuan Dana Pensiun

19

19

DTSD Teknik Intelijen Dasar Pasar Modal

30

30

DTSD Teori Ekonomi Makro

20

20

DTSD Teori Ekonomi Makro II – BKF

20

20

DTSS Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif

26

26

DTSS ALK Perusahaan Asuransi dan Perasuransian

25

25

DTSS Analisis Laporan Keuangan Pembiayaan dan Penjaminan

29

29

DTSS Analisis Laporan Keuangan Perusahaan Dana Pensiun

22

22

DTSS Audit Internal Dasar Ak. 1

31

31

DTSS Audit Internal Lanjutan Ak. II

31

31

DTSS Audit Internal Tingkat Dasar Ak. II (Bapepam-LK)

36

36

DTSS Audit Internal Tingkat Lanjutan Ak. II

31

31

DTSS Audit TIK Tingkat Dasar Angkatan II (Tdak Terlaksana)

0

0

DTSS Business English Ak. II

29

29

DTSS Ekonometrika Tingkat Dasar Ak. II

41

41

DTSS Ekonometrika Tk. Lanjutan Ak. II

39

39

DTSS English For Negotiation (DJPU)

15

15

DTSS EvaluasiDiklat

30

30

DTSS Forensik Audit

43

43

DTSS Input-Output Ekonometrika

17

17

DTSS Kepaniteraan Ak. III

95

95

DTSS Manajemen Dana Pensiun dan Asuransi

30

30

DTSS Manajemen Risiko Perusahaan Pembiayaan dan Penjaminan

26

26

DTSS Peer Review Audit

17

17

DTSS Pegadaian dan Modal Ventura

21

21




BDK Manado

BDK Makassar

BDK Balikpapan

BDK Pontianak

BDK Denpasar

BDK Malang

BDK Yogyakarta

BDK Cimahi

BDK Palembang

BDK Pekanbaru

BDK Medan

PROGRAM DIKLAT

Pusdiklat KU

KEUANGAN UMUM (2)

TOTAL

DISELENGGARAKAN DI PUSDIKLAT KU: DTSS Pelayanan Kediklatan

24

24

DTSS Pengelolaan Aplikasi Dashboard

12

12

DTSS Pengelolaan dan Pengawasan SUN (ITJEN)

37

37

DTSS Penulisan Laporan Hasil Audit yang Efektif

36

36

DTSS Penyidikan Bukti Digital Forensik Ak.I [ Peserta BAPEPAMLK]

30

30

DTSS Penyusunan Modul

30

30

DTSS Penyusunan Soal (BPPK)

23

23

DTSS Psikologi Audit

30

30

DTSS Psikologi Komunikasi Audit

30

30

DTSS TABK Tingkat Dasar Ak. I

23

23

DTSS TABK Tingkat Lanjutan

14

14

DTSS Teknik Audit Berbasis Komputer Dasar Ak. I

25

25

DTSS Teknik Intelijen (Dasar)

31

31

DTSS Teknik Intelijen Lanjutan Pasar Modal (Elisitasi)

36

36

DTSS Teknik Intelijen Lanjutan Pasar Modal (Fokus Matbar & Penjejakan

37

37

DTSS Teknik Investigasi Dasar

25

25

DTSS Teknik Investigasi Lanjutan

9

9

DTU Ms. Office Excel, Word dan PowerPoint 2010 Lanjutan Ak. 1

26

26

DTU Ms. Office Excel, Word dan PowerPoint 2010 Lanjutan Ak. III

29

29

DTU Ms. Office Excel, Word dan PowerPoint 2010 Menengah Ak. III

26

26

DTU Administrasi Jaringan Komputer Angkatan II

42

42

DTU Akuntansi Berbasis PSAK Konvergensi IFRS (Bapepam)

30

30

DTU Akuntansi Berbasis PSAK konvergensi IFRS Angkatan III

120

120

DTU Akuntansi Keuangan Syariah Ak. II

76

76

DTU Analisis Beban Kerja Angkatan III

75

75

DTU Analisis Jabatan Ak. II

48

48

DTU Analisis Laporan Aktuaris Dana Pensiun (Bapepam-LK)

25

25

DTU Audit Perusahaan Pembiayaan dan Penjaminan

14

14

DTU Audit TIK Tingkat Dasar

15

15

DTU Business Communication Ak. 4

41

41

DTU Business English Ak. III

66

66

DTU Competency Profilling Angkatan II

61

61

DTU Control Self Assessment AK. II

43

43

DTU Desain Multimedia Ak. 2

58

58

DTU Desain Pengelolaan Database Ak 3

52

52

DTU Effective Report Writing (BKF)

14

14

DTU Effective Report Writing Ak I

21

21

DTU Effective Report Writing Ak II

26

26

DTU Effective Report Writing III (ITJEN)

16

16

DTU Ekonometrika Lanjutan III

21

21

DTU Financial Statistic

30

30

DTU Free Open Source Software (Untuk Pemula)

27

27

DTU Free Open Source Software Ak. II

30

30

DTU Fund Manager Training

23

23

DTU General English Angkatan II

26

26

DTU General English Ak. I

23

23

DTU General English Angkatan IV

25

25

DTU Kearsipan Dinamis Ak. II

62

62

DTU Knowledge Management untuk Organisasi

14

14

DTU Leasing dan Factoring

28

28




BDK Manado

BDK Makassar

BDK Balikpapan

BDK Pontianak

BDK Denpasar

BDK Malang

BDK Yogyakarta

BDK Cimahi

BDK Palembang

BDK Pekanbaru

BDK Medan

PROGRAM DIKLAT

Pusdiklat KU

KEUANGAN UMUM (3)

TOTAL

DTU Legal Drafting (Bapepam)

28

28

DTU Legal Drafting (BKF)

20

20

DTU Legal Drafting (Heterogen)

29

29

DTU Legal Drafting Angkatan IV

44

44

DTU Legal English Ak. 3

46

46

DTU Manajemen Fungsi/Unit Audit Internal

17

17

DTU Manajemen Proyek Teknologi Informasi (ITPM)

33

33

127

127

DTU Manajemen Risiko Ak. IV DTU Manajemen SDM Tingkat Dasar

26

26

DTU Manajemen SDM Tingkat Menengah

26

26

DTU Manajemen SDM Tingkat Tinggi Angkatan I

29

29

DTU Menulis Ilmiah Populer

18

18

DTU Menulis Ilmiah Populer

31

31

DTU Menulis Ilmiah Populer (BKF)

15

15

DTU Metodologi Penelitian

35

35

DTU Microsoft Access Dasar

24

24

DTU Microsoft Office Excel, Word, dan PowerPoint 2010 Tingkat Menengah

21

21

DTU Ms Office Excel, Access, PowerPoint Advance (DJP)

43

43

DTU Ms. Office 2010 (Menengah)

25

25

DTU Ms. Office, Excel, Word dan PowerPoint 2010 Advance Ak. II

48

48

DTU Mx Excel dan Powerpoint Advanced (Office 2007) Ak III

27

27

DTU Pemantauan Pengendalian Internal Angkatan II

46

46

118

118

DTU Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin Pegawai Ak. IV DTU Pemograman Web dengan ASP.net

7

7

DTU Pemrograman Web Dasar

16

16

DTU Pengelolaan Database SQL Server (Bapepam-LK)

15

15

DTU Pengelolaan Kinerja Organisasi Ak. I

26

26

DTU Pengelolaan Kinerja Organisasi Angkatan III

70

70

DTU Pengelolaan Web Dinamis (E-Learning)

24

24

DTU Pengelolaan Web Dinamis Ak II

34

34

DTU Pengelolaan, Pengaduan, dan Pembinaan Pegawai (Bapepam)

29

29

DTU Pengenalan Akuntansi

15

15

DTU Penulisan Buku ISBN

38

38

DTU Penyusunan SOP Ak. II

61

61

DTU Purnabhakti

23

23

DTU Sekretaris Pimpinan

25

25

DTU Tata Kelola TIK

18

18

128

128

DTU Tata Naskah Dinas Angkatan IV DTU TOEFL IBT Preparation Angkatan II

37

37

DTU TOEFL PBT Ak 4

18

18

DTU TOEFL PBT Preparation Ak. III

81

81

DTU Training of Trainer Angkatan II

58

58

General English Angkatan III

23

23

Pelatihan Fraud Auditing

48

48

Pemrograman Java

12

12

DISELENGGARAKAN DI DAERAH: DTSS Pengelolaan Web Dinamis

27

28

DTU Analisis Beban Kerja DTU Desain Pengelolaan Database

55 37

28

37 28




DTU General English

10

DTU Legal Drafting

27

DTU Microsoft Office Lanjutan

22

BDK Manado

BDK Makassar

BDK Balikpapan

BDK Pontianak

BDK Denpasar

BDK Malang

BDK Yogyakarta

BDK Cimahi

BDK Palembang

BDK Pekanbaru

PROGRAM DIKLAT

BDK Medan

Pusdiklat KU

KEUANGAN UMUM (4)

13

23 27

43

DTU Microsoft Office Menengah

64

DTU Microsoft Office Dasar

19

31

32

97

34

148

41

DTU MS. Excel dan Powerpoint 2007

41

47

47

DTU MS. Excel dan Powerpoint Intermediate

30

DTU Pemerikasaan Pelanggaran Disiplin PNS

29

DTU Pengelolaan Website untuk Pelaksana

36

30

32

37

30

DTU Pelayanan Prima

23

39

30

DTU Public Speaking

22

40

30

52

DTU Sekretaris Pimpinan 28

54

DTU Toefl PBT Preparation

25

64

DTU Training of Trainers

28

63

Diklat Persiapan Purnabhakti

53

28

34

34

37

176

37

36

164

29

35

249

29

22 35

111 32

65

Diklat Public Speaking for Professional Leader

33

Diklat Manajemen Sumber Daya Manusia

26

56 29

Placement Test TOEFL


33

30

Diklat Manajemen Sumber Daya Manusia Tingkat Dasar JUMLAH

4863

54

30

196 60

40

DTU Tata Naskah Dinas

TOTAL

49

192

29 117

32

427

329

90 162

29

146

270

239 284

6835

Kementerian Keuangan RI Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Jl. Purnawarman No.99 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110 Telepon : +62 21 7394666, 7204131 Faksimili : +62 21 7261775 Situs : www.bppk.depkeu.go.id

LAPORAN TAHUNAN BPPK 2012 FROM OUTPUTS TO OUTCOMES

Recommend Documents