LAPORAN SINGKAT KOMISI I DPR RI (BIDANG : PERTAHANAN, LUAR NEGERI, TENTARA NASIONAL INDONESIA, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, DEWAN KETAHANAN NASIONAL, BADAN INTELIJEN NEGARA, LEMBAGA SANDI NEGARA, LEMBAGA INFORMASI NASIONAL, LEMBAGA KANTOR BERITA NASIONAL ANTARA, LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL DAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA) ============================================================= Tahun Sidang Masa Persidangan Jenis Rapat Rapat ke Sifat Hari, Tanggal P u k u l Pimpinan Rapat Sekretaris Rapat Tempat A c a r a
Hadir Anggota Pemerintah
I.
: 2006 - 2007 : III : Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Menteri Pertahanan dan Panglima TNI : : Terbuka : Senin, 5 Maret 2007 : 09.00 WIB : Drs. Theo L. Sambuaga : Dra. Damayanti : Ruang Rapat Komisi I Gedung Nusantara II Paripurna LT.1 : 1. Pembukaan oleh Ketua Rapat 2. Penjelasan oleh Menhan dan Panglima TNI 3. Tanya Jawab 4. Penutup : 47 orang dari 50 Anggota Komisi I DPR RI : Menteri Pertahanan RI, Sdr. Prof. DR. Juwono Sudarsono, MA Panglima TNI, Sdr. Marsekal TNI Djoko Suyanto, S.IP beserta jajarannya
PENDAHULUAN Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Menteri Pertahanan dan Panglima TNI pada hari Senin, tanggal 5 Maret 2007 dengan acara sebagaimana tersebut di atas dipimpin oleh Ketua Komisi I DPR RI, Sdr. Drs. Theo L. Sambuaga dan dinyatakan terbuka untuk umum.
II
KESIMPULAN A. Menteri Pertahanan 1.
Sehubungan dengan hingga kini radar yang dimiliki TNI sebagaimana juga alutsista lain masih sangat terbatas dan belum mampu meng-cover wilayah-wilayah terutama daerah yang menjadi basis pertahanan Indonesia, Komisi I DPR RI minta Pemerintah agar mengkaji secara teliti tentang kebutuhan radar, dan meningkatkan pengadaannya mengingat sangat penting peranannya untuk mendukung pemantauan wilayahwilayah terluar di Indonesia.
B.
2.
Komisi I DPR RI minta Dephan agar mendorong pengembangan industri pertahanan nasional dengan antara lain memanfaatkan program kerjasama pertahanan dengan luar negeri, guna memajukan kemampuan, potensi, transfer of technology, produksi dan pemasaran produk-produk industri pertahanan Indonesia. Untuk itu, dalam rangka kerjasama pertahanan/militer dengan negara lain perlu dimasukkan program pengadaan alutsista dengan mengembangkan industri pertahanan nasional yang bernilai daya guna ganda untuk kebutuhan industri sipil maupun industri militer.
3.
Komisi I DPR RI minta agar Menhan di dalam merencanakan dan merumuskan anggaran, termasuk anggaran pengadaan alutsista yang didukung oleh Kredit Eksport, agar konsisten dan mengacu kepada ketentuan perundang-undangan dan mekanisme pembahasan anggaran, yang mengatur bahwa penetapan anggaran dilakukan melalui pembahasan antara Pemerintah dan DPR RI.
4.
Mengingat NAMRU-2 (Naval Medical Research Unit-2) melibatkan TNI khususnya TNI-AL, Komisi I DPR RI minta agar Menhan melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap program NAMRU-2, dan apabila didalam evaluasinya ditemukan bahwa manfaat dan kepentingan Indonesia tidak terpenuhi secara optimal, maka program tersebut perlu dihentikan. Dalam hubungan ini, apabila program NAMRU-2 akan dilanjutkan maka perlu didasarkan kepada kriteria-kriteria yang menguntungkan kepentingan Indonesia khususnya kepentingan dibidang penelitian kesehatan, dan memberikan manfaat yang memadai bagi kepentingan Indonesia, serta pelaksanaan program dilakukan berdasarkan kerjasama antara TNI khususnya TNI-AL dengan militer negara tersebut, serta tidak memberikan fasilitas diplomatik kepada peneliti dari NAMRU-2.
5.
Komisi I DPR RI minta Menteri Pertahanan agar dalam setiap perundingan dengan negara lain termasuk perundingan mengenai Defense Cooperation Aggrement (DCA) dengan pemerintah Singapura, agar berkoordinasi sebaik-baiknya dengan instansi pemerintah terkait mengingat luasnya materi terkait antar Pemerintah dalam perjanjian seperti itu.
Panglima TNI 1.
Komisi I DPR RI mendesak Panglima TNI untuk meningkatkan pemantauan dan patroli di wilayah perbatasan, serta menindak tegas kapal laut atau pesawat udara milik asing yang melanggar perbatasan dan memasuki wilayah RI tanpa izin, termasuk pelanggar batas yang memasuki wilayah di perairan Blok Ambalat di perbatasan IndonesiaMalaysia dan di perbatasan Indonesia-Singapura.
2.
Komisi I DPR RI minta Panglima TNI untuk meningkatkan gelar kekuatan TNI di wilayah perbatasan laut maupun darat, khususnya perairan di sekitar blok ambalat, karena meskipun saat ini perundingan IndonesiaMalaysia mengenai perbatasan di kawasan perairan tersebut belum selesai, posisi Indonesia adalah tetap yaitu perairan blok Ambalat merupakan wilayah perairan NKRI.
3.
Komisi I DPR RI minta Panglima TNI agar dalam upaya penertiban rumah dinas, agar tetap mengacu pada peraturan dan kriteria yang berlaku, dengan pendekatan dialog dan manusiawi, tidak menggunakan cara penggusuran, serta penghargaan yang wajar kepada para purnawirawan yang harus meninggalkan rumah dinas yang dihuninya.
4.
Komisi I DPR RI mendukung tindakan tegas Panglima TNI terhadap pelaku illegal logging, illegal fishing, dan segala bentuk penyelundupan, termasuk ekspor pasir illegal, serta minta Panglima TNI untuk meningkatkan penjagaan, pengamanan dan operasi penegakan hukum di wilayah perbatasan.
5.
Komisi I DPR RI minta agar perjanjian antara Singapura tentang penggunaan tempat latihan Sumatera Selatan, agar diteliti dan ditinjau ulang manfaat timbal balik bagi kedua pihak yaitu bagi Singapura.
TNI dengan Militer militer di Baturajatermasuk mengenai TNI maupun Militer
Catatan : Dalam hal pengadaan kebutuhan alutsista TNI, seperti radar dan alutsista lainnya, serta mekanisme pembahasan pengadaan alutsista yang dibiayai oleh fasilitas Kredit Eksport, Komisi I DPR RI menugaskan Panitia Anggaran dan Kelompok Kerja Pertahanan Komisi I DPR RI untuk melakukan pendalaman dengan Departemen Pertahanan dan Mabes TNI serta Mabes ketiga Angkatan lainnya.
III.
PENUTUP Rapat ditutup pukul 18.45 WIB.
KETUA RAPAT,
THEO L. SAMBUAGA
Bapak Djoko Susilo : Mengenai radar ini mungkin komisi perlu menugaskan Pokja Pertahanan untuk mendalami bersama Mabes (Kohanudnas) dan TNI AU (Asrena) sehingga kita bisa memahami persoalan-persoalan itu, dalam kurun waktu ini sebenarnya secara teknologi apa saja yang sudah dikuasai oleh perwira-pewira muda dan enganeerenganeer kita sehingga kekhawatiran bahwa kita ini tidak mempunyai pengetahuan yang memadai terhadap terhadap teknologi tersebut, itu bisa kita tepis. Jadi saya mohon itu masukan menjadi kajian dari pokja pertahanan bersama Kohanudnas dan asrena. Bapak Suripto : Point no. 2 untuk Menhan saya usulkan untuk ditambah bahwa dalam rangka pengembangan industri pertahanan disamping kerjasama dengan industri pertahanan diluar negeri tapi juga agar juga memanfaatkan fasilitas kredit eksport untuk transfor of technology. Bapak Marcus : Point no.4 untuk Panglima TNI. yang tadi dikatakan bahwa pasir diduga untuk memperluas wilayah singapura saya kira kata diduga dihilangkan saja pak, sudah pasti digunakan untuk memperluas wilayah singapura.
Bapak Theo : Tadi pak djoko mengusulkan untuk mengenai technologi radar untuk kita dalami, kita kaji lebih jauh, saya kira betul, kita setuju menjadi kesimpulan tetapi bukan menjadi kesimpulan bersama tetapi menjadi tugas bagi intern kita, jadi kita catat sebagai kesimpulan untuk tugas intern kita, bahwa Komisi I DPR RI minta kepada pokja pertahanan dan PA Komisi I DPR RI untuk mendalami lebih jauh tentang berbagai kebutuhan alutsista TNI termasuk radar TNI tadi dan segala seluruhnya menjadi kesimpulan kita bersama untuk intern kita. Bapak Andreas : Komisi I DPR RI minta kepada pokja pertahanan, saya kira rumusan lebih tepat menugaskan kepada pokja pertahanan. Bapak Theo : Kemudian mengenai pengembangan industri pertahanan tadi Sdr. Suripto, ini kan dalam konteks membantu pengembangan industri pertahanan melalui program kerjasama militer luar negeri termasuk juga apa yang disebut yaitu dalam rangka pengadaan melalui dukungan KE. Saya kira kita tidak keberatan, setuju itu. Kemudian ada usul dari Sdr. Marcus silano bahwa dugaan itu tidak usah disebutkan karena tanpa disebutkan sudah ... kita setuju tidak disebutkan.
Bapak Hilman : Pernyataan menhan berkaitan dengan hubungan singapura yang kemudian tadi disebutkan ada titik lemahnya adalah koordinasi diantara pemerintah, saya usulkan untuk dimasukan dalam kesimpulan agar juga menjadi perhatian, agar menjadi lebih selesai karena kan tadi urusan DSA tadi ada urusan dengan ekstradisi, ada urusan dengan perekonomian, saya ini juga bisa dimasukan dalam kesimpulan sehingga kemudian pemerintah menjadi lebih solid lagi sebagai putusan kita hari ini. Bapak Theo : Rumusannya barangkali Komisi I DPR RI minta pemerintah untuk meningkatkan koordinasi diantara pemerintah, antar instansi didalam melakukan setiap perundingan negosiasi dengan pemerintah negara sahabat Panglima TNI : Jadi ada tindakan tegas terhadap pelanggaran wilayah, kriteria tindakan tegas itu mungkin harus disesuaikan dengan aturan pelibatan yang telah diputuskan oleh Pimpinan TNI, sebab kalau tindakan tegas saja, itu bisa bermacam-macam nanti interprestasi orang perorang, tindakan tegas bisa ditubrukan, bisa diserempetkan, bisa ditembak, tetapi kalau disesuaikan dengan aturan pelibatan yang telah ada saya setuju itu. Tingkatkan patroli saya setuju itu. Yang kedua tingkatkan gelar kekuatan, ini kan masuk dalam daerah operasional, seberapa besar kekuatan kita di deploit disana sangat tergantung dari eskalasi disitu, sehingga ini mungkin terlalu tinggi kalau menjadi rekomendasi pimpinan DPR padahal disana tidak ada apa-apa, kalau tingkatkan patroili, intensitas patroli itu kekuatannya kita yang menentukan nanti sehingga angka 1 dan 2 ini sebenarnya satu saja, tingkatkan intensitas patroli diperbatasan dan tindak sesuai dengan rule of engagement atau aturan pelibatan yang berlaku. Bapak Ali : Keputusan kita adalah keputusan politik, bahasa yang tadi ketua tulis itu, yang pak ketua baca itu adalah keputusan poitik, bahwa teknis ada peraturan dan perundangan yang harus ditaati karena itu kesimpulan Komisi I DPR RI tidak boleh lagi kesimpulan lain kecuali kesimpulan politik seperti ketua baca tadi, saya setuju ketua ketok nanti teknisnya diatur panglima, ini keputusan politik, jadi sudah betul itu ketua, ketok sudah
