KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PT. PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PT. PELNI)
LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN TAMBAHAN DANA PENYERTAAN MODAL NEGARA (PMN) TRIWULAN – I 2016 PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. PELAYARAN NASIONAL INDONESIA
JAKARTA, APRIL 2016
DAFTAR ISI SURAT PENGANTAR ....................................................................................1 SURAT PERNYATAAN .................................................................................2 DAFTAR ISI ......................................................................................................3 BAB I PENDAHULUAN ...............................................................................4 A. Nama Perusahaan .................................................................................4 B. Alamat Perusahaan................................................................................4 C. Sekilas Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelayaran Nasional Indonesia ........................................................4 D. Proporsi Kepemilikan Negara ..............................................................6 E. Bidang Usaha ....................................................................................................6 F. Susunan Manajemen ..........................................................................................7 G. Jumlah Karyawan ...............................................................................................8
BAB II REKAPITULASI PENGGUNAAN DANA TAMBAHAN PMN .............................................................................9 A. Laporan Realisasi Penggunaan Tambahan Dana PMN .........................9
BAB III PROGRESS PENGGUNAAN TAMBAHAN DANA PMN PERKEGIATAN / PROYEK .............................................10 1. Kegiatan Pengadaan Kapal...............................................................10 2. Kendala.............................................................................................10 3. Tindak Lanjut ...................................................................................11
BAB IV LAMPIRAN .....................................................................................12 1. Laporan Progres ...............................................................................13 2. Time Frame Lelang Pengadaan Kapal .............................................14 3. Foto Kegiatan ..................................................................................15
3
BAB I PENDAHULUAN A. Nama Perusahaan Nama Perusahaan yaitu Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia
B. Alamat PT Pelayaran Nasional Indonesia terletak di Jl. Gajah Mada Nomor 14, Jakarta Pusat
C. Sekilas Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia
PT Pelayaran Nasional Indonesia atau yang lebih dikenal dengan PT Pelni berdiri pada tanggal 28 April 1952 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor M2/1/2 tanggal 28 April 1952 dan Nomor A2/1/1 tanggal 19 April 1952 dengan nama PT Pelayaran Nasional Indonesia serta dituangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 50 tanggal 20 Juni 1952. Keputusan Pemerintah untuk mendirikan perusahaan pelayaran nasional dimaksudkan sebagai upaya menunjang kegiatan angkutan laut nasional yang pada waktu itu jaringan angkutan laut masih dikuasai oleh Koninklijke Paketvaart Maatschappij (KPM), salah satu perusahaan pelayaran milik Kerajaan Belanda yang masih beroperasi di perairan Indonesia setelah kemerdekaan. Bentuk badan hukum sebagai Perusahaan Perseroan (Persero) sesuai dengan Undang-undang No. 9 tahun 1969 ditetapkan melalui Anggaran Dasar Perusahaan yang dituangkan dalam Akta Notaris Soeleman Ardjasasmita, SH No. 31 tanggal 30 Oktober 1975 dan disahkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman No.: Y.A.5/281/1 tanggal 17 Mei 1976. Anggaran Dasar Perusahaan mengalami perubahan sesuai Akta Perubahan Nomor 22 tanggal 4 Maret 1998 tentang Anggaran Dasar PT. Pelayaran Nasional Indonesia yang diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 16 April 1999 Nomor 31 tambahan Berita Negara Nomor 2203, beserta perubahan terakhir dalam Akta Pernyataan Persetujuan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Nomor : 01 tanggal 16 Januari 2013 yang dibuat di hadapan Nanda Fauz, SH, MKn, Notaris di Jakarta yang dimuat dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU02312.AH.01.02 Tahun 2013 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 23 Juni 2013.
4
PT Pelni (Persero) mengoperasikan 30 (tiga puluh) kapal dengan berbagai tipe hingga saat ini, sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini : No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Nama Kapal Tipe Caraka Jaya Niaga KM. Caraka Jaya Niaga III-4 KM. Caraka Jaya Niaga III-22 KM. Caraka Jaya Niaga III-32 Tipe Pax 500 KM. Pangrango KM. Sangiang KM. Wilis Tipe Pax 1000 KM. Kelimutu KM. Lawit KM. Tatamailau KM. Sirimau KM. Awu KM. Leuser KM. Binaiya KM. Bukit Raya KM. Tilong Kabila Tipe Pax 2000 KM. Umsini KM. Tidar KM. Bukit Siguntang KM. Lambelu KM. Sinabung KM. Kelud KM. Dorolonda KM. Nggapulu KM. Gunung Dempo Tipe Pax 3000 KM. Labobar Tipe Ro-Ro KM. Dobonsolo KM. Ciremai KM. Ganda Dewata KM. Egon Tipe High Speed Vessel KFC Jet Liner
Tahun
Tipe
1988 1986 1993
Cargo Carrier Cargo Carrier Cargo Carrier
1996 1998 1999
Passenger Carrier Passenger Carrier Passenger Carrier
1985 1986 1990 1990 1991 1993 1994 1994 1994
Passenger Carrier Passenger Carrier Passenger Carrier Passenger Carrier Passenger Carrier Passenger Carrier Passenger Carrier Passenger Carrier Passenger Carrier
1985 1988 1996 1996 1997 1998 2000 2001 2008
Passenger Carrier Passenger Carrier Passenger Carrier Passenger Carrier Passenger Carrier Passenger Carrier Passenger Carrier Passenger Carrier Passenger Carrier
2004
Passenger Carrier
1992 1992 1978 1991
Ro-Ro/Passenger Ro-Ro/Passenger Ro-Ro/Passenger Ro-Ro/Passenger
1996
Passenger Carrier
5
Selain pengoperasian armada kapal untuk menunjang usaha inti perusahaan, PT Pelni (Persero) memiliki 46 (empat puluh enam) cabang yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia. Cabang-cabang tersebut adalah sebagai berikut :
D. Proporsi Kepemilikan Negara Lembar Saham
Nilai Nominal per Lembar Saham
% Kepemilikan
Jumlah Nilai Saham
Modal Dasar
13.000.000
1.000.000
100
13.000.000.000.000
Modal ditempatkan dan disetor
7.065.092
1.000.000
100
7.065.092.000.000
Pemegang Saham
E. Bidang Usaha a. Bidang Usaha Perkapalan Sebagai sebuah badan usaha, PT. Pelni (Persero) menjalankan kegiatan usaha yang selama ini menjadi kompetensi inti perusahaan yakni penyedia jasa angkutan laut penumpang dan barang dengan jaringan nasional terbesar yang menyinggahi lebih dari 90 pelabuhan di Indonesia. b. Bidang Usaha Non Perkapalan PT. Pelni (Persero) memiliki beberapa usaha non perkapalan yang mendukung bisnis utama perusahaan yakni sebagai berikut : Usaha keagenan umum dalam dan luar negeri, usaha terminal canvassing cargo, crewing, freight, forwarder, pergudangan, reede transport, bongkar muat, charter, dan broker kapal ; Usaha Galangan Surya melakukan kegiatan pemeliharaan, perbaikan dan pengedokan kapal ; Usaha sewa kantor dan ruang kapal ; dan Usaha perhotelan
6
F. Susunan Manajemen 1.
Dewan Komisaris Berdasarkan Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor SK-232/MBU/11/2015 tanggal 17 November 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan AnggotaAnggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelayaran Nasional Indonesia yang telah dinyatakan dalam Akta Notaris Nomor. 2 Tanggal 3 Desember 2015 Tentang Akta Pernyataan Persetujuan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia dibuat dihadapan Notaris Ida Adiningsih., SH, di Jakarta, sehingga susunan Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelayaran Nasional Indonesia adalah sebagai berikut : Komisaris Utama : Leon Muhammad Komisaris : Drs. Omo Dahlan Komisaris : Satya Bakti Parikesit Komisaris : Sudarto Komisaris : Wolter B. Hesegem, S.Sos Komisaris : Raldi Hendro Koestoer
2.
Dewan Direksi Dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan dan pencapaian target yang telah ditetapkan, dilakukan perubahan susunan Direksi berdasarkan Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor SK-148/MBU/08/2015 tanggal 21 Agustus 2015 tentang Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelayaran Nasional Indonesia yang telah dinyatakan dalam Akta Notaris Nomor. 1 Tanggal 2 September 2015 Tentang Akta Pernyataan Persetujuan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia dibuat dihadapan Notaris Ida Adiningsih., SH, di Jakarta, sehingga susunan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelayaran Nasional Indonesia adalah sebagai berikut : Direktur Utama : Ir. Elfien Goentoro, MBA Direktur Komersial : Harry Boediarto Direktur Operasi : Capt. Daniel E. Bangonan, M. Mar. Direktur Armada dan Teknik : Olih Masolich Sodikin, M. Mar. Direktur Keuangan : Wibisono, SE, MM Direktur SDM dan Umum : Dr. Datep Purwa Saputra
7
G. Jumlah Karyawan Posisi pegawai per 31 Maret 2016 sebanyak 4.672 orang yang terdiri dari :
Kantor Pusat sebanyak 561 pegawai Kantor Cabang sebanyak 504 pegawai Kapal sebanyak 2.842 pegawai Anak perusahaan sebanyak 713 pegawai Strategic Business Unit sebanyak 52 pegawai
8
BAB II REKAPITULASI PENGGUNAAN TAMBAHAN DANA PMN
A. Laporan Realisasi Penggunaan Tambahan dana PMN Dalam pelaksanaan penggunaan tambahan dana PMN tahun 2015 PT. Pelni (Persero) diperuntukkan untuk kegiatan pengadaan 6 (enam) unit kapal barang dengan nilai dana PMN sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus milyar rupiah) yang telah dicairkan pada tanggal 31 Desember 2015. Realisasi penggunaan tambahan dana PMN pada triwulan I 2016 masih belum ada realisasi dana PMN dikarenakan PT. Pelni (Persero) masih melakukan kegiatan pelelangan pengadaan kapal sehingga dana tambahan PMN masih belum terealisasikan dan masih tetap sebesar Rp. 500.000.000,- dengan dengan penempatan pada deposito yang dapat memperoleh penghasilan bunga deposito atas tambahan dana PMN sebesar Rp. 5.725 Juta. Kegiatan pengadaan 6 (enam) unit kapal direncanakan akan selesai sesuai feasibility study selama 6 bulan setelah pencairan dana PMN yaitu pada akhir Bulan Juni 2016.
9
BAB III PROGRESS PENGGUNAAN TAMBAHAN DANA PMN PER KEGIATAN/PROYEK
A. Kegiatan Pengadaan Kapal 1. Total investasi yang diperlukan sebesar Rp. 500.000.000,2. Total tambahan dana PMN yang dialokasikan sebesar Rp. 500.000.000.3. Penjelasan Progress penggunaan dana, kendala dan rencana tindak lanjutnya : a. Proses pengadaan Kapal - Penetapan SOP untuk kegiatan Pengadaan Armada Kapal sesuai SK Direksi No.03.04/2/SK/HKO.01/2016 tentang Pedoman Pengadaan Armada Kapal di PT. Pelni (Persero) - Persiapan berkas dokumen pengadaan (FS, KAK, Ijin Prinsip dll) - Proses pengajuan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) - Proses pengajuan RKS (Rencana Kerja & Syarat-syarat) - Review persiapan Pengadaan Kapal dengan tim BPKP untuk mendapatkan masukan hasil review mengenai Pedoman Pengadaan, HPS dan RKS - Pembahasan RKS mengenai Jenis-jenis perpajakan pembelian oleh bagian perpajakan yang kemudian untuk di review tahap persiapan pengadaan kapal bersama BPKP dan selesai tanggal 22 April 2016 (sesuai TOR). B. Kendala PT. Pelni sudah lama tidak melakukan pengadaan kapal khususnya kapal second condition (kapal bekas) sehingga diperlukan kehati-hatian dalam proses pengadaan kapal. Beberapa kendala yang dihadapi oleh PT. Pelni (Persero) sampai dengan Triwulan I 2016 yaitu : 1. PT. Pelni selama ini belum memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengadaan Kapal, dan baru pada awal bulan Maret 2016 ditetapkan Pedoman Pengadaan Kapal. Namun demikian, pedoman ini juga belum dilakukan trial error sehingga pengadaan kapal khususnya kapal bekas tetap memerlukan kehati-hatian dari semua pihak yang terkait. 2. Spesifikasi kapal untuk pengadaan kapal bekas ditetapkan bahwa kapasitas kapal adalah 350 teus dan 500 teus. Sebagaimana informasi yang diperoleh baik dari broker maupun melalui website jual/beli kapal, bahwa kapal dengan kapasitas sebagaimana spesifikasi dimaksud sangat sulit didapatkan di pasaran internasional. 3. Kementerian Perhubungan menghendaki bahwa untuk penugasan Program Tol Laut agar dapat memenuhi 6 (enam) trayek yang telah ditetapkan.
10
4. Perhitungan Perpajakan, dimana PT. Pelni (Persero) berhubungan dengan pihak eksternal (luar negeri) sehingga masih diperlukan penyesuaian aturan-aturan yang berlaku khususnya masalah perpajakan. 5. Hukum dan legalitas, PT Pelni (Persero) masih mencari informasi terkait dengan hukum dan ketentuan-ketentuan terkait legal dalam hal pembelian kapal dari luar negeri. C. Tindak Lanjut Tindaklanjut yang telah dilakukan oleh PT. Pelni atas kendala tersebut diatas yaitu : 1. PT. Pelni bekerjasama dengan Badan Pemeriksa Keuangan Pemerintah (BPKP) untuk membuat dan mereview SOP Pengadaan Kapal. SOP Pengadaan Kapal telah ditetapkan sesuai SK Direksi Nomor : 03.04/2/SK/ HKO.01/2016 tentang Pedoman Pengadaan Armada Kapal di PT. Pelni (Persero) tanggal 4 Maret 2016. 2. PT. Pelni bekerjasama dengan Badan Pemeriksa Keuangan Pemerintah (BPKP) untuk melakukan reviu terhadap tahap persiapan sebelum pelaksanaan lelang pengadaan armada kapal bekas. Pada tahap ini, PT. Pelni (Persero) bersama-sama dengan BPKP akan mereviu dokumen lelang sebelum diluncurkan. 3. Sehubungan dengan Kementerian Perhubungan menghendaki bahwa penugasan Program Tol Laut agar dapat memenuhi 6 (enam) trayek yang telah ditetapkan, sedangkan PT. Pelni hanya memiliki 3 (tiga) unit kapal barang dan pengadaan kapal bekas belum terlaksana sehingga tindaklanjut yang akan dilakukan yaitu dengan tindakan alternatif yaitu melakukan time charter kapal dan saat ini telah dilakukan charter 1 (satu) unit kapal.
11
BAB IV LAMPIRAN A. LAPORAN PROGRESS 1. Progress Pengadaan Kapal 2. Time Frame Lelang Pengadaan Kapal 3. Foto Kegiatan B. Foto – Foto Kegiatan
12
Lampiran Progress Pengadaan Kapal
13
Lampiran Time Frame Lelang Pengadaan Kapal
14
Lampiran Foto Kegiatan (Kapal yang dicharter)
15
