LAPORAN POKJA PENGWIL
Musyawarah Nasional APJII 2015 Royal Ambarrukmo Hotel - Yogyakarta
Membahas pola hubungan organisasi pusat dan wilayah
Membahas tentang penguatan IX Wilayah
Kelemahan pada AD/ART Munas Bali 2012 tentang Pengurus Wilayah
Standarisasi Pengurus Wilayah
Perbedaan sudut pandang terhadap IX-‐Wilayah
Peserta POKJA PENGWIL
15 9 orang Ketua Pengwil 6 Anggota APJII Lainnya Hari / Tanggal : Rabu-‐Kamis / 11-‐12 Maret 2015 Bertempat di : Hotel Atria and ConvenNon, Gading Serpong
Agenda Struktur dan Perangkat APJII Wilayah Program Kerja APJII Wilayah Pengembangan Infrastruktur Internet | IX-‐Wilayah Implementasi USO di Wilayah Anggaran dan Laporan Keuangan Pola Kerjasama Sponsorship
REVISI AD/ART MUNAS BALI Pengurus Perwakilan Wilayah dan/atau Daerah adalah perwakilan Dewan Pengurus Perkumpulan di wilayah dan/ atau daerah yang strukturnya seNngkat dengan Ketua Bidang pada kepengurusan dan didukung sekurang-‐ kurangnya 3 (Nga) Anggota PJI.
1. Pembentukan kepengurusan Wilayah terdiri dari minimal 5 (lima) anggota APJII dimana 2 (dua) diantaranya adalah anggota APJII Lokal. 2. Ketua Pengurus Wilayah bertanggungjawab kepada Ketua Umum
REVISI AD/ART MUNAS BALI
1. Ketua Apjii Wilayah diangkat dan diberhenNkan melalui Musyawarah Wilayah dan di kukuhkan dengan Pengurus Perwakilan Surat Keputusan Dewan Pengurus. Wilayah dan/atau Daerah 2. Ketua Apjii Wilayah terpilih berhak diangkat dan diberhenNkan untuk membentuk susunan oleh Dewan Pengurus kepengurusannya. melalui Surat Keputusan 3. Pengurus Wilayah dapat melaksanakan Musyawarah Wilayah Dewan Pengurus dengan Luar Biasa, yang di ajukan sekurang-‐ memperhaRkan aspirasi kurangnya oleh 2/3 dari anggota dari wilayah Apjii Wilayah dan di setujui oleh Dewan Pengurus
REVISI AD/ART MUNAS BALI
1. Pengurus Apjii Wilayah berkewajiban melibatkan SeRap cabang Penyelengara Jasa Internet (PJI) di Penyelenggara Jasa propinsi terdekat yang belum ada Internet (PJI) yang akan Pengurus Wilayahnya bergabung dengan 2. SeNap kantor cabang Pengurus Perwakilan Penyelenggara Jasa Internet (PJI) Wilayah dan/atau diwajibkan bergabung dengan Daerah, diwajibkan APJII Wilayah, dengan melampirkan surat menyerahkan salinan serNfikat persetujuan dari PJI keanggotaan APJII. Pusat.
REVISI AD/ART MUNAS BALI Pengurus Perwakilan Wilayah dan/atau Daerah wajib memberikan laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Pengurus secara periodik selambat-‐ lambatnya 3 (Nga) bulan sekali
Pengurus Wilayah wajib memberikan laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Pengurus secara periodik seNap 6 (enam) bulan sekali
BUTIR-‐BUTIR RUMUSAN POKJA PENGWIL -‐ DEFINISI 1. Perwakilan Wilayah adalah perwakilan Anggota APJII di wilayah (diubah menjadi : lembaga sub-‐ordinat APJII yang melaksanakan program APJII di wilayah dan menjadi perwakilan anggota APJII di wilayah tersebut ) 2. Keanggotaan Wilayah adalah seRap Anggota Apjii yang beroperasi di wilayah yang bisa menunjukan surat penunjukan dan surat keanggotaan Apjii. 3. Pengurus Wilayah adalah Anggota APJII yang bertugas untuk menjalankan fungsi kepengurusan diwilayah tertentu dan disahkan melalui Musyawarah Wilayah 4. Musyawarah Wilayah adalah musyawarah yang dilaksanakan oleh anggota APJII diwilayah untuk melakukan pemilihan Ketua Wilayah dan pembentukan Pengurus Wilayah. 5. RAKERWIL adalah Rapat Kerja Wilayah yang diadakan 1 tahun sekali yang di manfaat kan untuk pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Wilayah. 6. RAKORWIL adalah Rapat Koordinasi WILAYAH yang diadakan 1 tahun sekali untuk memaparkan kemajuan Rap wilayah dan membuat program bersama wilayah
7. IIX Wilayah adalah IIX Wilayah adalah Lokal Internet Exchange yang di bangun dan dikelola oleh Pengwill dengan maksud untuk membangun Interkoneksi / Peering antar semua anggota Pengwill, mengembangkan Content Lokal, mengintegrasikan dengan CDN ( Content Delivery Network ), interkoneksi dengan IIX Pusat dan IIX wilayah lainnya termasuk dalam hal ini Exchange baik secara lokal maupun global. 8. Kedudukan APJII Wilayah menunjukkan perwakilan satu provinsi.
KEANGGOTAAN WILAYAH
1. Keanggotaan Wilayah adalah seRap Anggota APJII yang beroperasi di wilayah tertentu dan dapat menunjukkan serRfikat Keanggotaan APJII ke Kantor Sekretariat Pengurus Wilayah. 2. SeRap kantor cabang Penyelenggara Jasa Internet anggota APJII diwajibkan bergabung dengan APJII Wilayah, dengan menyerahkan salinan serRfikat keanggotaan APJII dan surat penunjukan dari Kantor Pusat. 3. Anggota APJII yang beroperasi di wilayah yang belum memiliki kepengurusan wilayah, berhak untuk bergabung ke wilayah/provinsi terdekat yang telah memiliki Pengurus Wilayah.
BPH WILAYAH
1. BPH Wilayah merupakan Badan Pelaksana Harian Wilayah yang membantu administrasi di Kantor Sekretariat Pengurus Wilayah. 2. Remunerasi Staff BPH Wilayah akan diatur dalam Peraturan Asosiasi
PERANGKAT WILAYAH
RAPAT KERJA WILAYAH adalah Rapat Kerja yang diadakan 1 tahun sekali yang di manfaatkan untuk pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Wilayah. a. Peserta Rakerwil adalah Semua pengurus Wilayah, Anggota Wilayah dan Perwakilan dari Pengurus Pusat. b. Pelaksanaan Rakerwil diwajibkan berada di wilayah/propinsi yang sama Rakerwil dilaksanakan seRap bulan November seRap tahunnya. RAPAT KOORDINASI WILAYAH (RAKORWIL) adalah pertemuan antara Perwakilan Wilayah yang diadakan 1 satu kali dalam 2 tahun untuk memaparkan kemajuan Nap wilayah dan menetapkan program bersama untuk seluruh wilayah. a. Peserta Rakorwil adalah Seluruh Ketua APJII Wilayah atau yang mewakilinya b. Pelaksanaan Rakorwil diwajibkan berada disalah satu wilayah yang telah memiliki Pengurus Wilayah
MUSYAWARAH WILAYAH (MUSWIL) adalah Musyawarah terRnggi wilayah yang diadakan 3 (Rga) tahun sekali yang bertujuan untuk memilih Ketua APJII Wilayah dan menjadi wadah untuk memberikan laporan pertanggungjawaban bagi kepengurusan yang telah berjalan. a. Peserta Muswil adalah seluruh anggota APJII yang beroperasi diwilayah dan memiliki hak suara serta perwakilan Dewan Pengurus b. Pelaksanaan Muswil diwajibkan berada diwilayah/propinsi yang sama c. Pemilihan Ketua APJII Wilayah menggunakan format Calon Formatur Tunggal MUSYAWARAH WILAYAH LUAR BIASA (MUSWILUB) adalah Musyawarah yang diselenggarakan untuk melakukan perganNan dan pemberhenNan Ketua APJII Wilayah, yang diajukan sekurang-‐kurangnya oleh 2/3 dari anggota Apjii Wilayah yang terda_ar dan di setujui oleh Dewan Pengurus. a. Peserta Muswil adalah seluruh anggota APJII yang beroperasi diwilayah dan memiliki hak suara serta perwakilan Dewan Pengurus. b. Pelaksanaan Muswil diwajibkan berada diwilayah/propinsi yang sama
PROGRAM PERWAKILAN WILAYAH Program kerja Perwakilan Wilayah adalah melaksanakan program-‐ program wilayah yang dirumuskan secara komprehensif dalam Rga sumber program yaitu : a. Menjalankan Amanat Musyawarah Nasional yang berhubungan dengan wewenang Pengurus Wilayah b. Menjalankan Program Bersama Wilayah yang dihasilkan dari Rapat Koordinasi Wilayah c. Menjalankan Program Khusus wilayah yang merupakan hasil dari Rapat Kerja Wilayah
IIX WILAYAH IIX Wilayah adalah IIX Wilayah adalah Lokal Internet Exchange yang di bangun dan dikelola oleh Pengwill dengan maksud untuk membangun Interkoneksi / Peering antar semua anggota Pengwill, mengembangkan Content Lokal, mengintegrasikan dengan CDN ( Content Delivery Network ), interkoneksi dengan IIX Pusat dan IIX wilayah lainnya termasuk dalam hal ini Exchange baik secara lokal maupun global. Dalam pelaksanaan dan pengembangan IIX, APJII Wilayah akan dibantu untuk pengadaan beberapa kelengkapan infrastruktur sebagai berikut : Perangkat Network ( router, switch dll ), Intercity Link, CDN Agreement. IIX Wilayah terbuka untuk seluruh anggota APJII, Non Anggota APJII baik Pribadi atau Perusahaan. Syarat untuk terinterkoneksi dengan Internet Exchange Wilayah akan diatur dalam Peraturan Asosiasi.
HUBUNGAN KERJASAMA PERWAKILAN WILAYAH DENGAN
PIHAK KETIGA
1. Pengurus wilayah berhak menjalin kerjasama dengan pihak lain baik swasta maupun pemerintah dan mendapat persetujuan dari Ketua Umum. 2. Pengurus wilayah diwajibkan untuk membina hubungan baik dengan seluruh jajaran pemerintahan di wilayahnya masing-‐masing, yang terkait dengan industri anggota Apjii.
ANGGARAN PERWAKILAN WILAYAH 1. Pembukaan rekening untuk semua wilayah mengikuR standarisasi yang di tetapkan oleh pengurus Apjii. 2. Prosedur keuangan keRka terjadi perubahan kepengurusan wilayah akan di perbaharui oleh Dewan Pengurus sesuai dengan kepengurusan wilayah yang baru. 3. Dana operasional Pengwil di tetapkan besarannya berdasarkan parameter sebagai berikut : Status kantor sekretariat Apjii wilayah, Status lokasi exchange Apjii wilayah, Jumlah keanggotaan Apjii Wilayah, Jumlah BPH Apjii wilayah, Jumlah AkNvitas dan Program Kerja Apjii Wilayah, Jumlah Pengurus Apjii Wilayah, Nilai minimal Dana Operasional untuk Nap wilayah adalah Rp. 3.000.000,-‐ / Bulan
STANDARISASI ADMINISTRASI WILAYAH : 1. Pusat administrasi Pengurus wilayah disebut dengan KANTOR SEKRETARIAT PENGURUS WILAYAH (nama provinsi). 2. Alamat email kantor sekretariat adalah sekretariat@(namawilayah).apjii.or.id 3. Alamat email Pengurus Wilayah menggunakan nama masing-‐ masing Pengurus dengan penamaan sebagai berikut : (namapengurus)@(namawilayah).apjii.or.id 4. Logo APJII Wilayah diatur dalam Peraturan Asosiasi 5. Pengurus Wilayah akan dibantu oleh sekurang-‐kurangnya 1(satu) orang staff Badan Pelaksana Harian (BPH) dan disesuaikan dengan kebutuhan wilayah 6. Penyediaan Kantor sekretariat APJII Wilayah sepenuhnya dibebankan kepada APJII Pusat
LAPORAN WILAYAH 1. Pelaporan keuangan dan inventaris Perwakilan wilayah dilakukan Rap akhir bulan oleh masing-‐ masing pengurus wilayah. 2. Pengurus Wilayah wajib memberikan laporan pertanggungjawaban akRfitas kepada Dewan Pengurus secara periodik seRap 6 (enam) bulan sekali
HAL-‐HAL LAIN • Pengurus Wilayah berhak mendapatkan kesempatan yang sama dalam mengikuR pelaRhan/program APNIC • Membentuk Peraturan Wilayah tentang Pedoman Penyelenggaraan Musyawarah Wilayah • URlisasi Perwakilan wilayah dalam membantu kesuksesan implementasi USO di Wilayah
TERIMA KASIH
