LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN DPP PERBARINDO PERIODE 2006 – 2010 PADA MUSYAWARAH NASIONAL VIII PERBARINDO ASSALAM MUALAIKUM Wr. Wb. Yang saya mulyakan para Pengurus PERBARINDO dari pengurus DPP, DPD, DPC, serta Komisaris dan Direksi BPR anggota PERBARINDO dari seluruh Indonesia dan para undangan sekalian. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkahnya kepada kita semua yang hadir ditempat ini untuk berkumpul bersama menyelenggarakan musyawarah nasional ke VIII PERBARINDO. Hari ini kita berada disini ditengah suasana Tanah Air yang sedang dilanda bencana alam, tsunami di Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, meletusnya Gunung Merapi di Jawa Tengah, Banjir Bandang di Wasior Irian Barat. Ribuan manusia menjadi korban bencana yang sebagian besar adalah rakyat kecil. Sepatutnyalah kita sebagai insan BPR yang sehari‐harinya berhadapan dengan rakyat kecil tersentuh hatinya untuk mengulurkan tangan membantu meringankan penderitaan mereka. Marilah kita berdoa, bermohon kepada Tuhan yang Maha Esa agar korban yang meninggal dunia tertimpa musibah diberikan tempat yang mulia disisi Tuhan Yang Maha Penyayang. Mohon agar keluarga yang ditinggalkan para korban diberikan kekuatan rohaniah dan jasmaniah dalam menghadapi cobaan yang berat ini. Pada kesempatan ini pula, Saya menggugah hati rekan‐rekan anggota PERBARINDO agar mengambil inisiatif untuk menghimpun dana bantuan sebagai wujud kepedulian kita bersama bagi para korban bencana. Musyawarah nasional ke VIII ini diselenggarakan untuk memenuhi ketentuan AD/ART PERBARINDO yang menetapkan agar setiap 4 tahun sekali setelah berakhirnya periode kepengurusan harus dilaksanakan musyawarah nasional untuk memberikan laporan pertanggungjawaban pengurus, memilih pengurus baru dan menetapkan rencana kerja serta bila diperlukan dapat melakukan perubahan AD/ART organisasi. Hadirin yang saya mulyakan Sejak berdirinya PERBARINDO hingga kini ORGANISASI ini telah menyelenggarakan MUNAS delapan kali, Kepengurusan telah silih berganti, program dan Agenda telah banyak diluncurkan, ini menandai perkembangan suatu organisasi. Dalam perkembangannya tentu terdapat langkah‐langkah positif dan konstruktif. Namun demikian adanya titik‐titik kelemahan dan kekurangan bukan sesuatu yang mustahil. Pasang surutnya sebuah organisasi adalah suatu proses alami untuk mencapai organisasi yang lebih baik. Untuk mewujudkan terbentuknya organisasi yang lebih baik diperlukan konsolidasi yang berkelanjutan, konsisten dan konsekwen dalam menegakkan prinsip‐prinsip manajemen organisasi yang sehat. Istilah yang sekarang popular ialah terwujudnya good corporate governance dalam organisasi. Kita semua berharap agar PERBARINDO dapat mencapai titik 1
optimal dalam mengembangkan organisasi, terutama karena PERBARINDO adalah andalan bagi ribuan BPR yang tersebar diseluruh Tanah Air dan sebagai ujung tombak dalam upaya memberdayakan UMKM. Sebagai oganisasi andalan BPR dan masyarakat kecil PERBARINDO di harapkan dapat menjadikan dirinya sebagai lembaga yang professional dan berintegritas serta bermanfaat bagi para anggota khususnya, dan bagi seluruh BPR pada umumnya. Perkembangan industri BPR yang terus mengalami peningkatan secara pesat baik dari sisi total aset, penghimpunan dana pihak ketiga maupun kredit yang diberikan. Selama kepengurusan DPP PERBARINDO 2006 – 2010, Aset industri BPR mengalami pertumbuhan sebesar 58.86% dari Rp 23,045 milyar di tahun 2006 menjadi Rp 42,832 milyar pada posisi Bulan September 2010. Hal tersebut sejalan dengan pertumbuhan Kredit Yang Diberikan (KYD) yang tumbuh sebesar 93.73% dibandingkan dengan posisi tahun 2006. Sedangkan dana pihak ketiga yang dihimpun dalam bentuk tabungan dari tahun 2006 ke September 2010 tumbuh sebesar 97.48%, pertumbuhan tersebut juga diikuti dengan meningkatnya jumlah nasabah tabungan sebesar 24.84%. Pertumbuhan yang positif juga terjadi pada Deposito baik dari sisi nominal maupun deposannya, jumlah nominal deposito tumbuh 81.40% pada tahun 2010 dibandingkan tahun 2006, sementara jumlah deposan tumbuh sebesar 9.97% pada periode yang sama. Sementara itu, dari sisi kelembagaan Jumlah BPR pada Bulan September 2010 mencapai 1,715 BPR, jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar 8.78% dibandingkan dengan jumlah BPR pada tahun 2006 yaitu sebanyak 1.880 BPR. Sedangkan bila dilihat kinerja industri satu tahun terakhir, Aset Industri BPR mengalami pertumbuhan sebesar 14.05% pada posisi Bulan September 2010 dibandingkan dengan Desember Tahun 2009. Tren pertumbuhan positif juga terjadi pada Kredit Yang Diberikan yang tumbuh sebesar 17.26%. Sementara itu, pada dana pihak ketiga yang dihimpun juga mengalami pertumbuhan sebesar 9.37% untuk produk tabungan dan 17.47% untuk produk deposito. Kondisi serupa juga terjadi pada jumlah nasabah tabungan dan deposito yang masing‐masing tumbuh 5.36% dan 0.03%. Sementara itu, dari sisi kelembagaan Jumlah BPR mengalami penurunan sebesar 1.04% dibandingkan posisi tahun 2009 yang mencapi 1,733 BPR. Perkembangan industri BPR yang terus mengalami peningkatan tersebut menunjukkan bahwa jangkauan pelayanan BPR semakin luas dan keberadaan BPR semakin dibutuhkan oleh masyarakat, walaupun faktor‐faktor yang mempengaruhi perkembangan industri BPR telah dan akan terus mengalami perubahan yang sangat cepat seperti perkembangan teknologi informasi, pertumbuhan lembaga‐lembaga keuangan mikro baru, perubahan tingkat pendapatan masyarakat, perkembangan perekonomian, dan tuntutan pelayanan perbankan yang lebih baik dari masyarakat, sehingga BPR dihadapkan dengan persaingan yang lebih kompetitif khususnya didalam melayani UMKM. 2
Hadirin yang berbahagia, Musyawarah Nasional PERBARINDO kali ini mencanangkan tema ‘Membangun daya Saing BPR dengan meningkatkan kualitas SDM dan Teknologi Informasi untuk mendorong Pertumbuhan UMKM’. Membangun daya saing BPR memang tidak bisa dilakukan secara parsial, tetapi harus direncanakan dan dilakukan secara terukur oleh para bankir BPR. Salah satu yang krusial adalah membangun kualitas SDM BPR yang mampu menjawab tantangan industri perbankan nasional yang semakin kompetitif. Pengembangan SDM bukanlah sebuah expenses melainkan investment bagi industri BPR di Indonesia. Selain itu, prosesnya tidak seketika (instan) tapi melalui proses yang gradual, sehat, dan bertanggung jawab. Untuk itu, perlu sebuah upaya yang komprehensif dari semua stakeholders (pelaku, regulator dan masyarakat) dalam menciptakan lingkungan dan daya dukung terhadap tumbuhnya industri BPR yang sehat dan memiliki daya saing. Daya saing BPR harus terus ditingkatkan sehingga BPR tidak hanya mampu untuk bersaing sesama BPR, melainkan juga mampu untuk bersaing dengan bank‐bank umum maupun lembaga keuangan lainnya dalam menjalankan fungsi intermediasi perbankan. Selain itu, pengembangan teknologi informasi (IT) dalam operasional BPR menjadi agenda besar yang harus diwujudkan oleh industri BPR. Keberadaan Teknologi tersebut menjadi sangat penting dan strategis untuk mendorong daya saing BPR dan meningkatkan pelayanan kepada nasabah. Tetapi seperti kita sadari bersama, investasi dibidang teknologi informasi tidaklah murah, sementara kemampuan industri BPR saat ini masih terbatas. Sehingga perlu upaya yang gradual dan komprehensif dari seluruh pelaku industri BPR dalam mencari solusi ketersediaan teknologi informasi yang murah, mudah dan aplikatif bagi Industri BPR. Mendorong pertumbuhan UMKM berarti mendorong pertumbuhan Ekonomi kerakyatan yang dapat diartikan pula memberdayakan kemiskinan. Masalah besar yang kini sedang dihadapi negeri ini adalah kemiskinan. Memberdayakan kemiskinan merupakan salah satu upaya mendasar mengurangi kemiskinan. BPR dalam hal ini adalah fasilitator, penyedia jasa keuangan bagi UMKM. Hadirin yang berbahagia, Sejalan dengan amanah MUNAS ijinkan kami menguraikan laporan kegiatan selama periode 2006‐2010 sebagai pertanggung jawaban kami selaku Pengurus DPP PERBARINDO. Laporan Pertanggungjawaban yang kami susun dalam 8 Bidang yang meliputi : A. B. C. D. E. F. G. H.
Bidang Penelitian dan Pengembangan Bidang Hukum dan Peraturan Bidang Organisasi dan Keanggotaan Bidang Hubungan Kelembagaan Bidang Hubungan Luar Negeri Bidang Pendidikan Bidang Dana dan Usaha Bidang Hubungan Masyarakat 3
Hadirin yang saya hormati, Bidang Penelitian dan Pengembangan telah menerbitkan Direktori PERBARINDO 2008 bekerjasama dengan PT Murtila Promosindo, Perusahaan yang bergerak di bidang promosi dan periklanan. Penerbitan Direktori adalah dalam upaya lebih meningkatkan komunikasi dan sosialisasi yang efektif bagi PERBARINDO dan sebagai sarana bagi stakeholders yang membutuhkan informasi tentang BPR. Penerbitan direktori untuk tahun – tahun berikutnya dihentikan karena informasi detail tentang BPR sudah dapat diakses langsung dari website Bank Indonesia. Upaya lainnya dalam meningkatkan efektifitas sosialisasi kegiatan‐kegiatan, PERBARINDO membuat dan mengembangkan Website PERBARINDO. Website tersebut terus kami kembangkan salah satunya bekerjasama dengan GTZ dan Bank Indonesia untuk menyempurnakan website PERBARINDO yang terdahulu, dimana tampilan perdana dari hasil pengembangan telah kita lihat bersama pada acara pembukaan Munas tadi. Sebagai mitra strategis Bank Indonesia, PERBARINDO juga berperan aktif sebagai anggota tim dalam mengkaji, membahas dan memberikan masukan mengenai Blue Print BPR kepada Bank Indonesia. Beberapa usulan tersebut telah disampaikan dalam Forum Komunikasi (forkom) Bank Indonesia – PERBARINDO ketiga di Denpasar ‐ Bali. Hal lainnya yang penting adalah terlibat secara aktif dalam pembahasan APEX Nasional. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan Capacity Building dari industri BPR, sehingga BPR mampu menjalankan fungsi intermediasi secara optimal. DPP PERBARINDO terus mendorong dan mendukung berdirinya APEX regional seperti yang telah berdiri dan berjalan dengan baik di Jawa Tengah, DKI Jakarta, Bali dan Riau. Selain itu, telah diusulkan secara formal kepada Bank Indonesia pada setiap kesempatan forum komunikasi (Forkom) akan pentingnya lembaga APEX bagi BPR. Kegiatan lainnya yang telah dilakukan bidang penelitian dan pengembangan adalah melakukan analisa kinerja BPR secara nasional, hasil analisa tersebut telah dipublikasi melalui Media BPR dan website PERBARINDO. DPP PERBARINDO juga meminta Bank Indonesia tidak memunculkan data BPR yang bermasalah pada website Bank Indonesia, karena dapat menganggu performance BPR. Bahwa keberaadaan Teknologi Informasi (TI) dalam operasional BPR merupakan bagian dari upaya memenuhi tuntutan pasar dan dalam upaya peningkatan daya saing BPR, mengingat begitu pentingnya peran TI dalam industri BPR. Disisi lain kemampuan industri BPR untuk memiliki perangkat TI yang memadai belum merata. Untuk itu, PERBARINDO melakukan Kajian dan analisa mengenai Software house dengan melakukan Focus Group Discussion (FGD) bersama Bank Indonesia dan PT. Sigma Cipta Caraka. Software house BPR secara resmi telah di launching oleh PT. Sigma Cipta Caraka dan beberapa BPR telah mengimplementasikan core banking tersebut meskipun masih terkendala mengenai harga yang belum terjangkau oleh sebagian besar industri BPR. Sebagai upaya memberikan alternatif pilihan bagi industri, saat ini sedang dijajaki kerjasama dengan IBM untuk memenuhi software house BPR yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan industri BPR. 4
Hadirin yang saya hormati, Dalam upaya meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan BPR, sehingga dapat membangun kepercayaan kepada Bank Umum yang selama ini memberikan pinjaman ke BPR melalui Linkage Program. PERBARINDO telah memberikan Usulan tentang pendirian Independent Rating Agency yang disampaikan dalam Forkom VI di Yogyakarta. Usulan tersebut sedang dikaji oleh Bank Indonesia bersama – sama dengan kelompok kerja Linkage Program. Guna meningkatkan pelayanan kepada nasabah dan untuk meraih pangsa pasar yang lebih luas. PERBARINDO terus berupaya mendorong terbentuknya produk‐produk BPR yang inovatif dengan berbasis IT, antara lain bekerjasama dengan berbagai pihak dalam mengembangkan jasa layanan remittance dan payment point. Dan telah melakukan kajian bersama dengan GTZ, MV Commerce dan Bank Permata dalam pembuatan Produk “Ponsel pay” yang digunakan untuk industri BPR, sehingga nasabah BPR dapat bertransaksi dengan menggunakan Handphone. Saat ini sedang terus dilakukan pengkajian dan proses perijinan kepada Bank Indonesia. Kebutuhan dan kemampuan BPR dalam membeli software berlinsensi sangat terbatas. Tetapi keberadaan software berlisensi tersebut sangat penting bagi operasional BPR. Untuk itu, DPP PERBARINDO telah bekerjasama dengan PT. CMI dalam penyediaan software berlisensi, program tersebut disambut baik oleh kalangan industri BPR. Dimana ada 118 BPR yang telah membeli software berlisensi. Selain itu, DPP PERBARINDO terus melakukan edukasi akan pentingnya TI dalam operasional BPR salah satunya mengadakan acara seminar sehari yang bertemakan “Pentingnya Teknologi Informasi Bagi Industri BPR” pada tanggal 17 September 2009. Hal lainnya melakukan sosialisasi dan Seminar Sofware Asset Manajemen and Licensi. Acara tersebut terselenggara berkat kerjasama PERBARINDO dengan Microsoft. Dalam kesempatan tersebut Microsoft juga memberikan bantuan berupa Program SAM (Software Asset Manajement). Upaya lainnya telah mengusulkan kepada Bank Indonesia melalui forum komunikasi kedua di Yogyakarta agar difasilitasi memperoleh kemudahan dalam penggunaan program berlisensi termasuk program microsof yang sesuai dengan Undang‐undang Hak Cipta. Disadari bahwa pentingnya masyarakat mengetahui tentang perbankan khususnya BPR. PERBARINDO turut serta dalam program edukasi dengan aktif sebagai anggota pokja edukasi di Bank Indonesia. Produk pertama dari pokja ini adalah launching program “ayo ke bank” pada tahun 2008 di Monas, dan selanjutnya mengadakan program gerakan menabung nasional dengan diluncurkannya produk tabunganku oleh Presiden pada tanggal 28 Februari 2010 di Jakarta. Hadirin yang saya mulyakan, Dibidang hukum dan peraturan, PERBARINDO mengusulkan kepada BI tentang Perubahan nama BPR (Bank Perkreditan Rakyat) menjadi BPR (Bank Perekonomian Rakyat) yang disampaikan pada Forum Komunikasi (Forkom) pertama di Jakarta dan Forkom kedua di Semarang. BI akan mengkaji lebih lanjut sebagai bahan masukan dalam rangka 5
pembahasan mengenai rancangan Amandemen Undang‐undang Perbankan. Hal ini juga telah kita diskusikan dalam acara Pra Munas VIII dengan kesimpulan, agenda tersebut masuk dalam program umum PERBARINDO Tahun 2010 ‐ 2014. Usulan kebijakan lainnya disampaikan dalam Forkom VI di Yogyakarta, PERBARINDO mengajukan kembali usulan amandemen Pasal 14 c Undang‐undang No 7 tentang perbankan, agar BPR dapat melakukan penyertaan dalam kegiatan yang berhubungan dengan industri BPR. BI menanggapi usulan amandemen tersebut akan dijadikan pokok usulan didalam pembahasan amandemen Undang‐undang Perbankan. Selain itu, pada forum‐forum interen dan ekstern PERBARINDO selalu disampaikan kesulitan BPR mengimplementasikan UU Jaminan Fidusia. Amandemen Undang‐undang jaminan fiducia tersebut belum terealisasi, tetapi PBI yang mengatur pengikatan jaminan fidusia yang berkaitan dengan pemberlakuan PPAPWD terhadap jaminan berupa kendaraan telah dilakukan relaksasi oleh Bank Indonesia. Terkait dengan perluasan jaringan BPR, PERBARINDO mengusulkan mempermudah pembukaan kantor terutama pada kabupaten dan kota yang berbatasan langsung, sehingga dapat meningkatkan pelayanaan pada masyarakat didaerah sekitar domisili BPR. Termasuk kami juga mengusulkan insentif dan kemudahan bagi investor yang akan mendirikan BPR di luar Pulau Jawa dan Bali. Hal tersebut disampaikan dalam Forkom VII di Yogyakarta dan Forkom VIII di Semarang. BI menanggapi bahwa hal tersebut dengan menata kembali PBI terkait dan menganalisa hal‐hal penting yang perlu untuk dikaji dan dianalisa. Kegiatan lain bidang hukum dan peraturan adalah memperjuangkan agar fee penjaminan LPS hanya dibayarkan sesuai dengan Jumlah dana masyarakat yang dijamin saja yang rencananya dengan mengajukan yudicial review kepada Mahkamah Konstitusi, tetapi karena besarnya biaya hal tersebut tidak dilanjutkan. Namun hal positif yang diperoleh PERBARINDO dengan melakukan berbagai audiensi dengan LPS dan usulan melalui Bank Indonesia di Forkom PERBARINDO dengan Bank Indonesia yang keempat di Lampung. Mengenai adanya denda LPS yang dikenakan kepada lebih dari 40% BPR yang ada dengan jumlah denda yang sangat besar dan sangat memberatkan kalangan BPR. Usulan tersebut dikabulkan oleh LPS dengan hasil PENGHAPUSAN/PEMBEBASAN DENDA yang dikenakan terhadap 918 BPR dengan total denda mencapai Rp 185,8 milyar. Hadirin Yang Berbahagia, Upaya rekomendasi pengaturan untuk Bank Indonesia selaku regulator khususnya terkait dengan linkage program, PERBARINDO mengusulkan kepada BI agar menegaskan kepada Bank Umum supaya tetap memberikan komitmen serta merealisasikan linkage program sebagai salah satu upaya melonggarkan likuiditas di pasar keuangan. Hal tersebut disampaikan dalam Forkom V di Jakarta. Kegiatan lainnya yang terkait adalah turut serta menjadi anggota Pokja Linkage Program yang dibentuk oleh Bank Indonesia. Pokja tersebut telah berhasil menyempurnakan generic model linkage program dengan tujuan memberikan keselarasan antara kebutuhan BPR dengan Bank Umum. Hal tersebut tercermin dalam linkage antara Bank Umum dengan BPR terealisasi sebesar Rp 4,5 triliun posisi September 2010 (www.bi.go.id).
6
Kegiatan lainnya yang cukup penting dan strategis adalah terbentuknya forum komunikasi bersama antara Bank Indonesia dan PERBARINDO. Selama kepengurusan telah terlaksana sebanyak 8 kali pertemuan dalam forkom, dimana PERBARINDO mengusulkan perbaikan iklim usaha industri BPR yang terkait dengan regulasi. Forkom tersebut selalu dihadiri oleh Dewan Gubernur Bank Indonesia. Telah banyak hal‐hal yang dicapai melalui forum tersebut. Selain itu, PERBARINDO juga mengkritisi dan memberikan masukan yang konstruktif terhadap Undang‐undang dan peraturan serta kebijakan‐kebijakan pemerintah maupun Bank Indonesia, khususnya dibidang keuangan, moneter dan perbankan agar lebih berpihak kepada BPR. Mengenai pajak dividen menjadi 10% final serta penurunan tarif PPH Pasal 25 yang semula 30% menjadi 25% dan bagi BPR yang memiliki peredaran bruto tertentu mendapat potongan sebesar 50%. Selain daripada itu khususnya menyangkut teknis setoran modal BPR yang semula diberlakukan penempatan dana setoran modal ke deposito di bank umum qq Gubernur Bank Indonesia telah dapat dana setoran modal dapat ditampung sementara di BPR yang bersangkutan Ketentuan lainnya yang kami kritisi adalah rencana pemberlakuan PSAK 50 dan 55 kepada BPR yang dinilai tidak dapat diterapkan. Untuk itu, PERBARINDO mengusulkan kepada DSAK dan Bank Indonesia agar BPR dikecualikan. Akhirnya BPR menggunakan SAK ETAP dan PA BPR yang jauh lebih sederhana dibandingkan PSAK 50 dan PSAK 55 yang diwajibkan oleh Bank Indonesia diberlakukan efektif bagi BPR di tahun 2010. Namun dalam kesempatan Forum Komunikasi VIII antara PERBARINDO dengan Bank Indoseia pada tanggal 23 Juni 2010 di semarang. PERBARINDO telah mengusulkan agar industri BPR melakukan penyesuaian terlebih dahulu pada Core Banking mengacu pada SAK ETAP dengan masa transisi sampai akhir Desember 2010. Kemudian pemberlakuan PA BPR dan laporan bulanan BPR ke Bank Indonesia dengan format baru diimplementasikan mulai Januari 2011. Hal tersebut kami pandang agar langkah BPR fokus, efektif dan efisien dalam melakukan penyesuaian terhadap PA BPR. Hadirin yang saya mulyakan, Sejalan dengan Undang‐Undang Bank Indonesia, bahwa pada akhir tahun 2010 harus terbentuk sebuah lembaga baru yang bertugas mengawasi lembaga keuangan perbankan dan non perbankan. Lembaga tersebut akan dinamakan otoritas jasa keuangan dan bertanggungjawab secara langsung kepada Presiden. Menyikapi hal tersebut, langkah yang diambil PERBARINDO adalah membuat tim pokja yang mengkaji, membahas dan mengusulkan sikap yang diambil oleh DPP PERBARINDO. DPP PERBARINDO mengusulkan agar dilakukan kajian kembali pendirian OJK, mengenai RUU OJK PERBARINDO memberi masukan apabila OJK terbentuk, industri BPR tidak dibebani oleh pungutan atau biaya apapun. Hal ini ditegaskan dalam Forkom Ke VIII pada tanggal 23 Juni 2010 di semarang dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Panitia Kerja OJK Komisi XI DPR RI pada tanggal 25 Agustus 2010. Pelaku UMKM saat ini menjadi primadona bagi pelaku industri perbankan. Terbukti Bank Umum dan Bank Asing berlomba‐lomba menciptakan produk kredit yang menarik bagi pelaku UMKM. Hal ini tentunya sebuah tantangan bagi industri BPR yang selama ini telah 7
dengan setia melayani pelaku UMKM. Tetapi perlu adanya aturan main yang jelas antara para pelaku industri perbankan khususnya Bank Umum dan Bank Asing. Aturan main tersebut bukan untuk membatasi ekspansi usaha yang dilakukan oleh Bank Umum dan Bank Asing terhadap pelaku UMKM, tetapi untuk lebih mengoptimalkan potensi pasar yang ada. Untuk itu, PERBARINDO memandang perlu Bank Indonesia membuat pengaturan yang tegas dan jelas yang berhubungan dengan level of playing field antara operasional Bank Umum, BPR dan Bank Asing. Hal ini telah disampaikan kepada Bank Indonesia dalam Forkom VII di Yogyakarta. Hadirin yang saya hormati, Selanjutnya Bidang organisasi dan keanggotaan, pada prinsipnya organisasi ingin memiliki gedung sekretariat yang representatif. Tetapi karena kondisi keuangan yang belum memungkinkan, saat ini DPP PERBARINDO menempati kantor di Jl. Bangka VIII no.24A, dimana masa perjanjian menempati gedung tersebut berakhir pada Agustus 2010. Pengurus berusaha memperpanjang kantor tersebut minimal 1 tahun ke depan. Tetapi disetujui oleh pemilik gedung untuk menempati sampai akhir oktober 2010. Untuk memantapkan dan mengkonsolidasikan organisasi pada lingkup nasional maupun daerah. DPP PERBARINDO telah menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) sebanyak tiga kali dalam kepengurusan. Rakernas I diadakan pada tanggal 19 – 21 Juli 2007 di Daerah Istimewa Yogyakarta. Rakernas kedua diselenggarakan di Kota Makasar pada tanggal 17 ‐ 19 Juli 2008. Sedangkan Rakernas III diadakan di Kota Medan pada tanggal 6 – 7 Agustus 2009. Aktivitas lain dalam rangka memantapkan dan mengkonsolidasikan organisasi DPP menyampaikan pelaksanaan kegiatan melalui Media BPR yang didistribusikan kepada DPD dan DPC serta melakukan kunjungan ke DPD‐DPD dalam acara acara Musda/pelantikan Pengurus. Dalam upaya menciptakan iklim suasana kepengurusan PERBARINDO yang kondusif dan efektif telah berhasil menyusun job description bagi pengurus harian DPP PERBARINDO, sebagai landasan kerja pengurus dalam melakukan dan mengimplementasikan program kerja. Dalam rangka pengembangan jaringan organisasi, maka kami telah berusaha untuk mendorong pendirian DPD baru, dan selama periode tahun 2006 – 2010 telah berdiri 4 DPD baru yaitu DPD Kalimantan Timur, DPD Kepulauan Riau, DPD Sulawesi Tengah dan DPD Nusa Tenggara Timur (NTT). Dengan demikian jumlah DPD saat ini menjadi 24 DPD. Selain itu, PERBARINDO mendorong untuk terbentuknya DPC, saat ini jumlah DPC yang telah terbentuk mencapai 48 DPC seluruh Indonesia. Disamping itu, kami terus berupaya untuk merangkul dan menyerukan kepada rekan‐rekan BPR yang belum masuk dalam asosiasi untuk turut bergabung dalam PERBARINDO yang merupakan milik kita bersama tanpa melihat latar belakang yang berbeda baik dari kepemilikan, bentuk badan hukum maupun bentuk operasional. Secara kelembagaan PERBARINDO tetap konsisten untuk merangkul anggota Perbamida dan Asbisindo yang belum menjadi anggota PERBARINDO. Hadirin yang saya mulyakan,
8
Pada awal periode, jumlah BPR yang terdaftar sebagai anggota PERBARINDO sebanyak 1.683 BPR dari jumlah BPR sebanyak 1.955 BPR. Sedangkan sampai dengan bulan Oktober 2010 jumlah anggota PERBARINDO mencapai 1.708 BPR dari jumlah BPR seluruh Indonesia yang mencapai 1.715 BPR. Pembentukkan Ikatan Bankir BPR Indonesia, diawali dengan pembentukan Tim Pokja IBBI BPR serta telah selesai disusun draft AD/ART dan kode etik IBBI BPR. Dimana kedua draft tersebut telah disampaikan kepada masing‐masing DPD melalui email. Pendeklerasian IBBI BPR telah dilakukan bersamaan dengan Rakernas PERBARINDO III Tahun 2009 di Medan. Namun Munas IBBI yang direncanakan sesuai amanah pendeklarasian belum terlaksana dan diagendakan kembali setelah Munas VIII PERBARINDO, yang merupakan hasil rapat koordinasi. Hadirin yang berbahagia, Mengenai hubungan kelembagaan, PERBARINDO meningkatkan kerja sama dengan PNM dan UKM Center UI untuk melakukan kegiatan BPR Award setiap tahun. Namun realisasinya hanya satu kali yaitu bersamaan dengan Rakernas I Tahun 2007 di Yogyakarta. Disamping itu, pemberiaan BPR Award yang berkerjasama dengan Perbanas dalam even Apconex yang telah berlangsung sejak tahun 2005 tetap berlangsung sampai dengan tahun 2010. Pada tahun 2009 BPR Award diserahkan langsung oleh wapres RI Jusuf Kalla, sedangkan pada tahun 2010 Award diserahkan oleh Dewan Gubernur Bank Indonesia. Dalam upaya meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia Bankir BPR, PERBARINDO mengoptimalkan kerjasama yang terlah terbangun saat ini dengan lembaga certif, adapun upaya yang dilakukan adalah penyertaan modal PERBARINDO ke LSP LKM Certif sebesar Rp 200.000.000,‐. Dengan penyertaan modal ini diharapkan PERBARINDO lebih berperan aktif dalam menentukan arah dan kebijakan pengembangan serta peningkatan kualitas program‐program Certif di masa yang akan datang, sehingga lebih sesuai dengan kebutuhan industri BPR. Selama kepengurusan telah dilaksanakan sebanyak 18 kali ujian sertifikasi dan telah lulus sertifikasi 3.171 orang yang terdiri dari 2.889 direktur dan 282 calon direktur/non direktur. Kegiatan lainnya adalah bekerjasama dengan perguruan tinggi untuk penelitian dan pengembangan program pelatihan. Salah satunya adalah bekerjasama dengan STIE Indonesia Banking School mengadakan Seminar Nasional selama 2 hari dengan Tema “Tindak Pidana Perbankan dan Tantangan Peningkatan Good Corporate Governance (GCG) di BPR/S” yang dilaksanakan pada tanggal 4 – 5 Maret 2010. Seminar tersebut diikuti oleh 250 peserta dari BPR/S. Hadirin yang saya mulyakan, Bidang Luar Negeri untuk pertama kalinya dibentuk menjadi salah satu bidang strategis dalam susunan organisasi DPP PERBARINDO (periode 2006‐2010). Hal ini dilakukan sebagai respon positif atas tingginya perhatian dunia internasional terhadap dunia mikro. Selainitu, dengan semakin menjamurnya berbagai Lembaga Keuangan Internasional yang memiliki kantor perwakilan di Indonesia, adanya inisiasi pembentukan Bidang Luar Negeri merupakan jembatan informasi yang akan memberikan berbagai kesempatan positif bagi organisasi,
9
yaitu untuk mengembangkan wawasan akan dunia mikro internasional dan untuk memaksimalkan berbagai kesempatan untuk bekerjasama dengan skala internasional. Kegiatan yang telah dilakukan antara lain berkoordinasi dengan Bank Indonesia maupun lembaga‐lembaga dinas terkait untuk melakukan pendekatan terhadap Lembaga Keuangan Internasional untuk pembentukan APEX Bank. Selain itu, Melakukan pendekatan terhadap Lembaga Keuangan Internasional untuk akses kredit lunak bagi BPR. Hal lainnya adalah melakukan riset tentang sistem perekonomian mikro di negara‐negara lain khususnya yang peduli dan berhasil menangani UMK (Usaha Mikro Kecil). Pencapaian lainnya yaitu mempelajari status dan peranan BPR (rural bank) maupun bentuk asosiasinya di negara‐negara lain dan bila memungkinkan mengadakan kerjasama dengan negara‐ negara tersebut. Kegiatan yang sangat penting adalah melakukan kunjungan/studi banding ke negara‐negara lain melalui bantuan Lembaga Keuangan Internasional agar dapat mempelajari secara lebih lanjut keberhasilan pembiayaan UMK di negara‐negara tersebut. Hadirin yang saya hormati, PERBARINDO sejak 2005 melakukan kerja sama dengan PT.Murtila Promosindo yang bergerak di bidang periklanan untuk menunjang periklanan bagi penerbitan Media BPR. sejak tahun tersebut Media BPR terbit 2 bulan sekali. Dengan terbentuknya PT Merindo Perkasa yang merupakan perusahaan afiliasi PERBARINDO, kerjasama dengan PT Murtila dihentikan pada akhir tahun 2009. Selanjutnya Media BPR dikelola oleh PT Merindo Perkasa. Melakukan kerjasama dengan berbagai media masa untuk menyampaikan informasi tentang keberadaan dan kegiatan industri BPR. Hadirin peserta Munas yang berbahagia, Sumber dana DPP PERBARINDO yang utama adalah iuran anggota yang disepakati dalam munas VII sebesar Rp 20.000,‐ perbulan per anggota. Realisasi penerimaan iuran anggota selama 4 tahun adalah sebesar Rp. 663,5 juta, sedangkan total iuran yang seharusnya diterima (dengan asumsi jumlah anggota setiap tahun tetap 1,700 BPR) adalah Rp. 1.632 juta dengan demikian hanya terealisir 40.65%. Rendahnya tingkat penerimaan iuran dari anggota menyebabkan jalannya aktifitas organisasi menjadi kurang optimal. Dengan demikian, menjadi tugas kita bersama untuk meningkatkan kesadaran anggota dalam membayar iuran, sehingga Perbarindo dapat menjalankan fungsinya secara lebih optimal di masa yang akan datang. Disamping dari iuran anggota, DPP juga mendapatkan dana dari surplus penerbitan majalah dan direktori, serta pelaksanaan Rakernas dan Seminar. Total penerimaan dana selama periode 2006 ‐ 2010 (per 31 oktober 2010) adalah sebesar Rp. 1.056.523.058,‐ yang terdiri dari : 10
‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Iuran anggota Media BPR Direktori Surplus Rakernas & Seminar Lainnya
Rp. 663.500.000,‐ Rp 9.300.000,‐ Rp 24.500.000,‐ Rp. 243.447.850,‐ Rp. 115.775.208,‐
Sedangkan total pengeluaran sebesar Rp. 728.726.354,‐ yang terdiri dari : ‐ ‐
Biaya rutin & Sekretariat Biaya Non rutin
Rp. 651.489.555,‐ Rp. 77.236.799,‐
Sehingga Suplus selama periode Tahun 2006 ‐2010 adalah sebesar Rp.327.796.704,‐ Laporan keuangan periode Tahun 2006 – 2010 telah diaudit oleh Kantor Akuntan publik Drs. Abror Ak, CPA berkantor di Jakarta. Sedangkan laporan keuangan secara lengkap dapat diihat di lampiran. Hasil Audit akan merupakan bagian dari serah terima dengan pengurus periode berikutnya. Sidang Munas yang saya mulyakan, Demikianlah laporan kami sebagai wujud tanggungjawab kami selaku Pengurus PERBARINDO untuk periode 2006‐2010. Semoga dapat memberikan nilai positif bagi perkembangan PERBARINDO, baik untuk kini maupun masa mendatang. Kami mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi‐tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik secara moril maupun materiil sehingga kepengurusan PERBARINDO periode tahun 2006 – 2010 bisa menyelesaikan masa pengabdiannya. Kami menyadari bahwa Tak ada gading yang tak retak, sehingga masa kepengurusan yang telah kami lalui jauh dari kesempurnaan. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini perkenankan kami dengan segala kerendahan hati, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas‐luasnya atas segala kekurangan yang ada. Billahi Taufik Walhidayah, Assalamualaikum Wr.Wb
PENGURUS DPP PERBARINDO PERIODE TAHUN 2006 – 2010 Said Hartono Ketua Umum
Joko Suyanto Sekretaris Jenderal
11
