Laporan Pencapaian Target Output 3 MFP3 April 2014 – September 2015 1. Pendahuluan
1.3. Wilayah PHBM melalui ijin maupun
Berdasarkan logical framework yang dibuat oleh
kemitraan
MFP3, sampai dengan akhir tahun proyek (2017),
Tahun 1: 110.000 hektar lahan dialokasikan untuk
ada 4 indikator utama sebagai target capaian kinerja
PHBM dan terfasilitasi untuk pengajuan ijin atau pola
Output 3 sebagai berikut:
kemitraan;
1.1. Jumlah KPH yang Beroperasi
Tahun 2: 220.000 hektar lahan dialokasikan untuk
Tahun 1: Sebanyak 91 KPH memiliki RPHJP;
PHBM dan terfasilitasi untuk pengajuan ijin atau pola
Tahun 2: 50% dari 120 KPH model telah dapat beroperasi; dan Tahun 3: 4 KPH target menjadi Center of Exellence. 1.2. Perumusan kebijakan dan aturan terkait dengan KPH dan PHBM Tahun 1: review berbagai aturan berkaitan dengan PHBM dan KPH; Tahun 2: pengajuan usulan kebijakan berkaitan dengan resolusi konflik sektor kehutanan; dan Tahun 3: Terbitnya aturan berkaitan dengan KPH dan resolusi konflik sektor kehutanan.
kemitraan; dan Tahun 3: 330.000 hektar lahan dialokasikan untuk PHBM dan terfasilitasi untuk pengajuan ijin atau pola kemitraan. 1.4. Wilayah yang dicadangkan untuk PHBM Tahun 1: 230.000 hektar lahan dicadangkan untuk PHBM; Tahun 2: 460.000 hektar lahan dicadangkan untuk PHBM; dan Tahun 3: 690.000 hektar lahan dicadangkan untuk PHBM
2
Pada awal bulan Agustus 2015 diadakan pertemuan
C. KPH Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan
Steering Committee MFP 3 dan disepakati untuk
D. KPH Alor Pantar, Prhovinsi NTT
melakukan revisi terhadap capaian kinerja Output 3 utamanya poin 3.3. dan 3.4. sebagaimana tabel di bawah ini.
MFP3 juga mempunyai 4 RPHJP yaitu RPHJP yang dimiliki oleh 4 KPH target (Poigar, Benakat, Banjar dan Alor) sementara target kinerja adalah terkumpulnya
2. Implementasi Program 2.1. Jumlah KPH yang beroperasi
91 RPHJP. Strategi yang langsung dilakukan adalah melakukan audiensi dan regular meeting dengan
Pada saat akhir tahun program 1 (Maret 2015),
Bapak Is Mugiono Direktur Wilayah Pengelolaan
Output 3 hanya memfokuskan pada pemilihan 4 KPH
dan Penyiapan Areal Pemanfaatan Kawasan
target yaitu :
Hutan (WP2APKH) Ditjen Planologi Kehutanan
A. KPH Poigar, Provinsi Sulawesi Utara B. KPH Benakat Bukit Cogong, Provinsi Sumatera Selatan
dan Bapak Drasospolino Direktur Bina Rencana dan Pemanfaatan Usaha Kawasan (BRPUK) Ditjen Bina Usaha Kehutanan (BUK) guna menjelaskan
Table 1. Approved Revision to Log Frame Approved Revision
proyek MFP 3 dan apa yang bisa dikerjasamakan
draf maupun yang sudah disahkan.
antara direktorat dengan MFP3 berkaitan dengan
Hasil dari kordinasi tersebut adalah pada akhir Juli
keberadaan KPH. Dari rangkaian diskusi dan pertemuan regular dicapai kesepakatan untuk saling berbagi informasi dan berbagi sumberdaya dalam rangka mendorong percepatan operasionalisasi KPH, terutama 120 KPH model. Salah satu syarat operasionalisasi KPH adalah adanya RPHJP. Untuk kepentingan inilah MFP3 berkoordinasi intensif dengan Direktorat BRPUK, Direktorat WP2APKH serta Pusat Pengendalian Pembangunan Kehutanan (Pusdal) Regional I sampai dengan IV untuk melengkapi RPHJP, baik yang masih dalam bentuk
2015, MFP3 telah memiliki dokumen/softcopy RPHJP KPH sebanyak 106 buah, terutama yang menjadi KPH Model. Dokumen RPHJP KPH ini akan menjadi salah satu referensi penting dalam merencanakan dan menentukan KPH-KPH lain yang akan difasilitasi oleh MFP3 selain 4 KPH target yang telah ditetapkan. Untuk memastikan capaian target berkaitan dengan beroperasinya 60 KPH Model dari 120 KPH model yang ada, MFP3 berpatokan pada persyaratan dasar operasionalisasi KPH, yaitu:
3
1. Memiliki RPHJP yang sudah disahkan
terbitan, film dan pendokumentasian di 4 KPH target
2. Membuat Rencana Pengelolaan Hutan Jangka
sehingga secara tampilan 4 KPH menjadi KPH yang
Pendek (RPHJPd) atau Rencana Kerja Tahunan
layak untuk dikunjungi, didatangi dan dijadikan model
(RKT); dan
bagi KPH yang lain (film tentang 4 KPH terlampir).
3. Membuat Rencana Bisnis.
Selain itu 4 KPH target juga akan dibuatkan website
Dua hal yang pertama merupakan syarat mutlak
yang bisa memperlihatkan kinerja dan update
operasionalisasi KPH dan saat ini baru 1 (satu) KPH model yang memiliki RPHJPd yaitu KPH Tasik Besar Serkap di Provnsi Riau. Mengacu pada RPHJPd yang dimiliki oleh KPH Tasik Besar Serkap setelah dilakukan review dan analisa oleh tim kecil, MFP3 membantu 4 KPH target Center of Exellence serta 56
kegiatan dari 4 KPH target tersebut. Dalam rangka membantu proses percepatan PHBM, MFP 3 juga membantu Kementrian LHK membuat sistem monitoring data pengajuan PHBM (CBFM tracking system).
KPH lainnya untuk bisa membuat RKT hingga akhir
2.2 Perumusan kebijakan dan aturan terkait
Maret 2016. Fasilitasi ini dilakukan secara parallel
dengan KPH dan PHBM
dengan melibatkan 5 (lima) orang konsultan (STC).
Pada awal tahun pertama program Output 3 telah
Untuk penguatan SDM, akan dilakukan e-course
melakukan kajian dan review terhadap berbagai
(online course) bagi 4 KPH target maupun bagi KPH
kebijakan terkait dengan PHBM (HTR, HD, dan
KPH lainnya sehingga MFP3 bisa berperan dalam
Hkm) dan berkaitan dengan KPH. Pada awal Juni
memastikan beroperasinya minimal 60 KPH model
2015 output 3 memfasilitasi direktorat BRPUK-
melalui pengembangan sumber daya manusia. Dalam
Ditjen BUK merumuskan kebijakan berkaitan
pelaksanaannya, MFP3 akan berkoordinasi intensif
dengan Peta Arahan Pemanfaatan Hutan Produksi
dengan Balai Pemantauan dan Pemanfaatan Hutan
melalui serangaian diskusi hingga diterbitkannya
Produksi (BP2HP) sesuai wilayah kerjanya.
Surat Keputusan Menlhk Nomor 2382/Menhut-VI/
Untuk mencapai target 4 KPH sebagai center of exellence, sejak tahun pertama program MFP3 telah menentukan 4 KPH target yaitu: KPH Poigar (Sulawesi Utara), KPH Banjar (Kalimantan Selatan), KPH Alor Pantar(NTT), dan KPH Benakat (Sumatera Selatan) melalui serangkaian assessment, kunjungan lapangan dan konsultasi dengan stakeholder terkait. Adapun fasilitasi yang diberikan kepada 4 KPH diantaranya adalah peningkatan kapasitas staf KPH melalui inhouse training, pendampingan desa pilihan yang ada di dalam KPH target, identifikasi kondisi ekonomi dan sosial serta pendampingan pengembangan ekonomi masyarakat/kelompok di 4 KPH, serta pendampingan hukum (berkaitan dengan berbagai produk hukum yang diperlukan untuk fasilitasi PHBM maupun pola kemitraan). Program dan kegiatan ini diimplementasikan secara langsung oleh MFP3 maupun bekerjasama dengan mitra output 3 yaitu ICEL, HUMA, SNV, dan WGT. Disamping secara substansi dan SDM, MFP3 juga memfasilitasi berbagai
BRPUK/2015 tentang Peta Arahan pemanfaatan Hutan Produksi untuk usaha Pemanfaatan Hutan dalam rangka pencapaian target 12,7 juta hektar lahan hutan untuk rakyat. Dalam Peta arahan 5,80 juta hektar lahan dialokasikan untuk PHBM (HTR, HD, HKm dan hutan adat) serta 6,9 juta hektar dialokasikan melalui pola kemitraan (20% dari ijin usaha hutan yang telah ada). Guna mencapai target kinerja,MFP 3 juga membuat policy paper berkaitan dengan Strategi Percepatan Perluasan Akses Kelola Masyarakat atas Kawasan Hutan Negara (policy paper terlampir) yang dihasilkan dari serangkaian diskusi dengan melibatkan beberapa pakar. Kertas kebijakan ini telah disampaikan secara langsung kepada Menteri LHK dan mendapatkan tanggapan positif. Strategi lainnya adalah secara regular melakukan diskusi dan pertemuan dengan Bapak Hadi Daryanto (Dirjen PSKL) berikut jajaran direktur yang ada di Ditjen PSKL dan juga dengan Direktur KPHP, Kepala Pusat
4
Pembiayaan Pembangunan HUtan, Direktur Usaha
kelompok masyarakat di 15 KPH dan 58 desa untuk
Jasa Lingkungan HUtan Produksi dan HHBK yang
mendapatkan ijin PHBM atau kemitraan. Hingga saat
berada di bawah Direktorat Jenderal PHPL, serta
ini MFP3 melalui mitra di tingkat nasional (Huma,
melakukan serangkaian diskusi dan pertemuan
Working Group tenur/WGT, ICEL, SNV dan Auriga)
dengan Dirjen Planologi Kehutanan, Staf Ahli Menteri
maupun mitra lokal (YCHI-Kalsel, Bantaya-Sulteng,
(SAM), Staf Khusus Menteri (SKM), serta pertemuan
Sandiflorata-NTT, Akar-Bengkulu, Genesis-Bengkulu,
langsung dengan Menteri LHK.
Warsi-Jambi dan Sumbar, Jerat-Papua) ) telah
Ada beberapa draft regulasi yang telah dibahas
memfasilitasi proses pengorganisasian kelompok
dimana MFP 3 terlibat didalamnya dan secara aktif
masyarakat, sebagai berikut :
memberikan masukan dan beberapa sudah menjadi
1. KPH ALor Pantar: fasilitasi masyarakat Desa
regulasi, diantaranya sbb : 1. Permen LHK Nomor 32/2015 tentang Hutan Hak; 2. Draft Kepres Satgas Masyarakat Adat; 3. Draft Inpres Peta Indikatif Arahan Perhutanan Sosial; 4. Draft Revisi PP Nomor 6/2007 jo PP 3/2008; 5. Draft Revisi PP Nomor 44/2007; 6. Draft Revisi Peraturan berkaitan dengan PHBM (HKm, HD, dan HTR); 7. Draft Revisi Permenhut Nomor 85/2014 tentang kemitraan di kawasan Konservasi; 8. Draft Policy Paper Implementasi UU NO. 23/2014 bagi Kementrian LHK; 9. Draft Peraturan Dirjen PHPL tentang Standard,
Lawahing dan Desa Adam Buom; 2. KPH Benakat Bukit Cogong: fasilitasi desa Sukakarya; 3. KPH Poigar: fasilitasi desa Toyopon; 4. KPH Banjar: fasilitasi Desa Pakutik; 5. KPH Mukomuko: 2 desa sedang dilakukan assessment; 6. KPH Sorolangun: sedang assessment desa; 7. KPH Sorong, KPH Sorong Selatan dan KPH Yapen: sedang assessment desa target; 8. Fasilitasi 6 desa di 3 Kabupaten (Mukomuko, Bengkulu Selatan dan Kaur); 9. Fasilitasi 58 desa di Sumatera Barat: sedang proses assessment desa
Norma, Prosedur, dan Kriteria (SNPK)
Dari fasilitasi diatas, saat ini 15 (lima belas) kelompok
implementasi kerjasama pemanfaatan hutan di
masyarakat dari wilayah KPH Alor Pantar-NTT sedang
KPHP;
mengajukan permohonan pencadangan areal
10. Draft peraturan Dirjen PHPL tentang Jasa Lingkungan/HHBK dan restorasi Ekosistem; 11. Draft SK Menteri LHK tentang Mediator untuk Penyelesaian Konflik LHK; 12. Draft peraturan Dirjen PHPL tentang Jasa Lingkungan/HHBK dan restorasi Ekosistem; 13. Draft SK Menteri LHK tentang Mediator untuk Penyelesaian Konflik LHK
kerja (PAK) kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan total areal seluas 13,000 hektar. Sementara untuk KPH dan desa lainnya sedang dalam tahap persiapan administratif, penguatan kelompok masyarakat dan pembuatan peta partisipatif. 2.4 Terfasilitasinya kelompok masyarakat untuk mendapatkan pencadangan areal seluas
2.3. Terfasilitasinya Kelompok Masyarakat
400.000 hektar dengan skema PHBM
untuk mengembangkan PHBM dan
Tahap awal yang dilakukan oleh MFP3 melalui mitra
mendapatkan ijin maupun skema kemitraan
nasional dan mitra local adalah dengan melakukan
Dalam program kerja sebelum revisi, MFP 3
penguatan kelompok masyarakat melalui berbagai
mempunyai target untuk memfasilitasi 110.000
kegiatan, diantaranya :
hektar lahan hutan untuk dikelola dengan skema
1. Pelatihan pemetaan partisipatif utamanya di 4
PHBM maupun kemitraan. dan dalam revisi program kerja MFP3 mempunyai target untuk memfasilitasi
KPH Center of Exellence (Poigar, Banjar, Benakat Bukit Cogong dan Alor Pantar);
5
2. Pelatihan resolusi konflik;
dan 26 desa yang saat ini sedang difasilitasi.
3. Asessment dan pelatihan pemanenann Hasil
Adapun 5 KPH target adalah sebagai berikut :
Hutan Bukan Kayu (HHBK) madu di KPH Benakat Bukit Cogong; 4. Inhouse training untuk KKPH dan staf KPH di 4 KPH, dengan materi pelatihan berkaitan dengan kebijakan KPH dan PHBM, metodologi RaTA dan AGATA, serta teknik komunikasi; 5. Training of Trainers (ToT) kewirausahaan berbasis hasil hutan kayu dan non kayu; 6. Pelatihan teknik pendokumentasian foto dan film di KPH Benakat Bukit Cogong; serta 7. Coaching clinic mengenai pengelolaan administrasi dan program bagi staf KPH. 2.5 Program Penunjang Lainnya Disamping 4 (empat) program prioritas di atas, MFP
1. KPH Dampelas Tinombo (Propinsi Sulawesi Tengah) 2. KPH Dolago Tanggunung (Propinsi Sulawesi Tengah) 3. KPH Rajabasa (Propinsi Lampung) 4. KPH Batulanteh (Propinsi Nusa Tenggara Barat) dan 5. KPH Minas Tahura (Propinsi Riau) Program dan kegiatan sebagaimana dijabarkan dalam angka 2 Implementasi kegiatan akan terus dilanjutkan sehingga secara kualitas proses fasilitasi yang dilakukan akan terus berlangsung hingga berakhirnya proyek MFP 3.
3 juga memfasilitasi KPH untuk pengembangan database dan sistem informasi bukan hanya di 4 KPH target center of exellence namun juga di KPH lainnya. Di samping itu juga dilakukan fasilitasi pengembangan sistem monitoring proses PHBM baik di dalam maupun diluarh KPH. Selain fasilitasi diatas, dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan sumberdaya manusia di KPH, MFP 3 juga sedang dalam proses mengembangkan pendidikan secara online baik bagi KKPH maupun staf KPH serta juga memfasilitasi branding KPH melalui pengadaan seragam (jaket, topi, dan baju lapangan), logo, ID card serta kartu. Guna mensosialisasikan keberadaan KPH, saat ini MFP3 juga sedang memfasilitasi pembuatan film dan seri dokumentasi untuk KPH serta membantu pengembangan produk kayu maupun non kayu yang menjadi potensi KPH.
3. Rencana Ke Depan Guna mencapai target Output 3 yaitu terfasilitasinya kelompok masyarakat di 15 KPH dan 58 desa untuk mendapatkan ijin PHBM maupun kemitraan dengan total areal seluas 200.000 hektar dan terfasilitasinya kelompok masyarakat di 15 KPH dan 58 desa untuk mendapatkan alokasi pencadangan areal kerja (PAK) seluas 400.000 hektar, MFP 3 akan memfasilitasi 5 (lima) KPH dan 58 desa lainnya disamping 10 KPH
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Indikator Kegiatan
2
3.1. Number of FMU is operational
3.2. Proposals of new and revised regulations that guarantee access to community over forest
No
1
1
2
106 RPHJP telah dikumpulkan
Policy Paper Strategi Percepatan Peluasan Akses Kelola Masyarakat atas Kawasan Hutan Negara Permen LHK No. 32/2014 tentang Hutan Hak; Draft Kepres Satgas Masyarakat Adat; Draft Inpres Peta Indikatif Arahan Perhutanan Sosial; Revisi PP No. 6/2007 jo PP 3/2008; Revisi PP No. 44/2007; Revisi peraturan berkaitan dengan PHBM (HKm, HD, dan HTR) serta revisi pola kemitraan; Revisi Permenhut No. 85/2014 tentang kemitraan di kawasan Konservasi; Draft Policy Paper Implementasi UU No. 23/2015 bagi Kementrian LHK; Draft Peraturan Dirjen PHPL tentang Standard, Norma, Prosedur, dan Kriteria (SNPK) implementasi kerjasama pemanfaatan hutan di KPHP; Draft peraturan Dirjen PHPL tentang Jasa Lingkungan/HHBK dan restorasi Ekosistem; Draft SK Menteri LHK tentang Mediator untuk Penyelesaian Konflik LHK; Draft Permen tentang Penyelesaian Konflik Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
Proposal for the revision and formulation of regulation concerning forest tenure conflict resolution
Peta jalan /Roadmap pengembangan CBFM di KPH : studi kasus Sesaot di KPH Rinjani Barat Kajian atas Pemetaan Partisipatif dan Mekanisme Resolusi Konflik yang sudah dilakukan di wilayah KPH : Benakat, Banjar, Alor dan Poigar Kajian kerangka regulasi nasional mengenai CBFM Pemetaan Instansi dan Lembaga di Indonesia yang mengembangkan KPH
Review and new proposal of regulation concerning CBFM and formulation of regulation regarding FMU (norms, standards, procedures, criteria)
6
Capaian s.d. September 2015
The remaining 91 FMU model have RPHP and 50% of 120 FMU model is operational
5
Target April 2015 s.d. Maret 2016 (tahun ke-2)
8 RPHJP dikumpulkan (Benakat, Meranti, Alor, Ampang, Poigar, Banjar, Hulu Sungai Selatan, Sintowu Maroso) sebagai salah satu acuan dalam menentukan KPH target
4
Capaian s.d. Maret 2105
The remaining 91 FMU model have RPHJP
3
Target April 2014 s.d. Maret 2015 (tahun ke-1)
APRIL 2014 – SEPTEMBER 2015
LAPORAN KEGIATAN OUTPUT 3
6
7
Rencana (tahun ke-3)
1
3.3. Community groups are facilitated to develop CBFM to obtain license or partnership
2
No
3
Indikator Kegiatan 4
4 KPH (Benakat, Alor, Banjar, Poigar) dalam RPHJP telah mengalokasikan wilayah untuk di kelola masyarakat melalui skema CBFM
110.000 ha have been allocated for CBFM (clean & clear) to be applied for obtaining CBFM license or partnership
Capaian s.d. Maret 2105
3
Target April 2014 s.d. Maret 2015 (tahun ke-1)
Sedang berproses untuk pengajuan Pencadangan Areal Kerja (PAK), di 10 FMU: Benakat, Alor, Poigar, Banjar, Kerinci, Sarolangun, Muko-Muko, Sorong, Sorong Selatan dan Yapen
The issuance of CBFM license or partnership scheme is facilitated in 15 FMUs and 58 Desa/Nagari
7
KPH Alor Pantar: Desa Lawahing dan Desa Adang Buom KPH Benakat: Desa Sukakarya KPH Banjar: Desa Pakutik KPH Poigar: Desa Toyopon 6 Desa di 3 Kabupaten (Muko-Muko, Bengkulu Selatan dan Kaur)
Surat Keputusan MenLHK No. 2382/Menhut-VI/ BRPUK/2015 tentang Peta Arahan pemanfaatan Hutan Produksi untuk usaha Pemanfaatan Hutan; Draft PermenLHK tentang Kerjasama Pemanfaatan Hutan di Wilayah KPHP; Draft PermenLHK tentang Peran Masyarakat dan Dunia Usaha dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan
6
Capaian s.d. September 2015
Community groups in 15 FMUs and 58 Desa/ Nagari are facilitated to develop CBFM to obtain license or partnership
5
Target April 2015 s.d. Maret 2016 (tahun ke-2)
***Rencana 5 KPH : 1. KPH Dampelas Tinombo (Sulteng),2. KPH Dolago Tanggunung (Sulteng), 3. KPH Rajabasa (Lampung Selatan), 4. KPH Batulanteh (Sumbawa),5. KPH Minas Tahura (Riau)
7
Rencana (tahun ke-3)
2
3.4. Community groups are facilitated to obtain allocated areas for all forms of CBFM
Supporting
4
5
No
1
Indikator Kegiatan
230.000 ha have been allocated for CBFM (HTR, HD, HKM)
3
Target April 2014 s.d. Maret 2015 (tahun ke-1) Terjadi Perubahan indicator dalam Log Frame
4
Capaian s.d. Maret 2105
Pengembangan Database dan Sistem Informasi dalam rangka Center of Excellent KPH, sedang dilakukan untuk 4 KPH (Benakat, Banjar, Alor Pantar dan Poigar) Pengembangan sistem monitoring proses CBFM (di dalam dan luar KPH) Assesment kebutuhan KPH dan staf terkait peningkatan kapasitas staf KPH dan pengembangan KPH (administrasi dan manajemen program) Design Seragam (Jaket, Kaos, Baju lapangan, Topi), Logo, ID Card dan kartu nama, Template Materi Presentasi, Proses pembuatan Film, Assesment Pengembangan Produk HHBK (potensi, peluang pasar, kemasan produk)
Online Course
Kebutuhan penunjang operasional KPH
Pemetaan Partisipatif bagi areal kelola masyarakat di 3 KPH (Benakat, Alor dan Banjar). KPH Poigar dalam proses. Pengajuan 15 proposal kelompok HKm di 15 Desa di KPH Alor Pantar kepada KLHK, seluas 13.000 Ha. 58 Desa/Pantai di Sumatera Barat (sedang berproses)
Process of area allocation for CBFM in 15 FMUs and 58 Desa/ Nagari is facilitated
Pengembangan Database dan Sistem Informasi
Pelatihan Pemetaan Partisipatif di 4 KPH (Benakat, Banjar, Alor dan Poigar) Pelatihan Resolusi Konflik di 4 KPH (Benakat, Alor, Banjar dan Poigar) Pelatihan Pemanenan HHBK ( Madu) dan Produksi Lestari di KPH Benakat In-house Training dengan materi : Kebijakan KPH dan CBFM, metodologi RaTA & AGATA, Teknik berkomunikasi, bagi staf KPH di 4 KPH (Benakat, Alor, Banjar dan Poigar) TOT enterprenership di KPH Alor Pantar (Poigar, Banjar dan Benakat dalam proses) Coaching clinic mengenai pengelolaan administrasi dan program bagi staf KPH di KPH Poigar (Alor, Banjar dan Benakat dalam proses)
6
Capaian s.d. September 2015
Improving capacity skills of community groups in relation to area allocation for CBFM in 15 FMUs and 58 Desa/Nagari through mentoring and technical assistance in the field
5
Target April 2015 s.d. Maret 2016 (tahun ke-2)
8
7
Rencana (tahun ke-3)
