LAPORAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI BADAN INTELIJEN NEGARA BAB I PENDAHULUAN

LAPORAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI BADAN INTELIJEN NEGARA BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Reformasi Birokrasi bermakna suatu perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan, serta pertaruhan besar bangsa Indonesia dalam menghadapi tantangan abad ke-21 dengan penerapan prinsip clean government dan good governance dalam rangka mewujudkan visi utama pembangunan nasional, yakni “Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur” berdasarkan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025. Reformasi Birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan yang mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber daya aparatur. Untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010–2025 dan Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010–2014, yang mewajibkan seluruh Kementerian/Lembaga termasuk Pemerintah Daerah melaksanakan Reformasi Birokrasi. Sejalan dengan hal tersebut di atas, Badan Intelijen Negara (BIN) berkomitmen untuk melaksanakan program Reformasi Birokrasi (RB) sesuai amanat kedua Peraturan Perundang-Undangan tersebut dengan menyusun Dokumen Usulan dan Road Map Reformasi Birokrasi yang telah diajukan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Komitmen tersebut dijabarkan dengan melakukan kegiatan reformasi birokrasi sesuai dengan 1

delapan area perubahan yang telah ditetapkan meliputi manajemen perubahan, penataaan peraturan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, penataaan tata laksana, penataaan sistem SDM aparatur, penguatan pengawasan penguatan akuntabilitas kinerja dan peningkatan pelayanan publik. Untuk itu, BIN bertekad untuk terus menerus melaksanakan program RB sesuai dengan Grand Design dan Road Map Reformasi Birokrasi BIN. B. DASAR HUKUM 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara; 3. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014; 4. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Reformasi Birokrasi Nasional; 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010–2025; 6. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2012 tentang Badan Intelijen Negara; 7. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2013 tentang Koordinasi Intelijen Negara; 8. Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 20 Tahun 2010 tentang Road MapReformasi Birokrasi 2010–2014; 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengajuan Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga; 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah; 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi; 2

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Quick Wins; 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Mekanisme Persetujuan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tunjangan Kinerja Bagi Kementerian/Lembaga; 14. Peraturan Kepala Badan Intelijen Negara Nomor 01 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja BIN; 15. Keputusan Kepala Badan Intelijen Negara Nomor: KEP/187/XII/2011 tentang Tim Reformasi Birokrasi di Badan Intelijen Negara yang selanjutnya direvisi dengan Keputusan Kepala BIN Nomor: KEP-167/VII/2013 tanggal 31 Juli 2013 tentang Tim Reformasi Birokrasi di BIN; 16. Surat Perintah Kepala BIN Nomor: SPRINT/08/I/2012 tentang penunjukan sebagai Kelompok Kerja Tim Reformasi Birokrasi di Badan Intelijen Negara; yang selanjutnya direvisi dengan Surat Perintah Kepala BIN Nomor: SPRINT97/VII/2013 tanggal 31 Juli 2013 tentang Kelompok Kerja Tim Reformasi Birokrasi di BIN; 17. Surat Kemen PAN dan RB Nomor: B/2935/M.PAN-RB/10/2012 tanggal 19 Oktober 2012 tentang Kesiapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Badan Intelijen Negara; 18. Hasil Rekapitulasi Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Badan Intelijen Negara (PMPRB BIN), pada tanggal 27 April 2013. C. SISTEMATIKA PELAPORAN Adapun sistematika pelaporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi BIN, disusun berdasarkan surat Kem PAN & RB, No : B/40/WMPANRB/I/2014, terdiri dari : 1. Pendahuluan, memuat latar belakang, dasar hukum dan sistematika pelaporan. 2. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi BIN memuat tentang kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi, hasil-hasil (outcame), dampak pelaksanaan RB, pelaksanaan quick wins, perubahan perilaku, pandangan pengguna, komitmen pimpinan dalam pelaksanaan RB, kendala dan hambatan yang dihadapi, anggaran yang

3

dikeluarkan dan pandangan kementrian/lembaga terkait dengan seluruh pelaksanaan RB. 3. Penutup.

4

BAB II PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI A. CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN 1. Manajemen Perubahan: a. Program PROGRAM KEGIATAN

TARGET PER TAHUN 2011

2012

2013

2014

INDIKATOR PENCAPAIAN

(Persiapan) 1. MANAJEMEN PERUBAHAN 1. Pembentukan Tim Manajemen Perubahan 2. Penyusunan Strategi Manajemen Perubahan dan Strategi Komunikasi BIN

Terbentuk Tim RB

3. Sosialisasi dan internalisasi Manajemen Perubahan

Terbentuknya Tim Manajemen Perubahan Tersusunnya dokumen Strategi Manajemen Perubahan dan Strategi Komunikasi BIN Pelaksanaan sosialisasi dan internalisasi Manajemen Perubahan

-

-

Pengembangan dokumen Strategi Manajemen Perubahan dan Strategi Komunikasi

Pengembangan dokumen Strategi Manajemen Perubahan dan Strategi Komunikasi

Pelaksanaan sosialisasi dan internalisasi Manajemen Perubahan

Pelaksanaan sosialisasi dan internalisasi Manajemen Perubahan

Tersedia Dokumen Tim Manajemen Perubahan Dokumen Strategi Manajemen Perubahan dan Strategi Komunikasi Sosialisasi dan internalisasi Manajemen Perubahan

b. Capaian Program manajemen perubahan telah dilaksanakan sejak tahun 2011 s.d. 2013, dengan capaian sebagai berikut : 1) Surat Keputusan Kepala BIN Nomor KEP-187/XII/2011 tentang Tim Reformasi BIN dan diperbaharui dengan Keputusan Kepala BIN Nomor: KEP-167/VII/2013,

tanggal 31 Juli 2013 tentang Tim Reformasi

Birokrasi di BIN; 2) Surat

Perintah

Kepala

BIN

Nomor:

SPRINT/08/I/2012

tentang

penunjukan sebagai Kelompok Kerja Tim Reformasi Birokrasi di Badan Intelijen Negara diperbaharui dengan Surat Perintah Kepala BIN Nomor:

5

SPRINT-97/VII/2013 tanggal 31 Juli 2013 tentang Kelompok Kerja Tim Reformasi Birokrasi di BIN. 3) Tim

manajemen

perubahan

telah

menyusun

dokumen

strategi

manajemen perubahan dan strategi komunikasi BIN dalam bentuk buku “Dokumen Strategi Manajemen Perubahan BIN”. 4) Sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dilakukan dengan: a) Sosialisasi perkembangan reformasi birokrasi BIN kepada seluruh pegawai pusat dan Binda; b) Sosialisasi kepada seluruh pegawai BIN yang mengikuti diklat; c) Pembuatan dan pendistribusian buku RB BIN ke seluruh unit kerja; d) Pembuatan dan pemasangan Banner RB BIN di setiap gedung; 5) Menerbitkan Surat Edaran SE-18/VIII/2013 tentang Pemberlakuan Sistem Absensi Elektronik; 6) Menerbitkan Peraturan Kepala Badan Intelijen Negara Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai BIN. 2. Penataan Perundang-undangan: a. Program PROGRAM KEGIATAN


2012

2013

2014


(Persiapan) 2. PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1. Melaksanakan inventarisasi peraturan perundangundangan 2. Menyusun peta peraturan perundangundangan yang tidak harmonis/ sinkron

Terbentuk Tim RB

Terinventarisasi peraturan perundangundangan



Dokumen inventarisasi peraturan perundangundangan

Tersusunnya peta peraturan perundangundangan yang harmonis



Dokumen Peraturan Perundangundangan yang harmonis/ sinkron

6

3. Melaksanakan regulasi dan deregulasi peraturan perundangundangan dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi 4. Penyusunan Peraturan KA BIN tentang SOP Pembentukan Peraturan PerundangUndangan di BIN

Terlaksananya regulasi peraturan perundangundangan



Dokumen Peraturan Perundangundangan yang sinkron dan harmonis

Tersusunnya Peraturan KA BIN tentang SOP Pembentu-kan Peraturan PerundangUndangan di BIN

Pelaksanaan Peraturan KA BIN tentang SOP Pembentukan Peraturan PerundangUndangan di BIN

Pelaksanaan Peraturan KA BIN tentang tentang SOP Pembentukan Peraturan PerundangUndangan di BIN

Dokumen Peraturan KA BIN tentang tentang SOP Pembentukan Peraturan PerundangUndangan di BIN

b. Capaian Program penataan peraturan perundang-undangan telah dilaksanakan sejak tahun 2011 s.d. 2013, dengan capaian sebagai berikut : 1) Terinventarisasinya peraturan perundang-undangan dalam bentuk dokumen inventarisasi peraturan perundang-undangan; 2) Tersusunnya peta peraturan perundang-undangan yang harmonis dan tidak harmonis dalam bentuk dokumen pemetaan peraturan perundangundangan; 3) Terlaksananya beberapa regulasi dan deregulasi dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang sinkron dan harmonis; 4) Ditetapkannya Peraturan Kepala Badan Intelijen Negara tentang SOP Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di BIN.

7

3. Penataan dan Penguatan Organisasi : a. Program ROGRAM KEGIATAN


2012

2013

2014


(Persiapan) 3. PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI 1. Peraturan Presiden tentang BIN sesuai UU No 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara 2. Peraturan Presiden tentang Koordinasi Penyelenggara Intelijen Negara sesuai UU No 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara 3. Peraturan Kepala BIN tentang :

Terbentuk Tim RB

Tersusunnya Perpres tentang BIN

Pelaksanaan Perpres tentang BIN

Pelaksanaan Perpres tentang BIN

Dokumen Perpres tentang BIN

Tersusunnya Perpres tentang Koordinasi Penyelenggara Intelijen Negara

Pelaksanaan Perpres tentang Koordinasi Penyelenggara Intelijen Negara

Pelaksanaan Perpres tentang Koordinasi Penyelenggara Intelijen Negara

Dokumen Perpres tentang Koordinasi Penyelenggara Intelijen Negara

Pelaksanaan Peraturan Kepala BIN tentang :

Pelaksanaan Peraturan Kepala BIN tentang :

a. Organisasi dan Tata Kerja BIN

Tersusunnya Peraturan Kepala BIN tentang : a. Organisasi dan Tata Kerja BIN

b. Visi dan Misi BIN

b. Visi dan Misi BIN

c. Susunan dan Tata Kerja Dewan Kehormatan BIN d. Sistem Intelijen Negara e. Kode Etik Intelijen Negara

c. Susunan dan c. Susunan dan c. Susunan dan Tata Kerja Tata Kerja Tata Kerja Dewan Dewan Dewan Kehormatan Kehormatan Kehormatan BIN BIN BIN d. Sistem Intelijen Negara e. Kode Etik Intelijen Negara

8

-

d. Sistem Intelijen Negara e. Kode Etik Intelijen Negara

-

d. Sistem Intelijen Negara e. Kode Etik Intelijen Negara

Tersedia dokumen Organisasi dan Tata Kerja BIN yang right sizing Tersedia Dokumen Visi dan Misi BIN Dokumen Susunan dan Tata Kerja Dewan Kehormatan BIN Dokumen Sistem Intelijen Negara Dokumen Kode Etik Intelijen Negara

f. Mekanisme Koordi1) Pnasi Intelijen g. e Mekanisme nPengaman yan Pimpinan uNasional h. Mekanisme s Penggalian Informasi uTerhadap Sasaran nYang Menjalani a Proses nHukum i. Tata Cara Penyadapan j. PPedoman Penggue naan Peralatan r dan a Material Intelijen k. t Klasifikasi Rahasia uIntelijen

f. Mekanisme Koordinasi Intelijen



g. Mekanisme Pengamanan Pimpinan Nasional

g. Mekanisme g. Mekanisme Pengamanan Pengamanan Pimpinan Pimpinan Nasional Nasional

h. Mekanisme Penggalian Informasi Terhadap Sasaran Yang Menjalani Proses Hukum i. Tata Cara Penyadapan j. Pedoman Penggunaan Peralatan dan Material Intelijen

h. Mekanisme h. Mekanisme Penggalian Penggalian Informasi Informasi Terhadap Terhadap Sasaran Yang Sasaran Yang Menjalani Menjalani Proses Proses Hukum Hukum

Dokumen Mekanisme Penggalian Informasi Terhadap Sasaran Yang Menjalani Proses Hukum

i. Tata Cara i. Tata Cara Penyadapan Penyadapan

Dokumen Tata Cara Penyadapan Dokumen Pedoman Penggunaan Peralatan dan Material Intelijen

k. Klasifikasi Rahasia Intelijen

k. Klasifikasi Rahasia Intelijen

j. Pedoman j. Pedoman Penggunaan Penggunaan Peralatan dan Peralatan dan Material Material Intelijen Intelijen k. Klasifikasi Rahasia Intelijen

r

Dokumen Mekanisme Koordinasi Intelijen Dokumen Mekanisme Pengamanan Pimpinan Nasional

Dokumen Klasifikasi Rahasia Intelijen

b. Capaian Program penataan dan penguatan organisasi telah dilaksanakan sejak tahun 2011 s.d. 2013, dengan capaian sebagai berikut : 1) Ditetapkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2012 tentang Badan Intelijen Negara; 2) Ditetapkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2013 tentang Koordinasi Intelijen Negara; 3) Ditetapkannya Peraturan Kepala Badan Intelijen Negara Nomor 01 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja BIN; 4) Tersusunnya rancangan peraturan Kepala BIN tentang : a) Kode Etik Intelijen Negara; b) Mekanisme Pengamanan Pimpinan Nasional; 9

c) Mekanisme Penggalian Informasi terhadap Sasaran yang Sedang Menjalani Proses Hukum; d) Tata cara Penyadapan; e) Klasifikasi Rahasia. 5) Sejalan dengan dinamika organisasi, juga ditetapkan beberapa peraturan: a) Peraturan Kepala Badan Intelijen Negara Nomor 02 Tahun 2013 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai BIN; b) Peraturan Kepala Badan Intelijen Negara Nomor 05 Tahun 2013 tentang Arus Informasi dan Produk Intelijen BIN; c) Peraturan Kepala Badan Intelijen Negara Nomor 01 Tahun 2014 tentang Komite Intelijen Pusat dan Daerah; 4. Penataan Tata Laksana: a. Program PROGRAM KEGIATAN


2012

2013

2014


(Persiapan) 4.PENATAAN TATALAKSANA 1. Penyusunan Terbentuk SOP Tim RB penyelenggaraan tugas dan fungsi : a. Melaksanakan identifikasi penyelenggaraan tugas dan fungsi jabatan

Teridentifikasi penyelenggaraan tugas dan fungsi jabatan

Terlaksananya penyelenggaraa n tugas dan fungsi jabatan

Terlaksananya penyelenggaraan tugas dan fungsi jabatan

Terlaksana-nya penyelenggaraan tugas dan fungsi jabatan

b. Menyusun peta penyelenggaraan tugas dan fungsi jabatan c. Melaksanakan analisis tatalaksana d. Menyusun SOP

Terlaksananya penyusunan peta penyelenggaraan tugas dan fungsi jabatan Terlaksananya analisis tatalaksana Tersusunnya SOP

Terlaksananya penyusunan peta penyelenggaraa n tugas dan fungsi jabatan Terlaksananya analisis tatalaksana Tersusunnya SOP

Tersusunnya peta penyelenggaraan tugas dan fungsi jabatan

Dokumen SOP penyelenggaraan tugas dan fungsi jabatan

Terlaksananya analisis tatalaksana Tersusunnya SOP penyeleng-

Dokumen analisis tatalaksana Dokumen SOP eselon I,

10

penyelenggaraan tugas dan fungsi jabatan 2. Pembangunan/ pengembangan e-government : a. Menyusun rancang bangun/peng embangan sistem e-goverment b. Elektronisasi penyelenggaraan tugas dan fungsi c. Elektronisasi dokumen intelijen d. Elektronisasi procurement

penyelenggaraan tugas dan fungsi jabatan eselon I dan II

penyelenggaraa n tugas dan fungsi jabatan eselon III dan IV

garaan tugas dan fungsi Jabatan Fung-sional Tertentu dan Umum

II, III, IV dan Jabatan Fungsional Tertentu dan Umum

Tersusunnya rancang bangun/pengem bangan sistem e-goverment

Terlaksananya rancang bangun/pengem bangan sistem e-goverment

Terlaksananya Pelaksanaan rancang sistem bangun/pengemb e-goverment angan sistem e-goverment

Pengadaan perangkat elektronik penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengadaan perangkat elektronik dokumen intelijen Pengadaan barang dan jasa secara elektronis

Terlaksananya elektronisasi penyelenggaraa n tugas dan fungsi

Terlaksananya elektronisasi penyelenggaraan tugas dan fungsi

Terlaksananya elektronisasi dokumen intelijen

Terlaksananya Pelaksanaan elektronisasi elektronisasi dokumen intelijen dokumen intelijen

Terlaksananya elektronisasi pengadaan barang dan jasa

Terlaksananya elektronisasi pengadaan barang dan jasa

Terbentuk Tim RB

Pelaksanaan elektronisasi penyelenggaraan tugas dan fungsi

Pelaksanaan elektronisasi pengadaan barang dan jasa

b. Capaian : Program Penataan Tata Laksana telah dilaksanakan sejak tahun 2011 s.d. 2013, dengan capaian sebagai berikut : 1) Tersusunnya SOP penyelenggaraan tugas dan fungsi jabatan eselon I, II, III dan IV di lingkungan BIN; 2) Terbangunnya jaringan e-government meliputi: a. Aplikasi Sistem Informasi Intelijen; b. Aplikasi Sistem Pelaporan Keuangan; c. Aplikasi Sistem Pelaporan Barang Persediaan. 3) Terbangunnya sistem e-procurement pengadaan barang dan jasa.

11

5. Penataaan Sistem Manajemen SDM Aparatur: a. Program PROGRAM KEGIATAN


2012

2013

(Persiapan) 5. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR 1. Penataan Terbentuk Revisi sistem Tim RB Peraturan rekrutmen Kepala BIN pegawai tentang Rekrutmen 2. Analisis Tersedianya Tersedianya jabatan informasi informasi tentang tugas tentang tugas dan tanggung dan jawab setiap tanggungjawab jabatan setiap jabatan 3. Evaluasi Tersedianya Tersedianya jabatan peringkat peringkat jabatan jabatan 4. Penyusunan Tersedianya Seluruh standar dokumen jabatan kompetensi standar mengacu pada jabatan kompetensi standar jabatan kompetensi 5. Asesmen Tersusunnya 50% individu indivdu rencana telah berdasarkan pelaksanaan melaksanakan kompetensi asesmen asesmen individu berdasarkan berdasarkan kompetensi kompetensi 6. Penerapan Tersusunnya Sistem sistem rencana penilaian penilaian penilaian kinerja individu kinerja kinerja individu siap diterapkan individu

7. Pembangunan/pengembangan database pegawai 8. PenyusunanP eraturan Kepala BIN ttg diklat pegawai yang berbasis kompetensi

Pembangunan / pengembangan sistem database pegawai Tersusunnya sistem Diklat Pegawai yang berbasis kompetensi.

12

Penyempurnaan data pegawai

-

2014

Tersedianya informasi tentang tugas dan tanggungjawab setiap jabatan Tersedianya peringkat jabatan Seluruh jabatan mengacu pada standar kompetensi 100% individu telah melaksanakan asesmen berdasarkan kompetensi


Tersedia dokumen tentang Rekrutmen. Tersedianya informasi tentang tugas dan tanggung jawab setiap jabatan Tersedianya peringkat jabatan Seluruh jabatan mengacu pada standar kompetensi Tersedianya peta profil kompetensi seluruh individu

Penerapan penialaian kinerja individu

Tersedia sistem penialaian kinerja individu dan diterapkan kepada seluruh individu

Penyempurnaan data pegawai

Tersedianya data base pegawai yang up to date dan valid

-

Tersedia dokumen sistem Diklat Pegawai yang berbasis kompetensi.

b. Capaian : Program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur telah dilaksanakan sejak tahun 2011 s.d. 2013, dengan capaian sebagai berikut : 1) Ditetapkannya Peraturan Kepala Badan Intelijen Negara Nomor 06 Tahun 2013 tentang Perekrutan Pegawai BIN; 2) Disahkannya Berita Acara Hasil Validasi Nilai Jabatan dan Kelas Jabatan di BIN tanggal 17 Juli 2012; 3) Disahkannya Berita Acara Hasil Validasi Nilai Jabatan dan Kelas Jabatan di BIN tanggal 2 Mei 2013; 4) Terlaksananya sosialisasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala BKN Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS; 5) Terbangunnya database pegawai BIN; 6) Tersusunnya rancangan Revisi Peraturan Kepala Badan Intelijen Negara tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai BIN. Selain capaian di atas, dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir pegawai, juga ditetapkan Peraturan Kepala Badan Intelijen Negara Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pola Karir Pegawai BIN. 6. Penguatan Pengawasan: a. Program PROGRAM KEGIATAN

2011

TARGET PER TAHUN 2012 2013 (Persiapan)

6 PENGUATAN PENGAWASAN 1. Penerapan Terbentuk Terlaksananya Sistem Tim RB Penerapan SPI Pengendalian BIN Internal (SPI) BIN 2. Peningkatan peran Aparat Meningkatnya Pengawasan kompetensi Internal aparat Pemerintah pengawasan (APIP)

13

2014


Terlaksananya Penerapan SPI BIN

Terlaksananya Penerapan SPI BIN

Laporan penerapan SPI BIN

Meningkatnya kompetensi aparat pengawasan

Meningkatnya kompetensi aparat pengawasan

Peningkatan kompetensi aparat pengawasan

sebagai quality assurance dan consulting : a. Melaksanakan peningkatan kualitas auditor b. Menjadikan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Inspektorat Utama sebagai acuan utama pemeriksaan BPK c. Mempertahankan opini BPK 3. Penyusunan Peraturan Kepala BIN tentang Kode Etik Pegawai BIN 4. Penyusunan pedoman penilaian Kode Etik 5. Penyusunan Peraturan Kepala BIN tentang Pelindungan Personel BIN

Tersusun nya Kode Etik Pegawai BIN

Tersusunnya Pedoman Penilaian kode Etik Tersusunnya Peraturan kepala BIN tentang Pelindung-an Personel BIN

14

-

-

Tersedianya dokumen Kode Etik Pegawai BIN

Terlaksananya Pedoman Penilaian kode Etik

Terlaksananya Pedoman Penilaian kode Etik

Dokumen Pedoman Penilaian kode Etik

Terlaksananya Peraturan kepala BIN tentang Pelindungan Personel BIN

Terlaksananya Peraturan kepala BIN tentang Pelindungan Personel BIN

Tersedianya dokumen Perka BIN tentang Pelindungan Personel BIN

b. Capaian : Program Penguatan Pengawasan telah dilaksanakan sejak tahun 2011 s.d. 2013, dengan capaian sebagai berikut : 1) Ditetapkannya Peraturan Kepala Badan Intelijen Negara Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan BIN (SPIP); 2) Tersusunnya rancangan revisi Peraturan Kepala Badan Intelijen Negara Nomor 015 Tahun 2008 tentang Kode Etik Pegawai Badan Intelijen Negara; 3) Tersusunnya rancangan Peraturan Kepala BIN tentang Pelindungan Personel BIN; 4) Meningkatnya kompetensi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) sebagai quality assurance dan consulting; 5) Terlaksananya penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh Pegawai BIN; 6) Terlaksananya pengisian data Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) bagi pejabat eselon I, II dan pejabat tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan di BIN. 7. Penguatan Akuntabilitas Kinerja: a. Program PROGRAM KEGIATAN


2012

2013

2014


(Persiapan) 7. PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA 1. Penguatan akuntabilitas kinerja BIN a. Menyusun SAKIP dengan penerap-an mana-

Terbentuk Tim RB 1) Tersusunnya pedoman penyusunan SAKIP

15

Terlaksananya pedoman penyusunan SAKIP

Terlaksananya pedoman penyusunan SAKIP

Dokumen Pedoman Penyusunan SAKIP

jemen kinerja organisasi dan kinerja individu`

b. Peningkatan kualitas LAKIP

c. Peningkatan kualitas rencana kerja eselon I dan II

2. Pengembangan sistem manajemen kinerja organisasi a. Menyusun pengembangan sistem manajemen kinerja organisas b. Peningkatan pelaksanaan sistem eprocurement pengadaan barang/jasa c. Peningkatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kinerja

2) Tersusunnya SAKIP dengan penerapan manajemen kinerja organisasi dan kinerja individu

Meningkatnya kualitas SAKIP a. Laporan realisasi anggaran b. Neraca c. Catatan atas Laporan Keuangan Terlaksanany a pedoman penyusunan penetapan kinerja dan LAKIP

Meningkatnya kualitas SAKIP a. Laporan realisasi anggaran b. Neraca c. Catatan atas Laporan Keuangan Terlaksananya pedoman penyusunan penetapan kinerja dan LAKIP

Opini WTP dari BPK

2) Meningkatnya kualitas LAKIP

Meningkatnya kualitas LAKIP

Meningkatnya kualitas LAKIP

Peningkatan Penilaian LAKIP

1) Tersusunnya pedoman Renstra BIN

Terlaksananya penyusunan Renstra BIN

Terlaksananya penyusunan Renstra BIN

Dokumen Pedoman Renstra BIN

2) Tersusunnya penyempurnaan pedoman penyusunan rencana kerja eselon I dan II

Meningkatnya kualitas rencana kerja eselon I dan II

Meningkatnya kualitas rencana kerja eselon I dan II

Tersedianya pedoman penyusunan rencana kerja eselon I dan II

Terlaksana-nya pengembangan sistem manajemen kinerja organisasi

Terlaksananya pengembanga n sistem manajemen kinerja organisasi

Terlaksananya pengembangan sistem manajemen kinerja organisasi

Pelaksanaan sistem manajemen kinerja organisasi

Meningkatnya pelaksanaan sistem eprocurement pengadaan barang/jasa Tersusunnya pedoman penyusunan monitoring dan evaluasi pelaksanaan

Meningkatnya pelaksanaan sistem eprocurement pengadaan barang/jasa Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan kinerja

Meningkatnya pelaksanaan sistem eprocurement pengadaan barang/jasa Meningkatnya monitoring dan evaluasi pelaksanaan kinerja

Pelaksanaan sistem eprocurement pengadaan barang/jasa

1) Tersusunnya pedoman penyusunan penetapan kinerja dan LAKIP

16

Dokumen pedoman penyusunan penetapan kinerja dan LAKIP

Dokumen pedoman penyusunan monitoring dan evaluasi pelaksanaan

kinerja 3. Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) a. Membuat pedoman penyu-sunan IKU b. Membuat pedoman penyu-sunan indikator kinerja kegiatan

kinerja

Tersusunnya pedoman penyusunan IKU Tersusunnya pedoman penyusunan indikator kinerja kegiatan

Terlaksananya penyusunan IKU

Terlaksananya penyusunan IKU

Terlaksananya penyusunan indikator kinerja kegiatan

Terlaksananya penyusunan indikator kinerja kegiatan

Dokumen pedoman penyusunan IKU Dokumen pedoman penyusunan indikator kinerja kegiatan

b. Capaian : Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja telah dilaksanakan sejak tahun 2011 s.d. 2013, dengan capaian sebagai berikut : 1) Tersusunnya SAKIP dengan menetapkan: a) Peraturan Kepala BIN Nomor 03 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala BIN Nomor 01 tahun 2010 tentang Rencana Strategis Badan Intelijen Negara Tahun 2010-2014; b) Rencana Kinerja Tahunan BIN; c) Peraturan Kepala BIN Nomor 05 Tahun 2012 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja BIN, Eselon I dan Eselon II di lingkungan BIN; d) Penetapan Kinerja BIN; 2) Tersusunnya LAKIP BIN; Dalam rangka meningkatkan penguatan akuntabilitas kinerja BIN, juga ditetapkan beberapa peraturan: 1) Peraturan Kepala Badan Intelijen Negara Nomor 06 Tahun 2012 tentang Pedoman Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan BIN; 2) Peraturan Kepala Badan Intelijen Negara Nomor 08 Tahun 2012 tentang Tim Pertimbangan Pengadaan Barang/Jasa di BIN;

17

3) Peraturan Kepala Badan Intelijen Negara Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Anggaran Kegiatan dan/atau Operasi Intelijen BIN; 4) Peraturan Kepala Badan Intelijen Negara Nomor 07 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Intelijen Negara Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Rumah Negara BIN. 8. Penguatan Pelayanan Publik a. Program PROGRAM KEGIATAN


2012

2013


2014

(Persiapan) 8. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 1. Pembangunan Terbentuk Terbangunnya Terlaksananya Website BIN Tim RB Website BIN Website BIN 2. Penerapan TerpetakanTersusunnya Standar nya pelayanan Standar Pelayanan pada masingPelayanan pada pada Unit masing unit masing-masing Kerja BIN kerja Unit Kerja BIN

Terlaksananya website BIN Terlaksananya Standar Pelayanan pada masing-masing Unit Kerja BIN

Tersedianya website BIN Dokumen Standar Pelayanan pada masingmasing Unit Kerja BIN

b. Capaian Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik telah dilaksanakan sejak tahun 2011 s.d. 2013, dengan capaian sebagai berikut : 1) Tersedianya website BIN; 2) Terbitnya

Surat

Keputusan

Menteri

PAN

dan

RB

RI

Nomor

B/4282/M.PAN RB/12/2013, Tanggal 31 Desember 2013, Tentang Hasil Penilaian Pelayanan Publik pada BIN. Selain capaian di atas, di BIN telah terbentuk PPID berdasarkan keputusan Kepala BIN No : Kep 179/X/2012, tangga; 11 Oktober 2012, tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Badan Intelijen Negara.

18

B. HASIL (OUTCOME) 1. Berdasarkan hasil penilaian Kemen PAN dan RB, dokumen usulan RB BIN telah memenuhi kelengkapan 100%, Road Map RB BIN 95% dan hasil verifikasi lapangan RB BIN mencapai nilai 46 (level 2 dari range score 41-50) dengan tunjangan kinerja yang diusulkan 45%. 2. Hasil Assessment PMPRB on-line BIN telah melakukan assessment per 31 April 2013 yang hasilnya telah dikirim ke Menpan melalui PMPRB on-line dengan score nilai total 91,03 yang berasal dari unsur pengungkit maupun hasil. C. DAMPAK Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Badan Intelijen Negara yang dimulai pada akhir tahun 2011, telah memberikan dampak dan perubahan-perubahan yang signifikan terhadap perkembangan organisasi BIN. Hal ini bisa dilihat dari delapan area perubahan meliputi : 1. Manajemen Perubahan (Pola Pikir dan Budaya Kerja) a. Komitmen pimpinan dan pegawai dalam menerapkan reformasi birokrasi. b. Terciptanya strategi komunikasi manajemen perubahan yang menjembatani penyampaian kebijakan pimpinan kepada seluruh pegawai melalui jam pimpinan, rapat kerja, pendidikan dan pelatihan, Forum Diskusi Grup (FDG), sosialisasi RB, sosialisasi JFA, dan forum-forum lainnya. c. Menurunnya pelanggaran disiplin pegawai. 2. Penataan Peraturan Perundang-undangan a. Meningkatnya kepatuhan pegawai terhadap peraturan perundang-undangan. b. Penyelenggaraan tugas dan fungsi dapat terlaksana secara optimal 3. Penguatan Organisasi a. Terbentuknya organisasi tepat fungsi dan ukuran (right size). b. Meningkatnya kompetensi penyelenggaraan fungsi intelijen. c. Menguatnya penyelenggaraan fungsi koordinasi intelijen. 19

4. Penataan Tata Laksana a. Terlaksananya tugas dan fungsi sesuai dengan SOP. b. Meningkatnya kinerja organisasi secara efektif dan efisien 5. Penataaan Sistem Manajemen Aparatur SDM a. Terlaksananya pola rekrutmen yang transparan dan akuntabel. b. Penempatan SDM sesuai dengan kompetensi. c. Terbangunnya kepastian pola karir pegawai. d. Terlaksananya pendidikan dan pelatihan pegawai secara berjenjang dan berbasis kompetensi. e. Terakreditasinya Pusdiklat BIN untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan intelijen, kepemimpinan tingkat III, tingkat IV, pra jabatan golongan I dan II, dan pra jabatan golongan III. 6. Penguatan Pengawasan a. Pengelolaan anggaran BIN dilaksanakan secara akuntabel. b. Kinerja BIN terselenggara secara efektif dan efisien. c. Opini

BPK terhadap Laporan Keuangan BIN selama 6 (enam) tahun

berturut-turut dari tahun 2007 s.d. 2012 mendapat predikat WTP. d. Opini Kementerian Keuangan terhadap Penatausahaan Barang Milik Negara BIN selama 2 (dua) tahun dari tahun 2011

dan 2012 dengan predikat

“Terbaik”. 7. Penguatan Akuntabilitas Kinerja a. PENETAPAN kinerja lembaga dan unit kerja eselon I dan II, disusun berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) BIN yang berorientasi hasil. b. Seluruh pengadaan Barang dan Jasa dilaksanakan secara e-procurement . c. Terciptanya tertib administrasi pengelolaan anggaran kegiatan dan/atau operasi intelijen. d. Terciptanya tertib administrasi penatausahaan Barang Milik Negara BIN.

20

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik a. Tersedianya informasi tentang penerimaan mahasiswa STIN. b. Tersedianya informasi tentang penerimaan pegawai BIN. c. Tersedianya beberapa informasi aktual lainnya. d. Fasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan intelijen kepada beberapa instansi terkait. D. PELAKSANAAN QUICK WIN Program Quick Wins RB BIN meliputi 6 (enam) kegiatan, seluruhnya telah diselesaikan dengan capaian sebagai berikut: 1. Ditetapkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 tahun 2012 tentang Badan Intelijen Negara, tanggal 30 Oktober 2012; 2. Ditetapkannya Peraturan Kepala Badan Intelijen Negara Nomor 01 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Badan Intelijen Negara, tanggal 9 Nopember 2012; 3. Disahkannya Berita Acara Hasil Validasi Nilai Jabatan dan Kelas Jabatan di BIN tanggal 17 Juli 2012; 4. Disahkannya Berita Acara Hasil Validasi Nilai Jabatan dan Kelas Jabatan di BIN tanggal 2 Mei 2013; 5. Ditetapkannya Peraturan Kepala Badan Intelijen Negara Nomor 04 tahun 2012 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) BIN tanggal 12 Nopember 2012; 6. Dilaksanakannya launching website BIN pada tanggal 7 Mei 2012. E. PERUBAHAN PERILAKU Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja ditandai dengan: 1. Meningkatnya rasa tanggung jawab pegawai terhadap tugas dan fungsinya. 2. Tumbuhnya kesadaran pegawai untuk meningkatkan kompetensi melalui berbagai jenjang pendidikan. 3. Tumbuhnya budaya rasa malu melakukan pelanggaran kode etik dan peraturan perundang-undangan. 21

F. PANDANGAN PARA PENGGUNA 1. Meningkatnya jumlah pelamar calon mahasiswa STIN; 2. Meningkatnya jumlah pelamar calon pegawai BIN; 3. Semakin banyaknya permintaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan intelijen dari instansi terkait; 4. Semakin terbukanya kesempatan partisipasi publik dalam pengadaan barang dan jasa BIN. G. KOMITMEN PIMPINAN 1. Melaksanakan program dan kegiatan RB sesuai dengan road map yang sudah ditetapkan; 2. Memberi contoh, memotivasi dan mendorong pegawai untuk melaksanakan program dan kegiatan RB sesuai dengan ketentuan; 3. Pemberian penghargaan bagi yang berprestasi dan penjatuhan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran; 4. Melaksanakan PMPRB sesuai dengan ketentuan; 5. Mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan program dan kegiatan RB secara konsisten dan berkelanjutan. H. KENDALA DAN HAMBATAN Sesuai dengan struktur organisasi dan meningkatnya tugas dan fungsi BIN, jumlah pegawai yang ada saat ini masih jauh dari memadai. Target kecukupan pegawai sesuai dengan Tabel Organisasi Personel ditetapkan sebanyak 5.432 orang, hingga saat ini baru terpenuhi sebanyak 1.804 orang atau 33,21%. Penambahan formasi personel yang diterima selama 10 tahun terakhir rata-rata jumlahnya sama dengan pegawai yang memasuki usia pensiun, hal tersebut secara tidak langsung berpengaruh terhadap kinerja organisasi. I. ANGGARAN Anggaran yang dikeluarkan untuk pelaksanaan reformasi birokrasi BIN dilakukan melalui optimalisasi DIPA tahun 2013 sebesar Rp39.990.193.000,00. 22

J. PANDANGAN BIN TERHADAP PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI 1. Badan Intelijen Negara bertekad untuk terus melaksanakan program dan kegiatan reformasi birokrasi sesuai dengan road map yang telah ditetapkan. 2. Reformasi birokrasi membawa dampak yang positif terhadap penguatan organisasi, pola pikir dan budaya kerja seluruh pegawai BIN serta meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas kinerja. 3. Reformasi birokrasi hendaknya dapat dilaksanakan secara berkelanjutan menuju organisasi kelas dunia.

23

BAB III PENUTUP 1. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di BIN dimaksudkan untuk membangun pola pikir dan budaya kerja seluruh pegawai BIN yang kompeten dan profesional, sehingga diharapkan penyelenggaraan tugas dan fungsi dapat berjalan secara efektif, efisien dan akuntabel. 2. Tunjangan kinerja bukan merupakan tujuan utama dari pelaksanaan reformasi birokrasi, tetapi harus dimaknai sebagai penghargaan atas prestasi kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi. 3. Reformasi birokrasi hanya akan berhasil apabila mendapat dukungan dan peran aktif dari pimpinan dan seluruh pegawai BIN untuk berkomitmen melaksanakan seluruh program dan kegiatan RB BIN yang telah ditetapkan. Jakarta, 28 Maret 2014 Otentikasi :

24

LAPORAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI BADAN INTELIJEN NEGARA BAB I PENDAHULUAN

Recommend Documents