LAPORAN MONITORING KONVENSI HASIL SIDANG INTERNATIONAL MARITIME ORGANIZATION (IMO) PERIODE JUNI TAHUN 2013
International Maritime Organization (IMO) pada bulan Juni 2013 telah melakukan sidang Maritime Safety comitee yang berlokasi di London, Inggris. Adapun hasil sidang yang diselenggarakan pada tanggal 12 sampai dengan 21 Juni tahun 2013 adalah sebagai berikut: 1. Instrumen Wajib Baru Code untuk Organisasi yang diakui (RO Code). Dalam hal ini group telah mencatat ketidakkonsistenan dalam penggunaan istilah “Mobile offshore unit” dan “Offshore Installation” dan memutuskan untuk menggunakan istilah “Mobile Offshore Drilling Units” dengan maksud untuk memberikan teks yang jelas dan konsisten sebagaimana istilah ini dijelaskan dalam SOLAS regulations IX/1.7 dan XI-2/1.1.5. Juga mencatat untuk maksud MARPOL, Floating craft dan fixed atau floating platforms yang termasuk sebagai bagian dari definisi istilah “kapal” 2. Amandemen untuk instrument wajib yang telah ada Amandemen untuk konvensi SOLAS 1974 Dalam hal amandemen SOLAS regulasi III/19 sehubungan dengan memasuki enclosed space / ruang tertutup dan latihan penyelamatan telah ditambahkan persyaratan latihan untuk memeriksa dan menggunakan alat-alat untuk mengukur kadar atmosphere di dalam ruangan tertutup. Untuk konsistensi penambahan persyaratan latihan ini, juga harus tercermin dalam konsekuensial draft amandemen terhadap HSC Code 1994 dan 2000 dan MODU Code 1979, 1989 dan 2009. Dalam hal amandemen SOLAS regulasi V/19, membuat perubahan dalam SOLAS aturan V/19.2.2.3 dan V/19.2.4.4 untuk mengizinkan: a. fase dalam pelaksanaan untuk kapal yang di bangun sebelum 1 Juli 2002, dan b. pengecualian untuk kapal-kapal yang akan secara permanen tidak
dioperasikan dalam waktu 2 tahun setelah tanggal pelaksanaan. Dalam hal amandemen SOLAS regulasi XI-1, telah disetujui penambahan perubahan untuk konsistensi dengan amandemen MARPOL 74/78 dan protocol Load Lines 1998. Amandemen HSC Code 1994 dan 2000. Telah dipertimbangkan untuk perubahan HSC Code 1994 dan 2000 dan telah disetujui untuk memasukkan dalam tanda kurung persyaratan latihan baru untuk memeriksa dan menggunakan alat-alat untuk mengukur kadar atmosphere dalam ruangan tertutup sejalan dengan perubahan tambahan untuk amandemen SOLAS regulasi III/19. Sehubungan dengan amandemen HSSC Code 1994, juga telah disetujui untuk menggantikan kata “shall” dengan kata “ should” pada paragraph 18.5.4, 18.5.8 dan 18.5.12.2 sejalan dengan seluruh kode. Amandemen ISM Code. Telah dipertimbangkan rancangan amandemen untuk ISM Code dan telah disetujui dan disepakati, khususnya, untuk menghapus kata-kata “as amended” dan “as may be amended” dalam catatan kaki baru mengacu pada surat edaran dan termasuk rancangan amandemen kata pengantar dari publikasi Code. Amandemen protocol Load Lines 1988 Telah dipertimbangkan perubahan amandemen protocol Load Lines 1988 dan telah dipersiapkan teks terakhir perubahan amandemen protocol load lines 1988 bersama-sama dengan rancangan resolusi MSC yang diperlukan sebagaimana tercantum dalam lampiran 8. 3. Amandemen untuk instrument non-wajib. Amandemen MODU Codes 1979, 1989 dan 2009 dan DSC Code. Dalam hal perubahan amandemen MODU Codes 1979, 1989, 2009 telah disetujui untuk memasukkan dalam tanda kurung persyaratan latihan baru untuk memeriksa dan menggunakan alat-alat untuk mengukur kadar atmosphere dalam ruangan tertutup sejalan dengan perubahan tambahan untuk amandemen SOLAS regulasi III/19 ( lihat perubahan sub-paragraph 10.6.4.3.3 (1979 MODU Code),
14.13.3.3 (1989 MODU Code) dan 14.14.3.3 (2009 MODU Code)
ANNEX 1 Draft Resolusi MSC Penerapan Code untuk Recognized Organizations (RO CODE) Part 1 General Part 2 Persyaratan pengakuan & kewenangan untuk organisasi 2.1 Umum Pendelegasian wewenang oleh Negara Bendera untuk sebuah Organisasi harus tunduk pada konfirmasi kemampuan organisasi yang menunjukkan bahwa ia memiliki kapasitas untuk memberikan standard tinggi layanan dan kepatuhan dengan persyaratan Code ini dan perundang-undangan nasional yang berlaku. 2.2 Peraturan dan Ketentuan RO harus menetapkan, mempublikasikan dan sistematis mempertahankan aturan dan ketentuan, versi yang harus disediakan dalam bahasa inggris, untuk design, konstruksi dan sertifikasi kapal dan system penting terkait dan menyediakan penelitian yang memadai untuk memastikan perbaharuan yang sesuai dengan kriteria. 2.3 Independensi RO dan staffnya tidak boleh terlibat di dalam setiap kegiatan yang mungkin bertentangan dengan independensi keputusan dan integritas yang berkaitan dengan sertifikat statutory dan layanan. 2.4 Sifat Tidak Memihak Personal RO harus bebas dari setiap tekanan, dimana mungkin akan mempengaruhi keputusan mereka dalam melakukan pelayanan dan sertifikasi statutory. 2.5 Integritas RO akan di atur oleh prinsip-prinsip perilaku etis, yang harus dicantumkan di dalam Code of Ethics yang harus mengakui tanggung jawab yang melekat terkait dengan pelimpahan wewenang untuk memasukkan jaminan kinerja yang memadai dari pelayanan.
2.6 Kompetensi RO harus melakukan sertifikasi wajib dan layanan dengan menggunakan surveyor berwenang dan auditor yang memenuhi syarat, terlatih dan berwenang untuk melaksanakan semua tugas dan tanggung jawabnya dalam tingkat tanggung jawab kerja. 2.7 Tanggung Jawab RO harus menetapkan dan mendokumentasikan tanggung jawab, wewenang, qualifikasi dan keterkaitan personnel yang bekerja yang mempengaruhi kualitas layanan. 2.8 Transparansi Transparansi mencerminkan prinsip akses, atau pengungkapan, semua informasi yang berhubungan dengan serifikat wajib dan pelayanan yang dilakukan oleh RO atas nama Negara bendera. RO harus menyampaikan informasi kepada Negara bendera sebagaimana digambarkan dalam bagian pada komunikasi/kerjasama dengan Negara bendera. Informasi mengenai status sertifikasi kapal oleh RO harus di buat tersedia untuk umum. 3. Management dan Organisasi 3.1 General RO harus, berdasarkan ketentuan Code ini, mengembangkan dan menerapkan sebuah Quality
management
system
dan
harus
meningkatkan
efektifitas
secara
berkesinambungan. 3.2 Quality, Safety dan pollution prevention policy. RO harus menetapkan dan mendokumentasikan tujuan kebijakan untuk, dan komitmen untuk, Quality, safety dan pencegahan polusi. Khususnya, Management RO harus: .1 memastikan kebijakan dan sasaran yang ditetapkan. .2 memastikan bahwa kebijakan dan sasaran yang tepat untuk tujuan organisasi. .3 mengkomunikasikan kebijakan dan sasaran, termasuk ketentuan yang berlaku
untuk sertifikasi wajib dan pelayanan, untuk organisasi dan memastikan bahwa hal itu dipahami dalam organisasi. .4 menjamin ketersediaan sumber daya yang memadai. .5 mencakup komitmen untuk mematuhi dengan semua persyaratan yang berlaku dan meningkatkan secara terus menerus effektifitas Quality Management System. .6 melakukan review management; yang meliputi kerangka kerja untuk meninjau sasaran mutu .7 review kebijakan mutu, sasaran dan Quality management system untuk melanjutkan kesesuaian. 3.3 Persyaratan Dokumen 3.3.1 Quality management system harus meliputi dokumen-dokumen berikut ini: .1 kebijakan mutu dan sasaran mutu .2 quality manual .3 prosedure dan catatan yang diperlukan oleh Code dan perundang-undangan nasional Negara bendera uyang diakui. .4 prosedur untuk memastikan keefektifan rencana, operasi dan control proses RO .5 aturan dan peraturan yang berlaku untuk daerah wewenang RO .6 daftar kapal-kapal yang sertifikasi dan layanan hukum yang disediakan .7 proses prosedur dokumen lain yang dipertimbangkan dianggap perlu. .8 spesifikasi dan diagram yang mendefinisikan atau memperkuat proses layanan .9 pro-forma laporan, checklists dan sertifikat yang sesuai dengan sertifikat yang tercakup dalam sertifikasi ini. 3.3.2 Quality management system juga harus meliputi dokumen eksternal, seperti: .1 standards nasional dan internasional yang diperlukan untuk kegiatan yang diatur dalam instruments ini. .2 konvensi dan resolusi IMO .3 peraturan perusahaan pelayaran nasional dan standards sesuai dengan
wewenang RO .4 dokumen dan data yang disampaikan kepada RO untuk verifikasi dan/atau persetujuan .5 koresponden tertentu yang didefinisikan oleh RO yang bersifat penting. 3.4 Quality Manual RO harus menetapkan dan memelihara sebuah quality manual yang mencakup: .1 lingkup quality management system, termasuk detail, dan alasan pengecualian apapun. .2 pernyataan manajemen tentang kebijakan dan tujuan untuk, dan komitmen untuk, kualitas. .3 deskripsi wilayah kegiatan dan kompetensi RO. .4 informasi umum tentang organisasi dan kantor pusat (nama, alamat, nomor telpon, dsb., dan status hukum) .5 informasi tentang hubungan RO dengan induknya atau organisasi terkait. .6 grafik yang menggambarkan struktur organisasi. .7 pernyataan management yang ditunjuk sebagai seorang designated person yang bertanggung jawab untuk quality management system organisasi. .8 deskripsi pekerjaan yang relevan .9 pernyataan kebijakan atas qualifikasi dan training personnel. .10 prosedur terdokumentasi yang ditetapkan untuk quality management system, atau referensi untuk mereka. .11 uraian dari interaksi antara proses quality manajemen system, dan .12 uraian semua dokumen-dokumen yang dipersyaratkan oleh quality management system. 3.5 Control of documents 3.5.1 Dokumen-dokumen yang dipersyaratkan oleh quality management system harus di control. Penyediaan control dokumen harus diterapkan untuk setiap jenis dokumen, termasuk tetapi tidak terbatas untuk, penerapan media elektronik dan IT dimana dikatakan
bahwa media elektronik bisa mempengaruhi tingkat keandalan layanan atau data yang disimpan. 3.5.2 Prosedur terdokumentasi harus ditetapkan untuk menetapkan pengendalian yang diperlukan untuk: .1 menyetujui kecukupan dokumen sebelum mengeluarkan .2 review dan update sebagaimana diperlukan dan re-approve dokumen .3 memastikan bahwa perubahan dan status revisi terakhir teridentifikasi .4 memastikan bahwa versi relevan dari dokumen yang berlaku tersedia di tempat penggunaan .5 menjamin bahwa dokumen tetap dapat di baca dan mudah diidentifikasi. .6 memastikan bahwa dokumen asli eksternal yang ditentukan oleh RO yg akan di pergunakan untuk rencana dan operasi quality management system teridentifikasi dan distribusinya terkendali. .7 mencegah penggunaan dokumen obsolete dan menerapkan identifikasi yang sesuai jika dokumen obsolete tetap dipertahankan untuk tujuan apapun. 3.6 Kontrol rekaman Rekaman harus mencakup setidaknya yang relevan dengan: .1 aturan dan peraturan pengembangan dan penelitian terkait. .2 penerapan aturan dan peraturan dan persyaratan hokum melalui: .1 verifikasi dan/atau persetujuan dokumen dan/atau gambar yang sesuai dengan rancangan. .2 persetujuan dan survey material dan peralatan .3 survey selama konstruksi dan instalasi .4 survey selama layanan .5 penerbitan sertifikat .3 daftar kapal-kapal .4 semua rekaman lain yang dipersyaratkan oleh management system dan setiap penambahan persyaratan lain yang ditetapkan oleh Negara bendera.
3.7 Perencanaan RO harus dalam membuat perencanaan mempertimbangkan elemen-elemen identifikasi dibawah ini: .1 bahwa perencanaan quality management system dilakukan agar memenuhi persyaratan instrument wajib IMO, termasuk tetepi tidak terbatas untuk code ini, quality management system dan kewenangan perundang-undangan nasional Negara bendera. .2 bahwa integritas quality management system terpelihara apabila ada perubahan
untuk
quality
management
system
terencana
dan
diimplementasikan. .3 bahwa kebutuhan dan harapan pelanggan dan pihak lain yang berkepentingan dipertimbangkan, sebagai contoh feedback dari IMO, Negara bendera dan asosiasi industry. .4 keefektifan pelayanan berdasarkan statistic dari port state control, kecelakaan, loss trends dan feedback yang diperoleh dari pengguna internal dan eksternal. .5 proses penyelenggaraan quality management system berdasarkan atas feedback dari internal audit, ketidaksesuaian dan komentar internal. .6 pelajaran dari pengalaman sebelumnya dan berasal dari laporan survey pemeriksaan, investigasi kecelakaan atau sumber eksternal, dan .7 sumber informasi lain yang mengidentifikasi peluang untuk perbaikan. Dalam perencanaan pengiriman sertifikat wajib dan layanan, RO harus menentukan hal berikut yang sesuai: .1 sasaran mutu dan persyaratan untuk sertifikasi wajib dan pelayanan. .2 kebutuhan untuk menetapkan proses dan dokumen, dan untuk menyediakan sumber daya yang spesifik untuk kegiatan. .3 verifikasi, validasi, pemantauan, pengukuran, pemeriksaan dan pengujian kegiatan dan kriteria untuk penerimaan yang dikehendaki. .4 catatan yang diperlukan untuk menyediakan bukti bahwa sertifikasi wajib dan
pelayanan yang memenuhi persyaratan quality management system; persyaratan yang ditetapkan dalam Code dan perundang-undangan nasional Negara bendera. Output perencanaan ini harus dalam bentuk yang sesuai untuk struktur RO dan metode operasi. Output perencanaan harus mempertimbangkan: .1 tanggung jawab dan wewenang untuk rencana peningkatan pengembangan. .2 keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan. .3 pendekatan perbaikan metodologi dan alat-alat. .4 persyaratan sumber daya. .5 kebutuhan alternative perencanaan. .6 indikator pencapaian kinerja. .7 kebutuhan untuk dokumentasi dan rekaman. 3.8 Organisasi RO harus menunjuk seorang anggota dalam management yang, tanpa memandang tanggung jawab lain, harus mempunyai tanggung jawab dan wewenang yang mencakup: .1 menjamin proses yang dibutuhkan untuk quality management system yang ditetapkan, diimplementasikan dan dipelihara. .2 menjamin proses yang dikehendaki untuk efektifitas pengiriman sertifikat wajib dan pelayanan telah ditetapkan, diimplementasikan dan dipelihara. .3 melaporkan kepada top management pada kinerja dari system managemen mutu, pengiriman sertifikasi dan layanan serta setiap kebutuhan perbaikan. .4 memastikan promosi kesadaran semua persyaratan seluruh RO 3.9 Komunikasi 3.9.1 komunikasi internal RO harus menjamin bahwa proses komunikasi yang sesuai ditetapkan pada RO dan bahwa komunikasi berlangsung mengenai efektifitas system management mutu dan sertifikat wajib dan pelayanan tersedia.
3.9.2 komunikasi/kerjasama dengan Negara bendera RO harus menetapkan proses komunikasi yang sesuai dengan kewenangan Negara bendera bahwa, antara lain, menunjukkan sebagai berikut: .1 spesifikasi informasi oleh Negara bendera dalam hal kewenangan. .2 klasifikasi kapal. .3 kasus dimana sebuah kapal tidak dalam keadaan fit untuk berlayar tanpa membahayakan kapal atau anak buah kapal atau membuat ancaman yang tidak masuk akal membahayakan lingkungan laut. .4 informasi atas survey tertunda, recomendasi tertunda atau kondisi klass tertunda, kondisi pengoperasian, atau pembatasan operasi dikeluarkan terhadap kelas kapal yang harus dibuat tersedia atas permintaan oleh wewenang Negara bendera. .5 informasi lain seperti yang ditentukan oleh kewenangan Negara bendera. 3.9.3 kerjasama antar ROs Dalam rangka ditetapkan oleh Negara bendera , RO harus bekerjasama dan berbagi pengalaman terkait dengan ROs lain dengan pandangan untuk menseragamkan proses sehubungan dengan sertifikat wajib dan pelayanan untuk Negara bendera, sebagaimana mestinya. 3.10 Management Review Masukan kepada tinjauan manajemen harus mencakup informasi berikut ini: .1 hasil audit .2 feedback dari pihak terkait .3 status pencegahan dan tindakan perbaikan .4 tindak lanjut dari tinjauan manajemen sebelumnya .5 perubahan yang dapat mempengaruhi quality managemeny system .6 rekomendasi untuk perbaikan Output dari tinjauan manajemen harus mencakup setiap keputusan dan kegiatan sehubungan dengan: .1 peningkatan efektifitas quality management system dan prosesnya
.2 peningkatan pelayanan sehubungan dengan ketetapan persyaratan yang ditetapkan dalam perjanjian kewenangan .3 persyaratan sumber daya 4 Sumber Daya RO harus mempunyai kapasitas untuk: .1 menyediakan untuk penerbitan dan sistimatika pemeliharaan atuaran dan/atau peraturan untuk design, konstruksi dan sertifikasi kapal dan .2 memungkinkan partisipasi dalam pengembangan aturan dan / atau peraturan oleh perwakilan dari Negara bendera dan pihak lain yang berkepentingan RO harus harus ditunjang dengan personnel yang dilengkapi, setiap saat, dengan managerial, technical, support dan staff penelitian sesuai dengan ukuran kapal didalam Class, komposisi dan organisasi dalam konstruksi, perbaikan dan perubahan kapal. RO harus menentukan, menyediakan dan memelihara infrastruktur yang dikehendaki untuk melekukan sertifikasi wajib dan pelayanan sesuai dengan persyaratan wajib instrument IMO 5 Sertifikasi Wajib dan Proses Pelayanan RO harus merencanakan dan mengawasi design dan perkembangan sertifikasi wajib dan proses pelayanan. Input sehubungan dengan persyaratan pelayanan harus ditentukan dan dipelihara rekamannya. Pada langkah yang sesuai, peninjauan systimatik design dan perkembangan aturan dan standart harus dilakukan sesuai dengan perencanaan untuk mengevaluasi hasil sesuai dengan persyaratan; dan untuk mengidentifikasi setiap masalah dan usulan kegiatan yang diperlukan. Verifikasi harus dilakukan sesuai dengan perencanaan untuk memastikan bahwa design dan pengembangan output sesuai dengan persyaratan input design dan pengembangan. Record hasil verifikasi dan setiap kegiatan yang diperlukan harus dijaga.
Perubahan design dn pengembangan harus diidentifikasi dan dijaga recordnya. Perubahan harus ditinjau, diferifikasi dan divalidasi, sebagaimana mestinya, dan disapproved sebelum dilaksanakan. Tinjauan perubahan design dan pengembangan harus termasuk evaluasi pengaruh perubahan atas constituent parts dan produk yang telah dikirim. RO harus menjamin bahwa sertifikasi wajib dan pelayanan dilakukan dibawah kondisi terkontrol RO harus mempunyai proses dokumentasi untuk menyampaikan komplai sehubungan dengan sertifikasi wajib dan pelayanan. 6. Tindakan pengukuran, analisis dan perbaikan RO harus merencanakan dan menerapkan monitoring, pengukuran, analisis dan proses perbaikan yang diperlukan untuk menunjukkan conform persyaratan sertifikasi wajib, untuk memastikan conformity quality management system. RO harus melakukan rencana audit, termasuk pelaksanaan internal audit pada interval yang telah direncanakan untuk menentukan apakah kegiatan otoritas conform dengan perencanaan dan bahwa quality management system effective diterapkan dan di jaga, dan bahwa system pengawasan ditempat, dimana mengawasi sertifikasi wajib dan pelayanan. RO harus melakukan vertical contract audits setiap tahun untuk setiap proses berikut ini: .1 rencana approval .2 survey konstruksi baru .3 pelayanan survey/audit berkala .4 jenis approval ( bila ada) atau survey material dan peralatan lain. RO harus menerapkan cara yang sesuai untuk monitoring, termasuk system pengawasan yang mengawasi pelaksanaan kegiatan kerja, dan apabila terdapat, proses pengukuran system management mutu. RO harus mengawasi dan mengukur pelayanan pengiriman dengan persyaratan wajib dan aturan RO untuk memverifikasi bahwa semua persyaratan telah sesuai.
RO harus membuat ketetapan untuk memastikan bahwa ketidak-sesuaian telah teridentifikasi dan terkendali. RO harus secara terus menerus meningkatkan efektivitas system management mutu melalui kualitas kebijakan, sasaran mutu, hasil audit, analisis data, perbaikan dan tindakan pencegahan dan tinjauan management. RO harus tanpa terlambat melakukan kegiatan untuk eliminasi penyebab ketidak sesuaian agar tindakan perbaikan tidak terulang. RO harus mengambil tindakan untuk mengidentifikasi dan eliminasi penyebab potensial ketidak-sesuaian sehingga mencegah terulang kembali. Tindakan pencegahan harus sesuai dengan nature dan pengaruh potensi masalah. 7. Sertifikasi System Management Mutu RO harus mengembangkan, mengimplementasikan dan menjaga keefektivan internal system management mutu yang sesuai dengan persyaratan Code ini dan berdasarkan atas bagian internasioanal Quality Standard tidak kurang efektiv daripada ISO 9000 series. RO system management mutu harus dikaji secara berkala dan bersertifikasi sesuai dengan Internasional Quality Standard untuk memenuhi standard ISO/IEC 17021:2006 8. Kewenangan RO Dibawah ketetapan peraturan SOLAS 1974, article 13 LL 66, peraturan 6 MARPOL Annex I dan peraturan 8 MARPOL Annex II dan article 6 TONNAGE 69, Negara bendera dapat mengizinkan RO untuk bertindak atas namanya dalam sertifikasi wajib dan pelayanan dan penentuan tonase hanya untuk kapal yang berhak mengibarkan benderanya sebagaimana dipersyaratkan oleh konvensi ini. Negara bendera harus menetapkan dasar hokum dimana otorisasi sertifikasi dan jasa hukum yang diberikan. Spesifikasi kewenangan RO harus mempertimbangkan: .1 jenis dan ukuran kapal .2 konvensi dan instrument lain, termasuk perundan-undangan nasional yang
relevan. .3 approval of drawing .4 approval material dan peralatan. .5 survey, audit, inpeksi .6 penerbitan, pengesahan dan/atau perpanjangan sertifikat. .7 tindakan perbaikan .8 penarikan atau pembatalan sertifikat .9 pelaporan Part 3 Pengawasan RO Menetapkan program pengawasan. Negara bendera harus menetapkan atau berpartisipasi dalam program pengawasan dengan sumber daya yang mencukupi untuk monitoring, dan komuniksai dengan, RO agar dapat memastikan bahwa kewajiban internasional sepenuhnya terpenuhi. Prinsip-prinsip audit Negara bendera harus puas bahwa RO mempunyai system manajemen mutu yang efektif ditempat. Negara bendera bias mengandalkan audit yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi yang terakreditasi atau organisasi yang setara. Kerjasama antar dalam membangun praktik audit umum sangat dianjurkan. Mengelola program pengawasan Negara bendera yang diperlukan untuk memverifikasi bahwa RO melakukan sertifikasi wajib dan pelayanan atas nama penuh persyaratan pada Code ini. Maksud dari verifikasi ini adalah untuk memastikan bahwa RO melakukan sertifikasi wajib dan pelayanan sesuai dengan Code ini dan persetujuan dengan Negara bendera. Negara bendera harus mengembangkan, mengimplementasikan, dan mengelola program pengawasan yang efektive dari RO yang bertindak atas namanya. Tujuan program pengawasan dan luasnya Negara
bendera
harus
menetapkan
tujuan
program
pengawasan,
mengarahkan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan monitoring.
untuk
Untuk informasi lebih lanjut mengenai oversight programme, persyaratan untuk pelatihan dan kualifikasi staff teknis RO, spesifikasi survey dan fungsi sertifikasi kegiatan RO atas nama Negara bendera, elemen yang akan dimasukkan dalam agreement, dapat di akses pada lampiran di bawah ini. Adopsi amandemen untuk konvensi internasional untuk SOLAS, 1974, sebagaimana telah di ubah. Chapter III - Life Saving Appliances & Arrangements Part B Persyaratan untuk kapal dan life saving appliances Aturan 19 - Emergency training and drills Terdapat perubahan sebagaimana telah diubah dalam aturan ini, untuk informasi lebih lanjut dapat diakses pada lampiran di bawah ini. Chapter V - Safety of Navigation Aturan 19 – carriage requirements for shipborne navigational systems and equipment Terdapat perubahan sebagaimana telah diubah dalam aturan ini, untuk informasi lebih lanjut dapat diakses pada lampiran di bawah ini. Chapter XI-1 Special Measures to Enhance Maritime Safety. Aturan 1- Wewenang RO Terdapat perubahan sebagaimana telah diubah dalam aturan ini, untuk informasi lebih lanjut dapat diakses pada lampiran di bawah ini. Adopsi amandemen untuk internasional Code of Safety for High-Speed Craft (1994 HSC Code) Chapter 18 Persyaratan operasional Terdapat perubahan sebagaimana telah diubah dalam aturan ini, untuk informasi lebih lanjut dapat diakses pada lampiran di bawah ini.
Adopsi amandemen untuk Internasional Management Code for The Safe Operation of Ships and for Pollution Prevention (ISM CODE) Part A Implementasi
Terdapat perubahan sebagaimana telah diubah dalam aturan ini, untuk informasi lebih lanjut dapat diakses pada lampiran di bawah ini. Adopsi amandemen untuk Internasional Maritime Solid Bulk Cargoes (IMSBC) Code Terdapat perubahan sebagaimana telah diubah dalam aturan ini, untuk informasi lebih lanjut dapat diakses di pada lampiran di bawah ini. yang meliputi antara lain: Section-1 Ketentuan Umum Section-3 Safety of personnel and ship Section-4 Assessment of acceptability of consignments for safe shipment Section-7 Cargoes that may liquefy Section-8 Test procedures for cargoes that may liquefy Section-9 Materials possessing chemical hazards Adopsi amandemen untuk Internasional Convention for Safe Container (CSC), 1972 Terdapat perubahan sebagaimana telah diubah dalam aturan ini, untuk informasi lebih lanjut dapat diakses pada lampiran di bawah ini yang meliputi antara lain: Annex I Regulations for the testing, inspection, approval and maintenance of containers Chapter I Regulations common to all systems of approval Aturan 1-Safety approval Plate Chapter IV regulations for approval of existing containers and new containers not approval at time of manufacture Aturan 9-aprroval of existing containers Aturan 10-approval of new containers not approved at time of manufacture Annex II Structural Safety Requirements and Tests Annex III Control and Verification Adopsi amandemen untuk protocol 1988 sehubungan dengan International Convention on Load Lines, 1966, sebagaimana telah di ubah Terdapat perubahan sebagaimana telah diubah dalam aturan ini, untuk informasi lebih lanjut dapat diakses pada lampiran di bawah ini yang meliputi antara lain: Annex I Regulations for determining load lines
Chapter 1 General Aturan 2-1 Kewenangan RO Adopsi amandemen untuk Code for Construction and Equipment of Mobile Offshore Drilling Units, 1989, 2009 (1989, 2009 MODU Code) Terdapat perubahan sebagaimana telah diubah dalam aturan ini, untuk informasi lebih lanjut dapat diakses pada lampiran di bawah ini. Adopsi amandemen untuk Code for Code of Safety for Dynamically Supported Craft. Terdapat perubahan sebagaimana telah diubah dalam aturan ini, untuk informasi lebih lanjut dapat diakses pada lampiran di bawah ini. Draft MSC Circular Implementasi awal amandemen 02-13 untuk International Maritime Solid Bulk Cargoes (IMSBC) Code Pedoman untuk penyampaian informasi dan penyelesaian format untuk sifat cargo yang tidak tercantum dalam IMSBC Code Pedoman untuk prosedur pengembangan dan persetujuan sampling, testing dan controlling kadar air muatan curah padat yang dapat mencair. Daftar muatan curah padat yang system pemadam kebakaran jenis gas terpasang permanen atau fixed dapat dikecualikan atau yang system fixed gas fire-extinguisher tidak efektif. Draft Amandemen untuk SOLAS Aturan II-2/4 dan II-2/16 Bagian B- Pencegahan kebakaran dan ledakan Aturan 4-Probabilitas Pengapian Bagian E- Persyaratan operasional
Aturan 16-Pengoperasian Pengoperasian Inert Gaas System Draft amandemen FSS Code Chapter 15-Inert Gas System 1. Penerapan
2. Spesifikasi teknik a. Definisi-definisi b. Persyaratan untuk semua system c. Tindakan keselamatan d. System komponen e. Indicators dan alarms f. Petunjuk manual g. Persyaratan untuk gas buang dan system inert gas generator h. Persyaratan untuk system nitrogen generator
