LAPORAN MONITORING KONVENSI HASIL SIDANG INTERNATIONAL MARITIME ORGANIZATION (IMO) PERIODE MEI TAHUN 2013 International Maritime Organization (IMO) pada bulan Mei 2013 telah melakukan 2 (dua) kali kegiatan sidang comitee yang berlokasi di London, Inggris. Adapun Sidang IMO yang telah diselenggarakan adalah sebagai berikut: 1. Sub Committee on Standards of Training and Watch Keeping yang diselenggarakan pada tanggal 29 April s/d 03 Mei 2013, yang
dipimpin oleh Mr. Bradley Groves
dari Australia dan delegasi Indonesia diwakili oleh Capt. Sahattua P.Simatupang (Embassy Indonesia), Capt. Weku Karuntu (Dirjen Perhubungan Laut), Capt. Sunaryanto( Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut).Dalam sidang Subcommittee ini membahas
tentang “ Validation of Model Training Course” Adapun
hasil dari sidang Sub-Committee ini adalah sebagaiberikut: a. Imo Model Course 7.03 (Officer in Charge of a Navigational Watch). Telah dilakukan perubahan sebagaimana tercantum dalam lampiran dengan catatan bahwa teks yang di coret untuk di hapus dan teks baru dalam bayangan atau di garis bawahi. b. Hal Pelatihan -Pengembangan pedoman untuk personil yang terlibat dengan operasi tongkang tug. - Revisi rekomendasi pada pelatihan personil pada mobile offshore units (MOUs) - Pengembangan pada kode yang diwajibkan untuk kapal-kapal yang beroperasi di perairan kutub. - Diusulkan perubahan persyaratan visi STCW Code. c. Validasi Model Pelatihan Draft IMO Model Course untuk Electro Technical Officer d. Imo Model Course 7.01 (Master and Chief Mates) Telah dilakukan perubahan sebagaimana tercantum dalam lampiran dengan catatan bahwa teks baru dalam warna hijau, sedangkan warna kuning berkorespondensi abuabu dalam STW aslinya.
e. Imo Model Course 7.02 (Chief Engineer Officer and Second Engineer Officer) Validasi model pelatihan dalam draft sesuai dengan lampiran untuk Chief Engineer Officer dan Second Engineer Officer f. Imo Model Course 7.04 (Officer in charge of an engineering watch) Validasi model pelatihan dalam bentuk draft sesuai dengan lampiran untuk officer in charge of an engineering watch. f. Validasi model pelatihan Draft IMO Model Course untuk leadership and Team Work. g. Draft laporan kepada komite keselamatan maritime. - Model course baru untuk elektro technical officer - Model course baru untuk leadership dan team work - Revisi model course untuk Basic training for oil & chemical tanker cargo operation, Basic training for liquefied gas tanker cargo operation dan Advanced training for oil tanker cargo operations. - Revisi model course untuk Master dan Chief Officer, Chief Engineer Officer dan Second Engineer Officer, Officer in Charge of a navigational watch dan Officer in charge of an engineering watch. - Pengembangan rencana pelaksanaan strategi E-Navigasi - Pengembangan Pedoman untuk pelaksanaan perubahan STCW manila tahun 2010 -Promosi implementasi konvensi STCW-F tahun 1995 - Pengembangan pedoman untuk kapal Wing-In-Ground - Peran unsur Manusia - pedoman untuk reaktivasi SMC berikut gangguan operasional SMS karena lay-up selama jangka waktu tertentu. - control keselamatan ketika mentransfer orang di laut - memastikan efisiensi dan pengguna ISM Code - revisi ISM Code termasuk pemeliharaan kapal dan record kegagalan. - evaluasikelelahan dan praktek pencegahan kelelahan - pengembangan pedoman untuk personil yang terlibat dengan operasi tug-barge.
- revisi rekomendasi untuk pelatihan personil pada mobile offshore units ( MOUs) - pengembangan sebuah mandatory code untuk kapal-kapal yang beroperasi di perairan kutub. - tinjauan dan modernisasi GMDSS - tinjauan keselamatan kapal general cargo
2. Marine Environment Protection Committee yang diselenggarakan pada tanggal 13-17Mei 2013, yang dipimpin oleh Mr. Andreas Chrysostomou dari Cyprus sedangkan perwakilan dari Indonesia yaitu Capt. Sahattua P.Simatupang. Adapun hasil sidang committee ini adalah: a. Harmful Aquatic Organisms ( organisme akuatik berbahaya) Pertimbangan dan persetujuan system manajemen ballast yang menggunakan zat aktif. Pengaturan organisasi yang berhubungan dengan avaluasi dan persetujuan system manajemen ballast. Peninjauan kembali ketersediaan teknologi pengolahan air ballast. Pertimbangan cara penerapan konvensi system manajemen ballast. Penerapan harmonisasi system survey dan sertifikasi (HSSC) pada penerbitan pertama sertifikat Internasional manajemen ballast. Penggunaan air minum sebagai air ballast. Bahwa dalam sidang komite mempertimbangkan dalam penggunaan air minum sebagai tambahan untuk opsi manajemen air ballast untuk mengusulkan prosedur permohonan persetujuan dalam penggunaan zat aktif di dalam air minim. Dalam siding komite bahwa mobile offshore units (MOUs) dipertimbangkan untuk memastikan kesesuaian Mobile Offshore Units (MOUs) dengan konvensi BWM dengan menggunakan metode sirkulasi internal atau pembuangan di lokasi yang sama dan memerintahkan group review ballast water untuk mempertimbangkan usulan secara mendetail, mengingat bahwa adaptasi interpretasi terpadu yang akan diserahkan oleh pihak konvensi,
setelah diberlakukan. Pertimbangan aspek lain yang berkaitan dengan pengelolaan BWM dan control. Komite telah mempertimbangkan produksi manual yang berjudul “ Ballast Water Management How to Do It “ Hasil BLG 17 tentang BWM Convention. Pedoman pada sampel air ballast dan analisis untuk percobaan sesuai dengan konvensi BWM dan pedoman. Telah dipertimbangkan dan disetujui pada prinsipnya dengan rekomendasi yang berkaitan dengan masa percobaan untuk mengkaji, meningkatkan dan menstandardkan surat edaran BWM pada pedoman ballast water sampling dan analisis untuk masa percobaan sesuai dengan konvensi BWM. Perubahan resolusi MEPC pada pelaporan informasi tentang jenis yang disetujui untuk system BWM. Hasil FSI 21 tentang pengusulan bahwa pedoman Port State Control harus reflat masa percobaan untuk edaran BWM pada pedoman ballast water sampling dan analisis untuk masa percobaan yang digunakan sesuai dengan pedoman konvensi BWM dan resolusi mengenai aplikasi konvensi Internasional untuk control dan manajemen pengendalian dan pengelolaan air ballast dan sedimen tahun 2004. b. Recycling of Ships (Daur ulang kapal) Komite telah mengadopsi 4 guidelines berikut dimaksud dalam konvensi hongkong dimana dimaksudkan untuk membantu Negara-negara dalam pelaksanaan awal konvensi standar teknis yaitu 1) Pedoman tahun 2011 untuk pengembangan rencana daur ulang kapal. 2) Pedoman tahun 2011 untuk persediaan barang berbahaya. 3) Pedoman tahun 2012 untuk keamanan dan ramah lingkungan daur ulang kapal. 4) Pedoman tahun 2012 untuk otoritas kapal fasilitas daur ulang. Usulan perubahan pedoman pemeriksaan. Untuk dugaan inkonsistensi dalam pedoman tahun 2012 untuk pemeriksaan kapal di bawah konvensi Hongkong
mengenai inspeksi persediaan barang berbahaya oleh Port State Control Officers dan penentuan “ Clear grounds (alasan yang jelas) “ untuk pemeriksaan lebih lanjut dan mengusulkan perubahan untuk paragraph yang relevan dari pedoman. Juga disarankan untuk menempatkan kembali katakata “ Inspeksi “ dengan istilah yang lebih ekplisit “ Port State Control ” dalam Judul Pedoman saat ini untuk menghindari kebingunan. c. Pertimbangan dan adopsi dari amandemen instrument wajib. 1) Marpol Annex I ( Amandemen untuk form A dan form B suplemen untuk certifikat IOPP ) 2) Skema penilaian kondisi di bawah Marpol Annex I ) 3) Draft code untuk organisasi yang diakui (RO Code) dan perubahanperubahan untuk Marpol Annex I dan II untuk membuat RO Code menjadi Wajib. d. Interpretasi, dan amandemen, Marpol dan instrument terkait. Garbage Record Book Usulan penggunaan system elektronik untuk mencatat Garbage Record Book (GRB) sebagai alternative versi kertas saat ini sesuai dengan persyaratan Marpol Annex V. Usulan untuk amandemen pedoman tahun 2012 tentang implementasi Marpol Annex V tentang manajemen pengelolaan Boiler / economizer air pencucian. 1) Usulan bahwa soat entrained drainase yang dihasilkan setelah pencucian boiler / economizer sisi gas, sebagai contoh pencucian boiler / economizer harus di anggap sebagai limbah operasional dibawah Marpol Annex V dan untuk itu pembuangannya harus di larang. 2) Usulan bahwa pencucian boiler / economizer harus di anggap sebagai “ Pembuangan Sejenis Lainnya” untuk itu, pembatasan jumlah air yang terkandung dalam soat harus di drainase dan di buang ke laut; dan 3) Memberikan pertimbangan observer dari masalah mengenai regulasi dan
manajemen air pencucian boiler /economizer. Usulan dalam amandemen pedoman tahun 2012 untuk implementasi Marpol Annex V sehubungan dengan sampah elektronik. Draft usulan amandeman pedoman tahun 2012 untuk implementasi Marpol Annex V dengan maksud untuk memberikan bimbingan pembuangan sampah elektronik seperti kartu elektronik, gadgets, computer, kartridge printer, yang dihasilkan dari atas kapal selama operasi normal, perawatan atau up grading kapal. Proposal untuk keseragaman interpretasi Marpol Annex V sehubungan dengan pembuangan minyak goreng. Masalah yang di angkat atas campuran minyak goreng dengan Marpol Annex I sampah minyak, menunjukkan bahwa minyak goreng ada adalah didefinisikan sebagai sampah di bawah Marpol Annex V dan pembuangannya yang di larang di bawah aturan 3 Marpol Annex V. e. Implementasi Konvensi OPRC dan Protokol OPRC-HNS dan Resolusi Konferensi yang Relevan Komite menyetujui laporan pada umumnya dan khususnya: 1) Mencatat kemajuan yang di buat pada pedoman dispersant IMO. 2) Sependapat dengan usulan group untuk merujuk panduan pada respon tumpahan minyak dalam kondisi di perairan es dan salju arctic dengan pencegahan darurat, kesiapsiagaan dan response (EPPR). 3) Mencatat kemajuan yang di buat dalam penjabaran pedoman pada tawaran bantuan Internasional dalam kejadian insiden tumpahan minyak yang besar. 4) Mencatat kemajuan yang di buat dalam pedoman pada keselamatan operasi peralatan pencegahan polusi minyak. 5) Mencatat penilaian lebih lanjut dan pengembangan item prioritas tinggi pada elemen untuk perencanaan kontingenci HNS. 6) Menyetujui revisi bagian II dari manual perencanaan kontingensi pencemaran minyak untuk memasukkan informasi baru yang terkait
dengan perencanaan kontingensi untuk unit lepas pantai, pelabuhan laut dan fasilitas-fasilitas penanganan minyak. f.Identifikasi dan perlindungan daerah khusus dan wilayah laut sangat sensitive. Kebutuhan untuk mengevaluasi efectivitas wilayah laut sangat sensitive dan upaya perlindungan yang terkait. g. Ketidak cukupan fasilitas penerimaan sebagai bagian dari rencana aksi menanggulangi kekurangan fasilitas penerimaan pelabuhan, disetujui oleh komite dan sepakat untuk memasukkan rencana bantuan dan pelatihan pada fasilitas penerimaan pelabuhan untuk Negara-negara berkembang sebagai prioritas.
