INTERNATIONAL TROPICAL TIMBER ORGANIZATION

INTERNATIONAL TROPICAL TIMBER ORGANIZATION

LAPORAN HASIL PENYUSUNAN KURIKULUM PELATIHAN PEMAHAMAN PERSYARATAN SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA HUTAN HAK

Disusun oleh:

Ir. Dian Susanti Soeminta

ITTO TFL-PD 010/09 REV.1 (M)

Pengantar Kegiatan yang dilaksanakan oleh International Tropical Timber Organization (ITTO) yang bekerjasama dengan Kementrian Kehutanan melalui ITTO Project TFL-PD 010/09 Rev.1 (M), dalam rangka peningkatan kapasitas bagi seluruh para pihak pemangku kepentingan dalam penerapan Sistem Legalitas Kayu sesuai Permenhut No. 38/Menhut-II/2009 tentang Standard dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengolahan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Ijin atau pada Hutan hak dan Perdirjen. No. P.06/VISet/2009 tentang Standard dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Kayu, dimana telah ditetapkan standard kriteria dan indikator penilaian terhadap IUIPHHK dan IUI Lanjutan dalam proses penilaian, dan verifikasi legalitas kayu (VLK) yang berasal dari Hutan Negara, Hutan Negara yang dikelola oleh Masyarakat , dan dari Hutan Hak. Untuk mempersiapkan pemegang Hutan Hak dalam penerapan sistem verifikasi legalitas kayu maka perlu dilakukan pelatihan yang mengarah pada konsep pemahaman standar dan bagaimana pemenuhannya serta penerapan dilapangan. Pelatihan dapat berupa transformasi informasi dan pengalaman, serta bimbingan teknis kepada petani pemilik hutan rakyat sebelum dilakukan proses verifikasi untuk memperoleh sertifikat VLK pada hutan miliknya. Tidak hanya kepada para petani pemilik hutan, namun pelatihan juga dibutuhkan kepada pejabat di tingkat daerah yang akan berhubungan dengan penerbitan dokumen legalitas kayu, bagi para industry pengguna kayu rakyat terkait dengan dokumen legalitas kayu dan sistem keterlacakan kayu sampai kesumbernya di Hutan Rakyat, serta fasilitator/pendamping yang akan berperan dalam penyiapan implementasi SVLK. Pelatihan ditujukan agar seluruh pemangku kepentingan dapat memahami mekanisme dalam proses verifikasi legalitas kayu. Agar dapat berkesinambungan dengan kegiatan sebelumnya, penyusunan kurikulum pelatihan ini mengacu pada kurikulum pelatihan yang telah ada di Pusdiklat Kementrian Kehutanan. Dimana telah dilakukan kegiatan pelatihan sejenis oleh beberapa lembaga seperti Lembaga Ekolabel Indonesia yang bekerjasama dengan MFP dibawah koordinasi Pusdiklat Kementrian Kehutanan. Secara umum pelatihan disusun dengan model pengajaran orang dewasa (andragogy) yang dipandu oleh fasilitator dan nara sumber. Pelatihan di arahkan pada bentuk bimbingan teknis kepada peserta agar dapat langsung menerapkan semua informasi yang diperoleh. Pelatihan didukung dengan praktek simulasi dikelas dan praktek lapangan, kecuali pada sesi pelatihan untuk Pemerintah (Pusat, Daerah dan sektor-sektor), dan Fasilitator /Pendamping karena pelatihan lebih diarahkan pada mengenalkan konsep SVLK dan peraturan perundangan yang terkait dalam tugasnya sebagai pembina, pendamping dan peran monitoring pelaksanaan SVLK. Hasil dari kegiatan pelatihan ini, selanjutnya akan ditindak lanjuti dengan program mendampingan penyiapan SVLK baik pada Hutan Hak maupun di Industri Pengguna Kayu Rakyat. Sehingga pengetahuan, kecakapan dan wawasan peserta dalam mengimplementasikan semua informasi dan pengalaman pada saat pelatihan sangat dibutuhkan. Untuk itu metode yang digunakan fasilitator dan narasumber harus mengacu pada mekanisme pelatihan praktis dan efektif.

BAGIAN I Tujuan

Kegiatan yang dilaksanakan oleh International Tropical Timber Organization (ITTO) yang bekerjasama dengan Kementrian Kehutanan melalui ITTO Project TFL-PD 010/09 Rev.1 (M), ditekankan pada peningkatan kapasitas bagi seluruh para pihak termasuk lembaganya dalam rangka penerapan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) pada Hutan Hak. Salah satu bentuk kegiatan proyek ini adalah pelatihan tentang pedoman SVLK (TLAS) yaitu Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/Menhut-II/2009 tentang Standard dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak, dan Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor P.6/VI-Set/2009 tentang Standard dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu . Pelatihan akan khususnya bagi pemilik hutan rakyat dan hutan tanaman rakyat, industri pengguna kayu rakyat dan pihak Pemerintah / Pemantau Independen yang berada di P. Jawa yang meliputi wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur Terkait dengan penyelenggaraan kegiatan pelatihan tersebut maka disusun desain kurikulum pelatihan pada masing-masing sasaran peserta pelatihan. Desain pelatihan terdiri dari Silabus, Kurikulum Pelatihan Penerapan SVLK untuk Petani Hutan Rakyat, Industri Pengguna Kayu Rakyat, dan Pemerintah / Pemantau Independen, agenda pelatihan dan Materi Pelatihan Pokok Bahasan sesuai dengan jenis Pelatihan.

Pembuatan Silabus

mengacu pada Kurikulum Pelatihan yang di tetapkan oleh Pusdiklat Kementrian Kehutanan

Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dalam kegiatan ini adalah penyusunan Kurikulum dan Silabus pelatihan penerapan SVLK pada Hutan Rakyat selama 5 hari, dengan peserta pelatihan sebagai berikut : -

Petani Hutan Rakyat dari 10 Kabupaten di 3 Propinsi (Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur)

-

Industri Pengguna Kayu Rakyat dari 10 Kabupaten di 3 Propinsi (Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur)

-

Pemerintah (Dinas Kehutanan Propinsi, Dinas Kehutanan Kabupaten, PEMDA, Perangkat Desa, Pemantau Independen, LSM Pendamping dari 3 Propinsi (Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur)

Kurikulum Pelatihan dilengkapi dengan : a. Persyaratan peserta b. Persyaratan fasilitator c. Persyaratan narasumber d. Pemilihan lokasi/tempat pelatihan e. Modul pelatihan

Persyaratan Peserta

Peserta pelatihan terdiri dari pemilik Hutan Hak, industri pengguna kayu rakyat dan pihak Pemerintah / Pemantau Independen. Agar pelatihan dapat memberikan dampak hasil, maka peserta harus merupakan personil yang tepat sasaran. Sehingga seleksi peserta sesuai kriteria persyaratan yang ditetapkan perlu terlebih dahulu dilakukan (peserta wajib membuat Curriculum Vitae).

Persyaratan umum untuk peserta pelatihan adalah personil yang

mempunyai latar belakang, pengetahuan dan pengalaman dalam pengelolaan hutan hak (HTR/HR). Sedangkan persyaratan khusus pada masing-masing kelompok peserta adalah sebagai berikut : a. Persyaratan peserta dari pemilik Hutan Hak Peserta dari pemilik hutan hak diutamakan yang mempunyai jiwa kepemimpinan agar dapat menjadi aktor kunci dalam pembentukan kelembagaan SVLK dengan persyaratan : -

Peserta adalah petani yang mengelola atau pemilik hutan hak dan pengumpul kayu rakyat yang telah mempunyai ijin usaha

-

Peserta diutamakan yang telah berpengalaman sebagai ketua kelompok tani/koperasi dan mempunyai komitmen untuk menerapkan SVLK pada hutan miliknya

-

Peserta mempunyai kemampuan baca dan tulis dengan syarat pendidikan minimal SMA/Sederajat.

b. Persyaratan peserta industri pengguna kayu rakyat Peserta dari industri pengguna kayu rakyat diutamakan

dari perwakilan industri

berdasarkan skalanya (kecil, menengah dan besar), agar terjadi transformasi informasi dan masing-masing peserta dapat membagi pengalamannya terutama terkait dengan legalitas kayu. Persyaratan peserta adalah : -

Peserta adalah personil yang bertugas dalam pengadaan bahan baku kayu rakyat di industri

-

Peserta mengerti tentang Tata Usaha Kayu Rakyat dan dokumen legalitas kayu.

-

Peserta mengerti tentang sistem lacak balak di industri

-

Peserta mempunyai kemampuan pembuatan laporan penggunaan bahan baku kayu rakyat (RPBBI, LMKB)

-

Syarat pendidikan minimal SMA/Sederajat

c. Persyaratan peserta Pemerintah / Pemantau Independen Peserta dari unsur Pemerintah diutamakan yang mempunyai tupoksi sebagai pembina dan pengawas dalan peredaran hasil hutan dari kayu rakyat serta yang berperan dalam penerbitan Dokumen Legalitas Kayu Rakyat, persyaratan peserta adalah : -

Peserta adalah Staf dari BP2HP, Dinas Kehutanan, PEMDA, Camat, Lurah dan Kepala Desa

-

Peserta mengerti tentang Peraturan Tata Usaha Kayu Rakyat dan Penerbitan Dokumen Legalitas kayu

-

Untuk peserta dari Lurah/Kepala Desa harus yang telah mengikuti pelatihan sebagai Penerbit SKSKB-KR (dibuktikan dengan Sertifikat/SIM)

-

Syarat pendidikan minimal SMA/Sederajat

Sedangkan Pemantau Independen diutamakann yang telah masuk dalam kelembagaan Pemantau Independen SVLK dan mempunyai pengalaman melakukan pendampingan di Hutan Hak. Persyaratan peserta adalah : -

Peserta adalah dari LSM/Lembaga Pemantau Independen SVLK

-

Peserta telah mengikuti pelatihan sebagai Pemantau Independen SVLK (dibuktikan dengan Sertifikat)

-

Peserta telah berpengalaman dalam melakukan pendampingan SVLK di Hutan Rakyat / PHBML dan mempunyai kemampuan fasilitasi (dibuktikan dengan CV)

-

Syarat pendidikan minimal D3/Sederajat.

Persyaratan Fasilitator dan Nara Sumber

Pelatihan adalah suatu proses pemindahan pengetahuan dari seseorang kepada orang lain melui berbagi pengalaman dengan tujuan agar pengetahuan, wawasan dan kecakapan dapat dimanfaatkan oleh orang lain.

Teknik pelatihan yang baik tidak hanya dilakukan

dalam bentuk pengajaran didalam kelas, namun perlu didukung dengan kegiatan simulasi dan latihan yang terstruktur sehingga tidak meninggalkan metode pengajaran dalam transformasi informasi penting.

Untuk menjalankan teknik pelatihan yang baik digunakan pendekatan yang melibatkan fasilitator dan narasumber yang mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang sesuai

dengan materi yang akan disampaikan. Untuk itu dalam pemilihan fasilitator dan narasumber harus ditekankan pada latar belakang keilmuannya serta pengalaman penerapannya. Peran fasilitator lebih difokuskan pada pemastian proses pembelajaran dapat berjalan efektif dan sesuai dengan indikator keberhasilan yang hendak dicapai. Peran narasumber dibutuhkan dalam proses penyampaian pokok bahasan maupun informasi lain yang berasal dari pengalaman sebagai bahan untuk memperkaya pengetahuan peserta pelatihan. Narasumber harus dapat memastikan bahwa pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya dapat diserap oleh peserta, sehingga narasumber harus memiliki kemampuan akan teknik penyampaian yang efektif, kemampuan memberikan pengkayaan dan dapat menstimulasi peserta. Adapun persyaratan fasilitator adalah : a. Menguasai teknik fasilitasi (sesuai dengan kelompok peserta, tujuan,

fasilitasi,

adaptif, komunikatif) b. Memiliki pengalaman fasilitasi khususnya dalam bidang pengelolaan Hutak Hak c. Pempunyai pengetahuan tentang peraturan terkait SVLK pada Hutan Hak d. Mampu merancang sesi pelatihan sehingga sesuai dengan indikator keberhasilan e. Menguasai metodologi pengajaran orang dewasa f.

Mampu membuat bahan simulasi/latihan dan melakukan evaluasi pelatihan dan peserta

g. Persyaratan pendidikan minimal S1/Sederajat Persyaratan Narasumber adalah : a. Menguasai Materi/Pokok bahasan b. Berpengalaman menjadi narasumber di bidang pengelolaan Hutan Hak c. Pempunyai pengetahuan tentang peraturan terkait SVLK pada Hutan Hak d. Mampu membuat bahan ajar dan membuat analisa tingkat keberhasilan pelatihan e. Persyaratan pendidikan minimal S1/Sederajat Persyaratan Tempat/Lokasi Pelatihan dan Praktek

Pelatihan ini diharapkan dapat memberikan pengalaman dan gambaran yang nyata dalam penerapan SVLK, maka pemilihan tempat/lokasi pelatihan menjadi sangat penting. Salah satu pertimbangan untuk menentukan sebuah lokasi tempat berdasarkan kondisi yang merupakan pusat (sentra) dari rantai peredaran kayu rakyat. Selain itu lokasi pelatihan berada ditengah-tengah sasaran peserta sehingga dapat menjaring peserta sesuai dengan yang ditargetkan. Untuk menjamin kenyamanan tempat pelatihan perlu dipilih daerah yang memiliki fasilitas gedung pelatihan yang memadai misalnya di hotel yang memiliki ruang pelatihan. Lokasi pelatihan sebaiknya tidak jauh dengan lokasi praktek lapangan serta

tersedia aksesibilitas untuk menuju lokasi praktek lapangan. Akses yang sulit akan berdampak pada tambahan biaya bagi pelatihan dan ketersediaan waktu.

Lokasi pelatihan harus memberikan kemungkingan bagi peserta pelatihan untuk mendapatkan

pengalaman,

pembelajaran

dan

melaksanakan

praktek

percobaan

dilapangan. Untuk lokasi pelatihan bagi petani pemilik Hutan Hak sebaiknya terletak pada daerah yang mempunyai Hutan Rakyat/Hutan Tanaman Rakyat yang diandalkan sebagai sumber bahan baku kayu rakyat. Tercatat ada beberapa lokasi yang disarankan yaitu di Ciamis, Cirebon, Blora, Wonosobo, dan Probolinggo. Sedangkan untuk pelatihan bagi industri pengguna kayu rakyat sebaiknya berada pada sentra industri kayu rakyat. Sentra industri di Jawa Barat berada di Kabupaten Cirebon dan Tangerang. Sentra industri di Jawa Tengah berada di Kabupaten Jepara, Cepu, Klaten, Yogyakarta, Semarang, Tegal, Temanggung dan Wonosobo. Sentra industri Jawa Timur Gresik, Pasuruan dan Probolinggo. Untuk pelatihan bagi pemerintah dan pemantau independen dapat dilakukan di ibu kota propinsi atau kabupaten karena tidak diperlukan praktek lapangan. Tercatat lokasi yang dapat di lakukan pelatihan seperti di kota Bandung, Kota Semarang, Kota Yogyakarta dan Kota Surabaya. Pemilihan lokasi praktek lapangan berdasarkan pada ketersediaan Unit Manajemen baik Hutan Hak maupun Industri pengolah kayu rakyat yang mempunyai kesiapan dalam penerapan SVLK. Dukungan dari pemerintah setempat menjadi faktor penting dalam keberhasilan penerapan SVLK, sehingga menjadi salah satu kriteria penting. Selain itu ketersediaan sumber daya pada lokasi praktek juga dibutuhkan seperti

lapangan yang

dapat dikunjungi, tenaga pendamping lapangan dan tenaga penyedia logistik/konsumsi. Praktek lapangan pada Hutan Hak dapat dilaksanakan pada Hutan Hak (HR/HTR) yang telah menerapkan SVLK/PHBML atau yang sedang dalam persiapan penerapan SVLK. Beberapa Hutan Hak yang direferensikan sebagai tempat praktek lapangan yaitu : a. Wilayah Jawa Barat & Banten -

Hutan Rakyat milik Koperasi Assosiasi Pengusaha Kayu Rakyat Jaga Wana Lestari, Ciamis

b. Wilayah Jawa Tengah & DIY -

Kelompok Tani Hutan Rakyat Selo Utomo Desa Plantungan, Kecamatan Blora,

-

Kelompok Tani Selo Giri Wonogiri,

c. Wilayah Jawa Timur -

Kelompok Tani Tani Lumajang,

-

Kelompok Tani Alas Makmur Probolinggo

Untuk kegiatan praktek lapangan pada industri dapat dilaksanakan pada industri yang menggunakan bahan baku dari kayu rakyat yang telah menerapkan sistem Lacal Balak (CoC/VLO/SVLK) dengan variasi skala industri besar/menengah/kecil. Beberapa industri yang dapat direferensikan sebagai tempat praktek adalah :

No

Propinsi

Industri

Lokasi

Keterangan

1

Jawa Barat

PT. Cipta Perdana Mebelindo

Jl. Yudhistira Blok Jamar Lor Desa Kadungsana Plumbon Cirebon

VLO

PT. Tanamas Industry Comunitas

Jl. Raya Cangkring No.10, Ds, Kaliwulu, Plered, Cirebon, Jawa Barat’

COC VLO

PT. International Industries

Kawasan Berikat Nusantaa Cakung Jl. Irian Blok E-23 Jakarta Utara

VLO

CV. RAVINDO CRAFTS

Jl. Pangeran Muhammad RT. 06 RW. 03, Desa Buahkapas, Kec. Sindangwangi Kab. Majalengka

COC FSC

CV. Kelvindo

Jl. Kecapi Rambutan, Desa Kecapi, Dukuh Rambutan,

VLO, FSC

CoC

VLO, LEI

CoC

2

Jawa Tengah & DI Yogyakarta

Furniture

FSC,

Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara PT. Jawa Furni Lestari

Jl. Palagan Tentara Pelajar Km 8.3 Sariharjo, Ngaglik Sleman DI Yogyakarta

PT. Kayu Lapis Indonesia

Ds.Mororejo, Kecamatan Kaliwungu, Kab. Kendal, Telepon Semarang

VLO, CoCFSC, SVLK

PT. Herrison & Gill

Jalan Raya Kudu Km 1,3 Karang Roto Genuk Semarang Jawa

VLO

Tengah

3

Jawa Timur

PT. Yosogira

Jln Raya Solo Purwodadi KM 15, Wonosari, Sambirembe, Kalijambe, Sragen

VLO

PT. Katwara

Jalan Raya Boboh Bringkang RT 01/RW01, Desa Boboh, Menganti, Gresik

VLO

PT. Seng Fong Moulding Perkasa

Jl. Yos Sudarso No 173 Tunggorono, Jombang

VLO, SVLK, COC-FSC

PT. Tirta Mahakam Resources Tbk-Gresik

Jl Raya Roomo No 387 Kec Manyar Kabupaten Gresik

VLO

PT. Kutai Timber Indonesia

Jl.Tanjung Tembaga Baru, Kecamatan Mayangan, Kab. ProbolinggoProbolinggo

COC FSC

CV. Kayu Multiguna Indonesia

Jl. Veteran Segoromadu Kel Gending Kec Kebomas Gresik

VLO

PT. Berdikari Meubel Nusantara

Jl. Raya Kluncing, Desa Petungsari, Pandaan, Pasuruan

COC-FSC

CV. HS Antique

Jl. HM. Subchan ZE No 50 Purwosari Kudus

COC FSC

BAGIAN II

A.

Sesi Pelatihan Pemahaman Persyaratan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu Untuk Hutan Hak.

Tujuan Umum: Setelah menyelesaikan pelatihan peserta diharapkan untuk dapat: 1. Memahami kebijakan pengelolaan hutan produksi lestasi dan verifikasi legalitas kayu dalam perdagangan hasil hutan yang berasal dari hutan hak 2. Mampu menggambarkan situasi penerapan sistem verifikasi legalitas kayu pada hutan hak 3. Memahami prosedur & persyaratan penilaian SVLK pada Hutan Hak 4. Memahami kelembagaan untuk SVLK pada Hutan Hak 5. Memahami sistem dokumentasi/arsip dokumen unit manajemen hutan rakyat.

Prakata Akibat penurunan potensi dan pasokan kayu bulat produksi hutan alam menyebabkan perubahan pola permintaan kayu bulat sebagai bahan baku Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK), khususnya di pulau Jawa dan Bali. Seiring dengan penurunan pasokan kayu bulat hutan alam tersebut, kontribusi kayu bulat yang berasal dari hutan rakyat dalam struktur konsumsi bahan baku Industri Primer Hasil Hutan Kayu di pulau Jawa dan Bali meningkat. Pergeseran konsumsi kayu dari kayu bulat hutan alam ke kayu bulat hutan rakyat, selanjutnya mendorong peningkatan harga kayu bulat hutan rakyat. Dalam tata niaga kayu rakyat peran petani yang mempunyai hutan di lahan milik sendiri (Hutan Rakyat) atau lahan negara (Hutan Tanaman Rakyat) adalah sebagai produsen penghasil kayu rakyat. Petani HR/HTR pada umumnya melakukan kegiatan bercocok tanam dengan pola tumpang sari tanaman hutan pada lahan miliknya atau sebagai petani penggarap lahan (pola kerjasama). Sebagai produsen, petani HR/HTR dalam bentuk perorangan maupun membentuk kelompok tani atau bentuk Koperasi. Bukti kepemilikan lahan oleh masyarakat berupa Surat Tanah (Sertifikat/Letter C/ Surat Keterangan Tanah) Penerapan sistem verifikasi legalitas kayu untuk hutan hak pada intinya adalah untuk menjamin legalitas kayu (Timber Legality Assurance System) yang berasal dari Hutan Hak. Pemerintah telah pengatur tata usaha kayu rakyat dalam beberapa peraturan terkait kebijakan sektor kehutanan dalam pengembangan hutan rakyat pada berbagai level seperti Undang-undang Kehutanan, Peraturan Pemerintah Pusat/Daerah, Peraturan Menteri dan Peraturan/SK Dirjen. Diantaranya peraturan yang mengatur peredaran dan tata usaha kayu rakyat sesuai Peraturan Menteri Kehutanan No. 51/MENHUT-II/2006 Tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) untuk Pengankutan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak.

Selanjutnya ditetapkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/Menhut-II/2009 tentang Standard dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak, dan Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor P.6/VI-Set/2009 tentang Standard dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu. Pelatihan ini ditujukan bagi Pemegang Izin pada Hutan Hak tentang konsep dan standar SVLK dan peraturan perundangan yang terkait sebagai bekal untk kemampuan individu peserta dalam menerapkan sistem verifikasi legalitas kayu.

Materi Pelatihan: Pelatihan yang ditujukan untuk mengembangkan kapasitas dalam menerapkan sistem verifikasi legalitas kayu bagi Pemegang Izin pada Hutan Hak (petani pemilik hutan dan pengepul hasil hutan ) terdiri dari sesi-sesi sebagai berikut: 1. Ice Breaking Konsep Kunci: Merupakan kegiatan materi pembuka dengan tujuan untuk mencairkan suasana pelatihan yang disebabkan karena antar peserta dan pengajar belum saling mengenal. Ice Breaking biasanya dilakukan dengan perkenalan masing-masing peserta dengan menggunakan metode informal/lebih santai. Dapat menggunakan permainan dan perangkat pelatihan lainnya (gambar, tayangan multi media dsb) untuk memberi rangsangan agar peserta mulai dapat beradaptasi satu dengan lainnya. Ice breaking juga sebagai tahapan pemanasan dalam proses belajar yang merupakan pemecah situasi kebekuan fikiran atau fisik peserta. Hal ini dimaksudkan untuk membangun suasana belajar yang dinamis, penuh semangat, dan antusiasme. Dalam kegiatan ini perlu diciptakan suasana belajar yang menyenangkan, serius tapi santai. Dengan demikian diharapkan peserta dapat memiliki semangat dan motivasi untuk berlatih dan bekerjasama. Kehandalan fasilitator dalam penggunaan metode sangat diperlukan untuk menghidupkan suasana kelas sehingga dapat mendukung kelancaran proses pembelajaran. Dapat dibuat sebuah permainan guna menciptakan suasana belajar dari pasif ke aktif, dari kaku menjadi gerak(akrab), dan dari jenuh menjadi riang(segar). Khusus dengan peserta dalam pelatihan ini, dimana peserta adalah masyarakat petani di Hutan Rakyat, maka fasilitator perlu menguasai bahasa yang biasa di gunakan seperti bahasa daerah masing-masing lokasi kegiatan. Lingkup Materi Pelatihan. Materi akan disampaikan dalam bentuk perkenalan/Ice Breaking, partisipasi dan kerjasama, permainan, energizing, pemaparan harapan dan kekhawatiran.

Referensi yang digunakan: -

Buku-buku tentang Teknik dan metoda fasilitasi

Peralatan dan Material yang digunakan: -

Presentasi dengan power point, materi untuk dibaca, whiteboard, alat-alat permainan dan metaplano.

Waktu Pelatihan: 2 jam pelajaran

2. Kebijakan PHPL dan SVLK dalam konteks perdagangan hasil hutan Konsep Kunci: Salah satu kebijakan pemerintah dalam rangka penjaminan legalitas kayu (Timber Legality Assurance System) adalah pengembangan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) dan Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dalam rangka melaksanakan tata kelola kehutanan, penegakan hukum dan promosi perdagangan kayu legal. Dengan melibatkan para pihak, pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/Menhut-II/2009 tentang Standard dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak, dan Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor P.6/VI-Set/2009 tentang Standard dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu, yang disempurnakan dengan Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor P.02/VI-BPPHH/2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu. SVLK diharapkan dapat menjawab isu-isu perdagangan hasil hutan kayu yang saat ini terjadi lingkup international maupun regional terkait dengan status legalitas produk dari kayu yang diperdagangkan ke negara-negara seperti Eropa, US, Jepang. Pemerintah telah melakukan sosialisasi dan promosi tentang SVLK melalui beberapa kerjasama dengan pihak donor dari Luar Negeri diantaranya melalui proyek ITTO ITTO Project

TFL-PD 010/09 Rev. 1 (M). Lingkup Materi Pelatihan. Pada sesi materi ini, peserta latih akan menerima dan diberikan penjelasan perihal latar belakang adanya kebijakan PHPL dan SVLK dalam konteks perdagangan hasil hutan kayu dan isu-isu perdagangan hasil hutan kayu yang saat ini terjadi dan kedepannya baik lingkup international maupun regional juga beberapa kebijakan dari negara-negara lain terutama dalam hal perdagangan produk kayu seperti Eropa, US, Jepang. Dll beserta standar legalitas kayu sebagai presyaratan masing-masing negara tersebut. Pada sesi ini pula dijelaskan terkait kerangka logika pembuatan system verifikasi

legalitas kayu dan faktor pendukung external dan internal yang menyebabkan terwujudunya Kebijakan PHPL dan SVLK ini. Hal penting yang perlu disampaikan dalam sesi materi ini adalah pengertian tentanf Hutan Hak serta bagaimana sistem perdagangan hasil hutan yang berasal dari Hutan Hak. Materi akan disampaikan dalam bentuk kuliah dan diskusi antara trainer dan atau antara peserta pelatihan dalam materi ini. Referensi yang digunakan: -

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/Menhut-II/2009 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.

-

Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor P.6/VI-Set/2009 tentang Standard dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.

-

Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor P.02/VI-BPPHH/2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.

-

Referensi dari Lembaga pemantau perdagangan kayu (WWF, GFTN, FLEGT, dll)

-

Peraturan Bidang Penataan Hasil Hutan (Permenhut No P.51/Menhut-II/2006)

Peralatan dan Material yang digunakan: Presentasi dengan power point, materi untuk dibaca, whiteboard, alat-alat permainan dan metaplano. Waktu Pelatihan: 2 jam pelajaran

3. Pengenalan Sistem dan standard VLK pada Hutan Hak. Konsep Kunci: Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/Menhut-II/2009 dan Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor P.6/VI-Set/2009. Pedoman dilengkapi dengan lampiran yang memuat Prinsip, Kriteria, Indikator dan Verifier VLK sesuai dengan jenis Unit Manajemen yang akan menerapkan sistem Legalitas Kayu. Pedoman Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak meliputi Standard dan Pedoman Verifikasi Legalitas Kayu yang Berasal Dari Hutan Negara (IUPHHK-HA/HPH, IUPHHKHTI/HPHTI, IUPHHK-RE), sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2, yang Berasal Dari

Hutan Negara Yang Dikelola Oleh Masyarakat (IUPHHK-HTR, IUPHHK-HKm), sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3, pada IUIPHHK dan IUI Lanjutan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran 4, yang Berasal Dari Hutan Hak, sebagaimana tercantum dalam Lampiran 5; dan Bagi Pemegang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK), sebagaimana tercantum dalam Lampiran 6. Dalam proses penilaian SVLK, Unit Manajemen harus memenuhi semua standar yang dipersyaratkan khususnya yang terkait dengan pemenuhan pada parameter yang terkait dengan Legalitas Perusahaan, Dokumen Legalitas Kayu, Sistem Lacak Balak dan pelaporan, serta sistem pemantauan lingkungannya. Untuk VLK pada Hutan Hak kriteria yang perlu dipenuhi adalah terkait dengan keabsahan hak milik dalam hubungannya dengan areal, kayu dan perdagangannya.

Lingkup Materi Pelatihan. Pada sesi materi ini, peserta latih akan menerima dan diberikan penjelasan perihal latar belakang lahirnya kebijakan SVLK pada Hutan Hak, Prinsip-prinsip VLK pada Hutan Hak/Hutan Rakyat, standard VLK yang berlaku bagi Pemegang Ijin Hutan Hak (petani pemilik lahan hutan rakyat) terutama standar VLK pada Lampiran 5 Perdirjen BPK Nomor. P. 02/VI-BPPHH/2010 . Selain itu peserta diberikan penjelasan perihal sistem VLK yang mencakup, kelembagaan dalam SVLK, hubungan antara lembaga, Lembaga akreditasi dan lembaga pemantau standard VLK serta memahami bagaimana proses dan tahapan dalam proses yang harus dilakukan dalam verifikasi legalitas kayu kepada peserta (fasilitator), serta pedoman penilaian VLK dan pemahaman standar VLK itu ( Prinsip, Kriteria, Indikator dan Verifier VLK pada Hutan Hak). Pada materi ini peserta atau fasilitator harus betul-betul memahami sistem SVLK secara menyeluruh terutama terkait dengan persyaratan VLK pada Hutan Hak dan persyaratan untuk hutan hak. Materi akan disampaikan dalam bentuk kuliah dan diskusi antara trainer dan atau antara peserta pelatihan dalam materi ini. Materi pendalaman pemahaman sistem VLK hanya untuk persyaratan atau standar VLK untuk Hutan Hak Referensi yang digunakan: -


-


-



Presentasi dengan power point, materi untuk dibaca, whiteboard, alat-alat permainan dan metaplano


4. Prosedur dan protocol dalam pelaksaan penilaan VLK untuk pemegang hutan hak Konsep Kunci: Pelaksanaan verifikasi legalitas kayu dilakukan oleh Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) sesuai ISO/IEC Guide 65, dan ditunjuk oleh Direktur Jenderal a.n. Menteri. Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu yang melaksanakan Verifikasi Legalitas Kayu dan akan menerbitkan sertifikat legalitas kayu organisasi yang memenuhi semua standar VLK. Sertifikat Legalitas Kayu (SLK) berlaku selama 3 (tiga) tahun dan setiap tahun dilakukan penilikan (surveillance) dan penilikan pertama dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Legalitas Kayu diterbitkan, kecuali apabila dibutuhkan berdasarkan masukan berbagai pihak atas biaya pemegang izin. Prosedur dan protocol pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu diatur secara lengkap dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/Menhut-II/2009 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. Agar dalam pelaksanaan verifikasi legalitas kayu tidak terdapat perbedaan pemahaman diantara para pihak, maka telah disusun Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu sebagai acuan Lembaga VLK dalam melakukan penilaian. Sebelum dilakukan verifikasi, Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu diwajibkan untuk membuat pengumuman melalui media massa dan web site Kementrian Kehutanan terkait dengan informasi pelaksanaan verifikasi dan oraganisasi yang mengajukan proses sertifikasi. Dalam SVLK dibentuk juga Lembaga Pemantau Independen yang merupakan lembaga yang dapat menjalankan fungsi pengawasan/pemantauan yang berkaitan dengan pelayanan publik di bidang kehutanan seperti penerbitan sertifikat LK yang dibentuk dari LSM di bidang kehutanan pada masing-masing wilayah.

Lingkup Materi Pelatihan. Pada sesi materi ini, peserta latih akan menerima dan diberikan penjelasan terkait dengan prosedur dan proses dalam pelaksanaan penilaian atau audit VLK yang dilakukan pada Hutan Hak yang mecakup dari tahap perencanaan, pelaksanaan audit, pengambilan keputusan dan kegiatan pasca audit lainnya. Peserta diharapkan memahami persiapan yang harus dilakukan untuk memenuhi persyaratan VLK dan memahami seluruh tahapan kegiatan yang dilakukan pada proses audit VLK. Peserta dapat memahami tata waktu dalam setiap proses audit VLK dan tindakan-tindakan apa perlu dilakukan pada setiap tahap tersebut dari sisi pemegang izin. Materi akan disampaikan dalam bentuk kuliah dan diskusi antara trainer dan atau antara peserta pelatihan dalam materi ini. Materi pendalaman pemahaman sistem VLK hanya untuk persyaratan atau standar VLK untuk Hutan Hak Referensi yang digunakan: -


-


-



Presentasi dengan power point, materi untuk dibaca, whiteboard, alat-alat permainan dan metaplano

Waktu Pelatihan: 2 jam pelajaran 5. Pengenalan Kelembagaan dalam pengelolaan hutan hak Konsep Kunci: Kelembagaan mengandung dua aspek yaitu aspek kultural dan aspek struktural (Syahyuti, 2003). Aspek Kultural terdiri dari hal-hal yang lebih abstrak yang menentukan ”jiwa” suatu kelembagaan yaitu nilai, norma, dan aturan, kepercayaan, moral, ide, gagasan, doktrin, keinginan, kebutuhan, oientasi, dan lain-lain. Sementara aspek

struktural lebih statis, yang berisi struktur, peran, hubungan antar peran, integrasi antar bagian, struktur umum, perbandingan struktur tekstual dengan struktur riel, struktur kewenangan, hubungan kegiatan dengan tujuan, aspek solidaritas, keanggotaan, profil, pola kekuasaan, dan lain-lain. Kedua aspek ini kultural dan struktural secara bersamasama membentuk dan menentukan prilaku seluruh orang dalam kelembagaan tersebut. Terbentuknya kelembagaan melalui aspek kultural bersifat alamiah yang dimulai dari pematangan suatu norma sebagai yang paling prinsipil. Norma ini terbentuk perlahanlahan mulai dari cara berprilaku, meningkat menjadi kebiasaan, menjadi tata kelakukan dan kemudian menjadi mantap. Dalam pengertian struktur ini, sebuah organisasi dibentuk strukturnya duluan dan kemudian baru diisi dengan orang-orang yang mengisi struktur, dengan tugas dan fungsi tertentu. Ada 4 variabel kelembagaan yang penting diperhatikan dalam sebuah organisasi, institusi, lembaga, danlain-lain yaitu: -

Kepemimpinan, merujuk pada kelompok orang yang secara aktif berkecimpung dalamn perumusan doktrin dan program dari lembaga dan mengarahkan operasioperasi dan hubungan-hubungannya dengan lingskingan tersebut;

-

Doktrin, dirumuskan sebagai spesifikasi dari nilai-nilai, tujuan-tujuan dan metodemetode operasional yang mendasari tindakan sosial;

-

Program, merupakan tindakan-tindakan tertentu yang berhubungan dengan pelaksanaan dan fungsi-fungsi dan jasa-jasa yang merupakan keluaran dari lembaga;

-

Sumber-sumberdaya, merupakan masukan-masukan keuangan, fisik, manusia, teknologi dan informasi dari lembaga tersebut.

Proses dan penguatan kelembagaan hutan rakyat memiliki peranan yang penting dalam pengelolaan hutan rakyat secara lestari. Dengan kata lain, pengaturan hasil hutan rakyat yang dilakukan melalui mekanisme kelompok dan musyawarah untuk membangun kesepahaman pemilik hutan rakyat dan kelompok akan terwujud suatu kesepakatan dalam pengaturan hasil menuju kepada kelestarian hutan rakyat dan masyarakat sejahtera. Kelembagaan dalam Hutan Hak dapat dibentuk dalam kelompok tani hutan rakyat yang beranggotakan petani kayu rakyat. Darusman dan Harjanto (2003) menyatakan kelembagaan dapat di bagi dalam beberapa kelompok menurut fungsi peranan dan tujuan pokok, diantaranya meliputi : 1. 2. 3. 4. 5.

Kelompok penguatan faktor produksi; Kelompok keuangan proses produksi; Kelompok pemasaran hasil; Kelompok pengolahan hasil; Kelompok pelayanan perkreditan dan usaha kumpulan modal bersama;

6. Kelompok kepemimpinan desa; 7. Kelompok gotong – royong dan kegiatan sosial lainnya. Pembentukan kelembagaan tersebut hendaknya tumbuh dan hidup di dalam kehidupan masyarakat petani produsen hutan rakyat yang muncul sebagai reaksi terhadap permasalahan sosial ekonomi yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari – hari. Lingkup Materi Pelatihan. Pada sesi materi ini, peserta kelompok tani hutan/ pemilik hutan hak dapat memahami syarat minimum kelembagaan untuk SVLK. Peserta latih akan menerima dan diberikan penjelasan terkait dengan bentuk kelembagaan Hutan Rakyar yang ada di P. Jawa, dasar-dasar pembentukan organisasi pengelolaan hutan hak/rakyat, mekanisme pendistribusian kerja, kewenangan dan hubungan kerja didalam organisasi, serta persyaratan kualifikasi SDM di dalam pengelolaan Hutan Hak/Rakyat. Pelatihan dilakukan dengan metode presentasi/ceramah oleh Nara Sumber dan diskusi yang mengarah pada ilustrasi pembentukan kelompok Hutan Hak. Referensi yang digunakan:  

Referensi terkait Kelembagaan Hutan Rakyat Referensi terkait Informasi tentang Kelompok tani yang sudah terbentuk di P Jawa

Peralatan dan Material yang digunakan: Presentasi dengan power point, materi untuk dibaca, Alat dan Bahan Peraga berupa Kertas label/striker, Metaplan/Post-it, Spidol Warna- Warni, Kertas Plano, Papan Plano, White Board, LCD, Laptop. Waktu Pelatihan: 3 jam pelajaran

6. Manajemen Kelembagaan untuk penyiapan VLK pengelolaan modal usaha pada hutan hak Konsep Kunci: Manajemen kelembagaan pada unit manajemen hutan rakyat lestari (UMHRL) dibentuk dalam rangka mewujudkan kelestarian pada pengelolaan Hutan Rakyat. Tujuan manajemen hutan adalah untuk mencapai kekekalan atau kelestarian hutan. Menurut Davis (1966) manajemen hutan adalah pemakaian metode perusahaan dan prinsipprinsip teknik kehutanan untuk melaksanakan pekerjaan kelestarian hutan. Sedangkan manajemen kelestarian hutan adalah manajemen suatu kelestarian untuk menghasilkan produksi secara kontinyu (lestari) dengan tujuan pencapaian keseimbangan antara pertumbuhan dan pemungutan hasil (hasil produksi) setiap tahun atau periode tertentu.

Kelestarian hutan menghendaki adanya hasil (produksi) dan nilai sumber daya hutan yang kontinyu dan sedapat mungkin meningkat, baik kualitas maupun kuantitas. Untuk menjamin kelestarian hutan, volume kayu yang dipungut harus sesuai dengan besarnya riap tanaman (kemampuan pertambahan volume). Untuk itu diperlukan metode pengaturan hasil yang sesuai dengan karakteristik hutannya untuk dapat menghitung besarnya riap/ tahun atau etat tahunan (jatah tebang yang diperbolehkan). Pengaturan hasil ini diperlukan untuk mengatur dan merencanakan pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan oleh perusahaan hutan atau pemilik dan pengelola hutan rakyat untuk waktu yang akan datang. Langkah pertama agar hutan dapat dikelola secara lestari adalah penataan hutan. Penataan hutan merupakan serangkaian pekerjaan yang diperlukan untuk menyusun sebuah rencana kerja dalam pengelolaan hutan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan dari penataan hutan ini adalah mengadakan tata tertib dan kelestarian dalam pekerjaan pengelolaan hutan selama waktu yang telah ditetapkan dalam rencana kerja. Dalam penataan hutan rakyat basis filosofinya ada pada merubah mindset (pengarusutamaan) dari mengelola hutan secara individu keluarga menjadi tindakan mengelola hutan secara bersama-sama (collective action). Pekerjaan penataan hutan hutan rakyat meliputi kegiatan : a) penataan dan penetapan kawasan b) pengukuran batas-batas hutan milik / hak, c) pemetaan batas lahan milik, d) pembagian hutan ke dalam blok-blok pengelolaan e) Inventarisasi hutan rakyat, dan f) pengumpulan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk penyusunan rencana pengelolaan hutan rakyat kolektif, termasuk penguatan dan pemberdayaan masyarakat. Penerapan SVLK pada Hutan Hak/Hutan Rakyat dapat berupa satuan kelompok Hutan Hak berdasarkan Petak hutan rakyat yang dikaitkan dengan perhitungan kelestarian hasil hutan rakyat, yang merupakan gabungan dari lahan individu keluarga tani hutan rakyat. Pada anak petak inilah seharusnya kegiatan pemanenan kayu dilaksanakan. Kegiatan SVLK sesuai dengan peraturan P.38/2009 jika dikaitkan dengan UMHRL sangat terkait dengan petak hutan rakyat tersebut. Sementara itu untuk membentuk kelembagaan UMHRL , dimana pemanenan dan implementasi SVLK ada di dalamnya, harus ada fasilitasi oleh instansi terkait. Lingkup Materi Pelatihan. Pada sesi materi ini, Peserta kelompok tani hutan/ pemilik hutan hak dapat memahami bentuk kelembagaan dalam hutan hak serta bagaimana mendapatkan modal usaha. Peserta latih akan menerima dan diberikan penjelasan terkait dengan Prinsip dasar Kelembagaan Hutan Rakyat, Bentuk Kelembagaan pada pengelolaan hutan hak (Kelompok Tani/Koperasi), Manajemen Kelembagaan Hutan Rakyat dalam lingkup penerapan SVLK , Mekanisme pengajuan modal usaha hutan hak (melalui pemerintah

atau perbankan), Mekanisme pengelolaan modal usaha pada kelembagaan Hutan rakyat . Pelatihan dilakukan dengan metode presentasi/ceramah oleh Nara Sumber dan diskusi yang mengarah pada proses pengajuan modal usaha untuk Hutan Rakyat. Referensi yang digunakan:    

Referensi terkait Kelembagaan Hutan Rakyat Contoh kelembagaan Hutan Rakyat Contoh sistem pengelolaan modal usaha di Hutan Rakyat Contoh proposal pengajuan modal usaha untuk Hutan Rakyat


7. Penataan pengeloaan informasi mengenai pengelolaan hutan hak/rakyat dan pemanenan kayu Konsep Kunci: Perkembangan pengelolaan hutan rakyat dipengaruhi oleh faktor-faktor internal dan eksternal, yang kemudian menentukan kebijakan pemilik hutan rakyat melalui struktur dan fungsi hutan rakyat. Sehingga unit manajemen dan perkembangan hutan rakyat dapat dikaji dari unit pelaksanaan pekerjaan langsung di lapangan maupun pekerjaan tidak langsung. Pengkajian ini didasarkan pada kriteria dan indikator sosial ekonomi yang dapat digambarkan pula dalam kriteria dan indikator teknis (silvikultur). Kriteria dan indikator yang dapat dirujuk menurut Hardjosoediro (1975) dijelaskan bahwa ukuran pengaruh manusia terhadap lingkungannya antara lain adalah jumlah tenaga kerja, perbandingan jumlah orang dengan luas lahan, pemilikan lahan, pola penggunaan lahan, cara-cara dan alat-aalt pertanian, hasil dan industrinya, prasarana industri seperti halnya intensitas jalan, pasaran dan harga hasil kerja, manajemen dan organisasinya. Kondisi fisik hutan rakyat berbeda dengan hutan negara, untuk itu diperlukan pendekatan yang berbeda dengan pendekatan yang dilakukan pada penataan hutan pada hutan negara. Penataan hutan rakyat tidak dapat dilakukan berdasarkan pendekatan fisik lahan karena fisik hutan rakyat tidak seperti hutan negara yang memenuhi luasan yang kompak. Hutan rakyat secara fisik tersebar dalam luasan yang kecil-kecil (berdasarkan luas pemilikan lahan), sehingga hutan rakyat bukan hamparan lahan yang kompak (mengumpul).

Pembentukan unit manajemen hutan rakyat disusun melalui mekanisme yang berkembang berdasarkan fakta di lapangan. Mekanisme penataan hutan rakyat merupakan kebalikan dari mekanisme penataan hutan negara. Hutan negara dari luasan yang besar dilakukan pembagian hutan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil untuk memudahkan pengelolaan, sedangkan penataan hutan rakyat dari luasan yang kecilkecil akan disatukan untuk penetapan unit kerja/unit manajemen yang dapat menjamin kelestarian hasil. Salah satu alternatif pendekatan yang dapat dipakai adalah pendekatan manusia sebagai individu pemilik hutan rakyat, dengan pertimbangan sebagai berikut : a) pengelolaan hutan rakyat bersifat individu, b) luas pemilikan hutan rakyat setiap individu relatif kecil dan letaknya menyebar (tidak kompak), c) organisasi yang berkait dengan pengelolaan hutan rakyat (KT HR), tidak bersifat fungsional dalam pengelolaan hutan rakyat, atau organisasi yang ada belum berfungsi secara optimal untuk mencapai tujuan pengelolaan, d) status hutan rakyat yang merupakan lahan milik terikat oleh aturan dan tata tertib yang berkait dengan wewenang pemerintahan (dusun, desa, kecamatan dan kabupaten). Dengan kodisi demikian pengorganisasian dibentuk berdasarkan letak administrasi pemerintahan yang ada, hal ini dilakukan untuk efisiensi dalam hal pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. Salah satu alternatif penataan hutan rakyat yang dapat dimulai dengan pembentukan petak/anak petak, sebagai berikut : a) Luas pemilikan hutan rakyat adalah unit terkecil dalam pengelolaan hutan rakyat. Dalam penataan hutan tanaman dapat dianalogkan dengan anak petak, dengan di dasari bahwa ada proses pengambilan kebijakan pengelolaan hutan yang spesifik pada level keluarga. b) Blok adalah satuan hamparan yang biasa di kenal oleh masyarakat lokal dengan alasan spesifiknya lahan, nilai histories, asal usul komunitas pengelola, atau untuk memudahkan identifikasi. Blok bisa di analogkan dengan Petak yaitu bagian terkecil dari bagian hutan yang berfungsi sebagai wadah pelaksanaan tindakan manajemen langsung (penanaman, pemeliharaan, penjagaan, pemungutan hasil) di dalam kesatuannya. Petak pada hutan rakyat sebagai kesatuan administrasi dapat diperoleh dari penggabungan sejumlah luas pemilikan hutan rakyat.). c) Dusun adalah sub wilayah administrasi desa, bisa menjadi cikal bakal Unit Managemen, suatu pengelolaan dengan orientasi yang telah disepakati dengan kaidah kelestarian sumber daya hutan. Unit manajemen hutan rakyat lestari (UMHRL) diperlukan sebagai sarana untuk mewujudkan kelestarian hutan rakyat. Untuk itu diperlukan adanya pengorganisasia terhadap sistem pengelolaan yang bersifat individual (keluarga) menjadi pengelolaan yang terorganisir (Komunal) tanpa menegasikan kepentingan individu terhadap sumber daya hutan, demi mewujudkan tujuan dari pengelolaan yang di sepakati bersama. Oreintasi pengelolaan menghasilkan bentuk kelas perusahaan misalnya (Kelas perusahan hutan rakyat jati akan menghasilkan kayu untuk memenuhi kebutuhan bahan baku kayu jati bagi industri perkayuan secara kontinyu) atau bentuk orentasi yang lain seperti ekologi (tata air desa), budaya, sosial atau yang lain. Pengorganisasi dilakukan

baik pada organisasi pelaksana pengelolaan maupun kondisi fisik hutan rakyat (kawasan). Untuk itu pengorganisasi merupakan hal penting dalam fungsinya untuk menyusun kerangka pembagian kerja, menentukan tata pembagian tugas dan tata hubungan kerja sehingga merupakan suatu sistem tertentu, dimana seluruh tenaga kerja dapat bekerja secara harmonis dan effisien. Tujuan dari sistem organisasi dalam pengelolaan hutan rakyat ini secara keseluruhan dan pada tiap-tiap bagiannya adalah turut menyumbangkan secara konkrit ke arah tercapainya tujuan/ orientasi perusahaan. Lingkup Materi Pelatihan. Pada sesi materi ini, Peserta kelompok tani hutan/ pemilik hutan hak dapat memahami proses pendirian organisasi unit manajemen hutan rakyat di tingkat desa, Kelengkapan dokumen yang berisi Distribusi kerja, kewenangan dan hubungan kerja di dalam organisasi, Kelengkapan dokumen mengenai situasi pengelolaan hutan hak/rakyat – aturan penanaman, pemeliharaan, penebangan lestari, Kelengkapan dokumen yang menerangkan keabsahan hak kepemilikan lahan maupun hasil kayu rakyat yang dihasilkan pada tingkat petani dan/atau pada tingkat organisasi unit manajemen hutan rakyat serta Kelengkapan dan kesesuaian arsip dokumen kepemilikan lahan, dokumen pengangkutan SKAU, dokumen ijin tebang, dan dokumen faktur/kuitansi penjualan kayu pada tingkat petani dan kelengkapan penataan dokumentasinya pada tingkat organisasi unit manajemen hutan rakyat. Referensi yang digunakan:     

Lampiran 5 P.6/VI-Set/2009 Peraturan Bidang Penataan Hasil Hutan (Permenhut No P.51/Menhut-II/2006) Contoh dokumen pendirian organisasi unit manajemen hutan rakyat Contoh dokumen yang berisi Distribusi kerja, kewenangan dan hubungan kerja di dalam organisasi Contoh dokumen yang menerangkan keabsahan hak kepemilikan lahan, dokumen pengangkutan SKAU, dokumen ijin tebang, dan dokumen faktur/kuitansi penjualan kayu pada tingkat petani


8. Simulasi dan Praktek Lapangan Konsep Kunci: Pada sesi materi ini, peserta latih akan melakukan praktek dan simulasi yang yang ditujukan agar peserta kelompok tani hutan/ pemilik hutan hak terampil dalam menyiapkan persyaratan yang dibutuhkan dalam penilaian VLK. Simulasi dilakukan dalam bentuk latihan dengan metode simulasi dalam bentuk permainan, studi kasus, tugas individu dan tugas kelompok, sedangkan praktek lapangan dalam bentuk kunjungan ke Unit Manajemen Hutan Rakyat yang telah mempunyai sistem PHBML atau Hutan Rakayat yang telah mempersiapkan penerapan SVLK. Dalam praktek tersebut peserta pelatihan dapat mengidentifikasi dokumen-dokumen legal yang diperlukan dalam memenuhi persyaratan VLK bagi Hutan Hak seperti yang diminta oleh standard. Peserta laihan membuat rekaman-rekaman atau catatan yang diperlukan dan akan dicek oleh auditor VLK sesuai standard yang dipersyaratkan oleh semua indikator yang terkait. Selanjutnya dapat melakukan kegiatan internal audit untuk melihat kesiapan UM sebelum diaudit oleh LVLK. Dalam materi ini prinsip-prinsip dan prosedur internal audit harus dapat dipahami oleh peserta tentunya dengan memahami persyaratan internal audit seperti yang diatur dalam ISO 19011 ; 2002 atau SNI 1919011:2005 Pedoman audit sistem manajemen mutu dan lingkungan. Lingkup Materi Pelatihan. Materi akan disampaikan dalam bentuk praktek lapangan di lokasi industri hutan hak). Kegiatan praktek didampingi oleh Fasilitator dengan waktu yang telah ditetapkan. Pada kegiatan ini peserta harus mengetahui jenis-jenis dokumen dan rekaman atau catatan yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan SVLK dan juga dapat melakukan kegiatan internal audit sesuai dengan standard ISO 19011;2002 dan sesuai dengan standard SVLK. Referensi yang digunakan: -

ISO 19011:2002

-


-


-

Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor P.02/VI-BPPHH/2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Lampiran 5


Check list internal audit, daftar dokumen-dokumen yang akan dipersyarakat dalam SVLK pada Hutan Hak, .dokumen-dokumen dan rekaman atau catatan yang ada di UM (Hutan Hak) tempat praktek dan kegiatan pengelolaan Hutan Hak/Hutan Rakyat.


B.

Sesi Pelatihan Pemahaman Persyaratan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu Untuk Industri Pengolah Kayu yang berasal dari Hutan Hak/Hutan Rakyat.

Tujuan Umum: Setelah menyelesaikan pelatihan peserta diharapkan untuk dapat: 1. Memahami Persyaratan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu. 2. Memahami kerangka logika dan persyaratan SVLK 3. Memahami dan Mampu membuat konsep penerapan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu di Industri Pengolah kayu yang berasal dari hutan hak/hutan rakyat 4. Memahami dan mampu melakukan penerapan sistem verifikasi Legalitas kayu di Industri pengolah kayu yang berasal dari hutan hak/hutan rakyat dan memenuhi persyaratan SVLK pada industri pengolah hasil hutan kayu.

Prakata Sebagian besar industri pengolah kayu terutama di Pulau Jawa, saat ini menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu rakyat (hutan hak atau Hutan Rakyat). Terutama sejak berkurangnya pasokan kayu dari hutan negara di luar jawa dari pemegang IUPHHK baik hutan alam maupun hutan tanaman. Oleh karena itu posisi keberadaan dan eksistensi hutan rakyat atau hutan hak sebagai pemasok bahan baku kayu ke industri di Pulau Jawa sangat strategis. Praktek peredaran dan distribusi kayu yang berasal dari hutan hak atau hutan rakyat saat ini masih belum tertib administrasi sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu P.51/MenhutII/2006 tentang Surat Keterangan Asal-usul (SKAU) untuk pengangkutan hasil hutan dari hutan hak, sehingga adanya Peraturan Menteri Kehutanan terkait dengan SVLK (Sistem verifikasi Legalitas Kayu) dapat mendorong agar pelaku usaha, pemilik kayu rakyat atau hutan hak yang memasok ke Industri Pengolahan kayu di Pulau Jawa dapat lebih tertib administrasi sesuai dengan peraturan yang berlaku tersebut. Sementara bagi Industri pengolah kayu yang berasal dari hutan hak atau hutan rakyat juga dapat mendorong dan membantu kekurangan-kekurangan yang saat ini dialami dalam menerima atau membeli kayu dari sumber hutan hak ini. Beberapa industri yang menampung sumber kayu dari hutan hak/hutan rakyat kebanyakan adalah industri kecil dan menengah yang juga memiliki permasalahan tersendiri dalam memenuhi persyaratan SVLK ini terutama adalah pencatatan dan tertib administrasi dan kelengkapan perijinan yang seharusnya ada. Selain itu tidak semua industri dapat memahami persyaratan-persyaratan yang diminta oleh Standar SVLK dan dapat menerapkannya di industrinya sendiri. Oleh karena itu perlu adanya pemberian pemahaman kepada pihak Industri kayu agar industri yang menggunakan kayu dari sumber hutan hak dapat memenuhi persyaratan

dalam standard SVLK dan juga mendorong agar supplier kayu dari hutan hak bisa mendukung dan memenuhi persyaratan SVLK pula. Peserta wakil industri yang mengikuti pelatihan ini tentunya harus dapat memahami sistem SVLK itu sendiri dan pengetahun tentang proses pada industri kayu. Oleh karena itu peran dari peserta industri harus sebagai orang yang dapat melakukan transfer pengetahuan tentang hal-hal yang terkait dengan standar SVLK dan pengetahuan terkait lain nya. Guna berhasilnya penerapan sistem verifikasi legalitas kayu perlu dibuat pelatihan tentang pemahaman Persyaratan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu untuk industri pengolah kayu untuk membekali dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk menerapkan sistem verifikasi legalitas kayu sesuai dengan yang diatur dalam peraturan menteri kehutananan Permenhut No. 38/Menhut-II/2009 tentang Standard dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengolahan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Ijin atau pada Hutan hak dan Perdirjen. No. P.06/VI-Set/2009 tentang Standard dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Kayu dan Perdirjen BPK No. P.02/VI-BPPHH/2010. Ditinjau dari tujuannya maka pelatihan ini akan mengenalkan tentang konsep SVLK dan peraturan perundangan yang terkait lainnya untuk meningkatkan kemampuan individu peserta untuk menerapkan sistem verifikasi legalitas kayu. Materi Pelatihan: Pelatihan yang ditujukan untuk mengembangkan kapasitas dalam menerapkan sistem verifikasi legalitas kayu bagi Industri pengolah kayu yang bersumber dari hutan hak atau hutan rakyat akan terdiri dari sesi-sesi sebagai berikut: 1. Kebijakan PHPL dan SVLK dalam konteks perdagangan hasil hutan Konsep Kunci: Salah satu kebijakan pemerintah dalam rangka penjaminan legalitas kayu (Timber Legality Assurance System) adalah pengembangan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) dan Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dalam rangka melaksanakan tata kelola kehutanan, penegakan hukum dan promosi perdagangan kayu legal. Dengan melibatkan para pihak, pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/Menhut-II/2009 tentang Standard dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak, dan Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor P.6/VI-Set/2009 tentang Standard dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu, yang disempurnakan dengan Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor P.02/VI-BPPHH/2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.

SVLK diharapkan dapat menjawab isu-isu perdagangan hasil hutan kayu yang saat ini terjadi lingkup international maupun regional terkait dengan status legalitas produk dari kayu yang diperdagangkan ke negara-negara seperti Eropa, US, Jepang. Pemerintah telah melakukan sosialisasi dan promosi tentang SVLK melalui beberapa kerjasama dengan pihak donor dari Luar Negeri diantaranya melalui proyek ITTO ITTO Project

TFL-PD 010/09 Rev. 1 (M). Lingkup Materi Pelatihan. Pada sesi materi ini, peserta latih akan menerima dan diberikan penjelasan perihal latar belakang adanya kebijakan PHPL dan SVLK dalam konteks perdagangan hasil hutan kayu dan isu-isu perdagangan hasil hutan kayu yang saat ini terjadi dan kedepannya baik lingkup international maupun regional juga beberapa kebijakan dari negara-negara lain terutama dalam hal perdagangan produk kayu seperti Eropa, US, Jepang. Dll beserta standar legalitas kayu sebagai presyaratan masing-masing negara tersebut. Pada sesi ini pula dijelaskan terkait kerangka logika pembuatan system verifikasi legalitas kayu dan faktor pendukung external dan internal yang menyebabkan terwujudunya Kebijakan PHPL dan SVLK ini. Hal penting yang perlu disampaikan dalam sesi materi ini adalah pengertian tentanf Hutan Hak serta bagaimana sistem perdagangan hasil hutan yang berasal dari Hutan Hak. Materi akan disampaikan dalam bentuk kuliah dan diskusi antara trainer dan atau antara peserta pelatihan dalam materi ini. Referensi yang digunakan: -


-


-


-





2. Pengenalan Sistem dan Standard VLK pada Industri pengolah dan pengguna kayu rakyat (hutan hak) Konsep Kunci: Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/Menhut-II/2009 dan Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor P.6/VI-Set/2009. Pedoman dilengkapi dengan lampiran yang memuat Prinsip, Kriteria, Indikator dan Verifier VLK sesuai dengan jenis Unit Manajemen yang akan menerapkan sistem Legalitas Kayu. Pedoman Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak meliputi Standard dan Pedoman Verifikasi Legalitas Kayu yang Berasal Dari Hutan Negara (IUPHHK-HA/HPH, IUPHHKHTI/HPHTI, IUPHHK-RE), sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2, yang Berasal Dari Hutan Negara Yang Dikelola Oleh Masyarakat (IUPHHK-HTR, IUPHHK-HKm), sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3, pada IUIPHHK dan IUI Lanjutan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran 4, yang Berasal Dari Hutan Hak, sebagaimana tercantum dalam Lampiran 5; dan Bagi Pemegang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK), sebagaimana tercantum dalam Lampiran 6. Dalam proses penilaian SVLK, Unit Manajemen harus memenuhi semua standar yang dipersyaratkan khususnya yang terkait dengan pemenuhan pada parameter yang terkait dengan Legalitas Perusahaan, Dokumen Legalitas Kayu, Sistem Lacak Balak dan pelaporan, serta sistem pemantauan lingkungannya. Untuk VLK pada Industri kriteria yang perlu dipenuhi adalah Unit usaha: (a) Industri pengolahan, dan (b) Eksportir produk olahan, memiliki izin yang sah, Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku dan hasil olahannya, Pengangkutan dan perdagangan antar pulau, dan Pengapalan hasil olahan kayu untuk eksport Lingkup Materi Pelatihan. Pada sesi materi ini, peserta latih akan menerima dan diberikan penjelasan perihal latar belakang lahirnya kebijakan SVLK dan juga perihal sistem dan standard VLK yang berlaku nagi Industri pengola kayu dan pengguna kayu rakyat terutama standar VLK pada Lampiran 2.1 B , C, Lampiran 2.2, Lampiran 3.1 Perdirjen BPK Nomor. P. 02/VIBPPHH/2010. Selain itu peserta diberikan penjelasan perihal sistem VLK yang mencakup, kelembagaan dalam SVLK, hubungan antara lembaga, Lembaga akreditasi dan lembaga pemantau standard VLK serta memahami bagaimana proses dan tahapan dalam proses yang harus dilakukan dalam verifikasi legalitas kayu kepada peserta (fasilitator), begitu pula perihal pedoman penilaian VLK dan pemahaman standar VLK itu sendiri oleh perserta atau fasilitator. Pada materi ini peserta atau fasilitator harus betulbetul memahami sistem SVLK secara menyeluruh terutama terkait dengan persyaratan VLK Industri dan persyaratan untuk hutan hak.

Materi akan disampaikan dalam bentuk kuliah dan diskusi antara trainer dan atau antara peserta pelatihan dalam materi ini. Materi pendalaman pemahaman sistem VLK hanya untuk persyaratan atau standar VLK untuk Industri (IUIPHHK dan IUI lanjutan) serta untuk persyaratan atau standard bagi Hutan Hak. Referensi yang digunakan: -


-


-





3. Peraturan bidang penatausahaan hasil hutan (PUHH) di Industri Pengolah dan pengguna kayu rakyat. Konsep Kunci: Pada sesi materi ini, peserta latih akan menerima dan diberikan penjelasan terkait peraturan bidang penatausahaan hasil hutan baik diindustri pengolah maupun penatausahaan hasil hutan untuk kayu yang berasal dari hutan hak atau hutan rakyat (SKAU, SKSKB cap KR, nota, dll.). Dalam sesi ini peserta harus mengetahui jenis dokumen-dokumen penatausahaan kayu yang harus dipenuhi dan harus ada di Industri pengolah kayu dan kayu dari hutan hak dari proses, tahapan dan prosedurnya. Pada sesi ini disampaikan pula contoh-contoh dokumen PUHH yang berlaku di industri dan kayu dari hutan hak atau hutan rakyat. Peserta harus mengetahui dan memahami contoh dokumen-dokumen kayu (PUHH) yang absah dalam hal tertib administrasi kayu dan prosedur-prosedur yang harus dilaksanakan dalam PUHH di industri.

Lingkup Materi Pelatihan. Materi akan disampaikan dalam bentuk kuliah dan diskusi antara trainer dan atau antara peserta pelatihan dalam materi ini. Materi pendalaman pemahaman peraturan bidang PUHH di industri dan hutan hak yang berlaku yaitu berdasarkan P.55/2006 dan P.51/2006 berserta addedumnya. Referensi yang digunakan: -

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/Menhut-II/2006 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Hak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2007.

-

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.45/Menhut-II/2009.




4. Aspek hukum/legalitas dalam industri pengolah dan pengguna kayu rakyat Konsep Kunci: Pada sesi materi ini, peserta latih akan menerima dan diberikan penjelasan terkait aspek hukum/legalitas atau perijinan yang berlaku yang harus dimiliki oleh suatu industri pengolah kayu (primer atau IUI lanjutan). seperti Akte pendirian perusahaan, SIUP, NPWP, IUI, TDP, juga perijian dan kewajiban lainnya. Pada materi ini diharapkan para peserta atau fasilitator mengatahui dan memahami dokumen-dokumen legal atau perijinan apa saja yang seharusnya dipenuhi oleh perusahaan pengolah kayu.

Lingkup Materi Pelatihan. Materi akan disampaikan dalam bentuk kuliah dan diskusi antara trainer dan atau antara peserta pelatihan dalam materi ini. Materi pendalaman pemahaman peraturan terkait dengan legalitas atau perijinan suatu industri khususnya pengolah kayu baik Industri primer maupun IUI lanjutannya.


Peraturan terkait dengan pendirian Perseroan terbatas atau CV, dll.

-

Peraturan tentang Izin Usaha Primer Hasil Hutan Kayu

-

Peraturan tentang Izin usaha industri

-

Peraturan tentang SIUP dan TDP

-

Peraturan tentang NPWP

-

Peraturan terkait lainnya




5. Prosedur dan Protokol dalam Pelaksanaan Penilaian VLK pada unit pemegang izin Industri Konsep Kunci: Pelaksanaan verifikasi legalitas kayu dilakukan oleh Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) sesuai ISO/IEC Guide 65, dan ditunjuk oleh Direktur Jenderal a.n. Menteri. Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu yang melaksanakan Verifikasi Legalitas Kayu dan akan menerbitkan sertifikat legalitas kayu organisasi yang memenuhi semua standar VLK. Sertifikat Legalitas Kayu (SLK) berlaku selama 3 (tiga) tahun dan setiap tahun dilakukan penilikan (surveillance) dan penilikan pertama dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Legalitas Kayu diterbitkan, kecuali apabila dibutuhkan berdasarkan masukan berbagai pihak atas biaya pemegang izin. Prosedur dan protocol pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu diatur secara lengkap dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/Menhut-II/2009 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. Agar dalam pelaksanaan verifikasi legalitas kayu tidak terdapat perbedaan pemahaman diantara para pihak, maka telah disusun Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu sebagai acuan Lembaga VLK dalam melakukan penilaian. Sebelum dilakukan verifikasi, Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu diwajibkan untuk membuat pengumuman melalui media massa

dan web site Kementrian Kehutanan terkait dengan informasi pelaksanaan verifikasi dan oraganisasi yang mengajukan proses sertifikasi. Dalam SVLK dibentuk juga Lembaga Pemantau Independen yang merupakan lembaga yang dapat menjalankan fungsi pengawasan/pemantauan yang berkaitan dengan pelayanan publik di bidang kehutanan seperti penerbitan sertifikat LK yang dibentuk dari LSM di bidang kehutanan pada masing-masing wilayah. Lingkup Materi Pelatihan. Pada sesi materi ini, peserta latih akan menerima dan diberikan penjelasan terkait dengan prosedur dan proses dalam pelaksanaan penilaian atau audit VLK yang dilakukan pada pemegang Izin Usaha Industri Primer maupun industri lanjutan yang mecakup dari tahap perencanaan, pelaksanaan audit, pengambilan keputusan dan kegiatan pasca audit lainnya. Peserta dari industri diharapkan memahami persiapan yang harus dilakukan untuk memenuhi persyaratan VLK dan memahami seluruh tahapan kegiatan yang dilakukan pada proses audit VLK. Selanjutnya industri mengetahui tata waktu dalam setiap proses audit VLK dan tindakan-tindakan apa perlu dilakukan pada setiap tahap tersebut dari sisi pemegang izin. Materi akan disampaikan dalam bentuk kuliah dan diskusi antara trainer dan atau antara peserta pelatihan dalam materi ini. Materi pendalaman pemahaman terkait prosedur dan proses pelaksanaan audit VLK pada pemegang izin indutri dari proses perencanaan sampai dengan proses paska audit VLK. Referensi yang digunakan: -


-


-





6. Prinsip-prinsip ketelusuran perjalanan/pergerakan bahan baku pada Industri pengguna kayu rakyat

Konsep Kunci: Pada sesi materi ini, peserta latih akan menerima dan diberikan penjelasan terkait dengan prinsip-prinsip dan sistem lacak balak dan alur perjalanan kayu pada pemegang izin industri dan alur perjalanan kayu dari sumber bahan baku hutan hak sampai ke industri. Prinsip-prinsip pada sistem lacak balak yang mencakup identifikasi atau penandaan hasil hutan kayu dan dokumen kayu yang menyertainya dan keterlacakan asal-usul hasil hutan kayu tersebut. Perserta juga harus memahami dokumen-dokumen penatausahaan kayu yang harus ada untuk keperluan pemenuhan lacak balak di industri. Lingkup Materi Pelatihan. Materi akan disampaikan dalam bentuk kuliah dan diskusi antara trainer dan atau antara peserta pelatihan dalam materi ini. Materi pendalaman pemahaman terkait dengan sistem lacak balak yang sederhana yang harus dibangun diindustri pengolahan kayu untuk keperluan pelacakan asal usul kayu dalam rangka audit VLK. Referensi yang digunakan: -


-


-


-

Pedoman LEI 88 sistem sertifikasi lacak balak




7. Konsep pembinaan Industri pengolah dan pengguna kayu rakyat terhadap pemasok, dan petani pemilik hutan hak

Konsep Kunci: Pada sesi materi ini, peserta latih akan menerima dan diberikan penjelasan terkait dengan konsep pembinaan bagi industri pengolah dan pengguna kayu rakyat terhadap pemasok kayu dari hutan hak (hutan rakyat) dari pengepul dan pemilik hutan hak itu sendiri. Pada materi ini diharapkan industri pengolah kayu dapat membangun pola pembinaan dan kerjasama yang saling menguntungkan dengan pemasok bahan baku kayu rakyat yang lebih berkelanjutan. Mengetahui bentuk-bentuk kerjasama yang bisa dikembangkan antara industri dengan pemasok kayu rakyat (pemilik kayu dan pengepulnya) dan juga bentuk-bentuk kelembagaan yang bisa dirancang untuk kemitraan yang lebih baik terutama dalam rangka pemenuhan sistem verifikasi legalitas kayu. Dalam materia ini dapat dicontohkan beberapa bentuk kelembagaan dan kerjasama yang sudah ada dan berhasil dalam kemitraan antara industri dan pemasok kayu rakyat yang saling menguntungkan. Koperasi adalah sebagai salah satu kelembagaan yang sangat banyak digunakan dan paling sesuai untuk membangun kelembagaan dan kerjasama yang bisa dilakukan. Lingkup Materi Pelatihan. Materi akan disampaikan dalam bentuk kuliah dan diskusi antara trainer dan atau antara peserta pelatihan dalam materi ini. Materi ini akan lebih banyak memberikan contohcontoh kelembagaan dan bentuk kerjasama yang memungkinkan dibangun antara industri dengan pemasok kayu rakyat (pemilik hutan hak maupun pengepul) yang bekelanjutan dalam rangka memenuhi standar VLK. Referensi yang digunakan: -

Peraturan terkait pembentukan suatu koperasi

-

Pedoman LEI Pengelolaan hutan berbasis masyarakat lestari

-

Contoh-contoh kelembagaan kemitraan yang ada di Indonesia




8. Simulasi dan praktek penerapan VLK di Industri pengolah dan pengguna kayu rakyat

Konsep Kunci: Pada sesi materi ini, peserta latih akan melakukan praktek penerapan VLK diIndusrti pengolah dan pengguna kayu rakyat dari hutan hak atau hutan rakyat. Dalam praktek tersebut peserta pelatihan dapat mengidentifikasi dokumen-dokumen legal yang diperlukan dalam memenuhi persyaratan VLK bagi industri primer maupun industri lanjutan seperti yang diminta oleh standard. Selanjutnya dapat mempersiapkan rekaman-rekaman atau catatan yang diperlukan dan akan dicek oleh auditor VLK sesuai standard yang dipersyaratkan oleh semua indikator yang terkait. Selanjutnya dapat melakukan kegiatan internal audit untuk melihat kesiapan industri sebelum diaudit oleh LVLK. Dalam materi ini prinsip-prinsip dan prosedur internal audit harus dapat dipahami oleh peserta tentunya dengan memahami persyaratan internal audit seperti yang diatur dalam ISO 19011 ; 2002 atau SNI 19-19011:2005 Pedoman audit sistem manajemen mutu dan lingkungan. Lingkup Materi Pelatihan. Materi akan disampaikan dalam bentuk praktek lapangan di lokasi industri dan lokasi hutan hak (bila diperlukan dan memungkinkan). Kegiatan praktek didampingi oleh trainer dengan waktu yang telah ditetapkan. Pada kegiatan ini peserta harus mengetahui jenis-jenis dokumen dan rekaman atau catatan yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan SVLK dan juga dapat melakukan kegiatan internal audit sesuai dengan standard ISO 19011;2002 dan sesuai dengan standard SVLK. Referensi yang digunakan: -

ISO 19011:2002

-


-


-


Peralatan dan Material yang digunakan:

-

Check list internal audit, daftar dokumen-dokumen yang akan dipersyarakat dalam SVLK industri, .dokumen-dokumen dan rekaman atau catatan yang ada di industri tempat prektek dan kegiatan atau proses industri itu sendiri.


C.

Sesi Pelatihan Pemahaman Persyaratan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu Untuk Pemerintah (Pusat, Daerah dan sektor-sektor), dan Fasilitator /Pendamping.

Tujuan Umum: Setelah menyelesaikan pelatihan peserta diharapkan untuk dapat: 1. Memahami Persyaratan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu. 2. Memahami kerangka logika dan persyaratan SVLK 3. Mampu membuat konsep fasilitasi untuk penerapan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu di Hutan Hak 4. Mampu melakukan fasilitasi untuk penerapan sistem verifikasi Legalitas kayu di Hutan Hak. Prakata Banyak pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan sistem verifikasi legalitas kayu untuk hutan hak, mulai dari pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, industri, pemasok kayu dan petani pemilik hutan hak itu sendiri. Tidak mudah untuk mengenalkan sebuah sistem baru kepada pihak-pihak tersebut tanpa sebuah proses fasilitasi yang kuat. Oleh karena itu peran fasilitator sebagai orang yang akan melakukan transfer pengetahuan sangat penting dan harus dibekali dengan pengetahuan yang cukup tentang hal-hal yang terkait dengan standar SVLK dan pengetahuan terkait lain nya. Fasilitator akan bertugas memberikan fasilitasi dan pendampingan kepada para pihak dalam rantai pasok kayu dari hutan hak kepada industri pengolahnya. Guna berhasilnya penerapan sistem verifikasi legalitas kayu perlu dibuat pelatihan tentang pemahaman Persyaratan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu untuk Pemerintah(Pusat, Daerah dan sektor-sektor terkait lainnya), dan Fasilitator/Pendamping untuk membekali dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk menerapkan sistem verifikasi legalitas kayu sesuai dengan yang diatur dalam peraturan menteri kehutananan Permenhut No. 38/Menhut-II/2009 tentang Standard dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengolahan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Ijin atau pada Hutan hak dan Perdirjen. No. P.06/VI-Set/2009 tentang Standard dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Kayu. Ditinjau dari tujuannya maka tentu pelatihan ini akan mengenalkan tentang konsep SVLK dan peraturan perundangan yang terkait lainnya untuk meningkatkan kemampuan individu peserta untuk menerapkan sistem verifikasi legalitas kayu.

Materi Pelatihan: Pelatihan yang ditujukan untuk mengembangkan kapasitas dalam menerapkan sistem verifikasi legalitas kayu bagi Pemerintah Daerah dan Fasilitator pendamping akan terdiri dari sesi-sesi sebagai berikut:

1. Bina Suasana dan Kecerdasan Spriritual Konsep Kunci: Merupakan kegiatan pemanasan dalam proses belajar yang merupakan pemecah situasi kebekuan fikiran atau fisik peserta. Hal ini dimaksudkan untuk membangun suasana belajar yang dinamis, penuh semangat, dan antusiasme. Dalam kegiatan ini perlu diciptakan suasana belajar yang menyenangkan, serius tapi santai. Dapat dibuat sebuah permainan guna menciptakan suasana belajar dari pasif ke aktif, dari kaku menjadi gerak(akrab), dan dari jenuh menjadi riang(segar). Bina suasana pelatihan atau dikenal dengan Ice breaking adalah jurus utama melawan kebosanan. Games-games singkat sangat membantu kita untuk membuat peserta nyaman di pelatihan. Siapkan ice breaking dengan tujuan-tujuan tertentu. Ada ice breaking untuk membuat peserta saling mengenal,ada ice breaking yang bertujuan menyegarkan badan,dan ada ice breaking yang dapat disesuaikan dengan content pelatihan,sehingga memperkuat pesan yang didapat di pelatihan.Buku-buku seperti ini sangat mudah anda dapatkan di Toko buku-toko buku. Dengan demikian diharapkan peserta dapat memiliki semangat dan motivasi untuk berlatih dan bekerjasama. Dalam bekeja selain semangat dan motivasi, manusia harus memiliki 3 modal yaitu modal materil/fisik, modal sosial, dan modal spiritual. Modal fisik (physical capital) berupa keterampilan atau pengetahuan, modal sosial (social capital) yaitu rasa kebersamaan serta keterikatan emosi, dan modal spiritual (spiritual capital) yaitu kemampuan mengenal diri sebagai hamba Tuhan. Untuk mengelola ketiga modal tadi, diperlukan tiga jenis kecerdasan. Fungsi IQ adalah “What I think” (apa yang saya pikirkan) untuk mengelola kekayaan fisik atau materi; fungsi EQ adalah “What I feel” (apa yang saya rasakan) untuk mengelola kekayaan sosial; dan fungsi SQ adalah “Who am I” (siapa saya) untuk mengelola kekayaan spiritual. Agar dapat melahirkan manusia yang memiliki motivasi total, maka tidak cukup hanya dengan mengasah potensi kecerdasan intelektual (IQ), namun perlu dipertajam potensi emosi (EQ) dan juga dilandasi potensi spiritual (SQ).

Berlandasan pada kecerdasan spiritual ini para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan SVLK termasuk fasilitator/pendamping dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan lebih profesional dan termotivasi oleh sebuah alasan spiritual bagi insitusi tempatnya bekerja sehingga akan meningkatkan produktivitas dan loyalitas pekerja bukan pada kepentingan pribadi. Lingkup Materi Pelatihan. Materi akan disampaikan dalam bentuk perkenalan/Ice Breaking, partisipasi dan kerjasama, permainan, energizing, pemaparan harapan dan kekhawatiran, mempelajari dasar-dasar ESQ/ISQ dan IQ yang dilakukan dengan metode permainan, ceramah dan diskusi.


Buku-buku tentang Teknik dan metoda fasilitasi, Buku-buku tentang mencerdaskan spriritual.




2. Kebijakan PHPL dan SVLK dalam konteks perdagangan hasil hutan

Konsep Kunci: Salah satu kebijakan pemerintah dalam rangka penjaminan legalitas kayu (Timber Legality Assurance System) adalah pengembangan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) dan Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dalam rangka melaksanakan tata kelola kehutanan, penegakan hukum dan promosi perdagangan kayu legal. Dengan melibatkan para pihak, pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/Menhut-II/2009 tentang Standard dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak, dan Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor P.6/VI-Set/2009 tentang Standard dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu, yang disempurnakan dengan Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor P.02/VI-BPPHH/2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu. SVLK diharapkan dapat menjawab isu-isu perdagangan hasil hutan kayu yang saat ini terjadi lingkup international maupun regional terkait dengan status legalitas produk dari kayu yang diperdagangkan ke negara-negara seperti Eropa, US, Jepang. Pemerintah telah melakukan sosialisasi dan promosi tentang SVLK melalui beberapa kerjasama dengan pihak donor dari Luar Negeri diantaranya melalui proyek ITTO ITTO Project

TFL-PD 010/09 Rev. 1 (M).

Lingkup Materi Pelatihan. Pada sesi materi ini, peserta latih akan menerima dan diberikan penjelasan perihal latar belakang adanya kebijakan PHPL dan SVLK dalam konteks perdagangan hasil hutan kayu dan isu-isu perdagangan hasil hutan kayu yang saat ini terjadi dan kedepannya baik lingkup international maupun regional juga beberapa kebijakan dari negara-negara

lain terutama dalam hal perdagangan produk kayu seperti Eropa, US, Jepang. Dll beserta standar legalitas kayu sebagai presyaratan masing-masing negara tersebut. Pada sesi ini pula dijelaskan terkait kerangka logika pembuatan system verifikasi legalitas kayu dan faktor pendukung external dan internal yang menyebabkan terwujudunya Kebijakan PHPL dan SVLK ini. Hal penting yang perlu disampaikan dalam sesi materi ini adalah pengertian tentanf Hutan Hak serta bagaimana sistem perdagangan hasil hutan yang berasal dari Hutan Hak. Materi akan disampaikan dalam bentuk kuliah dan diskusi antara trainer dan atau antara peserta pelatihan dalam materi ini. Referensi yang digunakan: -


-


-


-





3. Peraturan bidang penatausahaan hasil hutan (PUHH) di Industri Pengolah dan pengguna kayu rakyat.

Konsep Kunci: Pada sesi materi ini, peserta latih akan menerima dan diberikan penjelasan terkait peraturan bidang penatausahaan hasil hutan baik diindustri pengolah maupun penatausahaan hasil hutan untuk kayu yang berasal dari hutan hak atau hutan rakyat (SKAU, SKSKB cap KR, nota, dll.). Dalam sesi ini peserta harus mengetahui jenis dokumen-dokumen penatausahaan kayu yang harus dipenuhi dan harus ada di Industri pengolah kayu dan kayu dari hutan hak dari proses, tahapan dan prosedurnya. Pada sesi ini disampaikan pula contoh-contoh dokumen PUHH yang berlaku di industri dan

kayu dari hutan hak atau hutan rakyat. Peserta harus mengetahui dan memahami contoh dokumen-dokumen kayu (PUHH) yang absah dalam hal tertib administrasi kayu dan prosedur-prosedur yang harus dilaksanakan dalam PUHH di industri. Lingkup Materi Pelatihan. Materi akan disampaikan dalam bentuk kuliah dan diskusi antara trainer dan atau antara peserta pelatihan dalam materi ini. Materi pendalaman pemahaman peraturan bidang PUHH di industri dan hutan hak yang berlaku yaitu berdasarkan P.55/2006 dan P.51/2006 berserta addedumnya. Referensi yang digunakan: -


-




Waktu Pelatihan: 2 jam pelajaran 4. Pemetaan dan sasaran sosialisasi dalam Sistem VLK kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam rantai pasok kayu rakyat. Konsep Kunci: Implementasi kebijakan peningkatan tata kelola kehutanan dan pemberantasan ilegal loging serta perdagangan hasil hutan ilegal melalui penerapan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) memerlukan kesiapan kapasitas para pihak yang akan terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Para pihak yang terlibat secara langsung dalam hal ini yaitu unit manajemen atau para pemilik hutan hak, para pihak yang berperan dalam melakukan pergerakan hasil kayu dan industri kecil, menangah dan besar sebagai pihak yang mengolah hasil hutan yang akan diverifikasi. Sedangkan para pihak yang terlibat secara tidak langsung sebagai bagian dari sistem pendukungnya diantaranya fasilitator, yang akan bertugas memberikan fasilitasi dan pendampingan kepada unit manajemen maupun unit industri pengolahan, trainer yang bertugas memberikan pelatihan untuk peningkatan kapasitas. Selain itu terdapat beberapa pihak yang juga dikategorikan sebagai yang berkepentingan dalam penerapan SVLK yaitu; Pemerintah Desa (Kepala Desa/Lurah) yang mengeluarkan Surat Keterangan

Kepemilikan/Asal Kayu untuk mengajukan Surat Ijin Tebang ke Dinas Kehutanan. Dibeberapa daerah seperti di Kabupaten Ciamis Kepala Desa/Lurah telah ditetapkan sebagai penerbit SKAU , Dinas Kehutanan Kabupaten/UPTD (Petugas Penguji LHP) berperan dalam pemberian Surat Ijin Tebang, Pengetokan dan pengesahan LHP, Asosiasi/LSM (ASMINDO, Forum Komunikasi Hutan Rakyat), tidak berperan secara langsung dalam proses suplai bahan baku kayu rakyat, tetapi lebih banyak peda peran mendampingan dan penguatan kapasitas kelembagaan Hutan Rakyat. Secara umum para pihak (stakeholders) yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam suplai bahan baku kayu rakyat ke industri terdiri dari Petani Pemilik Kayu , Supplier/Pengepul Kayu , Instansi Terkait, Industri. Berdasarkan hasil survey, terdapat pola rantai niaga (suplai chain) hutan rakyat (HR/HTR) yaitu -

Pola empat rangkaian atau alur yang terdiri dari produsen primer (petani hutan rakyat), anggota pengepul, pengepul dan konsumen akhir (industri pengolahan kayu)

-

Pola tiga rangkaian atau alur yang terdiri dari produsen primer (petani hutan rakyat), pengepul dan konsumen akhir (industri pengolahan kayu).

Program peningaktan kapasitas para pihak seyogyanya dilakukan dengan berbasis kompetensi sehingga didapatkan hasil yang dapat dipercaya. Hal ini sangat penting mengingat cakupan wilayah pelaksanaan secara nasional yang luas dan melibatkan banyak pihak, - sangat penting untuk dapat dioparsikan oleh para pihak di daerah- serta perlunya memberikan jaminan kepastian keputusan yang sama bila dilakukan oleh siapa pun dan dimanapun. Jaminan kepastian kualitas pemahaman yang sama akan meningkatakan kepercayaan dan keberterimaan SVLK yang pada akhirnya diharapkan meningkatkan pencapaian tujuan kebijakan pelaksanaan SVLK yaitu peningkatan tata kelola kehutanan dan pemberantasan ilegal loging serta perdagangan hasil hutan yang ilagal. Lingkup Materi Pelatihan. Materi akan disampaikan dengan memberikan pemahaman tentang bagaimana melakukan analisa Isu yang terkait dengan kebutuhan SVLK, melakukan analisa para pihak yang terkait dalam pelaksanaan SVLK dari hutan hak sampai industri kecil/menerngah pengolah kayu yang berasal dari hutan hak. Serta melakukan analisa kekuatan dan kelemahan di lapangan (Force Field) terkait dengan pelaksanaan SVLK di sepanjang rantai pasokan kayu dari hutan hak.

Referensi yang digunakan: - Laporan Sosialisasi P. 38 dan P.6 Peralatan dan Material yang digunakan: Ceramah, diskusi,Laptop, Powerpoint display, white board, flipchart Waktu Pelatihan: 2 jam pelajaran

5. Peraturan dan perundangan yang terkait dengan peredaran hasil hutan hak Konsep Kunci: Pada sesi materi ini, peserta latih akan menerima dan diberikan penjelasan terkait peraturan bidang penatausahaan hasil hutan baik diindustri pengolah maupun penatausahaan hasil hutan untuk kayu yang berasal dari hutan hak atau hutan rakyat (SKAU, SKSKB cap KR, nota, dll.). Dalam sesi ini peserta harus mengetahui jenis dokumen-dokumen penatausahaan kayu yang harus dipenuhi dan harus ada di Industri pengolah kayu dan kayu dari hutan hak dari proses, tahapan dan prosedurnya. Pada sesi ini disampaikan pula contoh-contoh dokumen PUHH yang berlaku di industri dan kayu dari hutan hak atau hutan rakyat. Peserta harus mengetahui dan memahami contoh dokumen-dokumen kayu (PUHH) yang absah dalam hal tertib administrasi kayu dan prosedur-prosedur yang harus dilaksanakan dalam PUHH di industri. Lingkup Materi Pelatihan. Materi akan disampaikan dalam bentuk kuliah dan diskusi antara trainer dan atau antara peserta pelatihan dalam materi ini. Materi pendalaman pemahaman peraturan bidang PUHH di industri dan hutan hak yang berlaku yaitu berdasarkan P.55/2006 dan P.51/2006 berserta addedumnya. Referensi yang digunakan: -


-





3. Pengenalan Sistem dan Standard VLK pada Industri pengolah dan pengguna kayu rakyat (hutan hak)

Konsep Kunci: Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/Menhut-II/2009 dan Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor P.6/VI-Set/2009. Pedoman dilengkapi dengan lampiran yang memuat Prinsip, Kriteria, Indikator dan Verifier VLK sesuai dengan jenis Unit Manajemen yang akan menerapkan sistem Legalitas Kayu. Pedoman Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak meliputi Standard dan Pedoman Verifikasi Legalitas Kayu yang Berasal Dari Hutan Negara (IUPHHK-HA/HPH, IUPHHKHTI/HPHTI, IUPHHK-RE), sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2, yang Berasal Dari Hutan Negara Yang Dikelola Oleh Masyarakat (IUPHHK-HTR, IUPHHK-HKm), sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3, pada IUIPHHK dan IUI Lanjutan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran 4, yang Berasal Dari Hutan Hak, sebagaimana tercantum dalam Lampiran 5; dan Bagi Pemegang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK), sebagaimana tercantum dalam Lampiran 6. Dalam proses penilaian SVLK, Unit Manajemen harus memenuhi semua standar yang dipersyaratkan khususnya yang terkait dengan pemenuhan pada parameter yang terkait dengan Legalitas Perusahaan, Dokumen Legalitas Kayu, Sistem Lacak Balak dan pelaporan, serta sistem pemantauan lingkungannya. Untuk VLK pada Industri kriteria yang perlu dipenuhi adalah Unit usaha: (a) Industri pengolahan, dan (b) Eksportir produk olahan, memiliki izin yang sah, Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku dan hasil olahannya, Pengangkutan dan perdagangan antar pulau, dan Pengapalan hasil olahan kayu untuk eksport Lingkup Materi Pelatihan. Pada sesi materi ini, peserta latih akan menerima dan diberikan penjelasan perihal latar belakang lahirnya kebijakan SVLK dan juga perihal sistem dan standard VLK yang berlaku nagi Industri pengola kayu dan pengguna kayu rakyat terutama standar VLK pada Lampiran 2.1 B , C, Lampiran 2.2, Lampiran 3.1 Perdirjen BPK Nomor. P. 02/VIBPPHH/2010. Selain itu peserta diberikan penjelasan perihal sistem VLK yang mencakup, kelembagaan dalam SVLK, hubungan antara lembaga, Lembaga akreditasi dan lembaga pemantau standard VLK serta memahami bagaimana proses dan tahapan dalam proses yang harus dilakukan dalam verifikasi legalitas kayu kepada peserta (fasilitator), begitu pula perihal pedoman penilaian VLK dan pemahaman standar VLK itu sendiri oleh perserta atau fasilitator. Pada materi ini peserta atau fasilitator harus betulbetul memahami sistem SVLK secara menyeluruh terutama terkait dengan persyaratan VLK Industri dan persyaratan untuk hutan hak.

Materi akan disampaikan dalam bentuk kuliah dan diskusi antara trainer dan atau antara peserta pelatihan dalam materi ini. Materi pendalaman pemahaman sistem VLK hanya untuk persyaratan atau standar VLK untuk Industri (IUIPHHK dan IUI lanjutan) serta untuk persyaratan atau standard bagi Hutan Hak. Referensi yang digunakan: -


-


-





4. Prinsip-prinsip fasilitasi kelompok dan langkah dasar fasilitasi kelompok

Konsep Kunci: Konsep fasilitasi dan fasilitator adalah setua umur suku-suku bangsa, yang menuliskan adanya peran seperti ini di jaman kuno. Minat saat ini terhadap fasilitasi sebenarnya kembali ke akar kita dan mengangkat kembali nilai-nilai dan proses-proses kuno. Filsafat, cara pikir dan ketrampilan fasilitasi sangat mirip dengan pendekatanpendekatan yang digunakan Buddha dan orang-orang lain yang terlibat dalam gerakan anti-kekerasan selamaberabad-abad. Pengelolaan hutan yang efektif menuntut pengertian akan pelajaran berikut ini: -

Salah satu dari faktor terpenting keberhasilan pengelolan hutan terletak pada kemauan baik dan kemampuan pemangku kepentingan yang terlibat di dalamnya. Apabila orang tidak berpartisipasi dalam mencari solusi atas masalah mereka sendiri dan tidak menjadi bagian dari proses pembuatan keputusan, pelaksanaannya palingpaling akan setengah hati, mungkin disalah artikan, dan kemungkinan besar justru akan gagal.

Dengan menciptakan lingkungan yang aman dimana para pemangku kepentingan dapat: - Mengindentifikasi dan memecahkan masalah - Mencari pemecahan atas konflik mereka sendiri - Membuat keputusan kolektif - Merencanakan bersama - Cepat melihat apa yang salah (trouble shoot) - Mengelola diri mereka sendiri - Fasilitasi memungkinkan proses partisipatif, kelompok-kelompok dan rapat-rapat menjadi lebih produktif. Konteks fasilitasi selama program pendampingan Kehutanan Masyarakat/Hutan Hak. Fasilitasi diperlukan pada beberapa tingkat dalam pengembangan kehutanan masyarakat, yang meliputi pemberian dukungan kepada proses partisipatif yang kompleks dan berjangka panjang yang melibatkan kelompok pemangku kepentingan yang beragam sampai memfasilitasi satu kali pertemuan saja dengan kelompok kecil. 1) Memfasilitasi kelompok dalam rapat 2) Memfasilitasi lingkungan sehingga memungkinkan diambilnya pembuatan keputusan secara partisipatif 3) Memfasilitasi proses yang berjangka panjang yang melibatkan kelompok pemangku kepentingan yang beragam Konteks fasilitasi dalam program pendampingan Hutan Hak ini adalah lingkaran dalam; fasilitasi kelompok, dan proses-proses kelompok dalam rapat-rapat. Apa arti fasilitasi? Fasilitasi dapat dirumuskan dalam beberapa cara. Misalnya fasilitasi dapat berarti: bersifat memungkinkan atau membuat mudah atau membantu orang agar dapat memberdayakan diri mereka sendiri atau hanya hadir disana, mendengarkan dan menjawab kebutuhan orang-orang, atau memberikan dukungan kepada orang, kelompok dan organisasi selama proses partisipasi. Karena fokus program pendampingan ini adalah menfasilitasi kelompok dan rapat, kita akan menggunakan definisi "Fasilitasi adalah proses sadar untuk membantu sebuah kelompok sehingga dapat berhasil melaksanakan tugas mereka sambil tetap menjaga eksistensi kelompok itu".

 Dasar-dasar Fasilitasi Dasar-dasar dalam melakukan fasilitasi kelompok meliputi: 1. Partisipatif. Berpartisipasi secara aktif dalam belajar, bukan pasif. 2. Dialami. Pembelajaran yang paling efektif adalah melalui berbagi pengalaman; pembelajar saling belajar dari satu sama lain, dan seringkali pelatihpun belajar dari pembelajar. 3. Reflektif. Pembelajaran yang maksimal dari pengalaman tertentu terjadi ketika seseorang menyediakan waktu untuk melakukan refleksi, menarik kesimpulan, dan membentuk prinsip-prinsip yang akan digunakan dalam pengalaman pengalaman serupa di masa mendatang.

4. Memenuhi kebutuhan langsung. Motivasi untuk belajar paling tinggi jika memenuhi kebutuhan langsung si pembelajar. 5. Untuk diri sendiri. Orang dewasa bisa ikut bertanggung jawab atas pembelajaran mereka sendiri karena mengenal kebutuhannya sendiri. 6. Menghargai. Mereka yang belajar Saling menghargai dan percaya antara pelatih dan pembelajar akan mendukung proses pembelajaran. 7. Memberikan umpan balik. Pembelajaran yang efektif membutuhkan umpan balik yang sifatnya memperbaiki sambil mendukung. 8. Menciptakan suasana aman. Seorang yang bahagia dan tenang akan lebih mudah belajar daripada orang yang takut, malu, gelisah, atau marah. 9. Terjadi dalam lingkungan yang nyaman. Orang yang kelaparan, lelah, dingin, sakit atau secara fisik tidak nyaman tidak bisa efektif belajar secara maximal. Menjadi seorang fasilitator memang tak mudah. Banyak orang beranggapan,bahwa fasilitator dan trainer hanya semata-mata membutuhkan kemampuan berbicara yang baik. Ada beberapa hal yang ditemui,yang mungkin saja bisa menjadi masukan yang baik bagi anda para fasilitator. 1. Kenali partisipan dengan baik. Ini adalah hal paling dasar. Saat mengetahui siapa lawan bicara, harus menggunakan bahasa yang cocok dengan mereka, mengetahui pokok isu yang harus ditekankan,dan bahkan bisa menyesuaikan materi pembahasana dengan mereka. 2. Pecahkan suasana!. Tidak semua orang memiliki selera hunor yang tinggi.Memang,tak semua orang bisa humoris. Namun, banyak penelitian yang membuktikan bahwa fasilitator,mc,ataupun moderator yang humoris pasti akan lebih disukai.So,tingkatkan selera humor anda. Banyak baca buku-buku humor,dan selalu siapkan diri Anda dengan tebak-tebakan yang menarik! 3. Ice breaking is a must. Ini adalah jurus utama melawan kebosanan. Games-games singkat sangat membantu kita untuk membuat peserta nyaman di pelatihan. Siapkan ice breaking dengan tujuan-tujuan tertentu. Ada ice breaking untuk membuat peserta saling mengenal,ada ice breaking yang bertujuan menyegarkan badan,dan ada ice breaking yang dapat disesuaikan dengan content pelatihan,sehingga memperkuat pesan yang didapat di pelatihan.Buku-buku seperti ini sangat mudah anda dapatkan di Toko buku-toko buku. 4. Fasilitasi. Seperti namanya,fasilitator berfungsi untuk memfasilitasi, bukannya bicara terus dari awal hingga akhir pelatihan. Menjadi seorang fasilitator,berarti kita membantu mereka untuk sampai pada pesan yang diinginkan,namun semua pesan tersebut sudah ada di dalam pendampingan. Apakah melalui video,modul ataupun hand-outs yang diberikan. Hindari metode one way communication,dimana satu orang terus menerus bicara. Sebaliknya, ijinkan peserta untuk berbicara,saling beradu pendapat dengan yang lain,dan arahkan.Bahkan terus ajak peserta yang pemalu,atau yang tak suka bicara untuk mau menyatakan pendapat di pelatihan anda. Jangan pernah merasa lelah! 1. Latih suara anda. Profesi fasilitator tak ubahnya seperti penyanyi,mc,dan lain-lain yang bertumpu pada suara.Namun,bukan suara yang biasa-biasa saja. Acapkali seorang fasilitator atau trainer harus banyak minum,agar tidak serak dan lainnya.Sebenarnya masalah utama adalah,jika anda menggunakan suara leher maka dijamin,suara anda hanya akan bertahan 30 menit. Nah,buat Anda yang tidak suka pakai mike,ataupun karena mike susah didapatkan di tempat pelatihan anda,latihlah diri anda untuk menggunakan suara perut. Suara perut atau diagfragma menghasilkan suara yang BESAR,TAHAN LAMA dan nyaman di telinga.Cobalah!

2. Pantau peserta anda. Penting bagi fasilitator untuk mengetahui kondisi peserta.Bukanlah hal yang jelek jika disela-sela makan siang,atau saat istirahat anda menghampiri peserta dan bertanya pendapat mereka tentang pelatihan anda. Hal ini mengantisipasi jika ada peserta yang mengalami sesuatu (hambatan pribadi) ataupun jika ada hal yang harus diperbaiki dari pelatihan Anda. 3. Menarilah!!. Bahasa tubuh amat mendukung bahasa verbal.Sangat penting bagi fasilitator untuk menjaga perhatian peserta,agar mereka tidak bosan ataupun mengantuk. Latihlah diri anda untuk lebih atraktif dan mendekatkan diri dengan peserta. Jangan melulu berdiri di depan,sesekali masuk ke dalam barisan,berbicara ditengah-tengah ataupun di barisan belakang. Peserta pun harus memutar kepalanya untuk melihat Anda. Nyatakan perhatian anda pada partisipan yang sedang berbicara dengan anggukan kepala dan ataupun sorot mata yang mantap.Gerakan tubuh anda untuk menggambarkan ucapan anda.Bahkan kalau bisa,campurkan dengan gerakan-gerakan lucu yang mengundang tawa. 4. Gunakan metode-metode aktif. Perbanyak kegiatan yang membutuhkan mereka menulis di metaplan,maju ke depan dan menempel atau menulis sesuatu di white board. Gunakan metode analisa kasus dalam kelompok-kelompok kecil, role play,dan aktivitas lainnya.Jown Townsed menuliskan,minimal 30% dari metode pelatihan sebaiknya adalah metode aktif. 5. Evaluasi. Tentunya anda tak asing dengan istilah ini.Evaluasi adalah cara paling efektif bagi kita para fasilitator untuk mengetahui keberhasilan pelatihan ataupun mengenaik kita sendiri.Upayakan untuk selalu memberikan kertas evaluasi bagi peserta untuk diisi sehingga ini akan menjadi masukan buat kita mengenai pelatihan ataupun kita sendiri.Jangan ragu-ragu untuk meminta penilaian peserta mengenai kemampuan kita memfasilitasi.Malahan jika memungkinkan berikan pre test di awal pelatihan dan juga post test di akhir pelatihan untuk mengetahui apakah ekspektasi mereka diawal pelatihan terpenuhi. 6. SENYUM!!. Berikan senyuman terbaik untuk peserta anda.Selalu,kapan saja.Ini adalah cara ampuh untuk menghadapi mereka yang senangmenguji kesabaran fasilitator dan cara ampuh untuk untuk mengtasi keletihan kita sendiri. Apa itu Fasilitator? Fasilitator adalah orang yang memberikan bantuan dalam memperlancar proses komunikasi sekelompok orang, sehingga mereka dapat memahami atau memecahkan masalah bersama-sama. Fasilitator bukanlah seseorang yang bertugas hanya memberikan pelatihan, bimbingan nasihat atau pendapat. Fasilitator harus menjadi nara sumber yang baik untuk berbagai permasalahan.

 Tugas dan Wewenang Fasilitator a. Menata acara belajar, menyiapkan materi, dan penyajian materi sesuai dengan bidangnya. b. Menata situasi proses belajar. c. Mengintensifkan kerjasama dan komunikasi antar anggota kelompok. d. Mengarahkan acara belajar dan menilai bahan belajar sesuai dengan modul. e. Mengadakan bimbingan pada diskusi kelompok, memberikan umpan balik/feedback kepada anggota kelompok. f. Apabila dalam diskusi terdapat pembicaraan yang keluar jalur, Fasilitator juga bertugas sebagai mediator/penengah untuk mengembalikan topic pembicaraan ke jalur yang benar. g. Merumuskan kegiatan2 dan hasil2 kegiatan peserta. h. Mengadakan evaluasi terhadap peserta dan proses pelatihan.

 Tanggung Jawab Fasilitator Tim Fasilitator bertanggung jawab agar persiapan dan kegiatan proses pembelajaran berhasil sesuai dengan tujuan pelatihan.  Kemampuan Seorang Fasilitator meliputi: 1. Berkomunikasi dengan baik Fasilitator harus mendengarkan pendapat setiap anggota kelompok, menyimpulkan pendapat mereka, menggali keterangan lebih lanjut dan membuat suasana akrab dengan peserta diskusi kelompok. 2. Menghormati sesama anggota kelompok Fasilitator harus menghargai sikap, pendapat dan perasaan dari setiap anggota kelompok. 3. Berpengetahuan. Fasilitator harus mempunyai pengetahuan yang cukup terhadap setiap persoalan yang akan dibahas. Ia harus memiliki minat yang besar terhadap berbagai persoalan yang ada. 4. Memiliki Sifat Terbuka. Fasilitator harus dapat menerima pendapat atau sikap yang mungkin kurang sesuai yang disampaikan oleh anggota kelompok. Fasilitator harus menanggapi hal tersebut di atas dengan sikap terbuka, sambil tertawa atau bergurau.  Teknik Fasilitator Dalam melaksanakan tugas sebagai Fasilitator baik dalam menyampaikan materi pelatihan, memberikan bimbingan atau diskusi, terdapat teknik-teknik, sbb: Pencairan Suasana. Maksud pencairan suasana adalah agar suasana diskusi kelompok menjadi tenang, nyaman, santai dan tidak beku/tegang. Maka Fasilitator harus memperlihatkan raut wajah yang ramah, banyak senyum serta dalam memberikan contoh atau celetukan yang lucu tetap dalam suasana terkendali. Waktu untuk pencairan suasana cukup maksimal 10 menit, dan hal ini dilakukan pada saat pertemuan pertama.  Ceramah Ceramah adalah menyampaikan materi kepada anggota kelompok agar pesan dan kesan yang benar dapat dipahami oleh peserta. Untuk memudahkan digunakan alat Bantu seperti buku, flipchart, white board, dll. Waktu yang diperlukan untuk ceramah disesuaikan dengan banyaknya materi yang akan dibahas.  Diskusi. Diskusi adalah pendalaman materi yang dilakukan secara komunikasi 2 arah, sehingga akan memberikan arti lebih mendalam bagi anggota kelompok. Fasilitator bertindak sebagai penegnah dan memberikan kesempatan berbicara pada semua anggota kelompok, agar anggota juga merasa lebih dihargai pengetahuan atau pendapatnya.

 Permainan. Permainan kuis. adalah cara mudah bagi kelompok untuk mengulang atau mengingat kembali materi yang telah disampaikan agar kita yakin bahwa isi dari materi telah dapat dimengerti sepenuhnya oleh peserta kelompok. Contoh dari kuis adalah penggunaan kartu2 yang berisi pernyataan dengan jawaban mudah yaitu Ya atau Tidak, atau Benar atau Salah. Beberapa pernyataan sengaja dibuat salah, sehingga jawaban yang benar harus diterangkan oleh peserta kelompok. Sedangkan bagi beberapa pernyataan yang benar, fasilitator hanya bertugas untuk menegaskan kebenaran pernyataan tersebut. Bermain Peran. Permainan peran adalah cara yang sangat efektif untuk belajar bersikap secara benar bagi peserta dan sangat membantu peserta kelompok apabila mereka menemukan masalah yang nyata di kemudian hari. Untuk permainan ini dapat dibuat kartu2 cerita, kasus atau dialog yang dibuat untuk permainan individual maupun kelompok.  Membangun Komunikasi: Jangan memakai bahasa yang terlalu resmi. Untuk mencairkan suasana, sesekali boleh menggunakan istilah2 yang berkembang di kalangan muda, seperti bahasa “gaul” atau jargon2 yang popular di televise atau di daerah anda. Jangan menggurui. Ajaklah mereka berdiskusi mengenai keadaan dan masalah yang sedang dihadapi dengan menghormati sudut pandang mereka. Lingkup Materi Pelatihan. Materi akan disampaikan dengan memberikan pemahaman tentang bagaimana memberikan pemahaman mengenai pola berfikir para pihak, efektifitas para pihak dalm kolaborasi, perumusan misi fasilitasi dasar dan fasilitasi substansi, nilai-nilai fasilitasi, pola fikir fasilitasi, pola fikir fasilitator yang tidak menghakimi, orientasi kesepahaman para pihak, pentingnya pendekatan. Selain itu juga akan diberikan pengenalan dan pengendalian preferensi dari fasilitator, pengenalan preferensi para pihak yang dilayani, mekanisme perencanaan, pelaksanaan umpan balik pada program fasilitas, pengkayaan teknik fasilitasi, pengawalan ”transfer of ideas” fasilitasi.

Referensi yang digunakan: Dasar-dasar fasilitasi kelompok Peralatan dan Material yang digunakan: -

Presentasi. Diskusi terarah, diskusi kelompok . Alat paparan, flipchart, kartu metaplan, spidol. Ceramah, diskusi,Laptop, Powerpoint display, white board, flipchart


5. Strategi dan Rencana pendampingan dalam fasilitasi VLK pada hutan hak.

Konsep Kunci: Perencanaan fasilitasi tidak hanya memberdayakan fasilitator/pemdamping untuk memulai kegiatan pendampingan SVLK pada hutan hak. Tetapi menempatkan setiap orang dalam arah yang tapat dan sama guna untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Strategi untuk membuat kegiatan pendampingan yang benar dan dengan cara yang benar ini diawali dengan suatu perencanaan fasilitasi. Perencanaan fasilitasi terdiri dari integrasi mekanisme pemberian pendampingan, pembuatan program kerja dan manajemen proses pelaksanaan program kerja yang disesuaikan dengan kebutuhan unit atau organisasi yang akan didampingi. Perencanaan kegiatan pendampingan atau fasilitasi ditransformasikan kepada sasaran-sasaran pencapaian program yang ditetapkan dan merupakan bagain dari seluruh tujuan pencapaian pendampingan/fasilitasi dengan mempertimbangkan kebutuhan unit yang akan didampingi. Peran para pemangku kepentingan ditransforasikan ke dalam sasaransasaran untuk kelompok-kelompok kerja dan individu pendukung lainnya. Sehingga tercipta kejelasan penugasan fasilitasi dan ruang-lingkupnya, pengenalan terhadap situasi klien dalam kerangka SVLK DAN SERTIFIKASI PHBML, perkenalan efektif kepada pihak yang bakal dilayani. Dengan demikian makan terciptalah:

Pemahaman dan peserta mampu mengenali aktor-aktor kunci pada pendampingan SVLK DAN SERTIFIKASI PHBML, mengidentifikasi preferensi awal para pihak, dan memperoleh keberterimaan para pihak untuk program pendampingan SVLK DAN SERTIFIKASI PHBML Perancangan tahapan-tahapan aktivitas untuk pembentukan atau penguatan organisasi Peserta mampu mengidentifikasi isu dan akar masalah penerapan SVLK DAN SERTIFIKASI PHBML pada pihak-pihak yang dilayani, serta kapasitas yang ada untuk penerapan SVLK DAN SERTIFIKASI Peserta mampu :menjelaskan ketentuan penerapan VLK DAN SERTIFIKASI PHBML pada pemegang izin dan menentukan panduan VLK DAN SERTIFIKASI PHBML yang digunakan. Menjelaskan keterkaitan pelaksanaan penilaian VLK DAN SERTIFIKASI PHBML pada bagan kelembagaan pelaksanaan VLK DAN SERTIFIKASI PHBML. Menjelaskan protokol/prosedur penilaian VLK DAN SERTIFIKASI PHBML pada pemegang .Menjelaskan ketentuan ISO

Dengan membuat strategi dan perencanaan fasilitasi yang baik maka dapat tercipta: 

kesepahaman mengenai kesenjangan situasi saat awal pendampingan untuk pencapaian VLK DAN SERTIFIKASI PHBML

     

kesepahaman dengan pihak yang dilayani mengenai tujuan, lingkup dan hasil yang diharapkan dari proses pendampingan Identifikasi tahapan pendampingan sesuai dengan situasi pengelolaan hutan hak/IKM dan preferensi pihak yang dilayani Identifikasi strategi pendampingan pada setiap tahapan Identifikasii narasumber yang tepat Identifikasi kebutuhan logisitik dan sarana selama pendampingan Menyusun jadwal pendampingan

Lingkup Materi Pelatihan. Materi akan disampaikan dengan memberikan penjelasan tentang penugasan fasilitasi dan ruang lingkupnya pengenalan terhadap situasi klien dalam kerangka SVLK perkenalan efektif kepada pihak yang bakal dilayani serta Manajemen kelembagaan, pengorganisasian masyarakat Konfirmasi pemahaman mengenai SVLK DAN SERTIFIKASI PHBML, kapasitas kelembagaan, determinan kapasitas kepemimpinan lokal, determinan kapasitas individu anggota kelompok/pihak. Penerapan VLK DAN SERTIFIKASI PHBML pada pemegang izin atau pada hutan hak (pelaku terkait bagan kelembagaan pelaksanaan VLK DAN SERTIFIKASI PHBML, Keterkaitan Standard dan Pedoman Verifikasi dan komponen-komponen penyusunnya pada Panduan VLK DAN SERTIFIKASI PHBML yang diberlakukan pada Pemegang Izin atau Pemilik Hutan Hak, Protokol/Prosedur Pelaksanaan Penilaian VLK DAN SERTIFIKASI PHBML). Pengenalan proses bisnis/ rangkaian kegiatan pengelolaan hasil hutan yang dilakukan pada pemegang ijin atau pemilik hutan hak. -

Pengenalan proses bisnis/ rangkaian kegiatan pengelolaan hasil hutan yang dilakukan pada pemegang ijin atau pemilik hutan hak. Teknik mengidentifikasi kondisi awal unit manajemen berkaitan dengan perencanaan penyiapan SVLK DAN SERTIFIKASI PHBML pada kelompok sasaran. Metode dan teknik pemetaan kelompok-kelompok stakeholders (sasaran para pihak).

Penyusunan rencana pendampingan penerapan SVLK DAN SERTIFIKASI PHBML yang menyangkut:        

Perumusankesepahaman mengenai kesenjangan penerapan SVLK DAN SERTIFIKASI PHBML Perumusan tujuan, lingkup dan hasil yang diharapkan dari program pendampingan Perumusan tahapan pendampingan Penetapan strategi pendampingan pada setiap tahapan Identifikasi narasumebr selama proses pendampingan Identifikasi kebutuhan logistik dan sarana pendampingan Penjadwalan pendampingan Mekanisme monitoring pendampingan

Referensi yang digunakan: Kasus Fasilitasi Awal SVLK Peralatan dan Material yang digunakan: Diskusi terfokus, role play flipchart, kartu multiplan, spidol, peraga roleplay Waktu Pelatihan: 2 jam pelajaran

6.

Teknik presentasi dan moderasi dalam forum yang menyangkut SVLK

Konsep Kunci: Teknik (penyajian) presentasi dan media interaktif adalah cara seseorang menyajikan penjelasan terhadap data, uraian proses, maupun pembelajaran, baik disajikan di muka audience dengan bantuan alat peraga berupa slide show, program aplikasi yang menyajikan informasi interaktif yang dapat diakses secara personal, maupun presentasi dalam bentuk cetakan yang dibagikan kepada semua penerima informasi. Menyajikan presentasi secara elektronik dapat digunakan dengan berbagai macam sarana, misalnya dengan media Animasi 3D (3D Max, Maya, dan sebagainya), dengan media Video Movie (Pinnacle/ Ulead/Premiere), Animasi 2 dimensi (Flash/Director), maupun media interaktif menggunakan Authorware. Yang paling sederhana dari semuanya itu adalah menggunakan Slide Show yang dibuat dengan Microsoft PowerPoint. Dengan PowerPoint pun Anda dapat menganimasikan teks, menyisipkan foto, video, animasi, serta suara. Presentasi mungkin bukan suatu hal yang mudah untuk dilakukan, terutama untuk para pemula atau yang belum mempunyai pengalaman presentasi. Ada beberapa tips untuk mengetahui bagaimana cara presentasi yang baik dan benar, yaitu: 1. Melakukan persiapan. Antara lain, bahan presentasi, bahan yang akan dibagikan (jika ada), peralatan seperti laptop atau infocus dan mempersiapkan mental. Jika semua kondisinya baik dan aman maka bisa membuat kita akan lebih percaya diri. 2. Materi presentasi. Bedakan antara materi yang akan dipresentasikan dengan proposal yang akan diberikan, karena pada saat presentasi kita menjelaskan point-point nya saja dan tidak perlu secara keseluruhan untuk dibahas karena akan menghabiskan waktu dan membuat audience merasa bosan. 3. Pada saat presentasi.  

Usahakan datang lebih awal dr waktu yang ditentukan, jangan terlambat!. Gunakan waktu seefisien mungkin.

  

    

Gunakan pakaian yang sopan tentunya Kenali audiens atau peserta yang hadir, sehingga kita bisa lebih akrab dengan menyebut namanya dan tahu jabatannya. Bagi pandangan ke kita ke semua audiens dan perbanyak komposisi pandangan kita kepada orang yang paling berpengaruh atau pengambil keputusan, seperti CEO atau salah satu pimpinan dari yang hadir. Sebisa mungkin untuk tidak membicarakan hal yang tidak penting dan yang audiens tidak mau dengar Berbicaralah dengan lugas dan sopan Atur intonasi suara kita, jangan kebesaran dan juga jangan kekecilan. Jangan banyak bergerak, karena akan mengganggu konsentrasi peserta. Munculkan beberapa joke untuk mencairkan suasana yang kaku atau membosankan tapi jangan berlebihan.

4. Anggap saja audiens tidak mengerti mengenai materi yang akan disampaikan,jadi bersikaplah dengan mengundang simpati dan rasa kagum para audiens karena pengetahuan kita, tapi hindari kesan menggurui. 5. Pada saat tanya jawab, catat pertanyaan dan jawablah dengan lugas. Keberhasilan dari sebuah presentasi adalah kita mengerti betul tentang isi yang akan dipresentasikan sehingga pada saat menjelaskan tidak terbata-bata atau kebingungan sendiri. Untuk itu fahami betul isinya dan lakukan persiapan yang matang, karena tujuan dari presentasi adalah untuk membuat para audiens mengerti dan memahami serta tertarik dari isi presentasi yang ditawarkan. Teknik moderasi dalam forum: Moderasi berasal dari kata MODERAT; artinya tidak memihak kepada pihak manapun. Kata “moderator” sering kali dipakai untuk peranan seseorang dalam satu forum p ertemuan, di mana orang itu menjalankan peranannya sebagai pengendali proses/jalannya pertemuan itu. Dengan peranan yang sama, masih ada istilah lain yang sering dipakai, yaitu fasilitator. Seorang moderator Harus Mampu menjadi katalisator untuk merangsang terjadinya proses diskusi yang partisipatif. Menghimpun dan menghargai pendapat peserta. Sebagai juru penengah (moderat) . Mempertimbangkan berbagai pendapat untuk memperoleh konklusi dalam perumusannya . Fungsi dan Tugas Seorang Moderator Menumbuhkan partisipasi semua peserta pertemuan untuk secara aktif memberikan perannya dalam pertemuan itu. Mengakomodasikan semua pendapat peserta pertemuan. Dengan cara yang “bijaksana” menggunakan partisipasi peserta untuk mengolah topik-topik yang dibahas sehingga pertemuan itu mencapai satu kesepakatan. Menemukan titik simpul dari topik-topik yang dibahas dalam forum. Dengan teknik-teknik yang bijaksana titik - titik simpul itu dilemparkan ke dalam forum, sehingga kesepakatan yang dicapai tidak terasa oleh peserta sebagai keputusan moderator, melainkan sebagai keputusan forum. Yang Perlu Diperhatikan dalam Moderasi o

Hindari posisi yang membelakangi peserta.

o o o o o o o o o o o o o o o o o

Usahakan berada pada posisi di mana bisa melihat semua peserta. Menguasai topik yang dibicarakan/dibahas. Tidak bersikap menggurui . Menjelaskan pada orang lain tentang satu topik/masalah dengan cepat. Memilih metode/cara yang tepat untuk mengambil keputusan/mencapai kesepakatan forum. Mampu menyimpulkan dengan cepat semua pendapat yang ada. Cepat memahami pendapat orang lain. Tanggap dan konsekuen. Mampu mengendalikan situasi. Menguasai keadaan/situasi Mampu untuk memandu dalam pemecahan suatu masalah. Jadwal Musrenbang harus cocok dan sesuai dengan kondisi dan situasi peserta. Tidak memaksa kehendak. Mampu mengambil keputusan untuk mengatasi keadaan yang “kritis” dalam proses discusi yang dilakukan peserta. Bersuara cukup lantang. Memakai pakaian rapi dan sopan. Bersikap tenang dan luwes.

Metode dan Teknik Moderasi Curah Pendapat ( Brainstorming ) ,Yaitu memberikan kesempatan kepada semua peserta untuk menyampaikan pendapat, tanggapan atau usulannya, dengan cara menuliskan pendapat itu pada sepotong kertas yang kemudian ditempelkan di forum atau dengan cara lisan. Cara tertulis lebih efisien dan efektif waktu. Meskipun di antara peserta ada yang malu-malu menyampaikan pendapatnya, namun dia tetap/terpaksa menuliskan pendapatnya di potongan kertas tersebut. Di samping itu, secara visual pendapat-pendapat yang diberikan akan langsung dikelompokkan dan terdokumentasi. Diskusi antar Peserta. Dalam membahas satu topik, sesuai dengan perannya, seorang moderator tidak harus menanggapi atau menjawab pendapat atau pertanyaan peserta. Seorang moderator hanya menyalurkan pendapat yang dibahas untuk dapat dibahas/ditanggapai oleh peserta yang lain. Sesekali moderator dapat juga ikut urun rembug, namun hal ini harus hati-hati karena bisa saja hal itu ikut mempengaruhi pengambilan keputusan/kesepakatan forum. Kelompok Kerja Untuk kondisi di mana ada 2-3 topik yang harus dibahas sekaligus, moderator dapat membagi peserta menjadi kelompok-kelompok kerja sesuai dengan jumlah topik yang dibahas. Dalam hal seperti ini, moderator tidak lagi berperan langsung dalam forum, tapi peran itu dapat digantikan oleh salah seorang peserta di setiap kelompok untuk menjadi moderator kelompok. Namun demikian, moderator dapat mendampingi moderator-moderator kelompok untuk mengontrol jalannya diskusi dan konteks topik yang dibahas. Menentukan salah satu peserta sebagai moderator . Pada sessi tertentu di mana peserta tidak memerlukan penjelasan, akan tetapi hanya membahas satu topik, moderator dapat menunjuk salah satu peserta untuk bertindak sebagai moderator. Hal seperti ini sebenarnya dapat digilirkan pada setiap peserta, tergantung pada keadaan seperti disebutkan di atas. Lingkup Materi Pelatihan. Materi akan disampaikan dengan memberikan :

-

Metode dan teknik presentasi pada konteks dan isu utama penerapan SVLK pada pemegang izin atau pemilik hutan hak. Metode dan teknik komunikasi dan moderasi (memandu brainstorming menjaga keseimbangan diskusi, menjaga fokus diskusi)


Teknik Presentasi Efektif Teknik Komunikasi Masyarakat Teknik dan Metode Moderasi


Presentasi, diskusi terarah, praktek presentasi dan moderasi. LCD, laptop, handycamp, flipchart, kartu metaplan, spidol, papan tulis.


7. Teknik Pendampingan Lapangan

Konsep Kunci: Dalam memfasilitasi sebuah kelompok masyarakat, seorang pendamping harus mengunakan teknik pendampingan yang dapat diterima oleh kelompok tersebut, oleh karena itu penguasaan prinsip-prinsip teknik pendampingan merupakan syarat mutlak yang harus diketahui, agar kelompok masyarakat yang didampingi menjadi mandiri, hal-hal yang harus di miliki oleh seorang pendamping yaitu: 1. Kemampuan beradaptasi: Mampu menyesuaikan diri dengan berbagai situasi yang dihadapi agar masih dapat berfungsi sebagai pendamping/fasilitator dengan efektif. 2. Kemampuan dalam memahami dinamika dan realitas sosial yang dihadapi kelompok masyarakat yang didampingi: Memahami struktur kemiskinan, serta ketergantungan dan keterikatan proses sosial pada tingkat makro dan mikro. 3. Memiliki komitmen terhadap masyarakat bawah: Pendamping/fasilitator percaya harus berpihak kepada orang dalam posisi lemah sebagai pendamping/fasilitator dalam pemberdayaan masyarakat, termasuk orang miskin dan perempuan. 4. Mengusasai teknik melakukan assessment secara partisipatif: Mampu melakukan penilaian-penilaian secara partisipatif dengan menggunakan teknik seperti teknik yang digunakan dalam sistem PRA (Participatory Rural Appraisal) 5. Menguasai metodologi: Dapat menerapkan pendekatan andragogi, menggunakan metode dan teknik pendampingan/pendampingan/fasilitasi, serta membuat berbagai media untuk mendukung proses pendampingan/pendampingan/fasilitasi. 6. Terampil mendesain pendampingan/pendampingan/fasilitasi: Membuat rencana penggunaan teknik pendampingan/pendampingan/fasilitasi berdasarkan

pengetahuan banyak metode pendampingan/pendampingan/fasilitasi serta analisis kebutuhan situasi yang dihadapi. 7. Mendorong partisipasi: Dapat memberi penjelasan kepada seluruh lapisan masyarakat agar mereka mau ikut berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang dilakukan, berdasarkan kesadaran sendiri. 8. Komunikatif: Mampu menerapkan dengan efektif cara mendengar aktif, cara menggunakan pertanyaan, dan cara menciptakan komunikasi multi arah. 9. Menjalin hubungan baik: Mampu menjaga hubungan baik dengan berbagai jenis stakeholders yang terlibat dalam kegiatan – berarti dapat menerapkan human relations dengan baik. 10. Memiliki kemampuan dalam membuka akses: Dapat menetapkan jalur komunikasi dengan seluruh sumber informasi yang dibutuhkan oleh kelompok masyarakat yang didampingi, misalnya membuat akses kepada pihak pemilik sumber daya dan orang spesialis yang tahu peluang-peluang ekonomi. 11. Menciptakan keterbukaan dan menguasai media publik: Mampu menerangkan manfaat dari keterbukaan agar masyarakat siap menerapkan pola transparansi dalam kegiatannya. Mampu menggunakan berbagai jenis media publik untuk mendukung keterbukaan. 12. Menguasai teknik pemberian umpan balik: Mampu memberi umpan balik (feedback) kepada pelaku maupun masyarakat umum yang dapat diterima dengan baik dan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerjanya. 13. Kemampuan untuk melakukan kaderisasi: Mampu mendorong masyarakat untuk menerima kebutuhan kader-kader, memilih kader yang berpotensi baik, dan merencanaan kegiatan peningkatan keterampilan kader dengan kombinasi pembimbingan dan pelatihan. 14. Kemampuan menumbuhkan toleransi: Mampu mengubah kebiasaan pada masyarakat (bila perlu) agar dapat menerima perbedaan-perbedaan dalam masyarakat, termasuk perbedaan pada karakteristik individu, kepercayaan, dan pendapat. 15. Kemampuan dalam menangani ketegangan dan konflik: Menguasai pendekatan yang dapat diterapkan pada situasi yang tegang dan penuh konflik, agar masyarakat dapat berdialog dalam rangka menurunkan derajat ketegangan dan konflik.

Lingkup Materi Pelatihan. Materi disampaikan dengan memberikan penjelasan tentang: -

Prinsip-prinsip dalam menyusun kebutuhan program pelatihan dan pengembangan sesi pelatihan , Prinsip-prinsip dalam mengorganisir kegiatan pelatihan dan/atau melatih kelompok kecil, Metoda teknik Pendampingan/pembimbingan/coaching dalam menyiapkan dokumendokumen audit, Metoda dan teknik pendampingan kelembagaan. Metode Penyusunan laporan hasil fasilitasi pendampingan penerapan VLK untuk pemilik hutan hak/KM.

-

Teknik Merapihkan cacatan singkat aspirasi para pihak. Teknik Menyusun prioritas isu. Metode Menuliskan pembelajaran untuk fasilitasi berikutnya


Teori dasar-dasar fasilitasi Peta rumah fasilitasi yang menggambarkan pemetaan sikap dasar, keahlian, komunikasi, keterampilan, dan sikap fasilitator, dalam menggali, mengelola, dan mengarahkan nilai-nilai partisipasi kelompok dalam menemukan peluang solusi pemecahan masalah dan konsesus kelompok.

Peralatan dan Material yang digunakan: - Presentasi, diskusi terarah, praktek presentasi dan moderasi. - LCD, laptop, handycamp, flipchart, kartu metaplan, spidol, papan tulis. Waktu Pelatihan: 2 jam pelajaran

8. Teknik Penyusunan pelaporan hasil presentasi

Konsep Kunci: Hakikat pelaporan yaitu merupakan suatu kegiatan penyampaian atau penyajian faktafakta dan pemikiran hasil kegiatan yang sudah dilaksanakan. Ciri effektifitas sebuah pelaporan adalah: a. Obyekitifitas ; b. Kelengkapan; c. Kejelasan; d. Singkat; e. Padat f. Berorientasi pada pembaca. Hal pertama yang harus diketahui oleh penyusun laporan adalah untuk apa laporan disusun dan kepada siapa laporan akan disampaikan. Berdasarkan tujuan dan sasaran laporan di atas, maka isi dan bahasa yang digunakan pun akan disajikan sedemikian rupa agar pembaca memahami maksud laporan tersebut dengan baik. Oleh karena itu, penyusun laporan harus menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. a. b. c. d. e. f. g.

Apa maksud dan tujuan laporan tersebut Informasi apa yang akan ditekankan Apa yang ingin diketahui oleh pembaca Sikap apa yang akan dikembangkan oleh pembaca Tindakan apa yang diharapkan dari pembaca Bagaimana sajian laporan dalam bentuk yang konkrit? Desain laporan yang mana yang akan digunakan? Pertanyaan-pertanyaan di atas bukan untuk dijawab secara lisan, tapi diimplementasikan dalam bentuk sikap, pemikiran, dan tindakan.

Oleh karena itu, langkah-langkah yang harus ditempuh adalah sebagai berikut: a. Mengumpulkan bahan dan informasi

b. c. d. e.

Menyusun kerangka laporan Merancang cara penyajiannya Memilih bahasa yang akan digunakan Menepati waktu penyusunan laporan

Sistematika pelaporan : Laporan hasil kegiatan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kegiatan yang dituangkan dalam bahasa tulis. Secara garis besar kerangka laporan mencakup tiga bagian utama, yakni bagian pendahuluan (atau bagian pengantar), bagian isi, dan bagian penunjang. A. Bagian Pendahuluan, terdiri atas : Halaman judul; lembaran persetujuan; kata pengantar; daftar isi; daftar table; daftar gambar dan lampiran; serta abstrak atau ringkasan. B. Bagian Isi, umumnya terdiri dari beberapa bab yaitu : Bab I. Permasalahan atau Pendahuluan Bab II. Kajian Teori atau Pembahasan Kepustakaan Bab III. Metodologi atau Uraian Metode dan Prosedur Pengkajian Bab IV. Hasil-hasil dan Diskusi Hasil Kajian Bab V. Kesimpulan dan Saran-saran C. Bagian Penunjang, biasanya terdiri atas: 1. Daftar Pustaka 2. Lampiran-lampiran yang diperlukan untuk menunjang isi laporan. Lingkup Materi Pelatihan Materi disampaikan dengan memberikan penjelasan tentang bagaimana teknik membuat laporan hasil fasilitasi.

Referensi yang digunakan Effective Reporting Peralatan dan Materi Presentasi, diskusi terarah, praktek presentasi dan moderasi. LCD, laptop, handycamp, flipchart, kartu metaplan, spidol, papan tulis. Waktu Pelatihan: 2 jam pelajaran

9.Teknik pemantauan/kaji ulang hasil fasilitasi. Konsep Kunci: Kaji ulang hasil fasilitasi merupakan kegiatan yang dilakukan setalah pekerjaan fasilitasi telah diselesaikan. Kaji ulang hasil fasilitasi menjadi faktor faktor yang sangat penting mengingat keberhasilan pekerjaan fasilitasi sangat tergantung pada kemampuan fasilitator untuk meyakinkan para pembaca atas masalah-masalah yang dihadapi pada saat melaksanakan kegiatan fasilitasi, hal ini perlu dievaluasi dan dilaporkan untuk dapat dicarikan perbaikan ke depan. Fasilitator dituntut untuk dapat menjelaskan seluruh tahapan kegiatan, permasalahan yang dihadapi, kelemahan dan kelebihan yang ada dari penggunaan metoda fasilitasi yang telah digunakan dalam mengkaji ulang hsil fasilitasi guna mendukung suatu pemahaman, kesimpulan atau analisa tertentu. Selain itu, keberhasilan auditor fasilitator dalam melakukan fasilitasinya sangat tergantung dari kemampuan fasilitator dalam merangkum keseluruhan informasi. Untuk itu, penting bagi fasilitator untuk dapat menguasai dengan baik teknik- teknik evaluasi hasil fasilitasi dan penulisan laporan yang efektif. Agar dapat membuat rumusan rekomendasi perbaikan untuk kegiatan fasilitasi berikutnya dan bagaimana menindaklanjuti hasil evaluasi terkait dengan fasilitasi yang sudah dilakukan. Hal-hal yang harus ada dalam kegiatan kaji ulang hasil fasilitator yaitu: Fasilitator mampu memetakan capaian indikator proses dan output baik secara kualitatif maupun kuantitatif progress pendampingan yang sudah dilakukan. -

Peserta Menyadari kondisi capaian dampingan terhadap indikator standar PAKET dan PLPBK

-

Peserta memahami hal-hal yang sudah baik dalam pendampingan dan hal – hal yang harus diperbaiki ke depan

-

Peserta punya strategi terbaik untuk mencapai Indikator standar PAKET dan PLPBK

Lingkup Materi Pelatihan. Materi disampaikan dengan memberikan penjelasan tentang -

Prinsip-prinsip dalam memantau komitmen kelompok/para pihak Metode dan teknik evaluasi Keterampilan fasilitasi melalui pelaksanaan simulasi penyiapan SVLK pada kelompok. Prinsip-prinsip dalam menindaklanjuti hasil evaluasi terkait simulasi fasilitasi yang dilakukan. Teknik perumusan rekomendasi dan pembelajaran fasilitasi pendampingan VLK


Contoh pedoman pelaksanaan evaluasi keterampilan fasilitasi terkait evaluasi hasilhasil fasilitasi SVLK. Contoh analisa hasil-hasil evaluasi keterampilan fasilitasi. Pengertian dan prinsip rekomendasi pembelajaran

Peralatan dan Material yang digunakan: Metode: Ceramah, diskusi, tanya jawab, studi kasus, simulasi, latihan/praktek. -

Alat & bahan Peraga: Modul,kasus, LCD/infocus, Papan tulis/flipchart, spidol, kerta plano, metaplan, handycam, dvd player, TV


10. Simulasi kegiatan Fasilitasi Konsep Kunci: Pada sesi materi ini, peserta latih akan melakukan praktek melakukan fasilitasi pendampingan kelompok masyarakat pemilik hutan hak atau hutan rakyat. Dalam praktek tersebut peserta pelatihan dapat melakukan simulasi fasilitasi sejak tahap pembuatan stategi dan Rencana pendampingan dalam fasilitasi VLK pada hutan hak, melakukan presentasi dan moderasi sesuai dengan teknik presentasi dan moderasi dalam forum yang menyangkut SVLK. Serta simulasi penyusunan laporan hasil presentasi dan fasilitasi. Lingkup Materi Pelatihan. Simulasi yang diberikan mencakup kegiatan yang dilakukan peserta dalam: -

Mengakses data dan informasi latar belakang para pihak. Menyusun matriks karakter para pihak. Menggambar force field. Penyusunan format rencana. Pengisian format rencana Pendokumentasian rencana Menyiapkan dan menyajikan presentasi Latihan moderasi


Stakeholder Analysis Formatted planning. System tools planning

Peralatan dan Material yang digunakan:

-

Kertas plano, Index cards warna-warni, ’white spidol, white board


LAMPIRAN I AGENDA PELATIHAN

1. Pelatihan Pemahaman Persyaratan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu untuk Hutan hak Waktu

Materi

Hari Pertama 08.00-08.30

Registrasi

08.30-09.15

Ice Breaking

09.15-09.30

Coffee Break

09.30-12.00

Kebijakan PHPL dan SVLK dalam konteks perdagangan hasil hutan

12.00-13.00

Istirahat

13.00-15.15

Pengenalan Sistem dan standard VLK pada Hutan Hak.

15.15-15.30

Coffee Break

15.30-17.00

Prosedur dan protocol dalam pelaksaan penilaan VLK untuk pemegang hutan hak

Hari Kedua 08.30-09.30

Pengenalan Kelembagaan dalam pengelolaan hutan hak

09.30-10.15

Coffee Break

10.15-11.00

(Lanjutan) Pengenalan Kelembagaan dalam pengelolaan hutan hak

11.00-12.00

Manajemen Kelembagaan untuk penyiapan VLK pengelolaan modal usaha pada hutan hak

12.00-13.00

Istirahat

13.00-14.30

(Lanjutan) Manajemen Kelembagaan untuk penyiapan VLK pengelolaan modal usaha pada hutan hak

14.30-15.15

Penataan pengeloaan informasi mengenai pengelolaan hutan hak/rakyat dan pemanenan kayu

15.15-15.30

Coffee Break

15.30-17.00

(Lanjutan) Penataan pengeloaan informasi mengenai pengelolaan hutan hak/rakyat dan pemanenan kayu

Hari Ke Tiga 08.30-12.00

Simulasi dan Praktek VLK di Hutan Hak

12.00-13.00

Istirahat

13.00-14.30

Penyusunan Laporan Simulasi

14.30-17.00

Presentasi Hasil Simulasi

2. Pelatihan Pemahaman Persyaratan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu Untuk Industri Pengolah Kayu dari Hutan Hak Waktu

Materi


Registrasi

08.30-09.15

Ice Breaking

09.15-09.30

Coffee Break

09.30-12.00


12.00-13.00

Istirahat

13.00-15.15

Pengenalan sistem dan standard VLK pada industri pengolah dan pengguna kayu rakyat

15.15-15.30

Coffee Break

15.30-17.00

Peraturan bidang penatausahaan hasil hutan di Industri Pengolah dan pengguna kayu rakyat.


Aspek hukum/legalitas dalam industri pengolah dan pengguna kayu rakyat

09.30-10.15

Coffee Break

10.15-12.00

Prosedur dan Protokol dalam Pelaksanaan Penilaian VLK pada unit pemegang izin.

12.00-13.00

Istirahat

13.00-13.45

(Lanjutan) Prosedur dan Protokol dalam Pelaksanaan Penilaian VLK pada unit pemegang izin.

13.45-15.15

Prinsip-prinsip ketelusuran perjalanan/pergerakan bahan baku pada Industri pengguna kayu rakyat

15.15-15.30

Coffee Break

15.30-17.00

Konsep pembinaan Industri pengolah dan pengguna kayu rakyat terhadap pemasok, dan petani pemilik hutan hak


Simulasi dan praktek penerapan VLK di Industri Pengolah dan pengguna kayu rakyat

12.00-13.00

Istirahat

13.00-15.15


15.15-15.30

Coffee Break

15.30-17.00

Presentasi Hasil Simulasi

3. Pelatihan Pemahaman Persyaratan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu Untuk Pemerintah (Pusat, Daerah dan sektor-sektor), dan Fasilitator /Pendamping Waktu

Materi


Registrasi

08.30-10.00

Bina suasana dan kecerdasan spiritual

10.00-10.15

Coffee Break

10.15-12.00


12.00-13.00

Istirahat

13.00-14.30

Pemetaan dan sasaran sosialisasi dalam Sistem VLK kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam rantai pasok kayu rakyat.

14.30-15.15

Coffee Break

15.15-17.00

Peraturan dan perundangan yang terkait dengan peredaran hasil hutan hak


Pengenalan Sistem dan Standard VLK pada Industri pengolah dan pengguna kayu rakyat (hutan hak)

09.30-10.15

Coffee Break

10.15-12.00

Pengenalan Sistem dan Standard VLK pada Industri pengolah dan pengguna kayu rakyat (hutan hak)

12.00-13.00

Istirahat

13.00-15.15

Peraturan dan perundangan yang terkait dengan legalitas perusahaan

15.15-15.30

Coffee Break

15.30-17.00

Studi Kasus dan Diskusi


Prinsip-prinsip fasilitasi kelompok dan langkah dasar fasilitasi kelompok

09.30-10.15

Coffee Break

10.15-12.00

Strategi dan Rencana pendampingan dalam fasilitasi VLK pada hutan hak.

12.00-13.00

Istirahat

13.00-14.30


14.30-15.15

Simulasi

15.15-15.30

Coffee Break

15.30-16.15

Teknik Pendampingan Lapangan

16.15-17.45

(Lanjutan) Teknik Pendampingan Lapangan

Hari ke Empat 08.30-08.45

Teknik Penyusunan pelaporan hasil presentasi

08.45-09.30

Simulasi

09.30-10.15

Coffee Break

10.15-11.00

Teknik pemantauan/kaji ulang hasil fasilitasi

11.00-12.00

Simulasi

12.00-13.00

Istirahat

13.00-13.45

Lanjutan (Simulasi)

13.45-15.15


15.15-15.30

Coffee Break

15.30-17.00

Presentasi Laporan Simulasi

LAMPIRAN II KURIKULUM & SILABUS PELATIHAN

KURIKULUM DAN SILABUS PELATIHAN

1. Pelatihan Pemahaman Persyaratan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu Untuk Hutan Hak.

No.

Topik

Indikator keberhasilan

Pokok Bahasan

1


Peserta kelompok tani hutan/petani hutan hak memahami kebijakan pengelolaan hutan produksi lestasi dan verifikasi legalitas kayu dalam perdagangan hasil hutan yang berasal dari hutan hak

 Kebijakan Pemerintah terkait dengan Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Sistem Verifikasi Legalitas kayu  Pengertian Hutan Hak  Sistem Perdagangan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak

Sumber Pustaka

 P 38/Menhut-II/2009  P.6/VI/SET/2009  Referensi terkait dengan PHPL  Peraturan Bidang Penataan Hasil Hutan (Permenhut No P.51/MenhutII/2006)  Referensi terkait dengan Peredaran dan perdagangan kayu Rakyat

JPL

Metode / Alat Peraga dan Bahan

2

Metode : Presentasi/Ceramah Menggambar Simpul Perdagangan kayu rakyat Menggambar bentuk Hutan Hak Diskusi Kelompok

Alat dan Bahan : Kertas Label/stiker, Metaplan/Post it, Spidol warna warni, Kertas plano, Papan plano, White Board, LCD, Laptop, Gambar Hutan Hak

2.

3.

Pengenalan Sistem dan standard VLK pada Hutan Hak.

Prosedur dan protocol dalam pelaksaan penilaan VLK untuk pemegang hutan hak

Peserta kelompok tani hutan/petani hutan hak mampu menggambarkan situasi penerapan sistem verifikasi legalitas kayu pada hutan hak

Peserta kelompok tani hutan/ pemilik hutan hak memahami prosedur/ protokol penilaian VLK yang akan diperankan oleh auditor LV-LK.

 Latar belakang penerapan SVLK pada hutan hak  Prinsip VLK pada hutan hak/Hutan Rakyat  Standar dan Pedoman Verifikasi Legalitas Kayu dari Hutan Hak  Transformasi Lampiran 5 P.6/VI-Set/2009 (Prinsip, Kriteria, Indikator dan Verifier VLK pada hutan hak)

Peraturan tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegangn Izin atau pada Hutan Hak

 Komponen kelembagaan pada VLK  P 02/2010 terkait tahapan-tahapan pelaksanaan penilaian VLK  Penyiapan kelompok tani hutan/pemilik hutan hak di dalam menanggapi tahapan VLK

 Peraturan P 02/2010  Referensi terkait gambaran pengalaman kelompok tani dalam persiapan penerapan VLK

3

Metode : Presentasi/Ceramah Menggambar Mekanisme SVLK Diskusi Kelompok

Alat dan Bahan :

 P 38/Menhut-II/2009  Peraturan Jenderal Bina produksi Kehutanan Nomor P.6/VI/SET/2009  Lampiran 5 P.6/VISet/2009

Kertas Label/stiker, Metaplan/Post it, Spidol warna warni, Kertas plano, Papan plano, White Board, LCD, Laptop

2

Metode: Presentasi/Ceramah Peragaan (tahapantahapan kegiatan penilaian VLK oleh auditor LV-LK). Simulasi kasus

Alat dan Bahan Peraga:

Kertas label/striker, Metaplan/Post-it, Spidol Warna- Warni, Kertas Plano, Papan Plano, White Board, LCD, Laptop. 4.

Pengenalan Kelembagaan dalam pengelolaan hutan hak

Peserta kelompok tani hutan/ pemilik hutan hak memahami syarat minimum kelembagaan untuk SVLK

 Pembentukan organisasi pengelolaan hutan hak/rakyat  Distribusi kerja, kewenangan dan hubungan kerja di dalam organisasi  Persyaratan kualifikasi SDM di dalam pengelolaan hutan hak/rakyat

 Referensi terkait Kelembagaan Hutan Rakyat  Referensi terkait Informasi tentang Kelompok tani yang sudah terbentuk di P Jawa

3

Metode: Presentasi/Ceramah Diskusi Ilustrasi gambar pembentukan kelompok hutan hak

Alat dan Bahan Peraga: Kertas label/striker, Metaplan/Post-it, Spidol Warna- Warni, Kertas Plano, Papan Plano, White Board, LCD, Laptop. 4.

Manajemen Kelembagaan untuk penyiapan VLK pengelolaan modal usaha pada hutan hak.

Peserta kelompok tani hutan/ pemilik hutan hak memahami bentuk kelembagaan dalam hutan hak serta bagaimana mendapatkan modal usaha

 Bentuk Kelembagaan pada pengelolaan hutan hak (Kelompok Tani/Koperasi)  Manajemen Kelembagaan Hutan Rakyat dalam lingkup

 Referensi terkait Kelembagaan Hutan Rakyat  Contoh kelembagaan Hutan Rakyat  Contoh sistem

3

Metode: Presentasi/Ceramah Diskusi

5.

Penataan pengeloaan informasi mengenai pengelolaan hutan hak/rakyat dan pemanenan kayu

Peserta kelompok pemilik hutan hak memahami pentingnya penataan kelengkapan dokumentasi/arsip dokumen pada tingkat individu petani hutan dan/atau organisasi unit manajemen hutan rakyat.

penerapan SVLK  Mekanisme pengajuan modal usaha hutan hak (melalui pemerintah atau perbankan)  Mekanisme pengelolaan modal usaha pada kelembagaan Hutan rakyat

pengelolaan modal usaha di Hutan Rakyat  Contoh proposal pengajuan modal usaha untuk Hutan Rakyat

 Kelengkapan dokumen yang menerangkan pendirian organisasi unit manajemen hutan rakyat di tingkat desa.  Kelengkapan dokumen yang berisi Distribusi kerja, kewenangan dan hubungan kerja di dalam organisasi  Kelengkapan dokumen mengenai situasi pengelolaan hutan hak/rakyat – aturan penanaman, pemeliharaan, penebangan lestari  Kelengkapan dokumen yang menerangkan keabsahan hak kepemilikan lahan maupun hasil kayu rakyat yang dihasilkan pada tingkat petani dan/atau pada tingkat organisasi unit

 Lampiran 5 P.6/VISet/2009  Peraturan Bidang Penataan Hasil Hutan (Permenhut No P.51/MenhutII/2006)  Contoh dokumen pendirian organisasi unit manajemen hutan rakyat  Contoh dokumen yang berisi Distribusi kerja, kewenangan dan hubungan kerja di dalam organisasi  Contoh dokumen yang menerangkan keabsahan hak kepemilikan lahan, dokumen pengangkutan SKAU, dokumen ijin tebang, dan dokumen faktur/kuitansi

Alat dan Bahan Peraga: Kertas label/striker, Metaplan/Post-it, Spidol Warna- Warni, Kertas Plano, Papan Plano, White Board, LCD, Laptop. 3

Metode: Praktek penyiapan informasi (kelengkapan penelusuran keabsahan kepemilikan kayu rakyat pada rantai perdagangan hasilhasil kayu rakyat). Kerja kelompok

Alat dan Bahan Peraga: Kertas label/striker, Metaplan/Post-it, Spidol Warna- Warni, Kertas Plano, Papan

manajemen hutan rakyat.  Kelengkapan dan kesesuaian arsip dokumen kepemilikan lahan, dokumen pengangkutan SKAU, dokumen ijin tebang, dan dokumen faktur/kuitansi penjualan kayu pada tingkat petani dan kelengkapan penataan dokumentasinya pada tingkat organisasi unit manajemen hutan rakyat.

6.

Simulasi dan Praktek VLK di Hutan Hak

Peserta kelompok tani hutan/ pemilik hutan hak terampil dalam menyiapkan persyaratan yang dibutuhkan dalam penilaian VLK yang akan diperankan oleh auditor LV-LK.

Simulasi dilakukan dalam bentuk latihan pada topik yang diperlukan

Praktek untuk melihat UM yang telah melakukan persiapan penerapan SVLK

penjualan kayu pada tingkat petani

Plano, White Board, LCD, Laptop.

8

Metode Simulasi : permainan, studi kasus, tugas individu dan tugas kelompok

Metode Praktek : kunjungan lapangan

Alat dan Bahan Peraga: Kertas label/striker, Metaplan/Post-it, Spidol Warna- Warni,

Kertas Plano, Papan Plano, White Board, LCD, Laptop, Transportasi untuk kunjungan lapangan, Kamera/Handy Camp 24

2. Pelatihan Pemahaman Persyaratan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu Untuk Industri Pengolah Kayu dari Hutan Hak.

No. 1

Topik Kebijakan PHPL dan SVLK dalam konteks perdagangan hasil hutan

Indikator Peserta memahami latar belakang mengapa pemerintah Indonesia membuat kebijakan system verifikasi legalitas kayudalam konteks perdagangan hasil hutan

Pokok Bahasan -

-

-

-

2.

Pengenalan sistem dan standard VLK pada industri pengolah dan pengguna kayu rakyat

Peserta dapat memahami latar belakang dan konsep Standard verifikasi legalitas kayu dalam perdagangan kayu Internasional serta dapat memahami persyaratan yang tertuang dalam standar SVLK

-

Isu perdagangan dan peredaran kayu international Beberapa kebijakan negara lain yang mempersyaratkan Verifikasil legalitas kayu Kerangka logika pembuatan system verifikasi kayu Faktor pendukung ekternal dan internal yang menyebabkan terwujudnya SVLK Latar balakang lahirnya kebijakan SVLK System Verifikasi Legalitas kayu (kelembagaan SVLK, interaksi dan hubungan antar lembaga – lembaga akreditasi, lembaga Verifikasi, Lembaga pemantau,) Proses dan tahapan Verifikasi Legalitas kayu Pedoman Penilaian VLK Pemahaman standar VLK

Sumber Pustaka - Referensi dari Lembaga pemantau perdagangan kayu (WWF, GFTN, dll)

JPL


2

Kuliah dan diskusi

3

Kuliah dan diskusi

- P.38/2009, P.6/2009, P.02/2010 : SVLK

- P.38/2009 - P.6/2009 - P.02/2010

3.

4

Peraturan bidang penatausahaan hasil hutan di Industri Pengolah dan pengguna kayu rakyat.

Aspek hukum/legalitas dalam industri pengolah dan pengguna kayu rakyat

Peserta dapat mengetahui dan memahami peraturan-peraturan yang terkait dengan penatausahaan hasil hutan (PUHH) di hutak hak dan industri yang menggunakan kayu dari hutan rakyat

- Peraturan PUHH (penataan hasil hutan) di hutan hak (SKAU, SKSKB KR, nota, dll.)

Peserta dapat mengetahui dan memahami semua hasil aspek legal/legalitas (dokumen legalitas) yang diharuskan bagi industri pengolah dan pengguna kayu rakyat

-

P.55/2006 P.51/2006 P.33/2007

2

-

2

-

Peraturan-peraturan yang terkait P.02/2006

-

P.38/2009 P.06/2009 P/02/2011

3

Kuliah dan diskusi Simulasi

- Peraturan PUHH (penataan hasil hutan) di Industri pengolah kayu hutah hak

-

Peraturan-peraturan terkait dokumen legalitas perusahaan (SIUP, TDP, NPWP, IUI, dll) Peraturan-peraturan terkait dengan dokumen legalias hutan hak (hutan milik) Tahapan dan proses penilaian VLK di Industri dan hutan hak yang dilakukan oleh LVVK

5.

Prosedur dan Protokol dalam Pelaksanaan Penilaian VLK pada unit pemegang izin.

Peserta dapat mengetahui dan memahami prosedur dan protokol dalam pelaksanaan penilaian atau verifikasi LK pada pemegang Izin oleh LVLK

-

6.

Prinsip-prinsip ketelusuran perjalanan/pergerakan bahan baku pada Industri pengguna kayu rakyat

Peserta dapat mengetahui dan memahami prinsip-prinsip ketelusuran perjalan/ pergerakan bahan baku pada pengguna industri kayu (sistem lacak balak di industri

- Sistem lacak balak di Industri pengolah kayu rakyat

Konsep pembinaan Industri pengolah dan pengguna kayu rakyat

Peserta dapat mengetahui dan memahami konsep pembinaan bagi industri pengolah dan

- Konsep pembinaan dari Industri kepada pemasok

7.

-

- Standard lacak balak LEI. FSC, PEFC - P.02/2006

2

- Standar PHBML LEI - Lain-lain

2

- Identifikasi pergerakan kayu atau lacak balak di hutan hak

Kuliah dan dikusi

Kulian, diskusi dan simulasi

terhadap pemasok, dan petani pemilik hutan hak

pengguna kayu rakyat terhadap pemasok kayu dari hutan hak (hutan rakyat)

kayu dari hutan hak - Bentuk-bentuk kerjasama antara industri dan pemasok dari hutan hak - Bentuk-bentuk kelembagaan untuk kerjasama Industri dan pemasok dari hutan hak

8.

Simulasi dan praktek penerapan VLK di Industri Pengolah dan pengguna kayu rakyat.

Peserta dapat mengetahui dan memahami serta mempraktekan atau menerapkan di organisasi kerjanya (industrinya) persyaratan SVLK industri yang menggunakan kayu rakyat dan di hutan hak (pemasoknya)

-

Kegiatan simulasi dan praktek dilapangan melakukan audit internal SVLK di Industri pengolah dan pemasok dari hutan hak

- P.38/2009 - P.6/2009 - P.02/2010

16

32

Praktek di lapangan (industri pengolah kayu dari hutan hak

3. Pelatihan Pemahaman Persyaratan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu Untuk Pemerintah (Pusat, Daerah dan sektor-sektor), dan Fasilitator /Pendamping

No.

Topik

Indikator Keberhasilan

1

Bina suasana dan kecerdasan spiritual

Peserta dapat:

-

- Mengenal satu sama lain dan berkomunikasi secara lancer - Memiliki semangat dan motivasi untuk berlatih dan bekerjasama - Memiliki kecerdasan moral dan spiritual dalam menyikapi dan menerapkan SVLK

-

2.

3.


Pemetaan dan sasaran sosialisasi dalam

Peserta dapat: - Menjelaskan latar belakang sejarah PHPL dan SVLK, global trading, promosi legal logging - -Menjelaskan Lacey Act (USA) - Menjelaskan kebijakan kayu di Eropa - - Menjelaskan kebijakan kayu di Jepang Peserta dapat: Mengekplorasi Kepentingan

Pokok Bahasan

-

Perkenalan/ice breaking Partisipasi dan kerjasama. Energizing Harapan dan kekhawatiran Dasar-dasar ESQ/ISQ/IQ

Sumber Pustaka

JPL


Ceramah, diskusi, buku-buku mencerdaskan spiritual

2

a. Permainan, ceramah, diskusi b. Whiteboard, korek api, metaplano,

- Latar belakang PHPL dan SVLK, global trading, promosi legal logging. - Lacey Act (USA) - Kebijakan perdagangan kayu di Eropa (VPA) - Perdagangan kayu di Jepang (Green K)

Analisa Isu

2

Laporan Sosialisasi P. 38 dan P.6

2

Ceramah, diskusi,Laptop,

4.

5.

Sistem VLK kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam rantai pasok kayu rakyat.

para pihak melalui berbagai konsultasi

Pengenalan sistem dan standar VLK pada rantai pasokan kayu rakyat (dari hutan hak ke industri penggunanya)

Peserta dapat:

Peraturan dan perundangan yang terkait dengan peredaran hasil hutan hak

Analisa Para Pihak

Powerpoint display, white board, flipchart

Analisa Force Field Menidentifikasi kekuatan dan pengaruh para pihak (hak, kewajiban, kepentingan) dalam pelaksanaan Permenhut No. P.38/2009 dan Perdirjen BPK No.6/2009.

Menjelaskan penilaian wajib pengelolaan lestari menurut peraturan menteri kehutanan No. P.38/MENHUT-II/2009 dan Peraturan Dirjen Bina Produksi Kehutanan No. P.6/VISet/2009 Menjelaskan verifikasi wajib legalitas kayu menurut Peraturan Menteri Kehutanan No. P.38/MenhutII/2009 dan Peraturan Dirjen Bina Produksi Kehutanan No. P.6/VI-Set/2009 Menjelaskan pedoman penilaian PHPLdan SVLK Peserta dapat memahami : - Peraturan dan Perundangan yang terkait dengan peredaran hasil hutan seperti P. 55 tahun 2006 dan P. 51 tahun 2006 dan

Sistem sertifikasi wajib menurut Peraturan Menteri Kehutanan No. P. 38/menhut-II/2009 Sistem Lacak balak Sistem Verifikasi legalitas kayu menurut P 06/09 Pedoman Penilaian PHPL dan SVLK

peraturan menteri kehutanan No. P.38/MENHUT-II/2009 dan Peraturan Dirjen Bina Produksi Kehutanan No. P.6/VISet/2009 Peraturan Menteri Kehutanan No. P.38/Menhut-II/2009 dan Peraturan Dirjen Bina Produksi Kehutanan No. P.6/VISet/2009

4

Ceramah, diskusi kasus, Nara Sumber, Laptop, Powerpoint,display, white board, Flipchart.

3


pedoman penilaian PHPLdan SVLK

Panatausahaan Hasil Hutan yang Berasala dari Hutan Negara sesuai dengan Permenhut No. P.55/Menhut-II/2006 dan Penggunaan SKAU untuk

Kumpulan Peraturan dan Perundangan tentang Peredaran Hasil Hutan dari Direktorat Bina Iuran kehutanan dan

lain-lain

6.

Peraturan dan perundangan yang terkait dengan legalitas perusahaan

Peserta mampu memahami dan menjelaskan aturan legal tentang pendirian sebuah badan usaha seperti: Peraturan dan Perundangan yang terkait dengan legalitas perusahaan, koperasi dan bentuk badan usaha lainnya,

pengangkutan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Hak sesuai dengan Permenhut No. 51/Menhut – II/2006

Peredaran Hasil Hutan.

Penjelasan tentang isi dari UU No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Kumpulan peraturan perundangan tentang legalitas badan usaha

3


- Dasar-dasar fasilitasi kelompok

2

Presentasi. Diskusi terarah, diskusi kelompok .

Undang-undang no. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian Dan peraturan terkait lainnya tentang legalitas perusahaan

Materi hanya untuk Fasilitator 7.

Prinsip-prinsip fasilitasi kelompok dan langkah dasar fasilitasi kelompok

Peserta mampu memahami dasar-dasar fasilitasi, misi fasilitator mltipihak, dan tindak fasilitasi. Peserta mampu mendeskripsikan kembali berbagai pengalaman yang menyangkut langkah dasar faslitasi kelompok secara sistematik

Pemahaman mengenai pola berfikir para pihak, efektifitas para pihak dalm kolaborasi, perumusan misi fasilitasi dasar dan fasilitasi substansi, nilai-nilai fasilitasi, pola fikir fasilitasi, pola fikir fasilitator yang tidak menghakimi, orientasi kesepahaman para pihak, pentingnya pendekatan. Pengenalan dan pengendalian preferensi

Alat paparan, flipchart, kartu metaplan, spidol.

dari fasilitator, pengenalan preferensi para pihak yang dilayani, mekanisme perencanaan, pelaksanaan umpan balik pada program fasilitas, pengkayaan teknik fasilitasi, pengawalan ”transfer of ideas” pasilitasi 8.

Strategi dan Rencana pendampingan dalam fasilitasi VLK pada hutan hak.

Peserta mampu mengenali aktor-aktor kunci pada pendampingan SVLK, mengidentifikasi preferensi awal para pihak dan memperoleh keberterimaan para pihak untuk program.

-

Kejelasan penugasan fasilitasi dan ruang lingkupnya pengenalan terhadap situasi klien dalam kerangka SVLK perkenalan efektif kepada pihak yang bakal dilayani.

Kasus Faslitasi Awal SVLK

2

Diskusi terfokus, role play flipchart, kartu multiplan, spidol, peraga roleplay

Teknik Presentasi Efektif

2

Presentasi, diskusi terarah, praktek presentasi dan moderasi.

Peserta mampu mengidentifikasi isu dan akar masalah penerapan SVLK pada pihak-pihak yang dilayani, serta kapasitas yang ada untuk penerapan SVLK. 9.


Peserta mampu: Menguasai teknik presentasi yang efektif untuk pemilik hutan hak/KM Menguasai teknik moderasi sesuai dengan gaya komunikasi pemilik hutan hak/KM

 Metode dan teknik presentasi pada konteks dan isu utama penerapan VLK pada pemegang izin atau pemilik hutan hak.  Metode dan teknik komunikasi dan moderasi  (memandu brainstorming menjaga keseimbangan diskusi, menjaga fokus

Teknik Komunikasi Masyarakat

LCD, laptop, handycamp, flipchart, kartu metaplan, spidol, papan tulis.

10

Teknik Pendampingan Lapangan

Peserta mampu: Menguasai teknik pendampingan kelompok untuk penyiapan penerapan VLK.

diskusi) Prinsip-prinsip dalam menyusun kebutuhan program pelatihan dan pengembangan sesi pelatihan Prinsip-prinsip dalam mengorganisir kegiatan pelatihan dan/atau melatih kelompok kecil. Metode teknik pendampingan/ pembimbingan/coaching dalam menyiapkan dokumen-dokumen audit Metoda dan teknik pendampingan kelembagaan.

11

Teknik Penyusunan pelaporan hasil presentasi

Peserta mampu: Menyusun laporan hasil fasilitasi pendampingan penerapan VLK untuk pemilik hutan hak/KM. Merapihkan cacatan singkat aspirasi para pihak. Menyusun prioritas isu. Menuliskan pembelajaran untuk

- Teknik penyusunan laporan hasil fasilitasi

Teori dasar-dasar fasilitasi

2

Peta rumah fasilitasi yang menggambarkan pemetaan sikap dasar, keahlian, komunikasi, keterampilan, dan sikap fasilitator, dalam menggali, mengelola, dan mengarahkan nilainilai partisipasi kelompok dalam menemukan peluang solusi pemecahan masalah dan konsesus kelompok.

Effective reporting


2


fasilitasi berikutnya

12

Teknik pemantauan/kaji ulang hasil fasilitasi.

Peserta mampu: Mengikuti pelajaran ini, peserta kompeten dalam mengkaji ulang fasilitasi/ pendampingan yang meliputi kegiatan: - Menjelaskan pedoman, teknik analisa dan kriteria evaluasi keterampilan fasilitasi dalam evaluasi hasil-hasil pelaksanaan simulasi penyiapan SVLK. - Menerapkan pedoman teknik dan metode analisa dan kriteria evaluasi.

Diharapkan setelah mengikuti pelajaran ini peserta kompeten dalam menyusun dan menyampaikan rekomendasi dan pembelajaran untuk tindak fasilitasi pendampingan VLK yang lain.

13.

Simulasi

Peserta mampu : - Menyiapkan pemetaan para pihak. - Menyusun bahan sosialisasi

- Prinsip-prinsip dalam memantau komitmen kelompok/para pihak - Metode dan teknik evaluasi - Keterampilan fasilitasi melalui pelaksanaan simulasi penyiapan SVLK pada kelompok. - Prinsip-prinsip dalam menindaklanjuti hasil evaluasi terkait simulasi fasilitasi yang dilakukan.

Contoh pedoman pelaksanaan evaluasi keterampilan fasilitasi terkait evaluasi hasilhasil fasilitasi SVLK.

2

Contoh analisa hasilhasil evaluasi keterampilan fasilitasi.

Metode: Ceramah, diskusi, tanya jawab, studi kasus, simulasi, latihan/praktek.

Alat & bahan Peraga: Modul,kasus, LCD/infocus, Papan tulis/flipchart, spidol, kerta plano, metaplan, handycam, dvd player, TV

Teknik perumusan rekomendasi dan pembelajaran fasilitasi pendampingan VLK

Pengertian dan prinsip rekomendasi pembelajaran - Mengakses data dan informasi latar belakang para pihak. - Menyusun matriks karakter para pihak.

4 Stakeholder Analysis

Mentoring Kertas plano, index cards warna-warni, white spidol, white

PHPL dan SVLK - Menyusun rencana Fasilitasi. - Menerapkan rencana fasilitasi yang dilakukan - Membuat laporan fasilitasi.

- Menggambar force field. - Penyusunan format rencana. - Pengisian format rencana - Pendokumentasian rencana - Menyiapkan dan menyajikan presentasi - Latihan moderasi

Formatted planning.

board

System tools planning

32

INTERNATIONAL TROPICAL TIMBER ORGANIZATION

Recommend Documents