LAPORAN MONITORING KONVENSI HASIL SIDANG INTERNATIONAL MARITIME ORGANIZATION (IMO) PERIODE APRIL TAHUN 2013 International Maritime Organization (IMO) pada bulan April 2013 telah melakukan 2 (dua) kali kegiatan sidang comitee yang berlokasi di London, Inggris. Adapun Sidang IMO yang telah diselenggarakan adalah sebagai berikut: 1. Facilitation Committee yang diselenggarakan pada tanggal 8-11 April 2013, yang dipimpin oleh Mrs. Marina Angsell dari swedia. Dalam sidang committee ini membahas tentang “ General review of the convention, including harmonization with other international instruments” Adapun hasil dari Committee ini adalah sebagai berikut: a. FAL Convention. Convention on Facilitation of International Maritime Traffic, 1965, as amended Pemerintah Negara-negara anggota menginginkan untuk memfasilitasi lalu lintas maritime dengan menyederhanakan dan mengurangi formalitas, persyaratan dokumen dan procedure pada saat kapal tiba, tinggal dan keberangkatan di pelabuhan yang terlibat dalam pelayaran internasional. Telah menyetujui sebagai berikut: Artikel I Negara-negara anggota melaksanakan untuk menerapkan, sesuai dengan ketentuan konvensi ini dan lampirannya, semua langkah yang tepat untuk memudahkan dan mempercepat lalu lintas laut internasional dan untuk mencegah penundaan yang tidak perlu untuk kapal-kapal dan untuk orang dan harta benda di atas kapal. Artikel II Negara-negara anggota melakukan kerja sama, sesuai dengan ketentuan konvensi ini, di dalam perumusan dan penerapan tindakan untuk fasilitas kedatangan, tinggal dan keberangkatan kapal. Ketentuan konvensi ini tidak di berlakukan untuk kapal perang dan kapal pesiar.
Artikel III Negara-negara anggota melakukan kerja sama dalam keamanan tingkat tinggi untuk keseragaman dalam formalitas, persyaratan dokumen dan prosedur dalam segala hal dimana keseragaman tersebut akan memfasilitasi dan meningkatkan lalu lintas laut internasional dan menjaga untuk meminimalkan perubahan dalam formalitas, persyaratan dokumen dan prosedur yang di butuhkan untuk memenuhi persyaratan khusus yang bersifat domestik. Artikel IV Dengan maksud untuk mencapai tujuan yang ditetapkan artikel sebelum konvensi ini, pemerintah Negara anggota untuk bekerja sama dengan satu sama lain atau melalui organisasi konsultasi maritime antar pemerintah (selanjutnya disebut “Organization”) dalam hal yang menyangkut formalitas, persyaratan dokumen dan prosedur, serta aplikasi mereka untuk lalu lintas laut internasional. Artikel V Tidak ada dalam konvensi ini atau lampirannya dapat ditafsirkan sebagai mencegah aplikasi dari setiap fasilitas yang lebih luas dimana pemerintah Negara anggota memberikan atau dapat memberikan dimasa depan dalam hal lalu lintas laut internasional berdasarkan hukum nasional atau ketentuan-ketentuan perjanjian internasional lainnya. Artikel VI Untuk maksud konvensi sekarang dan lampirannya: a) Standards (standar) adalah tindakan untuk menseragamkan penerapan dimana pemerintah
Negara anggota sesuai dengan konvensi ini diperlukan dan dapat
dilaksanakan untuk memfasilitasi lalu lintas laut internasional. b) Recommended Practices (kegiatan yang disarankan) adalah tindakan penerapan dimana pemerintah Negara anggota diharapkan untuk memfasilitasi lalu lintas laut internasional.
Artikel VII Pemerintah Negara anggota dapat mengusulkan sebuah perubahan lampiran dengan menyampaikan draft perubahan kepada sekretaris jenderal paling lambat tiga bulan sebelum sidang komite. Artikel VIII Sekretaris jenderal akan menginformasikan kepada pemerintah Negara-negara IMO setiap pengumuman yang dibuat sesuai dengan paragraph sebelumnya pada artikel ini. Artikel IX Sekretaris jenderal akan memanggil rapat dalam sebuah konferensi kepada pemerintah Negara-negara anggota untuk sebuah revisi atau amandemen dalam permohonan konvensi tidak kurang dari sepertiga pemerintah Negara-negara anggota. Setiap revisi atau amandemen harus disetujui oleh dua pertiga suara mayoritas dalam konferensi, kemudian dijamin dan dikomunikasikan oleh sekretaris jenderal kepada semua pemerintah Negara-negara anggota untuk dukungan mereka.
ANNEX Bagian 1 – Definisi-definisi dan ketentuan-ketentuan umum A. Definisi-defnisi B. Ketentuan-ketentuan umum Standard. Otoritas publik harus dalam semua kasus hanya membutuhkan informasi penting yang harus disediakan dan harus menjaga jumlah item untuk di minimalkan Recommended practice. Meskipun fakta bahwa dokumen-dokumen untuk tujuan tertentu dapat ditentukan secara terpisah dan diperlukan dalam lampiran ini, otoritas
publik
mengingat
kepentingan
mereka
yang
diperlukan
untuk
menyelesaikan dokumen serta tujuan yang mereka akan gunakan harus menyediakan untuk setiap dua atau lebih dokumen tersebut yang harus diajukan oleh pihak yang sama untuk digabungkan menjadi satu di setiap kejadian.
C. Sistem untuk pertukaran informasi elektronik Standard- otoritas publik, ketika memperkenalkan sistem untuk pertukaran informasi elektronik untuk membantu proses clearence, pemilik kapal harus menyediakan dan pihak lain yang berkepentingan dengan informasi yang diperlukan tentang persyaratan sistem dan memberikan transisi jangka waktu yang cukup sebelum penggunaan sistem yang dibuat wajib. Recommended Practice- Pemerintah Negara-negara anggota harus mendorong otoritas publik untuk memperkenalkan pengaturan untuk memungkinkan operator perdagangan dan transportasi termasuk kapal untuk menyerahkan semua informasi yang diperlukan oleh otoritas publik sehubungan dengan kedatangan, tinggal dan keberangkatan kapal, orang dan kargo, menghindari duplikasi, untuk setiap kali memasuki suatu pelabuhan. D. Perdagangan obat terlarang Recommended Practice - Otoritas publik harus berusaha untuk menetapkan pengaturan kerjasama dengan pemilik kapal dan pihak lain yang berkepentingan untuk meningkatkan kemampuan mereka untuk memerangi penyelundupan narkoba, sambil memberikan peningkatan fasilitas, pengaturan tersebut harus didasarkan pada kebiasaan kerjasama MOU dan pedoman terkait. Standard- Dimana sebagai bagian dari pengaturan kerjasama, otoritas publik, pemilik kapal dan pihak lain yang berkepentingan untuk meningkatkan akses perdagangan dan informasi lain, informasi harus di jaga secara rahasia. E. Teknik control. Standard- Otoritas publik
harus menggunakan manajemen resiko untuk
memastikan kembali batasan prosedur control yang berhubungan dengan:
Pelepasan atau clearance cargo
Persyaratan keamanan, dan
Kemampuan mereka untuk mentargetkan penyelundupan.
Bagian 2- Kedatangan, tinggal dan keberangkatan kapal. A. General Standard. Otoritas publik tidak diperyaratkan untuk penyimpanan dokumen mereka, pada saat kedatangan atau keberangkatan kapal dimana ketentuanketentuan di berlakukan. Dokumen-dokumen tersebut adalah: -
General declaration
-
Cargo declaration
-
Ship’s stores declaration
-
Crew’s effects declaration
-
Crew list
-
Passenger list
-
Dangerous goods manifest
-
Dokumen-dokumen yang di persyaratkan dibawah konvensi Universal postal
-
Maritime declaration of health
-
Securiti-yang berhubungan dengan informasi sebagaimana dalam SOLAS reg.XI-2/9.2.2
-
Informasi kargo elektronik canggih untuk tujuan resiko penilaian bea cukai.
-
Form Notifikasi untuk pembuangan sampah kepada fasilitas pelabuhan.
Formulir-formulir FAL berikut telah dikembangkan sebagaimana disampaikan dalam appendix 1 adalah: -
General declaration-FAL Form 1
-
Cargo declaration-FAL Form 2
-
Ship’s stores declaration-FAL Form 3
-
Crew’s Effects Declaration-FAL Form 4
-
Crew list-FAL Form 5
-
Passenger List-FAL Form 6
-
Dangerous goods Manifest-FAL Form7
B. Isi dan Tujuan Dokumen Recommended practice. Dalam general declaration otoritas publik tidak mempersyaratkan lebih dari dokumen-dokumen dibawah ini : -
Nama, tipe dan nomor IMO kapal
-
Tanda panggilan kapal
-
Bendera kebangsaan kapal
-
Nomor Voyage
-
Keterangan-keterangan sehubungan dengan pendaftaran kapal
-
Keterangan-keterangan sehubungan dengan tonase kapal
-
Nama nahkoda
-
Nama dan nomor telpon agen kapal
-
Keterangan tentang deskripsi muatan
-
Jumlah kru kapal
-
Jumlah penumpang
-
Keterangan tentang voyage kapal
-
Tanggal dan waktu tiba, atau tanggal keberangkatan
-
Pelabuhan tiba dan pelabuhan keberangkatan
-
Perkiraan draft pada saat kapal tiba dan keberangkatan
-
Posisi kapal dipelabuhan
-
Permintaan kapal untuk pembuangan limbah atau sampah pada fasilitas pelabuhan
-
Pelabuhan terakhir / pelabuhan tujuan
Recommended practice. Dalam cargo declaration, otoritas publik tidak mempersyaratkan lebih dari dokumen-dokumen dibawah ini : (a) Kedatangan kapal - Nama dan nomor IMO kapal - Bendera kebangsaan kapal - Nama nahkoda - Call sign kapal
- Voyage number - Pelabuhan muat - Pelabuhan dimana laporan dibuat - Identifikasi container, mana yang tepat; tanda dan nomor; jumlah dan jenis paket, jumlah dan deskripsi barang, jika tersedia, HS (harmonized system) Code. - Nomor dokumen transportasi untuk kargo yang akan di bongkar di pelabuhan tersebut - Pelabuhan dimana muatan yang tersisa di kapal akan di bongkar. - Pelabuhan asal pengiriman dalam hal barang yang dikirim dengan dokumen transport multimodal atau melalui bills of lading. (b) Keberangkatan kapal - Nama dan nomor IMO kapal - Bendera kebangsaan kapal - Nama Nahkoda - Call sign - Nomor voyage - Pelabuhan bongkar - terhadap barang-barang dimuat di pelabuhan tersebut, identifikasi container, mana yang tepat; tanda dan nomor; jumlah dan jenis
paket, jumlah dan
deskripsi barang. - Nomor dokumen transportasi untuk barang yang akan di bongkar di pelabuhan tersebut. Standard. Dalam Crew List, otoritas publik tidak mempersyaratkan lebih dari dokumen-dokumen dibawah ini : -
Nama dan nomor IMO kapal
-
Bendera kebangsaan kapal
-
Call sign
-
Nomor Voyage
-
Nama Famili
-
Nama yang diberikan
-
Kebangsaan
-
Pangkat atau rating
-
Jenis kelamin
-
Tanggal dan tempat lahir
-
Sifat dan jumlah dokumen identitas
-
Negara yang mengeluarkan dokumen identitas
-
Tanggal berakhirnya dokumen identitas
-
Nomor visa, jika diperlukan
-
Pelabuhan dan tanggal kedatangan
-
Pelabuhan singgah terakhir
Standard. Dalam Passenger List, otoritas publik tidak mempersyaratkan lebih dari dokumen-dokumen dibawah ini : -
Nama dan nomor IMO kapal
-
Bendera kebangsaan kapal
-
Call sign
-
Nomor Voyage
-
Nama Famili
-
Nama yang diberikan
-
Kebangsaan
-
Jenis kelamin
-
Tanggal dan tempat lahir
-
Jenis identitas atau dokumen perjalanan yang diberikan oleh penumpang dan Negara yang mengeluarkan.
-
Nomor seri atau identitas atau dokumen perjalanan dan tanggal berakhirnya dokumen.
-
Pelabuhan naik penumpang
-
Nomor visa, jika diperlukan
-
Pelabuhan penumpang turun
-
Pelabuhan dan tanggal kedatangan kapal
-
Transit penumpang atau tidak.
Standard.
Dalam
Dangerous
goods
manifest,
otoritas
publik
tidak
mempersyaratkan lebih dari dokumen-dokumen dibawah ini : -
Nama kapal
-
Call sign kapal
-
Bendera kebangsaan kapal
-
Nama Nahkoda
-
Nomor voyage
-
Pelabuhan muat
-
Pelabuhan bongkar
-
Agen perusahaan pelayaran
-
Nomor dokumen transport untuk memuatan berbahaya yang harus dibongkar dipelabuhan tersebut
-
Tanda-tanda dan nomor-nomor
-
Nomor ID konteiner
-
Nomor Reg kendaraan
-
Jumlah dan jenis paket
-
Nama pengapalan yang tepat
-
Kelas Muatan
-
Nomer UN
-
kelompok packing
-
Resiko subsidiari
-
Titik nyala
-
Polutan bahan pencemaran lautan
-
Massa (kg) – gross/net
-
EmS
-
Posisi pemuatan di atas kapal.
C. Dokumen pada saat kedatangan dan keberangkatan kapal Standard. Dalam Kedatangan kapal dipelabuhan, otoritas publik tidak mempersyaratkan lebih dari dokumen-dokumen dibawah ini : -
5 salinan General Declaration
-
4 salinan Cargo Declaration
-
4 salinan Ship’s Stores Declaration
-
2 salinan Crew’s Effects Declaration
-
4 salinan of the Crew list
-
4 salinan Passenger list
-
1 salinan Dangerous Goods Manifest
-
1 salinan Maritime Declaration of Health
-
1 salinan informasi yang berhubungan dengan keamanan sebagaimana yang disyaratkan dalam peraturan SOLAS XI-2/9.2.2
-
1 salinan formulir pemberitahuan lanjutan untuk pembuangan limbah sampah ke fasilitas penerimaan pelabuhan.
Standard. Dalam Keberangkatan kapal dipelabuhan, otoritas publik tidak mempersyaratkan lebih dari dokumen-dokumen dibawah ini : -
5 salinan General Declaration
-
4 salinan Cargo Declaration
-
3 salinan Ship’s Stores Declaration
-
2 salinan of the Crew list
-
2 salinan Passenger list
-
1 salinan Dangerous Goods Manifest
Recommended practice. Dalam kartu embarkasi/debarkasi, otoritas publik tidak mempersyaratkan lebih dari dokumen-dokumen dibawah ini : -
Nama keluarga
-
Nama pemberian
-
Kebangsaan
-
Nomor dan tanggal berakhirnya passport atau dokumen identitas yang lain
-
Tanggal lahir
-
Tempat lahir
-
Pekerjaan
-
Pelabuhan embarkasi/debarkasi
-
Jenis kelamin
-
Alamat tujuan
-
Tandatangan
-
Nomor visa jika diperlukan
Standard.
Dalam
dokumen
identitas
pelaut,
otoritas
publik
tidak
mempersyaratkan lebih dari dokumen-dokumen dibawah ini : -
Nama keluarga
-
Nama pemberian
-
Jenis kelamin
-
Tempat dan tanggal lahir
-
Kebangsaan
-
Karakter fisik
-
Foto
-
Tandatangan
-
Tanggal berakhirnya dokumen (jika ada)
-
Negara yang mengeluarkan
2. Legal Committee yang diselenggarakan pada tanggal 15-19 April 2013, yang dipimpin oleh Dr. Kofi Mbiah dari Ghana. Adapun sidang committee ini menghasilkan draft laporan komitte legal pada sesi yang ke 100. a. Laporan Sekjen Kredential Panitia mencatat laporan dari sekretaris umum bahwa mandat dari semua delegasi yang menghadiri sesi ini adalah dalam bentuk yang layak dan tepat.
b. Memantau pelaksanaan HNS protokol 2010 Bahwa workshop dihadiri 29 negara dimana 6 peserta dari organisasi nonpemerintah yang mempunyai tujuan utama untuk mempertimbangkan draft petunjuk laporan HNS yang diterima untuk pelaksanaan protokol HNS oleh Negara-negara anggota. c. Penyediaan keamanan financial dalam kasus penelantaran, cedera atau kematian pelaut mengingat kemajuan menuju berlakunya ILO maritime konvensi pekerja, 2006 dan amandemen yang berhubungan dengannya. Sekretariat mencatat bahwa kondisi untuk berlakunya dari ILO maritim Konvensi Pekerja, 2006 (konvensi atau MLC 2006 diratifikasi oleh setidaknya 30 anggota) yang akan mulai berlaku pada tanggal 20 Agustus 2013. d. Perlakuan adil pelaut dalam hal kecelakaan maritime. Perwakilan dari Seafarers Rights International (SRI) memperkenalkan dokumen LEG 100/5/1 atas nama delegasi pengamat Internasional Transportasi Pekerja Federasi (ITF) dan International Federation of Shipmasters Associations (IFSMA) melaporkan temuan dari survey yang dilakukan oleh SRI, tentang penghormatan hak-hak pelaut menghadapi penuntutan pidana. Hal-hal berikut yang ditekankan oleh delegasi: - Masalah mengamankan hak-hak pelaut dalam istilah shore leave dan akses ke fasilitas darat berbasis kebutuhan mendesak dan kebutuhan, dan pertimbangan masalah ini tidak harus ditunda. - Memberikan hak-hak prosedural untuk pelaut adalah merupakan prasyarat untuk memungkinkan mereka melaksanakan hak asasi manusia subtantif mereka. - Pelanggaran hak asasi manusia pelaut berkaitan dengan shore leave dan akses ke darat berbasis fasilitas medis. e. Pembajakan Transparansi dalam mengidentifikasi masalah-masalah yang berhubungan dengan penangkapan perompak yang bermanfaat bagi semua pihak yang
terlibat dalam memerangi pembajakan atau berjuang dengan konsekuensi dari kejahatan ini. Negara-negara anggota dan organisasi-organisasi dalam konsultasi status dengan IMO harus berbagi pengalaman mereka dalam menyelesaian masalahmasalah yang berhubungan dengan penangkapan perompak dan harus melengkapi atau memberikan informasi yang berhubungan dengannya kepada IMO. IMO sebagai forum utama dalam system perserikatan bangsa-bangsa bertanggung jawab untuk melakukan koordinasi terhadap usaha-usaha pengembangan komunitas Internasional dalam memerangi perompak. Negara-negara anggota mempunyai kedaulatan penuh di perairan territorial mereka, sebagai konsekuensi dalam tindakan seperti penggunaan penjaga yang dipersenjatai di atas kapal harus disetujui untuk menyerang perompak di tempat-tempat yang tidak tunduk pada yurisdiksi negara manapun. f. Pengumpulan dan penyimpanan bukti menyusul dugaan kejahatan serius setelah terjadi di atas kapal atau menyusun laporan orang hilang dari kapal dan pastoral dan medis korban Nakhoda harus menghubungi lembaga penegak hukum masing-masing untuk instruksi tentang bagaimana untuk melanjutkan dengan pemeriksaan bukti. Nakhoda harus bertindak sesuai dengan lembaga penegak hukum. Peran nakhoda berkenaan dengan pengumpulan bukti harus dibatasi pada minumum. Peran nakhoda tidak untuk melakukan tindakan investigasi tetapi untuk mengumpulkan bukti-bukti. Mungkin perlu untuk nakhoda untuk menyita beberapa item dalam rangka untuk menjaga mereka sebagai bukti, terutama dalam kasus di mana ada kecurigaan bahwa bukti akan hancur, atau sebaliknya nakhoda seharusnya tidak memiliki kewenangan. Nakhoda harus memiliki wewenang untuk melaksanakan semua tindakan
hukum tapi mungkin perlu menghubungi negaranya. Nakhoda harus memiliki wewenang untuk melakukannya tapi tidak wajib untuk melakukannya ;dan Nakhoda juga diwajibkan untuk mengumpulkan bukti elektronik. g. aktifitas kerja sama teknik yang berhubungan dengan legislative kelautan Menyediakan sarana untuk memperkuat kapasitas hukum, kebijakan maritim dan infrastruktur otoritas maritim nasional, dengan penekanan khusus pada negara-negara kurang berkembang dan negara pulau kecil. h. Hal-hal lainnya Liabillity dan kompensasi masalah yang berhubungan dengan kerusakan polusi lintas batas dari eksplorasi minyak lepas pantai dan kegiatan explotation. Saran dan petunjuk tentang isu-isu yang dibawa ke commite hukum sehubungan dengan pelaksanaan IMO instrumen, rekomendasi untuk pelaksanaan Covention Internasional tentang tanggung jawab perdata atas kerusakan pencemaran minyak, 1992.
