LAPORAN MEDIA ASSESMENT PELAKSANAAN DISTRIBUSI RASKIN DI 11 PROVINSI TAHUN 2012
Jl. S. Parman Kav. 81, Slipi, Jakarta 11420; Telp. 021-56967127, 5674211; Fax. 021-56967127 Email :
[email protected],
[email protected]
LAPORAN MEDIA ASSESMENT PELAKSANAAN DISTRIBUSI RASKIN DI 11 PROVINSI TAHUN 2012
Title :
Laporan Media Assesment Pelaksanaan Distribusi Raskin di 11 Provinsi Tahun 2012
Program :
Monitoring And Evaluation Of The Implementation Of The National Reform And Pilot Activities Of The Raskin Program In Indonesia
Funded :
AusAID through the PRSF Facility Steering Committee
Indonesia Partner Agency :
National Team for Accelerating Poverty Reduction (TNP2K)
Dates :
July 2012 – March 2013
DAFTAR ISI Page Daftar Isi
.....................................................................................................................
Daftar Tabel
i
...............................................................................................................
ii
I.
Latar Belakang .......................................................................................................
1
II.
Tujuan
..................................................................................................................
1
III. Metoda Data Collecting .......................................................................................
2
IV. Data Liputan/Reportase .......................................................................................
3
V. Pola Liputan/Pemberitaan .....................................................................................
6
VI. Beberapa Temuan .................................................................................................
8
VII. Penutup .................................................................................................................
28
LAMPIRAN -
Form Media Assesment 11 Provinsi
i
DAFTAR TABEL Page Tabel 1 :
Jenis dan Jumlah Media yang Meliput Distribusi Raskin Metoda Data dan Jumlah Responden ..............................................................
4
Tabel 2 :
Nama Media Massa yang Meliput Distribusi Raskin di 11 Provinsi....
5
Tabel 3 :
Jumlah Liputan Media tentang Distribusi Raskin Di 11 Provinsi........
6
ii
I.
LATAR BELAKANG Untuk membantu masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan pangan
pokok, Pemerintah Indonesia telah meluncurkan program beras murah yang disebut RASKIN. Program subsidi beras untuk masyarakat berpendapatan rendah ini merupakan bantuan social berbasis keluarga yang sudah berjalan secara rutin sejak tahun 1998. Sasaran Raskin pada tahun 2012 adalah 17,48 juta Rumah Tangga Sasaran (RTS), berdasarkan hasil PendataanPerlindungan Sosial tahun 2011 (PPLS-11) BPS, dimana setiap RTS mendapat jatah beras sejumlah15 kg/RTS/bulan selama 12 bulan dengan harga tebus Rp.1.600,-/kg di Titik Distribusi. Guna memantau pelaksanaan program Raskin pada tahun 2012 ini, PrismaLP3ES bekerjasama denganTNP2K dan AusAid melakukan monitoring dan evaluasi di 11 propinsi, yakni Sumatera Utara, Bangka Belitung, Jawa Barat, Jawa Tengah, JawaTimur, Bali, NTT, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara,dan Maluku Utara. Salah satu pendekatan yang digunakan dalam kegiatan monitoring ini adalah pengumpulan data sekunder melalui analisa media, yaitu analisa terhadap seluruh tulisan terkait pelaksanaan program Raskin, terutama di wilayah sampel, yang dimuat dalam media massa sejak Januari tahun 2012 baik berupa berita, artikel, dan opini yang bersifat positif maupun negatif. Hal ini dipandang perlu karena media merupakan salah satu unsur dalam pengawasan publik. Sehingga hasil analisanya diharapkan dapat menjadi pendukung atau pelengkap temuan dari data primer
II.
TUJUAN Tujuan Media Assessment ini adalah:
1.
Mengidentifikasi kecenderungan isi dan arah pemberitaan media massa tentang pelaksanaan distribusi raskin di 11 provinsi tahun 2012
2.
Mengidentifikasi beberapa kemungkinan terjadinya penyimpangan di tingkat pelaksanaan distribusi raskin di 11 provinsi tahun 2012 berdasarkan isi dan arah pemberitaan media massa
Media Assesment
Page | 1
III.
METODA DATA COLLECTING Assessment ini berbasis data yang mengacu pada berita/liputan semua jenis
media massa (surat kabar, dotcom, televisi dan radio) tentang pelaksanaan distribusi raskin yang berlangsung di 11 provinsi sample. Periode berita/liputan yang dihimpun dan dinilai dimulai pada sekitar bulan Januari hingga bulan Nopember 2012. Dengan demikian, assessment terhadap isi pemberitaan media massa ini media ini mencakup 11 bulan periode liputan seputar pelaksanaan distribusi raskin di 11 provinsi sample. Kriteria media massa yang dijadikan bahan utama assessment adalah: 1.
Media massa umum yang bersifat independen. Batasan kriteria ini antara lain adalah media massa umum yang dimiliki oleh pihak swasta dan/atau kalangan organisasi non-pemerintah. Dengan demikian, sekalipun beberapa pemerintah setempat memiliki publikasi khusus dan ikut memberitakan atau meliput kegiatan pendistribusian raskin, tidak termasuk atau tidak dijadikan materi assessment. Hal yang sama juga diberlakukan terhadap media massa yang dimiliki oleh partai politik dan organisasi keagamaan.
2.
Materi yang menjadi bahan utama assessment ini dibatasi hanya pada berita atau liputan yang melaporkan aktifitas pendistribusian raskin sebagai program resmi pemerintah. Dengan demikian, aktifitas pendistribusian raskin—yang terkadang juga dilakukan oleh pihak-pihak tertentu—di luar program resmi pemerintah, tidak termasuk sebagai materi assessment.
3.
Periode liputan atau pemberitaan terhadap aktifitas pendistribusian raskin dibatasi sejak bulan Januari hingga bulan Nopember 2012. Liputan atau berita aktifitas pendistribusian raskin sebelum dan sesudah periode tersebut, tidak termasuk sebagai materi assessment. Seluruh berita/liputan yang dihimpun kemudian dianalisis untuk dilihat
kecenderungan dan polanya. Analisis terhadap pemberitaan ini tidak dilakukan berdasarkan model content analysis maupun critical discourse analysis yang lazimnya ditujukan untuk kepentingan akademis melalui lensa teoritik tertentu, melainkan murni dalam kerangka konstruksi data/informasi yang berbasis hasil liputan.
Media Assesment
Page | 2
Bagan 1. Metode Media Assessment
Pengumpulan, pemilihan dan pemilahan isi berita/ liputan media massa Rekonstruksi dan interpretasi kandungan informasi Identifikasi kecenderungan dan pola isi liputan media Analisis dan penarikan kesimpulan
Assessment ini juga tidak didasarkan pada pendekatan kuantitiatif (statistik) terhadap isi pemberitaan media, melainkan lebih menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini menempatkan proses assessment media sebagai upaya untuk memahami dan merekonstruksi fakta berupa informasi dan data dalam bentuk hasil liputan berita. Assessment ini, oleh karenanya, merupakan rangkaian proses penyaringan data atau informasi yang bersifat secara apa adanya terkait dengan suatu masalah, kondisi, aspek atau bidang-bidang tertentu yang dipandang penting dalam liputan tentang distribusi raskin. Dari proses ini dihasilkan beberapa kategori khusus terkait dengan aspek-aspek tertentu dalam pelaksanaan distribusi raskin di lapangan. Dengan demikian, media assessment ini merupakan bagian dari—atau berada di dalam kerangka—monitoring pelaksanaan pendistribusian raskin. Hasil dari model ini assessment ini merupakan input bagi proses pengambilan keputusan (kebijakan) publik. (Bagan 1).
IV.
DATA LIPUTAN/REPORTASE Jumlah media massa yang berhasil dihimpun selama periode bulan Februari
hingga bulan Nopember 2013 dalam rangka assessment terkait dengan peliputan penyaluran raskin di 11 provinsi—yang merupakan wilayah sample proyek monitoring ini—berdasarkan data yang diperoleh tim pelaksana, adalah sebanyak 73 media.
Media Assesment
Page | 3
Tabel 1. Jenis dan Jumlah Media yang Meliput Distribusi Raskin Di 11 Provinsi (Periode :Januari – Nopember 2012) 1 2 3 4
Jenis media Dotcom Suratkabar Televisi Radio Total
Jumlah 43 22 2 6 73
% 58,90% 30,14% 2,74% 8,22% 100,00%
Dari jumlah tersebut sebagian besar (58,90% atau sebanyak 43 media) merupakan media berbasis web/internet (dotcom), baik nasional maupun lokal. Jenis media berikutnya adalah surat kabar sebesar 30.14% (22 media). Sementara itu, radio (8.22% atau 6 media) dan televisi (2.74% atau 2 media)merupakan jenis media yang paling kecil jumlahnya dalam pemberitaan seputar distribusi raskin di 11 provinsi sample. (Tabel 1) Dari data media yang berhasil diperoleh terlihat bahwa tidak satupun wilayah program (pada tingkat provinsi) yang tidak diliput oleh media setempat. Atau dengan kata lain, wilayah kerja penyaluran raskin, setidaknya pada tingkat provinsi, memiliki media massa yang terbit secara berkala di provinsi yang berasangkutan dan melakukan peliputan pelaksanaan distribusi raskin di wilayahnya. Dari segi jumlah media yang melakukan liputan pada masing-masing provinsi terlihat adanya variasi. Di beberapa provinsi terdapat lebih dari satu media massa yang meliput kegiatan penyaluran raskin, sementara di provinsi lainnya hanya terdapat satu media yang melakukan liputan. Selama program ini berlangsung berita ‘pertama’ yang diperoleh adalah pada tanggal 22 Januari 2012 yang merupakan hasil liputan dari Harian Cakrawala (Provinsi Sulawesi Selatan) dan berita ‘terakhir’ pada tanggal 24 Nopember 2012 yang merupakan hasil liputan dari victorynews.com (Provinsi Nusa Tenggara Timur). Sementara itu, jumlah seluruh berita yang berhasil dihimpun oleh tim pelaksana di Jakarta selama durasi program berlangsung seluruhnya sebanyak 169 liputan. Dengan demikian, selama durasi liputan (Februari – Nopember 2012), maka setiap bulan rata-rata dihasilkan sebanyak 16.9 liputan berita tentang distribusi raskin di 11 provinsi sampel.
Media Assesment
Page | 4
Tabel 2. Nama Media Massa yang Meliput Distribusi Raskin Di 11 Provinsi (Periode :Januari – Nopember 2012) No
Nama Media
No
1
Harian Seputar Indonesia
26
inilah.com
51
Radio Karimata Pamekasan
2
www.seputarindonesia.com
27
JAWARANEWS
52
Rakyat Pos
3
ANTARA News
28
JPNN.com
53
RRI
4
ANTARA NEWS Jawa Timur
29
Kabar Makassar
54
RRI SAMPANG
5
Bali Post
30
55
RRI Sumenep
6
Bangka Pos
31
KANTOR BERITAKOTA NUSANTARA Kendari Pos
56
Seputarbali.com
7
Baubaupos.com
32
Kompas.com
57
SINDONEWS.com
8
beritajatim.com
33
Koruptorindonesiadotcom
58
skalanews.com
9
34
lensaindonesia.com
59
smart fm
10
BERITAKOTA MAKASSAR ONLINE Beritakota ONLINE
35
MAKASSAR TV
60
suaramerdeka.com
11
BHIRAWA ONLINE
36
Malut Post
61
suarapubliknews.com
12
Bisnis Bali Online
37
Media Makassar
62
suarapubliknews.com
13
BISNIS INDONESIA Online
38
Media Rakyat Online
63
Surabaya Post online
14
bisnis-KTI.com
39
Metrobali.com
64
SURYA ONLINE
15
CAKRAWALA Online
40
News Metro
65
Timor Express
16
DENPOST
41
Nias Bangkit
66
TRIBUN TIMUR Online
17
DesaTajun.com
42
PanturaNews
67
TribunJatim.com
18
FAJAR Oneline
43
Pasundan Ekspres
68
TVKU Semarang
19
Galamedia
44
PlasaMSN Indonesia
69
TVRIJATIM.com
20
Harian Cakrawala
45
POSTKOTAPONTIANAK.COM
70
Ujungpandang Ekspres
21
Harian Medan Bisnis
46
Purwasukanews.com
71
Victory News
22
Harian Rakyat Sulsel
47
Radar Bangka
72
www.antaranews.com
23
Harian Seputar Indonesia
48
Radar Bogor
73
www.koranlokal.com
24
Harian Umum Pelita
49
Radar Karawang
25
Infopamekasan
50
Radar Nusantara
Media Assesment
Nama Media
No
Nama Media
Page | 5
Dari 165 liputan media massa tentang pendistribusian raskin periode Januari hingga Nopember 2013 terlihat bahwa Provinsi Sulawesi Selatan menduduki posisi tertinggi dengan 60 buah berita/liputan (35.5%). Urutan ke dua ditempati oleh Provinsi Jawa Timur dengan jumlah liputan sebanyak 42 (24.85%). Jumlah berita tentang pelaksanaan pendistribusian raskin di provinsi-provinsi lainnya umumnya di bawah 10%. Porsi berita tentang raskin yang paling kecil terjadi di Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan jumlah liputan masing-masing sebesar 4 berita (2.37%).(Tabel 3) Tabel 3. Jumlah Liputan Media tentang Distribusi Raskin Di 11 Provinsi (Periode : Februari – Nopember 2012) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Provinsi Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Jawa Tengah Jawa Timur Jawa Barat Nusa Tenggara Timur Sumatera Utara Maluku Utrara Bali Bangka Belitung Kalimantan Selatan Jumlah Total
Jumlah Liputan 60 5 9 42 7 4 4 6 16 12 4 169
% 35.50% 2.96% 5.33% 24.85% 4.14% 2.37% 2.37% 3.55% 9.47% 7.10% 2.37%
100%
V.
POLA LIPUTAN/PEMBERITAN
1.
Gambaran umum tentang jenis berita/liputan yang dihasilkan selama periode program ini sepenuhnya bersifat straight news. Jenis berita yang masuk ke tim pelaksana, oleh karenanya, tidak ada yang bersifat investigative reporting. Sejauh yang dapat diamati dari seluruh hasil liputan yang dihimpun tim pelaksana, juga tidak dijumpai adanya pemberitaan yang bersifat features. Namun demikian, pola pemberitaan yang bersifat straight news ini, bagaimanapun, relatif sudah cukup
Media Assesment
Page | 6
kaya akan data dan informasi terkait dengan berbagai aspek dalam pelaksanaan distribusi raskin lapangan. 2.
Jenis berita semacam ini memang memiliki beberapa resiko tertentu. Salah satu di antaranya adalah kurangnya pendalaman terhadap temuan/kasus yang sebenarnya layak liput. Akibatnya, pemberitaan suatu kasus yang diliput oleh media tertentu tidak ditindaklanjuti secara berseri pada peliputan berikutnya, melainkan mengubah topik baru dengan lokasi liputan yang berbeda. Dengan demikian, informasi tentang suatu kasus yang relatif utuh dan komprehensif memang agak sulit didapatkan.
3.
Data-data lapangan di 11 provinsi yang merupakan sumber liputan media umumnya adalah berbagai peristiwa dan aktifitas distribusi raskin yang terjadi sepanjang tahun 2012, sejak bulan januari hingga bulan Nopember 2012. Namun, dalam sejumlah liputan tertentu terdapat pula informasi yang menggambarkan peristiwa atau kejadian yang merupakan imbas atau perkembangan suatu kasus dari pelaksanaan distribusi raskin di tahun sebelumnya, yakni: 2011.
4.
Sudut pandang (angle) liputan media terhadap pendistribusian raskin di lapangan umumnya masih menganut asas bad news is good news. Melalui sudut pandangan semacam ini, hampir seluruh isi pemberitaan berisi berbagai bentuk penyimpangan di lapangan. Dari seluruh berita yang dihimpun oleh tim pelaksana di Jakarta dapat dikatakan tidak satu pun yang, mislanya, mengisahkan tentang success story tertentu ataupun bentuk-bentuk inovasi yang mungkin saja terjadi di suatu lokasi tertentu terkait dengan pendistribusian raskin di lapangan. Namun demikian, hal semacam ini masih dapat dikatakan relatif wajar mengingat peliputan media memang diutamakan sebagai—atau merupakan bagian dari—pengawasan publik, dan oleh karenanya, upaya media untuk mengungkap kasus yang bersifat bad news is good news justru menjadi salah satu unsur penting dalam konteks pengawasan publik.
5.
Media peliput dapat dikatakan cukup memahami kebijakan dan program pendistribusian raskin, berikut mekanisme dan prosedur penyalurannya di lapangan. Dengan demikian, apa yang disajikan media melalui hasil liputannya terkait dengan program ini cenderung dapat memberikan gambaran yang cukup
Media Assesment
Page | 7
informatif. Oleh karenanya, jika di lapangan ditemukan gejala penyimpangan, misalnya, media akan segera mengangkatnya untuk dijadikan topik liputan. 6.
Tidak semua wilayah program—terutama pada level desa di 11 provinsi sample—memperoleh porsi liputan media selama durasi proyek berlangsung. Namun demikian, media coverage pada dasarnya telah cukup mewakili arus kecenderungan umum yang terjadi di lapangan. Oleh karenanya, liputan di lapangan sepenuhnya merupakan keputusan unsur pimpinan redaksi masingmasing media, terutama untuk tema yang diangkat, lokasi yang dipih dan frekuensi reportasenya.
VI.
BEBERAPA TEMUAN Dari hasil liputan media yang dikirimkan ke tim terdapat beberapa aspek yang
dapat dikategorikan sebagai kecenderungan isi/materi pemberitaan terkait pelaksanaan pendistribusian raskin. Di sisi lain, temuan-temuan hasil liputan dapat pula dipahami atau dipandang dari sudut wilayah. Kategori berdasarkan kasus dan pola isi pemberitaan akan menghasilakn deskripsi tentang masalah-masalah pokok yang terjadi dalam pendistribusian raskin, sementara pemaparan berdasarkan wilayah akan menghasilkan gambaran tentang apa yang terjadi di masing-masing provinsi, dan oleh karenanya, dapat dikomparasikan. Berikut ini adalah pemaparan beberapa temuan penting hasil liputan media massa yang mencakup 11 provinsi sample. Pemaparan pertama didasarkan atas temuan di masing-masing provinsi, sementara pemaparan yang kedua didasarkan atas isi dan kecenderungan pemberitaan seputar distribusi raskin di 11 provinsi sample.
5.1.
Distribusi Raskin di 11 Provinsi Sample (1)
Sulawesi Selatan Di provinsi ini, sebagaimana yang dapat dirangkum dari seluruh liputan
yang
ada,
terdapat
berbagai
bentuk
persoalan
menyangkut
proses
pendistribusian raskin kepada kalangan RTM. Sama seperti provinsi lainnya, di Provinsi Sulawesi Selatan pangkal persoalan pendistribusian raskin umumnya terletak pada proses awal pendataan RTM. Dalam beberapa kasus ditemukan
Media Assesment
Page | 8
adanya perbedaan antara hasil pendataan di satu sisi dengan kondisi faktual rumah tangga miskin di sisi lain. Terdapat RTM yang sesungguhnya tergolong layak untuk menerima atau mengikuti program raskin, namun pada kenyataanya tidak ‘masuk’ dalam dalam proses pendataan. Persoalan semacam ini tidak saja meimbulkan keresahan di kalangan RTM, tetapi juga dan protes dari mereka, karena merasa tidak diikutsertakan dalam program raskin. Dengan demikian, proses pendataan RTM sebagai langkah awal program distribusi raskin memegang peran sentral dan sangat kunci bagi performa program secara keseluruhan. Provinsi Sulawesi Selatan adalah salah satu contoh kasus wilayah di mana ditemukan persoalan data RTM yang miskin cukup banyak, namun tidak semuanya terdata sebagaimana mestinya. Selain persoalan data RTM, di wilayah ini juga ditemukan beberapa kasus manipulasi pelaksanaan program distribusi raskin. (2)
Jawa Tengah Sejauh yang dapat diamati melalui hasil liputan yang ada tampak bahwa
tidak terdapat perbedaan secara signifikan, persoalan yang terjadi di provinsi ini, setidaknya dalam beberapa aspek, mirip dengan apa yang terjadi di Provinsi Sulawesi Selatan, terutama dalam hal perbedaan antara data resmi dengan kondisi faktual RTM di lapangan. Persoalan pendataan RTM yang dinilai kurang sesuai dengan kondisi faktual lapangan serta praktik manipulasi dalam pelaksanaan pendistribusian raskin, sebagaimana yang muncul dalam berbagai liputan media massa di berbagai provinsi lain, juga terjadi di Provinsi Jawa Tengah. Persoalan data RTM di provinsi ini sempat mengundang pertanyaan dari berbagai kalangan. Hal ini membuat pemprov Jawa Tengah menggelar sosialisasi melalui para kepala desa untuk menjelaskan berkurangnya jatah raskin dari tahun sebelumnya, karena adanya perubahan data RTM. Pendataan yang tidak tepat memang telah memunculkan konsekuensi-konsekuensi tertentu di lapangan. Ada kalanya pemerintah di tingkat lokal, sebagaimana yang terjadi di Provinsi Jawa Tengah, terpaksa harus mensosialisasikan keputusan tentang berkurangnya jatah raskin dari tahun sebelumnya.
Media Assesment
Page | 9
Masalah lain yang muncul di provinsi ini adalah persoalan kualitas raskin. Di beberapa lokasi kualitas raskin dinilai berada di bawah standar kelayakan. Bahkan, terdapat beberapa kasus di sejumlah wilayah si Provinsi Jawa Tengah di mana kualitas raskin yang telah didistribusikan ke sejumlah RTM berada di bawah ketentuan yang telah ditetapkan. Akibatnya, RTM yang telah mendapatkannya tidak dapat mengkonsumsi. (3)
Jawa Timur Salah satu permasalahan yang cukup serius di provinsi ini adalah
tindakan manipulatif yang dilakukan aparat di tingkat lokal dalam pendistribusian raskin ke sejumlah RTM. Modus yang dilakukan adalah dengan cara mengurangi jatah (kuantitas) raskin dari yang seharusnya. Kasus ini sempat memunculkan protes dari kalangan RTM yamg kemudian membawa kasusnya ke jalur hukum untuk diproses lebih lanjut. Proses ini telah membuat beberapa aparat pemerintah pada level desa harus berurusan dengan pihak kepolisian setempat untuk menjalani interogasi. Upaya semacam ini rupanya memperoleh tanggapan positif dan dukungan dari kalangan legislatif. Membawa kasus ini melalui jalur hukum dipandang lebih fair karena semua pihak—baik pelaku maupun korban—akan menerima keadilan sebagaimana mestinya. Melalui proses hukum nantinya dapat diketahui dengan jelas para pihak yang terbukti melakukan penggelapan dalam proses penyaluran bantuan raskin ke RTM. Cukup unik kasus ini karena berlangsung relative merata di hampir semua kecamatan di Kabupaten Pamekasan. Padahal, ironisnya, Pemkab justru
telah menerjunkan tim
pemantau dari semua lapisan. Sebagai upaya untuk mengatasi kemungkinan adanya penyimpangan dalam pendistribusian raskin, di Provinsi Jawa Timur terdapat gagasan untuk mengubah pola distribusi dari sebelumnya. Distribusi raskin yang sebelumnya dilakukan oleh aparat desa direncanakan diubah menjadi kelompok masyarakat (Pokmas). Gagasan ini dilontarkan oleh DPRD Kabupaten Pamekasan. Di samping itu untuk menjamin transparansi diusulkan agar daftar nama para calon penerima raskin diumumkan secara luas oleh aparat desa. Nampaknya penggagas ini kurang memahami mekanisme Raskin, sebab ketentuan yang ada
Media Assesment
Page | 10
masalah sosialisasi Raskin secara luas sudah diatur dalam pedoman yang dikeluarkan oleh Kemenkokesra. (4)
Sulawesi Tenggara Di provinsi ini terdapat kasus di mana penyaluran raskin tahun 21012
sempat diwarnai oleh kontroversi dalam hal penanggungjawab dan pengelolaan pendistribusian raskin di lapangan. Salah satu kasus yang terjadi adalah upaya pengambilalihan pendistribusian raskin dari aparat di tingkat desa oleh aparat yang lebih tinggi kedudukannya, yakni: camat. Belum diketahui dengan pasti, apakah tindakan pengambialihan itu lebih didorong oleh motif penyelamatan proses pendistribusian lantaran kinerja aparat di level desa yang tidak optimal, atau didasarkan atas motif yang lain. Dengan adanya kasus ini, manajemen distribusi raskin, menjadi persoalan krusial. Aspek ini merupakan salah satu kunci penting dari keseluruhan program distribusi raskin. Perbedaan hasil pendataan resmi dengan kondisi faktual RTM di lapangan, dalam sejumlah kasus, dapat berkibat pada munculnya dilema di kalangan aparat pemerintah di tingkat bawah, terutama di level kepala desa berikut perangkat pendukungnya. Dilema semacam itu antara lain muncul dalam bentuk sikap ragu untuk mendistribusikan raskin. Sikap semacam ini dilatarbelakangi oleh kekhawatiran terhadap munculnya protes dari kalangan RTM yang tidak masuk ke dalam daftar calon penerima manfaat. Di sisi lain, pendistribusian raskin memang merupakan salah satu keharusan bagi seorang kepala desa. Dengan demikian, pilihan antara membagikan atau tidak membagikan bagaikan buah simalakama bagi seorang kepala desa. Bahkan sikap semacam itu dapat terjadi pada level eksekutif tertinggi di tingkat kabupaten/kota. Di Sulawesi Tenggara terdapat kasus di mana seorang bupati merasa keberatan untuk mendistribusikan raskin ke kalangan RTM semata-mata karena adanya perbedaan data resmi dengan kondisi faktual. Langkah semacam ini diambil pemerintah setempat karena ada kekhawatiran prosesnya akan berlangsung dalam suasana yang kurang kondusif di masyarakat. Dengan demikian, langkah yang ditempuh pemerintah setempat dengan cara menolak mendistribusikan raskin tidak dapat dipandang atau dipahami sebagai tindakan yang bertentangan dengan hukum. Agaknya, tindakan semacam itu
Media Assesment
Page | 11
ditempuh guna mencegah keresahan di kalangan warga RTM, terutama dari mereka yang tidak didata sebagai calon penerima raskin. (5)
Nusa Tenggara Timur Salah satu persoalan dalam program raskin di Provinsi Nusa Tenggara
Timur adalah pembayaran atau penebusan yang kerap agak sulit atau lamban. Hal ini disebabkan belum siapnya RTM menyediakan uang tunai. Kasus semacam ini ada kalanya berakibat pada bertumpuknya stock raskin di Bulog setempat karena tak kunjung ditebus oleh pihak pemerintah setempat. Stock raskin yang disiapkan Bulog setempat umumnya mengacu pada pagu yang telah ditetapkan pemerintah. Sementara itu, tersendatnya proses pembayaran raskin ditenggarai juga disebabkan oleh kurang aktif dan disipilinnya aparat di tingkat desa dalam menagih dana dari masyarakat. Patut disayangkan, sejauh ini belum diperolah informasi tentang apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam membantu mengatasi masalah ini. Masalah lain yang cukup pelik dan berkaitan dengan kasus di atas di provinsi ini adalah munculnya persoalan setoran dana raskin yang tidak optimal. Akibatnya, alokasi raskin yang telah disediakan/disalurkan melalui Bulog stempat terancam dikembalikan ke pemerintah pusat. Faktor yang melatari munculnya persoalan ini di Provinsi NTT adalah keengganan aparat atau petugas Raskin di tingkat desa/kelurahan untuk melakukan penagihan ke masyarakat terutama di desa yang agak terpencil dan terisolir akibat terbatasnya sarana transportasi. (6)
Maluku Utara Informasi yang cukup menonjol dan dominan di provinsi ini adalah
kasus pendistribusian raskin yang ditenggarai mengandung usur manipulasi. Modusnya adalah upaya membisniskan raskin dengan pelaku utama aparat di tingkat desa. Masyarakat yang telah menyetorkan dananya melalui kepala desa (kades) ternyata tidak memperoleh jatah yang seharusnya. Ada dugaan kuat kades telah menjual raskin jatah RTM ke pihak ke tiga yang tidak berhak.
Media Assesment
Page | 12
Dampak dari kasus ini adalah ekspresi ketidakpuasan warga yang kemudian mengambil tindakan berupa penyegelan kantor desa. Soal ini sendiri bukannya tanpa sepengetahuan pejabat pemerintah di level yang lebih tinggi. Informasi tentang kasus ini telah didengar oleh pihak kecamatan dan jajaran pemerintah kabupaten. Beruntung, pihak kecamatan dan jajaran pemerintah kabupaten cukup responsif dalam menindaklanjuti persoalan ini. Pelaku telah dipanggil untuk dimintai pertanggungjawabannya. Namun demikian, cukup unik bahwa di daerah lain di provinsi yang sama upaya memanipulasi bantuan raskin bagi RTM justru dilakukan oleh seorang camat. Di samping itu, terdapat pula informasi tentang modus manipulasi yang agak berbeda di mana seorang kepala desa menetapkan harga raskin lebih tinggi dari yang seharusnya. Akibatnya, warga RTM terpaksa harus mengeluarkan biaya yang lebih besar dari harga resmi yang sebenarnya. Patut disayangkan, informasi liputan ini tidak bersifat kesinambungan—sekurang-kurangnya sampai dengan periode pengumpulan data berita di bulan Nopember 2012. (7)
Bangka Belitung Sama halnya dengan kasus perbedaan data antara dokumen resmi dan
kondisi faktual di lapangan yang terjadi di sejumlah wilayah lain, di Provinsi Bangka Belitung juga muncul kasus serupa. Persoalan ini bahkan telah mendorong pihak DRPD di salah satu kabupaten di provinsi ini mendesak pihak eksekutif untuk menginstruksikan kepada para kepala desa melakukan pendataan ulang terhadap RTM. Sekalipun permintaan pihak dewan itu datang terlambat—di mana tahap distribusi raskin sedang berjalan—namun upaya itu setidaknya telah menumbuhkan secercah harapan bagi RTM yang tidak terdata sebelumnya bahwa mereka masih dapat ikut serta dalam program ini untuk tahun berikutnya. Di sisi lain, perbedaan data RTM itu juga memunculkan sejumlah akibat. Selain menimbulkan keresahan di kalangan RTM, perbedaan itu juga dinilai kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat. Mereka yang secara faktual tergolong berhak menerima (miskin) dan mengkonsumsi raskin justru berada dalam kondisi tangan hampa dan bersamaan dengan itu mereka menyaksikan keluarga yang tidak tergolong RTM menikmati jatah raskin.
Media Assesment
Page | 13
Tidak banyak informasi liputan yang diperoleh dari provinsi ini. Namun, betapapun informasi liputan tentang distribusi raskin di Provinsi Bangka Belitung tidak terlalu optimal, kandungan data hasil liputan yang ada relatif dapat memberikan gambaran tentang masalah dan kendala proses distribusi raskin. Satu hal yang cukup penting dan patut digarisbawahi dari provinsi ini adalah bahwa pihak DPRD setempat cukup memiliki kepedulian terhadap persoalan ini. Fenomena ini memberikan masukan berharga bahwa peran aktif anggota lembaga legislatif di tingkat lokal tidak dapat dipandang sebelah mata untuk—setidak-tidaknya—mengurangi
berbagai
bentuk
penyimpangan
pendistribusian raskin di lapangan (8)
Jawa Barat Di provinsi ini terjadi beberapa kasus penyimpangan dalam proses
pendistribusian raskin. Salah satu di antaranya adalah “mengendapnya” uang pembayaran raskin. Sejumlah pihak menuding “mengendapnya” uang pembayaran raskin itu diduga dilakukan oleh oknum tertentu di desa. Sekalipun kasus ini tidak terjadi di semua desa yang ikut serta dalam program raskin di Provinsi Jawa Barat. Namun munculnya persoalan ini tentu tidak dapat dipandang ringan. Bagaimanapun juga, tindakan manipulasi adalah salah satu bentuk pelanggaran hukum yang serius.
Akibatnya, para calon penerima
manfaat raskin di sejumlah desa terpaksa tidak dapat memproleh apa yang menjadi haknya. Di samping ditemukan adanya kasus pengendapan uang setoran pembelian raskin dari RTM, dijumpai pula tindakan penyelewengan di provinsi ini yang dilakukan oleh oknum RT. Modusnya adalah dengan menaikkan harga raskin lebih tinggi dari yang telah ditetapkan secara resmi oleh pemerintah. Kasus ini tergolong menarik, karena di sejumlah provinsi para pelaku manipulasi umumnya perangkat desa/kelurahan. Sama halnya dengan provinsi lain, di Provinsi Jawa Barat juga terjadi persoalan data RTM. Di wilayah ini terdapat perbedaan antara data resmi dengan kondisi faktual RTM. Akibatnya, selain alokasi raskin berkurang dari tahun sebelumnya, juga memunculkan berbagai pertanyaan di masyarakat. Kasus ini, sebagaimana yang terjadi di wilayah lain, juga memperolah respon
Media Assesment
Page | 14
dari kalangan DPRD setempat yang mendesak pihak eksekutif agar mengevaluasi proses dan metode pendataan agar mereka yang berhak benarbenar dapat dipastikan memperoleh jatah raskin. (9)
Sumatera Utara Perbedaan data RTM antara dokumen resmi dan kondisi faktual RTM
untuk tahun 2012 memperlihatkan adanya penurunan alokasi raskin dari tahun 2011. Hal ini mengindikasikan bahwa RTM di provinsi ini telah mengalami penurunan. Yang patut disayangkan adalah bahwa penurunan RTM tersebut ternyata hanya terjadi di atas kertas dokumen pendataan, bukan realitas yang sesungguhnya. Sebagaimana yang terjadi di wilayah lain, kasus ini menuai pertanyaan dan protes dari berbagai kalangan. Persoalan bertambah pelik manakala sebagian RTM tidak lagi menerima raskin seperti di tahun sebelumnya, alokasi raskin 2012 tidak seluruhnya jatuh ke tangan RTM, melainkan didistribusikan ke mereka yang tergolong bukan RTM. Di samping dilatarbelakangi oleh persoalan teknis perbedaan data, salah sasaran juga dilatarbelakangi oleh tindakan manipulatif aparat di tingkat desa yang sengaja mengalokasikan raskin kepada mereka yang bukan tergolong RTM. Akibatnya, di beberapa desa di provinsi ini persoalan alokasi dan distribusi raskin tidak saja telah memancing keresahan warga, tetapi juga telah menjurus kea rah perkelahian antar warga serta ancaman terhadap penanggungjawab distribusi raskin di tingkat kecamatan dan desa. Kasus ini pada gilirannya membuat DPRD setempat turun tangan dengan mengingatkan pihak eksekutif agar berlaku cermat dalam proses pendataan agar dampak negatif di masyarakat tidak berulang kembali di era mendatang. (10)
Bali Macetnya dana talangan merupakan salah satu aspek yang menonjol
dalam program pendistribusian raskin di Provinsi Bali. Sebenarnya gagasan pemerintah di tingkat lokal di provinsi untuk menganggarkan—melalui APBD—dana talangan awal dalam rangka membantu RTM merupakan aspek yang cukup positif. Hal ini sekaligus juga menunjukkan bahwa upaya semacam
Media Assesment
Page | 15
ini merupakan bentuk komitmen dan perhatian pemerintah terhadap kalangan RTM di wilayahnya. Namun demikian, langkah positif yang dilakukan pemerintah ini agaknya kurang memperoleh respon yang memadai dari aparat di tingkat bawah. Masalah yang muncul dalam kasus ini adalah macetnya pembayaran/penebusan atau pengembalian dana talangan oleh masyarakat. Sehingga banyak desa yang belum mengembalikan dana talangan pemerintah daerah lantaran aparat di tingkat desa/kelurahan yang dianggap kurang aktif dalam mengelola penagihan dana tersebut dari kalangan RTM. Dari kasus ini kemudian muncul gagasan untuk mencari solusi. Salah satunya adalah dengan melibatkan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) untuk menjadi bagian dalam program dana talangan ini. Selain persoalan dana talangan, masalah kualitas raskin juga muncul di provins ini. Sebagaimana yang terjadi di sejumlah desa diperoleh informasi bahwa raskin yang diterima RTM kurang berkualitas atau berada di bawah standar kelayakan. Akibatnya, raskin dengan kualitas semacam itu tidak dapat dikonsumsi oleh mereka yang telah menerimanya. (11)
Kalimantan Selatan Di wilayah ini aspek perbedaan data menjadi salah satu persoalan yang
cukup menonjol. Akibat dari masalah ini telah terjadi pengurangan jatah raskin untuk RTM dari tahun 2012. Jumlah pengurangan alokasi hingga mencapai sekitar 50%. Dengan demikian, persoalan perbedaan data raskin ini agaknya cukup merata di semua provinsi sample. Oleh karenanya, proses pendataan terhadap raskin memerlukan perhatian tersendiri agar mereka yang layak mendapatkannya dapat dipastikan ikut serta dalam program raskin bersubsidi ini. Berbagai
kalangan
di
Provinsi
Kalimantan
Selatan
sempat
mempertanyakan dan mempersoalkan kasus perbedaan data RTM ini mengingat di sejumlah desa telah muncul keresahan warga. Keresahan kalangan warga yang berasal dari RTM ini jelas kurang kondusif bagi kehidupan sosial di masyarakat. Hal ini sekaligus memperlihatkan bahwa persoalan pendataan tidak dapat dinilai soal tekhnis dan sebagai persoalan sepele. Dampak dari persoalan ini,
Media Assesment
Page | 16
sebagaimana yang muncul di berbagai provinsi lain dapat memicu ketegangan sosial di lapis bawah. 5.2
Temuan Kasus Distribusi Raskin Di 11 Provinsi (1)
Perbedaan Data Rumah Tangga Miskin Dalam sejumlah kasus di beberapa lokasi antara lain ditemukan adanya
perbedaan perhitungan antar instansi vertikal menyangkut data faktual rumah tangga miskin calon penerima manfaat. Ada kalanya terjadi perhitungan BPS lebih besar dibandingkan dengan perhitungan instansi daerah terkait, atau sebaliknya.
Persoalan
ini,
sebagaimana
yang
dipantau
media,
kerap
menimbulkan keresahan di kalangan RTM. Liputan yang mewakili topik ini antara lain muncul di kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Sebagaimana diberitakan oleh Suara Merdeka (www.suaramerdeka.com) tanggal 22Juni 2012, disebutkan bahwa data jumlah warga miskin di Kota Semarang yang dikeluarkan BPS tahun 2011 mengalami penurunan, sementara berdasarkan data base Bappeda Pemkot Kota Semarang di tahun yang sama justru memperlihatkan peningkatan RTM yang cukup signifikan. Walaupun Pemkot Semarang sudah melakukan sosialisasi Program raskin, termasuk informasi pengurangan jumlah RTSPM raskin, tetap saja muncul berbagai pertanyaan dari banyak kalangan. Pengurangan itu sendiri merupakan ketentuan dari data TNP2K. Salah satu fator yang menyebabkan terjadinya persoalan semacam ini antara lain adalah banyak warga yang tidak tergolong miskin namun justru terdaftar sebagai penerima raskin, sebagaimana yang terjadi di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Sebagaimana yang dilaporkan oleh Harian Seputar Indonesia (22 Februari 2012), ketidakakuratan proses pendataan disebabkan data yang digunakan masih mengacu pada data lama yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun sebelumnya. Atau dengan kata lain, tidak ada upaya yang dilakukan oleh pemerintah setempat untuk pemutakhiran data rumah tangga miskin. Persoalan ini membuat berbagai kelompok masyarakat di kota Makassar mengajukan gagasan untuk mengadakan dialog instansi terkait dalam rangka mencari solusi tentang pendataan rakyat miskin yang lebih akurat, terutama
Media Assesment
Page | 17
untuk menemukan persepsi yang sama tentang parameter yang akan digunakan dalam melakukan pendataan terhadap keluarga miskin, baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun maupun instansi pemerintah lokal. Persoalan ini dilaporkan oleh Harian Cakrawala (6/7/2012). Ada kalanya juga terjadi semacam ‘kesengajaan’ di mana pendataan dilakukan dengan memasukkan keluarga yang sesungguhnya tidak termasuk kategori RTM sebagaimana yang telah ditentukan. Fenomena semacam ini, seperti yang terjadi di sejumlah lokasi, dilatarbelakangi oleh ‘kepentingan pribadi’ aparat di tingkat bawah yang hanya mendata kelompok rumah tangga yang tergolong ‘dekat’ dengan yang bersangkutan, sementara mereka yang tergolong sesuai dengan ukuran miskin justru tidak dilakukan pendataan. Dengan demikian, ketidaksesuaian pendataan terhadap RTM penerima manfaat agaknya bersumber dari dua faktor utama. Pertama, aspek teknis di mana terdapat perbedaan metode pengukuran dan penetapan parameter antar instansi vertikal dalam merumuskan kriteria terhadap rumah tangga yang dianggap memenuhi syarat (berhak) menerima program raskin.1 Yang tergolong ke dalam faktor pertama ini antara lain juga muncul dalam bentuk up dating yang kurang berjalan secara berkesinambungan, terutama di tingkat lokal. Namun, terdapat pula informasi yang menyebutkan bahwa pendataan terhadap rumah tangga miskin yang dilakukan instansi pusat, yang dalam hal ini adalah Badan Pusat Statistik (BPS), agak tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Kedua, aspek kesengajaan (manipulasi). Gejala semacam ini ditandai dengan pemilihan atau penetapan rumah tangga yang berhak menerima 1
BPS telah menetapkan 14 (empat belas) kriteria rumah tangga miskin, yaitu: 1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m2 per orang, 2. Jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah/bamboo/ kayu murahan, 3. Jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester, 4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/ bersama-sama dengan rumah tangga lain, 5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik, 6. Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan, 7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah. 8. Hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam satu kali dalam seminggu, 9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun, 10.Hanya sanggup makan maksimal dua kali dalam sehari, 11.Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik, 12. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah : petani dengan luas, lahan 0, 5 ha. Buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp 600.000,00 per bulan, 13. Pendidikan tertinggi kepala kepala rumah tangga : tidak sekolah/tidak tamat SD/hanya SD, dan 14. Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan nilai Rp 500.000,00 seperti : sepeda motor (kredit/non kredit), emas, ternak, kapal motor atau barang modal lainnya.
Media Assesment
Page | 18
program raskin semata-mata karena faktor kepentingan pribadi atau ‘kedekatan’ antara aparat di tingkat lokal dengan calon penerima manfaat—sekalipun kondisi faktual sosial-ekonomi calon rumah tangga tidak sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Dengan demikian, objektifitas dalam penetapan keluarga miskin memang secara sengaja dihilangkan. Baik karena faktor kendala teknis maupun non teknis—keduanya menghasilkan 1 (satu) akibat yang sama: tidak sesuainya data resmi dengan kondisi faktual RTM di lapangan. Dalam banyak kasus, persoalan ini pada gilirannya mengakibatkan munculnya serangkaian masalah, terutama pada tahap kegiatan pendistribusian raskin, sebagaimana yang akan dipaparkan pada bagian berikutnya. (2)
Alokasi dan Distribusi Raskin Tidak Tepat Sasaran Dalam praktiknya, ketidaktepatan dalam alokasi dan distribusi raskin
bagi mereka yang berhak menerimanya, dengan demikian, merupakan konsekuensi logis dari faktor hulu di mana data dokumen RTM tidak sama dengan data faktual di lapangan. Oleh karenanya, di beberapa lokasi sejumlah RTM yang seharusnya berhak mengikuti program ini tidak memperoleh raskin, dan sebaliknya, terdapat sejumlah rumah tangga yang sesungguhnya tidak berhak mengikuti program ini tetapi justru menjadi peserta program raskin. Fenomena semacam ini antara lain terjadi di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Sebagaimana diberitakan oleh www.seputarindonesia.com (06/08/2012) , distribusi raskin di Kota Semarang pada awal bulan Agsutus
2012 yang lalu dinilai tidak atau kurang tepat sasaran. Hal ini terbukti dari masih banyaknya RTSPM yang tidak menerima raskin. Ironisnya, bahkan banyak warga yang tidak berhak (tidak tergolong RTM), tetapi justru menerima raskin. Informasi lain menyebutkan bahwa beras miskin (raskin) di Kelurahan Toboali ternyata sudah 5 bulan tidak diterima masyarakat kurang mampu di Kampung Bukit, Kelurahan Toboali, Bangka. Yang jadi persoalan, penerima raskin justru merupakan rumah tangga yang tergolong tidak miskin alias mampu serta berpenghasilan cukup. Sebagaimana yang dirilis Radar Bangka (9/4/2012), data penerima bantuan raskin mengalami perubahan melalui Pendataan Program Perlindungan
Media Assesment
Page | 19
Sosial (PPPLS) di mana hasil pendataannya telah diserahkan ke TNP2K (Tim Nasional Program Penanggulangan Kemiskinan) di Jakarta. Yang sangat disayangkan, menurut laporan Radar Bangka, adalah bahwa TNP2K tidak langsung turun ke lapangan untuk melakukan pendataan dan mereka hanya menerima data dari BPS, sehingga terjadilah perubahan terhadap RTS. Di Bogor, Jawa Barat, diperoleh informasi bahwa akibat perbedaan data keluarga miskin dari tahum sebelumnya, alokasi dan distribusi beras untuk orang miskin (raskin) mengalami penurunan yang lumayan drastis hingga mencapai
50
persen.
POSTKOTAPONTIANAK.COM
(6/17/2012)
melaporkan bahwa puluhan Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) di Wilayah Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, memprotes serta mempertanyakan berkurangnya pengiriman beras untuk orang miskin (raskin) hingga mencapai 50 persen. Dengan demikian, dalam hal kurang tepat sasaran dalam pendistribusian raskin di lapangan terdapat beberapa pola yang muncul dalam berbagai liputan berita yang dilansir media. Pertama, di sejumlah lokasi ditemukan adanya kesenjangan yang kontras di mana rumah tangga yang tidak tergolong miskin memperoleh raskin, sementara mereka yang tergolong miskin jsustru tidak mendapatkannya. Kedua, di lokasi-lokasi lain ditemukan adanya fenomena di mana tidak semua rumah tangga miskin memperoleh raskin, karena persoalan data yang ada. Bahkan, terdapat tingkat perbedaan atau deviasi yang mencapai 50% dari kondisi faktual RTM. Kedua pola pendistribusian raskin di atas telah mengakibatkan situasi sosial yang diskriminatif. Di sejumlah lokasi fenomena semacam ini tidak saja menimbulkan keresahan di kalangan RTM yang merasa nasib dan kepentingannya terabaikan, tetapi juga sempat menimbulkan gejolak dalam bentuk protes warga. Sasaran utama warga umumnya tertuju pa aparat tingkat lokal, baik level kabupaten/ kota, kecamatan, maupun level kelurahan/desa. Warga dari kalangan RTM agaknya kurang dapat menerima kenyataan bahwa mereka telah kehilangan hak untuk ikut serta dalam program distribusi raskin bersubsidi.
Media Assesment
Page | 20
(3)
Pendistribusian Tidak Tepat Waktu (Jadwal) Keterlambatan proses pendistribusian raskin di sejumlah lokasi juga
telah menjadi salah satu topik yang cukup sering ditampilkan dalam berbagai liputan media. Salah satunya adalah berita yang dilansir oleh portal Surabaya Post online (8/9/2012). Dalam liputan tersebut dilaporkan bahwa sudah 2 bulan warga di 5 Kelurahan di Kecamatan Kota Sampang, Jawa Timur, mengeluh karena jatah RASKIN mereka belum diterima, sementara mereka tengah menghadapi bulan puasa di mana beras murah sangat dibutuhkan oleh warga miskin. Tapi tanpa alasan yang jelas, jatah RASKIN yang seharusnya mereka terima tidak kunjung turun. Berdasarkan pantauan di lapangan, bantuan RASKIN yang belum diterima warga miskin terhitung sejak bulan Juni hingga Juli (2012). Setelah ditanyakan kepada instansi terkait, jawaban yang diberikan tidak terlalu jelas tentang apa yang menjadi penyebab tersendatnya bantuan itu. Ketika dikonfirmasi, Kasi Bantuan Sosial Dinsosnakertrans membenarkan bahwa kendala belum didistribusikannya bantuan RASKIN untuk jatah Juni-Juli 2012 akibat adanya perubahan pagu RTS-PM . Sementara itu Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dilaporkan bahwa alokasi beras untuk orang miskin (raskin) yang jumlahnya 11 ribu ton lebih ternyata baru disalurkan kurang lebih tujuh ribu ton. Sisanya, sebanyak tiga ribu ton, masih mengendap atau belum dibagikan ke masyarakat miskin. Karena itu, sebagaimana yang dikaporkan ole Victory News (11/24/2012), pihak kelurahan masih melakukan pendataan ulang sehingga dapat melayani masyarakat yang berhak mendapat raskin. Hasil pengamatan media ini menyebutkan bahwa terhambatnya penyaluran raskin ini karena proses pengumpulan dana dari Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTSPM) belum tuntas sepenuhnya. Lambannya proses pendistribusian raskin juga terjadi di Provinsi Sulawesi Selatan. Penyaluran beras miskin (raskin) tahap kedua di provinsi ini dinilai masih cukup rendah, lantaran sampai pertengahan bulan Juli, masih banyak kabupaten kota yang belum melakukan penyaluran. Kepala Perum Bulog Divre VII Sulselbar, Tommy S Sikado, mengatakan, umumnya yang
Media Assesment
Page | 21
menjadi kendala adalah proses verifikasi RTS yang masih belum rampung, karena adanya perubahan kuota. Ia berharap agar penyaluran raskin, khususnya pada periode Juli ini, sudah dapat disalurkan paling lambat akhir bulan, agar masyarakat tidak kesulitan memperoleh beras selama bulan Ramadhan. Sebagai informasi tambahan, raskin yang disalurkan ke kabupaten/kota setiap bulannya mencapai 7 ribu ton. Berdasarkan data Perum Bulog Divre VII Sulselbar, kuota raskin tahap kedua mencapai 53,4 juta kilogram dengan jumlah penerima 508 ribu Rumah Tangga Sasaran.
Jumlah stok beras yang tersedia di Sulsel pada saat itu
mencapai 295 ribu ton, baik yang tersimpan di gudang milik Bulog maupun ada di tangan petani. Ketahanan jumlah stok ini, sebagaimana yang dilaporkan CAKRAWALA Online (19 Juli 2012), diperkirakan mampu mencukupi kebutuhan sampai 26 bulan kedepan. Penyaluran raskin di Kabupaten/kota seSulsel masih terkendala ketepatan waktu (jadwal) karena kendala verifikasi data RTS yang belum rampung. Kejadian serupa juga muncul di Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan laporan Media Rakyat Online (5/24/2012), raskin untuk Desa Pademawu Barat pada periode alokasi bulan Desember 2011 serta raskin ke-13 tahun 2011 besarnya mencapai 16,950 ton. Seharusnya penyaluran terealisasi pada bulan April tahun 2012, namun hanya atau baru terealisasi 6 kali, sehingga terdapat kekurangan 50.850 kg. Kekurangan tersebut, hingga berita ini diturunkan, tak kunjung terealisasi. Lemahnya pengawasan ditingkat kabupaten hingga pelaksana distribusi dianggap sebagai salah satu penyebabnya. Dengan demikian, faktor keterlambatan distribusi raskin sebagaimana yang terjadi di sejumlah lokasi, berdasarkan liputan media selama periode Januari – Nopember 2012, umumnya dilatarbelakangi oleh proses pendataan RTS yang masih berlangsung. Atau dengan kata lain, proses pendataan dan verifikasi RTS berlangsung agak molor, sehingga kurang sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya. Akibatnya, pada saat tahap kegiatan sudah mulai masuk ke jadwal distribusi, data RTS masih belum selesai seluruhnya, dengan akibat: jadwal distribusi menjadi mundur ke belakang.
Media Assesment
Page | 22
(4)
Kualitas Raskin Kualitas raskin, khususnya di beberapa lokasi, kerap dikeluhkan oleh
para penerima manfaat. Terdapat kasus di mana raskin dirasakan berbau, berkutu dan berulat, sehingga tidak dapat dikonsumsi sama sekali. Dalam situasi ini, penerima manfaat jelas amat dirugikan, karena selain tidak dapat mengkonsumsi jatah raskin secara layak juga ‘tekor’ lantaran mereka telah mengeluarkan sejumlah biaya untuk mendapatkannya—sekalipun harganya disubsidi pemerintah. Persoalan ini muncul di sejumlah RTSPM raskin di Desa Kalierang, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah. Mereka mengeluhkan raskin alokasi bulan Agustus 2012 yang baru saja dibeli seminggu yang lalu di mana ditemukan kutu dan berbau apek. Pihak Pemda setempat berjanji akan menggantinya. Hingga berita ini diturunkan belum didapat keterangan sejauhmana realisasi janji Pemda setempat untuk mengganti raskin yang lebih layak dikonsumsi itu ditepati. Kasus ini dilaporkan oleh lensaindonesia.com, (13-08-’12). Kejadian serupa juga muncul di Kelurahan Seririt, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. RTM di kelurahan ini menolak pembagian RASKIN karena kualitasnya buruk atau tidak layak dikonsumsi. Sebagian warga yang menerima raskin itu, sebagaimana dilaporkan oleh ANTARA News (10-08-’12), akhirnya menggunakannya untuk pakan ayam ternak. Dengan demikian, ayam ternak telah menggantikan RTM menjadi konsumen raskin program pemerintah. Sementara itu, sebagian warga lainnya memilih untuk tidak mengambil jatah raskin mereka. Demikian pula yang terjadi pada sejumlah RTSPM raskin di Dusun Dlopo, Desa Karangrejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur. RTSPM mengeluh karena kualitas raskin yang mereka terima tergolong buruk kualitasnya. Selain berkutu, raskin tersebut juga dipenuhi kerikil dan batu–batu kecil. Raskin terakhir kali diterima warga pada 11 September lalu. Kepala Bulog Subdivre V/Kediri mengatakan, pihaknya sebenarnya sudah berupaya maksimal untuk mengawasi proses produksi raskin, terutama untuk memastikan agar kualitas beras sama seperti standar yang ditetapkan. Ia meminta kepada warga yang menerima
Media Assesment
raskin dalam kondisi buruk agar
Page | 23
melapor ke kantor Bulog secara langsung atau melalui perangkat desa setempat sehingga dapat segera menerima penggantian raskin yang lebih layak konsumsi. Informasi ini merupakan hasil liputan yang dilakukan oleh SURYA ONLINE (10/9/2012). Lantaran dinilai berkualitas rendah dan tak layak konsumsi, warga tiga dusun, yakni Dusun Ngorbungor, Terbing dan Gil Pangil, Desa Tragih, Kecamatan Robatal, Kota Sampang, Provinsi Jawa Timur dilaporkan telahmengembalikan raskin bantuan pemerintah ke gudang Bulog di Desa Pangelen, Kecamatan Kota Sampang. Pengembalian raskin yang dilakukan warga dari tiga dusun tersebut, berdasarkan liputan berita yang dilansir beritajatim.com (1/25/2012), mencapai 2 ton 700 kg. Beras yang dikembalikan ke gudang penimbunan raskin itu merupakan bentuk protes warga terhadap kualitas raskin yang dinilai tidak memenuhi standar kelayakan untuk dikonsumsi. Terkait dengan kualitas raskin yang buruk berbagai liputan media, pada umumnya dapat dibagi menjadi dua kelompok. Pertama, berita atau liputan yang menginformasikan tidak adanya penjelasan dari pihak yang berwenang terkait dengan kualitas raskin yang tidak memadai serta ketidakjelasan tentang upaya ganti-rugi dalam bentuk penggantian uang ataupun raskin yang lebih memadai untuk dikonsumsi. Kedua, untuk lokasi tertentu pejabat setempat merespon dengan cepat dan mengupayakan penggantian raskin yang berkualitas buruk dengan yang lebih memadai untuk dikonsumsi. (5)
Penyelewengan Raskin Sebagaimana yang diberitakan oleh sejumlah media, dalam proses
pelaksanaan pendistribusian raskin di beberapa lokasi ditenggarai telah terjadi praktik manipulasi (penyelewengan) yang dilakukan oleh aparat pada tingkat lokal. Dari seluruh liputan media yang dihimpun, setidaknya terdapat tiga bentuk modus penyelewengan yang dapat diidentifikasi. Pertama, dengan cara ‘mengambil’ sebagian dari alokasi/jatah raskin, sehingga kelompok sasaran tidak memperoleh hak sebagaimana mestinya. Kasus yang paling menonjol dalam soal ini adalah pengurangan kuantitas jatah raskin dari yang seharusnya. Persoalan semacam ini, sebagaimana yang muncul
Media Assesment
Page | 24
pada pemberitaan di sejumlah media di beberapa lokasi, membuat jumlah raskin yang diterima kelompok sasaran lebih rendah dari yang seharusnya. Kedua, di samping ‘mengambil jatah’ raskin secara ilegal, sejumlah media juga memberitakan kasus penyelewengan dalam bentuk penetapan harga yang lebih tinggi dari yang seharusnya. Akibatnya, rumah tangga miskin terpaksa harus mengeluarkan biaya pembelian raskin lebih mahal dari harga resmi (bersubsidi) yang telah ditetapkan pemerintah. Ketiga, bentuk penyelewengan program raskin yang lain adalah memanipulasi dana yang dilakukan oleh aparat di tingkat lokal. Modus dari praktik ini adalah dengan cara ‘menahan’ dana raskin yang telah disetorkan warga. Setoran dana raskin yang ‘ditahan’ ini mengakibatkan distributor di tingkat lokal (Bulog) tidak ‘mengeluarkan’ alokasi raskin kepada tumah tangga yang berhak menerimanya. Beberapa ilustrasi hasil liputan media berikut ini mewakili tiga bentuk atau modus penyelewengan pelaksanaan pendistribusian raskin yang terjadi di sejumlah lokasi. Praktik penyelewengan antara lain muncul di Desa Rancawuluh, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah. Seorang Kepala desa, sebagaimana yang diberitakan oleh koruptorindonesia.com (10 Pebruari 2012), telah dilaporkan oleh warganya sendiri ke Kejaksaan Negeri Brebes. Pasalnya, oknum Kepala Desa tersebut diduga telah menyelewengkan Beras untuk Keluarga Miskin (raskin) tahun 2011 sebanyak 45.630 kg. Dugaan penyelewengan distribusi raskin itu terjadi pada tahun 2011. Sementara itu, di kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, Harian Rakyat
Sulsel (9-Jun-12) melaporkan bahwa Seorang pegawai Badan Urusan Logistik (Bulog) ditahan aparat Polres Pelabuhan. Ia diduga melakukan penggelapan raskin sebanyak 39 karung yang diperuntukkan bagi warga RTM di Desa Bone Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa. Di
kabupaten
yang
sama,
warga
Desa
Pakatto,
Kecamatan
Bontomaranmu, Kabupaten Gowa merasa kecewa terhadap tindakan kepala desanya yang membiarkan adanya pembagian kemasan raskin dengan harga yang lebih tinggi. Oleh karenanya, warga meminta kepada pihak Bulog untuk mengambil tindakan tegas. Laporan yang dilansir BERITAKOTA MAKASSAR ONLINE (2-Mar-2012) menyebutkan bahwa penetapan harga raskintidak
Media Assesment
Page | 25
sesuai dengan aturan dari Bulog. Hal ini berimplikasi pada tidak tepatnya RTSPM raskin. Dalam persoalan ini kemasan raskin yang diterima warga sudah tidak utuh lagi alias telah berkurang kuantitasnya dari yang seharusnya. Masih berita tentang penyelewengan di Sulawesi Selatan, Kejaksaan Negeri Sungguminasa telah menetapkan pengelola raskin Kecamatan Pallangga sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyelewengan raskin untuk tahun 2011. Dalam pemeriksaan, tersangka dinilai terbukti telah melakukan penyelewengan pembayaran raskin dan dipastikan bahwa tersangka akan segera dikenakan status tahanan. Liputan ini dilakukan oleh Harian SEPUTAR INDONESIA (22-Sep-12). Kejadian penyeleweangan yang terjadi di Gowa, Sulawesi Selatan, juga muncul di Kabupaten Pamekasan, Madura, Provinsi Jawa Timur. Terkait dengan persoalan ini Infopamekasan.com (22 Pebruari 2012) melaporkan bahwa penyelidikan kasus dugaan penyelewengan raskin di Desa Larangan Badung, Kecamatan Palengaan, masih berkutat pada pemeriksaan saksi-saksi. Pihak Polres sejauh ini belum memanggil Kepala Desa Larangan Badung yang dilaporkan warganya. Penyidik Polres belum selesai memeriksa 3 saksi dari warga Dusun Beltok, Desa Larangan Badung, dan 1 warga yang berstatus sebagai pelapor. Pemeriksaan saksi-saksi cukup membutuhkan waktu lama. Dalam menangani kasus ini pihak Polres agaknya tidak mau gegabah, karena masih memerlukan keterangan tambahan, data dan bukti lainnya dari warga. Pemanggilan Kades, oleh karenanya, masih harus menunggu hasil pencocokan keterangan warga dengan data yang ada di Sub Divre Perum Bulog Pamekasan. Jika terdapat kejanggalan, penyidik akan menindaklanjutinya dengan memeriksa Kades guna memastikan kebenaran laporan yang disampaikan warga desa. Sementara itu, sejumlah rumah tangga sasaran (RTS) beras untuk rakyat miskin (raskin) di wilayah Desa Karangwangi, Kecamatan Binong, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat mempertanyakan harga raskin yang dijual Rp 2.500/kg. Pasalnya, menurut pemberitaan Galamedia (11/8/2012), berdasarkan aturan harganya Rp 1.600/kg. Sejumlah pihak menuding selisih harga pembayaran raskin itu dinikmati secara tidak sah oleh oknum tertentu yang ada di desa.
Media Assesment
Page | 26
Penyelewengan dengan modus yang hampir sama dengan yang terjadi Jawa Barat juga muncul di Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara. Terkait dengan persoalan ini Malut Post (6/12/2012) melaporkan, warga Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Halmahera Utara masih menunggu proses penyelesaian kasus penyelewengan pendistribusian raskin di wilayahnya. Sementara itu Malut Post melaporkan bahwa di seluruh desa di Kecamatan Tobelo telah mendapatkan raskin triwulan pertama, kecuali di Desa Gamsung, sekalipun masyarakat telah mengumpulkan dan menyetorkan dana ke pemerintah desa. Diduga kuat pihak desa belum menyetorkan dana tersebut ke kecamatan. Tersendatnya pendistribusian raskin triwulan pertama di Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Halmahera Utara, dengan demikian, merupakan akibat dana raskin yang telah dibayarkan warga, namun belum disetorkan ke pihak kecamatan. Kejadian serupa terjadi pula di Kota Tidore di provinsi yang sama.
Malut Post (10/11/2012) melaporkan, Lurah Soadara, Kecamatan Pulau Tidore, Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara, menjual raskin diatas Harga Eceran Tertinggi (HET). Sementara itu, Kepala Bagian Ekonomi Setda Kota Tidore Kepulauan, sudah meminta kepada Lurah tersebut untuk mengembalikan kelebihan dana pembayaran kepada masyarakat. (6)
Dana Talangan Raskin dan Tunggakan Dana Bali Post (1/21/2012) melaporkan bahwa Realisasi RASKIN tahun
2012 ini di Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, terancam macet. Pasalnya adalah banyak
dana
talangan
yang
disiapkan
pemerintah
daerah
masih
mengendap/belum dikembalikan oleh pihak desa dan kelurahan. Selain itu jatah raskin hingga kini juga belum disetujui oleh Pemerintah Pusat. Pendistribusian raskin yang tersendat, oleh karenanya, bersumber pada permasalahan dana talangan dan belum disetujuinya pagu raskin oleh Pemerintah Pusat. Sejumlah aparat desa dinilai tidak disiplin dalam mengembalikan dana talangan yang diberikan oleh Pemkab serta turunnya jumlah RTSPM raskindi daerah tertentu. Dari Sulawesi selatan diperoleh informasi bahwa Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa terus menggenjot pelunasan tunggakan raskin dari Rp. 100
Media Assesment
Page | 27
juta pada tahun 2010-2011. Kini, berkat upaya tersebut, tunggakan dana raskinyang belum dilunasi tersisa Rp. 4 juta. Informasi ini dilansir oleh Harian
Cakrawala (1/22/2012) yang terbit di Sulawesi Selatan. Masih dari Kabupaten Gowa, diperoleh informasi dari Harian Cakrawala (3/31/2012) bahwa jatah raskin Kecamatan Biringbulu dihentikan pihak Dolog. Hal ini disebabkan sejak tahun 2010 kecamatan ini sering menunggak pembayaran dana raskin. Dengan demikian, dana untuk pembelian raskin, terutama untuk lokasilokasi tertentu, memang mengandung persoalan tersendiri. Di sisi lain, upaya talangan dana yang diupayakan sejumlah pemerintah kabupaten dan kota dapat dinilai sebagai sebuah kebijakan yang layak diapresiasi secara positif. Upaya semacam ini pada dasarnya mencerminkan kesungguhan dan komitmen pemerintah setempat untuk membantu RTM agar dapat memperoleh jatah raskin yang dibutuhkan. Namun demikian, sebagaimana yang terungkap melaui sejumlah pemberitaan, pengembalian dana talangan raskin ada kalanya tersendatlantaran aparat di tingkat bawah dinilai kurang disiplin atau kurang pro aktif dalam mengupayakan pengembalian dana raskin.
VII. PENUTUP 1.
Kesimpulan Pemberitaan seputar pendistribusian raskin yang dilansir berbagai media massa
selama periode Januari hingga Nopember 2102 umumnya menyoroti berbagai penyimpangan yang terjadi di 11 provinsi. Dari segi isi serta arah pemberitaan tentang berbagai penyimpangan tersebut sekurang-kurangnya terdapat 6 (enam) aspek temuan yang cukup penting, yaitu: (1). Perbedaan Data Rumah Tangga Miskin; (2). Alokasi dan Distribusi Raskin Tidak Tepat Sasaran; (3). Pelaksanaan Pendistribusian Tidak Tepat Waktu (Jadwal); (4). Kualitas Raskin; (5). Penyelewengan Raskin dan (6). Beberapa poin penjelasan yang dapat disimpulkan dari dari masing-masing aspek tersebut adalah sebagai berikut:
Media Assesment
Page | 28
(1)
Perbedaan Data Rumah Tangga Miskin
Perbedaan data rumah tangga antar instansi pemerintah agaknya merupakan persoalan hulu dari kebijakan dan program pendistribusian raskin di lapangan. Perbedaan data terutama menyangkut penetapan ukuran/indikator dan parameter yang digunakan. Di beberapa lokasi bahkan terdapat perbedaan ekstrem di mana RTM yang seharusnya berhak menerima program raskin justru dimasukkan ke dalam data base, sementara rumah tangga yang tidak tergolong miskin justru luput dari pendataan (di luar unsur kesengajaan yang bermotif manipluatif). (2)
Tidak Tepat Sasaran
Perbedaan data RTM berakibat pada ketidaktepatan sasaran pada saat pelaksanaan pendistribusian. Di sejumlah lokasi, ketidaktepatan sasaran ini menimbulkan keresahan di kalangan warga, terutama yang tergolong RTM. Sekalipun tidak muncul pemberitaan yang mengarah pada konflik sosial sebagai akibat ketidaktepatan sasaran pendistribusian raskin ini, namun hubunganhubungan sosial di lapangan jelas terganggu. Aksi-aksi protes di beberapa lokasi akibat ketidaktepatan sasaran ini merupakan salah satu bentuk keresahan masyarakat yang agaknya patut dicermati. (3)
Tidak Tepat Waktu
Keterlambatan proses pendistribusian raskin ada kalanya terjadi di lokasi-lokasi tertentu. Perbedaan antara jadwal yang telah ditetapkan dengan realisasi di lapangan bahkan hingga mencapai hitungan bulan. Beberapa faktor penyebab keterlambatan dalam pendistribusian raskin umumnya adalah: (a) Molornya proses pendataan dan verifikasi RTM; (b) Pembayaran atau penebusan dari RTM yang kurang optimal sehingga menyebabkan tunggakan dan (c) Warga sendiri di beberapa daerah juga lebih senang distribusi Raskin tidak rutin tiap bulan.
Media Assesment
Page | 29
(4)
Penyelewengan
Penyelewengan dalam proses pendistribusian raskin merupakan topik yang cukup banyak menyita perhatian media massa di 11 provinsi. Kasus-kasus penyelewengan umumnya dilakukan oleh aparat di tingkat lokal, seperti oknum kepala desa, pengurus RW serta pegawai Bulog setempat. Berbagai bentuk penyelewengan yang dilakukan antara lain adalah pengurangan jatah raskin dari yang seharusnya, menetapkan harga raskin di atas patokan pemerintah pusat, dan menahan dana setoran masyarakat serta melibatkan orang atau keluarga tertentu yang tidak tergolong RTM untuk didaftar sebagai calon penerima raskin. Dari sejumlah pemberitaan yang dipantau terdapat beberapa kasus penyelewengan yang telah masuk ke dalam tahap atau proses hukum. (5)
Kualitas Raskin
Di beberapa lokasi kualitas raskin yang dinilai berada jauh di bawah standar kelayakan. Pada sejumlah kasus ditemukan raskin yang tidak saja sudah berbau, tetapi juga berbulu dan bahkan berulat. Akibatnya, raskin tidak dapat dikonsumsi sama sekali oleh RTM. Pada lokasi-lokasi tertentu tidak diperoleh liputan lanjutan tentang apa yang dilakukan oleh pejabat setempat. Tetapi di lokasi lainnya diberitakan bahwa pejabat setempat cukup tanggap atas persoalan ini dengan cara mengupaya penggantian raskin yang lebih layak konsumsi. (6)
Dana Talangan dan Tunggakan
Dana talangan merupakan upaya pemerintah lokal untuk membantu RTM agar dapat mengikuti program raskin. Di beberapa lokasi upaya ini didukung penuh oleh DPRD.Upaya yang cukup positif ini sayangnya tidak berjalan lancer di sejumlah lokasi. Terdapat beberapa kasus di mana dana talangan yang telah dikucurkan tidak dibayar kembali. Penyebabnya antara lain adalah kurang aktifnya aparat desa dalam upaya menagih dana talangan yang telah diberikan. 2.
Rekomendasi Dari beberapa temuan di lapangan sebagaimana yang muncul dalam liputan
media massa di 11 provinsi terkait dengan proses dan manajemen distribusi raskin di
Media Assesment
Page | 30
lapangan, maka secara umum dapat dikatakan bahwa program ini pada dasarnya cukup positif sebagai upaya dan keseriusan pemerintah dalam membantu rumah tangga miskin untuk dapat mengurangi beban ekonomi mereka. Lebih dari itu, program ini juga punya nilai strategis mengingat sasaran yang dituju adalah konsumsi pokok rakyat: beras— suatu komoditas paling elementer dalam kehidupan rakyat Indonesia. Namun demikian, pada tingkat implementasi di lapangan, sebagaimana yang dapat disimpulkan dari seluruh liputan pemberitaan media mass terhadap proses distribusi raskin di 10 provinsi tampak bahwa efektifitas pengelolaan menjadi persoalan dari program yang sangat mulia ini. Sebagaimana yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya, pelaksanaan distribusi raskin di lapangan kerap menghadapi berbagai masalah, mulai dari yang sangat teknis (misalnya: soal pendataan RTM) hingga ke soal yang non teknis (misalnya: penyelewengan). Dari persoalan tersebut, maka dipandang perlu untuk mengambil beberapa langkah guna mengefektifkan pendistribusian raskin di lapangan di satu sisi serta mengurangi persoalan/kendala di sisi lain. Beberapa yang terpenting antara lain adalah: (1)
Mengefektifkan koordinasi dengan pihak penegak hukum setempat untuk menimalisasi tindak penyelewengan di lapangan. Koordinasi semacam ini dipandang perlu untuk diintegrasikan ke dalam mekanisme pengelolaan pendistribusian raskin.
(2)
Memprogramkan pemantuan berbasis media massa lokal, terutama dalam bentuk investigative reporting. Efek suatu publikasi agaknya sedikitbanyak dapat membuat para pemangku kepentingan dapat menahan diri untuk bertindak di luar batas-batas toleransi hukum. Dengan demikian, pelibatan media dalam memantau seluruh proses pendistribusian raskin dipandang
cukup
layak
untuk—setidaknya—mengurangi
tingkat
penyimpangan yang terjadi. Pemantauan berbasis media ini dengan sendirinya memposisikan kalangan media sebagai bagian dari program raskin.2
2
Sebagai ilustrasi, pengalaman LP3ES dalam pemantauan Program Pengembangan Kecamatan (sekarang PNPM/Program Pemberdayaan Masyarakat Mandiri) selama sekitar lima tahun (1999 2004) oleh Bank Dunia dinilai cukup efektif dalam menekan kebocoran dan penyimpangan di lapangan.
Media Assesment
Page | 31
