LAPORAN KUNJUNGAN DELEGASI KOMISI I DPR RI DALAM RANGKA PROGRAM FOCUS GROUP DISCUSSION KE JENEWA, SWIS TANGGAL 16 – 22 SEPTEMBER 2012
A. Latar Belakang Focus Group Discussion (FGD) dengan tema ”Peningkatan Citra Indonesia Melalui Pemanfaatan Peluang Kerjasama Multilateral” dilaksanakan dengan tujuan melakukan sinergi dan memberikan pemahaman yang sama antara pemangku kepentingan kebijakan luar negeri tentang isu-isu yang menjadi perhatian Indonesia dalam konteks multilateral. FGD ini dilaksanakan dari tanggal 16 – 22 September 2012, di Jenewa, Swiss. B. Keanggotaan Keanggotaan delegasi Komisi I DPR RI ke Jenewa, Swiss dalam rangka program FGD terdiri 2 orang pimpinan dan 7 anggota Komisi I DPR RI . Berikut adalah daftar nama anggota delegasi Komisi I DPR RI: NO ANGG.
FRAKSI
KET.
Drs. Mahfudz Siddiq, M.Si
A-73
F-PKS
Pimpinan
Drs. Agus Gumiwang Kartasasmita
A-207
F-PG
Wakil Ketua
Yahya Sacawirya, S.IP, MM
A-488
F-PD
Anggota Delegasi
Hj. Nany Sulistyani Herawati
A-437
F-PD
Anggota Delegasi
Tantowi Yahya
A-192
F-PG
Anggota Delegasi
Drs. H.A. Muchamad Ruslan
A-211
F-PG
Anggota Delegasi
Ir. Heri Achmadi
A-387
F-PDI
Anggota Delegasi
NO. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
NAMA
1
Perjuangan 8. 9. 10. 11. 12.
Ir. Muhammad Najib, M.Sc
A-132
F-PAN
Anggota Delegasi
Dr. H.A. Effendy Choirie, MH
A-170
F-PKB
Anggota Delegasi
Jaka Adiwiguna, S.Sos., M.AP
Sekretariat Komisi I DPR RI
Moses Caesar Assa, M.Sc
Staf Ahli Komisi I DPR RI
Ahmad Hafiz
Staf Ahli Komisi I DPR RI
C. Pelaksanaan Kunjungan I.
Pertemuan Trade and Development Board, United Nation Conference on Trade and Development (UNCTAD) Sesi ke-59. Pertemuan ini dilaksanakan pada Selasa, 18 September 2012. UNCTAD adalah badan PBB di bidang perdagangan dan pembangunan yang dibentuk pada tahun 1964. Tiga pilar utama UNCTAD dalam pelaksanaan kegiatannya adalah pencapaian inter-governmental consensus, riset dan analisa, dan dukungan teknis untuk 193 negara anggotanya. Fokus kerjasama UNCTAD pada core competence-nya yaitu sektor perdagangan dan pembangunan, serta isu-isu terkait lainnya, seperti investasi, keuangan, kerjasama Selatan-Selatan, pembangunan berkelanjutan, dan perubahan iklim. Sebagai negara anggota UNCTAD, Indonesia aktif menyuarakan kepentingan nasional di bidang perdagangan dan pembangunan, serta isu terkait lainnya dalam forum UNCTAD. Hal ini ditunjukkan melalui kepemimpinan Indonesia atas Trade and Development Board periode tahun 2009 dan Koordinator Kelompok Asia dalam kerangka Kelompok 77 dan China periode 2008-2009. Indonesia juga telah memanfaatkan berbagai expertise UNCTAD dalam mendorong peningkatan kapasitas Indonesia pada tingkat nasional maupun multilateral. Pada tingkat nasional, telah dilaksanakan berbagai pelatihan antara lain di bidang investment settlement dispute, international investment agreement dan advisory services bagi perundingan investasi, pelatihan promosi investasi bagi diplomat Indonesia yang bertugas di wilayah UE dan Eropa Barat, serta wilayah Amerika. Partisipasi Delegasi Indonesia dalam pertemuan Sesi ke-59 Trade and Development Board, UNCTAD, yang membahas Development Strategies in Globalized World. Dalam kesempatan tersebut, KUAI PTRI Jenewa telah menyampaikan statement atas nama Kelompok 77 dan China, yang 2
menekankan pentingnya kolaborasi dan partnership antar negara serta kesungguhan tiap negara untuk menjadi bagian dari solusi dalam menghadapi tantangan global. II.
Pertemuan Sesi “The Universal Periodic Review”, United Nation Human Rights Council (UNHRC). Pertemuan ini dilaksanakan juga pada Selasa, 18 September 2012.
Human Rights Council (HRC) atau Dewan HAM (DHAM) merupakan subsidiary body dari Majelis Umum PBB yang memiliki tugas pokok untuk memastikan penghormatan dan perlindungan HAM secara global. DHAM bertanggung jawab langsung kepada Majelis Umum PBB dan merupakan badan baru yang dibentuk oleh PBB untuk menggantikan Komisi HAM yang telah menurun kredibilitasnya di antara negara-negara anggota PBB akibat saratnya politisasi dan standar ganda yang diterapkan dalam berbagai upaya penanganan isu HAM di Komisi tersebut. DHAM dibentuk melalui Resolusi Sidang Majelis Umum PBB No.60/251 pada tahun 2006. Pembentukan HRC diharapkan dapat memberikan reformasi dalam kinerja bagi organ PBB tersebut dalam upaya pemajuan dan penghormatan HAM global. Dewan dimaksud beranggotakan 47 negara, dengan komposisi keanggotaan 13 negara dari kelompok Afrika, 13 negara dari kelompok Asia, 8 negara dari kelompok Amerika Latin dan Karibia, 6 negara Eropa Timur, serta 7 negara Eropa Barat dan lainnya. Salah satu mekanisme baru yang diperkenalkan oleh DHAM adalah dilakukannya Universal Periodic Review (UPR) yang meletakkan pondasi kebijakan bahwa penegakan HAM adalah tanggung jawab semua negara di dunia, termasuk negara yang belum meratifikasi berbagai konvensi terkait HAM. Indonesia merupakan salah satu negara anggota DHAM sejak awal pembentukannya (founding member) dan telah menjadi anggota untuk periode tahun 2006 – 2007, 2007 – 2010, dan 2011 – 2014. Dalam pemilihan terakhir tahun 2011, Indonesia berhasil terpilih kembali sebagai negara anggota dengan jumlah dukungan 184 suara, yang merupakan jumlah dukungan tertinggi yang diperoleh seluruh kandidat dalam periode pemilihan ini. Selain itu, Duta Besar/Wakil Tetap RI, Dian Triansyah Djani menjadi Wakil Presiden DHAM dari kelompok Asia untuk tahun 2009 – 2010 dan menjadi Anggota Consultative Group DHAM tahun 2011-2012. Saat ini, anggota DHAM terdiri dari Angola, Burkina Faso, Kamerun, Djibouti, Gabon, Ghana, Libya, Mauritania, Mauritius, Nigeria, Senegal, Uganda dan Zambia (Afrika); Bangladesh, China, India, Indonesia, Yordania, Kyrgyzstan, Malaysia, Maladewa Filipina, Qatar, Kuwait, Saudi Arabia, dan Thailand (Asia); 3
Argentina, Brasil, Chile, Kuba, Ekuador, Guatemala, Meksiko, dan Uruguay (Amerika Latin dan Karibia); Belgia, Prancis, Norwegia, Spanyol, Swiss, Inggris, AS (Eropa Barat dan negara lainnya); Hongaria, Polandia, Moldova, Rusia, Ceko dan Romania (Eropa Timur). 5. Dalam sidang pengesahan Laporan Universal Periodic Review (UPR) Indonesia di Sesi ke-21 Dewan HAM PBB, Delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Duta Besar Edi Yusup, dalam statement telah menyampaikan beberapa langkahlangkah nyata yang ditempuh oleh Pemerintah Indonesia terkait dengan rekomendasi Dewan HAM PBB dimana pemerintah Indonesia telah menyetujui 150 dari 180 rekomendasi yang dihasilkan dari proses pelaporan UPR Indonesia Siklus ke-2 di Sesi ke-13 Sidang Pokja UPR pada bulan Mei 2012. Selain itu dijelaskan pula bahwa Pemerintah Indonesia tidak dapat menerima 30 rekomendasi Dewan HAM karena rekomendasi-rekomendasi tersebut tidak mencerminkan situasi aktual maupun tantangan faktual yang dihadapi oleh Indonesia atau tidak relevan lagi untuk dilaksanakan. Berikut ini rangkuman pertemuan Sesi ke-21 Dewan HAM PBB berkenaan dengan Laporan Kajian Periodik Universal (UPR) tentang Republik Indonesia di Jenewa. 1. Berkenaan dengan Pertemuan Sesi ke-13 Working Group Universal Periodic Review (UPR) tentang Indonesia pada bulan Mei 2012 dan sesuai mandat Resolusi Majelis Umum PBB No 60/25 dan Resolusi Dewan HAM PBB Nomor 5/1, Indonesia mendapatkan sorotan berkenaan dengan kebijakan dan praktek HAM. Selama pelaksanaan sesi UPR, Indonesia menerima 180 rekomendasi tentang berbagai isu dan aspek HAM. Dari 180 rekomendasi itu, dapat dibedakan menjadi 144 rekomendasi dan 36 rekomendasi lainnya untuk bahan konsultasi dengan pemangku kepentingan di Indonesia. Tidak satupun dari rekomendasi itu ditolak Delegasi Indonesia selama sesi UPR. 2. UPR menjadi perhatian masyarakat di Indonesia khususnya sebelum, selama dan setelah UPR tentang Indonesia pada bulan lalu. Perhatian masyarakat Indonesia berkenaan dengan potensi kontribusi UPR untuk pengembangan di bidang HAM di Indonesia. 3. Pemerintah Indonesia akan menerjemahkan Laporan UPR tentang Indonesia ke dalam bahasa Indonesia. 4. Pemerintah juga melakukan serangkaian pertemuan dan konsultasi tentang UPR dengan berbagai kementerian/badan-badan pemerintah, masyarakat sipil dan parlemen termasuk pertemuan dan konsultasi tentang UPR di tingkat provinsi di Nangroe Aceh.
4
5. Berkenaan dengan 36 rekomendasi Dewan HAM PBB yang masih dipending, Pemerintah Indonesia telah mengadakan berbagai konsultasi dengan para pemangku kepentingan dan masyarakat sipil. Dari berbagai konsultasi ini, Indonesia menerima 6 rekomendasi di luar 144 rekomendasi yang diterima selama UPR pada bulan Mei lalu. Mayoritas rekomendasi yang diterima mendukung agenda HAM Indonesia dan sebagian di antaranya merupakan bagian integral dari perencanaan tindakan HAM Indonesia sekarang ini. Enam rekomendasi itu mencakup Optional Protocol to the Conention on the Elimination of all Form of Discrimination Against Women (OP-CEDAW), Konvensi ILO Nomor 189 tentang Descent Work for Domestic Workers, peningkatan transparansi HAM, akses dan mandat ICRC di Indonesia; dan meningkatnya kesadaran tentang efek yang berbahaya atas sunat pada wanita dengan pandangan untuk mengurangi praktek mutilasi genital wanita. Di luar itu, Indonesia menolak 30 rekomendasi lainnya karena alasan berikut ini: a. Sebagian rekomendasi tidak merefleksikan situasi nyata di Indonesia atau sesuai dengan tantangan nyata yang dihadapi Indonesia, seperti isu hukuman mati. b. Sebagian rekomendasi menjadi bahan pembahasan lebih lanjut tentang rencana tindakan HAM di Indonesia, seperti rekomendasi ratifikasi Protokol Opsional terhadap Konvensi tentang Hak-hak Anak tentang Komunikasi dengan tetap memerhatikan instrumen HAM yang sekarang ini diadopsi oleh Dewan Umum PBB pada akhir tahun 2011. Karena itu, hal ini belum dimasukkan di dalam rencana tindakan HAM nasional berikutnya di Indonesia. c. Sebagian rekomendasi kurang relevan karena langkah-langkah yang direkomendasikan sudah sepenuhnya dilaksanakan sebelum Kajian Periodik Universal Dewan HAM PBB, seperti ratifikasi Konvensi tentang Hak-Hak Orang Cacat yang dalamhal ini pemerintah Indonesia telah terima pada tahun 2011. 6. Indonesia menerima sebagian rekomendasi selama UPR, seperti ratifikasi dua Protokol Opsional tentang Konvensi tentang Hak-Hak Anak berkenaan keterlibatan anak di dalam konflik bersenjata dan berkenaan penjualan anak, pelacuran anak dan pornografi anak yang dilakukan melalui adopsi UndangUndang Nomor 9 dan 10 Tahun 2012 oleh DPR RI pada 23 Juli 2012. 7. Berkenaan dengan promosi dan perlindungan HAM di Indonesia, Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial yang dimaksudkan untuk memperkuat kerangka hukum pemerintah dalam kaitan dengan resolusi konflik di masyarakat. Kemudian, pada 30 Juli 2012, Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Yang di dalamnya mengakui prinsip di antaranya tentang restorative justice, kepentingan terbaik anak sesuai dengan 5
Konvensi Hak Anak dan menaikkan usia minimum tanggung jawab pidana seseorang dari usia 8 tahun menjadi 14 tahun. Selain pengesahan sejumlah undang-undang, Indonesia telah mengesahkan tiga kerangka hukum lainnya, yaitu: a. Finalisasi Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang pengenalan program tentang promosikan kabupaten/kota yang ramah dengan HAM. b. Keputusan Bersama antara Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Dalam Negeri tentang pembuatan parameter HAM di dalam formulasi peraturan pelaksana. c. Finalisasi Bill of Truth and Reconciliation Commission. Undang-undang ini dirancang untuk memperkuat kerangka kerja hukum nasional kami dalam menangani penyalahgunaan HAM pada masa lalu. 8. Indonesia berkomitmen melaksanakan rekomendasi Dewan HAM PBB dengan pelaksanaan rencana tindakan HAM nasional. Pelaksanaan ini dilakukan berbagai menteri dan badan terkait di tingkat nasional dan provinsi melalui program dan anggaran terkait. Sebagaian bagian rencana tindakan, pelaksanaan ini akan dilakukan dalam bentuk monitoring secara periodik, laporan dan evaluasi. Dalam hal ini, kami akan bekerja sama dengan masyarakat sipil dan Komisi HAM nasional kami. 9. Sejumlah rekomendasi Dewan HAM PBB yang Indonesia terima berkaitan dengan berbagai tantangan untuk menjamin perlindungan HAM di Indonesia, seperti konflik agama yang terjadi di sejumlah daerah di Indonesia. Ada kemajuan dalam cara menangani berbagai konflik ini dan juga menjadi perhatian serius dari Presiden serta memperkuat perundang-undangan dan keterlibatan masyarakat untuk memecahkan isu ini secara komprehensif. Salah satu kesadaran dan pemahaman umum itu adalah pentingnya untuk memastikan saling menghormati atas kebebasan beragama dan 10. Berkenaan dengan mempromosikan dan melindungi HAM anggota masyarakat, Indonesia berkomitmen untuk mengupayakan berbagai kebijakan dan tindakan yang sesuai di semua kementerian dan lembaga pemerintah terkait, termasuk memperhatikan isu-isu HAM di dalam kebijakan negara kami. Indonesia juga berkomitmen membahas secara tuntas tantangan dan hambatan dalam mengedepankan sebab-sebab HAM. Di tengah perkembangan demokrasi dan konsolidasi di Indonesia termasuk kerjasama dengan Dewan HAM PBB, Indonesia berupaya membuat langkah maju yang substansial dalam promosi dan perlindungan HAM baik terhadap rakyat Indonesia maupun masyarakat dunia. 11. Indonesia menyampaikan concern-nya terhadap pernyataan beberapa LSM, yang dalam sidang pengesahan Laporan UPR tersebut telah memberikan 6
statement negative tentang pelaksanaan HAM di Indonesia. Tanggapan negatif tersebut masih dalam tahapan wajar dan dialami oleh semua negara anggota lainnya. Meski demikian, ada beberapa kasus-kasus HAM yang pernah terjadi di Indonesia beberapa waktu yang lalu, dan telah dilakukan penyelesaian oleh Pemerintah Indonesia masih juga dirilis sebagai permasalahan HAM terkini di antaranya yaitu; konflik SARA di Poso, Sulawesi Tengah dan Ambon, Maluku Utara. 12. Yang paling berkesan dari sesi tersebut adalah tanggapan dari beberapa negara peserta yang mengapresiasi secara positif terhadap laporan pelaksanaan HAM di Indonesia, yang sebagian besarnya adalah negara sahabat yang tergabung dalam ASEAN dan beberapa negara di luar ASEAN seperti Maroko, Saudi Arabia, Pakistan, Rusia, dan Afrika Selatan.
III. Kunjungan ke European Council for Nuclear Research (CERN) di Jenewa. Kunjungan ini dilaksanakan pada Rabu, 19 September 2012. CERN merupakan sebuahorganisasi internasional (International Organization) dengan kegiatan utama dalam bidang; penelitian ilmu dasar, inovasi teknologi sebagai pendukung penelitian ilmu dasar maupun penyelesaian masalahmasalah di masyarakat, dan pendidikan sumber daya manusia. Dalam statuta CERN (CERN Constitution) ditegaskan bahwa CERN melakukan kegiatan dengan tujuan damai. CERN tidak melakukan penelitian praktis untuk membuat senjata. CERN juga melakukan kegiatan murni dengan pertimbangan faktor keunggulan Iptek dan tidak mempertimbangkan faktor politik. Pada era Perang Dingin, ilmuwan dari negara-negara blok Timur bisa datang dan melakukan penelitian di CERN. Selain itu, CERN wajib membuka dan mendiseminasi hasil penelitian CERN dalam bidang ilmu dan teknologi kepada masyarakat luas tanpa hak paten.Inilah yang menyebabkan teknologi WWW (World Wide Web) yang ditemukan di CERN menjadi teknologi bebas. Peluang Kerjasama dengan Indonesia Kegiatan utama CERN dilaksanakan dengan kerjasama dan partisipasi negara anggota (20 negara anggota penuh dan 2 negara calon anggota) maupun negara non-anggota (45 negara). Sehingga dalam konteks ini CERN berperan sebagai penghubung antara ilmuwan dari berbagai negara dan kebangsaa ndengan tujuan mulia untuk memajukan Iptek. Karena keanggotaan tidak merupakan syarat untuk meresmikan hubungan kerjasama dengan CERN, Indonesia dapat memulai hubungan kerjasama dengan segera, setelah disetujui oleh pihak-pihak terkait dalam Pemerintah Indonesia.
7
Kegiatan utama CERN yang meletakkan CERN pada posisi yang unik di antara organisasi-organisasi internasional yang ada yakni: Kegiatan di CERN tidak bersifat sensitif secara politik (tidak terkait isu hak asasi manusia, perburuhan, senjata, kebebasanpers, dansemacamnya).CERN memiliki reputasi dan citra di mata internasional yang sanga tpositif sebagai pendorong kemajuan Iptek.Kerjasama dengan CERN akan meningkatkan citra Republik Indonesia di dunia internasional. Beberapa hal yang dapat di rangkum dari delegasi Komisi I DPR RI ke CERN, sekaligus juga kemungkinan yang dapat dijajaki Indonesia untuk menjalin kerjasama dengan CERN adalah sebagai berikut: 1. Delegasi Komisi I DPR RI telah diterima oleh Mr. E. Tsemelis (International Relations Office dan Adviser for the Republic of Indonesia) dan S. Sumowidagdo (ahli fisika CERN asal Indonesia) yang menyampaikan tentang profil CERN dan kemungkinan bagi Indonesia untuk melakukan kerjasama dengan CERN. 2. Penelitian utama di CERN adalah mengenai ilmu dasar yang memerlukan 3 pilar bidang utama teknologi, yakni: a) Teknologi pemercepat partikel (particle accelerator). Teknologi ini dapat digunakan untuk aplikasi industry dan kedokteran. b) Teknologi pendeteksi partikel (particle detector). Teknologi ini dapat digunakan untuk aplikasi pencitraan medis. c) Teknologi informasi, komputasi, dan pengolahan data. 3. Aplikasi industri dan kedokteran dari akselerator. Kegunaan untuk industri, beberapa aplikasi akselerator adalah : Industri elektronika, industri material, sterilisasi pangan dengan bekas partikel dari akselerator, produksi radio isotop untuk kedokteran nuklir. Berka spartikel dari akselerator digunakan untuk membunuh sel-sel kanker. Di Indonesia saat ini terdapat sekitar 20 akselerator yang tersebar di rumah sakit rumah sakit besar seperti RSCM, RSPAD, Fatmawati, RSPP, RSHS,MRCC). Pada masa mendatang, seiring dengan kemajuan ekonomi dan kesejahteraan Indonesia, akan muncul kebutuhan akan akselerator di rumah sakit untuk terapi kedokteran. Penguasaan dini teknologi akselerator melalui kerjasama dengan CERN akan memungkinkan ilmuwan dan insinyur Indonesia untuk mengisi kebutuhan akan akselerator. 4. Pencitraan medis. Detektor partikel yang dikembangkan di CERN dapat digunakan untuk mendeteksi citra (image) dengan resolusi yang sangat tinggi. Saat ini di CERN terdapat beberapa kegiatan penelitian dan pengembangan teknologi detector khusus untuk pencitraan medis. Penguasaan dini teknologi pencitraan medis melalui kerjasama dengan CERN akan memungkinkan ilmuwan dan insinyur Indonesia untuk 8
membuat perangkat pencitraan medis di Indonesia dan membangun industrialat-alat pencitraan medis. 5. Teknologi komputasi dan informasi. Dalam terapi kedokteran dengan akselerator dan isotop nuklir, diperlukan perhitungan yang akurat agar sasaran terapi yakni membunuh sel-sel kanker dapat tercapai, namun jaringan tubuh yang sehat tidak rusak. CERN memiliki dan mengembangkan perangkat lunak GEANT4 yang dirancang untuk melakukan perhitungan ini dengan akurat. Perangkat lunak ini sendiri mulamula dirancang untuk keperluan ilmu dasar, namun ternyata juga memiliki aplikasi praktis untuk terapi kedokteran nuklir. 6. Pada tanggal 26-28 Juni 2012, Professor Emmanuel Tsesmelis mengunjungi Indonesia dan bertemu dengan pihak-pihak yang memiliki potensi untuk bekerjasama dengan CERN. Hasil dari kunjungan tersebut sangat positif. Beberapa pihak dalam Pemerintah RI yang telah mengetahui keberadaan CERN dan tengah bekerja merintis kerjasama dengan CERN adalah; Kementerian Negara Riset dan Teknologi (Deputi Bidang Jaringan Iptek), Kementerian Luar Negeri (Perwakilan Tetap Republik Indonesia di Jenewa dan Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa), Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN), dan LembagaI lmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). 7. Telah ada kesepakatan bahwa Kementerian Negara Riset dan Teknologi merupakan pihak yang paling potensial untuk menjadi wakil RI dalam kerjasama antara Indonesia dengan CERN. Peran konkret Kemnegristek disini adalah coordinator berbagai Kementerian danLembaga Pemerintah Non Kementerian (misal BATAN, LIPI) yang memiliki satuan kerja yang melakukan kerjasama dengan CERN. 8. Telah ada surat undangan resmidari Direktur Jenderal CERN, Prof. RolfDieter Heuer, kepada Menteri Negara Riset danTeknologi, Bapak Prof. Dr. Gusti Muhammad Hatta untuk mengunjungi CERN di kesempatan yang sesuai dengan waktu yang bersangkutan.Tujuan kunjungan ini adalah memberikan kesempatan kepada Bapak Menteri Hatta untuk melihat sendiri fasilitas laboratorium dan penelitian CERN. 9. Status CERN sebagai Organisasi Internasional dan Multilateral, kerjasama antara Indonesia dan CERN memerlukan persetujuan dari Kemlu, sebelum Kemnegristek dapat melanjutkan proses meresmikan kerjasama dengan CERN. Besar harapan agar delegasi Komisi I DPR RI dapat berperan menjembayani persetujuan tersebut. 10. Dalam konteks yang lebih luas yang melibatkan legislative maupun eksekutif, informasi mengenai CERN dan niat kerjasama Indonesia dengan CERN juga perlu diketahui oleh Komisi VII DPR RI sebagai komisi yang membidangi Ristek, BATAN, dan LIPI, serta Komisi X DPR RI bidang Pendidikan. 9
IV.
Pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD): Upaya Meningkatkan Citra Indonesia di Fora Internasional Dengan Memanfaatkan Peluang Kerjasama Multilateral. FGD dilaksanakan pada Kamis, 20 September 2012. Beberapa point yang dapat dirangkum dari hasil diskusi tersebut adalah sebagai berikut: 1. Dalam presentasi pembukanya Duta Besar Edi Yusup telah menyampaikan paparan tentang Tupoksi PTRI Jenewa. Sebagai tugas umum PTRI adalah mewakili kepentingan RI dalam hubungannya dengan badan khusus dan organ yang berada di bawah PBB dan organisasi internasional yang berkedudukan di Jenewa, serta memperjuangkan dan mengamankan kepentingan RI di forum-forum tersebut. Duta besar Edi Yusup juga menyampaikan penjelasan mengenai kerangka kerja dan komposisi kepegawaian baik home staff maupun local staff PTRI Jenewa. 2. Untuk sesi diskusi yang mengangkat tema “Memanfaatkan WTO dalam Memperjuangkan Kepentingan Perdagangan Indonesia” dipaparkan oleh Duta Besar Erwidodo, Dewatap II untuk World Trade Organization (WTO) yang menyampaikan paparan mengenai multi track diplomacy pada diplomasi ekonomi khususnya di bidang perdagangan antara lain forum multilateral (WTO), regional (ASEAN, ASEAN+China, ASEAN+South Korea, APEC dan sebagainya) serta forum bilateral (Indonesia – Japan EPA). Penjelasan dilanjutkan mengenai profil organisasi WTO dimana Indonesia adalah negara anggota pendiri dan contoh kasus mengenai proses panjang aksesi suatu negara untuk menjadi anggota WTO. Di akhir penjelasan Dubes RI WTO menjelaskan mengenai hak dan kewajiban anggota WTO, Dispute settlement mechanism serta kasus-kasus di WTO yang melibatkan Indonesia baik sebagai negara penggugat maupun negaratergugat. 3. Pada sesi akhir yang bertemakan “Diplomasi HAM Indonesia”, Muhammad Anshor, Dir. HAM dan Kemanusiaan Kementerian Luar Neger, telah menyampaikan berbagai upaya diplomasi HAM Indonesia di Dewan HAM. Presentasi diawali dengan penjelasan singkat mengenai Dewan HAM PBB, hubungan Indonesia dengan Dewan HAM serta mekanisme Universal Periodic Review (UPR). Ditambahkan pula kerjasama dalam bidang HAM antara Indonesia dengan negara lain merupakan landasan dalam melakukan kerjasama di bidang-bidang lain, mengingat adanya kecenderungan pemanfaatan HAM sebagai salah satu prasyarat dalam melakukan kerjasama. 4. Pada sesi tanggapan, Delegasi Komisi I DPR RI menyampaikan apresiasinya terhadap banyaknya tanggapan positif dari negaranegara sahabat mengenai pelaksanaan HAM di Indonesia sebagai hasil dari diplomasi yang selama ini dilakukan oleh Pemerintah RI. Di 10
sisi lain, Komisi I DPR RI juga menyampaikan concern-nya terhadap pernyataan beberapa LSM, yang dalam sidang pengesahan Laporan UPR tersebut telah memberikan statement negative tentang pelaksanaan HAM di Indonesia. Dir. HAM menyampaikan bahwa tanggapan negatif tersebut masih dalam tahapan wajar dan dialami oleh semua negara anggota lainnya. Diskusi juga membahas mengenai isu-isu terkini yang sedang di bahas Sesi ke-21 Dewan HAM, antara lain pembakuan norma mengenai pemajuan dan perlindungan hak petani, yang relevan dengan kepentingan Indonesia. D. Penutup Demikian laporan delegasi Komisi I DPR RI ini disampaikan. Segala masukan dan pandangan tentang beberapa isu multilateral yang sedang dihadapi Indonesia khususnya di WTO dan Dewan HAM dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya upaya diplomasi yang maksimal di forum multilateral, terutama di dewan HAM dan WTO. Semoga laporan ini dapat menjadi pertimbangan dan masukan bagi Komisi I DPR RI dalam pengambilan keputusan pada sidang-sidang DPR selanjutnya.
11
