LAPORAN KOMISI I DPR RI TENTANG PEMBERIAN PERSETUJUAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PANGLIMA TNI DALAM RAPAT PARIPURNA DPR RI TANGGAL 7 FEBRUARI 2006 Yang terhormat Saudara Pimpinan Rapat dan Anggota Dewan, Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat dan pertolongan -Nya, kita dapat melaksanakan tugas pada Rapat Paripurna DPR RI dalam keadaan sehat walafiat. Perkenankanlah pada kesempatan ini atas nama Komisi I DPR RI kami melaporkan hasil Fit and Proper Test (uji kelayakan dan kepatutan) Calon Panglima TNI, Marsekal TNI Djoko Suyanto, S.IP. Saudara Pimpinan Rapat dan Anggota Dewan yang kami hormati, Berdasarkan Keputusan Rapat Paripurna DPR RI tanggal 17 Januari 2006 dan Keputusan rapat Badan Musyawarah DPR RI tanggal 19 Januari 2006 yang menugaskan Komisi I DPR RI untuk membahas surat Presiden RI Nomor R.07/Pres/1/2006 tanggal 15 Januari 2006 perihal Pengangkatan dan Pemberhentian Panglima TNI serta Keputusan Rapat Intern Komisi I DPR RI tanggal 23 dan 25 Januari 2006, Komisi I DPR RI telah melaksanakan Fit and Proper Test calon Panglima TNI, Marsekal TNI Djoko Suyanto, SIP pada tanggal 1 Februari 2006. Selanjutnya pada tanggal 2 Februari 2006 dilaksanakan Rapat Intern Komisi I DPR RI untuk membahas hasil Fit and Proper Test tersebut dan Pengambilan Keputusan tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Panglima TNI. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini kami laporkan pada Rapat Paripurna DPR RI hari ini, tanggal 7 Februari 2006 : KESIMPULAN KOMISI I DPR RI TENTANG PEMBAHASAN SURAT PRESIDEN RI NO.R.07/PRES/I/2006 MENGENAI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PANGLIMA TNI, sebagai berikut: I.
DASAR
1. Surat Presiden RI Nomor : R.07/Pres/I/2006 perihal Pengangkatan dan Pemberhentian Panglima TNI. 2. Keputusan Rapat Paripurna DPR RI tanggal 17 Januari 2006. 3. Keputusan Rapat Bamus DPR RI tanggal 19 Januari 2006 yang memutuskan menugaskan Komisi I DPR RI melakukan Fit and Proper Test terhadap Calon Panglima TNI, Marsekal TNI Djoko Suyanto, S.IP. 4. Pasal 13 ayat (2) UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang menyebutkan bahwa Panglima TNI diangkat dan diberhentikan oleh Presiden RI setelah mendapat Persetujuan DPR RI. 5. Penjelasan Pasal 13 ayat (2) UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, yaitu : “yang dimaksud dengan persetujuan DPR RI adalah pendapat berdasarkan alasan dan
2
pertimbangan yang kuat tentang aspek moral dan kepribadian berdasarkan rekam jejak”. 6. Peraturan Tata Tertib DPR RI Pasal 154 ayat (2) yang antara lain menyatakan bahwa; Tata Cara pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (apabila Komisi terkait membahas pemberian persetujuan DPR RI atas calon untuk mengisi suatu jabatan), ditetapkan oleh Komisi yang bersangkutan, meliputi : Penelitian Administrasi, Penyampaian Visi dan Misi serta Uji Kelayakan dan Kepatutan (Fit and Proper Test). 7. Keputusan Rapat Intern Komisi I DPR RI tanggal 23 dan 25 Januari 2006. II.
PELAKSANAAN TUGAS
Fit and Proper Test Calon Panglima TNI, Marsekal TNI Djoko Suyanto, S.IP., dilaksanakan pada tanggal 1 Februari 2006 dengan acara : a. Rapat Pimpinan Komisi I DPR RI untuk penelitian administrasi. Dilaksanakan pada pukul 08.30 WIB – 09.00 WIB. Rapat mengadakan penelitian administrasi dengan mengecek dan melihat otentisitas berkas administrasi, yang meliputi : Bukti penyerahan laporan Kekayaan, NPWP, SPT Pajak tahun terakhir, Daftar riwayat hidup, Surat keterangan sehat jasmani dan rohani. b. Rapat Komisi I DPR RI untuk Fit and Proper Test Calon Panglima TNI. Dilaksanakan pada pukul 09.00 WIB – 23.45 WIB. Rapat mendengar pemaparan Visi dan Misi Calon Panglima TNI dan dilanjutkan dengan dialog pembahasan terhadap pemaparan visi dan misi. 9. Rapat Intern Komisi I DPR RI. Dilaksanakan pada tanggal 2 Februari 2006 pukul 09.00 - 13.30 WIB. Rapat membahas hasil Fit and Proper Test Calon Panglima TNI dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan. Dalam pembahasan tersebut rapat menyepakati meminta agar Marsekal TNI Djoko Suyanto, S.IP. mengirimkan jawaban tertulis terhadap seluruh pertanyaan yang telah diajukan oleh Anggota Komisi I DPR RI pada saat dilakukan Fit and Proper Test Calon Panglima TNI tanggal 1 Februari 2006 (baik jawaban yang telah disampaikan secara lisan, maupun melengkapi jawaban yang diperlukan atas pertanyaan yang diajukan Anggota Komisi I DPR RI pada sesi 1 dan sesi 2). Jawaban tertulis tersebut dimaksudkan sebagai acuan bagi Komisi I DPR RI dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Panglima TNI ke depan. Rapat selanjutnya mendengarkan pandangan Fraksi-fraksi DPR RI di Komisi I DPR RI, dan mengambil keputusan tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Panglima TNI. 8.
3
III.
KESIMPULAN
Rapat Intern Komisi I DPR RI tanggal 2 Februari 2006 yang membahas hasil pembahasan Fit and Proper Test Calon Panglima TNI, menyimpulkan dan memutuskan, sebagai berikut : 10. Menyetujui pengangkatan Marsekal TNI Djoko Suyanto, S.IP. sebagai Panglima TNI dan pemberhentian Jenderal TNI Endriartono Sutarto dari Jabatan Panglima TNI. 11. Mengiringi pemberian persetujuan terhadap Marsekal TNI Djoko Suyanto, S.IP. sebagai Panglima TNI, Fraksi-fraksi DPR RI di Komisi I DPR RI menyampaikan pandangan, harapan dan catatan kepada Panglima TNI dalam menjalankan tugasnya. (terlampir, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Kesimpulan ini). Jakarta, 2 Februari 2006. Ditandatangani oleh Pimpinan Komisi I DPR RI. Selanjutnya perkenankan kami membacakan lampiran kesimpulan Komisi I DPR RI tersebut berupa Pandangan Fraksi-fraksi di Komisi I DPR RI mengiringi persetujuan pengangkatan Marsekal TNI Djoko Suyanto, S.IP sebagai Panglima TNI sebagai berikut : PANDANGAN FRAKSI-FRAKSI DI KOMISI I DPR RI MENGIRINGI PERSETUJUAN PENGANGKATAN MARSEKAL TNI DJOKO SUYANTO, S.IP SEBAGAI PANGLIMA TNI 1. F-PDS (Disampaikan oleh : Jeffrey Johanes Massie, A-416) a. Pengangkatan Panglima TNI Marsekal TNI Djoko Suyanto sudah sesuai dengan semangat penyegaran kepemimpinan di tubuh TNI. b. Pengangkatan Marsekal TNI Djoko Suyanto harus mampu membangun TNI yang professional dan mampu meningkatkan kinerjanya serta memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat. 2. F-PBR (Disampaikan oleh : H. Ade Daud Nasution, A -293)
a. Harus konsisten di dalam melaksanakan reformasi dan menghormati HAM b. Perlu memperbaiki system pengadaan Alutsista untuk menghindari terjadinya penyelewengan. c. Rotasi jangan dipahami sebagai pertimbangan utama dalam menentukan Panglima, namun kualitas dan kapasitas serta kebutuhan pertahanan harus menjadi pertimbangan utama. 3. F-BPD (Disampaikan oleh : Drs. Ali Mochtar Ngabalin, M.SI., A-12) a. Dalam melaksanakan tugas harus berpegang pada prinsip netral dan tidak boleh menjadi alat politik atau alat kekuasaan. TNI juga harus konsisten dalam menjalankan politik Negara.
4
b. Konsisten melanjutkan reformasi internal dan reformasi secara keseluruhan terutama komitmen TNI terhadap HAM. c. Berupaya terus meningkatkan kesejahteraan prajurit d. Meningkatkan pengamanan di daerah-daerah perbatasan. 4. F-PAN (Disampaikan oleh : Drs. Djoko Susilo, MA, A- 168) a. Berkomitmen dan konsisten untuk melanjutkan reformasi internal TNI dalam rangka membangun TNI sebagai tentara profesional, tentara nasional, tentara pejuang dan tentara rakyat. b. Mempercepat agenda penghapusan bisnis TNI seperti yang diamanatkan oleh UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI. c. Menghilangkan segala praktek mafia dan praktek percaloan dalam pengadaan Alutsista. Untuk itu mekanisme pengadaan Alutsista perlu diperbaiki sekaligus untuk menghindari kemungkinan penyelewengan. d. Menghentikan praktek-praktek monopoli baik dalam pengadaan Alutsista maupun pengadaan kebutuhan TNI lainnya. 5. F- DEMOKRAT (Disampaikan oleh : Junus Effendi Habibie, A-129) a. Meneruskan reformasi internal TNI secara komprehensif dalam rangka membangun TNI professional yang memiliki kemampuan dalam mempertahankan NKRI. b. Dalam melaksanakan kewajiban dan tugasnya, Panglima TNI harus berpegang teguh pada konstitusi dan UU No. 34/2004 tentang TNI serta UU No. 3/2002 tentang Pertahanan Negara. 6. F-PPP (Disampaikan oleh : Drs. H. Arief Mudatsir Mandan, M.SI.) a. Perlu memprioritaskan terwujudnya cita-cita TNI Profesional untuk mempertahankan NKRI b. Mampu memperkuat jati diri TNI sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional dan tentara professional dalam menjaga pertahanan Republik Indonesia. c. Dalam memimpin TNI, selalu mendasarkan diri pada doktrin pertahanan terpadu (integrated defense) dengan mempertimbangkan sinergisitas dan kohesifitas matra Darat, Udara dan Laut. d. Dalam melaksanakan tugasnya selalu berpegang teguh pada UUD 1945 dan UU Pertahanan dan UU TNI dan menjaga TNI agar tidak menjadi alat kekuasaan sebagaimana yang terjadi pada masa yang lalu. 7. F-PKS (Disampaikan oleh : Hilman Rosyad Syihab, A-268) a Dalam melakukan gelar pasukan melalui Komando Teritorial, Panglima TNI harus berdasarkan pada kebutuhan pertahanan dan ketentuan undang undang.
5
b. Dalam menyikapi keterlibatan anggota TNI aktif dalam Pilkada harus mengacu pada UU No. 34/2004 tentang TNI. c. Konsisten melaksanakan visi dan misi serta pendapat yang disampaikan dalam fit and proper test d. Terus meningkatkan profesionalisme TNI dan bebas dari tarik menarik kepentingan politik e. Sebagai komponen utama pertahanan negara, maka TNI harus menjadi garda terdepan. 8. F-KB (Disampaikan oleh : DR. Muhammad A.S. Hikam, MA, APU dan H.A. Effendy Choirie, M. Ag., MH) a. Mempercepat dan melanjutkan seluruh proses reformasi internal TNI dalam semangat dan bingkai supremasi sipil sebagaimana tertuang dalam UUD 1945, UU Pertahanan Negara dan UU TNI. b. Berkomitmen untuk mengurangi komando teritorial dan dibatasi di daerah-daerah perbatasan dan daerah rawan konflik sesuai dengan amanat UU TNI Tahun 2004. c. Melaksanakan komitmen penegakan HAM di kalangan TNI serta mengusut tuntas segala bentuk pelanggaran HAM yang dilakukan oleh oknum TNI tanpa pandang bulu. d. Berkomitmen menghapuskan bisnis TNI sesegera mungkin sesuai dengan amanat UU TNI serta tidak menjadikan isu kesejahteraan prajurit sebagai tameng untuk tetap mempertahankan bisnis TNI. e. Panglima TNI harus ditopang oleh tim yang kuat yang benar-benar mampu melaksanakan pemberdayaan TNI menjadi alat negara di bidang pertahanan yang profesional. f. Dalam hal keterlibatan TNI dalam Pilkada, agar mengacu pada UU No. 34 Tentang TNI yang secara spesifik melarang TNI aktif ikut serta dalam pemilihan jabatan politik g. Perlu menciptakan kondisi untuk menyiapkan institusi TNI berada dibawah Dephan 9. F-PG (Disampaikan oleh : DR. H. Happy Bone Zulkarnain, MS., A-451 dan Drs. H. Slamet Effendy Yusuf, M.Si., A-483)
a. Dalam melaksanakan tugasnya, harus tetap berada dalam koridor konstitusi dan sesuai dengan UU No. 3/2002 tentang Pertahanan Negara dan UU No. 34/2004 tentang TNI. b. Konsisten melakukan reformasi TNI terutama dalam membangun tentara professional dan tidak terlibat dalam politik praktis. c. Dalam melaksankan tugasnya agar mampu bersikap tegas dalam menangani aksi separatisme di sejumlah daerah d. Meningkatkan perhatian terhadap perbaikan kesejahteraan prajurit terutama kesejahteraan prajurit-prajurit di daerah perbatasan dan daerah rawan konflik. e. Membangun system penggunaan anggaran yang lebih transparan dan akuntable sesuai dengan ketentuan perunda-undangan.
6
f. Agar prajurit TNI tidak canggung dalam pelaksanaan dan perhormatan terhadap HAM.. Pelaksanaan tugas TNI di lapangan tidak bertentangan dengan penghormatan terhadap HAM. g. Harus konsisten dalam menghapus bisnis TNI sesuai dengan paradigma baru dan UU No. 34/2004 tentang TNI. 10. F-PDIP (Disampaikan oleh : DR. Sutradara Ginting, A-382 dan Permadi, SH, A379) a. Mampu menjadikan TNI sebagai institusi yang efektif sebagai alat pertahanan Negara dan tegas dalam menghadapi separatisme b. Melanjutkan reformasi TNI, penghormatan terhadap HAM dan pelaksanaan demokrasi serta membangun TNI professional yang tidak berbisnis dan tidak berpolitik praktis c. Membangun TNI sebagai Integrated Armed Forces adalah sebagai andalan dalam upaya mempertahankan keutuhan NKRI d. Konsisten dan berkomitmen terhadap pelaksanaan UU No. 34/2002 Tentang TNI dan UU No. 3/2002 tentang Pertahanan Negara. e. Dalam proses pencalonan Panglima TNI yang sedang diproses di DPR RI berdasarkan Surat Presiden (sebagai lembaga) No. R32/Pres/10/2004, ditarik kembali oleh Presiden (sebagai lembaga) dengan surat No. R-41/Pres/10/2004. Hal tersebut menciderai proses ketatanegaraan dan etika kenegaraan sebab persoalan pencalonan dan pengangkatan Panglima mestinya bukanlah soal pribadi, akan tetapi persoalan kelembagaan. Oleh karena itu, Fraksi PDI Perjuangan mendesak bahwa kesalahan yang menciderai proses ketatanegaraan dan etika kenegaraan tersebut tidak diulangi lagi dan menjadi yang pertama dan yang terakhir. f. Dalam proses tersebut secara sadar mengabaikan hasil keputusan Rapat Komisi I DPR RI tanggal 5 November 2004, yang telah disampaikan dan diterima dalam Rapat Paripurna DPR RI tanggal 8 februari 2005, yang berkaitan dengan proses lebih lanjut pengangkatan Panglima TNI sesuai dengan Pasal 13 ayat (9) UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI. Hal tersebut menciderai hubungan Presiden dengan DPR RI pada aspek proses ketatanegaraan dan etika kenegaraan. Pengabaian seperti itu dapat menjadi awal pengabaian peranan lembaga legislatif dalam perspektif checks and balances demokrasi. g. Pergantian Panglima TNI bukan persoalan pribadi dan sekedar bergantian antar angkatan, akan tetapi jauh lebih penting adalah persoalan TNI sebagai institusi yang kepemimpinannya diharapkan efektif dalam memfungsikan dan memposisikan TNI guna menjaga keutuhan NKRI, kedaulatan negara dan keselamatan bangsa. Mengakhiri Laporan kami pada Rapat Paripurna hari ini, perkenanlah kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh Anggota Komisi I DPR RI yang telah bersungguh-sungguh melaksanakan Fit and Proper Test Calon Panglima TNI yang dilanjutkan dengan pangambilan keputusan tentang pengangkatan Marsekal TNI Djoko Suyanto, S.IP dan pemberhentian Jenderal TNI Endriartono Sutarto dari jabatan Panglima TNI. Ucapan terima kasih kami sampaikan pula kepada
7
Mass Media/Pers yang telah meliput pelaksanaan Fit and Proper Test dari awal hingga akhir dan tidak lupa kepada Sekretariat Komisi I DPR RI yang telah memberikan dukungan teknis daan administrasi dalam pelaksanaan Fit and Proper Test tersebut. Demikian Laporan Komisi I DPR RI tentang pembahasan surat Presiden RI No. R.07/Pres/I/2006 mengenai Pengangkatan dan Pemberhentian Panglima TNI sebagai penugasan Rapat Paripurna dan Rapat Bamus DPR RI, dan kami harapkan tindak lanjut seta persetujuan dari Rapat Paripurna DPR RI hari ini. Atas perhatian Pimpinan DPR RI dan seluruh Anggota DPR RI, kami ucapkan terima kasih. Jakarta, 7 Februari 2006
PIMPINAN KOMISI I DPR RI KETUA,
THEO L. SAMBUAGA
