LAPORAN KEUANGAN. (Asersi Final) Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4 Jakarta Pusat

LAPORAN KEUANGAN (Asersi Final) Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2012 Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4 Jakarta Pusat 10710 www.ekon.go.id

DAFTAR ISI

Halaman Kata Pengantar Daftar Isi Pernyataan Tanggung Jawab Pernyataan telah direviu Ringkasan I. Laporan Realisasi Anggaran II. Neraca III. Catatan atas Laporan Keuangan A. Penjelasan Umum A.1. Dasar Hukum A.2. Kebijakan Teknis A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan A.4. Kebijakan Akuntansi B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran B.1. Pendapatan Negara dan Hibah B.2. Belanja Negara C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca C.1. Aset Lancar C.2. Aset Tetap C.3. Piutang Jangka Panjang C.4. Aset Lainnya C.5. Kewajiban Jangka Pendek C.6. Ekuitas Dana Lancar C.7. Ekuitas Dana Investasi D. Pengungkapan Penting Lainnya D.1 Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK D.2 Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual D.3 Rekening Pemerintah D.4. Pengungkapan Lain-lain Laporan-Laporan Pendukung LRA Pendapatan dan LRA Pengembalian Pendapatan LRA Belanja dan LRA Pengembalian Belanja Neraca Percobaan Laporan Barang Pengguna Lampiran Tindak Lanjut atas Temuan BPK Daftar Rekening Pemerintah Daftar Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual

ii

i ii iii iv 1 3 4 5 5 5 5 9 9 15 15 16 21 21 21 24 23 25 25 25 26 26 26 26 26

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian adalah salah satu entitas pelaporan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Penyusunan laporan keuangan asersi final Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 55/PB/2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Informasi yang disajikan di dalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan, khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Di samping itu laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Jakarta,

April 2013

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian,

ttd. M. Hatta Rajasa

i

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan asersi final Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2012 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, April 2013 Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

ttd. M. Hatta Rajasa

iii

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA INSPEKTORAT Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta 10710 Telepon : (021) 3456825, Faksimile : (021) 3456825, Situs Web : http://www.ekon.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Kami telah mereviu Laporan Keuangan Asersi Final Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk Tahun Anggaran 2012 berupa Neraca per tanggal 31 Desember 2012, Laporan Realisasi Anggaran, dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut. Semua informasi yang dimuat dalam laporan keuangan adalah penyajian manajemen Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi, serta kesesuaian pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Reviu mempunyai lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang bertujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak memberi pendapat semacam itu. Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat perbedaan yang menjadikan kami yakin bahwa laporan keuangan yang kami sebutkan di atas tidak disajikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

Jakarta , April 2013 Inspektur,

ttd. Iwan Faidi NIP 196203191983021002

iv

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun Anggaran 2012

RINGKASAN Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara

dan

Peraturan

Menteri

Keuangan

Nomor

171/PMK.05/2007

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku Pengelola Fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2012 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2012. Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2012 adalah berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 1.576.473.195,00. Realisasi Belanja Negara pada TA 2012 adalah sebesar Rp 191.655.580.566,00, terdiri atas Realisasi Belanja dari Transaksi Kas sebesar Rp 174.091.852.941,00 atau mencapai 82,11 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp 212.011.128.000,00; serta Realisasi Belanja dari Transaksi Non Kas, berupa Belanja Hibah Langsung Jasa Luar Negeri yang tidak dianggarkan dalam DIPA TA 2012 sebesar Rp 17.563.727.625,00. Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2012 dan 2011 dapat disajikan sebagai berikut. Tabel 1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2012 dan 2011 2012 No

ANGGARAN 1 A. B.

2011

URAIAN 2

REALISASI

3

4

PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH

1.576.473.195

% REAL. ANGG. 5 000

ANGGARAN

REALISASI

6

7 -

1.039.418.785

BELANJA NEGARA

212.011.128.000

191.655.580.566

90.40

254.220.268.000

233.455.006.284

B.1. BELANJA TRANSAKSI KAS

212.011.128.000

174.091.852.941

82,11

254.220.268.000

178.444.471.461

-

17.563.727.625

000

-

55.010.534.823

B.2. BELANJA TRANSAKSI NON KAS

Ringkasan

-1-


2. NERACA Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada 31 Desember 2012 dan 2011. Jumlah Aset adalah sebesar Rp 73.131.553.894,00 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp 1.885.503.560,00, Aset Tetap sebesar Rp 70.009.592.677,00, dan Aset Lainnya sebesar Rp 217.680.750,00. Jumlah Kewajiban adalah sebesar Rp 578.170.640,00 yang merupakan Kewajiban Jangka Pendek. Sementara itu, jumlah Ekuitas Dana adalah sebesar Rp 72.553.383.254,00, terdiri dari Ekuitas Dana

Lancar

sebesar

Rp

1.307.332.920,00

dan

Ekuitas

Dana

Investasi

sebesar

Rp 71.246.050.334,00. Tabel 2 Ringkasan Neraca per 31 Desember 2012 dan 2011 JUMLAH (Rp) Uraian 1

Kenaikan (Penurunan)

31 Des 2012

31 Des 2011

(Rp)

(%)

2

3

4

5

ASET ASET LANCAR ASET TETAP

1.885.503.560

1.707.238.971

178.264.589

10,44

70.009.592.677

63.288.724.242

6.720.868.435

10,62

1.018.776.907

-

1.018.776.907

0,00

ASET LAINNYA

217.680.750

217.680.750

-

000

JUMLAH ASET

73.131.553.894

65.213.643.963

7.917.909.931

578.170.640

890.024.261

PIUTANG JANGKA PANJANG

12,14

KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

(311.853.621)

-35,04

EKUITAS DANA 1.307.332.920

817.214.710

490.118.210

59,97

EKUITAS DANA INVESTASI

EKUITAS DANA LANCAR

71.246.050.334

63.506.404.992

7.739.645.342

12,19

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA

73.131.553.894

65.213.643.963

7.917.909.931

12,14

3. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Ringkasan

-2-


I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 2012 URAIAN

ANGGARAN

REALISASI

% Realisasi Terhadap Anggaran

REALISASI

3

4

5

6

CATATAN

1

2

PENDAPATAN

B.1

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak JUMLAH PENDAPATAN BELANJA

-

1.576.473.195

000

1.039.418.785

-

1.576.473.195

000

1.039.418.785

B.2

BELANJA TRANSAKSI KAS

B.2.1

212.011.128.000

174.091.852.941

82,11

178.444.471.461

1. Belanja Pegawai

B.2.1.a

39.953.542.000

33.254.145.143

83,23

30.658.493.537

2. Belanja Barang

B.2.1.b

164.628.954.000

134.491.704.463

81,69

132.155.679.462

3. Belanja Modal

B.2.1.c

7.428.632.000

6.346.003.335

85,43

15.630.298.462

-

17.563.727.625

000

55.010.534.823

-

17.563.727.625

000

55.010.534.823

212.011.128.000

191.655.580.566

90.40

233.455.006.284

*)

BELANJA TRANSAKSI NON KAS

B.2.2

1. Belanja Barang Non Kas JUMLAH BELANJA *)

2011

Catatan: Belanja Transaksi Non Kas tidak dianggarkan dalam DIPA berupa Hibah Langsung Luar Negeri dalam bentuk Jasa.

Ringkasan

-3-


II.

NERACA

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN NERACA PER 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 JUMLAH NAMA PERKIRAAN

CATATAN

1

2

Kenaikan (Penurunan)

31 Desember 2012

31 Desember 2011

Jumlah

%

3

4

5

6

ASET Aset Lancar C.1 Kas Lainnya dan Setara Kas C.1.1 Piutang Bukan Pajak C.1.2 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih C.1.3 Piutang Bukan Pajak Piutang Bukan Pajak (Netto) Persediaan C.1.4 JUMLAH ASET LANCAR

276.857.736 1.072.644.674 1.885.503.560

897.875.501 1.707.238.971

276.857.736 174.769.173 178.264.589

0,00 19,46 10,44

Aset Tetap C.2 Peralatan dan Mesin C.2.1 Gedung dan Bangunan C.2.2 Aset Tetap Lainnya C.2.3 JUMLAH ASET TETAP

50.208.350.697 19.733.715.055 67.526.925 70.009.592.677

43.487.482.262 19.733.715.055 67.526.925 63.288.724.242

6.720.868.435 6.720.868.435

15,45 0,00 0,00 10,62

1.023.896.389

-

1.023.896.389

0,00

Piutang Jangka Panjang Piutang Jangka Panjang Lainnya Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang Jangka Panjang Lainnya

C.3 C.3.1 C.3.2

JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG Aset Lainnya C.4 Aset Tak Berwujud C.4.1 JUMLAH ASET LAINNYA JUMLAH ASET KEWAJIBAN Kewajiban Jangka Pendek C.5 Utang kepada Pihak Ketiga C.5.1 Pendapatan Yang Ditangguhkan C.5.2 JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

536.001.150 278.248.981 (1.391.245)

(5.119.482)

809.363.470 -

-

(273.362.320) 278.248.981 (1.391.245)

(5.119.482)

(33,77) 0,00 0,00

0,00

1.018.776.907

-

1.018.776.907

0,00

217.680.750 217.680.750

217.680.750 217.680.750

-

0,00 0,00

73.131.553.894

65.213.643.963

7.917.909.931

12,14

42.169.490 536.001.150 578.170.640 578.170.640

80.660.791 809.363.470 890.024.261 890.024.261

(38.491.301) (273.362.320) (311.853.621) (311.853.621)

(47,72) (33,77) (35,04) (35,04)

JUMLAH KEWAJIBAN EKUITAS DANA Ekuitas Dana Lancar C.6 Cadangan Piutang C.6.1 Cadangan Persediaan C.6.2 Dana yang harus disediakan untuk C.6.3 pembayaran Utang Jangka Pendek JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR

276.857.736 1.072.644.674 (42.169.490)

897.875.501 (80.660.791)

276.857.736 174.769.173 38.491.301

0,00 19,46 (47,72)

1.307.332.920

817.214.710

490.118.210

59,97

Ekuitas Dana Investasi C.7 Diinvestasikan Dalam Aset Tetap C.7.1 Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya C.7.2 JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI

70.009.592.677 1.236.457.657 71.246.050.334

63.288.724.242 217.680.750 63.506.404.992

6.720.868.435 1.018.776.907 7.739.645.342

10,62 468,01 12,19

JUMLAH EKUITAS DANA

72.553.383.254

64.323.619.702

8.229.763.552

12,79


73.131.553.894

65.213.643.963

7.917.909.931

12,14

Ringkasan

-4-

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2012

III. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN A. PENJELASAN UMUM Dasar Hukum

A.1. DASAR HUKUM 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/ 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. 7. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-80/PB/2011 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada Bagan Akun Standar. 8. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 tentang Tata Cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrual pada Laporan Keuangan 9. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-55/PB/2012 tentang

Pedoman

Penyusunan

Laporan

Keuangan

Kementerian

Negara/Lembaga. Rencana Strategis

A.2. KEBIJAKAN TEKNIS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN Sesuai tugas dan fungsi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mempunyai Rencana Strategis yang berorientasi pada kondisi yang diinginkan selama kurun waktu lima tahun yaitu tahun 2010-2014, dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Renstra Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencakup Visi, Misi, Sasaran, sebagai berikut:

Catatan atas Laporan Keuangan

-5-


VISI Suatu tugas pokok dan fungsi serta kondisi yang ingin diwujudkan, maka Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menetapkan Visi sebagai berikut:

Visi ini menunjukkan bahwa Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang mempunyai tugas mengkoordinasikan rencana dan penyusunan kebijakan, serta sinkronisasi pelaksanaan kebijakan untuk mewujudkan : 1. Pertumbuhan perekonomian yang diinginkan melalui peningkatan investasi dan ekspor; 2. Penurunan tingkat pengangguran melalui penciptaan lapangan kerja; 3. Serta penurunan tingkat kemiskinan dan kesenjangan melalui revitalisasi pertanian dan perdesaan. Pembangunan perekonomian tersebut dapat mewujudkan perekonomian nasional yang mandiri, memperkokoh kondisi dalam negeri yang tangguh dalam menghadapi tantangan era globalisasi, sehingga diharapkan dapat menaikkan taraf hidup serta membawa masyarakat Indonesia menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

MISI Guna mewujudkan Visi tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menetapkan Misi:

Misi tersebut disusun dengan mempertimbangkan adanya reformasi di bidang ekonomi, perkembangan perekonomian dalam negeri maupun internasional, kondisi era globalisasi yang semakin kompetitif, serta kebutuhan atau tuntutan dari masyarakat yang menginginkan adanya Misi tersebut mengisyaratkan adanya upaya untuk meningkatkan koordinasi, sinkronisasi dan kerjasama yang lebih baik dalam pengembangan perekonomian nasional.


-6-


Tujuan Strategis Tujuan strategis yang ingin dicapai dalam koordinasi pembangunan perekonomian adalah “Sinkronisasi dan Koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan bidang perekonomian yang efektif dalam meningkatkan daya saing perekonomian”. Kebijakan Strategis Sehubungan dengan itu, dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran perlu suatu arah kebijakan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Adapun arah kebijakan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yaitu: 1.

Meningkatkan stabilitas ekonomi;

2.

Stimulus fiskal;

3.

Meningkatkan iklim investasi dan berusaha;

4.

Meningkatkan ketahanan pangan;

5.

Mengembangkan sumber daya alam sebagai sumber energi berkelanjutan yang terbarukan;

6.

Mengembangkan infrastruktur untuk mendukung daya saing sektor riil;

7.

Mendorong terselenggaranya good governance.

Strategi Dalam kaitan dengan arah kebijakan tersebut, strategi yang dilakukan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian antara lain adalah: 1. Meningkatkan koordinasi perekonomian Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah; 2. Memastikan terlaksananya koordinasi antar daerah; 3. Menjaga dan memperbaiki sinkronisasi dan koordinasi Kementerian/Lembaga dibawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Strategi ini dimaksudkan untuk mendorong terselenggaranya berbagai kegiatan dalam mewujudkan koordinasi perencanaan dan penyusunan kebijakan serta sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perekonomian. Pelaksanaan koordinasi kebijakan dimaksud memperhitungkan berbagai potensi, peluang, kelemahan dan tantangan yang ada dan diperkirakan akan muncul dalam penyelenggaraan kegiatannya. Selanjutnya dengan strategi tersebut, kegiatan yang dilakukan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian adalah upaya memadukan, menyerasikan dan menyelaraskan secara seimbang antara komponen-komponen pembangunan di bidang perekonomian agar upaya pengelolaan pembangunan dapat terarah pada tujuan dan sasaran pembangunan nasional. Berbagai komponen pembangunan dimaksud adalah instansi teknis yang melaksanakan pembangunan, sedangkan tujuan dan sasaran pembangunan adalah rakyat, penduduk atau masyarakat secara keseluruhan dan departemen/kementerian/instansi teknis lainnya yang sekaligus sebagai pelaku pembangunan. Keseluruhan arah kebijakan dan strategi tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam sejumlah substansi kegiatan, dan dalam setiap substansi kegiatan memiliki kesamaan perspektif dengan maksud, tujuan dan karakteristik menurut departemen/kementerian/instansi terkait/daerah masing-masing. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang memberikan kontribusi pencapaian Visi dan Misi organisasi.


-7-


23 Oktober 2012 – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Hatta Rajasa Memberikan Kuliah Umum Di Universitas Pasundan Bandung.

12 Oktober 2012 - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menghadiri Korea-Indonesia Jeju Initiative di Halla Hall, International Convention Center Jeju, Korea Selatan.

17 September 2012 – Kunjungan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ke Azerbaijan.

8 Oktober 2012 – Kunjungan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, ke Jepang, Indonesia-Jepang Joint Economic Forum IV, Tokyo.

5 November 2012 - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian berkunjung Ke Institut Keislaman Hasyim Asy'ari (IKAHA) Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur.

20 September 2012 – Kunjungan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ke Amerika Serikat.

Kegiatan-Kegiatan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2012


-8-


A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2012 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang

dikelola

oleh

entitas

pelaporan

Kementerian

Koordinator

Bidang

Perekonomian. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2012 ini merupakan laporan konsolidasi dari seluruh jenjang struktural di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, termasuk tingkat pelaporan eselon I, serta satuan kerja yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan. Untuk periode Tahun Anggaran 2012, satuan kerja yang dicakup dalam Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian meliputi dua satuan kerja, yaitu Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (427752) dan Satuan Kerja Sekretariat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (427755), yang keduanya dikonsolidasikan dalam satu unit pelaporan tingkat

Eselon

I

pada

Sekretariat

Kementerian

Koordinator

Bidang

Perekonomian. Laporan Keuangan dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI), yang terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). Sistem Akuntansi Instansi dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya

A.4. KEBIJAKAN AKUNTANSI Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2012 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Disamping

itu,

dalam

penyusunannya

telah

diterapkan

kaidah-kaidah

pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Kebijakankebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian adalah sebagai berikut:


-9-

Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2012 Pendapatan

(1) Pendapatan Pendapatan adalah semua penerimaan KUN yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat. Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada KUN. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan sesuai dengan jenis pendapatan.

Belanja

(2) Belanja Belanja adalah semua pengeluaran KUN yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam

periode

tahun

yang

bersangkutan

yang

tidak

akan

diperoleh

pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Belanja disajikan pada lembar muka laporan keuangan

menurut klasifikasi

ekonomi/jenis belanja. Aset

(3) Aset Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar ini terdiri dari kas, piutang, dan persediaan. Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.


-10-


Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihannya. Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai bagian lancar TPA/TGR. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barangbarang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan dicatat di neraca berdasarkan harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian, harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri, dan harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Aset Tetap

b. Aset Tetap Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap dilaporkan pada neraca Satker per 31 Desember 2012 berdasarkan harga perolehan. Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut: (a). Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah); (b). Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah); (c). Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Piutang Jangka

c. Piutang Jangka Panjang

Panjang

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun, dan Piutang Jangka Panjang Lainnya. Catatan atas Laporan Keuangan

-11-


TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran. TP ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah. TGR merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya. TPA dan TGR yang akan jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai aset lainnya. Aset Lainnya

d. Aset Lainnya Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tak Berwujud meliputi software komputer; lisensi dan franchise; hak cipta (copyright), paten, goodwill, dan hak lainnya, hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang. Aset

Lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan

sebagai Kemitraan dengan Pihak Ketiga, maupun Dana yang Dibatasi, Penggunaannya. Aset lain-lain dapat berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah. Kewajiban

(4) Kewajiban Kewajiban

adalah

utang

yang

timbul

dari

peristiwa

masa

lalu

yang

penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi Catatan atas Laporan Keuangan

-12-


karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan. Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Utang Bunga (accrued interest) dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung. Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian karena perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

Ekuitas Dana

(5) Ekuitas Dana Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Ekuitas dana diklasifikasikan Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi. Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek. Ekuitas Dana Investasi mencerminkan selisih antara aset tidak lancar dan kewajiban jangka panjang.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih

(6) Kebijakan Akuntansi atas Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 201/PMK.06/2010 tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga

Dan Pembentukan Penyisihan Piutang

Tidak Tertagih. Catatan atas Laporan Keuangan

-13-


Tabel 4 Penggolongan Kualitas Piutang Kualitas Piutang

Uraian

Penyisihan

Lancar

Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo

0.5%

Kurang Lancar

Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan

10%

Diragukan

Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan

50%

1.

Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan

100%

2.

Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN

Macet

Penyusutan Aset Tetap

(7) Kebijakan Akuntansi atas Penyusutan Aset Tetap Sampai saat Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2012, Kementerian Koordinator bidang Perekonomian belum menerapkan penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap, hal tersebut sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 53/KMK.06/2012 tentang Penerapan Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat, yang menyebutkan bahwa penerapan penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada seluruh entitas Pemerintah Pusat dilaksanakan mulai tahun 2013.


-14-


B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B.1. Pendapatan Negara dan Hibah RealisasiPendapatan

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada Tahun Anggaran 2012 adalah sebesar

Negara dan Hibah

Rp 1.576.473.195,00. Tidak terdapat estimasi pendapatan yang ditetapkan pada

Rp 1.576.473.195,00

anggaran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2012.Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya. Rincian realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya sampai dengan tanggal pelaporan dapat dilihat dalam Tabel berikut ini. Tabel 5. Rincian Estimasi danRealisasi Pendapatan No

Estim asi Pendapatan

Uraian

Realisasi

%

1

Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN

0

13.050.000

2

Pendapatan dari Pemanfaatan BMN

0

156.420

000

3

Pendapatan dari Penerimaan Kembali Tahun Anggaran Yang Lalu

0

952.042.324

000

4

Pendapatan Lain-lain

611.224.451

000

0 Jum lah

-

000

1.576.473.195

-

Realisasi PNBP Lainnya Tahun Anggaran 2012 mengalami kenaikan sebesar Rp 537.054.410,00 atau34,07% dibandingkan TA 2011. Kontribusi kenaikan PNBP terbesar berasal dari adanya saldo akun Pendapatan Lain-lain atas penyetoran kembali atas belanja Tahun Anggaran 2011. Perbandingan realisasi PNBP TA 2012 dan 2011 disajikan dalam tabel di bawah ini. Tabel 6 Rincian Realisasi PNBP TA 2012 dan 2011 Kenaik an/(Penuruna n) No

Uraian

2012

2011 (Rp)

1


2


3

%

13.050.000

-

13.050.000

156.420

-

156.420


952.042.324

1.028.248.145

4


611.224.451

-

5

Pendapatan Sew a

-

170.640

(170.640)

-

6

Pendapatan Pelunasan Piutang

-

11.000.000

(11.000.000)

-

1.576.473.195

1.039.418.785

Jum lah


(76.205.821) 611.224.451

537.054.410

-7,41% -

34,07%

-15-


B.2. Belanja Negara Realisasi Belanja Negara

Realisasi Belanja

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada TA 2012

Rp 191.655.580.566,00

adalah sebesar Rp 191.655.580.566,00, terdiri atas Realisasi Belanja dari Transaksi Kas sebesar Rp 174.091.852.941,00 atau mencapai 82,11 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp 212.011.128.000,00 setelah dikurangi pengembalian belanja sebesar Rp 1.682.378.236,00; serta Realisasi Belanja dari Transaksi Non Kas, berupa Belanja Hibah Langsung Jasa Luar Negeri yang tidak dianggarkan dalam DIPA TA 2012 sebesar Rp 17.563.727.625,00. Anggaran dan realisasi belanja TA 2012 menurut jenis transaksi dan program dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 7 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja menurut Jenis Transaksi dan Program TA 2012 Kode Satker/Program

Uraian Program

Anggaran

A. Belanja Transaksi Kas

(%)

212.011.128.000

174.091.852.941

82,11%

76.694.049.000

62.485.867.179

81,47%

5.000.000.000

4.418.799.032

88,38%

Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian

118.317.079.000

96.890.784.024

81,89%


12.000.000.000

10.296.402.706

85,80%

0

17.563.727.625

0

17.563.727.625

0,00%

212.011.128.000

191.655.580.566

90,40%

427752.01.

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenko Perekonomian

427752.02.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kemenko Perekonomian

427752.06. 427755.06.

B. Belanja Transaksi Non Kas 427755.06.

Realisasi Belanja

Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian Jumlah

0,00%

Sedangkan menurut jenis belanja, rincian anggaran dan realisasinya dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 8 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2012 Kode Jenis Belanja

Uraian Jenis Belanja

Anggaran

Realisasi Belanja

% Realisasi Terhadap Anggaran

1

2

3

4

5

212.011.128.000

174.091.852.941

82,11

39.953.542.000

33.254.145.143

83,23

164.628.954.000

134.491.704.463

81,69

7.428.632.000

6.346.003.335

85,43

BELANJA TRANSAKSI NON KAS *)

-

17.563.727.625

000

52

-

17.563.727.625

000

212.011.128.000

191.655.580.566

BELANJA TRANSAKSI KAS 51

Belanja Pegawai

52

Belanja Barang

53

Belanja Modal

Belanja Barang Non Kas JUMLAH BELANJA

*)

90.40

Catatan: Belanja Transaksi Non Kas tidak dianggarkan dalam DIPA berupa Hibah Langsung Luar Negeri dalam bentuk Jasa.


-16-


Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini. Grafik Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2012

Jutaan Rupiah

180.000

160.000

140.000

120.000

100.000

80.000

60.000

40.000

20.000

-

Belanja Pegawai

Anggaran Belanja Barang

Belanja Modal

Realisasi Belanja Belanja Barang Non Kas

Realisasi belanja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada TA 2012 mengalami penurunansebesar Rp 41.799.425.718,00 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kontribusi penurunan realisasi belanja transaksi kas sebesar Rp 4.352.618.520,00 disebabkan oleh penurunan realisasi Belanja Modal, adapun penurunan realisasi pada belanja transaksi non kas sebesar Rp 37.446.807.198,00 disebabkan oleh penurunan nilai hibah langsung jasa luar negeri yang mendapatkan pengesahan Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang. Perbandingan realisasi belanja TA 2012 dan 2011 dapat dilihat pada Tabel berikut ini. Tabel9 Perbandingan Realisasi Belanja TA 2012 dan 2011 Kode Jenis Belanja A.

Realisasi Belanja (Rp) TA 2012 BELANJA TRANSAKSI KAS

51 Belanja Pegawai 52 Belanja Barang 53 Belanja Modal B.

Naik / (Turun)

Uraian Jenis Belanja

BELANJA TRANSAKSI NON KAS 52 Belanja Barang Non Kas JUMLAH


174.091.852.941

TA 2011 178.444.471.461

Rp

%

(4.352.618.520)

-2,44 8,47

33.254.145.143

30.658.493.537

2.595.651.606

134.491.704.463

132.155.679.462

2.336.025.001

1,74

6.346.003.335

15.630.298.462

(9.284.295.127)

-59,40

17.563.727.625

55.010.534.823

(37.446.807.198)

-68,07

17.563.727.625

55.010.534.823

(37.446.807.198)

-68,07

191.655.580.566

233.455.006.284

(41.799.425.718)

-17,90

-17-


Belanja Transaksi Kas

B.2.1. Belanja Transaksi Kas B.2.1.a. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Rp 33.254.145.143,00

Realisasi belanja pegawai TA 2012 dan TA 2011 adalah masing-masing sebesar Rp 33.254.145.143,00 dan Rp 30.658.493.537,00. Kenaikan realisasi belanja pegawai antara lain disebabkan kenaikan belanja gaji pokok dan tunjangan seiring dengan bertambahnya jumlah pegawai. Pengembalian Belanja Pegawai TA 2012 dan TA 2011 adalah masing-masing sebesar Rp 8.735.276,00 dan Rp 8.769.918,00. Rincian Belanja Pegawai disajikan dalam tabel berikut ini: Tabel 10 Perbandingan Belanja Pegawai TA 2012 dan TA 2011 Uraian

TA 2012

Belanja Gaji Pokok PNS

TA 2011

Naik / (Turun)

%

6.006.676.400

4.901.373.200

1.105.303.200

22,55

21.015.044.517

19.859.317.805

1.155.726.712

5,82

109.322

142.353

Belanja Tunj. Anak PNS

130.693.192

117.826.392

12.866.800

10,92

Belanja Tunj. Beras PNS

347.850.140

340.806.560

7.043.580

2,07

Belanja Tunj. PPh PNS

403.802.228

361.064.855

42.737.373

11,84

3.581.509.850

3.699.805.000

Belanja Tunj. Suami/Istri PNS

466.949.120

376.827.290

90.121.830

23,92

Belanja Tunjangan Umum PNS

188.525.000

164.520.000

24.005.000

14,59

1.121.720.650

845.580.000

276.140.650

32,66

2.595.616.964

8,46

(34.642)

-0,40

Belanja pegawai (Tunj. Khusus/kegiatan) Belanja Pembulatan Gaji PNS

Belanja Tunj. Struktural PNS

Belanja Uang Makan PNS Realisasi Belanja Bruto

33.262.880.419

Pengembalian Belanja Realisasi Belanja Netto

30.667.263.455

8.735.276

8.769.918

33.254.145.143

30.658.493.537

(33.031)

(118.295.150)

2.595.651.606

-23,20

-3,20

8,47

B.2.1.b. Belanja Barang Realisasi Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang TA 2012 dan TA 2011 adalah masing-masing sebesar

Rp 134.491.704.463,00

Rp 134.491.704.463,00 danRp132.155.679.462,00. Kenaikan realisasi Belanja Barang sebesar 1,77persen antara lain disebabkan peningkatan realisasiBelanja Jasa Konsultan. Pengembalian Belanja Barang TA 2012 dan TA 2011 adalah masingmasing sebesar Rp 1.673.642.960,00danRp 1.708.744.868,00. Kontribusi terbesar Pengembalian Belanja Barang TA 2012 berasal dari Pengembalian Belanja Perjalanan Lainnya sebesar Rp 871.970.331,00 dan Pengembalian Belanja Honor Output Kegiatan sebesar Rp531.310.000,00. Rincian Belanja Barang disajikan dalam tabel berikut ini:


-18-


Tabel 11 Perbandingan Belanja Barang TA 2012 dan TA 2011 Uraian

TA 2012

Belanja Bahan

TA 2011

Naik / (Turun)

%

7.284.943.559

7.289.083.841

(4.140.282)

21.595.340.550

26.297.873.329

(4.702.532.779)

Belanja Barang Operasional Lainnya

3.620.735.695

3.612.841.681

7.894.014

Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

1.080.084.209

554.940.322

525.143.887

94,63 12,61

Belanja Barang Non Operasional Lainnya

Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

2.539.710.279

2.255.411.281

284.298.998

12.052.117.697

6.346.113.083

5.706.004.614

754.433.820

919.227.061

Belanja Jasa Profesi

3.027.230.000

3.174.672.300

Belanja Keperluan Perkantoran

2.174.688.620

231.662.151

Belanja Jasa Konsultan Belanja Jasa Lainnya

Belanja Langganan Air

(164.793.241) (147.442.300) 1.943.026.469

-0,06 -17,88 0,22

89,91 -17,93 -4,64 838,73

22.474.582

-

Belanja Langganan Listrik

250.576.875

882.748.935

Belanja Langganan Telepon

637.719.751

-

34.049.550

43.943.970

(9.894.420)

-22,52

Belanja perjalanan biasa

1.264.410.966

1.632.440.205

(368.029.239)

-22,54

Belanja perjalanan biasa - Luar Negeri

1.232.066.740

731.404.802

500.661.938

68,45

Belanja perjalanan lainnya

40.061.152.056

36.517.800.233

3.543.351.823

9,70

Belanja perjalanan lainnya - Luar Negeri

18.854.916.354

21.360.019.682

(2.505.103.328)

-11,73

2.669.174.120

2.353.771.454

Belanja pengiriman surat dinas pos pusat

Belanja Sewa Honor Terkait Operasional Satuan Kerja Honor Terkait Output Kegiatan Realisasi Belanja Bruto Pengembalian Belanja Realisasi Belanja Netto

854.910.000

530.500.000

16.154.612.000

19.129.970.000

136.165.347.423 1.673.642.960 134.491.704.463

133.864.424.330 1.708.744.868 132.155.679.462

22.474.582

-

(632.172.060)

-71,61

637.719.751

315.402.666 324.410.000 (2.975.358.000) 2.300.923.093 (35.101.908) 2.336.025.001

-

13,40 61,15 -15,55 1,72 -2,05 1,77

B.2.1.c. Belanja Modal Realisasi Belanja

Realisasi Belanja Modal TA 2012 dan TA 2011 adalah masing-masing sebesar

Modal Rp 6.346.003.335,00

Rp 6.346.003.335,00dan Rp 15.630.298.462,00. Penurunan realisasi Belanja Modal sebesar 59,40 persen terutama disebabkan nilai nihil saldo akun belanja modal gedung dan bangunan pada TA 2012. Tidak terdapat pengembalian Belanja Modal pada TA 2012 dan TA 2011. Rincian Belanja Barang disajikan dalam tabel berikut ini. Tabel 12 Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2012 dan 2011 Uraian

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Modal Gedung dan Bangunan Belanja Modal Fisik Lainnya

Realisasi Belanja Bruto

TA 2012

TA 2011

6.299.343.335 46.660.000

6.346.003.335

Realisasi Belanja Netto


6.346.003.335

%

8.855.051.352

(2.555.708.017)

-28,86

6.737.247.110

(6.737.247.110)

-100,00

38.000.000

8.660.000

15.630.298.462

-

Pengembalian Belanja

Naik / (Turun)

15.630.298.462

(9.284.295.127) (9.284.295.127)

22,79

-59,40 -59,40

-19-


Belanja Transaksi

B.2.2. Belanja Transaksi Non-Kas

Non-Kas

Realisasi Belanja dari Transaksi Non Kas berasal dari pengesahan atas Hibah Langsung Jasa Luar Negeri yang tidak dianggarkan dalam DIPA TA 2012 sebesar Rp 17.563.727.625,00, atau turun sebesar Rp 37.446.807.198,00 atau 68,07 persen dari periode yang sama Tahun Anggaran sebelumnya. Belanja atas Hibah Langsung tersebut diklasifikasikan ke dalam Belanja Barang Non Kas yaitu pada akun Belanja Jasa untuk Pencatatan Jasa dari Hibah (Kode 522311).


-20-


C. PENJELASAN ATAS POS- POS NERACA C.1. Aset Lancar Kas Lainnya dan Setara Kas Rp 536.001.150,00.

C.1.1 Kas Lainnya dan Setara Kas Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp 536.001.150,00,00 dan Rp 809.363.470,00 yang merupakan kas berada di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, yaitu berupa pengembalian belanja perjalanan dinas dan honorarium yang belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal pelaporan. Kas Lainnya dan Setara Kas tersebut keseluruhannya telah disetor ke rekening Kas Negara dengan daftar Surat Setoran Bukan Pajak terlampir.

Piutang Bukan Pajak Rp 278.248.981,00

C.1.2

Piutang Bukan Pajak

Piutang

Bukan

Pajak

per

tanggal

31

Desember

2012

adalah

sebesar

Rp 278.248.981,00 yang merupakan semua hak atau klaim pihak lain atas uang, barang atau jasa yang dapat dijadikan kas dan belum diselesaikan pada akhir tahun anggaran. Tidak terdapat saldo Piutang Bukan Pajak pada Tahun Anggaran 2011. Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2012 pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian keseluruhannya merupakan piutang atas pemotongan penghasilan kepada 13 (tiga belas) orang debitor yang merupakan Pejabat/Pegawai pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang akan jatuh tempo pada Tahun Anggaran 2013. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang Bukan Pajak Rp 1.391.245,00

C.1.3

Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jangka Pendek per 31 Desember 2012

adalah

sebesar

Rp

1.391.245,00

yang

merupakan

estimasi

atas

ketidaktertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas masingmasing piutang. Tidak terdapat saldo

Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang

Jangka Pendek pada Tahun Anggaran 2011. Piutang jangka pendek per 31 Desember 2012 pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian keseluruhannya digolongkan dalam piutang dengan kualitas lancar, dengan demikian perhitungan penyisihan piutang tak tertagih jangka pendek menggunakan nilai penyisihan sebesar 0,5%. Persediaan Rp 1.072.644.674,00

C.1.4

Persediaan

Persediaan per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 masing-masing adalah sebesar Rp 1.072.644.674,00 dan Rp 897.875.501,00. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2012 dan 2011 adalah sebagai berikut: Catatan atas Laporan Keuangan

- 21 -


Tabel 13 RincianPersediaan No.

Uraian

2012

2011

1

Barang Konsum si

Rp

932.720.364

Rp

739.286.479

2

Barang Untuk Pem eliharaan

Rp

133.145.210

Rp

149.277.622

3

Persediaan Lainnya

Rp

6.779.100

Rp

9.311.400

Rp 1.072.644.674

Rp

897.875.501

Jumlah

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

Aset Tetap Rp 70.009.592.677,00

C.2

Aset Tetap

Saldo

aset

Tetap

per

31

Desember

2012

dan

2011

adalah

sebesar

Rp 70.009.592.677,00 dan Rp 63.288.724.242,00yang merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional

entitas.

Rincian

Aset

Tetap

Kementerian

Koordinator

Bidang

Perekonomian per 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut: Tabel 14 RincianAset Tetap No.

Uraian

31-Des-12

1

Peralatan dan Mesin

50.208.350.697

43.487.482.262

2

Gedung dan Bangunan

19.733.715.055

19.733.715.055

3

Aset Tetap Lainnya

67.526.925

67.526.925

Jumlah

Peralatan dan Mesin Rp 50.208.350.697,00

31-Des-11

Rp

70.009.592.677

Rp

63.288.724.242

C.2.1 Peralatan dan Mesin Saldo aset tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2012 dan 2011 adalah Rp 50.208.350.697,00 dan Rp 43.487.482.262,00. Realisasi Belanja dalam rangka perolehan Aset Peralatan dan Mesin pada Tahun Anggaran 2012 adalah sebesar Rp 6.299.343.335,00 yang merupakan belanja modal peralatan dan mesin. Sedangkan perolehan Peralatan dan Mesin dari pembelian

adalah

sebesar

Rp

6.156.783.335,00,

hibah

(masuk)

sebesar

Rp 419.415.100,00. Selisih antara realisasi belanja modal dengan hasil perolehan aset dari pembelian merupakan transaksi pengembangan nilai aset sebesar Rp 144.670.000,00. Tidak terdapat mutasi kurang atas peralatan dan mesin selama tahun 2012.


- 22 -


Kenaikan nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2011

43.487.482.262

Mutasi tambah: - pembelian

6.156.783.335

- hibah

419.415.100

- pengembangan Nilai Aset

144.670.000

Mutasi kurang:

-

Saldo per 31 Desember 2012

50.208.350.697

Transaksi penambahan saldo peralatan dan mesin melalui pembelian terdiri dari:

Mutasi Tambah (Pembelian) TA 2012

Nilai

Alat Besar

64.674.500

Alat Angkutan

2.660.570.900

Alat Bengkel dan Alat Ukur

5.790.400

Alat Kantor dan Rumah Tangga

1.065.255.687

Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar

490.869.783

Alat Laboratorium

23.067.000

Komputer

1.846.555.065

Pembelian s.d. 31 Desember 2012

6.156.783.335

Transaksi penambahan saldo peralatan dan mesin melalui hibah (masuk) merupakan Hibah dari Japan International Cooperation Agency berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Nomor BAST-03/S.MBU.3/12/2012 tanggal 4 Desember 2012, dengan nilai penyerahan sebesar Rp 420.135.100,00. Gedung dan Bangunan Rp 19.733.715.055,00

C.2.2 Gedung dan Bangunan Saldo

Gedung

dan

Bangunan

per

31

Desember

2012

adalah

sebesar

adalah

sebesar

Rp 19.733.715.055,00. Tidak terdapat mutasi selama tahun 2012. Aset Tetap Lainnya Rp 67.526.925,00

C.2.3

Aset Tetap Lainnya

Saldo Rp

Aset

Tetap

67.526.925,00.

Lainnya Aset

per

Tetap

31

Lainnya

Desember

2012

Kementerian

Koordinator

Bidang

Perekonomian secara fisik berupa koleksi Piala dan Buku Perpustakaan. Tidak terdapat mutasi selama tahun 2012.


- 23 -


Piutang Jangka Panjang Rp 1.018.776.907,00

C.3

Piutang Jangka Panjang

Nilai

Piutang

Jangka

Panjang

per

31

Desember

2012

adalah

sebesar

Rp 1.018.776.907,00; sedangkan pada Tahun Anggaran 2011 tidak terdapat saldo Piutang Jangka Panjang. Saldo Piutang Jangka Panjang merupakan nilai bersih antara Piutang Jangka Panjang Lainnya dikurangi nilai penyisihannya. Piutang Jangka Panjang Rp 1.023.896.389,00

C.3.1

Piutang Jangka Panjang Lainnya

Nilai Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp 1.023.896.389,00; sedangkan pada Tahun Anggaran 2011 tidak terdapat saldo Piutang Jangka Panjang Lainnya. Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2012 pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian keseluruhannya merupakan piutang atas pemotongan penghasilan kepada 9 (sembilan) orang debitor yang merupakan Pejabat/Pegawai pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang akan jatuh tempo setelah Tahun Anggaran 2013.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang Lainnya Rp 5.119.482,00

C.3.2

Penyisihan Piutang Tidak tertagih - Piutang Jangka Panjang Lainnya

Saldo Penyisihan Piutang tak Tertagih atas Piutang jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp 5.119.482,00,00; sedangkan pada Tahun Anggaran

2011

bersaldo

nihil.

Nilai

tersebut

merupakan

estimasi

atas

ketidaktertagihan Piutang Jangka Panjang Lainnya yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Piutang jangka panjang per 31 Desember 2012 pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian keseluruhannya digolongkan dalam piutang dengan kualitas lancar, dengan demikian perhitungan penyisihan piutang tidak tertagih atas piutang jangka panjang lainnya menggunakan nilai penyisihan sebesar 0,5%. Aset Lainnya Rp 217.680.750,00

C.4

Aset Lainnya

Jumlah Aset Lainnya per 31 Desember 2012 dan 2011 adalah tetap, yaitu Rp217.680.750,00 yang merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam aset lancar maupun aset tetap.

Aset Tak Berwujud Rp 217.680.750,00

C.4.1

Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2012 sebesar Rp 217.680.750,00 merupakan saldo nilai perangkat lunak (software). Tidak terdapat mutasi saldo selama tahun 2012.


- 24 -


KEWAJIBAN Kewajiban Jangka Pendek

C.5. Kewajiban Jangka Pendek

Utang kepada Pihak Ketiga Rp 42.169.490,00

C.5.1

Utang kepada Pihak Ketiga

Jumlah Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp 42.169.490,00 dan Rp 80.660.791,00 merupakan belanja yang masih harus dibayar. Utang Pihak Ketiga per tanggal pelaporan adalah berupa tagihan jasa telekomunikasi bulan Desember 2012 yang terutang kepada PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk.

Pendapatan Yang Ditangguhkan Rp 536.001.150,00

C.5.2

Pendapatan Yang Ditangguhkan

Jumlah Pendapatan yang Ditangguhkan per 31 Desember 2012 dan2011 masingmasing sebesar Rp 536.001.150,00 dan Rp 809.363.470,00 merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang belum disetorkan ke Kas Negara pada tanggal pelaporan. EKUITAS

Ekuitas Dana Lancar Rp 1.072.644.674,00

C.6. Ekuitas Dana Lancar

Cadangan Piutang Rp 276.857.736,00

C.6.1

Cadangan Piutang

Jumlah

Cadangan

Piutang

per

31

Desember

2012

adalah

sebesar

Rp 276.857.736,00 merupakan jumlah ekuitas dana lancar Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam bentuk piutang setelah dikurangi dengan penyisihan piutang tak tertagih. Tidak terdapat saldo Cadangan Piutang pada Tahun Anggaran 2011. Cadangan Persediaan Rp 1.072.644.674,00

C.6.2

Cadangan Persediaan

Jumlah Cadangan Persediaan per 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp 1.072.644.674,00 dan Rp 897.875.501,00 merupakan jumlah ekuitas dana lancar dalam bentuk persediaan.

Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek minus Rp 42.169.490,00

C.6.3

Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek

Jumlah Dana yang harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek per 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing sebesar minus Rp 42.169.490,00 dan minus Rp 80.660.791,00. Perkiraan tersebut merupakan bagian dari ekuitas dana yang disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek.

Ekuitas Dana Investasi Rp 70.227.273.427,00

C.7. Ekuitas Dana Investasi C.7.1

Diinvestasikan Dalam Aset Tetap

Jumlah Diinvestasikan dalam Aset Tetap per 31 Desember 2012 dan 2011 masingmasing

adalah

sebesar

Rp

70.009.592.677,00

dan

Rp

63.288.724.242,00

merupakan jumlah ekuitas dana yang diinvestasikan dalam bentuk Aset Tetap


- 25 -


C.7.2

Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya

Jumlah Diinvestasikan dalam Aset Lainnya per 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing adalah sebesar Rp 1.236.457.657,00 dan Rp 217.680.750,00 merupakan jumlah ekuitas dana yang diinvestasikan oleh Pemerintah Pusat dalam bentuk Aset Lainnya. D. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA D.1. TEMUAN DAN TINDAK LANJUT TEMUAN BPK Hasil temuan pemeriksaan dan rekomendasi BPK-RI atas Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun Anggaran 2011 telah ditindaklanjuti seluruhnya sebagaimana disampaikan dalam lampiran. D.2. INFORMASI PENDAPATAN DAN BELANJA AKRUAL Daftar

informasi

pendapatan

dan

belanja

akrual

disajikan

sebagaimana

disampaikan dalam lampiran. D.3. REKENING PEMERINTAH Pada

Tahun

Anggaran

2012

Kantor

Kementerian

Koordinator

Bidang

Perekonomian menggunakan dua rekening untuk menampung uang keperluan belanja Negara dalam rangka pelaksanaan APBN yang ditatausahakan oleh Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (427752) pada Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Departemen Keuangan dengan nomor rekening 0507.01.000149.30.3 dan Rekening Koran Bendahara Pengeluaran Sekretariat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (427755) pada Bank Rakyat Indonesia kantor Cabang Departemen Keuangan dengan nomor rekening 0507.01.000148.30.7. Kedua rekening tersebut bersaldo Nihil per tanggal 31Desember 2012, sebagaimana salinan rekening koran terlampir. D.4. PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN D.4.1. Piutang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Berdasarkan hasil pemantauan tindak lanjut atas Laporan Hasil Audit (LHA) Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun Anggaran 20072009, diketahui bahwa terdapat temuan yang belum selesai tindak lanjutnya sampai dengan akhir tahun anggaran 2012, yang terdiri atas: 1. Temuan yang telah ditindaklanjuti dengan pemotongan penghasilan dari Pejabat/Pegawai terkait yang sampai dengan 31 Desember 2012, saldo pemotongan penghasilan yang belum selesai dilaksanakan adalah sebesar Rp 1.302.145.370,00.


- 26 -


Pemotongan Penghasilan tersebut di atas dilakukan berdasarkan surat Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Nomor S-001 s.d. 073/SES.M.EKON/01/2012

tanggal

3

Januari

2012

dan

ND-01/TIM-

TAPF/01/2012 tanggal 9 Januari 2012. Surat-surat tersebut digunakan sebagai dokumen sumber dasar pencatatan pada akun Piutang Bukan Pajak sebesar Rp 278.248.981,00 dan akun Piutang Jangka Panjang Lainnya sebesar Rp

1.023.896.389,00

pada

neraca

Kementerian

Koordinator

Bidang

Perekonomian per 31 Desember 2012. Penagihan Piutang dilaksanakan oleh Kementerian

Koordinator

Bidang

Perekonomian

melalui

pemotongan

penghasilan atas Pejabat/Pegawai terkait (rincian terlampir) dan penyetoran dilakukan secara kolektif dengan Surat Setoran Bukan Pajak. 2. Temuan yang belum selesai diverifikasi oleh Tim Penyelesaian Kerugian Negara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dengan total nilai sebesar Rp 2.345.873.827,00. Nilai temuan tersebut belum dicatat dalam saldo Piutang dikarenakan belum selesainya proses verifikasi nilai temuan sehingga belum terdapat dokumen sumber pencatatan nilai piutang.

D.4.2. Penjelasan Tambahan atas Saldo Persediaan Berdasarkan Laporan Mutasi Barang Persediaan per 31 Desember 2012 diketahui bahwa terdapat barang persediaan yang tidak dipergunakan lagi sejak 1 Januari 2012, sebagaimana tabel berikut. Tabel 15 Rincian Persediaan yang Tidak Mengalami Mutasi Tahun Anggaran 2012 No

Uraian

Nilai (Rp)

1

Pita printer Epson 7754

9

270.000

2

Pita printer Epson LQ2180/SO15086

24

3.548.160

3

Pita printer Epson LQ300/SO 8750

20

5.940.000

4

Pita printer Epson LQ300/SO15586

22

4.356.000

5

Tinta canon BC-01

1

250.000

6

Tinta canon BC-02

2

500.000

7

Tinta canon BC-21

1

250.000

8

Tinta HP Deskjet /1823 D

5

2.125.000

9

Tinta HP Deskjet /15 D

26

7.745.608

10

Tinta HP Laserjet /51625 A

6

2.550.000

11

Tinta HP Deskjet /51641 A

5

2.125.000

12

Tinta HP Deskjet 5440/H470b/92 black

29

7.656.000

13

Tinta HP Deskjet 5440/H470b/93 colour

25

5.749.425

14

Tinta canon Pixma MP 830/8 black

4

698.200

15

Disket Verbathim Formated 3.5 HD

185

Jumlah Catatan atas Laporan Keuangan

Jumlah

6.023.600 49.786.993 - 27 -


Berdasarkan hal tersebut, pada Tahun Anggaran 2013, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian akan melakukan penelitian kembali terhadap kondisi barangbarang pada gudang persediaan berdasarkan hasil opname fisik per tanggal neraca tahun 2013 dan akan menindaklanjuti dengan penghapusan terhadap persediaan yang telah usang/rusak sesuai ketentuan yang berlaku.

D.4.3. Hibah Luar Negeri Disamping

sumber

dana

Rupiah

Murni,

Kementerian

Koordinator

Bidang

Perekonomian juga menerima sumber pembiayaan lain berupa Hibah Luar Negeri dari berbagai Lembaga Donor. Rinciannya dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Hibah terencana dari World Bank yang dianggarkan di dalam DIPA untuk proyek Multi Donor Facility for Trade and Investment Climate dengan Nomor Register 99993101 dengan pagu tahun 2012 sebesar Rp 3.292.437.000,00. 2. Hibah terencana dari World Bank yang dianggarkan di dalam DIPA untuk proyek Extractive Industries Transparency Iniative dengan Nomor Register 71682601 dengan pagu tahn 2012 sebesar Rp 7.681.630.000,00. 3. Hibah Langsung dalam bentuk Technical Cooperation dari JICA untuk proyek Capacity Development of Trade-Related Administration yang diterima melalui Asisten Deputi Urusan Peningkatan Ekspor Deputi Bidang Koordinasi Industri dan Perdagangan berdasarkan R/D tanggal 12 Maret 2010. Hibah dengan Nomor Register ini 71693301 bernilai JPY 320.000.000. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi Hibah Pasal 17, Realisasi Pendapatan dan Belanja Hibah berbentuk Jasa

diakui

sebesar

nominalnya

atau

estimasi

nilai

wajarnya

setelah

mendapatkan pengesahan dari KPPN, setelah sebelumnya disahkan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang selaku Unit Akuntansi Pembantu-BUN Pengelola Hibah. Pada tanggal 26 Desember 2012, realisasi Pendapatan dan Belanja Hibah Jasa Langsung Luar Negeri yang disahkan oleh KPPN untuk tahun 2012 adalah sebesar Rp 17.563.727.625,00. Pendapatan diakui dan dicatat oleh BUN (Kementerian

Keuangan)

sedangkan

Belanja

diakui

oleh

Kementerian

Koordinator Bidang Perekonomian sebagai Belanja dari Transaksi Non Kas dalam Laporan Realisasi Anggaran.


- 28 -


D.4.4.Revisi DIPA Selama Tahun 2012, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melakukan sembilan revisi DIPA, enam revisi DIPA pada Satuan Kerja 427752, dan tiga revisi DIPA pada Satuan Kerja 427755 dengan rincian sebagai berikut: No.

Dasar Revisi

Tanggal

Uraian Revisi

Satuan Kerja 427752 (Kantor Menko Perekonomian)

Revisi I

SuratDirjen Perbendaharaan S-1058/PB/2012

1 Februari 2012

Revisi Putih: Ralat kode lokasi dan up date penarikan

Revisi II

SP-311/PB.2/2012

28 Februari 2012

Revisi Kuning (penggantian Surat Pengesahan DIPA karena perubahan pagu)

Revisi III

S-2978/PB/2012

3 April 2012

Revisi Putih: Pergeseran dana antar jenis belanja pada Kegiatan Koordinasi Pengembangan Urusan Penataan Ruang dan Pengembangan Wilayah (Kode 06.2520); •

Revisi IV

S-5233/PB/2012

15 Juni 2012 •

Revisi V

SP-985/PB.2/2012

2 Agustus 2012

S-7982/PB/2012

3 Oktober 2012

Pergeseran dana antar kegiatan dalam satu Program, yaitu dari Kegiatan Peningkatan Pelayanan Perencanaan (2486) ke Kegiatan Peningkatan dan Pengelolaan Layanan Persidangan, Hukum, dan Humas (2487) sebesar Rp 6 Milyar. Pergeseran antar jenis belanja pada satu kegiatan, yaitu pergeseran Belanja Barang (52) ke belanja Modal (53) sebesar Rp 850 juta.

Revisi Kuning (penggantian Surat Pengesahan DIPA karena perubahan pagu) •

Revisi VI

rencana

•

Pembukaan blokir Program Sarana dan Prasarana Aparatur pada Kegiatan Peningkatan dan Pengelolaan Pelayanan Umum/Sarpras sebesar Rp 2.335.000.000,Pengesahan antar jenis belanja pada satu Output satu Kegiatan yaitu pergeseran belanja modal ke belanja barang sebesar Rp 1.423.900.000,-.

Satuan Kerja 427755 (Sekretariat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus)

Revisi I

S-1848/PB/2012

2 Agustus 2012

Pencairan blokir untuk belanja Tuition Fee diklat ke Luar Negeri sebesar Rp 120 juta pada akun Belanja Barang Non Operasional Lainnya (521219) dan Belanja Perjalanan Diklat Teknis ke Luar Negeri sebesar RP 204 juta pada akun Belanja Perjalanan lainnya – Luar Negeri (524219) pada Output Cadangan (blokir) (5047.999).

Revisi II

S-1794/AG/2012

12 Juli 2012

Pemotongan anggaran sebesar Rp 2.000.000.000,- TA 2012.

16 Agustus 2012

Pencairan blokir program Kooridnasi Kebijakan Perekonomian (035.01.06) pada kegiatan Kooridnasi Kebijakan Kawasan Ekonomi Khusus (06.5047) sebesar Rp 155.835.000,00.

Revisi III

S-6989/PB/2012


- 29 -

LAPORAN PENDUKUNG

Laporan Pendukung: • Laporan Realisasi Anggaran Belanja • Laporan Realisasi Pengembalian Belanja • Laporan Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah • Neraca Percobaan

LAPORAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA UNTUK SEMESTER YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2012 (DALAM RUPIAH) KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 035 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN BAGIAN ANGGARAN PELAKSANA

No

-

URAIAN

ANGGARAN

REALISASI

REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN

2

3

4

5

1 A

: -

0

1,576,473,195

1,576,473,195

0.00

0

1,576,473,195

1,576,473,195

0.00

a. Penerimaan Perpajakan

0

0

0

0.00

b. Penerimaan Negara Bukan Pajak

0

1,576,473,195

1,576,473,195

0.00

0

0

0

0.00

0

0

0

0.00

0

0

0

0.00

a. Penerimaan Perpajakan Non Kas

0

0

0

0.00

b. Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Kas

0

0

0

0.00

0

0

0

0.00

0

1,576,473,195

1,576,473,195

0.00

1. PENERIMAAN DALAM NEGERI

2. HIBAH II PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH TRANSAKSI NON KAS 1. PENERIMAAN DALAM NEGERI NON KAS

2. HIBAH NON KAS

JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH (A I + A II) BELANJA I BELANJA TRANSAKSI KAS

212,011,128,000

174,091,852,941

(

37,919,275,059)

82.11

Belanja Pegawai

39,953,542,000

33,254,145,143

(

6,699,396,857)

83.23

Belanja Barang

164,628,954,000

134,491,704,463

(

30,137,249,537)

81.69

(

Belanja Modal

7,428,632,000

6,346,003,335

1,082,628,665)

85.43

Pembayaran Bunga Utang

0

0

0

0.00

Subsidi

0

0

0

0.00

Hibah

0

0

0

0.00

Bantuan Sosial

0

0

0

0.00

Belanja Lain-lain

0

0

0

0.00

0

17,563,727,625

17,563,727,625

0.00

Belanja Pegawai Non Kas

0

0

0

0.00

Belanja Barang Non Kas

0

17,563,727,625

17,563,727,625

0.00

Belanja Modal Non Kas

0

0

0

0.00

Pembayaran Bunga Utang Non Kas

0

0

0

0.00

Subsidi Non Kas

0

0

0

0.00

Hibah Non Kas

0

0

0

0.00

Bantuan Sosial Non Kas

0

0

0

0.00

II BELANJA TRANSAKSI NON KAS

Belanja Lain-lain Non Kas

JUMLAH BELANJA (B I + B II) C

6

PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH I PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH TRANSAKSI KAS

B

% REALISASI ANGGARAN

0

0

212,011,128,000

191,655,580,566

(

0

0.00

20,355,547,434)

90.40

PEMBIAYAAN 1. PEMBIAYAAN DALAM NEGERI (NETO)

0

0

0

0.00

a. Perbankan Dalam Negeri

0

0

0

0.00

b. Non Perbankan Dalam Negeri (Neto)

0

0

0

0.00

2. PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (NETO)

0

0

0

0.00

a. Penarikan Pinjaman Luar Negeri

0

0

0

0.00

b. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri

0

0

0

0.00

0

0

0

0.00

JUMLAH PEMBIAYAAN (C.1 +C.2) ,

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN DAN BUN(TRANSAKSI KAS) UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2012 (DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 035 : BAGIAN ANGGARAN PELAKSANA

KD. LAPORAN : LRPK.B01 : 28/01/13 TANGGAL : 1 HAL : lui_pend01 PROG. ID :

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REALISASI

KODE

URAIAN

ESTIMASI PENDAPATAN

1

2

3

BULAN INI 4

PENDAPATAN

JUMLAH SAMPAI DENGAN BULAN INI 5

PENGEMBALIAN SAMPAI DENGAN BULAN INI 6

JUMLAH NETTO SAMPAI DENGAN BULAN INI

% REAL. PEND 8

7

I. IKHTISAR MENURUT MAP I

Penerimaan Dalam Negeri

42

PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

423

PENDAPATAN PNBP LAINNYA

4231

Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) serta Pendapatan dari Penjualan

42312


423129

Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya

Jumlah Penerimaan 42312 42314


423141

Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan

Jumlah Penerimaan 42314 Jumlah Penerimaan 4231

0

13,050,000

13,050,000

0

13,050,000

0.00

0

13,050,000

13,050,000

0

13,050,000

0.00

0

14,220

156,420

0

156,420

0.00

0

14,220

156,420

0

156,420

0.00

0

13,064,220

13,206,420

0

13,206,420

0.00

0.00

4239


42391


423911

Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat TAYL

0

0

55,744,750

0

55,744,750

423913

Penerimaan Kembali Belanja Lainnya TAYL

0

38,473,358

896,297,574

0

896,297,574

0.00

0

38,473,358

952,042,324

0

952,042,324

0.00

0

0

611,224,451

0

611,224,451

0.00

0

0

611,224,451

0

611,224,451

0.00

0

38,473,358

1,563,266,775

0

1,563,266,775

0.00

0

51,537,578

1,576,473,195

0

1,576,473,195

0.00

0

51,537,578

1,576,473,195

0

1,576,473,195

0.00

0

51,537,578

1,576,473,195

0

1,576,473,195

0.00

0

51,537,578

1,576,473,195

0

1,576,473,195

0.00

Jumlah Penerimaan 42391 42399


423999

Pendapatan Anggaran Lain-lain

Jumlah Penerimaan 42399 Jumlah Penerimaan 4239 Jumlah Penerimaan 423 Jumlah Penerimaan 42 Jumlah Penerimaan Dalam Negeri JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN DAN BUN(TRANSAKSI KAS) UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2012 (DALAM RUPIAH)


KD. LAPORAN : LRPK.B01 : 28/01/13 TANGGAL : 2 HAL : lui_pend01 PROG. ID :

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REALISASI

KODE

URAIAN

ESTIMASI PENDAPATAN

1

2

3

BULAN INI 4

PENDAPATAN

JUMLAH SAMPAI DENGAN BULAN INI 5

PENGEMBALIAN SAMPAI DENGAN BULAN INI 6

JUMLAH NETTO SAMPAI DENGAN BULAN INI 7

% REAL. PEND 8

II. IKHTISAR MENURUT ESELON 01

MENKO BIDANG PEREKONOMIAN

JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH

0

51,537,578

1,576,473,195

0

1,576,473,195

0.00

0

51,537,578

1,576,473,195

0

1,576,473,195

0.00

0

51,537,578

1,576,473,195

0

1,576,473,195

0.00

0

51,537,578

1,576,473,195

0

1,576,473,195

0.00

III. IKHTISAR MENURUTPUSAT-WILAYAH 0199

PUSAT

JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENGEMBALIAN PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN DAN BUN UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2012 (DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 035

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

BAGIAN ANGGARAN PELAKSANA

-

: -

KD. LAPORAN : LRPK.B01 : 28/01/13 TANGGAL : 1 HAL : lui_penblank PROG. ID : REALISASI PENGEMBALIAN PENDAPATAN

KODE

URAIAN

ESTIMASI PENDAPATAN

1

2

3

4

---.---.---.---.---.---

---.---.---.---.---.---

JUMLAH PENGEMBALIAN PENDAPATAN DAN HIBAH

JUMLAH SAMPAI DENGAN BULAN LALU

BULAN INI 5

---.---.---.---.---.---

JUMLAH SAMPAI DENGAN BULAN INI

% REAL. PEND

6

7

---.---.---.---.---.---

---.---

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA (TRANSAKSI KAS) BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN DAN BUN UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2012 (dalam rupiah)


Kode Lap. Tanggal Halaman Prog.Id

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REALISASI BELANJA

URAIAN

KODE

1

2

ANGGARAN SEMULA

3

ANGGARAN SETELAH REVISI

4

BULAN INI

5

JUMLAH S/D BULAN INI

PENGEMBALIAN S/D BULAN INI

6

7

JUMLAH NETO S/D BULAN INI

8

: LRBKB 01 : 28 Januari 2013 1 : : lu_lrabi1b % REALISASI ANGGARAN

9

SISA ANGGARAN

10

I. IKHTISAR MENURUT SUMBER DANA 01

RUPIAH MURNI

01

PELAYANAN UMUM

01

LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI

06

Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 01 . 01

14,000,000,000

12,000,000,000

2,831,490,718

10,738,981,416

(

442,578,710)

10,296,402,706

89.49

1,261,018,584

14,000,000,000

12,000,000,000

2,831,490,718

10,738,981,416

(

442,578,710)

10,296,402,706

89.49

1,261,018,584

(

191,778,026)

62,485,867,179

81.72

14,016,403,795

0

4,418,799,032

88.38

581,200,968

66,904,666,211

82.13

14,597,604,763

03

PELAYANAN UMUM

01


91,482,300,000

76,694,049,000

8,872,893,232

62,677,645,205

02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kemenko Perekonomian

5,000,000,000

5,000,000,000

3,549,455,032

4,418,799,032

96,482,300,000

81,694,049,000

12,422,348,264

67,096,444,237

(

191,778,026)

3,000,000,000

2,300,000,000

122,955,120

2,292,304,020

(

15,075,000)

2,277,229,020

99.67

7,695,980

3,000,000,000

2,300,000,000

122,955,120

2,292,304,020

(

15,075,000)

2,277,229,020

99.67

7,695,980

113,482,300,000

95,994,049,000

15,376,794,102

80,127,729,673

(

649,431,736)

79,478,297,937

83.47

15,866,319,327

52,932,000,000

39,100,000,000

6,180,002,345

33,805,466,984

(

315,880,400)

33,489,586,584

86.46

5,294,533,016

52,932,000,000

39,100,000,000

6,180,002,345

33,805,466,984

(

315,880,400)

33,489,586,584

86.46

5,294,533,016

1,500,000,000

1,150,000,000

373,023,801

1,066,988,174

(

3,825,000)

1,063,163,174

92.78

83,011,826

1,500,000,000

1,150,000,000

373,023,801

1,066,988,174

(

3,825,000)

1,063,163,174

92.78

83,011,826

JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 01 . 03 06

PEMBANGUNAN DAERAH

06

Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 01 . 06 JUMLAH BELANJA FUNGSI 01

04

EKONOMI

01

PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA, KOPERASI, DAN UKM

06


02

TENAGA KERJA

06


03

PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN





URAIAN

KODE

1 06

2 Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 04 . 03

04

PENGAIRAN

06


05

BAHAN BAKAR DAN ENERGI

06


06

PERTAMBANGAN

06


JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 04 . 05

JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 04 . 06 07

INDUSTRI DAN KONSTRUKSI

06


08

TRANSPORTASI

06


09

TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

06


90

EKONOMI LAINNYA

06


JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 04 . 09

JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 04 . 90 JUMLAH BELANJA FUNGSI 04

ANGGARAN SEMULA

3


4

BULAN INI

5



6

7


8


9

SISA ANGGARAN

10

15,000,000,000

11,800,000,000

2,947,233,093

10,640,200,509

(

112,028,800)

10,528,171,709

90.17

1,159,799,491

15,000,000,000

11,800,000,000

2,947,233,093

10,640,200,509

(

112,028,800)

10,528,171,709

90.17

1,159,799,491

3,500,000,000

2,800,000,000

666,639,594

2,588,359,178

(

9,175,000)

2,579,184,178

92.44

211,640,822

3,500,000,000

2,800,000,000

666,639,594

2,588,359,178

(

9,175,000)

2,579,184,178

92.44

211,640,822

15,000,000,000

10,810,000,000

2,024,063,489

8,740,308,327

(

148,653,050)

8,591,655,277

80.85

2,069,691,673

15,000,000,000

10,810,000,000

2,024,063,489

8,740,308,327

(

148,653,050)

8,591,655,277

80.85

2,069,691,673

1,600,000,000

1,300,000,000

253,136,200

1,157,373,425

(

3,400,000)

1,153,973,425

89.03

142,626,575

1,600,000,000

1,300,000,000

253,136,200

1,157,373,425

(

3,400,000)

1,153,973,425

89.03

142,626,575

1,300,000,000

1,300,000,000

47,093,900

1,236,422,387

(

10,440,200)

1,225,982,187

95.11

63,577,613

1,300,000,000

1,300,000,000

47,093,900

1,236,422,387

(

10,440,200)

1,225,982,187

95.11

63,577,613

9,000,000,000

7,150,000,000

1,691,408,653

6,214,829,359

(

93,378,239)

6,121,451,120

86.92

935,170,641

9,000,000,000

7,150,000,000

1,691,408,653

6,214,829,359

(

93,378,239)

6,121,451,120

86.92

935,170,641

2,200,000,000

2,000,000,000

315,510,350

1,622,671,833

(

41,541,870)

1,581,129,963

81.13

377,328,167

2,200,000,000

2,000,000,000

315,510,350

1,622,671,833

(

41,541,870)

1,581,129,963

81.13

377,328,167

9,600,000,000

7,800,000,000

2,009,397,356

7,218,084,881

(

78,492,160)

7,139,592,721

92.54

581,915,119

9,600,000,000

7,800,000,000

2,009,397,356

7,218,084,881

(

78,492,160)

7,139,592,721

92.54

581,915,119

111,632,000,000

85,210,000,000

16,507,508,781

74,290,705,057

(

816,814,719)

73,473,890,338

87.19

10,919,294,943





URAIAN

KODE

1

2

06

PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM

90

PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN LAINNYA

06

Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 06 . 90 JUMLAH BELANJA FUNGSI 06 JUMLAH BELANJA SUMBER DANA 01

09

ANGGARAN SEMULA

3


4

BULAN INI

5



6

7


8


9

SISA ANGGARAN

10

22,600,000,000

18,504,300,000

3,697,008,218

16,845,105,612

(

216,131,781)

16,628,973,831

91.03

1,659,194,388

22,600,000,000

18,504,300,000

3,697,008,218

16,845,105,612

(

216,131,781)

16,628,973,831

91.03

1,659,194,388

22,600,000,000

18,504,300,000

3,697,008,218

16,845,105,612

(

216,131,781)

16,628,973,831

91.03

1,659,194,388

247,714,300,000

199,708,349,000

35,581,311,101

171,263,540,342

(

1,682,378,236)

169,581,162,106

85.76

28,444,808,658

2,668,000,000

2,790,595,000

282,114,500

1,300,175,000

0

1,300,175,000

46.59

1,490,420,000

2,668,000,000

2,790,595,000

282,114,500

1,300,175,000

0

1,300,175,000

46.59

1,490,420,000

0

7,681,630,000

1,073,535,903

2,651,279,685

0

2,651,279,685

34.51

5,030,350,315

0

7,681,630,000

1,073,535,903

2,651,279,685

0

2,651,279,685

34.51

5,030,350,315

0

1,830,554,000

265,553,650

559,236,150

0

559,236,150

30.55

1,271,317,850

0

1,830,554,000

265,553,650

559,236,150

0

559,236,150

30.55

1,271,317,850

2,668,000,000

12,302,779,000

1,621,204,053

4,510,690,835

0

4,510,690,835

36.66

7,792,088,165

HIBAH LUAR NEGERI

04

EKONOMI

01


06


05


06


90

EKONOMI LAINNYA

06

Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 04 . 90 JUMLAH BELANJA FUNGSI 04 JUMLAH BELANJA SUMBER DANA 09

JUMLAH BELANJA

2,668,000,000

12,302,779,000

1,621,204,053

4,510,690,835

4,510,690,835

36.66

7,792,088,165

250,382,300,000

212,011,128,000

37,202,515,154

175,774,231,177

(

1,682,378,236)

0

174,091,852,941

82.91

36,236,896,823

250,382,300,000

212,011,128,000

37,202,515,154

175,774,231,177

(

1,682,378,236)

174,091,852,941

82.91

36,236,896,823

250,382,300,000

212,011,128,000

37,202,515,154

175,774,231,177

(

1,682,378,236)

174,091,852,941

82.91

36,236,896,823

II. IKHTISAR MENURUT ESELON I

01


JUMLAH BELANJA





URAIAN

KODE

1

2

ANGGARAN SEMULA

3


4

BULAN INI

5



6

7



8

9

SISA ANGGARAN

10

III. IKHTISAR MENURUT PUSAT WILAYAH

0199

INSTANSI PUSAT

JUMLAH BELANJA

250,382,300,000

212,011,128,000

37,202,515,154

175,774,231,177

(

1,682,378,236)

174,091,852,941

82.91

36,236,896,823

250,382,300,000

212,011,128,000

37,202,515,154

175,774,231,177

(

1,682,378,236)

174,091,852,941

82.91

36,236,896,823

8,952,244,000

8,952,244,000

490,242,200

6,006,676,400

0

6,006,676,400

67.10

2,945,567,600

276)

109,046

21.56

397,678

IV. IKHTISAR MENURUT JENIS BELANJA-MAK 51 5111

BELANJA PEGAWAI Belanja Gaji dan Tunjangan PNS

511111


511119

Belanja Pembulatan Gaji PNS

207,000

507,000

9,150

109,322

511121


454,544,000

534,544,000

38,493,550

466,949,120

0

466,949,120

87.35

67,594,880

511122


137,334,000

137,334,000

10,271,610

130,693,192

0

130,693,192

95.16

6,640,808

511123


4,006,275,000

4,004,475,000

260,660,000

3,581,509,850

3,770,000)

3,577,739,850

89.44

422,965,150

511125


691,381,000

616,481,000

21,135,408

403,802,228

0

403,802,228

65.50

212,678,772

511126


354,036,000

354,036,000

34,155,000

347,850,140

0

347,850,140

98.25

6,185,860

511129

Belanja Uang Makan PNS

1,687,224,000

1,683,624,000

418,037,000

1,121,720,650

0

1,121,720,650

66.63

561,903,350

511151

Belanja Tunjangan Umum PNS JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111

5115

(

(

286,455,000

286,455,000

16,025,000

188,525,000

(

1,110,000)

187,415,000

65.81

97,930,000

16,569,700,000

16,569,700,000

1,289,028,918

12,247,835,902

(

4,880,276)

12,242,955,626

73.92

4,321,864,098

144,375,000

0

0

0

0

0.00

144,375,000

Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS

511512

Belanja Tunjangan Pegawai Non PNS

0

511519

Belanja Tunjangan Lainnya Non PNS

0

25,478,000

0

0

0

0

0.00

25,478,000

0

169,853,000

0

0

0

0

0.00

169,853,000

JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5115





URAIAN

KODE

1 5122 512211

2

512411

Belanja Uang Lembur

Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)

JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51 52

4

BULAN INI

5



6

7



8

9

SISA ANGGARAN

10

634,284,000

464,431,000

0

0

0

0

0.00

464,431,000

634,284,000

464,431,000

0

0

0

0

0.00

464,431,000

22,749,558,000

22,749,558,000

1,614,333,048

21,015,044,517

(

3,855,000)

21,011,189,517

92.38

1,734,513,483

22,749,558,000

22,749,558,000

1,614,333,048

21,015,044,517

(

3,855,000)

21,011,189,517

92.38

1,734,513,483

39,953,542,000

39,953,542,000

2,903,361,966

33,262,880,419

(

8,735,276)

33,254,145,143

83.25

6,690,661,581

1,379,800,000

3,022,025,000

520,088,080

2,174,688,620

0

2,174,688,620

71.96

847,336,380

48,000,000

51,000,000

8,901,500

34,049,550

0

34,049,550

66.76

16,950,450

0

854,910,000

81.43

194,970,000

Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito

JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5124

5211

3


Belanja Lembur

JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122 5124

ANGGARAN SEMULA

: LRBKB 01 : 28 Januari 2013 5 : : lu_lrabi1b

BELANJA BARANG Belanja Barang Operasional

521111


521114

Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat

521115

Belanja Honor Operasional Satuan Kerja

1,021,080,000

1,049,880,000

352,455,000

854,910,000

521119


4,413,652,000

4,437,052,000

484,285,380

3,620,735,695

(

268,427)

3,620,467,268

81.60

816,316,305

6,862,532,000

8,559,957,000

1,365,729,960

6,684,383,865

(

268,427)

6,684,115,438

78.09

1,875,573,135


Belanja Barang Non Operasional

521211

Belanja Bahan

11,974,226,000

10,295,400,000

2,344,171,136

7,284,943,559

521213

Belanja Honor Output Kegiatan

27,084,570,000

17,464,516,000

5,021,902,000

16,154,612,000

521219


45,922,219,000

25,120,714,000

5,709,650,575

21,595,340,550

84,981,015,000

52,880,630,000

13,075,723,711

45,034,896,109

600,000,000

420,000,000

16,927,750

1,320,000,000

960,000,000

360,000,000

240,000,000


0

7,284,943,559

70.76

3,010,456,441

531,310,000)

15,623,302,000

92.50

1,309,904,000

1,107,250)

21,594,233,300

85.97

3,525,373,450

532,417,250)

44,502,478,859

85.16

7,845,733,891

250,576,875

0

250,576,875

59.66

169,423,125

56,287,863

637,719,751

0

637,719,751

66.43

322,280,249

4,438,622

22,474,582

0

22,474,582

9.36

217,525,418

( ( (

Belanja Jasa

522111


522112


522113






URAIAN

KODE

1

2

522119

Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya

522131

Belanja Jasa Konsultan

522141 522151 522191

Belanja Jasa Lainnya

7

18,398,000,000

17,364,722,000

3,854,235,710

12,052,117,697

Belanja Sewa

4,932,940,000

3,781,198,000

535,738,691


6,265,195,000

4,491,105,000

898,975,000



8

9

SISA ANGGARAN

10

0

0

0.00

0

68,143,739)

11,983,973,958

69.41

5,312,604,303

2,669,174,120

0

2,669,174,120

70.59

1,112,023,880

3,027,230,000

0

3,027,230,000

67.41

1,463,875,000

(

185,000,000

3,154,466,000

558,799,560

754,433,820

34,643,900,000

30,411,491,000

5,925,403,196

19,413,726,845

960,000,000

1,610,000,000

290,635,125

1,080,084,209

3,160,739,000

3,171,264,000

431,864,866

2,539,710,279

4,120,739,000

4,781,264,000

722,499,991

3,619,794,488

1,302,115,000

1,302,115,000

3,847,400

1,264,410,966

0

42,948,946,000

43,329,622,000

6,736,145,775

40,061,152,056

(

44,251,061,000

44,631,737,000

6,739,993,175

41,325,563,022

(

1,280,000,000

1,271,000,000

0

1,232,066,740

25,468,399,000

22,092,875,000

2,307,211,370

18,854,916,354

(

26,748,399,000

23,363,875,000

2,307,211,370

20,086,983,094

(

201,607,646,000

164,628,954,000

30,136,561,403

136,165,347,423

(

6,571,112,000

7,228,632,000

4,162,591,785

6,299,343,335

6,571,112,000

7,228,632,000

4,162,591,785

6,299,343,335

(

0

754,433,820

23.92

2,400,032,180

68,143,739)

19,345,583,106

63.84

10,997,764,155

0

1,080,084,209

67.09

529,915,791

0

2,539,710,279

80.09

631,553,721

0

3,619,794,488

75.71

1,161,469,512

1,264,410,966

97.10

37,704,034

871,970,331)

39,189,181,725

92.46

3,268,469,944

871,970,331)

40,453,592,691

92.59

3,306,173,978

0

1,232,066,740

96.94

38,933,260

200,843,213)

18,654,073,141

85.34

3,237,958,646

200,843,213)

19,886,139,881

85.97

3,276,891,906

1,673,642,960)

134,491,704,463

82.71

28,463,606,577

0

6,299,343,335

87.14

929,288,665

0

6,299,343,335

87.14

929,288,665

Belanja Pemeliharaan

Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231 Belanja Perjalanan Dalam Negeri

524111

Belanja Perjalanan Biasa

524119

Belanja Perjalanan Lainnya JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241 Belanja Perjalanan Luar Negeri

524211

Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri

524219

Belanja Perjalanan Lainnya - Luar Negeri JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5242 JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52 BELANJA MODAL

5321

Belanja Modal Peralatan dan Mesin

532111

Belanja Modal Peralatan dan Mesin JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321

5331

6 0

523121

53

5


0


5242

4

BULAN INI


0

523111

5241

3


2,582,765,000


ANGGARAN SEMULA

: LRBKB 01 : 28 Januari 2013 6 : : lu_lrabi1b

Belanja Modal Gedung dan Bangunan





URAIAN

KODE

1 533121

2 Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5331

5361

Belanja Modal Lainnya

536111

Belanja Modal Lainnya JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5361 JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53

JUMLAH BELANJA

ANGGARAN SEMULA

3


4

BULAN INI

5



6

7



8

9

SISA ANGGARAN

10

2,200,000,000

0

0

0

0

0

0.00

0

2,200,000,000

0

0

0

0

0

0.00

0

50,000,000

200,000,000

0

46,660,000

0

46,660,000

23.33

153,340,000

50,000,000

200,000,000

0

46,660,000

0

46,660,000

23.33

153,340,000

8,821,112,000

7,428,632,000

4,162,591,785

6,346,003,335

0

6,346,003,335

85.43

1,082,628,665

250,382,300,000

212,011,128,000

37,202,515,154

175,774,231,177

1,682,378,236)

174,091,852,941

82.91

36,236,896,823

(

LAPORAN REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN DAN BUN UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2012 (dalam rupiah) KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 035 : BAGIAN ANGGARAN PELAKSANA

: LRBKB 01 : 28 Januari 2013 1 : : lu_lrapbi1b



URAIAN

KODE

1

2

ANGGARAN SEMULA

3


4

JUMLAH S/D BULAN YANG LALU

BULAN INI


5

6

7


SISA ANGGARAN

8

9

I. IKHTISAR MENURUT SUMBER DANA 01

RUPIAH MURNI

01

PELAYANAN UMUM

01

LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI

06

Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA SUB FUNGSI 01 . 01

03

PELAYANAN UMUM

01


06

PEMBANGUNAN DAERAH

06


JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA SUB FUNGSI 01 . 03

JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA SUB FUNGSI 01 . 06 JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA FUNGSI 01 04

EKONOMI

01


06


02

TENAGA KERJA

06


03

PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN

06


0

0

349,597,180

92,981,530

442,578,710

0.00

0

0

0

349,597,180

92,981,530

442,578,710

0.00

0

0

0

174,388,899

17,389,127

191,778,026

0.00

0

0

0

174,388,899

17,389,127

191,778,026

0.00

0

0

0

15,075,000

0

15,075,000

0.00

0

0

0

15,075,000

0

15,075,000

0.00

0

0

0

539,061,079

110,370,657

649,431,736

0.00

0

0

0

312,055,400

3,825,000

315,880,400

0.00

0

0

0

312,055,400

3,825,000

315,880,400

0.00

0

0

0

3,825,000

0

3,825,000

0.00

0

0

0

3,825,000

0

3,825,000

0.00

0

0

0

15,232,500

96,796,300

112,028,800

0.00

0

0

0

15,232,500

96,796,300

112,028,800

0.00

0





URAIAN

KODE

1

2

04

PENGAIRAN

06


05


06



JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA SUB FUNGSI 04 . 05 06

PERTAMBANGAN

06


07

INDUSTRI DAN KONSTRUKSI

06


08

TRANSPORTASI

06


09

TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

06



JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA SUB FUNGSI 04 . 09 90

EKONOMI LAINNYA

06

Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA SUB FUNGSI 04 . 90 JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA FUNGSI 04

06

PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM

90

PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN LAINNYA

ANGGARAN SEMULA

3


4


BULAN INI


5

6

7


SISA ANGGARAN

8

9

0

0

4,675,000

4,500,000

9,175,000

0.00

0

0

0

4,675,000

4,500,000

9,175,000

0.00

0

0

0

24,000,000

124,653,050

148,653,050

0.00

0

0

0

24,000,000

124,653,050

148,653,050

0.00

0

0

0

3,400,000

0

3,400,000

0.00

0

0

0

3,400,000

0

3,400,000

0.00

0

0

0

10,440,200

0

10,440,200

0.00

0

0

0

10,440,200

0

10,440,200

0.00

0

0

0

25,234,500

68,143,739

93,378,239

0.00

0

0

0

25,234,500

68,143,739

93,378,239

0.00

0

0

0

37,806,270

3,735,600

41,541,870

0.00

0

0

0

37,806,270

3,735,600

41,541,870

0.00

0

0

0

75,092,160

3,400,000

78,492,160

0.00

0

0

0

75,092,160

3,400,000

78,492,160

0.00

0

0

0

511,761,030

305,053,689

816,814,719

0.00

0





URAIAN

KODE

1 06

2 Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA SUB FUNGSI 06 . 90 JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA FUNGSI 06 JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA SUMBER DANA 01

JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA

ANGGARAN SEMULA

3


4


BULAN INI


5

6

7


SISA ANGGARAN

8

9

0

0

158,788,978

57,342,803

216,131,781

0.00

0

0

0

158,788,978

57,342,803

216,131,781

0.00

0

0

0

158,788,978

57,342,803

216,131,781

0.00

0

0

0

1,209,611,087

472,767,149

1,682,378,236

0.00

0

0

0

1,209,611,087

472,767,149

1,682,378,236

0.00

0

0

0

1,209,611,087

472,767,149

1,682,378,236

0.00

0

0

0

1,209,611,087

472,767,149

1,682,378,236

0.00

0

0

0

1,209,611,087

472,767,149

1,682,378,236

0.00

0

0

0

1,209,611,087

472,767,149

1,682,378,236

0.00

0

II. IKHTISAR MENURUT ESELON I

01



III. IKHTISAR MENURUT PUSAT WILAYAH

0199

INSTANSI PUSAT


IV. IKHTISAR MENURUT JENIS BELANJA-MAK 51 5111

PENGEMBALIAN BELANJA PEGAWAI Pengembalian Belanja Gaji dan Tunjangan PNS

511119

Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS

0

0

276

0

276

0.00

0

511123

Pengembalian Belanja Tunj. Struktural PNS

0

0

3,060,000

710,000

3,770,000

0.00

0

511151

Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS

0

0

0

1,110,000

1,110,000

0.00

0

0

0

3,060,276

1,820,000

4,880,276

0.00

0

0

0

0

3,855,000

3,855,000

0.00

0

JUMLAH PENGEMBALIAN SUB KELOMPOK BELANJA 5111 5124 512411

Pengembalian Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito Pengembalian Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)





URAIAN

KODE

1

2 JUMLAH PENGEMBALIAN SUB KELOMPOK BELANJA 5124 JUMLAH PENGEMBALIAN KELOMPOK BELANJA 51

52 5211 521119

3


4


BULAN INI


5

6

7


SISA ANGGARAN

8

9

0

0

0

3,855,000

3,855,000

0.00

0

0

0

3,060,276

5,675,000

8,735,276

0.00

0

0

0

0

268,427

268,427

0.00

0

0

0

0

268,427

268,427

0.00

0

280,362,500

250,947,500

531,310,000

0.00

0

PENGEMBALIAN BELANJA BARANG Pengembalian Belanja Barang Operasional Pengembalian Belanja Barang Operasional Lainnya JUMLAH PENGEMBALIAN SUB KELOMPOK BELANJA 5211

5212

ANGGARAN SEMULA

Pengembalian Belanja Barang Non Operasional

521213

Pengembalian Belanja Honor Output Kegiatan

0

0

521219

Pengembalian Belanja Barang Non Operasional Lainnya

0

0

1,018,000

89,250

1,107,250

0.00

0

0

0

281,380,500

251,036,750

532,417,250

0.00

0

0

0

0

68,143,739

68,143,739

0.00

0

0

0

0

68,143,739

68,143,739

0.00

0

0

0

727,048,398

144,921,933

871,970,331

0.00

0

0

0

727,048,398

144,921,933

871,970,331

0.00

0

0

0

198,121,913

2,721,300

200,843,213

0.00

0

0

0

198,121,913

2,721,300

200,843,213

0.00

0

0

0

1,206,550,811

467,092,149

1,673,642,960

0.00

0

0

0

1,209,611,087

472,767,149

1,682,378,236

0.00

0

JUMLAH PENGEMBALIAN SUB KELOMPOK BELANJA 5212 5221 522131

Pengembalian Belanja Jasa Pengembalian Belanja Jasa Konsultan JUMLAH PENGEMBALIAN SUB KELOMPOK BELANJA 5221

5241 524119

Pengembalian Belanja Perjalanan Dalam Negeri Pengembalian Belanja Perjalanan Lainnya JUMLAH PENGEMBALIAN SUB KELOMPOK BELANJA 5241

5242 524219

Pengembalian Belanja Perjalanan Luar Negeri Pengembalian Belanja Perjalanan Lainnya - Luar Negeri JUMLAH PENGEMBALIAN SUB KELOMPOK BELANJA 5242 JUMLAH PENGEMBALIAN KELOMPOK BELANJA 52


NERACA TINGKAT KEMENTERIAN/ LEMBAGA PER 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 (DALAM RUPIAH) KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 035

Kode Laporan: : Tanggal : Halaman

NSAIKLT 10/04/13 1

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN Kenaikan (Penurunan)

JUMLAH NAMA PERKIRAAN 2012

2011

Jumlah

%

2

3

4

5

Kas Lainnya dan Setara Kas

536,001,150

809,363,470

Piutang Bukan Pajak

278,248,981

0

1,391,245)

0

276,857,736

1 ASET ASET LANCAR

(

273,362,320)

(

33.77)

278,248,981

0.00

1,391,245)

0.00

0

276,857,736

0.00

1,072,644,674

897,875,501

174,769,173

19.46

1,885,503,560

1,707,238,971

178,264,589

10.44

Peralatan dan Mesin

50,208,350,697

43,487,482,262

6,720,868,435

15.45

Gedung dan Bangunan

19,733,715,055

19,733,715,055

0

0.00

67,526,925

67,526,925

0

0.00

70,009,592,677

63,288,724,242

6,720,868,435

10.61

1,023,896,389

0

1,023,896,389

0.00

5,119,482)

0

5,119,482)

0.00

1,018,776,907

0

1,018,776,907

0.00

217,680,750

217,680,750

0

0.00

217,680,750

217,680,750

0

0.00

73,131,553,894

65,213,643,963

7,917,909,931

12.14

42,169,490

80,660,791

(

38,491,301)

(

47.71)

536,001,150

809,363,470

(

273,362,320)

(

33.77)

JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

578,170,640

890,024,261

(

311,853,621)

(

35.03)

JUMLAH KEWAJIBAN

578,170,640

890,024,261

(

311,853,621)

(

35.03)

276,857,736

0

276,857,736

0.00

1,072,644,674

897,875,501

174,769,173

19.46

80,660,791)

38,491,301

1,307,332,920

817,214,710

490,118,210

59.97

70,009,592,677

63,288,724,242

6,720,868,435

10.61

1,236,457,657

217,680,750

1,018,776,907

468.01

71,246,050,334

63,506,404,992

7,739,645,342

12.18

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak

(

Piutang Bukan Pajak (Netto) Persediaan JUMLAH ASET LANCAR

(

ASET TETAP

Aset Tetap Lainnya JUMLAH ASET TETAP PIUTANG JANGKA PANJANG Piutang Jangka Panjang lainnya Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang Lainnya

(

JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG

(

ASET LAINNYA Aset Tak Berwujud JUMLAH ASET LAINNYA JUMLAH ASET KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Utang kepada Pihak Ketiga Pendapatan Yang Ditangguhkan

EKUITAS DANA EKUITAS DANA LANCAR Cadangan Piutang Cadangan Persediaan Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR

(

42,169,490)

(

(

47.71)

EKUITAS DANA INVESTASI Diinvestasikan Dalam Aset Tetap Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI

NERACA TINGKAT KEMENTERIAN/ LEMBAGA PER 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 (DALAM RUPIAH) KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 035

Kode Laporan: : Tanggal : Halaman

NSAIKLT 10/04/13 2

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN Kenaikan (Penurunan)

JUMLAH NAMA PERKIRAAN 1

2012

2011

Jumlah

%

2

3

4

5

JUMLAH EKUITAS DANA

72,553,383,254

64,323,619,702

8,229,763,552

12.79


73,131,553,894

65,213,643,963

7,917,909,931

12.14

,

Kode Laporan : : Tanggal : Halaman

NERACA PERCOBAAN TINGKAT KEMENTERIAN/ LEMBAGA PER 31 DESEMBER 2012 ( DALAM RUPIAH ) KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA

: 035

KODE KODE TRANS PERKIRAAN

NPSAIKT 10-04-13 1


NAMA PERKIRAAN 3

DEBET

KREDIT

4

5

1

2

0

111821

Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran

536,001,150

0

115212

Piutang Lainnya

278,248,981

0

115612

Piutang dari KPPN

0

116212

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya

0

117111

Barang Konsumsi

932,720,364

0

117113

Bahan untuk Pemeliharaan

133,145,210

0

117199

Persediaan Lainnya

0

132111

Peralatan dan Mesin

50,208,350,697

0

133111

Gedung dan Bangunan

19,733,715,055

0

135121

Aset Tetap Lainnya

0

155111

Piutang Jangka Panjang lainnya

0

156911

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang Lainnya

0

162151

Software

0

212111

Belanja pegawai yang masih harus dibayar

36,848,624

0

212112

Belanja barang yang masih harus dibayar

102,244,268

0

212191

Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya

0

219611

Pendapatan Yang Ditangguhkan

0

219711

Utang Kepada KUN

0

311311

Cadangan Piutang

0

311411

Cadangan Persediaan

0

311611

Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek

0

321211

Diinvestasikan Dalam Aset Tetap

0

321311

Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya

1,236,457,657

2

511111

Allotment Belanja Gaji Pokok PNS

8,952,244,000

2

511119

Allotment Belanja Pembulatan Gaji PNS

507,000

2

511121

Allotment Belanja Tunj. Suami/Istri PNS

534,544,000

2

511122

Allotment Belanja Tunj. Anak PNS

137,334,000

2

511123

Allotment Belanja Tunj. Struktural PNS

2

511125

Allotment Belanja Tunj. PPh PNS

616,481,000

2

511126

Allotment Belanja Tunj. Beras PNS

354,036,000

2

511129

Allotment Belanja Uang Makan PNS

2

511151

Allotment Belanja Tunjangan Umum PNS

286,455,000

2

511512

Allotment Belanja Tunjangan Pegawai Non PNS

144,375,000

2

511519

Allotment Belanja Tunjangan Lainnya Non PNS

25,478,000

2

512211

Allotment Belanja Uang Lembur

2

512411

Allotment Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)

20,355,547,434 1,391,245

6,779,100

67,526,925 1,023,896,389 5,119,482 217,680,750

96,923,402 536,001,150 1,576,473,195 276,857,736 1,072,644,674 42,169,490 70,009,592,677

4,004,475,000

1,683,624,000

464,431,000 22,749,558,000



: 035


NPSAIKT 10-04-13 2


NAMA PERKIRAAN 3

DEBET

KREDIT

4

5

1

2

2

521111

Allotment Belanja Keperluan Perkantoran

2

521114

Allotment Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat

2

521115

Allotment Belanja Honor Operasional Satuan Kerja

1,049,880,000

2

521119

Allotment Belanja Barang Operasional Lainnya

4,437,052,000

2

521211

Allotment Belanja Bahan

10,295,400,000

2

521213

Allotment Belanja Honor Output Kegiatan

17,464,516,000

2

521219

Allotment Belanja Barang Non Operasional Lainnya

25,120,714,000

2

522111

Allotment Belanja Langganan Listrik

420,000,000

2

522112

Allotment Belanja Langganan Telepon

960,000,000

2

522113

Allotment Belanja Langganan Air

240,000,000

2

522131

Allotment Belanja Jasa Konsultan

2

522141

Allotment Belanja Sewa

3,781,198,000

2

522151

Allotment Belanja Jasa Profesi

4,491,105,000

2

522191

Allotment Belanja Jasa Lainnya

3,154,466,000

2

523111

Allotment Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

1,610,000,000

2

523121

Allotment Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

3,171,264,000

2

524111

Allotment Belanja Perjalanan Biasa

1,302,115,000

2

524119

Allotment Belanja Perjalanan Lainnya

2

524211

Allotment Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri

2

524219

Allotment Belanja Perjalanan Lainnya - Luar Negeri

2

532111

Allotment Belanja Modal Peralatan dan Mesin

2

536111

Allotment Belanja Modal Lainnya

3

423129

Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya

13,050,000

3

423141

Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan

156,420

3

423911

Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat TAYL

55,744,750

3

423913

Penerimaan Kembali Belanja Lainnya TAYL

896,297,574

3

423999

Pendapatan Anggaran Lain-lain

611,224,451

3

511111


3

511119

Belanja Pembulatan Gaji PNS

3

511119

Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS

3

511121


466,949,120

3

511122


130,693,192

3

511123


3

511123

Pengembalian Belanja Tunj. Struktural PNS

3

511125


403,802,228

3

511126


347,850,140

3,022,025,000 51,000,000

17,364,722,000

43,329,622,000 1,271,000,000 22,092,875,000 7,228,632,000 200,000,000

6,006,676,400 109,322 276

3,581,509,850 3,770,000



: 035


NPSAIKT 10-04-13 3


NAMA PERKIRAAN 3

DEBET

KREDIT

4

5

1

2

3

511129

Belanja Uang Makan PNS

3

511151

Belanja Tunjangan Umum PNS

3

511151

Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS

3

512411

Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)

3

512411

Pengembalian Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)

3

521111


3

521114

Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat

3

521115

Belanja Honor Operasional Satuan Kerja

3

521119


3

521119

Pengembalian Belanja Barang Operasional Lainnya

3

521211

Belanja Bahan

3

521213

Belanja Honor Output Kegiatan

3

521213

Pengembalian Belanja Honor Output Kegiatan

3

521219


3

521219

Pengembalian Belanja Barang Non Operasional Lainnya

3

522111


250,576,875

3

522112


637,719,751

3

522113


3

522131

Belanja Jasa Konsultan

3

522131

Pengembalian Belanja Jasa Konsultan

3

522141

Belanja Sewa

2,669,174,120

3

522151


3,027,230,000

3

522191

Belanja Jasa Lainnya

3

522311

Belanja Jasa untuk Pencatatan Jasa dari Hibah

3

523111


1,080,084,209

3

523121

Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

2,539,710,279

3

524111

Belanja Perjalanan Biasa

1,264,410,966

3

524119

Belanja Perjalanan Lainnya

3

524119

Pengembalian Belanja Perjalanan Lainnya

3

524211

Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri

3

524219

Belanja Perjalanan Lainnya - Luar Negeri

3

524219

Pengembalian Belanja Perjalanan Lainnya - Luar Negeri

3

532111

Belanja Modal Peralatan dan Mesin

3

536111

Belanja Modal Lainnya

1,121,720,650 188,525,000 1,110,000 21,015,044,517 3,855,000 2,174,688,620 34,049,550 854,910,000 3,620,735,695 268,427 7,284,943,559 16,154,612,000 531,310,000 21,595,340,550 1,107,250

22,474,582 12,052,117,697 68,143,739

754,433,820 17,563,727,625

40,061,152,056 871,970,331 1,232,066,740 18,854,916,354 200,843,213 6,299,343,335 46,660,000 JUMLAH

288,547,136,944

288,547,136,944

LAPORAN BARANG PENGGUNA •

Catatan Ringkas Barang Milik Negara

•

Laporan Barang Milik Negara Intrakomptabel, Ekstrakomptabel dan Gabungan

LAPORAN REKENING PEMERINTAH

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN DAFTAR REKENING PER 31 Desember 2012

IDENTITAS REKENING NOMOR URUT

NAMA

KELOMPOK

KODE

TUJUAN

SALDO PER 31 Desember 2012

PERSETUJUAN

NOMOR REKENING

NAMA REKENING

BANK

REKENING

SATKER

PEMBUKUAN REKENING

US DOLLAR

RUPIAH

STATUS

KPPN PEMBERI PERSETUJUAN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

0507.01.000149.30.3

Bendahara Pengeluaran 35 Perekonomian

Bank Rakyat Indonesia

20

427752

Operasional Kantor Kantor Menko Perekonomian BA 035.427752

0

0

1

KPPN Jakarta I

2

0507.01.000148.30.7

Bendahara Pengeluaran BA 69 Perekonomian

Bank Rakyat Indonesia

20

427755

Operasional Kantor Sekretariat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus BA.035.427755

0

0

1

KPPN Jakarta I

-

0

Jumlah

TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN BPK-RI

TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN BPK-RI ATAS LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TAHUN ANGGARAN 2011 TEMUAN

REKOMENDASI

TINDAK LANJUT NILAI PENYERAHAN ASET ATAU PENYETORAN UANG KE KAS NEGARA

KETERANGAN

Kemenko Perekonomian telah menindaklanjuti dengan menerbitkan: 1. Surat Edaran Sekretaris Kemenko Bidang Perekonomian No.08/SES.M.EKON/08/2012 tanggal 6 Agustus 2012 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pembayaran Honorarium Tim di Lingkungan Unit Eselon I/Inspektorat Kementerian Kooridnator Bidang Perekonomian; 2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Usulan Pembentukan Tim Nomor SOP-01/SES.M.EKON/ 08/2012 tanggal efektif 6 Agustus 2012; 3. Standar Operasional Prosedur (SOP) Usulan Pembayaran Honorarium Tim Nomor SOP-02/SES.M.EKON/08/2012 tanggal efektif 6 Agustus 2012.

-

Selesai ditindaklanjuti dan dilaksanakan sesuai dengan rekomendasi

No. Uraian

Jumlah

1

Nilai

Uraian

Jumlah

Nilai

Uraian Tindak Lanjut

-

BPK merekomendasikan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian agar meminta Sekretaris Kemenko Perekonomian membuat Prosedur Operasi Standar dalam penatausahaan penerbitan dan pembayaran honor tim.

1

-

1.

Sistem Pengendalian Intern atas Mekanisme Penerbitan Surat Keputusan Pembentukan Tim pada Kemenko Perekonomian Masih Lemah.

2.

Petugas UAKPB pada Kemenko Perekonomian belum sepenuhnya memperbaharui daftar barang ruangan.

1

-

Meminta Kepala Biro sebagai Kuasa UAKPB untuk mengawasi dan membina petugas UAKPB agar menjalankan tugas sesuai ketentuan yang berlaku.

1

-

Kemenko Perekonomian telah menindaklanjuti dengan menerbitkan: 1. Surat Sekretaris Kemenko Perekonomian Nomor S-330/ SES.M.EKON/06/2012 tanggal 12 Juni 2012 berisi permintaan kepada Kepala Biro Umum untuk melakukan Pengawasan dan Pembinaan secara intensif kepada petugas UAKPB. 2. Surat Kepala Biro Umum Nomor S-365/ SET.M.EKON.3/ 06/2012 tanggal 22 Juni 2012 menyampaikan arahan kepada Kepala Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan untuk memerintahkan petugas UAKPB untuk melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan yang berlaku dan memperbaharui Daftar Barang Ruangan; 3. Nota Dinas laporan rapat evaluasi dan pembahasan permasalahan terkait hasil Pemeriksaan yang dihadiri Pegawai/Petugas yang terkait dengan penyusunan Laporan Keuangan dan Notulen Rapat Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kemenko Bidang Perekonomian, khususnya terkait Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN);

-


3.

Kemenko Perekonomian Belum Melakukan Mekanisme Tuntutan Ganti Rugi Sebagai Tindak Lanjut Temuan Inspektorat Kemenko Perekonomian.

1

-

BPK merekomendasikan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian agar meminta Sekretaris Kemenko Perekonomian segera membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN).

1

-

Kemenko Perekonomian telah menindaklanjuti dengan menerbitkan: 1. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor PER-40/M.EKON/ 08/2012 tanggal 3 Agustus 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan 2. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor KEP-59/M.EKON/ 08/2012 tanggal 3 Agustus 2012 tentang Tim Penyelesaian Kerugian Negara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

-


- 1-

TEMUAN

REKOMENDASI

TINDAK LANJUT

No. Uraian

Jumlah

Nilai

Uraian

4.

Bendahara pengeluaran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian belum memotong pajak penghasilan atas honor dari dana operasional menteri Sebesar Rp37.198.000,00

1

37.198.000

BPK merekomendasikan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian agar: 1. meminta Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) membina bendahara pengeluaran; 2. menyelesaikan kekurangan pemotongan pajak sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan..

5.

Terdapat kelebihan pembayaran ke kontraktor Sebesar Rp126.000.000,00 atas pekerjaan renovasi ruang kerja gedung Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

1

126.000.000

BPK merekomendasikan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian agar: 1. meminta KPA membina pejabat pembuat komitmen (PPK); 2. menyelesaikan kelebihan pembayaran sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan penyelesaian tuntutan kerugian negara.

NILAI PENYERAHAN ASET ATAU PENYETORAN UANG KE KAS NEGARA

KETERANGAN

Jumlah

Nilai

Uraian Tindak Lanjut

2

37.198.000

Kemenko Perekonomian telah menindaklanjuti dengan menerbitkan: 1) Surat Sekretaris Kemenko Perekonomian Nomor S-331/ SES.M.EKON /06/2012 tanggal 12 Juni 2012 kepada Bendahara Pengeluaran untuk menyelesaikan kekurangan pemotongan pajak dan menyetorkannya ke kas negara; 2) Surat Bendahara Pengeluaran Nomor S-01/Bend. Pengeluaran/06/2012 tanggal 14 Juni 2012 kepada Sekretaris Kemenko Perekonomian, berisi: a. Penyetoran ke kas negara sebesar Rp 37.198.000,- telah dilakukan pada tanggal 4 April 2012 dengan bukti setor Surat Setoran Pajak. b. Pelaksanaan pembinaan Bendahara telah dilaksanakan dengan dilaksanakannya Bimbingan Kewajiban Perpajakan Bendahara pada tangal 11 Juni 2012, berdasarkan Surat Kepala Bagian Keuangan Nomor S-082/SET.M.EKON.3.3/06/2012 tanggal 1 Juni 2012 dan Surat Tugas Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Sawah Besar II Nomor ST-1084/WPJ.06/ KP.1401/2012 .

Rp 37.198.000,-


2

126.000.000

Kemenko Perekonomian telah menindaklanjuti dengan: 1) Surat Sekretaris Kemenko Perekonomian Nomor S-287/ SES.M.EKON/06/2012 tanggal 21 Mei 2012 kepada Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan 2491 TA 2011 untuk menindaklanjuti temuan dimaksud; 2) Nota Dinas Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan 2491 TA 2011 Nomor ND-07/PPK2491/TA2011/SETMENKO/05/ 2012 tanggal 7 Mei 2012 hal tindak lanjut LHP BPK TA 2011; 3) Telah dilakukan penyetoran ke Kas Negara sebesar Rp 100.000.000,- pada tanggal 22 Mei 2012, sebesar Rp 10.000.000,- pada tanggal 22 Oktober 2012, dan sebesar Rp 16.000.000,- pada tanggal 29 Oktober 2012, dengan bukti setor berupa Surat Setoran Bukan Pajak.

Rp 126.000.000,-


- 2-

LAMPIRAN

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4, Jakarta Pusat 10710 Bagian Keuangan Telp. 3522003 Fax. 3511467

INFORMASI PENDAPATAN DAN BELANJA SECARA AKRUAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2012 BA ESELON I UAPPA-W SATKER

No

1

: 035 : 01 : 0199 : 427752

Pendapatan/Belanja Kode akun Uraian

522112


KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN INSTANSI PUSAT KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

Realisasi Menurut Basis Kas (Rp)

637.719.751

Penyesuaian Akrual (Rp) Tambah Kurang

42.169.490

Informasi Akrual

679.889.241

Dokumen sumber Tagihan Pihak Ketiga bulan Desember 2012 (PT. Telekomunikasi Indonesia)

Daftar SSBP setelah Tanggal Neraca Akun Kas Lainnya dan Setara Kas (Pengembalian Belanja yang Belum Disetrokan per tanggal 31 Desember 2012) No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

NTPN 0510100309050103 0312000513030707 0412070701000407 1307110809060614 0206150911030506 1406141511041115 1003130507010202 0805010014140414 1400121507080712 1005101315121214 0614020004020715 0408151106050611 0803120511020800 1003110502050302 0708150503040204 1105060806081113 1100001314090313 1214141101061002 0101011402000003 205101306101111 1201070911001307 0800110407101004 0306090105050510 0812080610151404 0313010108151409 1300050312061113 1507080812020411 JUMLAH

Tanggal 10/01/2013 10/01/2013 09/01/2013 09/01/2013 09/01/2013 09/01/2013 10/01/2013 14/01/2013 11/01/2013 10/01/2013 16/01/2013 21/01/2013 21/01/2013 21/01/2013 08/01/2013 08/01/2013 08/01/2013 08/01/2013 08/01/2013 03/01/2013 03/01/2013 08/01/2013 08/01/2013 08/01/2013 08/01/2013 08/01/2013 08/01/2013

Nilai 230.000 704.000 425.000 1.700.000 4.725.000 33.660.000 16.490.000 118.141.850 7.880.000 4.140.000 5.550.000 1.275.000 5.415.000 159.137.500 6.825.000 2.550.000 1.147.500 650.000 160.000 421.400 421.400 1.590.000 1.000.000 2.550.000 1.425.000 32.087.500 125.700.000 536.001.150

Pengembalian Pengembalian Pengembalian Pengembalian Pengembalian Pengembalian Pengembalian Pengembalian Pengembalian Pengembalian Pengembalian Pengembalian Pengembalian Pengembalian Pengembalian Pengembalian Pengembalian Pengembalian Pengembalian Pengembalian Pengembalian Pengembalian Pengembalian Pengembalian Pengembalian Pengembalian Pengembalian

Keterangan Uang Sidang 22-24 November 2012 Uang Sidang tgl 27-29 Agustus 2012 Honr Tim Sungai Danau Waduk Honor Tim Persampahan dan Drainase Honor Tim Konflik Tata Ruang Honor Tim Kerja KP3EI Jan-Jun 2012 Honor Tim Kebijakan Pengembangan Kawasan Strategis Uang Makan bulan Desember 2012 Perjadin Tangerang 27-29 Oktober 2012 Honor Panitia Pengadaan Sewa Mobil Honotr Tim Fiskal/PKBL Honor Tim Percepatan Pembangunan NTT Honor Tim Kajian Sistem PengukuranLogistik Honor Tim Kerja Pengembangan Sislognas Honor tim PKLN Juli-September 2012 Honor Ti, Koordinasi Fiskal Honor Koordinasi Pekerja Imigran TKI Kelebihan Airport Tax dan uang sidang Kelebihan Transport Solo Kelebihan Pembayaran Perjadin Ke China a.n. Supartien K Kelebihan Pembayaran Perjadin Ke China a.n. Ani S. Kelebihan Biaya Penginanapan a.n. Totok Hari Kelebihan Pembayaran Biaya Penginapan a.n. Pandam T Honor Tim Pengembangan UMKM a.n. Edy Putra dkk Honor Tim Evaluasi Pengembangan Kepariwisataan Honor Tim Evaluasi dan Kerjasama Teknik JICA Honor Tim Persiapan NSW

LAPORAN KEUANGAN. (Asersi Final) Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4 Jakarta Pusat

Recommend Documents