Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized
40466 Laporan Hasil Pemantauan Konflik di Aceh 1 Juni – 31Juli 2006 World Bank/DSF Sebagai bagian dari program dukungan analisis bagi proses perdamaian, Program Konflik Pengembangan Masyarakat di Bank Dunia Jakarta menggunakan metodologi pemetaankonflik melalui surat kabar untuk merekam dan mengkategorikan semua laporan tentang insiden dan konflik di Aceh yang diberitakan di dua surat kabar daerah (Serambi dan Aceh Kita). Program ini mempublikasikan perkembangan per bulan, sejauh mungkin didukung oleh kinjungan ke lapangan, yang terangkum dalam dalam bahasa Inggris dan Indonesia.1 Pada dua bulan yang lalu, hanya satu kejadian terkait dengan GAM-Pemerintah Indonesia yang dilaporkan di koran-koran lokal. Kejadian di Aceh Utara adalah yang serius, walapun, dan menyebabkan satu korban kematian, dua korban luka-luka dan kerusakan pada kendaraan milik AMM. GAM, militer dan perwakilan masyarakat sipil bermaksud untuk berangkat dari BRA, agen reintegrasi. Pengembangan ini tidak secara total diduga-duga dan telah ditransformasikan secara efektif oleh BRA ke dalam agen yang politiknya sedikit dalam pelaksanaan program reintegrasi. Pengesahan Undang-undang pada tanggal 11 Juli disambut beragam respon. AMM dan perwakilan GAM dan Pemerintah Indonesia sendiri setuju bahwa peraturan dalam bentuk tulisan yang isinya kesepakatan (MoU), walaupun GAM merasa beberapa artikel tidak memuaskan. Dalam perbandingannya, demonstrasi masyarakat sipil menjadi meningkat sepanjang bulan Juli ini. Walaupun ini merupakan kelanjutan dari laporan yang sedang ditulis, mereka tidak seperti termotivasi dengan ketidaksetujuan yang serius terhadap Undang-undang. Daripada, mereka muncul untuk mengindikasi seluruh masyarakat Aceh, bukan hanya GAM dan kelompok politik, yang memiliki harapan besar untuk perjanjian perdamaian dan keuntungan-keuntungan yang membawa mereka di masa datang. Laporan ini juga mengarsibawahi beberapa temuan dari studi-studi Fasilitas Bantuan Desentralisasi (DSF). Sebuah evaluasi dari bantuan BRA sebelumnya untuk mantan GAM mengindikasikan sejumlah ha-hal yang positif serta tantangan-tantangan di masa datang. Keseluruhan, ini menyarankan kepada lembaga donor dan organisasi-organisasi bantuan harus bekerja sama dengan BRA untuk mengembangan strategi mata pencaharian yang menyeluruh dan terkoordinasi. Sebuah loka karya di UNSYIAH memulai sebuah dialog tentang bagaimana cara terbaik dalam menangani konflik dan sengketa yang melingkupi pilkada (pemilihan kepala daerah), walaupun kejadian yang terkait dengan pilkada baru sedikit. Konflik tingkat lokal berkelanjutan untuk mengingatkan tingginya kasus sepanjang Juni dan Juli ini. Lebih positif lagi, jumlah kejadian yang terkait dengan tsunami menurun di bulan Juli hingga jumlah yang terendah sejak sengketa yang terkait stunami mulai meningkat di bulan Oktober tahun lalu. Hanya satu insiden konflik yang berhubungan dengan GAM-RI dilaporkan pada bulan Juni dan Juli Dalam kurun waktu dua bulan, hanya ada satu insiden yang berhubungan dengan konflik GAM-RI dilaporkan dalam surat kabar lokal (lihat Gambar 1). Meskipun demikian, insiden tersebut adalah kejadian serius dengan satu korban meninggal dan tiga luka-luka.
1
Ada keterbatasan dalam pemetaan menggunakan surat kabar terutama untuk insiden tingkat provinsi; surat kabar yang secara umum hanya memberitakan tentang berita tingkat daerah, tidak mengangkat semua kasus dan pemberitaan miring dalam melaporkan kasus-kasus tertentu. Untuk informasi lebih lanjut atau yang berminat dapat dilihat di: Patrick Barron dan Joanne Sharpe (2005). “Counting Conflict: Using Newspaper Reports to Understand Violence in Indonesia”, Indonesian Social Development Paper No. 7. Jakarta: World Bank. Laporan ini merupakan perkembangan pemantauan per bulan, bisa diakses melalui: www.conflictanddevelopment.org. Data tersedia bagi siapa saja yang berminat, untuk mendapatkan semua dataset tersebut silahkan hubungi Samuel Clark di:
[email protected].
1
Gambar 1: Insiden GAM-RI berdasarkan bulan
Pada tanggal 3 Juli, insiden GAM-RI di Paya Bakong, Aceh Utara, menyebabkan satu orang mantan GAM tewas dan korban luka dari pihak polisi dan mantan anggota GAM. Laporan menyebutkan, insiden terjadi pada saat AMM dengan GAM kabupaten dan perwakilan militer tiba di posko militer TNI, sekitar 30 kilometer dari Lhoksumawe. AMM dipanggil setelah masyarakat sekitar marah dan memprotes pada posko militer menanggapi peristiwa pemukulan tanpa sebab terhadap warga. Menanggapi laporan tersebut, AMM segera meminta penyelidikan dan dua hari kemudian (5 Juli) polisi dan militer mengumumkan tim penyelidikan gabungan. Penyelidikan akan dibahas pada rapat CoSA ke-40, yang akan dilaksanakan. Serupa dengan salah satu insiden sebelumnya yang telah terjadi sejak awal tahun,2 surat kabar dan AMM melaporkan indikasi bahwa insiden ini bukan indikasi situasi menurun keamanan maupun hubungan GAM-RI. Namun lebih kejadian ini leboh pada rendahnya disiplin militer and rentannya hubungan antara masyarakat-militer. GAM, militer dan perwakilan sipil keluar BRA Setelah banyak negosisasia terjadi di belakangnya, pada tanggal 11 Juni GAM dan militer, juga perwakilan sipil, memutuskan untuk keluar dari Komite Pengendali (Steering Committee) Badan Reintegrasi Aceh (BRA). Kepergian GAM dan militer bukannya tiba-tiba, namun sebagai hasil dari kompromi politik atas negosiasi-negosiasi yang sudah berjalan. Tekanan diantara para anggota komite politik tinggi ini meningkat setelah beberapa anggota meminta partisipasi dari kelompok anti-separatis. Keluarnya GAM dan militer ini berarti merubah BRA menjadi lebih sebagai badan yang kurang terpolitisasi dan terfokus pada pelaksanaan bimbingan reintegrasi. Daripada langsung berpartisipasi dalam badan tersebut, GAM dan masyarakat sipil akan memberi perspektif dan pendapat kepada BRA melalui mekanisme Forum Bersama. Pengesahan UU-PA menyebabkan reaksi berbeda-beda Pada tanggal 11 Juli, DPR RI di Jakarta mengsahkan undang-undang yang secara efektif melaksanakan persetujuan perdamaian. Undang-undang baru ini berisi 273 pasal dalam 88 halaman (Kotak 1 meringkas beberapa bagian penting). Sebelum pengesahan UU tersebut, baik GAM maupun kelompok masyarakat sipil menyatakan ketidakpuasan mereka terhadap isi dan proses pembuatannya. GAM menyatakan keinginannya untuk melaporkan hal ini kepada AMM, memperlihatkan ketidak puasan mereka pada bagian kekuasaan pemerintah pusat untuk membuat Undang-Undang yang memengaruhi Aceh (pasal 7 dan 11), fungsi Dewan Perwakilan Rakyat (pasal 8), peranan TNI di Aceh (pasal 192), dan pendekatan
2
Lihat, misalnya, Laporan Hasil www.conflictanddevelopment.org.
Pemantauan
2
Konflik
untuk
bulan
Mei
pada
website:
Kotak 1: Gambaran Kunci UU PA Umum • Pemerintahan Aceh mengatur semua sektor publik kecuali yang merupakan kekuasaan pemerintahan pusat, termasuk hubungan luar negeri, pertahanan, keamanan, keadilan, hubungan moneter, fiskal nasional, dan beberapa fungsi bidang keagamaan (pasal 7) Ekonomi • Aceh to menerima 70% pemasukan minyak dan gas; 80% dari perhutanan, hasil laut, tambang dan energi panas bumi (pasal 181) • Tambahan 2% dari DAU selama 15 tahun dan 1% untuk 5 tahun berikutnya • Perusahaan-perusahaan Penambangan harus mendirikan Dana Pengembangan Masyarakat (pasal 159) Politik • Partai politik lokal (pasal 257) • Kandidat independen hanya untuk pemilu pertama (pasal 256) Hukum • Pengadilan HAM didirikan di Aceh (pasal 228) • Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi berdasarkan ketentuan yang berlaku (pasal 229) • Hak untuk menjalankan hukum Syariah (pasal 125) Keamanan • TNI melindungi persatuan Indonesia (pasal 202) Socio-budaya • Wali Nanggroe diangkat sebagai lembaga non politis non pemerintah (pasal 96) Peraturan lanjutan yang diminta • Paling sedikit empat peraturan daerah • Three presidential decrees • At least 58 provincial qanun and 35 district qanun
terbiasa terhadap hak asasi manusia (pasal 215).3 Sementara itu, kelompok masyarakat sipil, termasuk SIRA, mengadakan demonstrasi di sebagian besar kota-kota besar. Secara umum, demonstrasi berjalan damai, paling banyak menyebabkan terganggunya jalur kendaraan di Bireun dan Aceh Utara.
Pengesahan Undang-Undang tersebut disambut dengan reaksi yang berbeda-beda. Beberapa kelompok masyarakat sipil tetap meneruskan untuk menggelar demonstrasi, namun elemen masyarakat yang lain menunjukkan kepuasan mereka secara umum terhadap undangundang yang baru. AMM mengadakan pertemuan CoSA pada tanggal 22 Juli bersama perwakilan GAM dan RI untuk membicarakan UU PA. Ketiga pihak dalam pertemuan itu, termasuk GAM, setuju bahwa undang-undang tersebut secara umum sejalan dengan isi MoU, namun meminta agar pemerintah menjelaskan dua perubahan: satu, penggunaan kata “konsultasi” di pasal 8, bukannya “persetujuan” di klausul 1.1.2 MoU; dan kedua, peranan TNI seperti yang dijelaskan pada pasal 202 dibandingkan dengan klausul 4.11 MoU. Demonstrasi dan penolakan publik meski tetap berlanjut sampai laporan ini ditulis, sepertinya menimbulkan perasaan baru tentang kebebasan berpolitik yang dibawa tentang MoU, daripada sebagai kesalahpahaman yang serius mengenai interpretasi UU PA. Secara umum, keadaan ini dapat dianggap sebagai pengingat bahwa seluruh Aceh, tidak hanya GAM dan elit politik, memiliki pengharapan tinggi dari perjanjian perdamaian dan keuntungan-keuntungan yang akan diperoleh dimasa depan. Evaluasi atas bantuan mata pencaharian bagi mantan GAM menunjukkan beberapa tantangan Sebagai dukungan teknis untuk BRA, pada bulan Juni Bank Dunia mengadakan kajian lapangan atas bantuan yang disalurkan kepada mantan anggota GAM melalui sistem mendanai proposal mata pencaharian. Sampai saat ini BRA telah menyetujui 29 proposal menyangkut 965 mantan GAM. Gambar 2 menunjukkan bahwa kombatan memilih mata pencaharian yang sebagian besar di wilayah pedesaan. Meski sebagian besar proposal masih berada di tahap-tahap awal pelaksanaan, penelitian menunjukkan beberapa isu dan tantangan yang relevan terhadap metode bimbingan pengantar mata pencaharian ini maupun program mata pencaharian lainnya.
3
These pre-UU PA complaints of GAM were reported in ‘GAM akan Laporkan ke AMM’ Aceh Kita, 8 July 2006.
3
Gambar 2: Jumlah proposal GAM berdasarkan sektor
Satu, sebagian besar kombatan bekerja mulai dari ketrampilan tingkat rendah dan membutuh dukungan tambahan untuk membimbing mereka dalam merealisasi proposal mereka. Kedua, sistem proposal tidak mencakup angka yang cukup dari mantan GAM dan menunjukkan bahwa bantuan mata pencaharian sangat butuh diluaskan. Ketiga, sistem proposal yang ada saat ini, dengan memfokuskan hanya pada mantan GAM, tidak memfasilitasi reintegrasi antara GAM yang kembali dan dan masyarakat penerima. Empat, peraturan dan prosedur eligibilitas, verifikasi dan pelaporan yang tidak jelas bagi penerima keuntungan (dan masyarakat) membuat keslahfahaman. Terakhir, kurangnya bantuan saat ini pada masyarakat dampak konflik digabung kecemburuan dan ketegangan tingkat masyarakat mengisyaratkan program mata pencaharian secara individual seharusnya dilaksanakan bersama dengan bantuan masyarakat. Secara umum, temuan-temuan ini menunjukkan bahwa donor dan organisasi pendukung lainnya agar bekerja lebih dekat dengan BRA dalam rangka mengembangkan strategi dukungan mata pencaharian yang skala besar dan terkoordinasi. Workshop KIP fokus pada manajemen sengketa yang berhubungan dengan pemilu Dalam rangka membimbing KIP (Komite Independen Pemilu) membangun mekanisme dalam menanggulangi konflik pemilu, pada akhir bulan Juni Fakultas Hukum UNSYIAH mengadakan sebuah workshop untuk menyoroti pelajaran yang diambil dari pemilu Indonesia sebelumnya. Berdasarkan penelitian pemilihan legislatif 2004, presentasi Decentralization Support Facility (DSF) membuat empat rekomendasi dalam menangani konflik selama pemilihan yang akan datang:4 Satu, memberdayakan Komite Pengawas Pemilihan (KPP) untuk memantau dan benar-benar memecahkan sengketa administrasi pemilu ketika hal itu terjadi; kedua mengadakan aturan kampanye dan mobilisasi bekerjasama dengan partai dan kandidat dalam upaya menghindari pertengkaran antar partai dan pendukung partai; ketiga meyakinkan kerjasama antar lembaga dengan mendirikan “Krisis Pemilu atau Pusat Koordinasi” yang menyatukan KIP, KPP, Polisi dan ketua partai dalam rangka memfasilitasi respon cepat dan terpadu terhadap konflik pemilu. Keempat, menyatukan pemimpin partai dan masyarakat sipil, termasuk GAM, dalam upaya membendung kapasitas aktor lokal dalam manajemen konflik. Hingga kini jumlah sengketa pemilu terhitung rendah. Secara tidak mengejutkan, sengketa-sengketa kecil yang telah terjadi itu sebagian besar adalah dalam partai dan menyangkut manuver kandidat potensial dalam partai mereka. Laporan konflik bulanan ini akan berlanjut untuk memantau perkembangan Pilkada.
4
Catatan kebijakan akan segera tersedia, lihat di website www.conflictandevelopment.org beberapa minggu mendatang.
4
Konflik Lokal masih tetap tinggi Konflik tingkat lokal masih tetap berlanjut tinggi selama bulan Juni dan Juli (lihat Gambar 3). Jumlah insiden kekerasan masih stabil di tingkat yang relatif rendah (Gambar 4) Gambar 3: Konflik GAM-RI dan tingkat lokal berdasarkan bulan
Gambar 4: Konflik Kekerasan dan Bukan Kekerasann tingkat lokal berdasarkan bulan
Secara positif, insiden yang terkait dengan tsunami turun ke angka terendah sejak Oktober Secara positif, jumlah insiden yang terkait dengan tsunami turun di bulan Juli ke angka terendah sejak sengketa yang terkait tsunami mulai bertambah bulan Oktober tahun lalu. Namun demikian, hal ini terjadi setelah pertambahan yang signifikan di bulan Juni. Hanya sembilan insiden yang terekam di bulan Juli, dibanding dengan 25 insiden yang terjadi di bulan Juni (Lihat Gambar 5) Gambar 5: Konflik lokal yang terkait tsunami dberdasarkan bulan
Penurunan tajam di bulan Juli mungkin sebagai hasil dari organisasi-organisasi pemberi bantuan yang lebih besar mengambil tindakan dalam memecahkan konflik antara masyarakat dan organisasi-organisasi yang telah muncul sejak enam hingga delapan bulan yang lalu. Meskipun begitu, dengan penambahan di bulan Juni, penjelasan lain mungkin saja penurunan di bulan Juli adalah bagian dari siklus tiga atau empat bulanan dari naik turunnya insiden tsunami (Lihat Gambar 5 atas). Di bulan-bulan kedepan akan menunjukkan apakah penurunan positif bulan ini adalah benar-benar merupakan hasil dari perbaikan cara manajemen sumber bantuan atau bagian dari siklus bulanan yang merujuk penyelidikan lebih lanjut. Insiden konflik membuat demonstrasi dan hal terkait korupsi menurun Meskipun jumlah demonstrasi yang berkenaan dengan pengesahan UU PA, pada bulan Juni dan Juli jumlah insiden konflik lokal yang menghasilkan demonstrasi atau protes menurun hingga 13 dan 14 berturut-turut (Lihat Gambar 6). Serupa, jumlah insiden korupsi yang dilaporkan juga menurun selama dua bulan yang sama. Sekali lagi sangat sulit untuk menyatakan apakah ini adalah salah satu perkembangan atau hasil dari perubahan mendasar yang memiliki dampak positif pada tingkat konflik. 5
Gambar 6: Konflik tingkat lokal, demonstrasi, dan korupsi berdasarkan bulan
Secara umum, insiden main hakim sendiri menurun, namun “moral main hakim sendiri” meningkat Secara umum, jumlah insiden jenis main hakim sendiri di bulan Juni dan Juli menurun enam hingga delapan secara terus menerus (lihat Gambar 7). Analisa dari artikel surat kabar mengindikasi dua bentuk main hakim sendiri yang umum diberitakan: insiden menyangkut “orang tak dikenal” dan insiden yang mungkin dimasukkan dalam “moral main hakim sendiri”. Pada bulan Juni dan Juli mengambil bentuk penganiayaan, penculikan, dan penembakan. Di insiden yang paling serius, “orang tak dikenal” menyerang pemotong tanaman karet di Mane, Pidie. Tragisnya, tiga meninggal dunia sedang dua melarikan diri dengan luka-luka. Hingga kini pelakunya masih belum diketahui. Sehubungan dengan kejadian main hakim sendiri kedua, di beberapa insiden di Bireun, Aceh Utara dan Lhoksumawe, sekelompok orang yang terdiri dari 10 dan 200 pria mengganggu dan merusak sebuah konser musik dan pertemuan di pantai karena mereka merasa acara yang demikian akan membuat dosa. Meskipun tidak satupun dari insiden tersebut menghasilkan kekerasan, akan sangat penting untuk dipantau apakah perlawanan masyarakat terhadap “kebijakan moral” yang demikian mengarah ke radikalisme dan teknik kekerasan tangan di kemudian hari. Gambar 7: Konflik tingkat lokal dan vigilantisme berdasarkan bulan
6
