LAPORAN AWAL Koordinasi Strategis Persiapan Penyusunan Indeks Keamanan di Indonesia Tahun 2015
DAFTAR ISI 1. Pendahuluan ......................................................................................................................... 1 2. Rencana Kegiatan ................................................................................................................ 1 3. Metode Pelaksanaan ............................................................................................................ 1 4. Pelaksana .............................................................................................................................. 2 5. Tahap Awal Pelaksanaan Kegaiatan ................................................................................. 2 5.1 Penentuan Fokus Kegaiatan ..................................................................................... 3 5.2 Penentuan Sampel Penelitian ................................................................................... 3 5.2.1 Lokasi Penelitian ....................................................................................... 3 5.2.2 Narasumber ............................................................................................... 3 Lampiran
ii
1. Pendahuluan Kebijakan pemerintah dalam menjamin kondisi keamanan nasional dapat dilakukan melalui upaya diplomasi, kekuatan ekonomi, kekuatan senjata, pertahanan sipil, penyediaan infrastruktur vital, menjaga budaya antinasionalisme. Dengan demikian, penciptaan keamanan nasional tidak hanya berdasarkan kekuatan militer saja, tetapi juga melibatkan dan mengintegrasikan berbagai macam kekuatan non – militer seperti diplomasi dan melibatkan semua masyarakat. Kedua, Keamanan Manusia (human security), yang merupakan sebuah 'konsep politik' (political concept). Hal penting yang harus dipahami adalah bahwa setiap konsep politikseperti demokrasi atau keadilan sosial pasti juga merupakan 'konsep yang dapat dikontestasikan' atau 'contestable concept' (Jacobs: 1999).1 Konsep 'keamanan manusia' (human security) lahir seiring dengan berakhirnya Perang Dingin. Hal ini sangat terkait dengan perubahan pola konflik di dunia, yaitu dengan tampilnya konflik internal sebagai fitur utama (Kaldor: 2007).2 Maka, berbagai upaya untuk menemukan paradigma keamanan yang baru akhirnya melahirkan konsep human security, yaitu konsep yang menempatkan 'individu' dan bukan 'negara' sebagai pusat perhatian. Belakangan, konsep ini berkembang dengan tidak hanya mengalihkan pusat perhatian dari negara ke individu saja, tapi juga meluaskan ruang lingkup keamanan. Amartya Sen dan Sadako Ogata (CHS: 2003)3, mengajukan paradigma keamanan manusia yang meliputi 'freedom from want', 'freedom from fear', dan 'freedom to take action on one's own behalf'. Sesuai tugas pokok dan fungsinya, Direktorat Politik dan Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, pelaksanaan, penyusunan dan evaluasi perencanaan pembangunan nasional di bidang politik, komunikasi, dan informasi serta pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaannya. Oleh karena itu, penyusunan indikator keamanan di Indonesia ini perlu dirumuskan sebagai bahan dasar penyusunan kebijakan pembangunan keamanan sosial politik. 2. Rencana Kegiatan Sejak tahun 2013 Direktorat Politik dan Komunikasi Bappenas telah menginisiasi penyusunan indikator keamanan ini, yang merupakan instrumen untuk menyusun indeks yang mengukur kondisi keamanan sosial politik di Indonesia. Penyusunan indikator tersebut perlu ditindaklanjuti dengan fasilitasi untuk menghasilkan indeks keamanan Indonesia. Ruang lingkup kegiatan penyusunan indeks keamanan yaitu: menyusun indeks keamanan Indonesia berdasarkan indikator keamanan sosial politik yang telah dirumuskan pada tahun 2013; melakukan ujicoba, pengumpulan dan pengolahan data indikator keamanan sosial politik Indonesia di sejumlah provinsi terpilih; mempublikasikan dan mengkomunikasikan hasil ujicoba penyusunan indeks keamanan Indonesia kepada pemangku kepentingan terkait. Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah K/L mitra yang bertanggung jawab untuk isu keamanan manusia, yang pada dasarnya mencakup spektrum yang sangat luas, termasuk di antaranya adalah Kemenko Polhukam dan BNPT.
1
Jacobs, Michael. 1999 ‘Sustainable development as a contested concept’ in Fairness and futurity: Essays on environmental sustainability and social justice. A. Dobson (ed.), 21-45. New York: Oxford University Press. 2 Kaldor, Mary. Human Security: Reflections on Globalization and Intervention. Cambridge, U.K.: Polity Press, 2007 3 Protection and Empowerment: From the Report of the Commission on Human Security, SGI Quaterly, July 2003
1
3. Metode Pelaksanaan a. Melakukan studi kepustakaan dengan telaah kritis terhadap berbagai kajian dan pengukuran (indeks) keamanan yang sudah disusun oleh lembaga internasional, b. Pengumpulan data primer melalui diskusi kelompok terfokus (FGD), wawancara dengan nara sumber (in-houseexpert panel). c. Melakukan pertemuan berkala untuk menyempunakan metodologi indeks keamanan yang dibangun dari data primer dan sekunder. 4. Pelaksana Unit pelaksana dari tugas ini adalah Direktorat Politik dan Komunikasi Bappenas dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan terkait baik mitra kerja maupun instansi terkait lainnya. Penyusunan indeks keamanan ini didukung oleh tenaga ahli dan surveyor dengan kualifikasi dari tenaga ahli sebagai berikut: a. Berpendidikan S2/S3 dengan pengalaman kerja di bidangnya sekurang-kurangnya 10 tahun. b. Menguasai permasalahan perencanaan pembangunan nasional c. Mempunyai pemahaman yang cukup terhadap persoalan-persoalan politk terutama menyangkut perkembangan keamanan sosial politik Indonesia Sedangkan surveyor harus memiliki kualifikasi sebagai berikut: a. Berpendidikan S1 dengan pengalaman kerja di bidangnya sekurang-kurangnya 5 tahun. b. Mempunyai pemahaman yang cukup terhadap persoalan-persoalan politk terutama menyangkut perkembangan keamanan sosial politik Indonesia Berdasarkan kualifikasi dan persyaratan di atas, Direktorat Politik dan Komunikasi memilih Tim Ahli yang terdiri dari: Tim Ahli: 1. 2. 3. 4.
Bapak Edy Prasetyono Bapak Mahmoud Syaltout Bapak Darma Agung Bapak Azis Rahmani
Surveyor: 1. Bapak Alfon Satria Harbi 5.
Tahap Awal Pelaksanaan Kegiatan
Pelaksanaan kegiatan penyusunan indeks keamanan ini diawali dengan pertemuan teknis antara Direktorat Politik dan Komunikasi dengan tim ahli yang direkrut sesuai dengan kualifikasi dan persyaratan yang telah dijabarkan sebelumnya. Pertemuan tersebut bertujuan untuk meninjau ulang konsep dasar dari indeks keamanan manusia 2015. Selain meninjau ulang konsep dasar, pertemuan ini juga membahas mengenai fokus kegiatan penyusunan indeks dan sampel penelitian.
2
5.1 Penentuan Fokus Kegiatan Dari hasil diskusi pertemuan teknis, disepakati kegiatan penyusunan indeks keamanan tahun 2015 berfokus pada beberapa hal seperti: 1. Pemantapan dimensi, variabel, hingga indikator penunjang indeks; 2. Penentuan metode penelitian yang tepat dan mampu direplikasi; 3. Sumber data yang reliabel untuk menunjang pengukuran dalam indeks. 5.2 Penentuan Sampel Penelitian Untuk mencapai hasil pengkajian yang diharapkan, penentuan lokasi yang representatif dan narasumber yang berkompetensi di bidangnya sangat penting dilakukan dalam proses penyusunan indeks keamanan 2015. Dari hasil diskusi antara Direktorat Politik dan Komunikasi, muncul rekomendasi untuk lokasi dan narasumber penelitian yang akan dijelaskan pada sub-bab berikutnya. 5.2.1 Lokasi Penelitian Tim pelaksana kegiatan merencanakan untuk melakukan kunjungan lapangan ke sejumlah provinsi yakni Jawa Timur, DIY, Sulawesi Selatan, dan Aceh. Keempat wilayah ini dipilih sebagai lokasi yang dapat mewakili Indonesia Barat, Tengah dan Timur untuk wilayah ujicoba indeks maupun lokasi sosialisasi hasil penyusunan indeks. 5.2.2 Narasumber Guna melengkapi dan memvalidasi data-data yang didapatkan dari hasil penelitian sekunder, pengkajian indeks keamanan juga perlu melibatkan para ahli, akademisi serta praktisi di Kementerian/Lembaga terkait untuk mendapatkan sudut pandang baru sehingga penyusunan indeks keamanan menjadi lebih komprehensif.
3
Lampiran Notulensi Rapat Awal Penyusunan Indeks Keamanan Manusia Indonesia 19 Agustus 2015 Ruang Rapat PMU IDI, Lt.21, Graha Mandiri Plaza Bumi Daya, Jakarta Pusat 1. Bpk. Otho Hadi, Kasubdit Politik Luar Negeri – Direktorat Politik dan Komunikasi Bappenas: Di sisa tahun ini, kita ingin memastikan konsep dasar dari penyusunan Indeks Keamanan Manusia Indonesia (IKMI) bisa terumuskan dengan baik. Perhatian dari BPS, Indikator IKMI belum menjadi indikator yang mumpuni Dari 43 Indikator perlu di pilah kembali mana saja indikator yang signifikan Harus dapat membedakan fenomena antarprovinsi Ketersediaan data dari berbagai sumber referensi perlu diperhatikan Setiap dimensi harus dapat didefinisikan (Dimensi Kesejahteraan Sosial, Dimensi Kebhinekaan, Dimensi Kekerasan Fisik, dan Dimensi Bencana) Untuk menentukan signifikansi indikator, metode yang sudah digunakan sudah oke namun perlu juga menambahkan substansi pakar IKMI tidak hanya perlu untuk dirancang sederhana, tetapi perlu juga agar mudah direplikasi oleh pihak lain, BPS misalnya. IKMI harus menentukan standar tertentu dalam menentukan indikator Penjelasan konsep IKMI dan penjelasan sampai ke indikator terkecil dan penjelasan metodologi agar dapat direplikasi – Pembobotan melalui penilaian panel dengan metode ANP yang keluarannya merupakan penilaian empat dimensi – memastikan ketersediaan data (timeliness dan correctness) Jika menggunakan data PODES, harus diperhatikan juga kelebihan PODES dan timeliness-nya mengingat PODES keluar tiap tiga tahun sekali Tahap pertama: Elaborasi konsep dan indikator, Level teori dan 2. Dyah Widiastuti, Staf Perencana – Direktorat Politik dan Komunikasi Bappenas: Perbedaan timeframe antarsumber data (SUSENAS, IDI, dan DAOPS Polri) perlu diperhatikan karena akan berpengaruh pada penilaian akhir Perlu ditentukan target pencapaian detil yang diharapkan dari setiap pertemuan 3. Bpk. Edy Prasetyono, Tim Ahli IKMI: Indeks keamanan yang disusun Kemenkopolhukam harus berbeda dengan IKMI Pendekatan IKMI (pendekatan threat, interest, reference) IKMI menggunakan pendekatan reference Manusia Kalau masih berada pada level dimensi masih sulit didefinisikan karena masih umum Cara mencapai ke indikator perlu ditentukan Adakah kasus intervensi kebijakan yang bersinggungan dengan timeliness
4
4. Bpk. Mahmoud Syaltout, Tim Ahli IKMI: Di awal konsisten dengan menggunakan Complex Network Analysis karena pendekatan manusia dan keamanan sangat kompleks dengan mengacu pada Big Data. Patch Rank dari hasi diskusi metode ini masih susah dipahami karena berdasarkan banyaknya notes yang merujuk pada satu subyek. Complex Analysis Network: Penentuan koneksi berdasarkan penilaian. Network dipilih karena faktor-faktor yang terkait dengan isu keamanan itu tidak linier Analytical Network Process bisa dijadikan alternatif metodologi karena dapat mengakomodir persebaran faktor-faktor yang berkaitan dengan isu keamanan Perlu diadakan pertemuan kembali untuk menentukan indikator Data perlu dikalikan dengan bobot jumlah penduduk karena bersinggungan dengan aspek manusia Konsinyering pertama menentukan indikator, konsinyering kedua pembentukkan hubungan antarindikator, expert panel pembobotan Konektivitas tidak hanya ditentukan oleh software tetapi perlu juga mendapatkan masukan dari manusia seperti melalui FGD atau penilaian pakar Timeliness yang masih kecil nilainya yaitu untuk dimensi Bencana Dari empat dimensi, yang terendah nilainya adalah kesejahteraan sosial IKMI dapat menggunakan software Recorded Future untuk keperluan mapping Indeks yang bagus tentu berdasarkan kualitas data yang bagus. Timeliness dan definition perlu Input data -> Metodologi (mempertahankan konsep network karena ada beberapa indikator yang lintas variable) USAID mendasari indeks keamanan manusia pada Basic survival dan Psycho social needs Klarifikasi definisi dilakukan sebelum 11 September dan tanggal 16 Oktober akan dilakukan penentuan konektivitas antarindikator
Tindak lanjut pertemuan: Hari Rabu tanggal 26 Agustus direncanakan pertemuan internal plus ahli untuk pendefinisian konsep lebih lanjut (tentative) dan jika memungkinkan mengundang perwakilan dari Kementerian/Lembaga, serta organisasi masyarakat sipil yang relevan.
5
Lampiran TABEL RENCANA KEGIATAN PENYUSUNAN INDEKS KEAMANAN MANUSIA INDONESIA TAHUN 2015 Bu lan No
Kegiatan
1.
Penyempurnaan TOR
2
Melakukan ujicoba,
Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
Jul
Agt
Sept
Okt
Nov
Des
pengumpulan dan pengolahan data indikator di provinsi 3
Observasi ke lapangan dalam rangka penyusunan indikator
4
Koordinasi dengan stakeholders terkait
5
Penyusunan laporan
6
Publikasi
6
