LAPORAN AKHIR
NASKAH AKADEMIK IJIN USAHA PERKEBUNAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2013
1
PASAL 53 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN “…… MASYARAKAT BERHAK MEMBERIKAN MASUKAN SECARA LISAN DAN TERTULIS DALAM RANGKA PENYIAPAN ATAU PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG ATAU RANCANGAN PERATURAN DAERAH”.
MEMBERIKAN LANDASAN ILMIAH BAGI PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, YANG MEMBERIKAN ARAH, DAN MENETAPKAN RUANG LINGKUP BAGI PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERKAITAN DENGAN PENYELENGGARAAN IJIN USAHA PERKEBUNAN DI KABUPATEN BANDUNG
2
A. PENDEKATAN YURIDIS NORMATIF, DILAKUKAN DENGAN CARA MENGKAJI KAIDAH-KAIDAH HUKUM YANG BERLAKU, KHUSUSNYA KETENTUAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2004 TENTANG PERKEBUNAN, SERTA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN NASIONAL YANG BERHUBUNGAN DENGAN PERANCANGAN PERATURAN DAERAH. B. PENDEKATAN PARTISIPATIF, DIGUNAKAN UNTUK MELAKUKAN PENJARINGAN ASPIRASI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TERUTAMA YANG BERKAITAN LANGSUNG DENGAN OBJEK PENYELENGGARAAN USAHA PERKEBUNAN. C. PENDEKATAN KOMPARATIF, DIGUNAKAN UNTUK MELAKUKAN STUDI PERBANDINGAN ANTARA KETENTUAN-KETENTUAN HUKUM DAN PERATURAN DAERAH DI KABUPATEN/KOTA LAIN YANG MENGATUR TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA PERKEBUNAN.
4
A. KAJIAN KEPUSTAKAAN, (LIBRARY RESEARCH). B. KAJIAN PARTISIPATIF. C. PENELITIAN LAPANGAN (FIELD RESEARCH). D. PENGAMATAN
NEED ASSESSMENT KONDISI EKSISTING PEMAPARAN FAKTA : - Fakta Empiris - Fakta Hukum - Fakta Sosial
PENELITIAN : - Desk Study - Field Study - Benchmark Study IDENTIFIKASI MASALAH
Expert Meeting
ISU STRATEGIS
FGD
SOLUSI STRATEGIS Expert Meeting
MATERI MUATAN
FGD
PRINSIP PENORMAAN
NASKAH AKADEMIK
5
CITA HUKUM YANG MENDASARI ATURAN HUKUM PENGATURAN IJIN USAHA PERKEBUNAN DITURUNKAN DARI SILA KELIMA PANCASILA YAKNI KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA, DENGAN ASAS DEMOKRASI EKONOMI, KEADILAN, KESEIMBANGAN, KEMANFAATAN UMUM, KETERPADUAN, KEBERLANJUTAN SERTA TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS.
A. PASAL 7 UU NO. 10 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN B. UNDANG-UNDANG NO. 18 TAHUN 2004 TENTANG PERKEBUNAN. C. PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 26/PERMENTAN/OT.140/2/2007 TENTANG PEDOMAN PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN.
MEMPERHATIKAN KENYATAAN DAN KONDISI PENYELENGGARAAN USAHA PERKEBUNAN YANG TELAH BERJALAN SELAMA INI, KAITANNYA DENGAN KEBUTUHAN DAN ATAU KEPENTINGAN MASYARAKAT SERTA KONDISI SEKARANG INI, SERTA HARUS DAPAT MEMBERIKAN JAMINAN BAHWA PENGATURAN IJIN USAHA PERKEBUNAN YANG DILAKUKAN ADALAH DALAM RANGKA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KABUPATEN BANDUNG KHUSUSNYA 6
A. MASALAH REGULASI DAN HUKUM : mengacu pada Undang-Undang No. 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan. B. MASALAH TUMPANG TINDIH KAWASAN : tumpang tindih kawasan ini sering terjadi antara kawasan usaha perkebunan dan kawasan usaha pertambangan/Kehutanan. C. MASALAH IU (IJIN USAHA) PERKEBUNAN : moratorium pelepasan kawasan hutan telah digelontorkan sejak 26 September 2001 melalui Surat Menteri Kehutanan Nomor 1712/Menhut-VII/2001. Kemudian dipertegas kembali melalui surat Menteri Kehutanan Nomor S.51/MenhutVII/2005 tanggal 11 Februari 2005, agar gubernur/bupati tidak menerbitkan IU Perkebunan yang lokasinya berada di kawasan hutan. Selain itu pemegang IU Perkebunan yang berlokasi di kawasan hutan diminta agar menghentikan pembukaan kawasan hutan sebelum ada izin pelepasan kawasan hutan dari Menteri Kehutanan.
7
A.KONSIDERAN : PERTIMBANGAN-PERTIMBANGAN YANG MENJADI ALASAN POKOK PERLUNYA PENGATURAN PERATURAN DAERAH TENTANG KEBIJAKAN IJIN USAHA PERKEBUNAN. B.KETENTUAN UMUM : KETENTUAN UMUM DAN DEFINISI DIDASARKAN PADA PERUNDANG-UNDANGAN DAN PERATURAN YANG TERKAIT DAN DIJADIKAN ACUAN, TERUTAMA UNDANGUNDANG NOMOR 18 TAHUN 2004 TENTANG PERKEBUNAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1992 TENTANG SISTEM BUDIDAYA TANAMAN (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1992 NOMOR 46, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3478).
C.ASAS DAN TUJUAN : •ASAS KEADILAN DAN KERAKYATAN •ASAS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS
•ASAS KEPROFESIONALAN
8
A.KONSIDERAN : PERDA MERUPAKAN IMPLEMENTASI DARI PERUNDANGAN DAN PERATURAN YANG DIPAYUNGI OLEH UUD 1945, SERTA PERUNDANGAN LAINNYA YANG CAKUPANNYA LEBIH UMUM DAN LUAS.
B. PENGATURAN PENYELENGGARAAN IJIN USAHA : SESUAI DENGAN YANG DIPERSYARATKAN DI DALAM KONSIDERAN, BAHWA ADA TIGA FUNGSI PERKEBUNAN, YAKNI : • EKONOMI, YAITU PENINGKATAN KEMAKMURAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SERTA PENGUATAN STRUKTUR EKONOMI WILAYAH DAN NASIONAL, • EKOLOGI, YAITU PENINGKATAN KONSERVASI TANAH DAN AIR, PENYERAP KARBON, PENYEDIA OKSIGEN, DAN PENYANGGA KAWASAN LINDUNG, • SOSIAL BUDAYA, YAITU SEBAGAI PEREKAT DAN PEMERSATU BANGSA.
C. RUANG LINGKUP PENGATURAN : PERENCANAAN, PENGGUNAAN TANAH, PEMBERDAYAAN DAN PENGELOLAAN USAHA, PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, PWNGWMBANGAN SDM, PEMBIAYAAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN D. JENIS DAN PERIJINAN USAHA PERKEBUNAN : USAHA PERKEBUNAN TERDIRI ATAS BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN DAN/ATAU USAHA INDUSTRI PENGOLAHAN HASIL PERKEBUNAN. 9
E. PELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP : SETIAP PELAKU USAHA PERKEBUNAN WAJIB MEMELIHARA KELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP DAN MENCEGAH KERUSAKANNYA. F. PENYIDIKAN : PENENTUAN PERATURAN MENGENAI TATACARA PENYIDIKAN JIKA TERJADI PELANGGARAN YANG MENGARAH PADA TINDAK PIDANA YANG BERINDIKASI MERUGIKAN KEUANGAN DAERAH. G. KETENTUAN PIDANA : PENGATURAN MENGENAI ANCAMAN PIDANA KEPADA PELAKU USAHA PERKEBUNAN YANG MELAKUKAN PELANGGARAN, BAIK DIKARENAKAN TIDAK MEMILIKI IJIN USAHA PERKEBUNAN, MAUPUN KARENA MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENYEBABKAN KERUSAKAN DAN ATAU KEBAKARAN, BAIK DISENGAJA MAUPUN KARENA KELALAIANNYA. H. KETENTUAN PERALIHAN : KETENTUAN PERALIHAN DIPERLUKAN APABILA MATERI HUKUM DALAM PERUNDANG-UNDANGAN SUDAH PERNAH DIATUR. KETENTUAN PERALIHAN HARUS MEMUAT PEMIKIRAN TENTANG PENYELESAIAN MASALAH/KEADAAN ATAU PERISTIWA YANG SUDAH ADA PADA SAAT MULAI BERLAKUNYA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BARU.
I. KETENTUAN PENUTUP : KETENTUAN YANG BERKENAAN DENGAN PERNYATAAN MULAI BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG ATAU MULAI PELAKSANAAN SUATU KETENTUAN UNDANG-UNDANG. J. PENUTUP : PENUTUP MERUPAKAN BAGIAN AKHIR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. 10
BAB I BAB II BAB III BAB IV BAB V BAB VI BAB VII BAB VIII BAB IX BAB X BAB XI BAB XIII BAB XIV BAB XV
: KETENTUAN UMUM. : ASAS DAN TUJUAN : JENIS, LUAS MAKSIMUM DAN POLA PENGEMBANGAN USAHA : SYARAT DAN TATA CARA PERMOHONAN PERIJINAN : SURVEY LAPANGAN : KEMITRAAN : PERUBAHAN LUAS LAHAN, JENIS TANAMAN DAN PERUBAHAN KAPASITAS PENGOLAHAN SERTA DIVERSIFIKASI USAHA : IJIN PEMBUKAAN LAHAN (LAND CLEARING) : MASA BERLAKU IJIN : KEWAJIBAN PEMILIK IJIN : SANKSI-SANKSI : KETENTUAN PIDANA : KETENTUAN PERALIHAN : KETENTUAN PENUTUP
11
12
